17 April 2026

NFEM Receives Donated Speedboat from PMFTC, Bolstering Maritime Security Operations

17 April 2026

Donated speedboat from Philip Morris Fortune Tobacco Corporation (photos: NFEM)

Panacan, Davao City — The Naval Forces Eastern Mindanao (NFEM) formally received a donated speedboat from Philip Morris Fortune Tobacco Corporation (PMFTC) during a Turnover and Blessing Ceremony held at Naval Station Felix Apolinario Beach Park on April 14, 2026. The acquisition strengthens the unit’s capability to carry out its maritime security and law enforcement mandates.

The ceremony commenced with the formal turnover and signing of the Deed of Donation, symbolizing the official transfer of the vessel from PMFTC to NFEM. This was followed by a blessing ceremony, invoking safety, protection, and operational success for the speedboat and its future missions.


The donated asset is a high-speed patrol boat designed for maritime security operations. It is a center-console type vessel with a full hardtop, measuring approximately 42 feet in length and powered by twin high-horsepower outboard engines. Built for speed and maneuverability, it will enhance NFEM’s capability in coastal patrol, law enforcement support, and rapid maritime response operations.

In his remarks, Mr. Jerel Palomata, Manager for Local Regulatory and Enforcement, Corporate Affairs of PMFTC, underscored the company’s recognition of the Philippine Navy’s unwavering commitment to duty. He highlighted the dedication, sacrifices, and steadfast service of naval personnel in safeguarding the nation’s maritime domain. He noted that the donation of the speedboat represents PMFTC’s tangible expression of gratitude and continued support for the Navy’s vital role in ensuring security and stability in the region.


In response, Commodore Ireneo D. Battung PN, Commander of NFEM, expressed his sincere appreciation to PMFTC for its generosity and sustained partnership with the Philippine Navy, particularly with Naval Forces Eastern Mindanao and Joint Task Force Sinaya. He emphasized that the newly acquired speedboat will significantly enhance the unit’s operational capability, especially in deterring illegal maritime activities such as smuggling within the Eastern Mindanao seaboard. He also reaffirmed the Navy’s commitment to maximizing the use of the asset in support of its mission to secure the maritime environment.

The addition of this capability further strengthens Joint Task Force Sinaya’s capacity to conduct maritime security operations, patrols, search and rescue missions, and rapid response efforts across the Eastern Mindanao area. Moreover, it reflects the strong collaboration between the Command and its stakeholders, underscoring a shared commitment to protecting the nation’s maritime domain.

190 komentar:

  1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ====================
    ====================
    DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
    DOMINASI SAHAM FREEPORT
    EFISIENSI NEGOSIASI
    -
    poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
    -
    Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
    -
    Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
    -
    Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
    -
    Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
    ---------------------------------
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
    -
    1. Jenis Data yang Ditransfer
    Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
    Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
    Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
    -
    2. Landasan Hukum dan UU PDP
    Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
    UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
    Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
    Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
    -
    3. Komitmen Kedaulatan Data
    Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
    Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
    Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
    Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.


    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLICE
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    4. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLICE
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    5. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      -
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      -
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      -
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      -
      BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      --------------------------------
      DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      --------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS





      Hapus
    6. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
  2. busyet ampe pabrik rokok nyumbang alutsista...apa masi kurang dr setoran cukai tahunan yak haha!😬🤔😬

    BalasHapus
  3. IMF menyebut KING INDO sebagai salah satu titik terang atau bright spot dalam perekonomian dunia 🔥🔥🔥🔥🔥

    https://youtu.be/dxu5a2TgOqs?si=-8K414mZqDY-tKf6

    APA KABAR DENGAN MALONDESH 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  4. GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!

    https://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw

    BalasHapus
  5. GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!

    https://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw

    BalasHapus
  6. NASI LEMAK MULAI MAHAL WARGA BERUK MALONDESH TA MAMPU BELI 😂😂😂😂😂

    BalasHapus
  7. Manakala sebuah negara MISKIN yang MENJUAL KEDAULATANnya pada majikannya....HAHAHAHAHA



    PARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI

    https://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.

      Hapus
    4. NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.

      Hapus
    5. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
      ________________________________________
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      -
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.

      Hapus
    6. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI

      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      --------------------
      keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
      Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
      Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
      Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
      Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
      Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
      4️⃣ Analisis
      • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
      • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
      • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
      Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
      4️⃣ Analisis
      • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
      • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
      • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
      Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

      Hapus
    7. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ---------------------------
      Analisis :
      1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
      -
      2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
      -
      3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
      -
      4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
      ---------------------------
      ⚠️ Implikasi
      1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
      -
      2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
      -
      3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
      -
      4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi

      Hapus
    8. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ⚓ NAVAL WEAKNESS
      MALAYDESH FACES SERIOUS MARITIME SECURITY CHALLENGES IN THE SOUTH CHINA SEA AND STRAIT OF MALACCA, BUT ITS NAVY (RMN) IS UNDER-EQUIPPED.
      Current Situation
      • Major combatants:
      o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
      o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
      o 6 Kedah-class offshore patrol vessels (OPVs) — lightly armed.
      • Submarines: Only 2 Scorpène-class (delivered 2009).
      • Littoral Combat Ship (LCS) Program: RM 9 billion spent since 2011, but 0 ships delivered as of 2025 due to corruption scandal.
      • Patrol assets: Insufficient to cover Malaydesh ’s huge EEZ (exclusive economic zone).
      Problems
      • Aging fleet; many ships near obsolescence.
      • Insufficient firepower against regional navies.
      • Small submarine force with limited availability.
      • LCS scandal delayed modernization by more than a decade.
      Regional Comparison
      • Singapore: Formidable-class stealth frigates, modern OPVs, strong missile capability, and expanding submarine fleet.
      • Indonesia: Expanding fleet with SIGMA-class frigates, Nagapasa submarines, and new OPVs.
      • Vietnam: 6 modern Kilo-class submarines from Russia + upgraded frigates.
      • China (in South China Sea): Deploys coast guard and navy ships near Malaydesh ’s EEZ regularly.
      👉 Malaydesh ’s Risk: Cannot effectively protect its EEZ against Chinese incursions, illegal fishing, or smuggling. Lacks deterrence against neighbors with stronger navies.

      Hapus
    9. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges that affect their readiness, including a lack of funding, outdated assets, and a need for more training.
      Funding
      • Insufficient funding
      The MAF's combat readiness is affected by a lack of funding, which can impact training, techNOLogy, and morale.
      • Delayed projects
      The LCS project has faced delays and cost overruns, which has delayed the delivery of new equipment to the MAF.
      Outdated assets
      • Lack of modern assets
      The MAF lacks modern military assets, which can expose them to internal and external threats.
      • Technical issues
      The MAF has faced technical issues with assets like the KD Rahman submarine, which was unable to submerge in 2010.
      Training
      • Lack of disaster relief training
      While the MAF is well-trained in combat, they have not received specific training in disaster relief.
      • Knowledge and skills
      Problems with military personnel's knowledge, skills, and abilities can compromise their performance in complex situations.
      Other challenges
      ===================
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with spare parts for a number of reasons, including:
      • Outdated inventory
      The MAF has had trouble keeping its older equipment operational, such as the MiG-29 fighter aircraft and the Su-30MKM ground-attack aircraft.
      • Budgetary constraints
      The MAF has faced funding shortages, which have limited its ability to purchase new equipment and spare parts.
      • Lack of research and development
      The MAF has had minimal research and development (R&D) activities, which has made it difficult to develop new equipment and spare parts.
      • Imported equipment
      The MAF has sourced most of its equipment from outside the country, which has made it difficult to find spare parts.

      Hapus
  8. inilah nasib menjadi KACUNG pada ANTEK ASING...semua dijual....HAHAHAHAH



    Kedaulatan Dijual! Langit Indonesia Dibuka untuk Asing, Rakyat Dibohongi?


    Hebat sekali pemerintah, sibuk pidato soal nasionalisme tapi pintu negeri dibuka lebar untuk kepentingan asing. Rakyat disuruh bangga jadi warga Indonesia, sementara kedaulatan pelan-pelan digadaikan. Kalau begini caranya, yang dijaga itu negara atau kursi kekuasaan?

    https://m.youtube.com/shorts/I7mmNni-zMo

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.

      Hapus
    4. NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.

