17 April 2026

NFEM Receives Donated Speedboat from PMFTC, Bolstering Maritime Security Operations

17 April 2026

Donated speedboat from Philip Morris Fortune Tobacco Corporation (photos: NFEM)

Panacan, Davao City — The Naval Forces Eastern Mindanao (NFEM) formally received a donated speedboat from Philip Morris Fortune Tobacco Corporation (PMFTC) during a Turnover and Blessing Ceremony held at Naval Station Felix Apolinario Beach Park on April 14, 2026. The acquisition strengthens the unit’s capability to carry out its maritime security and law enforcement mandates.

The ceremony commenced with the formal turnover and signing of the Deed of Donation, symbolizing the official transfer of the vessel from PMFTC to NFEM. This was followed by a blessing ceremony, invoking safety, protection, and operational success for the speedboat and its future missions.


The donated asset is a high-speed patrol boat designed for maritime security operations. It is a center-console type vessel with a full hardtop, measuring approximately 42 feet in length and powered by twin high-horsepower outboard engines. Built for speed and maneuverability, it will enhance NFEM’s capability in coastal patrol, law enforcement support, and rapid maritime response operations.

In his remarks, Mr. Jerel Palomata, Manager for Local Regulatory and Enforcement, Corporate Affairs of PMFTC, underscored the company’s recognition of the Philippine Navy’s unwavering commitment to duty. He highlighted the dedication, sacrifices, and steadfast service of naval personnel in safeguarding the nation’s maritime domain. He noted that the donation of the speedboat represents PMFTC’s tangible expression of gratitude and continued support for the Navy’s vital role in ensuring security and stability in the region.


In response, Commodore Ireneo D. Battung PN, Commander of NFEM, expressed his sincere appreciation to PMFTC for its generosity and sustained partnership with the Philippine Navy, particularly with Naval Forces Eastern Mindanao and Joint Task Force Sinaya. He emphasized that the newly acquired speedboat will significantly enhance the unit’s operational capability, especially in deterring illegal maritime activities such as smuggling within the Eastern Mindanao seaboard. He also reaffirmed the Navy’s commitment to maximizing the use of the asset in support of its mission to secure the maritime environment.

The addition of this capability further strengthens Joint Task Force Sinaya’s capacity to conduct maritime security operations, patrols, search and rescue missions, and rapid response efforts across the Eastern Mindanao area. Moreover, it reflects the strong collaboration between the Command and its stakeholders, underscoring a shared commitment to protecting the nation’s maritime domain.

110 komentar:

  1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ====================
    ====================
    DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
    DOMINASI SAHAM FREEPORT
    EFISIENSI NEGOSIASI
    -
    poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
    -
    Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
    -
    Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
    -
    Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
    -
    Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
    ---------------------------------
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    -
    1. Jenis Data yang Ditransfer
    Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
    Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
    Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
    -
    2. Landasan Hukum dan UU PDP
    Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
    UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
    Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
    Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
    -
    3. Komitmen Kedaulatan Data
    Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
    Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
    Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
    Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.


    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLICE
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    4. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLICE
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    5. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      -
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      -
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      -
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      -
      BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      --------------------------------
      DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      --------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS





      Hapus
    6. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
  2. busyet ampe pabrik rokok nyumbang alutsista...apa masi kurang dr setoran cukai tahunan yak haha!😬🤔😬

    BalasHapus
  3. IMF menyebut KING INDO sebagai salah satu titik terang atau bright spot dalam perekonomian dunia 🔥🔥🔥🔥🔥

    https://youtu.be/dxu5a2TgOqs?si=-8K414mZqDY-tKf6

    APA KABAR DENGAN MALONDESH 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  4. GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!

    https://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw

    BalasHapus
  5. GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!

    https://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw

    BalasHapus
  6. NASI LEMAK MULAI MAHAL WARGA BERUK MALONDESH TA MAMPU BELI 😂😂😂😂😂

    BalasHapus
  7. Manakala sebuah negara MISKIN yang MENJUAL KEDAULATANnya pada majikannya....HAHAHAHAHA



    PARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI

    https://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
      ________________________________________
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      -
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.

      Hapus
    4. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI

      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      --------------------
      keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
      Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
      Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
      Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
      Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
      Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
      4️⃣ Analisis
      • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
      • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
      • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
      Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
      4️⃣ Analisis
      • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
      • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
      • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
      Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

      Hapus
    5. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ---------------------------
      Analisis :
      1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
      -
      2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
      -
      3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
      -
      4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
      ---------------------------
      ⚠️ Implikasi
      1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
      -
      2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
      -
      3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
      -
      4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi

      Hapus
    6. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
      Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
      Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
      ------------
      1. Aging Aircraft Fleet
      • MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
      • F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
      • SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
      ------------
      2. Limited Fleet Size
      • Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
      • The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
      ------------
      3. Modernization Delays
      • RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
      • The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
      ------------
      4. Logistical and Maintenance Challenges
      • Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
      • Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
      ------------
      5. Limited Indigenous Defense Industry
      • Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
      • It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
      ------------
      6. Insufficient Force Multipliers
      • The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
      • Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
      ------------
      7. Geopolitical Pressures and Resource Constraints
      • Regional tensions in the South China Sea require stronger capabilities than currently available.
      • Defense budgets are constrained due to domestic priorities and economic conditions.
      ------------
      8. Pilot Training and Retention
      • Budget limitations can impact pilot training hours.
      • Retaining skilled pilots and technical personnel can be challenging due to better pay in the private sector or other government roles.

