31 Oktober 2017
NASAMS air defence system (photo : Kongsberg)
KONGSBERG has signed a contract worth 77 MUSD with the Ministry of Defence of Indonesia to supply a NASAMS air defence system.
The contract comprise delivery of a complete NASAMS system with command posts, radars, launchers, radios and integration, and training and logistics support. AMRAAM missiles will be provided in a separate government-to-government agreement between Indonesia and the United States.
NASAMS defends high value civilian and military assets on the ground against air threats. The inherent flexibility and modularity of NASAMS makes it a world leading solution with unique capabilities to combat modern airborne threats, as well as having the ability to integrate with a variety of different sensors and weapons. Several nations have chosen NASAMS, including Norway, Finland, The Netherlands, USA, Spain, Oman and now Indonesia.
“We are very pleased that Indonesia, as the first nation in its region, chooses NASAMS for its homeland defence. The continuous technical evolution and addition of users confirms that NASAMS is the most modern and advanced air defense system in the world,” says Eirik Lie, President of Kongsberg Defence & Aerospace.
(Kongsberg)
31 Oktober 2017
Panglima : Empat Kapal PKR Pekuat Poros Maritim
31 Oktober 2017
Kapal PKR ke-2 KRI I Gusti Ngurah Rai 332 (photo : Tirto)
Panglima TNI Berharap KRI I Gusti Ngurah Rai Perkuat Poros Maritim
JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap, Kapal perang I Gusti Ngurah Rai-332 (KRI GNR-332) mampu memperkuat poros maritim Indonesia.
Dikutip dari siaran pers Kementerian Pertahanan, Kapal perang I Gusti Ngurah Rai-332 resmi diserahterimakan dari perusahaan kapal Belanda, Damen Schelde Naval Ship Building (DSNS), kepada TNI AL, di Surabaya, Senin (30/10/2017).
"Saya berharap Indonesia akan lebih kuat lagi poros maritimnya. Jadi ada 4 kapal yang akan dibuat, ini yang kedua yang sudah dibuat," ujar Gatot, di Markas Yonkav VII/Sersus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (31/10/2017).
Gatot mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan agar industri dalam produksi selanjutnya dikerjakan secara mandiri.
Menurut Gatot, berdasarkan UU No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, maka PT PAL harus mampu memproduksi kapal perang yang ketiga secara mandiri.
"Nah sekarang saya perintahkan kepada KSAL berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan bahwa yang ketiga nanti kita harusnya sudah mengacu pada UU No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sehingga mewujudkan kemandirian. Minimal yang ketiga (KRI) bisa 40 persen, yang keempat bisa 100 persen. Kita mengacu pada UU itu tadi," kata Gatot.
Berdasarkan keterangan pers Kementerian Pertahanan, KRI GNR-332 merupakan jenis kapal Perusak Kawal Rudal (PKR).
Kapal PKR ke-1 KRI RE Martadinata 331 (photo : defence.pk)
KRI tersebut memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,02 meter dan berbobot 3.216 ton. Kecepatan maksimal mencapai 28 knot dan mampu menampung 120 kru.
KRI GNR-332 disebut mampu melakukan perang di empat matra sekaligus. Yakni, perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, perang udara pesawat tempur dan perang elektronika.
Selain itu, kapal ini juga mampu membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh.
Beberapa persenjataan yang dimiliki KRI ini diantaranya adalah meriam utama OTO Melara 76/62 mm super rapid gun, rudal SSM Exocet MM40 Block 3 yang jarak jangkauannya mencapai 180-200 km.
KRI GNR-332 juga memiliki rudal SAM Anti Serangan Udara Mica yang dirancang bisa dioperasikan dalam waktu singkat, di segala cuaca, serta memiliki jarak jangkauan 20-25 km dan dilengkapi dengan Terma SKWS Decoy Launching System.
Sistem persenjataan lainnya yakni torpedo AKS A-244S, yang merupakan torpedo jenis ringan berpandu yang memiliki kemampuan khusus untuk mengincar sasaran di perairan laut dangkal dan Meriam Close In Weapon System (CIWS) Millenium Gun 35mm yang berfungsi menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat.
Agar tak mudah terdeteksi, KRI ini juga memiliki mode siluman atau stealth. Teknologi yang melengkapinya antara lain infra red signature dan low noise signature yang menjadikan kapal sulit terdeteksi oleh radar kapal lain.
(Kompas)
Kapal PKR ke-2 KRI I Gusti Ngurah Rai 332 (photo : Tirto)
Panglima TNI Berharap KRI I Gusti Ngurah Rai Perkuat Poros Maritim
JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap, Kapal perang I Gusti Ngurah Rai-332 (KRI GNR-332) mampu memperkuat poros maritim Indonesia.
Dikutip dari siaran pers Kementerian Pertahanan, Kapal perang I Gusti Ngurah Rai-332 resmi diserahterimakan dari perusahaan kapal Belanda, Damen Schelde Naval Ship Building (DSNS), kepada TNI AL, di Surabaya, Senin (30/10/2017).
"Saya berharap Indonesia akan lebih kuat lagi poros maritimnya. Jadi ada 4 kapal yang akan dibuat, ini yang kedua yang sudah dibuat," ujar Gatot, di Markas Yonkav VII/Sersus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (31/10/2017).
Gatot mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan agar industri dalam produksi selanjutnya dikerjakan secara mandiri.
Menurut Gatot, berdasarkan UU No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, maka PT PAL harus mampu memproduksi kapal perang yang ketiga secara mandiri.
"Nah sekarang saya perintahkan kepada KSAL berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan bahwa yang ketiga nanti kita harusnya sudah mengacu pada UU No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sehingga mewujudkan kemandirian. Minimal yang ketiga (KRI) bisa 40 persen, yang keempat bisa 100 persen. Kita mengacu pada UU itu tadi," kata Gatot.
Berdasarkan keterangan pers Kementerian Pertahanan, KRI GNR-332 merupakan jenis kapal Perusak Kawal Rudal (PKR).
Kapal PKR ke-1 KRI RE Martadinata 331 (photo : defence.pk)
KRI tersebut memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,02 meter dan berbobot 3.216 ton. Kecepatan maksimal mencapai 28 knot dan mampu menampung 120 kru.
KRI GNR-332 disebut mampu melakukan perang di empat matra sekaligus. Yakni, perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, perang udara pesawat tempur dan perang elektronika.
Selain itu, kapal ini juga mampu membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh.
Beberapa persenjataan yang dimiliki KRI ini diantaranya adalah meriam utama OTO Melara 76/62 mm super rapid gun, rudal SSM Exocet MM40 Block 3 yang jarak jangkauannya mencapai 180-200 km.
KRI GNR-332 juga memiliki rudal SAM Anti Serangan Udara Mica yang dirancang bisa dioperasikan dalam waktu singkat, di segala cuaca, serta memiliki jarak jangkauan 20-25 km dan dilengkapi dengan Terma SKWS Decoy Launching System.
Sistem persenjataan lainnya yakni torpedo AKS A-244S, yang merupakan torpedo jenis ringan berpandu yang memiliki kemampuan khusus untuk mengincar sasaran di perairan laut dangkal dan Meriam Close In Weapon System (CIWS) Millenium Gun 35mm yang berfungsi menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat.
Agar tak mudah terdeteksi, KRI ini juga memiliki mode siluman atau stealth. Teknologi yang melengkapinya antara lain infra red signature dan low noise signature yang menjadikan kapal sulit terdeteksi oleh radar kapal lain.
(Kompas)
Vietnam Interest in T38 Stiletto Air Defense System
31 Oktober 2017
T38 Stiletto is a unique and extremely low-altitude air defense system (photo : Baodatviet, Tetraedr)
Vietnam has just visited the Republic of Belarus Tetraedr Research and Production Complex.
This Belarusian defense enterprise is our close partner. In addition to the S-125-2TM modernization package, Tetraedr has continued to cooperate with Vietnam to upgrade many weapons systems under Soviet rule.
Besides, it's possible that your side will also be offering us new advanced defense units built by Tetraedr. The T38 Stiletto mobile low-altitude air defense system developed by Tetraedr is the ultimate solution for low-level defense combat. This is a closed-loop weaponry designed to protect important ground targets against enemy air attacks.
T38 Stiletto eliminates the most advanced hi-tech guided missiles at medium and low altitudes with a radar reflective area (RCS) of only 0.03 m2, which independently performs the specified operation. Target, move, pause as well as rocket attacks after a short pause or from a fixed position.
Tetraedr equips T38 with state-of-the-art digital hardware, including radar, computer-controlled firepower, and rocket guidance on a highly automated platform.
Components of the T38 Stiletto system include the TARG (TELAR), T383, T384, and T385.
The most important of these is the TELAR T381, mounted on the MZTK-69222T truck chassis, which carries eight missiles with four launchers on each side and a central fire control radar assisted by a photoelectric device. . Inside the car is an advanced navigation map, communication system, power supply and life support systems.
According to Tetraedr, the T38 has an effective target range of 20 km, which can strike at speeds of up to 900 m / s and a range of 25 to 10,000 m. Two-stage T382 solid-fuel missile with a speed of 850 m / s, withstand overload of up to 25G, with a heavy duty 18 kg warhead with special detonators.