      Hapus
    5. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ----------------------------
      Hutang Kerajaan Persekutuan:
      -
      1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
      Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
      -
      2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
      ---------------
      Hutang Isi Rumah:
      -
      1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
      Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
      Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
      ---------------
      ⚠️ Implikasi & Risiko
      Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
      Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
      Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan

      Hapus
    6. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    7. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      ---------------------------
      1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
      Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
      Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
      Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
      Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
      -------------------
      2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
      Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
      Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
      Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
      Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
      Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

      Hapus
  9. Matawang negara KACUNGnya ANTEK ASING makin HANCURRRRR.............HAHAHAHAHAH



    Pagi Ini, Rupiah Dekati Rp17.200/US$

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106390/pagi-ini-rupiah-dekati-rp17-200-us

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
      2. DITOLAK UEA = PM IX
      3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
      4. DITOLAK LEBANON
      5. DITOLAK FIFA/UN
      6. DITOLAK BRICS
      7. DITOLAK G20
      8. DITOLAK EU
      -
      KLAIM NON BLOK =
      GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA =
      GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      -
      JONGOS BABU BRITISH =
      JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      =================
      =================
      APRIL 13, 2026
      RELEASE : US GOVERMENT
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    4. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ⚓ NAVAL WEAKNESS
      MALAYDESH FACES SERIOUS MARITIME SECURITY CHALLENGES IN THE SOUTH CHINA SEA AND STRAIT OF MALACCA, BUT ITS NAVY (RMN) IS UNDER-EQUIPPED.
      Current Situation
      • Major combatants:
      o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
      o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
      o 6 Kedah-class offshore patrol vessels (OPVs) — lightly armed.
      • Submarines: Only 2 Scorpène-class (delivered 2009).
      • Littoral Combat Ship (LCS) Program: RM 9 billion spent since 2011, but 0 ships delivered as of 2025 due to corruption scandal.
      • Patrol assets: Insufficient to cover Malaydesh ’s huge EEZ (exclusive economic zone).
      Problems
      • Aging fleet; many ships near obsolescence.
      • Insufficient firepower against regional navies.
      • Small submarine force with limited availability.
      • LCS scandal delayed modernization by more than a decade.
      Regional Comparison
      • Singapore: Formidable-class stealth frigates, modern OPVs, strong missile capability, and expanding submarine fleet.
      • Indonesia: Expanding fleet with SIGMA-class frigates, Nagapasa submarines, and new OPVs.
      • Vietnam: 6 modern Kilo-class submarines from Russia + upgraded frigates.
      • China (in South China Sea): Deploys coast guard and navy ships near Malaydesh ’s EEZ regularly.
      👉 Malaydesh ’s Risk: Cannot effectively protect its EEZ against Chinese incursions, illegal fishing, or smuggling. Lacks deterrence against neighbors with stronger navies.

      Hapus
  10. RUPIAH menuju Rp17.200 setiap 1USD guys....HAAHHAHAH

    HEBAT......HAHAHAHHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ====================
      ====================
      DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
      DOMINASI SAHAM FREEPORT
      EFISIENSI NEGOSIASI
      -
      poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
      -
      Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
      -
      Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
      -
      Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
      -
      Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
      ---------------------------------
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      -
      1. Jenis Data yang Ditransfer
      Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
      Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
      Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
      -
      2. Landasan Hukum dan UU PDP
      Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
      UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
      Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
      Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
      -
      3. Komitmen Kedaulatan Data
      Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
      Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
      Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
      Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.

      Hapus
    4. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    5. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    6. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      ⚓ NAVAL WEAKNESS
      MALAYDESH FACES SERIOUS MARITIME SECURITY CHALLENGES IN THE SOUTH CHINA SEA AND STRAIT OF MALACCA, BUT ITS NAVY (RMN) IS UNDER-EQUIPPED.
      Current Situation
      • Major combatants:
      o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
      o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
      o 6 Kedah-class offshore patrol vessels (OPVs) — lightly armed.
      • Submarines: Only 2 Scorpène-class (delivered 2009).
      • Littoral Combat Ship (LCS) Program: RM 9 billion spent since 2011, but 0 ships delivered as of 2025 due to corruption scandal.
      • Patrol assets: Insufficient to cover Malaydesh ’s huge EEZ (exclusive economic zone).
      Problems
      • Aging fleet; many ships near obsolescence.
      • Insufficient firepower against regional navies.
      • Small submarine force with limited availability.
      • LCS scandal delayed modernization by more than a decade.
      Regional Comparison
      • Singapore: Formidable-class stealth frigates, modern OPVs, strong missile capability, and expanding submarine fleet.
      • Indonesia: Expanding fleet with SIGMA-class frigates, Nagapasa submarines, and new OPVs.
      • Vietnam: 6 modern Kilo-class submarines from Russia + upgraded frigates.
      • China (in South China Sea): Deploys coast guard and navy ships near Malaydesh ’s EEZ regularly.
      👉 Malaydesh ’s Risk: Cannot effectively protect its EEZ against Chinese incursions, illegal fishing, or smuggling. Lacks deterrence against neighbors with stronger navies.

      Hapus
  11. FAKTA......

    RM 0.92 sen bersamaan Rp4000 RUPIAH guy.... HAHAHAHAHAH

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLICE
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    4. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      -
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      -
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      -
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      -
      BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      --------------------------------
      DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      --------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
    5. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      CUKUP 1 JAKARTA .......
      1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
      1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
      1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
      -
      PERBANDINGAN SKALA: SATU KOTA MELAMPAUI SATU NEGARA
      Analisis PDB PPP (Purchasing Power Parity) 2025/2026 mengungkap fakta mengejutkan:
      Jakarta: US$ 1,7 Triliun. Sebagai pusat finansial Indonesia (peringkat 6 ekonomi dunia), Jakarta mengonsentrasikan produktivitas yang sangat masif dalam satu wilayah administratif.
      -
      Malaydesh: US$ 1,34 Triliun. Secara keseluruhan nasional, volume ekonomi riil Malaydesh justru berada di bawah pencapaian satu kota Jakarta.
      -
      Implikasi: Jakarta telah menjelma menjadi "Mega City-State" yang kekuatan belanjanya lebih besar daripada gabungan 13 negara bagian di Malaydesh.

      Hapus
  12. PARAH................ HAHAHAHAH



    Rupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
      -
      The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
      --------------------
      Respon Terhadap Desakan Politik
      Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
      -
      New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
      -
      Perikatan Nasional (PN):
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
      -
      Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      Ahli Parlimen PKR:
      PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
      --------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
      2. DITOLAK UEA = PM IX
      3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
      4. DITOLAK LEBANON
      5. DITOLAK FIFA/UN
      6. DITOLAK BRICS
      7. DITOLAK G20
      8. DITOLAK EU
      -
      KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      -
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      -
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      -
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      ====================
      ====================
      NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------
      BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
      -
      1. Jenis Data yang Ditransfer
      Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
      Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
      Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
      -
      2. Landasan Hukum dan UU PDP
      Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
      UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
      Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
      Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.

      Hapus
    4. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      🪖 ARMY GAPS
      THE MALAYDESH N ARMY REMAINS HEAVILY MANPOWER-BASED BUT LACKS MODERN HEAVY FIREPOWER AND AIR DEFENSE.
      Current Situation
      • Armored vehicles:
      o Still uses Condor APCs (1980s).
      o AV8 Gempita (modern, joint Malaydesh n-Turkish design) introduced but in limited numbers.
      • Artillery: Mix of old towed guns and some self-propelled howitzers; lacks long-range precision systems.
      • Air defense:
      o Only short-range MANPADS (Igla, Starstreak).
      o No medium or long-range SAMs (surface-to-air missiles).
      • Helicopters: Slow delivery of light attack helicopters (MD530G).
      Problems
      • Army lacks modern combined-arms capability (armor + artillery + air defense).
      • Vulnerable to airstrikes, drones, and missile attacks because of weak air defense.
      • Heavy reliance on light infantry → good for counterinsurgency, weak in high-intensity warfare.
      Regional Comparison
      • Singapore: Fully mechanized army with Leopard 2 tanks, modern artillery, HIMARS rocket systems, and I-Hawk SAMs.
      • Indonesia: Leopard 2 tanks, CAESAR howitzers, NASAMS air defense.
      • Thailand: VT-4 tanks from China, Gripen air cover, strong artillery.
      👉 Malaydesh ’s Risk: In a conventional war, the Malaydesh n Army could not sustain modern combined-arms warfare and would rely on defensive, guerrilla-style tactics.

      Hapus
  13. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
    --------------------
    Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
    -
    The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
    --------------------
    Respon Terhadap Desakan Politik
    Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
    -
    New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
    -
    Perikatan Nasional (PN):
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
    -
    Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    Ahli Parlimen PKR:
    PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
    --------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  14. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
    --------------------
    Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
    -
    The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
    --------------------
    Respon Terhadap Desakan Politik
    Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
    -
    New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
    -
    Perikatan Nasional (PN):
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
    -
    Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    Ahli Parlimen PKR:
    PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
    --------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  15. NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    --------------------------------
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.

    BalasHapus
  16. NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    --------------------------------
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.

    BalasHapus
  17. NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    --------------------------------
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.

    BalasHapus
  18. NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    --------------------------------
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.

    BalasHapus
  19. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -------------------
    Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
    1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
    Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
    Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
    Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
    Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
    -------------------
    2. Analisis Faktor Pemicu Utama
    Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
    Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
    Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
    Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
    -------------------
    3. Tren Jangka Panjang (2015–2025)
    Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.

    BalasHapus
  20. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    ---------------------------
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.

    BalasHapus
  21. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    ---------------------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    ---------------------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ---------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  22. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
    -
    Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
    -
    KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
    -
    Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
    -
    Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
    -
    BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
    Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
    --------------------------------
    DEBT 84.3% DARI GDP
    2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
    3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    --------------------------------
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
    5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
    9. SEWA UTILITY BOAT
    10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
    11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
    12. SEWA MV AISHAH AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4X4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLIS

    BalasHapus
  23. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ✈️ REDUCED AIR POWER
    Malaydesh ’s Air Force (RMAF) is falling behind in Southeast Asia’s fast-changing air combat environment.
    Current Situation
    • Retired MiG-29s (2017) → left a gap in frontline fighters.
    • Su-30MKM (18 units) → capable, but plagued by low serviceability due to reliance on Russian parts and high maintenance costs.
    • F/A-18D Hornet (8 units) → effective, but small fleet (from 1997).
    • Transport & surveillance aircraft → aging Hercules C-130s and very limited maritime patrol capability.
    • Light Combat Aircraft (LCA) → Malaydesh ordered 18 FA-50s from South Korea, but deliveries will only start in 2026.
    Problems
    • Fighter fleet is too small and partly obsolete.
    • No long-range air defense systems → vulnerable to modern missile and drone warfare.
    • No modern AWACS (Airborne Warning & Control System).
    Regional Comparison
    • Singapore: Operates F-15SGs and F-16Vs, ordered F-35Bs (5th-gen stealth).
    • Indonesia: Ordered 42 Rafales and 48 KAAN Gen 5; also considering KF-21 future fighter.
    • Thailand: Operates Gripen C/D jets with modern datalink capability.
    👉 Malaydesh ’s Risk: Falls behind in both numbers and technology. In a regional conflict, its Air Force could struggle to defend airspace, provide close air support, or deter aggressors.