      Hapus
  8. inilah nasib menjadi KACUNG pada ANTEK ASING...semua dijual....HAHAHAHAH



    Kedaulatan Dijual! Langit Indonesia Dibuka untuk Asing, Rakyat Dibohongi?


    Hebat sekali pemerintah, sibuk pidato soal nasionalisme tapi pintu negeri dibuka lebar untuk kepentingan asing. Rakyat disuruh bangga jadi warga Indonesia, sementara kedaulatan pelan-pelan digadaikan. Kalau begini caranya, yang dijaga itu negara atau kursi kekuasaan?

    https://m.youtube.com/shorts/I7mmNni-zMo

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ----------------------------
      Hutang Kerajaan Persekutuan:
      -
      1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
      Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
      -
      2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
      ---------------
      Hutang Isi Rumah:
      -
      1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
      Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
      Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
      ---------------
      ⚠️ Implikasi & Risiko
      Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
      Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
      Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan

      Hapus
    4. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    5. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
      Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
      Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
      Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
      Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
      -------------------
      2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
      Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
      Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
      Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
      Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
      Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

      Hapus
    6. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MALAYDESH
      Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
      • pertahanan udara yang terbatas
      • kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
      • armada laut yang minim
      • anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
      • keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
      1. Pertahanan Udara
      • Malaydesh hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
      • Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
      • Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Malaydesh Timur secara simultan.
      2. Kekuatan Darat
      • Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Malaydesh (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
      • Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
      • Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
      3. Kekuatan Laut
      • Armada perang Malaydesh sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
      • Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Malaydesh mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
      4. Anggaran & Pemeliharaan
      • Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar USUSD 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (USUSD 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
      • Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.


      Hapus
  9. Matawang negara KACUNGnya ANTEK ASING makin HANCURRRRR.............HAHAHAHAHAH



    Pagi Ini, Rupiah Dekati Rp17.200/US$

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106390/pagi-ini-rupiah-dekati-rp17-200-us

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MALAYDESH
      Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Malaydesh (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
      1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
      • TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
      • Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
      2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
      • Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
      • Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
      3. Dukungan Logistik dan Sustainment
      • Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
      • Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
      4. Sistem Persenjataan dan Sensor
      • Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
      • Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
      5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
      • Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
      • Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
      6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
      • Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
      • Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).


      Hapus
  10. RUPIAH menuju Rp17.200 setiap 1USD guys....HAAHHAHAH

    HEBAT......HAHAHAHHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ====================
      ====================
      DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
      DOMINASI SAHAM FREEPORT
      EFISIENSI NEGOSIASI
      -
      poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
      -
      Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
      -
      Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
      -
      Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
      -
      Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
      ---------------------------------
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      -
      1. Jenis Data yang Ditransfer
      Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
      Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
      Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
      -
      2. Landasan Hukum dan UU PDP
      Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
      UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
      Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
      Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
      -
      3. Komitmen Kedaulatan Data
      Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
      Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
      Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
      Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.

      Hapus
    4. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    5. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    6. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      KELEMAHAN KAPAL PERANG MILITER MALAYDESH
      Militer Laut Diraja Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan mendasar yang membatasi efektivitas operasional dan daya jaga kedaulatan laut. Faktor utama meliputi usia armada yang tinggi, jumlah platform terbatas, kesenjangan kemampuan tempur, serta tantangan pemeliharaan dan logistik.
      1. Aset dan Modernisasi
      • Usia rata-rata kapal melebihi 30 tahun, memicu frekuensi kegagalan sistem dan tenggelamnya KD Pendekar akibat kebocoran ruang mesin pada Agustus 2024.
      • Hanya memiliki 6 fregat utama (Lekiu-class dan Maharaja Lela-class) untuk mengawaki lebih dari 4.600 km garis pantai.
      • Rencana pengadaan Maharaja Lela-class terhambat gangguan rantai pasok dan anggaran, memperpanjang keterbatasan jumlah unit tempur.
      2. Kekuatan Tempur dan Sensor
      • Kapasitas penembakan rudal anti-kapal terbatas pada sistem peluncur jarak menengah; tidak ada rudal jelajah anti-kapal jarak jauh.
      • Sistem pertahanan udara kapal sebagian besar hanya mengandalkan peluncur rudal MICA VL (16 sel), tanpa VLS terintegrasi untuk ancaman berlapis.
      • Sensor sonar aktif/pasif pada kapal selam Scorpene-class belum dilengkapi towed array sonar, mengurangi jangkauan deteksi kapal selam musuh.
      3. Pemeliharaan, Logistik, dan Industri
      • Kapasitas galangan nasional untuk perawatan tengah-umur (mid-life upgrade) terbatas; sebagian besar kapal diperbaiki di luar negeri dengan lead time > 6 bulan.
      • Sistem manajemen suku cadang terfragmentasi, menyebabkan stok critical-spare part sering kosong.
      • Anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M) hanya 15-18% dari total alokasi Angkatan Laut, di bawah standar ideal 20-25%.
      4. Interoperabilitas dan Jaringan
      • Belum ada sistem C4I terpadu antar kapal dan pesawat patroli untuk datalink real-time; setiap platform menggunakan protokol berbeda.
      • Latihan bersama (multilateral exercises) terbatas pada skala korvet dan frigat; belum pernah full-spectrum joint exercise dengan platform HMS/US Navy.