At present, military-technical cooperation between Vietnam and Belarus is developing more and more widely, in addition to upgrading the anti-aircraft missile system S-125-2TM, we also have you transfer technology for self-production Radar stealth aircraft RV-01/02.
Based on the good relationship between the two sides, the T38 Stiletta mobile missile system can be considered as an optimal low-level air defense solution that Vietnam can take into account, especially when it is introduced by your side. Details about tactical features.
(BaoDatViet)
T38 Stiletto is a unique and extremely low-altitude air defense system (photo : Baodatviet, Tetraedr)
This Belarusian defense enterprise is our close partner. In addition to the S-125-2TM modernization package, Tetraedr has continued to cooperate with Vietnam to upgrade many weapons systems under Soviet rule.
Besides, it's possible that your side will also be offering us new advanced defense units built by Tetraedr. The T38 Stiletto mobile low-altitude air defense system developed by Tetraedr is the ultimate solution for low-level defense combat. This is a closed-loop weaponry designed to protect important ground targets against enemy air attacks.
T38 Stiletto eliminates the most advanced hi-tech guided missiles at medium and low altitudes with a radar reflective area (RCS) of only 0.03 m2, which independently performs the specified operation. Target, move, pause as well as rocket attacks after a short pause or from a fixed position.
Tetraedr equips T38 with state-of-the-art digital hardware, including radar, computer-controlled firepower, and rocket guidance on a highly automated platform.
Components of the T38 Stiletto system include the TARG (TELAR), T383, T384, and T385.
The most important of these is the TELAR T381, mounted on the MZTK-69222T truck chassis, which carries eight missiles with four launchers on each side and a central fire control radar assisted by a photoelectric device. . Inside the car is an advanced navigation map, communication system, power supply and life support systems.
According to Tetraedr, the T38 has an effective target range of 20 km, which can strike at speeds of up to 900 m / s and a range of 25 to 10,000 m. Two-stage T382 solid-fuel missile with a speed of 850 m / s, withstand overload of up to 25G, with a heavy duty 18 kg warhead with special detonators.
At present, military-technical cooperation between Vietnam and Belarus is developing more and more widely, in addition to upgrading the anti-aircraft missile system S-125-2TM, we also have you transfer technology for self-production Radar stealth aircraft RV-01/02.
Based on the good relationship between the two sides, the T38 Stiletta mobile missile system can be considered as an optimal low-level air defense solution that Vietnam can take into account, especially when it is introduced by your side. Details about tactical features.
(BaoDatViet)
TNI AU Akan Bentuk Tiga Lanud di Papua Barat
31 Oktober 2017
Pesawat F-16 di lanud Biak (photo : Kohanudnas)
Biak (Antara Papua) - TNI Angkatan Udara (AU) akan membentuk tiga pangkalan udara (lanud) di wilayah Provinsi Papua Barat, yakni di Sorong, Manokwari, dan Sorong Selatan.
"Markas Komando Lanud Manuhua Biak, Provinsi Papua, tengah menyiapkan pembentukan tiga pangkalan udara itu," kata Komandan Pangkalan Udara Manuhua Biak Kolonel Penerbang Fajar Adriyanto menjawab Antara seusai perayaan Sumpah Pemuda di Biak, Senin.
Ia mengatakan pembentukan tiga Lanud baru di Provinsi Papua Barat sudah menjadi kebutuhan TNI AU untuk menambah kekuatan dalam rangka mengamankan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fajar mengharapkan pembentukan tiga Lanud baru dapat meningkatkan kinerja pelayanan pengamanan wilayah udara di wilayah Provinsi Papua Barat.
"Untuk pengoperasian pembentukan tiga Lanud baru kami telah menyiapkan sarana prasarana kesatuan serta personel TNI AU," ujarnya.
Berdasarkan data Bandara Sorong Domine Eduardo Osok merupakan pintu masuk penerbangan ke Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat serta bandara Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat.
Bandara Sorong Domine Ediar Osok memiliki landasan pacu (runway) dengan panjang 2.060 meter dan lebar 45 meter yang bisa didarati pesawat berbadan lebar (wide body) dan pesawat propeller.
Ke depannya, panjang runway bandara ini akan ditingkatkan menjadi 2.500 meter agar lebih banyak jenis pesawat yang bisa mendarat di bandara itu.
Sedangkan bandara Rendani Manokwari, Papua Barat merupakan bandara di ibukota Porvinsi Papua Barat dengan panjang landasan pacu mencapai 2.000 meter dan lebar 45 meter.
Sementara untuk bandara Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dengan panjang 800 meter berstatus kelas III saat ini dikelola Kementerian Perhubungan.
(Antara)
Pesawat F-16 di lanud Biak (photo : Kohanudnas)
Biak (Antara Papua) - TNI Angkatan Udara (AU) akan membentuk tiga pangkalan udara (lanud) di wilayah Provinsi Papua Barat, yakni di Sorong, Manokwari, dan Sorong Selatan.
"Markas Komando Lanud Manuhua Biak, Provinsi Papua, tengah menyiapkan pembentukan tiga pangkalan udara itu," kata Komandan Pangkalan Udara Manuhua Biak Kolonel Penerbang Fajar Adriyanto menjawab Antara seusai perayaan Sumpah Pemuda di Biak, Senin.
Ia mengatakan pembentukan tiga Lanud baru di Provinsi Papua Barat sudah menjadi kebutuhan TNI AU untuk menambah kekuatan dalam rangka mengamankan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fajar mengharapkan pembentukan tiga Lanud baru dapat meningkatkan kinerja pelayanan pengamanan wilayah udara di wilayah Provinsi Papua Barat.
"Untuk pengoperasian pembentukan tiga Lanud baru kami telah menyiapkan sarana prasarana kesatuan serta personel TNI AU," ujarnya.
Berdasarkan data Bandara Sorong Domine Eduardo Osok merupakan pintu masuk penerbangan ke Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat serta bandara Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat.
Bandara Sorong Domine Ediar Osok memiliki landasan pacu (runway) dengan panjang 2.060 meter dan lebar 45 meter yang bisa didarati pesawat berbadan lebar (wide body) dan pesawat propeller.
Ke depannya, panjang runway bandara ini akan ditingkatkan menjadi 2.500 meter agar lebih banyak jenis pesawat yang bisa mendarat di bandara itu.
Sedangkan bandara Rendani Manokwari, Papua Barat merupakan bandara di ibukota Porvinsi Papua Barat dengan panjang landasan pacu mencapai 2.000 meter dan lebar 45 meter.
Sementara untuk bandara Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dengan panjang 800 meter berstatus kelas III saat ini dikelola Kementerian Perhubungan.
(Antara)
ATM Bakal Terima Lebih 20 Aset Menerusi Bajet 2018 - Hishammuddin
31 Oktober 2017`
Self Propelled Howitzer 155mm, rencananya Malaysia akan memperoleh 29 unit M109A5 dengan skema EDA dari AS (photo : daum)
KLUANG (Bernama) -- Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bakal menerima perolehan lebih 20 aset baharu menerusi Bajet 2018, yang diumumkan semalam, bagi meningkatkan kesiapsiagaan.
Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein berkata beliau bersyukur dan terharu dengan peruntukan berjumlah RM14 bilion kepada Kementerian Pertahanan dan kerajaan meluluskan apa yang dipohon Tentera Darat Malaysia (TDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) serta Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM).
"TDM bakal menerima perolehan aset baharu merangkumi enam Light Attack Helicopter (MD 530-G), meriam 155mm Self Propelled Howitzer, meriam 105mm Pack Howitzer dan peralatan khas bagi Gerup Gerak Khas (GGK).
"Perolehan aset dan kelengkapan latihan GGK ini penting bagi meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani ancaman keselamatan semasa terutamanya ancaman militan Daesh," katanya.
Untuk pesawat MPA, TUDM menimbang penawaran CN-235 dari PTDI, C-295 dari Airbus, dan ATR-72MP dari Leonardo, namun juga menunggu jawaban Jepang untuk pesawat P-3C Orion dengan skema EDA (photo : Leonardo)
Hishammuddin yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas memberitahu pemberita demikian selepas melancarkan Task Force Agenda Pendidikan Sembrong (TAPS) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Seri Kota Paloh di sini, hari ini.
Beliau yang juga Anggota Parlimen Sembrong berkata TLDM pula bakal menerima kapal membabitkan enam Littioral Combat Ship (LCS) dan empat Littioral Mission Ship (LMS) yang masing-masing masih dalam proses pembinaan selain merancang memperoleh kapal kelas kelima Multi Role Support Ship (MRSS) di bawah Program Transformasi 15-to-5.
Bagi TUDM, katanya, kerajaan meluluskan perolehan empat unit pesawat Maritime Patrol Aircraft (MPA) yang akan digunakan untuk mengawasi perairan negara termasuk Laut China Selatan dan Selat Melaka di bawah program Malacca Straits Patrol.
Menurutnya peruntukan Bajet 2018 juga akan digunakan untuk memperkukuh tahap keselamatan di Sabah dan Sarawak dengan sebanyak RM22 juta akan digunakan bagi menaik taraf pos kawalan sedia ada serta membina 18 pos kawalan baru di sempadan Sabah/Sarawak dengan Kalimantan.