    BalasHapus
  24. FAKTA......

    RM 0.92 sen bersamaan Rp4000 RUPIAH guy.... HAHAHAHAHAH

    BalasHapus
  25. Faktanya BELUM ADA Hitam diatas kertas putih,
    kasus batal ART TIDAK SAH haha!🤣🍌🤣
    opa Donal Bebek pun tertawa terbahak2 haha!🤣😂🤣

    kahsiyan para warganyet kl, KETIPU LAGGIIII..gomen kaburrr haha!🤥😝🤥

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Pembatalan ART: "Belum ada hitam putih diterima daripada AS"
    https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2026/03/1522238/pembatalan-art-belum-ada-hitam-putih-diterima-daripada-johari-ghani

    BalasHapus
  26. negri🎰kasino genting klaim batal art, tapi tak ada hitam putih...
    ini sich fiks omon2 doank haha!🤥🤣🤥

    Amrik kata..hah apaan luh nyet, No Paper, pmx siyap2 diangkut macam maduro haha!👻🤫👻

    BalasHapus
  27. PARAH MATAWANG NEGARA KACUNGNYA ANTEK ASING................HANCUR.... HAHAHAHAH



    Rupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
      Engine problems
      • In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
      • The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
      Integration with Western systems
      • The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
      • This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
      Fatigue failure
      • Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
      • Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
      Other considerations
      • The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.

      Hapus
  28. eittt janji negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo trade $244 biliun dolar bakal di tagih paman sam,
    kl ingkar janji siyap2 pmx di colok knalpotnye🔥 haha!🥵😭🥵

    BalasHapus
  29. tahun 2026 Aset Kapal kita berdatangan
    ■januari-juli
    ✅️PPA 2, Itali
    ✅️BHO 105, Jerman

    ■agustus-desember
    ✅️551 GaribaldI
    ✅️ISTIF

    Baca jadwal ini, langsung para warganyet FANASSS ati, KOYAK djiwa haha!🔥😤🔥

    BalasHapus
  30. 1 Duniya tau negri🎰kasino tukang klaim pembual kl haha!🤥😋🤥
    ❌️GAGAL jalankan ART, kabur penghianat
    ❌️GAGAL damaikan THAI VS KAMBOJA
    ❌️GAGAL pertahankan harga minyak, petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58% padahal uda ngemis hormuz iran...aneh?keknya bau2 Songlap Lagiiiii
    ❌️GAGAL bikin frigat gowing lcs, bikin malyu Makaroni Prancis haha!😂😵‍💫😂

    BalasHapus
  31. parah....KEDAULATAN saja dijual ke majikan....HAHAHAHHA



    Jangan Gadaikan Langit Indonesia ke Tangan Asing

    https://www.kompasiana.com/tuhombowo/69ddf50e34777c7b3a444803/jangan-gadaikan-langit-indonesia-ke-tangan-asing

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
      • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
      • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
      • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
      • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
      • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
      • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
      Other challenges include:
      • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
      • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling

      Hapus
  32. Saat KRISIS GLOBAL
    CEO kita ke Moskwa dapet minyak murmer, jaminan bbm stabil sepanjang tahun aman..Pesta Pora kita haha!🥳🤫🥳
    CEO kita ke Paris, siap2 SHOPPING ASET TEMPUR BARUW haha!🦾🚀🦾

    Taktakala suatu negri🎰kasino genting malah datang ke jakarta, pm curhat ngemis beras, tapi harga tetep NAIK haha!😭🍌😭
    ngemis blokade hormuz iran,
    ehh malah minyak petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58%..lobi GAGAL LAGI haha!😄🤪😄
    kahsiyan warganyet kl, KETIPU LAGIII..y makloum 1cc haha!🤣😝🤣
    SPH, Heli SEWA pun AKAN haha!🤥🍌🤥

    BalasHapus
  33. Sorrii yeee jangankan overflight,
    isi bensin P8 Amrik pun kita TOLAK haha!😆🔥😆

    sementara negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo, pasukan mat puteh BERKAMPUNG di ButterWorth LEBIH dari 55 tahun...Bukti kl bangsa LeMeS🥶 haha!😵‍💫😄😵‍💫

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    Indonesia Tolak Izin Mendarat Pesawat Mata-mata Amerika Serikat P-8 Poseidon

    Pemerintah Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim milik AS, P-8 Poseidon, mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia.
    https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-tolak-izin-mendarat-pesawat-mata-mata-amerika-serikat-p-8-poseidon-1uQdEUVJBjN/4

    BalasHapus
  34. jangankan LANGIT DI GADAI....DATA PERIBADI WARGANYA SAJA DI SERAH KE ANTEK ASING....HAHAHAHHAHA

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
      Aging fleet
      • Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
      • The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
      Delays in acquiring new ships
      • The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
      • The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
      Corruption
      • Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
      • The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
      Other challenges
      • Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
      • Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
      • Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
      China's assertiveness in the South China Sea

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
      • Political crisis
      From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
      • Financial crisis
      MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
      • Economic crisis
      MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
      • Household DEBT crisis
      As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
      MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior

      Hapus
  35. NKRI HARGA MATI katanya la...... HAHAHAHAH



    PARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI

    https://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
      Factors contributing to underfunding
      • Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
      • Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
      • Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
      Impacts of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
      • Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
      • Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
      Causes of underfunding
      • Government spending
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
      • Size of armed forces
      Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
      • Corruption
      Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
      Effects of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
      • Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
      • Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats

      Hapus
  36. FREEPORT hingga ke akhirnya pun tetap milik ANTEK ASING....HAHAHAHAH



    Indonesia dan Amerika Serikat sepakat perpanjang kontrak Freeport hingga 2061

    https://www.msn.com/id-id/berita/other/indonesia-dan-amerika-serikat-sepakat-perpanjang-kontrak-freeport-hingga-2061/ar-AA1WI7HF?apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.

      Hapus
  37. KATANYA NKRI HARGA MATI...lah jadi ini apa guys....??



    Kedaulatan Dijual! Langit Indonesia Dibuka untuk Asing, Rakyat Dibohongi?


    Hebat sekali pemerintah, sibuk pidato soal nasionalisme tapi pintu negeri dibuka lebar untuk kepentingan asing. Rakyat disuruh bangga jadi warga Indonesia, sementara kedaulatan pelan-pelan digadaikan. Kalau begini caranya, yang dijaga itu negara atau kursi kekuasaan?

    https://m.youtube.com/shorts/I7mmNni-zMo

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
      Lack of funding
      There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
      The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
      Limited local capabilities
      Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
      There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
      Lack of strategic partnerships
      There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
      There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH armed forces face challenges due to limited funding, which has led to an aging equipment inventory and gaps in military capability.
      Limited funding
      Small procurement budgets
      The military budget has remained small as a percentage of GDP, and governments have been unwilling to cut spending elsewhere
      Postponed purchases
      The global financial crisis has forced the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to postpone large purchases
      Aging equipment
      Outdated inventory
      The MAF's equipment is aging due to small procurement budgets and a lack of investment in maintenance and repair
      Withdrawal of aircraft
      The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017, and is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter operational
      Other challenges
      Procurement system: The procurement system needs reform, and there are delays in the delivery of new equipment
      Corruption: There are weaknesses in anti-corruption standards and reporting, and political connections can influence promotion decisions
      Oversight: There is little effective oversight of the defense sector

      Hapus
  38. NKRI HARGA apa pula ni guys....??? HAHAHAHAH



    Prabowo sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke AS – Apa saja datanya dan apa risikonya?

    https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwjz15l5wo

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
      Causes
      • Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
      • Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
      Effects
      • Vulnerability to threats
      The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
      • Challenges with air force
      The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
      • Challenges with naval assets
      The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------.
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
      Causes
      • Aging vessels
      Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
      • Delayed replacements
      The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
      • Mismanagement
      A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
      Effects
      • Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
      • Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
      Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident

      Hapus
  39. coba warganyet kl bercerita,
    buat apa pasukan OSI BERKAMPUNG DI BUTTERWORTH 55 TAHUN haha!🤔😝🤔

    tak hanya ruang udara semenanjing kuala lumpo...
    air base pun Kedaualatan Ostrali..cung haha!🤣✌️🤣

    Parah...katanya tipe M penguasa semenanjung, ehh tau2 dibawah ketek Ostrali..cung haha!🤪😝🤪

    BalasHapus
  40. katanya NKRI HARGA MATI... lah ini apa guys.....??? HAHAHAHHA



    Prabowo gadaikan data publik: Perjanjian AS‑Indonesia berisiko langgar hak privasi warga

    https://theconversation.com/prabowo-gadaikan-data-publik-perjanjian-as-indonesia-berisiko-langgar-hak-privasi-warga-276638

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
      Personnel issues
      Lack of military knowledge
      Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
      Civil-military relations
      The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
      Logistics issues
      Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
      Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
      ===========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
      Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
      Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
      Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
      Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
      Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
      Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
      Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
      Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.

      Hapus
  41. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
    Personnel issues
    Lack of military knowledge
    Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
    Civil-military relations
    The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
    Logistics issues
    Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
    Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
    ===========
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
    Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
    Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
    Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
    Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
    Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
    Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
    Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
    Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.