      Hapus
  11. FAKTA......

    RM 0.92 sen bersamaan Rp4000 RUPIAH guy.... HAHAHAHAHAH

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLICE
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    4. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      -
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      -
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      -
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      -
      BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      --------------------------------
      DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      --------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
    5. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP

      --------------------
      ISR, C4ISR, dan domain bersama
      • Fusion ISR dan COP belum matang: Data dari radar darat, sensor udara/laut, dan sumber eksternal belum sepenuhnya terintegrasi ke common operational picture real-time.
      • MDAs tidak merata: Cakupan radar maritim dan kamera pantai tidak homogen; bottleneck di choke point tertentu.
      • Interoperabilitas gabungan & mitra: Prosedur, data link, dan TTP gabungan belum standar penuh untuk operasi koalisi.
      SDM, latihan, dan kesiapan
      • Jam terbang & sea days berfluktuasi: Anggaran O&M dan ketersediaan platform memengaruhi exposure latihan, proficiency, dan sertifikasi awak.
      • Retensi teknisi & pilot: Persaingan pasar sipil dan jalur karier mempengaruhi retensi kompetensi kritikal (avionik, mesin, sistem senjata).
      • Latihan gabungan high-end terbatas: Kompleksitas skenario mult domain (EW/SEAD/ASW) belum rutin pada skala memadai.
      Logistik, sustainment, dan industri
      • Fragmentasi armada multi-asal: Kombinasi Rusia, Amerika, Eropa, dan China meningkatkan beban suku cadang, alat uji, pelatihan pemeliharaan, dan dependensi geopolitik.
      • Kontrak TLS & suku cadang: Perencanaan siklus hidup dan pencadangan parts tidak selalu selaras realisasi anggaran, memicu cannibalization dan downtime.
      • Governance pengadaan & local content: Keterlambatan proyek besar (contoh LCS) dan tuntutan alih teknologi yang tidak realistis meningkatkan risiko biaya dan jadwal.
      Siber dan ruang
      • Kapabilitas siber militer terbatas: Defensive cyber, red-teaming, dan kemampuan pemulihan C2 dari serangan canggih perlu ditingkatkan.
      • Ketahanan satkom & PNT: Ketergantungan pada aset komersial/mitra untuk komunikasi strategis dan navigasi memperbesar risiko jamming/spoofing.
      Risiko misi paling kritikal
      1. Kehilangan kontrol udara lokal: Tanpa AEW&C, MRCA, dan GBAD berlapis, sulit mempertahankan superioritas udara waktu-kritis.
      2. Sea control/denial di SCS & Selat: Kombatan permukaan modern terbatas dan ASW lemah menurunkan efek gentar terhadap kapal permukaan/selam lawan.
      3. Ketahanan operasi rendah: Kesiapan platform dan stok amunisi presisi membatasi durasi operasi intensitas menengah.
      4. Respons grey-zone kurang tajam: LMS minim senjata dan beban tugas konstabulary mengurangi kemampuan “presence with punch”.

      Hapus
  12. PARAH................ HAHAHAHAH



    Rupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
  13. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
    --------------------
    Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
    -
    The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
    --------------------
    Respon Terhadap Desakan Politik
    Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
    -
    New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
    -
    Perikatan Nasional (PN):
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
    -
    Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    Ahli Parlimen PKR:
    PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
    --------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  14. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
    --------------------
    Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
    -
    The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
    --------------------
    Respon Terhadap Desakan Politik
    Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
    -
    New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
    -
    Perikatan Nasional (PN):
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
    -
    Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    Ahli Parlimen PKR:
    PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
    --------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  15. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -------------------
    Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
    1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
    Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
    Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
    Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
    Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
    -------------------
    2. Analisis Faktor Pemicu Utama
    Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
    Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
    Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
    Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
    -------------------
    3. Tren Jangka Panjang (2015–2025)
    Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.

    BalasHapus
  16. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    ---------------------------
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.

    BalasHapus
  17. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    ---------------------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    ---------------------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ---------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  18. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
    -
    Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
    -
    KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
    -
    Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
    -
    Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
    -
    BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
    Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
    --------------------------------
    DEBT 84.3% DARI GDP
    2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
    3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    --------------------------------
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
    5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
    9. SEWA UTILITY BOAT
    10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
    11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
    12. SEWA MV AISHAH AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4X4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLIS

    BalasHapus
  19. FAKTA......