"Penaiktarafan ini melibatkan lima pos kawalan sedia ada yang akan dinaik taraf menjadi pos gabungan iaitu dua di Sabah (Pos Saliliran dan Pos Serudong) serta tiga di Sarawak (Pos Kandie, Pos Tebedu dan Pos Serikin)," katanya.
Pengajuan MRSS dari Damen (image : Malaysian Defence)
Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, yang juga Menteri Kewangan, membentangkan Bajet 2018 bertemakan 'Memakmur Ekonomi Yang Inklusif, Mengimbang Keunggulan Duniawi dan Ukhrawi Demi Mensejahtera Kehidupan Rakyat, Menuju Aspirasi TN50' dengan cadangan peruntukan RM280.25 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam perkembangan lain, Hishammuddin berkata beliau akan berlepas ke Riyadh, Arab Saudi malam ini untuk menghadiri perbincangan mengenai pemulihan semula Yemen dan misi kemanusiaan ATM di wilayah bergolak itu.
Beliau berkata Malaysia adalah antara beberapa negara yang dijemput kerajaan Arab Saudi untuk menghadiri perbincangan sehari itu esok.
"Perbincangan ini akan dipimpin Putera Mahkota Arab Saudi Putera Mohammad Salman. Perjumpaan ini berhubung kait kedudukan Yemen.
"Semua maklum bahawa sumbangan kita ialah menyediakan anggota misi kemanusiaan dan kita hendak lihat bagaimana kita bersama-sama negara lain mencari jalan penyelesaian," katanya.
(Bernama)
Self Propelled Howitzer 155mm, rencananya Malaysia akan memperoleh 29 unit M109A5 dengan skema EDA dari AS (photo : daum)
KLUANG (Bernama) -- Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bakal menerima perolehan lebih 20 aset baharu menerusi Bajet 2018, yang diumumkan semalam, bagi meningkatkan kesiapsiagaan.
Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein berkata beliau bersyukur dan terharu dengan peruntukan berjumlah RM14 bilion kepada Kementerian Pertahanan dan kerajaan meluluskan apa yang dipohon Tentera Darat Malaysia (TDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) serta Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM).
"TDM bakal menerima perolehan aset baharu merangkumi enam Light Attack Helicopter (MD 530-G), meriam 155mm Self Propelled Howitzer, meriam 105mm Pack Howitzer dan peralatan khas bagi Gerup Gerak Khas (GGK).
"Perolehan aset dan kelengkapan latihan GGK ini penting bagi meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani ancaman keselamatan semasa terutamanya ancaman militan Daesh," katanya.
Untuk pesawat MPA, TUDM menimbang penawaran CN-235 dari PTDI, C-295 dari Airbus, dan ATR-72MP dari Leonardo, namun juga menunggu jawaban Jepang untuk pesawat P-3C Orion dengan skema EDA (photo : Leonardo)
Hishammuddin yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas memberitahu pemberita demikian selepas melancarkan Task Force Agenda Pendidikan Sembrong (TAPS) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Seri Kota Paloh di sini, hari ini.
Beliau yang juga Anggota Parlimen Sembrong berkata TLDM pula bakal menerima kapal membabitkan enam Littioral Combat Ship (LCS) dan empat Littioral Mission Ship (LMS) yang masing-masing masih dalam proses pembinaan selain merancang memperoleh kapal kelas kelima Multi Role Support Ship (MRSS) di bawah Program Transformasi 15-to-5.
Bagi TUDM, katanya, kerajaan meluluskan perolehan empat unit pesawat Maritime Patrol Aircraft (MPA) yang akan digunakan untuk mengawasi perairan negara termasuk Laut China Selatan dan Selat Melaka di bawah program Malacca Straits Patrol.
Menurutnya peruntukan Bajet 2018 juga akan digunakan untuk memperkukuh tahap keselamatan di Sabah dan Sarawak dengan sebanyak RM22 juta akan digunakan bagi menaik taraf pos kawalan sedia ada serta membina 18 pos kawalan baru di sempadan Sabah/Sarawak dengan Kalimantan.
"Penaiktarafan ini melibatkan lima pos kawalan sedia ada yang akan dinaik taraf menjadi pos gabungan iaitu dua di Sabah (Pos Saliliran dan Pos Serudong) serta tiga di Sarawak (Pos Kandie, Pos Tebedu dan Pos Serikin)," katanya.
Pengajuan MRSS dari Damen (image : Malaysian Defence)
Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, yang juga Menteri Kewangan, membentangkan Bajet 2018 bertemakan 'Memakmur Ekonomi Yang Inklusif, Mengimbang Keunggulan Duniawi dan Ukhrawi Demi Mensejahtera Kehidupan Rakyat, Menuju Aspirasi TN50' dengan cadangan peruntukan RM280.25 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam perkembangan lain, Hishammuddin berkata beliau akan berlepas ke Riyadh, Arab Saudi malam ini untuk menghadiri perbincangan mengenai pemulihan semula Yemen dan misi kemanusiaan ATM di wilayah bergolak itu.
Beliau berkata Malaysia adalah antara beberapa negara yang dijemput kerajaan Arab Saudi untuk menghadiri perbincangan sehari itu esok.
"Perbincangan ini akan dipimpin Putera Mahkota Arab Saudi Putera Mohammad Salman. Perjumpaan ini berhubung kait kedudukan Yemen.
"Semua maklum bahawa sumbangan kita ialah menyediakan anggota misi kemanusiaan dan kita hendak lihat bagaimana kita bersama-sama negara lain mencari jalan penyelesaian," katanya.
(Bernama)
30 Oktober 2017
Menhan Resmikan Fregat KRI I Gusti Ngurah Rai - 332
30 Oktober 2017
Fregat KRI I Gusti Ngurah Rai - 332 (photo : TSM)
Menhan Resmikan Kapal PKR-2 Hasil Kerjasama Indonesia – Belanda
Surabaya – Dalam rangka untuk mewujudkan kekuatan pokok minimal atau Minimum Essential Force (MEF) dan membangun kekuatan TNI AL menuju world class navy, Menhan RI Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku wakil pemerintah Indonesia menyaksikan serah terima Kapal Perusak Kawal Rudal Kedua (PKR-2), di galangan kapal PT PAL Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/10). Kapal PKR-2 ini merupakan hasil kerjasama Belanda dengan PT PAL Indonesia (Persero) melalui proses alih teknologi atau Transfer of Technology (ToT).
Kapal berteknologi canggih ini akan memperkuat jajaran TNI AL berdasarkan pada pertimbangan taktis dan strategis untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan NKRI serta melaksanakan tugas-tugas pertahanan baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Dalam kesempatan tersebut Menhan berharap keberadaan Kapal PKR-2 ini dapat menjadi kebanggaan TNI AL khususnya serta TNI dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan hadirnya kapal PKR-2 ini diharapkan dapat dioperasionalkan secara optimal termasuk dalam mengatur sistem pemeliharaan dan perawatannya sebagai pertanggungjawaban kita kepada rakyat Indonesia.
Sekilas tentang Kapal PKR-2
Pembangunan Kapal PKR dengan program ToT ini menyerap kurang lebih 200 personel PT PAL Indonesia (Persero) dari berbagai disiplin ilmu dimana 75 orang diantaranya telah mendapat pelatihan di Damen Schelde-Vlisingen Belanda. Kapal perang atas air yang pertama kali dibangun di Indonesia ini dibangun dengan menggunakan sistem pembangunan “Moduler System”.
Sistem pembangunan PKR ke-2 ini mengusung “One Team One Goal” yaitu dua galangan dari dua negara bersatu padu untuk menerobos semua tantangan dan rintangan, menjadi sebuah potensi kesuksesan guna terwujudnya produk yang handal dan berkualitas.
Kapal ini memiliki panjang 105.11 meter, lebar 14.2 meter dengan kecepatan 28 knot dan dapat belayar sampai 5000 nm dengan ketahanan berlayar sampai 20 hari. Kapal ini juga dilengkapi dengan persenjataan modern yang terintegrasi dalam sistem Sensor Weapon Control (Sewaco).
Selain itu desain stealth yang dimiliki yakni low radar cross section, low infrared signature, low noise signature menjadikan kapal PKR sulit terdeteksi oleh radar kapal lain. Kapal PKR ini juga mampu melakukan peperangan permukaan laut, udara, bawah air serta elektronika.
(Kemhan)
Fregat KRI I Gusti Ngurah Rai - 332 (photo : TSM)
Menhan Resmikan Kapal PKR-2 Hasil Kerjasama Indonesia – Belanda
Surabaya – Dalam rangka untuk mewujudkan kekuatan pokok minimal atau Minimum Essential Force (MEF) dan membangun kekuatan TNI AL menuju world class navy, Menhan RI Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku wakil pemerintah Indonesia menyaksikan serah terima Kapal Perusak Kawal Rudal Kedua (PKR-2), di galangan kapal PT PAL Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/10). Kapal PKR-2 ini merupakan hasil kerjasama Belanda dengan PT PAL Indonesia (Persero) melalui proses alih teknologi atau Transfer of Technology (ToT).