    BalasHapus
  42. mantab Genk G20, BRICS SALING BANTUW..

    ehh kumendan lagi di RUSI AHHH nich...
    ESYU 35 SEMAKIN HAMPIR hore haha!🤑😎🤑

    SHOPPING bebas makloum NON BLOK haha!👍🦾👍

    BalasHapus
  43. ini LAWAK....HAHAHAHA

    DULU NON BLOK
    SEKARANG GO BLOK

    BalasHapus
  44. katanya NKRI HARGA MATI... lah ini apa guys.....??? HAHAHAHHA



    Prabowo gadaikan data publik: Perjanjian AS‑Indonesia berisiko langgar hak privasi warga

    https://theconversation.com/prabowo-gadaikan-data-publik-perjanjian-as-indonesia-berisiko-langgar-hak-privasi-warga-276638

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
      Ships
      • The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
      • The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
      • The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
      • The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
      Helicopters
      • Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
      Spare parts
      • The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.

      Hapus
  45. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    • The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
    Aging aircraft
    The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
    Limited defense budget
    The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
    Local content
    Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
    Local company capabilities
    Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
    OEM reluctance
    Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
    Defense infrastructure
    The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor

    BalasHapus
  46. Hegseth, Indonesian Counterpart Announce Defense Partnership
    April 13, 2026 | By Matthew Olay, Pentagon News

    Secretary of War Pete Hegseth welcomed his Indonesian counterpart — Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin — to the Pentagon today, where the two men announced the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership between the two countries.
    features three "foundational pillars" that are based on each country's national sovereignty and mutual respect: military organization and capacity building; training and professional military education; and exercises and operational cooperation.
    Under the framework of the agreement, both countries will work on exploring cutting-edge initiatives, "including ✅️codeveloping sophisticated asymmetric capabilities, pioneering next-generation defense technologies in the maritime, subsurface and autonomous systems domains, and cooperating on ✅️maintenance, repair and overhaul support to improve operational readiness," according to a joint statement on the new partnership.
    The statement goes on to explain that both the U.S. and Indonesia have agreed to enhance joint special forces training, and that such engagements will make the bond between both countries' militaries stronger.
    Additionally, Hegseth noted that Indonesia has been helpful to the U.S. with the recovery of fallen service members.
    https://www.war.gov/News/News-Stories/Article/Article/4457873/hegseth-indonesian-counterpart-announce-defense-partnership/
    ------

    nampak Amrik sayang kita, herki mro dikasi ke kita, hutbai MAIROD haha!😄😁😄

    BalasHapus
  47. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
    Fleet maintenance
    The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
    The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
    The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
    Age of aircraft
    The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
    The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
    Need for a multi-role combat aircraft
    The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
    The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
    Other issues
    The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
    The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.

    BalasHapus
  48. HAHAHAHAH...... NKRI HARGA MATI katanya la.....H



    Presiden Prabowo Subianto Izinkan Pesawat Militer Amerika Serikat Melintasi Udara Indonesia

    https://www.dio-tv.com/news/amp/50416988017/presiden-prabowo-subianto-izinkan-pesawat-militer-amerika-serikat-melintasi-udara-indonesia

    BalasHapus
  49. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
    Factors contributing to underfunding
    • Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
    • Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
    • Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
    Impacts of underfunding
    • Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
    • Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
    • Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.

    BalasHapus
  50. KACUNGNYA ANTEK ASING mampunya apa....??? TAK BERDAYA guys....HAHAHAHAH



    DOKUMEN RAHASIA BOCOR! Prabowo Beri ‘AKSES LANGIT’ Indonesia ke Donald Trump

    https://news.fin.co.id/2026/04/13/dokumen-rahasia-bocor-prabowo-beri-akses-langit-indonesia-ke-donald-trump/amp

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
      • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
      • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
      • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
      • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
      • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
      • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
      Other challenges include:
      • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
      • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
      Fleet sustainment problems
      The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
      The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
      Lack of research and development
      The MAF has limited research and development (R&D) activities.
      The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
      Reliance on imported equipment
      Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
      The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
      Other technical issues
      The MAF has faced logistic management problems.
      The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.


      Hapus
    3. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
      Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
      Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
      Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
      Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
      Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
      Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
      Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
      Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.

      Hapus
  51. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
    • Political crisis
    From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
    • Financial crisis
    MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
    • Economic crisis
    MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
    • Household DEBT crisis
    As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
    MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior

    BalasHapus
  52. ✅️kita ISTAMBUL KLAS FRIGAT
    ❌️seblah ADA murah, 😵‍💫

    ✅️Kita dapet Aset Premium ISTIF KLAS paket FULL WEPON haha!💰😉💰

    ❌️lha negri🎰kasino genting cuman dapet paket Jimat Kos, ada klas Murah NO ASW...warganyet KTIPU LAGIII haha!😵‍💫🤥

    FANASSSS 🔥ATI..NGAMUK🔥
    PEDIHHH MATA haha!😤🥵😤

    BalasHapus
  53. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
    Delayed replacements
    • A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
    • The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
    • Over half of the RMN's fleet is past its prime.
    Failed LCS program
    • The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
    • The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
    • The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities

    BalasHapus
  54. Di suruh pegang MAP oleh TRUMP pun sudah mampu dibuat BANGGA....HAHAHAHHA



    Bocor! Dokumen Rahasia Sebut Prabowo ‘Permudah’ Pesawat Militer AS Kuasai Langit RI

    https://www.owrite.id/internasional/2026/04/13/bocor-dokumen-rahasia-sebut-prabowo-permudah-pesawat-militer-as-kuasai-langit-ri/

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
      Engine problems
      • In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
      • The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
      Integration with Western systems
      • The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
      • This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
      Fatigue failure
      • Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
      • Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
      Other considerations
      • The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Logistics
      A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
      • Budgeting
      MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • Personnel
      The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
      • Procurement
      The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
      • Political interference
      Political interference and corruption are undermining combat readiness.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
      • Fleet sustainment
      The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
      • Nological obsolescence
      Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
      • Modernization
      The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited

      Hapus
    3. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Logistics
      A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
      • Budgeting
      MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • Personnel
      The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
      • Procurement
      The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
      • Political interference
      Political interference and corruption are undermining combat readiness.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
      • Fleet sustainment
      The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
      • Nological obsolescence
      Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
      • Modernization
      The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited

      Hapus
    4. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's defense policy faces a number of challenges, including:
      • Corruption
      The military has been accused of corruption in defense procurement. The government's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document.
      • Recruitment
      The military has difficulty recruiting and retaining qualified personnel. This is partly due to poor service conditions.
      • Infrastructure
      The defense infrastructure needs to be fixed, but the government is prioritizing other needs.
      • Ethnic composition
      The armed forces are overrepresented by Indigenous MALAYDESH s (Bumiputeras) and underrepresented by ethnic Chinese MALAYDESH s.
      • Budget
      MALAYDESH has consistently underspent on defense needs.
      • Defense industry
      The defense industry has challenges with research and development, techNOLogy transfer, and job creation.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH has territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a negative impact on MALAYDESH 's economy and social activities.
      • Maritime defense
      The Strait of Singapore is critical for MALAYDESH 's maritime defense, but it's also important for international commerce.
      Some of the challenges have been addressed by the Anwar government, which has implemented plans to attract more non-Bumiputeras to the military.

      Hapus
  55. KACUNG TAK BERDAYA guys....HAHAHAHAH



    Beredar Kabar AS Incar Akses Penerbangan Militer Tanpa Batas di Wilayah Udara RI

    https://www.idntimes.com/news/world/beredar-kabar-as-incar-akses-penerbangan-militer-tanpa-batas-di-wilayah-udara-ri-00-84mpg-c8ycbp/amp

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's military has faced delays due to fiscal limitations and a lack of willingness to reduce government spending.
      Explanation
      • Defense budget
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut government spending to fund defense. This has led to delays in the military's ability to procure new equipment and maintain existing assets.
      • Military size
      MALAYDESH governments have been reluctant to reduce the size of the armed forces by reducing manpower and equipment.
      • Military spending
      MALAYDESH has been increasing its military spending, but the country's defense budget is still limited by fiscal constraints

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Some factors that contribute to the MALAYDESH Army's perceived weakness include:
      • Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
      • Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
      • Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
      • Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
      • Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
      Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations

      Hapus
    3. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's defense policy faces a number of challenges, including:
      • Corruption
      The military has been accused of corruption in defense procurement. The government's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document.
      • Recruitment
      The military has difficulty recruiting and retaining qualified personnel. This is partly due to poor service conditions.
      • Infrastructure
      The defense infrastructure needs to be fixed, but the government is prioritizing other needs.
      • Ethnic composition
      The armed forces are overrepresented by Indigenous MALAYDESH s (Bumiputeras) and underrepresented by ethnic Chinese MALAYDESH s.
      • Budget
      MALAYDESH has consistently underspent on defense needs.
      • Defense industry
      The defense industry has challenges with research and development, techNOLogy transfer, and job creation.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH has territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a negative impact on MALAYDESH 's economy and social activities.
      • Maritime defense
      The Strait of Singapore is critical for MALAYDESH 's maritime defense, but it's also important for international commerce.
      Some of the challenges have been addressed by the Anwar government, which has implemented plans to attract more non-Bumiputeras to the military.

