25 Juli 2025
.webp)
Delegasi TNI AU dipimpin Kadisopslatau Marsma TNI Irwan Pramuda, S.E., M.M., yang diwakili Kasubdis Binopslat Disopslatau Kolonel Pnb M. Pandu Adi Subrata, S.H., M.Av.Mgt., bersama Kasubdis Intelud Dispamsanau Kolonel Pnb Erwin Harfansa, M.Tr.Hanla, M.M., selaku asesor fasilitas penerbangan.
.webp)
Rombongan disambut Direktur PPI Curug Captain Megi Hudi Helmiadi, S.Si.T., M.A., yang memaparkan kapabilitas simulator berstandar internasional tersebut.
Pesawat Boeing 737-800 NG TNI AU no registrasi A-7309 (photo: TNI AU)
Inisiatif ini menjadi bagian dari sinergi strategis antara TNI AU dan lembaga pendidikan penerbangan sipil nasional dalam mendukung penguatan SDM, kesiapan operasional, dan pemanfaatan teknologi pelatihan modern di lingkungan matra udara.
(TNI AU)
Shopping NON STOP kita haha!🤑🤑🤑
BalasHapusJuli 2025 aset Baruw
✅️Skor EVO
✅️MKE Naval Gan
✅️RBB Vampire Tactical Water Craft Interception
✅️dron Drone Tembak AR-1
✅️drone Harpia
✅️Simulator GFAC
✅️Kapal TugBoat
✅️rudal BORA/KHAN Pawer haha!🚀🚀🚀
tiap tahun tiap bulan, tiap minggu Aset Baruw berdatangan haha!💰💰💰
kahsiyan warganyet kl, Kalah Lagi haha!😜😜😜
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusBanyak selalu binaan Tempatan🇮🇩🇮🇩🇮🇩💪💪💪..Pur..😝😜🤪
Hapuslokal gak kecatat Sipri Bukan Supri om haha!😉😉😉
HapusShopping Baruw Bowing 737-800NG VVIP bisa konversi buat Radar Mesa nich..AEWC gt haha!👍👍👍
BalasHapusKarena shopingnya puluhan Boeing, oom..khas orang kaya
HapusHahahahha...😁🤟
kita perna ratusan om, sampe anak menteng mr obama dateng jd saksi shopping kita...230 bijik seblah mana mampu haha!🤑😆🤑
HapusFor the first time, Indonesia proudly presents the Ground Forward Air Control (GFAC) Simulator, a cutting-edge military training innovation developed by AVS Simulator.
BalasHapusSpecially designed for the Indonesian Air Force’s elite unit KOPASGAT, this simulator strengthens Close Air Support (CAS) and Air Interdiction missions by enhancing coordination between ground and air forces. With realistic warzone visuals, flight control systems, integrated training modules (LMS), and post-action review tools, the GFAC Simulator sets a new standard for modern military training.
https://youtube.com/watch?v=GRXGiXnB894
---‐---
heran simulator cakep gini gak masyuk artikel mimin?
Padahal milim Milik Tentara Langit Kopasgat bukan SEWA haha!🦾🚀🦾
Siap-siap shoping AEWC ...
BalasHapusOrang kaya..hahahahahaha
😁🤟
Malaydesh mana berani macam nii, exportnya tak laku...🤣😂🤪🇧🇩👎
BalasHapushttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250718131513-532-1252153/thailand-tawarkan-tarif-nol-persen-untuk-barang-impor-as
Manakala MALAYSIA...... Maju terus negaraku...
BalasHapusBoeing buka pejabat korporat baharu di KL, sokong aspirasi aeroangkasa Malaysia
https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2025/07/1420806/boeing-buka-pejabat-korporat-baharu-di-kl-sokong-aspirasi
Link basi..cume kantor cabang je bangga🤣🤣🤣malon geblek🤪😜😝
HapusLEMAH .....
HapusMasalah yang dihadapi oleh Angkatan Laut Malondesh (Tentera Laut Diraja Malondesh - TLDM) cukup kompleks dan telah berlarutan selama beberapa dekade. Berikut ini adalah ringkasan masalah utama:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Belanja pertahanan rendah: Malondesh mengalokasikan kurang dari 1% dari PDB untuk pertahanan, yang berdampak langsung pada pemeliharaan dan modernisasi TLDM.