Kapal berteknologi canggih ini akan memperkuat jajaran TNI AL berdasarkan pada pertimbangan taktis dan strategis untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan NKRI serta melaksanakan tugas-tugas pertahanan baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Dalam kesempatan tersebut Menhan berharap keberadaan Kapal PKR-2 ini dapat menjadi kebanggaan TNI AL khususnya serta TNI dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan hadirnya kapal PKR-2 ini diharapkan dapat dioperasionalkan secara optimal termasuk dalam mengatur sistem pemeliharaan dan perawatannya sebagai pertanggungjawaban kita kepada rakyat Indonesia.
Fregat KRI I Gusti Ngurah Rai - 332 (photo : Okezone)
Sekilas tentang Kapal PKR-2
Pembangunan Kapal PKR dengan program ToT ini menyerap kurang lebih 200 personel PT PAL Indonesia (Persero) dari berbagai disiplin ilmu dimana 75 orang diantaranya telah mendapat pelatihan di Damen Schelde-Vlisingen Belanda. Kapal perang atas air yang pertama kali dibangun di Indonesia ini dibangun dengan menggunakan sistem pembangunan “Moduler System”.
Sistem pembangunan PKR ke-2 ini mengusung “One Team One Goal” yaitu dua galangan dari dua negara bersatu padu untuk menerobos semua tantangan dan rintangan, menjadi sebuah potensi kesuksesan guna terwujudnya produk yang handal dan berkualitas.
Kapal ini memiliki panjang 105.11 meter, lebar 14.2 meter dengan kecepatan 28 knot dan dapat belayar sampai 5000 nm dengan ketahanan berlayar sampai 20 hari. Kapal ini juga dilengkapi dengan persenjataan modern yang terintegrasi dalam sistem Sensor Weapon Control (Sewaco).
Selain itu desain stealth yang dimiliki yakni low radar cross section, low infrared signature, low noise signature menjadikan kapal PKR sulit terdeteksi oleh radar kapal lain. Kapal PKR ini juga mampu melakukan peperangan permukaan laut, udara, bawah air serta elektronika.
(Kemhan)
Air Search Radars for 2 PH Navy Warships Arrive
30 Okober 2017
AN/SPS-77 Sea Giraffe 3D Air Search Radars (photo : tutorial)
Citing several sources, MaxDefense Philippines that has been providing credible information regarding the modernization of the Armed Forces of the Philippines (AFP) said today that the AN/SPS-77 Sea Giraffe 3D Air Search Radars for BRP Gregorio del Pilar (FF-15) and BRP Ramon Alcaraz (FF-16) have arrived from United States.
The above mentioned Del Pilar-class frigates are former US Coast Guard Hamilton-class high-endurance cutter acquired through through US Excess Defense Articles (EDA) program.
“No schedule of installation was made available to MaxDefense yet, but it is possible that the installation will coincide with the installation of Mk.38 Mod.2/3 guns for the ships, 2 of which were delivered several months ago and was intended for BRP Gregorio del Pilar (FF-15),” MaxDefense said.
In December 2016, the US Department of Defense Security Cooperation Agency Department (US DSCA) said the US State Department has made a determination approving the said Foreign Military Sale.
The US DSCA also delivered the required certification notifying Congress of this possible sale on December 12, 2016.
“The AN/SPS-77 Air Search Radars will be used to provide an enhanced ability to detect and track air contacts,” US DSCA said.
It added that an Maritime Domain Awareness effective Philippine MDA capability strengthens its self-defense capabilities and supports regional stability and U.S. national interests.
(Update)
AN/SPS-77 Sea Giraffe 3D Air Search Radars (photo : tutorial)
Citing several sources, MaxDefense Philippines that has been providing credible information regarding the modernization of the Armed Forces of the Philippines (AFP) said today that the AN/SPS-77 Sea Giraffe 3D Air Search Radars for BRP Gregorio del Pilar (FF-15) and BRP Ramon Alcaraz (FF-16) have arrived from United States.
The above mentioned Del Pilar-class frigates are former US Coast Guard Hamilton-class high-endurance cutter acquired through through US Excess Defense Articles (EDA) program.
“No schedule of installation was made available to MaxDefense yet, but it is possible that the installation will coincide with the installation of Mk.38 Mod.2/3 guns for the ships, 2 of which were delivered several months ago and was intended for BRP Gregorio del Pilar (FF-15),” MaxDefense said.
In December 2016, the US Department of Defense Security Cooperation Agency Department (US DSCA) said the US State Department has made a determination approving the said Foreign Military Sale.
The US DSCA also delivered the required certification notifying Congress of this possible sale on December 12, 2016.
“The AN/SPS-77 Air Search Radars will be used to provide an enhanced ability to detect and track air contacts,” US DSCA said.
It added that an Maritime Domain Awareness effective Philippine MDA capability strengthens its self-defense capabilities and supports regional stability and U.S. national interests.
(Update)
Pengadaan Satelit Militer Dinilai Masalah
30 Oktober 2017
Satelit militer Airbus (image : Airbus DS)
JAKARTA, KOMPAS — Pengadaan satelit yang disebutkan khusus untuk keperluan militer dan akan beroperasi pada 2019 tak jelas nasibnya. Hal ini karena adanya masalah pada manajemen keuangan di Kementerian Pertahanan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Minggu (22/10), membenarkan masalah pengadaan satelit militer itu. Ia mengakui, dalam rapat dengan Kemhan pekan lalu, masalah tersebut sudah disinggung secara sekilas. Pada rapat itu disebutkan bahwa ada kendala dalam pengadaan satelit militer. ”Tetapi belum ada rapat resmi untuk menjelaskan apakah satelit itu dibatalkan atau ditunda beserta apa alasannya,” kata Meutya.
Ia mengatakan, secara umum, Komisi I menilai Kemhan kurang terencana dalam pengajuan anggaran. Ke depan, diharapan ada komunikasi yang lebih baik antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Masukan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Kemhan terkesan mengajukan rencana pembelian satelit militer itu secara mendadak. Padahal, belum ada penjelasan atau kelengkapan yang harusnya disiapkan jika melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
”Akibatnya, kemampuan keuangan negara tak bisa merespons kebutuhan yang diajukan mendadak itu,” kata anggota Fraksi Golkar tersebut.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Totok Sugiharto saat dikonfirmasi mengatakan, pengadaan satelit militer masih dalam pembahasan di Kemhan. Ia menolak kalau pengadaan satelit komunikasi militer itu dinyatakan gagal.
Untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista), TNI membutuhkan di antaranya teknologi satelit, yang bisa bentuk satu satelit utuh atau slot pada satelit komersial. Slot militer digunakan TNI untuk pengumpulan data intelijen, pengintaian, navigasi, dan komunikasi. Hal ini mengingat kebutuhan interoperabilitas antara TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara yang membutuhkan data link dalam komando dan pengendalian. ”Buat TNI, satelit militer itu sangat penting,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto.
Sebelumnya, Komisi I menyetujui anggaran yang diajukan untuk membeli satelit komunikasi militer dari Airbus Defence and Space. Menurut rencana, pengadaan dilakukan dalam waktu lima tahun dengan biaya Rp 11 triliun. Dalam APBN 2016-2017, telah dianggarkan sekitar Rp 1,3 triliun untuk uang muka pembelian satelit tersebut. Namun, menurut informasi yang diterima Kompas, Airbus Defence and Space menyatakan, kontrak dibatalkan karena Indonesia tak kunjung bayar uang muka.
Salah satu yang perlu dicatat adanya aturan dari International Telecommunication Union, slot orbit 123BT harus diisi paling lambat Januari 2018. Kalau tak dilakukan, RI kehilangan slot di atas Pulau Sulawesi.
(Kompas)
Satelit militer Airbus (image : Airbus DS)
JAKARTA, KOMPAS — Pengadaan satelit yang disebutkan khusus untuk keperluan militer dan akan beroperasi pada 2019 tak jelas nasibnya. Hal ini karena adanya masalah pada manajemen keuangan di Kementerian Pertahanan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Minggu (22/10), membenarkan masalah pengadaan satelit militer itu. Ia mengakui, dalam rapat dengan Kemhan pekan lalu, masalah tersebut sudah disinggung secara sekilas. Pada rapat itu disebutkan bahwa ada kendala dalam pengadaan satelit militer. ”Tetapi belum ada rapat resmi untuk menjelaskan apakah satelit itu dibatalkan atau ditunda beserta apa alasannya,” kata Meutya.
Ia mengatakan, secara umum, Komisi I menilai Kemhan kurang terencana dalam pengajuan anggaran. Ke depan, diharapan ada komunikasi yang lebih baik antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Masukan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Kemhan terkesan mengajukan rencana pembelian satelit militer itu secara mendadak. Padahal, belum ada penjelasan atau kelengkapan yang harusnya disiapkan jika melakukan proses pengadaan barang dan jasa.
”Akibatnya, kemampuan keuangan negara tak bisa merespons kebutuhan yang diajukan mendadak itu,” kata anggota Fraksi Golkar tersebut.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Totok Sugiharto saat dikonfirmasi mengatakan, pengadaan satelit militer masih dalam pembahasan di Kemhan. Ia menolak kalau pengadaan satelit komunikasi militer itu dinyatakan gagal.
Untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista), TNI membutuhkan di antaranya teknologi satelit, yang bisa bentuk satu satelit utuh atau slot pada satelit komersial. Slot militer digunakan TNI untuk pengumpulan data intelijen, pengintaian, navigasi, dan komunikasi. Hal ini mengingat kebutuhan interoperabilitas antara TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara yang membutuhkan data link dalam komando dan pengendalian. ”Buat TNI, satelit militer itu sangat penting,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto.
Sebelumnya, Komisi I menyetujui anggaran yang diajukan untuk membeli satelit komunikasi militer dari Airbus Defence and Space. Menurut rencana, pengadaan dilakukan dalam waktu lima tahun dengan biaya Rp 11 triliun. Dalam APBN 2016-2017, telah dianggarkan sekitar Rp 1,3 triliun untuk uang muka pembelian satelit tersebut. Namun, menurut informasi yang diterima Kompas, Airbus Defence and Space menyatakan, kontrak dibatalkan karena Indonesia tak kunjung bayar uang muka.
Salah satu yang perlu dicatat adanya aturan dari International Telecommunication Union, slot orbit 123BT harus diisi paling lambat Januari 2018. Kalau tak dilakukan, RI kehilangan slot di atas Pulau Sulawesi.
(Kompas)
Pesawat Hawk TUDM Ditambah Baik
30 Oktober 2017
Pesawat Hawk 100 dan Hawk 200 TUDM (photo : TK)
KUANTAN – Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) akan melakukan penambahbaikan ke atas semua pesawat pejuang jenis Hawk 108 milik pasukan keselamatan berkenaan secara berperingkat-peringkat bagi memastikan semua pesawat berkenaan berada dalam keadaan baik.
Panglimanya, Jeneral Tan Sri Affendi Buang berkata, perkara itu dilakukan kerana siasatan mendapati masalah teknikal pada kerangka sawat menjadi punca pesawat pejuang Hawk itu terhempas dan mengorbankan dua juruterbang TUDM di Chukai, Terengganu pada pertengahan Jun lalu.
“Punca kejadian itu menjurus kepada masalah teknikal di bahagian rangka sawat pesawat terbabit. Sebagai tindakan susulan, kita sudah membuat penyelenggaraan terhadap dua pesawat Hawk 108 pada bulan lalu.
“Pesawat berkenaan sudah diuji dan dalam keadaan baik. Kami akan membuat penyelenggaraan terhadap semua pesawat jenis yang sama secara berperingkat,” katanya ketika ditemui pemberita selepas Majlis Penganugerahan Sayap Penerbangan Kuartermaster Udara di Pangkalan Udara Kuantan di sini, hari ini.
Pada 15 Jun lalu, dua juruterbang TUDM, Mejar Mohd. Hasri Zahari, 31, dan Mejar Mohd. Yazmi Mohamed Yusof, 39, ditemukan terbunuh pada pukul 2.30 petang kira-kira 54 kilometer dari Pangkalan TUDM Kuantan selepas pesawat Hawk 108 yang diterbangkan mereka terhempas di kawasan hutan di Chukai.
Sementara itu, Affendi berkata, pusat pemerintahan Markas Wilayah Udara 1 yang sebelum ini ditempatkan di Pangkalan Udara Kuala Lumpur akan dipindahkan ke Pangkalan Udara Kuantan pada tahun depan.
Beliau berkata, pemindahan itu akan turut melibatkan 200 pegawai dan anggota markas berkenaan.
“Sehubungan itu, kita kini melakukan proses penambahbaikan di Pangkalan Udara Kuantan sebagai persediaan. Kita membina bangunan baharu dan kuarters.
“Diharapkan ia dapat disiapkan pada hujung tahun ini supaya perancangan memindahkan Markas Wilayah Udara 1 dapat dilakukan tahun depan,” katanya.
(Utusan)
Pesawat Hawk 100 dan Hawk 200 TUDM (photo : TK)
KUANTAN – Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) akan melakukan penambahbaikan ke atas semua pesawat pejuang jenis Hawk 108 milik pasukan keselamatan berkenaan secara berperingkat-peringkat bagi memastikan semua pesawat berkenaan berada dalam keadaan baik.
Panglimanya, Jeneral Tan Sri Affendi Buang berkata, perkara itu dilakukan kerana siasatan mendapati masalah teknikal pada kerangka sawat menjadi punca pesawat pejuang Hawk itu terhempas dan mengorbankan dua juruterbang TUDM di Chukai, Terengganu pada pertengahan Jun lalu.
“Punca kejadian itu menjurus kepada masalah teknikal di bahagian rangka sawat pesawat terbabit. Sebagai tindakan susulan, kita sudah membuat penyelenggaraan terhadap dua pesawat Hawk 108 pada bulan lalu.
“Pesawat berkenaan sudah diuji dan dalam keadaan baik. Kami akan membuat penyelenggaraan terhadap semua pesawat jenis yang sama secara berperingkat,” katanya ketika ditemui pemberita selepas Majlis Penganugerahan Sayap Penerbangan Kuartermaster Udara di Pangkalan Udara Kuantan di sini, hari ini.
Pada 15 Jun lalu, dua juruterbang TUDM, Mejar Mohd. Hasri Zahari, 31, dan Mejar Mohd. Yazmi Mohamed Yusof, 39, ditemukan terbunuh pada pukul 2.30 petang kira-kira 54 kilometer dari Pangkalan TUDM Kuantan selepas pesawat Hawk 108 yang diterbangkan mereka terhempas di kawasan hutan di Chukai.
Sementara itu, Affendi berkata, pusat pemerintahan Markas Wilayah Udara 1 yang sebelum ini ditempatkan di Pangkalan Udara Kuala Lumpur akan dipindahkan ke Pangkalan Udara Kuantan pada tahun depan.
Beliau berkata, pemindahan itu akan turut melibatkan 200 pegawai dan anggota markas berkenaan.
“Sehubungan itu, kita kini melakukan proses penambahbaikan di Pangkalan Udara Kuantan sebagai persediaan. Kita membina bangunan baharu dan kuarters.
“Diharapkan ia dapat disiapkan pada hujung tahun ini supaya perancangan memindahkan Markas Wilayah Udara 1 dapat dilakukan tahun depan,” katanya.
(Utusan)
28 Oktober 2017
RI-Korsel Segera Bahas Kerja Sama Kapal Selam Lanjutan
28 Oktober 2017
Indonesia menjadi menarik bagi produsen kapal selam dunia karena dalam anggaran tahun 2018 akan menambah kapal selam yang mempunyai teknologi AIP dan mampu meluncurkan rudal anti kapal permukaan (photo : Jane's)
Kerja Sama Kapal Selam, Presiden Korsel Segera Datang ke RI
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in dijadwalkan berkunjung ke Indonesia. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan kunjungan Moon Jae-in dalam rangka membahas kerja sama kapal selam RI-Korsel dengan Presiden Jokowi.
"Presiden Korea mau datang. (Bahas) masalah kapal selam (dengan Presiden Jokowi)," kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.
Indonesia dan Korea Selatan memang memiliki kerja sama pengembangan kapal selam bernama Nagapasa-403.
Untuk diketahui, Indonesia pada Agustus 2017, telah memesan tiga unit kapal selam ke Korsel dengan kesepakatan kerja sama transfer teknologi.
Kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel, DSME, sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerjasama dengan DSME Korsel.
"Sudah kita proses kemarin tapi lambat karena kapalnya besar tapi baterainya kecil. Itu yang pertama, tapi saya sudah langsung ke pabrik, saya sama KSAL jadi sudah tidak ada masalah lagi, tapi yang kedua ketiga terus," jelas Ryamizard.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Korsel Moon Jae-in akan berkunjung ke Indonesia pada 9 November 2017. Kedatangan Moon Jae-in sebelum Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Vietnam. (Liputan 6)
Menhan RI dan Menhan Rep. Korea Bertemu di Sidang Ke-4 ADMM PLUS Bahas Kerja sama Indhan
Filipina – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Selasa (24/10) di sela-sela mengikuti Sidang ke-11 ADMM dan Sidang Ke-4 ADMM PLUS melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea HE Song Young-Moo di Clark,Pampanga, Filipina. Dalam pertemuan ini Menteri Pertahanan kedua negara membicarakan mengenai perkembangan pengadaan kapal selam TNI AL yang dibangun di Korea Selatan.
Selanjutnya dalam waktu dekat ini Menhan Republik Korea akan datang berkunjung ke Indonesia khususnya Surabaya untuk melihat secara langsung kapal selam yang telah selesai dibangun dan diserahkan kepada pihak TNI AL.