      Hapus
  56. kapal seblah pendek 99 meter doank,
    Omfong No Torpedo haha!🤪😄🤪

    ISTIF kita donk 113 meter, bahkan lebih panjang dari GOWING lcs darat MANGKRAK haha!😵‍💫🤥😵‍💫

    sebentar lagi sampaiiii

    warganyet kl PANIK🥶 haha!😵😬😵

    BalasHapus
  57. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    MALAYDESH 's defense policy faces a number of challenges, including:
    • Corruption
    The military has been accused of corruption in defense procurement. The government's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document.
    • Recruitment
    The military has difficulty recruiting and retaining qualified personnel. This is partly due to poor service conditions.
    • Infrastructure
    The defense infrastructure needs to be fixed, but the government is prioritizing other needs.
    • Ethnic composition
    The armed forces are overrepresented by Indigenous MALAYDESH s (Bumiputeras) and underrepresented by ethnic Chinese MALAYDESH s.
    • Budget
    MALAYDESH has consistently underspent on defense needs.
    • Defense industry
    The defense industry has challenges with research and development, techNOLogy transfer, and job creation.
    • Territorial disputes
    MALAYDESH has territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
    • Transboundary haze
    Transboundary haze has had a negative impact on MALAYDESH 's economy and social activities.
    • Maritime defense
    The Strait of Singapore is critical for MALAYDESH 's maritime defense, but it's also important for international commerce.
    Some of the challenges have been addressed by the Anwar government, which has implemented plans to attract more non-Bumiputeras to the military.

    BalasHapus
  58. HEBAT...... ini barulah NKRI harga mati.....HAHAHAHAHAH



    Polemik Kabar Prabowo Beri Izin Lintas Udara Pesawat Militer AS, DPR Tegaskan Kebijakan Harus Transparan

    https://www.merdeka.com/peristiwa/polemik-kabar-prabowo-beri-izin-lintas-udara-pesawat-militer-as-dpr-tegaskan-kebijakan-harus-transparan-562111-mvk.html

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------

      MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
      Aging
      • The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
      • The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
      Technical issues
      • The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
      • The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
      Lack of funding
      • The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
      • In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
      • In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
      Design flaws
      • The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
      • The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
      Delays
      • The original plan was to deliver the first LCS, Maharaja Lela, in 2019, but it was delayed

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The Littoral Combat Ship (LCS) program for the MALAYDESH Navy has faced significant delays and cost overruns. The project has also been plagued by financial issues and allegations of misappropriation.
      Delays
      • The first ship was originally scheduled for delivery in 2019, but the delivery date has been repeatedly postponed.
      • The project has been plagued by construction delays.
      • The Public Accounts Committee (PAC) flagged concerns over the persistent delay in the construction of the ships.
      Cost overruns
      • The project has been plagued by cost overruns, including a reported cost overrun of RM1.4 billion.
      • The project was originally planned to cost RM9.128 billion, but the costs are now expected to escalate to RM11.22 billion.
      Financial issues
      • The committee revealed in August 2022 that USD300 million was misappropriated from the program.
      • Fraud charges were leveled against Boustead Heavy Industries' former managing director, Ahmad Ramli Mohammad Nor.
      Other issues
      • The views of the navy as the end user were ignored by the Ministry of Defence and the BNS.
      • Poor corporate governance and alleged mishandling of funds.



      Hapus
    3. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------

      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems that affect their combat readiness, including outdated equipment, corruption, and political interference.
      Outdated equipment
      • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Some equipment is outdated and can't function well.
      • The MAF lacks modern military assets.
      Corruption
      • The MAF has been affected by corruption.
      • Political leaders have interfered with procurement.
      Political interference Political leaders have interfered with procurement.
      Other problems

      Hapus
  59. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------

    MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
    Aging
    • The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
    • The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
    Technical issues
    • The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
    • The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
    Lack of funding
    • The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
    • In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
    • In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
    Design flaws
    • The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
    • The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
    Delays
    • The original plan was to deliver the first LCS, Maharaja Lela, in 2019, but it was delayed

    BalasHapus
  60. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------

    MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
    Aging
    • The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
    • The KD Rahman submarine, a conventional Scorpène-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
    Technical issues
    • The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
    • The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
    Lack of funding
    • The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
    • In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
    • In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
    Design flaws
    • The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
    • The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
    Delays
    • The original plan was to deliver the first LCS, Maharaja Lela, in 2019, but it was delayed

    BalasHapus
  61. ✅️ISTIF KLAS KITA 113 meter panjang,
    Harga $ 500 juta Mahaaaalll haha!🤑🥳🤑

    ❌️ADA klas tetangga, uda Pendek 99meter eh murah
    Sebijik stif dapet 5 kita haha!🤣😁🤣
    Koyyakkj🔥🔥🔥🍌🍌🍌

    BalasHapus
  62. jadi KACUNG pun matawangnya makin hari makin tak berharga....HAHAHAHHA



    Rupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
      Lack of funds
      • MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
      • The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      • The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
      Aging equipment
      • MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
      • The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
      • The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
      Political interference and corruption
      • Political interference and corruption have undermined combat readiness.
      • MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
      Other challenges
      • The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
      • The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.

      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's coast guard, the Maritime Enforcement Agency (MMEA), has faced challenges with resources and coordination. These challenges have made it difficult for the MMEA to carry out its mandate of maritime law enforcement.
      Resource challenges
      • Small defense budget: MALAYDESH 's defense budget is small compared to its GDP.
      • Lack of resources for civilian agencies: The MMEA is funded separately from the defense budget and has historically lacked resources.
      • Insufficient assets: The MMEA has a small fleet of vessels and aircraft.
      Coordination challenges
      • Lack of coordination between agencies
      There is a lack of coordination between agencies responsible for maritime security.
      • Scandals
      Scandals surrounding defense procurement have hindered efforts to improve defense capabilities.
      Other challenges
      • Non-traditional threats
      MALAYDESH faces non-traditional threats that require advanced techNOLogy and assets.
      • Disputed areas
      MALAYDESH needs to improve surveillance and reconnaissance capabilities in disputed areas.

      Hapus
    3. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced issues with the age and condition of its ships. These issues have raised questions about the navy's ability to defend the country.
      Age
      • The RMN has used ships that have exceeded their life shelf.
      • The KD Pendekar, a fast attack vessel, sank in August 2024 after a navigational error. The ship was 45 years old, which contributed to its sinking.
      Hull structure
      • The KD Pendekar's hull structure was weak, which made it difficult to control flooding.
      • The weakness of the hull structure accelerated the spread of flooding to other compartments.
      Spare parts management
      • An audit found that the management of spare parts was unsatisfactory.
      Logistics

      Hapus
  63. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
    Lack of funds
    • MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
    • The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
    • The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
    Aging equipment
    • MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
    • The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
    • The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
    Political interference and corruption
    • Political interference and corruption have undermined combat readiness.
    • MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
    Other challenges
    • The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
    • The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.

    BalasHapus
  64. ✅️Kita SHOPPING FMB 70m FULL WEPON ke Turkiyem
    ❌️Eh tetangga kesayangan ikutan ambil ADA Dongred OPV klaim korped haha!😵‍💫🤥😵‍💫
    warganyet hepi klaim bla..bla..

    last last bantingannya kita SHOPPING Frigat Istambul Klas haha!🤣🦾🤣
    Aset Premium MAHAL & MEWAH haha!🤑💰🤑

    kahsiyan para warganyet kl, KENA mentaL haha!🤭😤🤭
    mreka selaluw dibawa kita,
    ya makloum BAJET KITA BESAR
    BEDA LEVEL, BEDA KASTA....haha!😂😝😂

    BalasHapus
  65. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
    Lack of funds
    • MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
    • The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
    • The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
    Aging equipment
    • MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
    • The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
    • The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
    Political interference and corruption
    • Political interference and corruption have undermined combat readiness.
    • MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
    Other challenges
    • The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
    • The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.

    BalasHapus
  66. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    MALAYDESH 's military has faced several challenges, including outdated equipment, corruption, and budgetary constraints.
    Outdated equipment
    • Aircraft
    The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
    • Ships
    The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including the KD Sri Perlis and KD SRI Johor gunboats that were commissioned in the late 1960s.
    • Submarines
    The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
    Corruption
    • The Public Accounts Committee found that the RMN recommended purchasing Dutch-made Sigma littoral combat ships (LCS), but the Ministry of Defence (MOD) chose the French-made Govind LCS EXCLUDING consulting the RMN.
    Budgetary constraints
    • The 1997 Asian financial crisis limited the funds available for military procurements.
    • MALAYDESH 's military budget is limited, and some say that spending too much on outdated equipment is not a good use of funds.

    BalasHapus
  67. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
    Lack of transparency
    • The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
    • The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
    • The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
    Budget constraints
    • Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
    • The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
    Limited parliamentary oversight
    • Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
    • Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
    Most MPs lack expertise in defense-related issues


    BalasHapus
  68. jadi KACUNG pun matawangnya makin hari makin tak berharga....HAHAHAHHA



    Rupiah Sentuh Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106447/rupiah-sentuh-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah

    BalasHapus
    Balasan
    1. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
      Lack of transparency
      • The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
      • The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
      • The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Budget constraints
      • Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      • The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
      Limited parliamentary oversight
      • Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
      • Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
      Most MPs lack expertise in defense-related issues


      Hapus
    2. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
      Funding
      • Limited funding
      MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
      • Economic downturns
      The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
      Transparency
      • Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
      • Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Aging equipment
      • Small procurement budgets
      Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
      • Outdated equipment
      The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
      Other challenges
      • Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.