• Proyek tertunda karena dana: Proyek kapal tempur seperti Littoral Combat Ship (LCS) menghadapi penundaan besar karena kendala pendanaan dan manajemen.
________________________________________
2. Keterlambatan dan Skandal Proyek
• Proyek LCS (Boustead Naval Shipyard):
o Proyek 6 kapal LCS yang seharusnya selesai pada 2019, belum ada satu pun yang dikirim hingga kini (2025).
o Terdapat penyalahgunaan dana, kelemahan manajemen proyek, dan kurangnya pengawasan kontrak.
o Dianggap sebagai skandal militer terbesar di Malondesh.
________________________________________
3. Aset Usang dan Terbatas
• Kapal lama: Banyak kapal TLDM seperti korvet dan kapal patroli dibeli sejak 1980-an atau awal 1990-an.
• Subsistem ketinggalan zaman: Sensor, radar, dan sistem senjata perlu upgrade.
• Jumlah kapal terbatas: Tidak mencukupi untuk melakukan patroli rutin di wilayah luas seperti Laut China Selatan, Selat Melaka, dan Sabah.
________________________________________
4. Kebutuhan Modernisasi
• TLDM membutuhkan:
o Frigat baru, kapal patroli pesisir, dan sistem senjata modern.
o Kemampuan anti-kapal selam (ASW) yang lebih baik.
o Dukungan udara maritim seperti UAV atau pesawat patroli maritim.
________________________________________
5. Ancaman Regional yang Meningkat
• Ketegangan di Laut China Selatan dengan kehadiran kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok.
• Keterbatasan TLDM dalam menegakkan kedaulatan maritim secara efektif.
________________________________________
6. Ketergantungan pada Vendor Asing
• Sebagian besar sistem senjata dan suku cadang berasal dari luar negeri (Perancis, Jerman, Korea, dll), yang menimbulkan biaya tinggi dan ketergantungan logistik.
________________________________________
7. Sumber Daya Manusia
• Kekurangan personel terlatih untuk mengoperasikan sistem modern.
• Tantangan dalam retensi dan pelatihan awak kapal.
WEAKNESSES OR LIMITATIONS
HapusThe military capabilities of any country—including Malondesh—have both strengths and weaknesses shaped by geopolitical needs, budgetary constraints, technology access, and strategic priorities. Below are some key weaknesses or limitations that have been identified or discussed in defense analyses regarding the Malondeshn Armed Forces (MAF):
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense spending: Malondesh allocates a relatively modest percentage of GDP (~1% to 1.5%) to defense.
• Impact: Limits modernization, procurement of advanced systems, and sustained operational readiness.
________________________________________
2. Aging Equipment & Delayed Modernization
• Many platforms (especially in the air force and navy) are aging and have outdated technology.
Air Force: MiG-29s were retired without immediate replacements.
o Navy: Some ships are 30+ years old and lack modern combat systems.
• Littoral Combat Ship (LCS) program delays have hampered naval modernization.
________________________________________
3. Limited Force Projection Capability
• Air & naval power projection beyond Malondesh’s immediate region is limited.
• Insufficient strategic airlift and naval assets to support long-range deployments or high-tempo operations.
________________________________________
4. Logistics & Maintenance Challenges
• Reliance on a diverse range of foreign suppliers (e.g., Western, Russian, Chinese systems) complicates maintenance and logistics.
• Inconsistent spare part availability and high upkeep costs.
________________________________________
5. Inadequate Joint Operations & Interoperability
• Historically, weak joint operations doctrine between the Army, Navy, and Air Force.
• Efforts are being made to improve this, but integration still lags behind modern standards.
________________________________________
6. Manpower & Training Gaps
• Limited high-tech training compared to more advanced militaries.
• Challenges in attracting and retaining top technical talent, especially for cyber and electronic warfare units.
________________________________________
7. Cybersecurity and EW Vulnerabilities
• Still developing capabilities in cyber warfare and electronic warfare (EW).
• Vulnerable to sophisticated cyber attacks from state and non-state actors.
________________________________________
8. Maritime Surveillance & Defense Gaps
• South China Sea claims require strong maritime surveillance, but current ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) assets are limited.
• Inadequate coverage of vast maritime zones, especially in the East Malondeshn EEZ.