    RM 0.92 sen bersamaan Rp4000 RUPIAH guy.... HAHAHAHAHAH

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a clear breakdown of the main challenges the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) is grappling with — both operational and structural — based on recent reports and defence analyses:
      ✈️ Aging Fleet & Maintenance Burden
      • 29 aircraft in the RMAF inventory are over 30 years old, including transport planes and fighters.
      • Older platforms like the BAE Hawk 108/208 and F/A 18D Hornets face rising maintenance costs, reduced availability, and difficulty sourcing spare parts.
      • Prolonged use of legacy systems risks capability gaps if replacements are delayed.
      💰 Budget Constraints
      • Defence budgets have been consistently tight, with over 40% of funds going to salaries and allowances, leaving limited room for procurement.
      • The depreciation of the ringgit erodes purchasing power for imported systems, meaning even budget increases don’t always translate into real capability gains.
      • Multi year procurement plans are often disrupted by shifting political priorities and fiscal limits.
      🛫 Procurement Delays & Modernisation Gaps
      • The RMAF’s “Capability 2055” plan aims to replace ageing fighters and expand surveillance, but acquisitions like the Light Combat Aircraft (Tejas Mk1A) and Maritime Patrol Aircraft (ATR 72MP) are still in early delivery stages.
      • Replacement of the F/A 18D Hornets and MiG 29Ns has been repeatedly postponed, leaving a shrinking high performance fighter fleet.
      🌊 Maritime Surveillance Shortfalls
      • Malaydesh ’s vast maritime borders, especially in the South China Sea, require persistent patrols.
      • Limited numbers of Maritime Patrol Aircraft and UAVs mean coverage gaps, impacting the ability to monitor illegal fishing, piracy, and territorial incursions.
      ⚙️ Technical & Safety Incidents
      • Recent mishaps, such as the CN235 220M transport aircraft nose gear failure in Kuching (June 2025), highlight maintenance and safety oversight challenges.
      • While no injuries occurred, such incidents can disrupt operations and erode public confidence.
      🌏 Regional Capability Gap
      • Neighbouring air forces (e.g., Singapore, Indonesia) are modernising faster, creating a widening technology and readiness gap.
      • This affects deterrence credibility and interoperability in joint operations.

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a structured look at the key challenges facing Malaydesh ’s defence industry — covering policy, economic, operational, and governance aspects — based on recent studies and official reports2.
      🏛 Policy & Strategic Direction Issues
      • Fragmented long term planning — Defence industrial goals often shift with changes in government, leading to inconsistent priorities and stalled projects.
      • Lack of a unified industrial master plan — While the Defence White Paper outlines broad aims, there’s no fully integrated roadmap linking R&D, procurement, and export strategies.
      • Over reliance on foreign suppliers — Despite decades of local industry development, Malaydesh still depends heavily on imported high tech systems, limiting self reliance.
      💰 Budgetary & Economic Constraints
      • High operating cost ratio — Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, maintenance, and operations, leaving little for R&D or modernisation.
      • Currency depreciation — Weakening ringgit reduces purchasing power for imported components and technology transfers.
      • Limited economies of scale — Small domestic demand makes it hard for local manufacturers to achieve cost efficient production.
      ⚙️ Procurement & Project Management Problems
      • Delays and scandals — The Littoral Combat Ship (LCS) programme has faced years of delay, cost overruns, and governance controversies.
      • Offset agreements under delivering — Technology transfer clauses in foreign contracts often fail to produce lasting local capability.
      • Slow acquisition cycles — Bureaucratic processes and political interference can stretch procurement timelines far beyond operational needs.
      🏭 Industrial Capability Gaps
      • Limited indigenous production — Local firms can produce small arms, ammunition, patrol craft, and some UAVs, but lack capacity for advanced systems like fighter jets or submarines.
      • Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) bottlenecks — While companies like AIROD provide MRO services, capacity constraints and reliance on foreign parts slow turnaround times.
      • Low R&D investment — Minimal funding for innovation means Malaydesh often buys rather than builds cutting edge tech.
      📋 Governance & Leadership Challenges
      • Weak oversight mechanisms — Inconsistent monitoring of defence contracts leads to inefficiencies and, at times, corruption risks.
      • Talent retention issues — Skilled engineers and technicians are often lured to better paying private or overseas jobs.
      • Civil military coordination gaps — Limited integration between the armed forces’ operational needs and industry’s production planning.