      Hapus

    3. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
      Lack of modern equipment
      • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
      • The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
      • The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
      Corruption
      • Corruption has been a recurring issue within the MAF
      • Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
      Supply chain management issues



      Hapus
    4. RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      APRIL 13, 2026
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      -
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      ===============
      ===============
      KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
      Equipment
      • Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
      • Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
      • Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
      • Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
      • Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
      Military spending
      • MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
      • The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
      Other factors
      • The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
      • The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats


      Hapus
  69. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
    Funding
    • Limited funding
    MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
    • Economic downturns
    The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
    Transparency
    • Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
    • Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
    Aging equipment
    • Small procurement budgets
    Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
    • Outdated equipment
    The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
    Other challenges
    • Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.

    BalasHapus

  70. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
    Lack of modern equipment
    • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
    • The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
    • The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
    Corruption
    • Corruption has been a recurring issue within the MAF
    • Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
    Supply chain management issues



    BalasHapus
  71. RUPIAH HARI ini.........HAHAHAHAHA



    Pagi Ini, Rupiah Dekati Rp17.200/US$

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106390/pagi-ini-rupiah-dekati-rp17-200-us

    BalasHapus
  72. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges that affect their readiness, including a lack of funding, outdated assets, and a need for more training.
    Funding
    • Insufficient funding
    The MAF's combat readiness is affected by a lack of funding, which can impact training, techNOLogy, and morale.
    • Delayed projects
    The LCS project has faced delays and cost overruns, which has delayed the delivery of new equipment to the MAF.
    Outdated assets
    • Lack of modern assets
    The MAF lacks modern military assets, which can expose them to internal and external threats.
    • Technical issues
    The MAF has faced technical issues with assets like the KD Rahman submarine, which was unable to submerge in 2010.
    Training
    • Lack of disaster relief training
    While the MAF is well-trained in combat, they have not received specific training in disaster relief.
    • Knowledge and skills
    Problems with military personnel's knowledge, skills, and abilities can compromise their performance in complex situations.
    Other challenges
    ===================
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with spare parts for a number of reasons, including:
    • Outdated inventory
    The MAF has had trouble keeping its older equipment operational, such as the MiG-29 fighter aircraft and the Su-30MKM ground-attack aircraft.
    • Budgetary constraints
    The MAF has faced funding shortages, which have limited its ability to purchase new equipment and spare parts.
    • Lack of research and development
    The MAF has had minimal research and development (R&D) activities, which has made it difficult to develop new equipment and spare parts.
    • Imported equipment
    The MAF has sourced most of its equipment from outside the country, which has made it difficult to find spare parts.

    BalasHapus
  73. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
    -
    SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    -
    SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    -
    SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
    https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
    -
    SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
    https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
    -
    SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
    https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
    -
    SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
    https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
    ---------------------------------------------------

    BalasHapus
  74. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
    -
    SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    -
    SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    -
    SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
    https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
    -
    SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
    https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
    -
    SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
    https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
    -
    SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
    https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
    ---------------------------------------------------

    BalasHapus
  75. RUPIAH HARI ini.........HAHAHAHAHA



    Pagi Ini, Rupiah Dekati Rp17.200/US$

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/106390/pagi-ini-rupiah-dekati-rp17-200-us

    BalasHapus
  76. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The MALAYDESH armed forces face several problems with procurement, including:
    • Cost: The cost of procurement is a major challenge.
    • Corruption: Corruption is a recurring problem in the MALAYDESH military.
    • Budgetary uncertainty: The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
    • Opaque decision making: The decision-making process is often opaque and vendor-driven.
    • Political influence: Political influence is often used to circumvent established protocols.
    • External influences: The procurement process is subject to external influences, such as political influence from suppliers.
    • Weak external oversight: The external oversight of the procurement process is weak.
    • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources equipment from many different sources, which can make it difficult to find personnel to manage the equipment.
    • Outdated inventory: The MALAYDESH armed forces have outdated inventory stock.

    BalasHapus
  77. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
    Outdated equipment
    • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
    • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
    • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
    Limited procurement budgets
    • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
    • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
    • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
    Political interference
    • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
    • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
    =============
    MALAYDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
    • Budget constraints
    Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
    • Economic limitations
    Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
    • Regional security challenges
    The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
    What is the military budget for 2025?
    • MALAYDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
    • The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.


    BalasHapus
  78. ✅️BERAS KITA SURPLUS BERLIMPAH
    ✅️Minyak kita banyak, Harga Murah Aman haha!✌️😉✌️

    sedangkan negri🎰kasino genting,
    harga minyak petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58%...
    Beras NAIK MAHAL, A
    Rakyat tipe M makin SUSAH, makin Dmiskinos haha!😭😆😭

    BalasHapus
  79. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ✈️ REDUCED AIR POWER
    Malaydesh ’s Air Force (RMAF) is falling behind in Southeast Asia’s fast-changing air combat environment.
    Current Situation
    • Retired MiG-29s (2017) → left a gap in frontline fighters.
    • Su-30MKM (18 units) → capable, but plagued by low serviceability due to reliance on Russian parts and high maintenance costs.
    • F/A-18D Hornet (8 units) → effective, but small fleet (from 1997).
    • Transport & surveillance aircraft → aging Hercules C-130s and very limited maritime patrol capability.
    • Light Combat Aircraft (LCA) → Malaydesh ordered 18 FA-50s from South Korea, but deliveries will only start in 2026.
    Problems
    • Fighter fleet is too small and partly obsolete.
    • No long-range air defense systems → vulnerable to modern missile and drone warfare.
    • No modern AWACS (Airborne Warning & Control System).
    Regional Comparison
    • Singapore: Operates F-15SGs and F-16Vs, ordered F-35Bs (5th-gen stealth).
    • Indonesia: Ordered 42 Rafales and 48 KAAN Gen 5; also considering KF-21 future fighter.
    • Thailand: Operates Gripen C/D jets with modern datalink capability.
    👉 Malaydesh ’s Risk: Falls behind in both numbers and technology. In a regional conflict, its Air Force could struggle to defend airspace, provide close air support, or deter aggressors.

    BalasHapus
  80. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ⚓ NAVAL WEAKNESS
    MALAYDESH FACES SERIOUS MARITIME SECURITY CHALLENGES IN THE SOUTH CHINA SEA AND STRAIT OF MALACCA, BUT ITS NAVY (RMN) IS UNDER-EQUIPPED.
    Current Situation
    • Major combatants:
    o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
    o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
    o 6 Kedah-class offshore patrol vessels (OPVs) — lightly armed.
    • Submarines: Only 2 Scorpène-class (delivered 2009).
    • Littoral Combat Ship (LCS) Program: RM 9 billion spent since 2011, but 0 ships delivered as of 2025 due to corruption scandal.
    • Patrol assets: Insufficient to cover Malaydesh ’s huge EEZ (exclusive economic zone).
    Problems
    • Aging fleet; many ships near obsolescence.
    • Insufficient firepower against regional navies.
    • Small submarine force with limited availability.
    • LCS scandal delayed modernization by more than a decade.
    Regional Comparison
    • Singapore: Formidable-class stealth frigates, modern OPVs, strong missile capability, and expanding submarine fleet.
    • Indonesia: Expanding fleet with SIGMA-class frigates, Nagapasa submarines, and new OPVs.
    • Vietnam: 6 modern Kilo-class submarines from Russia + upgraded frigates.
    • China (in South China Sea): Deploys coast guard and navy ships near Malaydesh ’s EEZ regularly.
    👉 Malaydesh ’s Risk: Cannot effectively protect its EEZ against Chinese incursions, illegal fishing, or smuggling. Lacks deterrence against neighbors with stronger navies.

    BalasHapus
  81. FAKTA RINGGIT Vs rupiah....parah.....HAHAHAHA

    RM0.92sen setara Rp4000 RUPIAH

    BalasHapus
    Balasan
    1. Fakta juga sang negara "kaya" harga bbm naik, harga pangan naik dan tak ada belanja alutsista premium bertahun tahun

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 347%
      2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
      3. Thailand 🇹🇭: 223%
      4. Vietnam 🇻🇳: 161%
      5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
      6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
      7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
      8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
      11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
      2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
      4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
      5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
      6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
      7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
      8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
      9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
      10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
      11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

      Hapus
  82. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    CUKUP 1 JAKARTA .......
    1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
    1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
    1 KOTA MENGALAHKAN 1 NEGARA MALAYDESH
    -
    PERBANDINGAN SKALA: SATU KOTA MELAMPAUI SATU NEGARA
    Analisis PDB PPP (Purchasing Power Parity) 2025/2026 mengungkap fakta mengejutkan:
    Jakarta: US$ 1,7 Triliun. Sebagai pusat finansial Indonesia (peringkat 6 ekonomi dunia), Jakarta mengonsentrasikan produktivitas yang sangat masif dalam satu wilayah administratif.
    -
    Malaydesh: US$ 1,34 Triliun. Secara keseluruhan nasional, volume ekonomi riil Malaydesh justru berada di bawah pencapaian satu kota Jakarta.
    -
    Implikasi: Jakarta telah menjelma menjadi "Mega City-State" yang kekuatan belanjanya lebih besar daripada gabungan 13 negara bagian di Malaydesh.