________________________________________
9. Dependence on Foreign Technology
• Heavily reliant on imports for most major defense platforms and weapon systems.
• Limited domestic defense industry capacity for high-end manufacturing or R&D
Tak habis fikir.... bagaimana pemerintah nya lebih sanggup BERHUTANG sebesar $1.25 billion untuk 2 kapal PPA DOWNGRADE OMPONG.....berbanding cuba untuk membantu 194 juta rakyatnya yang hidup MISKIN.......
BalasHapusIndonesia has secured a $1.25 billion loan from Italy to fund the purchase of two multi-purpose offshore patrol vessels from the Fincantieri shipyard
https://www.defensemirror.com/news/38106/Indonesia_Secures__1_25B_Loan_to_Finance_the_Procurement_of_Two_OPVs_from_Fincantieri
______________________________________________
Angka Kemiskinan di Indonesia Melonjak, Tembus 194 Juta Jiwa
https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-019409869/angka-kemiskinan-di-indonesia-melonjak-tembus-194-juta-jiwa
Parahhh negri🎰kasino semenanjung tarik Utang $ 2 bn dari Samurai...buat bayar Utang ke koh Jin🧞♂️Pink haha!🤣🤣🤣
BalasHapustiap tahun tariiikk Utang...defisit terusszz
Tak da di dunia kaya semua kamu kira di malon kaya semua preeettt..ingat Indonesia 270 juta jiwa lebih tapi tidak ada yg kelaparan di banding sprti India yg 6o persen rakyatnya di bwh garis kemiskinan..di malon sekarang lg merengek rengek beras..lapar Pur ya kasian..mampus!
BalasHapusLEMAH .....
BalasHapusMasalah yang dihadapi oleh Angkatan Laut Malondesh (Tentera Laut Diraja Malondesh - TLDM) cukup kompleks dan telah berlarutan selama beberapa dekade. Berikut ini adalah ringkasan masalah utama:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Belanja pertahanan rendah: Malondesh mengalokasikan kurang dari 1% dari PDB untuk pertahanan, yang berdampak langsung pada pemeliharaan dan modernisasi TLDM.
• Proyek tertunda karena dana: Proyek kapal tempur seperti Littoral Combat Ship (LCS) menghadapi penundaan besar karena kendala pendanaan dan manajemen.
________________________________________
2. Keterlambatan dan Skandal Proyek
• Proyek LCS (Boustead Naval Shipyard):
o Proyek 6 kapal LCS yang seharusnya selesai pada 2019, belum ada satu pun yang dikirim hingga kini (2025).
o Terdapat penyalahgunaan dana, kelemahan manajemen proyek, dan kurangnya pengawasan kontrak.
o Dianggap sebagai skandal militer terbesar di Malondesh.
________________________________________
3. Aset Usang dan Terbatas
• Kapal lama: Banyak kapal TLDM seperti korvet dan kapal patroli dibeli sejak 1980-an atau awal 1990-an.
• Subsistem ketinggalan zaman: Sensor, radar, dan sistem senjata perlu upgrade.
• Jumlah kapal terbatas: Tidak mencukupi untuk melakukan patroli rutin di wilayah luas seperti Laut China Selatan, Selat Melaka, dan Sabah.
________________________________________
4. Kebutuhan Modernisasi
• TLDM membutuhkan:
o Frigat baru, kapal patroli pesisir, dan sistem senjata modern.
o Kemampuan anti-kapal selam (ASW) yang lebih baik.
o Dukungan udara maritim seperti UAV atau pesawat patroli maritim.
________________________________________
5. Ancaman Regional yang Meningkat
• Ketegangan di Laut China Selatan dengan kehadiran kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok.
• Keterbatasan TLDM dalam menegakkan kedaulatan maritim secara efektif.
________________________________________
6. Ketergantungan pada Vendor Asing
• Sebagian besar sistem senjata dan suku cadang berasal dari luar negeri (Perancis, Jerman, Korea, dll), yang menimbulkan biaya tinggi dan ketergantungan logistik.
________________________________________
7. Sumber Daya Manusia
• Kekurangan personel terlatih untuk mengoperasikan sistem modern.
• Tantangan dalam retensi dan pelatihan awak kapal.
wooowww...kapal LMS BATCH 2 guys...