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a structured look at the key challenges facing Malaydesh ’s defence industry — covering policy, economic, operational, and governance aspects — based on recent studies and official reports2.
      🏛 Policy & Strategic Direction Issues
      • Fragmented long term planning — Defence industrial goals often shift with changes in government, leading to inconsistent priorities and stalled projects.
      • Lack of a unified industrial master plan — While the Defence White Paper outlines broad aims, there’s no fully integrated roadmap linking R&D, procurement, and export strategies.
      • Over reliance on foreign suppliers — Despite decades of local industry development, Malaydesh still depends heavily on imported high tech systems, limiting self reliance.
      💰 Budgetary & Economic Constraints
      • High operating cost ratio — Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, maintenance, and operations, leaving little for R&D or modernisation.
      • Currency depreciation — Weakening ringgit reduces purchasing power for imported components and technology transfers.
      • Limited economies of scale — Small domestic demand makes it hard for local manufacturers to achieve cost efficient production.
      ⚙️ Procurement & Project Management Problems
      • Delays and scandals — The Littoral Combat Ship (LCS) programme has faced years of delay, cost overruns, and governance controversies.
      • Offset agreements under delivering — Technology transfer clauses in foreign contracts often fail to produce lasting local capability.
      • Slow acquisition cycles — Bureaucratic processes and political interference can stretch procurement timelines far beyond operational needs.
      🏭 Industrial Capability Gaps
      • Limited indigenous production — Local firms can produce small arms, ammunition, patrol craft, and some UAVs, but lack capacity for advanced systems like fighter jets or submarines.
      • Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) bottlenecks — While companies like AIROD provide MRO services, capacity constraints and reliance on foreign parts slow turnaround times.
      • Low R&D investment — Minimal funding for innovation means Malaydesh often buys rather than builds cutting edge tech.
      📋 Governance & Leadership Challenges
      • Weak oversight mechanisms — Inconsistent monitoring of defence contracts leads to inefficiencies and, at times, corruption risks.
      • Talent retention issues — Skilled engineers and technicians are often lured to better paying private or overseas jobs.
      • Civil military coordination gaps — Limited integration between the armed forces’ operational needs and industry’s production planning.

      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a consolidated look at the main weaknesses and controversies surrounding Malaydesh ’s Littoral Combat Ship (LCS) programme, based on findings from the Public Accounts Committee (PAC), media investigations, and defence analysts:
      ⚙️ Project & Design Issues
      • Platform Change Midstream – The original plan for a smaller Sigma-class design was switched to the larger Gowind-class frigate without full feasibility reassessment, causing integration and cost complications.
      • Incomplete Vessels – Despite billions spent, no ship was delivered by the original 2022 deadline; the first vessel, Maharaja Lela, is still undergoing outfitting and trials2.
      • Capability Gap Risk – Delays mean the Royal Malaydesh n Navy (RMN) continues to operate ageing ships, potentially leaving maritime security gaps.
      🛠 Procurement & Management Failures
      • Cost Overruns – Initial RM9 billion budget ballooned to RM11 billion, with RM6.08 billion already paid before any delivery2.
      • Weak Oversight – PAC found that financial viability checks on Boustead Naval Shipyard (BNS) failed to detect serious cash flow problems.
      • Advance Payments Against Policy – RM1.36 billion was paid upfront to BNS, contrary to Treasury guidelines.
      • Direct Negotiation Risks – The contract was awarded without open tender, raising transparency concerns.
      🔄 Execution & Technical Delays
      • Slow Build Progress – As of mid-2025, overall completion is ~72%, with first sea trials only expected in late 2025.
      • Integration Challenges – Complex combat systems and sensors require extensive testing; delays in supplier deliveries have compounded the schedule slip.
      • Staggered Delivery Timeline – Final ship (LCS 5) not expected until 2029, far beyond the original plan.
      👥 Operational & Strategic Impact
      • Morale & Public Trust – The LCS saga has become a symbol of procurement mismanagement, affecting public confidence in defence spending.
      • Maritime Security Exposure – Experts warn that prolonged delays weaken deterrence in critical waterways like the Strait of Malacca.
      • Political Fallout – The project has been a flashpoint in parliamentary debates, with calls for accountability and even criminal investigations.

      Hapus
  20. Faktanya BELUM ADA Hitam diatas kertas putih,
    kasus batal ART TIDAK SAH haha!🤣🍌🤣
    opa Donal Bebek pun tertawa terbahak2 haha!🤣😂🤣

    kahsiyan para warganyet kl, KETIPU LAGGIIII..gomen kaburrr haha!🤥😝🤥

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Pembatalan ART: "Belum ada hitam putih diterima daripada AS"
    https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2026/03/1522238/pembatalan-art-belum-ada-hitam-putih-diterima-daripada-johari-ghani

    BalasHapus
  21. negri🎰kasino genting klaim batal art, tapi tak ada hitam putih...
    ini sich fiks omon2 doank haha!🤥🤣🤥

    Amrik kata..hah apaan luh nyet, No Paper, pmx siyap2 diangkut macam maduro haha!👻🤫👻

    BalasHapus
  22. PARAH MATAWANG NEGARA KACUNGNYA ANTEK ASING................HANCUR.... HAHAHAHAH



    Rupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah

    BalasHapus
  23. eittt janji negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo trade $244 biliun dolar bakal di tagih paman sam,
    kl ingkar janji siyap2 pmx di colok knalpotnye🔥 haha!🥵😭🥵

    BalasHapus
  24. tahun 2026 Aset Kapal kita berdatangan
    ■januari-juli
    ✅️PPA 2, Itali
    ✅️BHO 105, Jerman