    BalasHapus
  83. GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!

    https://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw

    BalasHapus
  84. GILA! BELI BERAS MULAI DIBATASI, RAKYAT MALAYSIA MULAI TAKUT!

    https://youtu.be/E89lqK504mU?si=0QKof5Ew8rwdlEOw

    BalasHapus
  85. FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    ----------------------
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    -----------------
    NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ------------------
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

    BalasHapus
  86. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    🪖 ARMY GAPS
    THE MALAYDESH N ARMY REMAINS HEAVILY MANPOWER-BASED BUT LACKS MODERN HEAVY FIREPOWER AND AIR DEFENSE.
    Current Situation
    • Armored vehicles:
    o Still uses Condor APCs (1980s).
    o AV8 Gempita (modern, joint Malaydesh n-Turkish design) introduced but in limited numbers.
    • Artillery: Mix of old towed guns and some self-propelled howitzers; lacks long-range precision systems.
    • Air defense:
    o Only short-range MANPADS (Igla, Starstreak).
    o No medium or long-range SAMs (surface-to-air missiles).
    • Helicopters: Slow delivery of light attack helicopters (MD530G).
    Problems
    • Army lacks modern combined-arms capability (armor + artillery + air defense).
    • Vulnerable to airstrikes, drones, and missile attacks because of weak air defense.
    • Heavy reliance on light infantry → good for counterinsurgency, weak in high-intensity warfare.
    Regional Comparison
    • Singapore: Fully mechanized army with Leopard 2 tanks, modern artillery, HIMARS rocket systems, and I-Hawk SAMs.
    • Indonesia: Leopard 2 tanks, CAESAR howitzers, NASAMS air defense.
    • Thailand: VT-4 tanks from China, Gripen air cover, strong artillery.
    👉 Malaydesh ’s Risk: In a conventional war, the Malaydesh n Army could not sustain modern combined-arms warfare and would rely on defensive, guerrilla-style tactics.

    BalasHapus
  87. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    🪖 ARMY GAPS
    THE MALAYDESH N ARMY REMAINS HEAVILY MANPOWER-BASED BUT LACKS MODERN HEAVY FIREPOWER AND AIR DEFENSE.
    Current Situation
    • Armored vehicles:
    o Still uses Condor APCs (1980s).
    o AV8 Gempita (modern, joint Malaydesh n-Turkish design) introduced but in limited numbers.
    • Artillery: Mix of old towed guns and some self-propelled howitzers; lacks long-range precision systems.
    • Air defense:
    o Only short-range MANPADS (Igla, Starstreak).
    o No medium or long-range SAMs (surface-to-air missiles).
    • Helicopters: Slow delivery of light attack helicopters (MD530G).
    Problems
    • Army lacks modern combined-arms capability (armor + artillery + air defense).
    • Vulnerable to airstrikes, drones, and missile attacks because of weak air defense.
    • Heavy reliance on light infantry → good for counterinsurgency, weak in high-intensity warfare.
    Regional Comparison
    • Singapore: Fully mechanized army with Leopard 2 tanks, modern artillery, HIMARS rocket systems, and I-Hawk SAMs.
    • Indonesia: Leopard 2 tanks, CAESAR howitzers, NASAMS air defense.
    • Thailand: VT-4 tanks from China, Gripen air cover, strong artillery.
    👉 Malaydesh ’s Risk: In a conventional war, the Malaydesh n Army could not sustain modern combined-arms warfare and would rely on defensive, guerrilla-style tactics.

    BalasHapus
  88. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    1 KOTA MENANG ......
    1 KOTA US$ 1,7 Triliun VS 1NEGARA mencapai US$ 1,34 Triliun.
    1 KOTA US$ 1,7 Triliun VS 1NEGARA mencapai US$ 1,34 Triliun.
    1 KOTA US$ 1,7 Triliun VS 1NEGARA mencapai US$ 1,34 Triliun.
    -
    Data PDB PPP mengungkap perbedaan volume ekonomi yang sangat mencolok:
    Jakarta (1 Kota): US$ 1,7 Triliun. Jakarta bukan lagi sekadar pusat administrasi, melainkan mesin ekonomi global yang mengonsentrasikan sirkulasi modal Indonesia (Peringkat 6 ekonomi dunia).
    -
    Malaydesh (1 Negara): US$ 1,34 Triliun. Gabungan dari 13 negara bagian ini secara volume riil kalah dari produktivitas satu wilayah kota di Indonesia.
    -
    Analisis: Jakarta memiliki daya beli dan output ekonomi yang lebih besar daripada seluruh wilayah kedaulatan federal Malaydesh.

    BalasHapus
  89. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    1. ✈️ REDUCED AIR POWER — FALLING BEHIND REGIONAL PEERS
    Malaydesh ’s Current Situation
    • Fighter Jets
    o Sukhoi Su-30MKM (18 units, delivered 2007–2009): Capable multirole jets, but maintenance is costly and availability rates are low (reports suggest sometimes only half are operational).
    o F/A-18D Hornets (8 units, delivered 1997): Reliable but aging; spare parts are harder to source.
    o MiG-29s were retired in 2017 due to high costs and obsolescence.
    • Maritime Patrol & AEW (Airborne Early Warning): Malaydesh lacks modern long-range surveillance aircraft, relying on small Beechcraft King Air planes. This leaves huge blind spots in maritime and airspace monitoring.
    • LCA Program: Malaydesh signed a deal for FA-50 Light Combat Aircraft (South Korea) in 2023, but deliveries only start in 2026.
    Regional Comparison
    • Singapore
    o Already operates F-15SG (advanced Strike Eagle variant).
    o Purchased F-35B stealth fighters (delivery in late 2020s).
    o Has advanced AEW&C aircraft (G550 CAEW).
    o Clear qualitative superiority.
    • Indonesia
    o Acquiring 42 Rafale multirole fighters (first deliveries around 2026).
    o Operates modern Sukhoi Su-27/30 and is buying F-15EX.
    • Thailand
    o Operates Gripen C/D fighters with Saab 340 AEW, giving them a networked advantage.
    • Philippines (often weaker)
    o Buying F-16Vs or Gripen for modernization.
    Implications
    • Malaydesh risks being outmatched in air combat by all its immediate neighbors (except currently the Philippines).
    • Limited surveillance and patrol aircraft mean Malaydesh cannot monitor its skies or EEZ effectively.
    • Without new MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) acquisitions, Malaydesh may lose deterrence credibility in the region.

    BalasHapus
  90. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    🚢 NAVAL WEAKNESS — STRUGGLES TO PROTECT ITS EEZ FROM CHINA
    Malaydesh ’s Current Situation
    • Fleet Composition
    o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
    o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
    o 2 Scorpène-class submarines (delivered 2009, but high maintenance costs).
    o Several patrol vessels, many aging and under-armed.
    • Littoral Combat Ship (LCS) Program
    o Planned 6 modern Gowind-class ships.
    o As of 2025: 0 delivered, due to scandal and delays.
    • Maritime Domain Awareness
    o Limited long-range radar coverage and maritime patrol aircraft.
    Threats in EEZ
    • South China Sea (SCS):
    o China regularly sends coast guard and naval vessels into Malaydesh ’s Exclusive Economic Zone (EEZ), especially around Luconia Shoals and James Shoal.
    o Chinese vessels are larger, more heavily armed, and often operate in groups.
    • Strait of Malacca:
    o World’s busiest sea lane.
    o Piracy, smuggling, and illegal fishing require constant patrols.
    Regional Comparison
    • Singapore: Has modern Formidable-class frigates, Independence-class littoral ships, submarines, and a strong modernization pace.
    • Indonesia: Expanding its navy with new frigates and submarines (Nagapasa-class).
    • Thailand: Operates Chinese-built frigates and even purchased a Yuan-class submarine (yet to be delivered).
    Implications
    • Malaydesh cannot effectively patrol its EEZ or deter Chinese incursions.
    • Without the LCS, the RMN lacks modern surface combatants.
    • Risk: Malaydesh becomes the weak link in the South China Sea dispute, dependent on diplomacy and allies instead of naval power

    BalasHapus
  91. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    1 KOTA VS 1 NEGARA
    1 NEGARA VS 1 NEGARA
    --------------------------------
    PERBANDINGAN JAKARTA vs MALAYDESH :
    Jakarta GDP PPP : US$ 1,7 Triliun
    -
    MALAYDESH GDP PPP : US$ 1,34 Triliun
    --------------------------------
    PERBANDINGAN PDB PPP (DAYA BELI RIIL) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
    Indonesia $5,69 T vs Vietnam $1,89 T : 3,01x lebih besar
    Indonesia $5,69 T vs Filipina $1,87 T : 3,04x lebih besar
    Indonesia $5,69 T vs Thailand $1,85 T : 3,07x lebih besar
    Indonesia $5,69 T vs Malaydesh $1,34 T : 4,24x lebih besar
    Indonesia $5,69 T vs Singapura $0,85 T : 6,69x lebih besar
    --------------------------------
    PERBANDINGAN PDB NOMINAL (NILAI PASAR) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
    Indonesia $1,69 T vs Thailand $0,58 T : 2,91x lebih besar
    Indonesia $1,69 T vs Singapura $0,53 T : 3,18x lebih besar
    Indonesia $1,69 T vs Filipina $0,51 T : 3,31x lebih besar
    Indonesia $1,69 T vs Vietnam $0,49 T : 3,44x lebih besar
    Indonesia $1,69 T vs Malaydesh $0,46 T : 3,67x lebih besar

    BalasHapus
  92. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    🛠️ 1. AGING EQUIPMENT ACROSS ALL BRANCHES
    • Air Force (RMAF): Out of 28 fighter jets, reportedly only four were operational at one point. Maintenance issues and lack of spare parts have grounded much of the fleet.
    • Army: The Condor Armoured Personnel Carriers, in service since the 1980s, are overdue for replacement. Plans to procure 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV) are still pending approval.
    • Navy: Many vessels are over 40 years old, with outdated combat systems and limited endurance. The Littoral Combat Ship (LCS) program, meant to modernize the fleet, has faced years of delays and budget overruns.
    💰 2. Budget Constraints & Misallocation
    • Malaydesh spends around USD 4 billion annually on defense, but over 40% goes to salaries and allowances, leaving limited funds for modernization.
    • Procurement budgets are often absorbed by progressive payments for delayed projects, such as the FA-50 fighter jets and the troubled LCS program.
    • The depreciation of the ringgit further reduces purchasing power for foreign-sourced equipment.
    🧭 3. Lack of Strategic Direction
    • The defense industry suffers from unclear government guidance on long-term goals.
    • Frequent changes in leadership—four Prime Ministers since 2018—have disrupted continuity in defense planning.
    🧑‍✈️ 4. Manpower & Training Gaps
    • While Malaydesh has 113,000 active personnel and 51,600 reserves, training and readiness levels vary widely.
    • Specialized units like PASKAL and GGK are well-regarded, but broader force readiness is inconsistent.
    🌏 5. Regional Disadvantage
    • Malaydesh ranks behind Vietnam and Indonesia in terms of military strength, according to former Defense Minister Mat Sabu.
    • This affects Malaydesh ability to assert its interests in contested areas like the South China Sea.