BalasHapushttps://www.facebook.com/photo/?fbid=1291520505675944&set=pcb.1291520782342583
WEAKNESSES OF THE FA-50 LIGHT COMBAT AIRCRAFT
Hapus________________________________________
1. Limited Radar and Sensor Capabilities
• Older variants of the FA-50 lack an Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, which is standard in most modern fighters.
• Earlier models use mechanically scanned radars (like EL/M-2032), which are less capable in tracking multiple targets and operating in electronic warfare environments.
Note: Newer versions (e.g., FA-50 Block 20 or Golden Eagle variants) are being upgraded with AESA radar, but these are still being rolled out.
________________________________________
2. No Internal Gun on Some Versions
• Some configurations of the FA-50 (particularly early export models) lack an internal 20mm cannon, reducing close-in combat and strafing capabilities.
________________________________________
3. Limited Weapon Payload
• Payload capacity is about 4,500 kg, significantly less than fighters like the F-16 (which carries around 7,700+ kg).
• This limits the number and types of weapons it can carry, especially for extended strike missions.
________________________________________
4. No Afterburning Supercruise
• The FA-50 uses the F404-GE-102 engine, which is powerful but doesn't allow for supercruise (sustained supersonic flight without afterburners).
• Top speed is around Mach 1.5, which is sufficient for its class but not competitive with high-end fighters like the Rafale or F-35.
________________________________________
5. No Stealth Features
• Unlike 5th-generation aircraft (e.g., F-35 or J-20), the FA-50 has no stealth shaping or radar-absorbing materials.
• This makes it vulnerable to modern air defense systems and radar-guided threats.
________________________________________
6. Basic Electronic Warfare (EW) Suite
• Its EW suite is relatively basic, especially in earlier versions.
• Lacks advanced self-protection jammers or towed decoys, making it less survivable in contested airspace.
________________________________________
7. Shorter Range and Endurance
• Has a combat radius of ~1,800 km with external fuel, but this is still limited compared to full-sized multirole fighters.
• This constrains its operational use without aerial refueling (which is not standard on all FA-50s).
________________________________________
8. Limited Multirole Capability (in base versions)
• While capable of basic air-to-air and air-to-ground roles, it lacks some high-end mission systems needed for:
o SEAD/DEAD (Suppression/Destruction of Enemy Air Defenses)
o Long-range interdiction
o Maritime strike (somewhat limited)
eitttt kita adalah pemilik produk Bowing Terbanyak se Kawasan haha!🤗🤗🤗
BalasHapusSuka Produk Amerika sedja dulu
🔀2011 kontrak Lion dengan bowing 230 bijik, sampe Presiden Amerika datang
Hal mudah saja
$ 21,7 biliun dolar....BANYAK duit kita, Kaya coy haha!🤑🤑🤑
🔀2015 Garuda SHOPPING 60 Bowing
🔀2025 beli 50 hal yang mudah uhuy haha!😉😉😉
belum lagi untuk militer Shopping heli Apache, BBJ2, BOWING 737 800NG
kahsiyan warganyet negri🎰kasino genting mana mampu shopping sebanyak ini, makloum gdp mini haha!😋😋😋
WEAKNESSES OF THE FA-50 LIGHT COMBAT AIRCRAFT
BalasHapus________________________________________
1. Limited Radar and Sensor Capabilities
• Older variants of the FA-50 lack an Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, which is standard in most modern fighters.
• Earlier models use mechanically scanned radars (like EL/M-2032), which are less capable in tracking multiple targets and operating in electronic warfare environments.
Note: Newer versions (e.g., FA-50 Block 20 or Golden Eagle variants) are being upgraded with AESA radar, but these are still being rolled out.
________________________________________
2. No Internal Gun on Some Versions
• Some configurations of the FA-50 (particularly early export models) lack an internal 20mm cannon, reducing close-in combat and strafing capabilities.
________________________________________
3. Limited Weapon Payload
• Payload capacity is about 4,500 kg, significantly less than fighters like the F-16 (which carries around 7,700+ kg).
• This limits the number and types of weapons it can carry, especially for extended strike missions.
________________________________________
4. No Afterburning Supercruise
• The FA-50 uses the F404-GE-102 engine, which is powerful but doesn't allow for supercruise (sustained supersonic flight without afterburners).
• Top speed is around Mach 1.5, which is sufficient for its class but not competitive with high-end fighters like the Rafale or F-35.