    ■agustus-desember
    ✅️551 GaribaldI
    ✅️ISTIF

    Baca jadwal ini, langsung para warganyet FANASSS ati, KOYAK djiwa haha!🔥😤🔥

    BalasHapus
  25. 1 Duniya tau negri🎰kasino tukang klaim pembual kl haha!🤥😋🤥
    ❌️GAGAL jalankan ART, kabur penghianat
    ❌️GAGAL damaikan THAI VS KAMBOJA
    ❌️GAGAL pertahankan harga minyak, petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58% padahal uda ngemis hormuz iran...aneh?keknya bau2 Songlap Lagiiiii
    ❌️GAGAL bikin frigat gowing lcs, bikin malyu Makaroni Prancis haha!😂😵‍💫😂

    BalasHapus
  26. parah....KEDAULATAN saja dijual ke majikan....HAHAHAHHA



    Jangan Gadaikan Langit Indonesia ke Tangan Asing

    https://www.kompasiana.com/tuhombowo/69ddf50e34777c7b3a444803/jangan-gadaikan-langit-indonesia-ke-tangan-asing

    BalasHapus
  27. Saat KRISIS GLOBAL
    CEO kita ke Moskwa dapet minyak murmer, jaminan bbm stabil sepanjang tahun aman..Pesta Pora kita haha!🥳🤫🥳
    CEO kita ke Paris, siap2 SHOPPING ASET TEMPUR BARUW haha!🦾🚀🦾

    Taktakala suatu negri🎰kasino genting malah datang ke jakarta, pm curhat ngemis beras, tapi harga tetep NAIK haha!😭🍌😭
    ngemis blokade hormuz iran,
    ehh malah minyak petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58%..lobi GAGAL LAGI haha!😄🤪😄
    kahsiyan warganyet kl, KETIPU LAGIII..y makloum 1cc haha!🤣😝🤣
    SPH, Heli SEWA pun AKAN haha!🤥🍌🤥

    BalasHapus
  28. Sorrii yeee jangankan overflight,
    isi bensin P8 Amrik pun kita TOLAK haha!😆🔥😆

    sementara negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo, pasukan mat puteh BERKAMPUNG di ButterWorth LEBIH dari 55 tahun...Bukti kl bangsa LeMeS🥶 haha!😵‍💫😄😵‍💫

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Indonesia Tolak Izin Mendarat Pesawat Mata-mata Amerika Serikat P-8 Poseidon

    Pemerintah Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim milik AS, P-8 Poseidon, mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia.
    https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-tolak-izin-mendarat-pesawat-mata-mata-amerika-serikat-p-8-poseidon-1uQdEUVJBjN/4

    BalasHapus
  29. jangankan LANGIT DI GADAI....DATA PERIBADI WARGANYA SAJA DI SERAH KE ANTEK ASING....HAHAHAHHAHA

    BalasHapus
  30. NKRI HARGA MATI katanya la...... HAHAHAHAH



    PARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI

    https://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/

    BalasHapus
  31. FREEPORT hingga ke akhirnya pun tetap milik ANTEK ASING....HAHAHAHAH



    Indonesia dan Amerika Serikat sepakat perpanjang kontrak Freeport hingga 2061

    https://www.msn.com/id-id/berita/other/indonesia-dan-amerika-serikat-sepakat-perpanjang-kontrak-freeport-hingga-2061/ar-AA1WI7HF?apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1

    BalasHapus
  32. KATANYA NKRI HARGA MATI...lah jadi ini apa guys....??



    Kedaulatan Dijual! Langit Indonesia Dibuka untuk Asing, Rakyat Dibohongi?


    Hebat sekali pemerintah, sibuk pidato soal nasionalisme tapi pintu negeri dibuka lebar untuk kepentingan asing. Rakyat disuruh bangga jadi warga Indonesia, sementara kedaulatan pelan-pelan digadaikan. Kalau begini caranya, yang dijaga itu negara atau kursi kekuasaan?

    https://m.youtube.com/shorts/I7mmNni-zMo

    BalasHapus
  33. NKRI HARGA apa pula ni guys....??? HAHAHAHAH



    Prabowo sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke AS – Apa saja datanya dan apa risikonya?

    https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwjz15l5wo

    BalasHapus
  34. coba warganyet kl bercerita,
    buat apa pasukan OSI BERKAMPUNG DI BUTTERWORTH 55 TAHUN haha!🤔😝🤔

    tak hanya ruang udara semenanjing kuala lumpo...
    air base pun Kedaualatan Ostrali..cung haha!🤣✌️🤣

    Parah...katanya tipe M penguasa semenanjung, ehh tau2 dibawah ketek Ostrali..cung haha!🤪😝🤪

    BalasHapus
  35. katanya NKRI HARGA MATI... lah ini apa guys.....??? HAHAHAHHA



    Prabowo gadaikan data publik: Perjanjian AS‑Indonesia berisiko langgar hak privasi warga

    https://theconversation.com/prabowo-gadaikan-data-publik-perjanjian-as-indonesia-berisiko-langgar-hak-privasi-warga-276638

    BalasHapus
  36. mantab Genk G20, BRICS SALING BANTUW..