Kerjasama industri pertahanan antara kedua negara ini adalah salah satu dari banyak implementasi kerjasama pertahanan kedua negara yang telah lama terjalin dengan baik. Menhan Ryamizard Ryacudu berharap hubungan baik dalam bidang kerjasama pertahanan ini dapat terus terjalin. (Kemhan)
Indonesia menjadi menarik bagi produsen kapal selam dunia karena dalam anggaran tahun 2018 akan menambah kapal selam yang mempunyai teknologi AIP dan mampu meluncurkan rudal anti kapal permukaan (photo : Jane's)
Kerja Sama Kapal Selam, Presiden Korsel Segera Datang ke RI
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in dijadwalkan berkunjung ke Indonesia. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan kunjungan Moon Jae-in dalam rangka membahas kerja sama kapal selam RI-Korsel dengan Presiden Jokowi.
"Presiden Korea mau datang. (Bahas) masalah kapal selam (dengan Presiden Jokowi)," kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.
Indonesia dan Korea Selatan memang memiliki kerja sama pengembangan kapal selam bernama Nagapasa-403.
Untuk diketahui, Indonesia pada Agustus 2017, telah memesan tiga unit kapal selam ke Korsel dengan kesepakatan kerja sama transfer teknologi.
Kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel, DSME, sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerjasama dengan DSME Korsel.
"Sudah kita proses kemarin tapi lambat karena kapalnya besar tapi baterainya kecil. Itu yang pertama, tapi saya sudah langsung ke pabrik, saya sama KSAL jadi sudah tidak ada masalah lagi, tapi yang kedua ketiga terus," jelas Ryamizard.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Korsel Moon Jae-in akan berkunjung ke Indonesia pada 9 November 2017. Kedatangan Moon Jae-in sebelum Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Vietnam. (Liputan 6)
Menhan RI dan Menhan Rep. Korea Bertemu di Sidang Ke-4 ADMM PLUS Bahas Kerja sama Indhan
Filipina – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Selasa (24/10) di sela-sela mengikuti Sidang ke-11 ADMM dan Sidang Ke-4 ADMM PLUS melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea HE Song Young-Moo di Clark,Pampanga, Filipina. Dalam pertemuan ini Menteri Pertahanan kedua negara membicarakan mengenai perkembangan pengadaan kapal selam TNI AL yang dibangun di Korea Selatan.
Selanjutnya dalam waktu dekat ini Menhan Republik Korea akan datang berkunjung ke Indonesia khususnya Surabaya untuk melihat secara langsung kapal selam yang telah selesai dibangun dan diserahkan kepada pihak TNI AL.
Kerjasama industri pertahanan antara kedua negara ini adalah salah satu dari banyak implementasi kerjasama pertahanan kedua negara yang telah lama terjalin dengan baik. Menhan Ryamizard Ryacudu berharap hubungan baik dalam bidang kerjasama pertahanan ini dapat terus terjalin. (Kemhan)
Hanwha Debuts KTSSM Missile, Known as Artillery Killer
28 Oktober 2017
Korea Tactical Surface to Surface Missile (KTSSM) at the ADEX 2017. (photos : Defence Blog)
South Korea’s Hanwha Systems displayed its new tactical surface-to-surface missile, called KTSSM and known as artillery killer.
The Korea Tactical Surface-to-Surface Missile (KTSSM) is a new type of ballistic guided weapon system. The missile has a range of over 120 kilometres. The tactical ground-guided weapon, which was first publicly released this time, has four missiles in one fixed launch pad.
Four missiles are launched in succession. It is regarded as a powerful weapon system capable of neutralizing the enemy ‘s gunfire in the shortest time in the emergency.
The KTSSM can penetrate underground targets with its powerful warhead. The new missiles can provide South Korea’s military with the capacity to destroy hardened artillery sites equipped with hundreds of long-range guns.
(Defence Blog)
Korea Tactical Surface to Surface Missile (KTSSM) at the ADEX 2017. (photos : Defence Blog)
South Korea’s Hanwha Systems displayed its new tactical surface-to-surface missile, called KTSSM and known as artillery killer.
The Korea Tactical Surface-to-Surface Missile (KTSSM) is a new type of ballistic guided weapon system. The missile has a range of over 120 kilometres. The tactical ground-guided weapon, which was first publicly released this time, has four missiles in one fixed launch pad.
Four missiles are launched in succession. It is regarded as a powerful weapon system capable of neutralizing the enemy ‘s gunfire in the shortest time in the emergency.
The KTSSM can penetrate underground targets with its powerful warhead. The new missiles can provide South Korea’s military with the capacity to destroy hardened artillery sites equipped with hundreds of long-range guns.
(Defence Blog)
TNI AU Uji Coba Bandara Radin Inten Lampung
28 Oktober 2017
Bandara Radin Inten Lampung (image : GoogleMaps)
Lima Pesawat Tempur TNI AU Mendarat Perdana Di Bandara Radin Inten Lampung
Lima Pesawat Tempur Hawk 100/200, dan satu pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 32 Malang ikut sebagai pendukung Crew pada latihan Elang Jelajah 2017, terbang dari Home base Lanud Supadio langsung menuju Bandara Radin Inten Lampung, Kamis, (26/10). Dimana Pesawat C-130 Hercules A-1315 tiba lebih dulu mendarat pukul 08.00 WIB, sedangkan tiga Fighter Elang Flight tepat mendarat pukul 09.15 WIB, tak lama disusul dua pesawat langsung melakukan fly pass (melintas) di kota Bandar Lampung sebagai ucapan selamat datang di Bumi Ruwa Jurai.
Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb Ahmad Mulyono, S.E., M.M menyambut kedatangan lima pesawat Fighter yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron I Lanud Supadio Letkol Pnb Agung Indrajaya. Disela penyambutan Danlanud mengatakan “Latihan ini merupakan rangkaian dari latihan Elang Jelajah 2017 yang mana Lanud Pangeran M. Bun Yamin Pangkalan pendukung operasi penerbangan, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung serta kelancaran latihan ini. Saya juga sudah mengundang anak-anak SMP dan SMA dari Bandar Lampung untuk melihat dari dekat alutsista TNI AU, agar mereka lebih tahu mengenal Angkatan Udara, apalagi pesawat tempur ini perdana mendarat di Bandara Raden Inten.
Pesawat Hawk 200 dan C-130 Hercules (photo : TribunNews)
“Operasi dengan sandi Elang Jelajah 2017 merupakan tugas dan tanggung jawab dari Komando Operasi TNI AU I pada umumnya. Skadron Udara I Lanud Supadio Pontianak merupakan salah satu unsur Tempur dibawah Koopsau I dengan didukung oleh lima Pesawat Tempur Hawk 100/200, terbang dari satu tempat ke tempat yang lain ke wilayah untuk, menjaga serta pengawasan penegakan hukum di wilayah Nusantara ini ke Lanud-lanud yang operasional dan melaksanakan patroli udara terhadap objek-objek di wilayah udara RI”. tegas Danskadron I Supadio Pontianak yang merupakan Alumni Akademi Angkatan Udara Tahun 1999.
(TNI AU)
Bandara Radin Inten Lampung (image : GoogleMaps)
Lima Pesawat Tempur TNI AU Mendarat Perdana Di Bandara Radin Inten Lampung
Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb Ahmad Mulyono, S.E., M.M menyambut kedatangan lima pesawat Fighter yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron I Lanud Supadio Letkol Pnb Agung Indrajaya. Disela penyambutan Danlanud mengatakan “Latihan ini merupakan rangkaian dari latihan Elang Jelajah 2017 yang mana Lanud Pangeran M. Bun Yamin Pangkalan pendukung operasi penerbangan, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung serta kelancaran latihan ini. Saya juga sudah mengundang anak-anak SMP dan SMA dari Bandar Lampung untuk melihat dari dekat alutsista TNI AU, agar mereka lebih tahu mengenal Angkatan Udara, apalagi pesawat tempur ini perdana mendarat di Bandara Raden Inten.
Pesawat Hawk 200 dan C-130 Hercules (photo : TribunNews)
“Operasi dengan sandi Elang Jelajah 2017 merupakan tugas dan tanggung jawab dari Komando Operasi TNI AU I pada umumnya. Skadron Udara I Lanud Supadio Pontianak merupakan salah satu unsur Tempur dibawah Koopsau I dengan didukung oleh lima Pesawat Tempur Hawk 100/200, terbang dari satu tempat ke tempat yang lain ke wilayah untuk, menjaga serta pengawasan penegakan hukum di wilayah Nusantara ini ke Lanud-lanud yang operasional dan melaksanakan patroli udara terhadap objek-objek di wilayah udara RI”. tegas Danskadron I Supadio Pontianak yang merupakan Alumni Akademi Angkatan Udara Tahun 1999.
(TNI AU)
The Third Gepard Missile Frigates of the Vietnamese Navy has Arrived at Cam Ranh Port
28 Oktober 2017
Rolldock Star carrying third Gepard missile frigate (photo : naval)
According to an updated Maritimeraffic.com website, the Rolldock Star carrying the 3rd Gepard missile frigates was returned to the Cam Ranh port on 27 October.
The Rolldock Star has now entered the Cam Ranh port as scheduled in preparation for the delivery of the 3rd Gepard missile frigates to the Vietnamese People's Navy.
Thus, the 44-day journey begins on 13 September in Novorossiysk of the Rolldock Star with the task of carrying the 3rd Gepard missile frigates of the Vietnamese People's Navy has come to an end.
The ship will soon be removed from the Rolldock Star and ready to join the navy fleet of the Vietnamese People's Navy.