________________________________________
5. No Stealth Features
• Unlike 5th-generation aircraft (e.g., F-35 or J-20), the FA-50 has no stealth shaping or radar-absorbing materials.
• This makes it vulnerable to modern air defense systems and radar-guided threats.
________________________________________
6. Basic Electronic Warfare (EW) Suite
• Its EW suite is relatively basic, especially in earlier versions.
• Lacks advanced self-protection jammers or towed decoys, making it less survivable in contested airspace.
________________________________________
7. Shorter Range and Endurance
• Has a combat radius of ~1,800 km with external fuel, but this is still limited compared to full-sized multirole fighters.
• This constrains its operational use without aerial refueling (which is not standard on all FA-50s).
________________________________________
8. Limited Multirole Capability (in base versions)
• While capable of basic air-to-air and air-to-ground roles, it lacks some high-end mission systems needed for:
o SEAD/DEAD (Suppression/Destruction of Enemy Air Defenses)
o Long-range interdiction
o Maritime strike (somewhat limited)
BalasHapusKhaled Nordin 🇲🇾
@KhaledNordin
Gambar bersama2 dengan projek team TLDM untuk pembinaan 3 Kapal Misi Persisir (LMS) di Istanbul Shipyard. Terima kasih kepada mereka atas komitmen dan dedikasi mempastikan projek pembinaan kapal ini berjalan dengan baik.
https://x.com/KhaledNordin/status/1948390302223372375/photo/3
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
America’s 25% tariff on Malondeshn goods can have a range of economic, trade, and diplomatic effects. The specific impact depends on what goods are targeted and the broader geopolitical context. Here's a breakdown of the likely effects:
------------
1. Impact on Malondeshn Exports
Reduced Competitiveness: A 25% tariff increases the cost of Malondeshn goods in the U.S., making them less competitive compared to domestic or other foreign alternatives.
Decline in Export Volume: U.S. buyers may reduce imports from Malondesh due to higher costs, leading to a drop in export volumes for affected sectors.
Targeted Industries Suffer Most: If specific sectors (like electronics, palm oil, rubber, or steel) are targeted, companies in those sectors could see reduced revenue and job losses.
------------
2. Impact on Malondeshn Economy
Slower Economic Growth: Malondesh’s GDP could take a hit if key industries face declining exports to the U.S., especially if they are heavily reliant on that market.
Investment Uncertainty: Foreign and local investors may view this as a sign of geopolitical instability, possibly slowing investment or causing capital flight.
Currency Pressure: Reduced export earnings might weaken the Malondeshn ringgit, especially if trade imbalances widen.
------------
3. Impact on U.S. Businesses and Consumers
Higher Prices for U.S. Consumers: Tariffs typically raise costs, and those are often passed on to consumers, particularly in sectors like electronics or commodities.
Supply Chain Disruptions: U.S. companies relying on Malondeshn imports (e.g., semiconductors, medical devices, palm oil) may struggle to find alternatives or face production delays.
Retaliation Risk: Malondesh could impose counter-tariffs or seek alternative trading partners, further complicating U.S. supply chains.
------------
4. Geopolitical and Trade Relations
Strained Bilateral Relations: Imposing such a steep tariff is likely to cause diplomatic friction, potentially affecting cooperation in other areas like security or regional diplomacy.
Shift Toward China or Other Partners: Malondesh may deepen trade ties with China, ASEAN, or the EU to offset losses from U.S. trade.
WTO Complaints: Malondesh could challenge the tariffs at the World Trade Organization (WTO), depending on their justification and scope.
------------
Additional Considerations
Was the tariff a response to dumping, subsidies, or national security? If the U.S. justified it under Section 232 (national security) or Section 301 (unfair trade practices), that affects how Malondesh and the WTO might respond.
Long-Term Supply Chain Realignments: If sustained, the tariff could cause permanent shifts in global supply chains away from Malondesh.
Pabu
BalasHapus✅️2011 kontrak Lion dengan bowing 230 bijik, sampe Presiden Amerika datang
BalasHapusHal mudah saja
$ 21,7 biliun dolar....BANYAK duit kita, Kaya coy haha!🤑🤑🤑
2015 Garuda 60 bijik
2025 50 bijik hal yang mudah uhuy haha!🤗🤗🤗
kahsiyan warganyet negri🎰kasino kaget, shopping kita Jumbo, pengsan 🥶 haha!😆🦾😆
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Presiden Obama menyaksikan penandatanganan perjanjian Boeing Co dan Lion Air untuk pembelian pesawat senilai US$21,7 miliar di sela-sela KTT Asia Timur di Bali (18/11).