    BalasHapus
  93. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ⚙️ EQUIPMENT & MODERNIZATION ISSUES
    • Outdated naval assets: Many of Malaydesh ’s ships are aging, and the navy has struggled to modernize its fleet.
    • Limited air combat readiness: Out of 28 fighter jets, reportedly only four were operational at one point.
    • Delayed procurement: The Littoral Combat Ship (LCS) project, meant to boost naval capabilities, has been plagued by delays and scandals.
    💰 Budget Constraints
    • Skewed spending priorities: Over 60–70% of the defense budget goes to salaries and maintenance, leaving little for new weapons or modernization.
    • Stagnant budget: Malaydesh ’s defense budget has hovered around RM15–18 billion annually, which is modest compared to regional peers like Vietnam and Indonesia.
    🧭 Strategic Direction & Policy
    • Lack of clear long-term strategy: The defense industry suffers from unclear government guidance on future strategic direction.
    • Overreliance on diplomacy: Malaydesh has traditionally leaned on quiet diplomacy, especially with China, which may be insufficient given rising tensions in the South China Sea.
    📉 Regional Comparison
    • Lagging behind neighbors: Malaydesh ’s military strength is considered weaker than Vietnam and Indonesia, particularly in terms of air and naval capabilities

    BalasHapus
  94. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
    --------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    -
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.


    BalasHapus
  95. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI

    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    --------------------
    keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
    Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
    Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
    Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
    Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
    Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
    4️⃣ Analisis
    • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
    • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
    • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
    Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
    4️⃣ Analisis
    • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
    • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
    • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
    Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

    BalasHapus
  96. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
    ---------------------------
    Analisis :
    1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
    -
    2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
    -
    3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
    -
    4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
    ---------------------------
    ⚠️ Implikasi
    1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
    -
    2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
    -
    3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
    -
    4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi

    BalasHapus
  97. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
    ----------------------------
    Hutang Kerajaan Persekutuan:
    -
    1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
    Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
    -
    2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
    ---------------
    Hutang Isi Rumah:
    -
    1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
    Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
    Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
    ---------------
    ⚠️ Implikasi & Risiko
    Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
    Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
    Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

    BalasHapus
  98. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
    ---------------------------
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
    ------------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
    ------------------
    MALAYDESH .........
    DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
    DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
    DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
    DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
    DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
    DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
    The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

    BalasHapus
  99. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    ---------------------------
    1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
    Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
    Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
    Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
    Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
    -------------------
    2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
    Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
    Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
    Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
    Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
    Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).

    BalasHapus
  100. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -------------------
    Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
    1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
    Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
    Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
    Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
    Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
    -------------------
    2. Analisis Faktor Pemicu Utama
    Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
    Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
    Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
    Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
    -------------------
    3. Tren Jangka Panjang (2015–2025)
    Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.

    BalasHapus
  101. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    ---------------------------
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 ORANG PER TAHUN sudah berjalan satu dekade.

    BalasHapus
  102. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    ---------------------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    ---------------------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ---------------------------------
    1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
    2. DITOLAK UEA = PM IX
    3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
    4. DITOLAK LEBANON
    5. DITOLAK FIFA/UN
    6. DITOLAK BRICS
    7. DITOLAK G20
    8. DITOLAK EU
    -
    KLAIM NON BLOK =
    GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
    Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
    -
    KACUNG KOKO PANDA =
    GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
    Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
    Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
    -
    JONGOS BABU BRITISH =
    JAGA BUCKINGHAM
    Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
    =================
    =================
    APRIL 13, 2026
    RELEASE : US GOVERMENT
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ---------------------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  103. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
    Outdated equipment
    • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
    • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
    • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
    Limited procurement budgets
    • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
    • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
    • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
    Political interference
    • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
    • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
    =============
    MALAYDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
    • Budget constraints
    Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
    • Economic limitations
    Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
    • Regional security challenges
    The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
    What is the military budget for 2025?
    • MALAYDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
    • The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.

    BalasHapus
  104. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with its equipment, including outdated assets, technical issues, and budget constraints.
    Outdated assets
    Aircraft
    The MAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain. The RMAF's BAE Systems Hawk fleet and Aermacchi MB-339CMs have been grounded.
    Ships
    The RMN's vessels are approaching or have reached their age limit. The KD Rahman submarine had technical issues that prevented it from submerging.
    Weapons
    The MAF has advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
    Technical issues
    Submarines
    The KD Rahman submarine had technical issues that prevented it from submerging.
    Weapon systems
    The MAF's weapon systems have differing technical standards and specifications, which can lead to inefficiencies.
    Budget constraints
    Defense budget: The MAF's defense budget has been stagnant for several years.
    Procurement system: The MAF's procurement system has been criticized for being inefficient and susceptible to external interference

    BalasHapus
  105. RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems with its aircraft, including an aging fleet, limited funding, and a lack of responsiveness in its logistics system.
    Aging fleet
    • The RMAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
    • The RMAF's aircraft include the Mikoyan MiG-29, Boeing F/A-18 Hornet, and BAE Hawk.
    Limited funding
    • The government's defense modernization budget is limited. .
    • The government has many other priorities, including revitalizing the economy and reducing the national deficit.
    Logistics system
    • The RMAF's logistics system has problems with readiness and responsiveness.
    • Readiness is the ability to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
    • Responsiveness is the ability to provide accurate support at the right time and place.
    Government change


    BalasHapus
  106. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    ---------------------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    ---------------------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    ---------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  107. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI

    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    --------------------
    keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
    Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
    Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
    Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
    Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
    Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
    4️⃣ Analisis
    • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
    • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
    • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
    Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
    4️⃣ Analisis
    • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
    • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
    • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
    Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

    BalasHapus
  108. FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    TIADA MALAYDESH
    ----------------------
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    -----------------
    NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ------------------
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

    BalasHapus
  109. 1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
    2. DITOLAK UEA = PM IX
    3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
    4. DITOLAK LEBANON
    5. DITOLAK FIFA/UN
    6. DITOLAK BRICS
    7. DITOLAK G20
    8. DITOLAK EU
    ---------------------------------
    DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
    ---------------------------------
    DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
    ---------------------------------
    DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
    ---------------------------------
    DITOLAK WARGA LEBANON
    BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
    BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
    https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
    ---------
    DITOLAK BRICS
    DITOLAK BRICS
    DITOLAK BRICS
    Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
    ---------
    DITOLAK G20
    DITOLAK G20
    DITOLAK G20
    Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
    ---------
    TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
    TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
    Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
    ---------
    DITOLAK ARAB SAUDI

    Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
    ---------
    DITOLAK EU
    EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
    MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
    on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
    ---------
    TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA

    Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
    ---------------
    TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
    Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
    --------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    ---------------------------------
    🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀

    BalasHapus
  110. 1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
    2. DITOLAK UEA = PM IX
    3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
    4. DITOLAK LEBANON
    5. DITOLAK FIFA/UN
    6. DITOLAK BRICS
    7. DITOLAK G20
    8. DITOLAK EU
    ---------------------------------
    DITOLAK ARAB SAUDI - PM X – Anwar Ibrahim (Arab Saudi, 2023): Gagal bertemu Raja Salman dan MBS karena tidak bisa memperpanjang kunjungan (bentrok jadwal ke Kamboja). Dikritik sebagai kegagalan diplomatik.
    ---------------------------------
    DITOLAK UEA - PM IX – Ismail Sabri (UEA, 2022): Tidak mendapat sambutan resmi di bandara akibat kesalahan koordinasi Wisma Putra, yang berujung pada penarikan dua diplomat senior.
    ---------------------------------
    DITOLAK ARAB SAUDI - PM VIII – Muhyiddin Yassin (Arab Saudi, 2021): Hanya bertemu Raja Salman secara daring (online) meski sudah berada di lokasi karena protokol ketat pandemi COVID-19.
    ---------------------------------
    DITOLAK WARGA LEBANON
    BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
    BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
    https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
    ---------
    DITOLAK BRICS
    DITOLAK BRICS
    DITOLAK BRICS
    Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
    ---------
    DITOLAK G20
    DITOLAK G20
    DITOLAK G20
    Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
    ---------
    TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
    TUNDUK BRITISH JAGA BUCKINGHAM
    Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
    ---------
    DITOLAK ARAB SAUDI
    Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
    ---------
    DITOLAK EU
    EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
    MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
    on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
    ---------
    TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
    Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
    ---------------
    TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
    Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
    --------------------
    KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    ---------------------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    ---------------------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik

    BalasHapus
  111. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
    Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
    Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
    4️⃣ Analisis
    • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
    • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
    • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
    Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
    4️⃣ Analisis
    • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
    • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
    • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.

    BalasHapus
  112. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    --------------------------------
    RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL

    BalasHapus