In November, it is expected that the remaining Gepard missile defense vessel in Russia's second pair will be returned to Vietnam.
(Soha)
Rolldock Star carrying third Gepard missile frigate (photo : naval)
According to an updated Maritimeraffic.com website, the Rolldock Star carrying the 3rd Gepard missile frigates was returned to the Cam Ranh port on 27 October.
The Rolldock Star has now entered the Cam Ranh port as scheduled in preparation for the delivery of the 3rd Gepard missile frigates to the Vietnamese People's Navy.
Thus, the 44-day journey begins on 13 September in Novorossiysk of the Rolldock Star with the task of carrying the 3rd Gepard missile frigates of the Vietnamese People's Navy has come to an end.
The ship will soon be removed from the Rolldock Star and ready to join the navy fleet of the Vietnamese People's Navy.
In November, it is expected that the remaining Gepard missile defense vessel in Russia's second pair will be returned to Vietnam.
(Soha)
Malaysia Announces 5.3% Defence Budget Increase
28 Oktober 2017
2018 Budget for Mindef (image : Mindef)
The Malaysian government has announced that defence spending will increase by 5.3% under the 2018 budget. Total spending on the Ministry of Defence (MoD) will rise from MYR15.1 billion (USD3.6 billion) to MYR15.9 billion.
Spending will decline marginally against GDP, remaining at a level of around 1.1, and as a share of overall government spending from 5.8% to 5.6%. Despite that, the MoD’s budget allocation is still around 7% lower than in 2015 following a large cut to military spending in 2016.
The additional funding will be allocated within the recurrent budget which incorporates the operating costs of the MoD and the armed forces, with related spending rising by 7.6% from MYR11.7 billion to MYR12.6 billion. (Jane's)
Budget 2018 Allocations Enhances MAF's Capabilities - Armed Forces Chief
KUALA LUMPUR (Bernama) -- The RM14-billion allocation to the Malaysian Armed Forces (MAF) in Budget 2018 will enhance the capabilities of the MAF in guarding the sovereignty and security of the country including at the border areas and national waters.
MAF Chief General Tan Sri Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor said the allocation would reflect the duties borne by the MAF in preserving the sovereignty of the country.
He was commenting on the allocation announced by Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak when tabling Budget 2018 in the Dewan Rakyat today.
Meanwhile, Army Chief General Tan Sri Zulkiple Kassim said a part of the allocation would be used to upgrade and equip the assets of the Gerak Khas Group commando team and to install more guard posts along the Sabah and Sarawak borders.
Navy Chief Admiral Tan Sri Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin said the allocation would allow the navy to improve the capability of its littoral combat ships with sophisticated weapons.
"This will enhance maritime safety especially in the Strait of Melaka, the South China Sea and the Sulu Sea," he said. (Bernama)
ESSCom Allocation Shows Goverment's Concern For Sabah Security
LAHAD DATU (Bernama) -- The RM250 million allocation given to the Eastern Sabah Security Command (ESSCom) in the 2018 Budget shows the federal government's emphasis on Sabah's security, especially those in the Eastern Sabah Security Zone (ESSZone).
Lahad Datu residents expressed gratitude over the announcement as it showed the government's concern for the people's security.
Housewife, Rohana Ajri, 38, said the allocation could be spent by ESSCom to strengthen security in the waters.
"The allocation can strengthen the role of ESSCom in monitoring the ESSZone waters, thus curbing cross-border crimes, including smuggling," she told Bernama here today.
The 2018 Budget tabled by Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak today, allocated RM250 million to ESSCom to enhance security controls at Sabah and Sarawak borders, including RM50 million for coastal surveillance radar. (Bernama)
After the budget was released, RMAF official Twitter account announced that the 2018 Budget included funding for four MPA. (image : RMAF)
MMEA appreciative of RM900 million allocation
PUTRAJAYA: Director-general of the Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) Admiral Datuk Zulkifili Abu Bakar has thanked the government for the RM900 million allocation to the agency, as announced in the 2018 Budget today.
Zulkifli said the allocation will be used for the agency’s development and management expenditure for next year.
“I am grateful to the government for this allocation. (Of the) total, RM490 million will be used to fund boat and ship maintenance, (and for) patrol ships currently being constructed.
“In this budget, the MMEA, as one of the security forces together with the armed forces and police, has greater and important responsibilities in safeguarding the security, sovereignty and well-being of the people and the country.
“As the national maritime enforcement agency, the MMEA is always committed and responsible in ensuring that the country’s waters are safe and under control,” Zulkifli said in a statement.
Prime Minister Datuk Seri Najib Razak today announced that the government has allocated RM14 billion for the armed forces – including almost RM9 billion to the police and RM900 million to the MMEA – in its 2018 Budget. (NewStraitsTimes)
2018 Budget for Mindef (image : Mindef)
The Malaysian government has announced that defence spending will increase by 5.3% under the 2018 budget. Total spending on the Ministry of Defence (MoD) will rise from MYR15.1 billion (USD3.6 billion) to MYR15.9 billion.
Spending will decline marginally against GDP, remaining at a level of around 1.1, and as a share of overall government spending from 5.8% to 5.6%. Despite that, the MoD’s budget allocation is still around 7% lower than in 2015 following a large cut to military spending in 2016.
The additional funding will be allocated within the recurrent budget which incorporates the operating costs of the MoD and the armed forces, with related spending rising by 7.6% from MYR11.7 billion to MYR12.6 billion. (Jane's)
Budget 2018 Allocations Enhances MAF's Capabilities - Armed Forces Chief
KUALA LUMPUR (Bernama) -- The RM14-billion allocation to the Malaysian Armed Forces (MAF) in Budget 2018 will enhance the capabilities of the MAF in guarding the sovereignty and security of the country including at the border areas and national waters.
MAF Chief General Tan Sri Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor said the allocation would reflect the duties borne by the MAF in preserving the sovereignty of the country.
He was commenting on the allocation announced by Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak when tabling Budget 2018 in the Dewan Rakyat today.
Navy Chief Admiral Tan Sri Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin said the allocation would allow the navy to improve the capability of its littoral combat ships with sophisticated weapons.
"This will enhance maritime safety especially in the Strait of Melaka, the South China Sea and the Sulu Sea," he said. (Bernama)
ESSCom Allocation Shows Goverment's Concern For Sabah Security
LAHAD DATU (Bernama) -- The RM250 million allocation given to the Eastern Sabah Security Command (ESSCom) in the 2018 Budget shows the federal government's emphasis on Sabah's security, especially those in the Eastern Sabah Security Zone (ESSZone).
Lahad Datu residents expressed gratitude over the announcement as it showed the government's concern for the people's security.
Housewife, Rohana Ajri, 38, said the allocation could be spent by ESSCom to strengthen security in the waters.
"The allocation can strengthen the role of ESSCom in monitoring the ESSZone waters, thus curbing cross-border crimes, including smuggling," she told Bernama here today.
The 2018 Budget tabled by Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak today, allocated RM250 million to ESSCom to enhance security controls at Sabah and Sarawak borders, including RM50 million for coastal surveillance radar. (Bernama)
After the budget was released, RMAF official Twitter account announced that the 2018 Budget included funding for four MPA. (image : RMAF)
PUTRAJAYA: Director-general of the Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) Admiral Datuk Zulkifili Abu Bakar has thanked the government for the RM900 million allocation to the agency, as announced in the 2018 Budget today.
Zulkifli said the allocation will be used for the agency’s development and management expenditure for next year.
“I am grateful to the government for this allocation. (Of the) total, RM490 million will be used to fund boat and ship maintenance, (and for) patrol ships currently being constructed.
“In this budget, the MMEA, as one of the security forces together with the armed forces and police, has greater and important responsibilities in safeguarding the security, sovereignty and well-being of the people and the country.
“As the national maritime enforcement agency, the MMEA is always committed and responsible in ensuring that the country’s waters are safe and under control,” Zulkifli said in a statement.
Prime Minister Datuk Seri Najib Razak today announced that the government has allocated RM14 billion for the armed forces – including almost RM9 billion to the police and RM900 million to the MMEA – in its 2018 Budget. (NewStraitsTimes)
27 Oktober 2017
Pump Jet Propulsion Still Part of Future Submarine Design, Naval Group
27 Oktober 2017
The pump jet propulsion system (image : Naval Group)
Naval Group has confirmed that it is committed to delivering “a regionally superior and sovereign” submarine capability for Australia.
The company stated that Future Submarine design work continues to include the pump jet propulsion system that was proposed during the Competitive Evaluation Process and remains on offer to Australia, which had been in doubt.
According to Naval Group, the use of pump jet propulsion would mean that the Future Submarine could move more quietly than submarines with “obsolete” propeller technology.
The program is progressing through concept design on schedule, the company said, including work to establish the length, diameter and displacement of the submarine.
“The design of Australia’s Future Submarines will draw on the best of French submarine design and technology to meet Australia’s submarine capability requirements, which include superior stealth,” Naval Group stated.
“The Future Submarine design will also benefit from the development of the French Barracuda [nuclear attack] submarine, which remains the reference point for Australia’s Future Submarine, and from Naval Group’s extensive experience in conventional submarine technologies.”