    ehh kumendan lagi di RUSI AHHH nich...
    ESYU 35 SEMAKIN HAMPIR hore haha!🤑😎🤑

    SHOPPING bebas makloum NON BLOK haha!👍🦾👍

    BalasHapus
  37. ini LAWAK....HAHAHAHA

    DULU NON BLOK
    SEKARANG GO BLOK

    BalasHapus
  38. katanya NKRI HARGA MATI... lah ini apa guys.....??? HAHAHAHHA



    Prabowo gadaikan data publik: Perjanjian AS‑Indonesia berisiko langgar hak privasi warga

    https://theconversation.com/prabowo-gadaikan-data-publik-perjanjian-as-indonesia-berisiko-langgar-hak-privasi-warga-276638

    BalasHapus
  39. Hegseth, Indonesian Counterpart Announce Defense Partnership
    April 13, 2026 | By Matthew Olay, Pentagon News

    Secretary of War Pete Hegseth welcomed his Indonesian counterpart — Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin — to the Pentagon today, where the two men announced the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership between the two countries.
    features three "foundational pillars" that are based on each country's national sovereignty and mutual respect: military organization and capacity building; training and professional military education; and exercises and operational cooperation.
    Under the framework of the agreement, both countries will work on exploring cutting-edge initiatives, "including ✅️codeveloping sophisticated asymmetric capabilities, pioneering next-generation defense technologies in the maritime, subsurface and autonomous systems domains, and cooperating on ✅️maintenance, repair and overhaul support to improve operational readiness," according to a joint statement on the new partnership.
    The statement goes on to explain that both the U.S. and Indonesia have agreed to enhance joint special forces training, and that such engagements will make the bond between both countries' militaries stronger.
    Additionally, Hegseth noted that Indonesia has been helpful to the U.S. with the recovery of fallen service members.
    https://www.war.gov/News/News-Stories/Article/Article/4457873/hegseth-indonesian-counterpart-announce-defense-partnership/
    ------

    nampak Amrik sayang kita, herki mro dikasi ke kita, hutbai MAIROD haha!😄😁😄

    BalasHapus
  40. HAHAHAHAH...... NKRI HARGA MATI katanya la.....H



    Presiden Prabowo Subianto Izinkan Pesawat Militer Amerika Serikat Melintasi Udara Indonesia

    https://www.dio-tv.com/news/amp/50416988017/presiden-prabowo-subianto-izinkan-pesawat-militer-amerika-serikat-melintasi-udara-indonesia

    BalasHapus
  41. KACUNGNYA ANTEK ASING mampunya apa....??? TAK BERDAYA guys....HAHAHAHAH



    DOKUMEN RAHASIA BOCOR! Prabowo Beri ‘AKSES LANGIT’ Indonesia ke Donald Trump

    https://news.fin.co.id/2026/04/13/dokumen-rahasia-bocor-prabowo-beri-akses-langit-indonesia-ke-donald-trump/amp

    BalasHapus
  42. ✅️kita ISTAMBUL KLAS FRIGAT
    ❌️seblah ADA murah, 😵‍💫

    ✅️Kita dapet Aset Premium ISTIF KLAS paket FULL WEPON haha!💰😉💰

    ❌️lha negri🎰kasino genting cuman dapet paket Jimat Kos, ada klas Murah NO ASW...warganyet KTIPU LAGIII haha!😵‍💫🤥

    FANASSSS 🔥ATI..NGAMUK🔥
    PEDIHHH MATA haha!😤🥵😤

    BalasHapus
  43. Di suruh pegang MAP oleh TRUMP pun sudah mampu dibuat BANGGA....HAHAHAHHA



    Bocor! Dokumen Rahasia Sebut Prabowo ‘Permudah’ Pesawat Militer AS Kuasai Langit RI

    https://www.owrite.id/internasional/2026/04/13/bocor-dokumen-rahasia-sebut-prabowo-permudah-pesawat-militer-as-kuasai-langit-ri/

    BalasHapus
  44. KACUNG TAK BERDAYA guys....HAHAHAHAH



    Beredar Kabar AS Incar Akses Penerbangan Militer Tanpa Batas di Wilayah Udara RI

    https://www.idntimes.com/news/world/beredar-kabar-as-incar-akses-penerbangan-militer-tanpa-batas-di-wilayah-udara-ri-00-84mpg-c8ycbp/amp

    BalasHapus
  45. kapal seblah pendek 99 meter doank,
    Omfong No Torpedo haha!🤪😄🤪

    ISTIF kita donk 113 meter, bahkan lebih panjang dari GOWING lcs darat MANGKRAK haha!😵‍💫🤥😵‍💫

    sebentar lagi sampaiiii

    warganyet kl PANIK🥶 haha!😵😬😵

    BalasHapus
  46. HEBAT...... ini barulah NKRI harga mati.....HAHAHAHAHAH



    Polemik Kabar Prabowo Beri Izin Lintas Udara Pesawat Militer AS, DPR Tegaskan Kebijakan Harus Transparan

    https://www.merdeka.com/peristiwa/polemik-kabar-prabowo-beri-izin-lintas-udara-pesawat-militer-as-dpr-tegaskan-kebijakan-harus-transparan-562111-mvk.html

    BalasHapus
  47. ✅️ISTIF KLAS KITA 113 meter panjang,
    Harga $ 500 juta Mahaaaalll haha!🤑🥳🤑

    ❌️ADA klas tetangga, uda Pendek 99meter eh murah
    Sebijik stif dapet 5 kita haha!🤣😁🤣
    Koyyakkj🔥🔥🔥🍌🍌🍌

    BalasHapus
  48. jadi KACUNG pun matawangnya makin hari makin tak berharga....HAHAHAHHA



    Rupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah

    BalasHapus
  49. ✅️Kita SHOPPING FMB 70m FULL WEPON ke Turkiyem
    ❌️Eh tetangga kesayangan ikutan ambil ADA Dongred OPV klaim korped haha!😵‍💫🤥😵‍💫
    warganyet hepi klaim bla..bla..

    last last bantingannya kita SHOPPING Frigat Istambul Klas haha!🤣🦾🤣
    Aset Premium MAHAL & MEWAH haha!🤑💰🤑

    kahsiyan para warganyet kl, KENA mentaL haha!🤭😤🤭
    mreka selaluw dibawa kita,
    ya makloum BAJET KITA BESAR
    BEDA LEVEL, BEDA KASTA....haha!😂😝😂

    BalasHapus
  50. jadi KACUNG pun matawangnya makin hari makin tak berharga....HAHAHAHHA



    Rupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah

    BalasHapus
  51. RUPIAH HARI ini.........HAHAHAHAHA



    Pagi Ini, Rupiah Dekati Rp17.200/US$

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106390/pagi-ini-rupiah-dekati-rp17-200-us

    BalasHapus
  52. RUPIAH HARI ini.........HAHAHAHAHA



    Pagi Ini, Rupiah Dekati Rp17.200/US$

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106390/pagi-ini-rupiah-dekati-rp17-200-us

    BalasHapus
  53. ✅️BERAS KITA SURPLUS BERLIMPAH
    ✅️Minyak kita banyak, Harga Murah Aman haha!✌️😉✌️

    sedangkan negri🎰kasino genting,
    harga minyak petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58%...
    Beras NAIK MAHAL, A
    Rakyat tipe M makin SUSAH, makin Dmiskinos haha!😭😆😭

    BalasHapus
  54. FAKTA RINGGIT Vs rupiah....parah.....HAHAHAHA

    RM0.92sen setara Rp4000 RUPIAH

    BalasHapus
    Balasan
    1. Fakta juga sang negara "kaya" harga bbm naik, harga pangan naik dan tak ada belanja alutsista premium bertahun tahun

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
  55. GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!

    https://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw

    BalasHapus
  56. GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!

    https://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw

    BalasHapus
  57. FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    ----------------------
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    -----------------
    NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ------------------
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

    BalasHapus
  58. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
    --------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    -
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.


    BalasHapus
  59. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI

    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    --------------------
    keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
    Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
    Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
    Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
    Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
    Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
    4️⃣ Analisis
    • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
    • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
    • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
    Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
    4️⃣ Analisis
    • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
    • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
    • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
    Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

    BalasHapus
  60. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
    ---------------------------
    Analisis :
    1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
    -
    2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
    -
    3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
    -
    4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
    ---------------------------
    ⚠️ Implikasi
    1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
    -
    2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
    -
    3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
    -
    4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi

    BalasHapus
  61. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
    ----------------------------
    Hutang Kerajaan Persekutuan:
    -
    1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
    Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
    -
    2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
    ---------------
    Hutang Isi Rumah:
    -
    1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
    Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
    Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
    ---------------
    ⚠️ Implikasi & Risiko
    Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
    Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
    Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

    BalasHapus
  62. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
    ---------------------------
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
    ------------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
    ------------------
    MALAYDESH .........
    DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
    DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
    DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
    DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
    DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
    DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
    The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

    BalasHapus
  63. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    ---------------------------
    1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
    Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
    Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
    Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
    Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
    -------------------
    2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
    Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
    Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
    Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
    Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
    Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

    BalasHapus
  64. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -------------------
    Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
    1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
    Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
    Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
    Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
    Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
    -------------------
    2. Analisis Faktor Pemicu Utama
    Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
    Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
    Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
    Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
    -------------------
    3. Tren Jangka Panjang (2015–2025)
    Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.

    BalasHapus
  65. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    ---------------------------
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.

    BalasHapus
  66. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    ---------------------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    ---------------------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ---------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  67. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI

    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    --------------------
    keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
    Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
    Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
    Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
    Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
    Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
    4️⃣ Analisis
    • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
    • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
    • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
    Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
    4️⃣ Analisis
    • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
    • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
    • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
    Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

    BalasHapus
  68. FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    ----------------------
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    -----------------
    NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ------------------
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

    BalasHapus
  69. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
    Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
    Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
    4️⃣ Analisis
    • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
    • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
    • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
    Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
    4️⃣ Analisis
    • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
    • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
    • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.

    BalasHapus
  70. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    --------------------------------
    RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL

    BalasHapus