(ADBR)
The pump jet propulsion system (image : Naval Group)
Naval Group has confirmed that it is committed to delivering “a regionally superior and sovereign” submarine capability for Australia.
The company stated that Future Submarine design work continues to include the pump jet propulsion system that was proposed during the Competitive Evaluation Process and remains on offer to Australia, which had been in doubt.
According to Naval Group, the use of pump jet propulsion would mean that the Future Submarine could move more quietly than submarines with “obsolete” propeller technology.
The program is progressing through concept design on schedule, the company said, including work to establish the length, diameter and displacement of the submarine.
“The design of Australia’s Future Submarines will draw on the best of French submarine design and technology to meet Australia’s submarine capability requirements, which include superior stealth,” Naval Group stated.
“The Future Submarine design will also benefit from the development of the French Barracuda [nuclear attack] submarine, which remains the reference point for Australia’s Future Submarine, and from Naval Group’s extensive experience in conventional submarine technologies.”
(ADBR)
Singapore Conducts Counter Terror Exercise
27 Oktober 2017
The RSN's Independence-class LMV RSS Independence (back) in close support, as the Police Coast Guard (PCG)'s PK-class High Speed Interceptors (left and right) intercept an infiltrating speedboat (centre) at Ex Highcrest 2017. (photos : Sing Mindef)
National Agencies and Public Systems Tested in Maritime Security Exercise
Senior Minister of State for Defence Dr Mohamad Maliki bin Osman visited Exercise Highcrest 17 this morning and witnessed the capabilities of the Singapore Maritime Crisis Centre (SMCC) to counter terrorist threats from the sea. Held from 19 to 26 October 2017, the exercise involved about 300 personnel from 14 national agencies, including the Republic of Singapore Navy (RSN), the Singapore Police Force (SPF), the Singapore Civil Defence Force (SCDF), the Immigration and Checkpoints Authority (ICA), Singapore Customs (SC), and the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA). The exercise tested these agencies on a range of maritime terrorism scenarios, including an infiltration from sea, and a chemical attack on board a ferry.
During the visit, SMCC's Director of National Maritime Sense-making Group, Colonel Nicholas Lim, updated Dr Maliki on how the SMCC achieves timely identification of threats through its suite of surveillance, sense-making and data analytics capabilities. Dr Maliki also observed the RSN's Independence-class Littoral Mission Vessel and the Police Coast Guard's PT-class Patrol Interdiction Boat and PK-class High Speed Interceptors working together to prevent an infiltration attempt by terrorists via speedboats. The demonstration also showcased how a report through the SGSecure App was used to corroborate the presence of a terror threat, and the deployment of the SPF's Coastal Hardening Strike Force in apprehending the perpetrators.
Also present at the exercise visit were Permanent Secretary (Defence) Mr Chan Yeng Kit, Chief of Navy Rear-Admiral Lew Chuen Hong as well as representatives of the Homefront Crisis Executive Group (Maritime Security).
(Sing Mindef)
The RSN's Independence-class LMV RSS Independence (back) in close support, as the Police Coast Guard (PCG)'s PK-class High Speed Interceptors (left and right) intercept an infiltrating speedboat (centre) at Ex Highcrest 2017. (photos : Sing Mindef)
National Agencies and Public Systems Tested in Maritime Security Exercise
Senior Minister of State for Defence Dr Mohamad Maliki bin Osman visited Exercise Highcrest 17 this morning and witnessed the capabilities of the Singapore Maritime Crisis Centre (SMCC) to counter terrorist threats from the sea. Held from 19 to 26 October 2017, the exercise involved about 300 personnel from 14 national agencies, including the Republic of Singapore Navy (RSN), the Singapore Police Force (SPF), the Singapore Civil Defence Force (SCDF), the Immigration and Checkpoints Authority (ICA), Singapore Customs (SC), and the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA). The exercise tested these agencies on a range of maritime terrorism scenarios, including an infiltration from sea, and a chemical attack on board a ferry.
During the visit, SMCC's Director of National Maritime Sense-making Group, Colonel Nicholas Lim, updated Dr Maliki on how the SMCC achieves timely identification of threats through its suite of surveillance, sense-making and data analytics capabilities. Dr Maliki also observed the RSN's Independence-class Littoral Mission Vessel and the Police Coast Guard's PT-class Patrol Interdiction Boat and PK-class High Speed Interceptors working together to prevent an infiltration attempt by terrorists via speedboats. The demonstration also showcased how a report through the SGSecure App was used to corroborate the presence of a terror threat, and the deployment of the SPF's Coastal Hardening Strike Force in apprehending the perpetrators.
Also present at the exercise visit were Permanent Secretary (Defence) Mr Chan Yeng Kit, Chief of Navy Rear-Admiral Lew Chuen Hong as well as representatives of the Homefront Crisis Executive Group (Maritime Security).
(Sing Mindef)
New Zealand Set to Start Search for ANZAC Frigate Replacement
27 Oktober 2017
HMNZS Te Mana, HMNZS Te Kaha & HMAS Parmatta (F154) (photo : DID)
The Future Surface Combatant project is being established to identify options for the replacement of the RNZN’s ANZAC frigates HMNZS Te Kaha and HMNZS Te Mana. Cross-decking FSU systems to a new platform is one option being studied.
The New Zealand Defence Force (NZDF) is looking to formally establish a project next year to examine options for a Future Surface Combatant (FSC) capability to replace the Royal New Zealand Navy’s (RNZN’s) two ANZAC frigates HMNZS Te Kaha and HMNZS Te Mana post-2030.
Writing in the RNZN’s house magazine Navy Today , Captain Andrew Watts, Lead FSC project in the NZDF’s Capability Branch, said that a number of preliminary workstreams were already underway to inform government understanding on options for naval combat capability.
(Jane's)
HMNZS Te Mana, HMNZS Te Kaha & HMAS Parmatta (F154) (photo : DID)
The Future Surface Combatant project is being established to identify options for the replacement of the RNZN’s ANZAC frigates HMNZS Te Kaha and HMNZS Te Mana. Cross-decking FSU systems to a new platform is one option being studied.
The New Zealand Defence Force (NZDF) is looking to formally establish a project next year to examine options for a Future Surface Combatant (FSC) capability to replace the Royal New Zealand Navy’s (RNZN’s) two ANZAC frigates HMNZS Te Kaha and HMNZS Te Mana post-2030.
Writing in the RNZN’s house magazine Navy Today , Captain Andrew Watts, Lead FSC project in the NZDF’s Capability Branch, said that a number of preliminary workstreams were already underway to inform government understanding on options for naval combat capability.
(Jane's)
Japan to Donate 5 Navy Training Aircraft to Philippines
27 Oktober 2017
This is one of the two Beechcraft TC-90 training aircraft that Japan's Ministry of Defense is giving to the Philippine military (photo : Nikkei)
TOKYO -- Japan will give five military training aircraft to the Philippines at the end of March 2018 to help bolster the Southeast Asian country's ability to protect its coast, Japan's Ministry of Defense said Wednesday.
The deal follows a change in Japanese law during the last ordinary session of parliament that paved the way for donating secondhand defense equipment to developing countries. In addition to two TC-90 planes currently on lease to the Philippines, three more that were scheduled to be leased from next March will also be handed over for free.
The Philippines approached Japan with a request to switch from a leasing arrangement to one where it would acquire the naval planes free of charge, according to Japan's Acquisition, Technology & Logistics Agency. Japanese Defense Minister Itsunori Onodera and Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana agreed to the deal during talks on Monday at the Clark Freeport Zone, an economic zone northwest of Manila.
Japan hopes that the donation of the five planes will enhance the Philippines' ability to protect its waters and help the country better deal with Chinese efforts to build military facilities in the South China Sea.
In September 2016, Tokyo and Manila agreed to the original TC-90 deal that saw Japan's Maritime Self-Defense Force lease two aircraft to the Philippines for a year starting in March.
(Nikkei)
This is one of the two Beechcraft TC-90 training aircraft that Japan's Ministry of Defense is giving to the Philippine military (photo : Nikkei)
TOKYO -- Japan will give five military training aircraft to the Philippines at the end of March 2018 to help bolster the Southeast Asian country's ability to protect its coast, Japan's Ministry of Defense said Wednesday.
The deal follows a change in Japanese law during the last ordinary session of parliament that paved the way for donating secondhand defense equipment to developing countries. In addition to two TC-90 planes currently on lease to the Philippines, three more that were scheduled to be leased from next March will also be handed over for free.
The Philippines approached Japan with a request to switch from a leasing arrangement to one where it would acquire the naval planes free of charge, according to Japan's Acquisition, Technology & Logistics Agency. Japanese Defense Minister Itsunori Onodera and Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana agreed to the deal during talks on Monday at the Clark Freeport Zone, an economic zone northwest of Manila.
Japan hopes that the donation of the five planes will enhance the Philippines' ability to protect its waters and help the country better deal with Chinese efforts to build military facilities in the South China Sea.
In September 2016, Tokyo and Manila agreed to the original TC-90 deal that saw Japan's Maritime Self-Defense Force lease two aircraft to the Philippines for a year starting in March.
(Nikkei)