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/11/111118_boeinglionair
WEAKNESS LMS B1
BalasHapusWEAKNESS LMS B2
Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malondeshn Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
________________________________________
Background: LMS Batch 1 Issues
The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
• Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
• Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
• Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
• Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
________________________________________
LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
5. Fleet Maintenance Complexity
Selecting foreign designs (Ada, Sigma, FCX, C92, HDC 2000) may increase heterogeneity of fleet platforms—creating logistical and training challenges and defeating ambitions of fleet standardization under the 15 to 5 transformation plan
Tak habis fikir.... bagaimana pemerintah nya lebih sanggup BERHUTANG sebesar $1.25 billion untuk 2 kapal PPA DOWNGRADE OMPONG.....berbanding cuba untuk membantu 194 juta rakyatnya yang hidup MISKIN.......HAHAHAHHA
BalasHapusIndonesia has secured a $1.25 billion loan from Italy to fund the purchase of two multi-purpose offshore patrol vessels from the Fincantieri shipyard
https://www.defensemirror.com/news/38106/Indonesia_Secures__1_25B_Loan_to_Finance_the_Procurement_of_Two_OPVs_from_Fincantieri
______________________________________________
Angka Kemiskinan di Indonesia Melonjak, Tembus 194 Juta Jiwa
https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-019409869/angka-kemiskinan-di-indonesia-melonjak-tembus-194-juta-jiwa
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
MALONDESH DEFICIT =
SALES AND SERVICE TAX EXPANSION
SUBSIDY RATIONALISATION
A budget deficit in MALONDESH can lead to economic instability, financial difficulties, and increased government DEBT.
Economic impact
• Economic growth: Prolonged budget deficits can hinder economic growth.
• Financial instability: Budget deficits can expose MALONDESH to financial instability.
Government DEBT
• DEBT increase: Budget deficits increase government DEBT over time.
• Interest costs: Higher interest costs dampen economic growth.
• Creditors: Creditors may become concerned about the government's ability to repay its DEBT.
Fiscal consolidation
• Subsidy rationalisation
Rationalizing subsidies, particularly for fuel, can help reduce the fiscal deficit.
• Sales and Service Tax (SST) expansion
Expanding the Sales and Service Tax (SST) can help reduce the fiscal deficit.
Budget deficit targets
• 2025: The government targets a budget deficit of 3.8% of GDP in 2025.
• 2026: The government aims to reduce the fiscal deficit to around 3% of GDP by 2026.
Budget deficit and DEBT
• Budget deficits and federal government DEBT are interrelated and affect each other.
==========
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
MALONDESH's rising household DEBT has contributed to an increase in bankruptcy.
Explanation
• High household DEBT
High household DEBT can lead to decreased purchasing power, which can slow the economy and increase poverty and bankruptcy.
• Easy access to credit
The availability of consumer credit can encourage borrowers to take on more DEBT than they can afford.
• Inadequate savings
Many MALONDESH households don't have adequate savings reserves, which makes it harder to pay DEBTs.
• Multiple DEBTs
The more loans a person has, the greater the likelihood that they will declare bankruptcy.
Factors that contribute to bankruptcy
• Loss of income
• High medical expenses
• An unaffordable mortgage
• Spending beyond one's means
• Lending money to loved ones
• Credit cards
• Bank regulations
• Inadequate financial planning
• Attitudes towards money
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
RICE CRISES = 1972-73, 1999, 2008, 2020-21,2023 AND 2025
MALONDESH has experienced several rice crises, including in 1972-73, 1999, 2008, 2020-21, and 2023. These crises are often caused by imbalances in supply and demand, and are made worse by market speculation.
Causes
• Weather: Rice is sensitive to temperature and flooding, and a 1–2°C increase in temperature can cut harvests in half.
• Protectionist policies: Policies that create a non-competitive market can lead to low production and high prices.
• Subsidies: Subsidies can be poorly targeted, and may not reach farmers in need.
• Import restrictions: When other exporters restrict shipments, demand for local rice increases.
Effects
• Food insecurity: Shortages can lead to higher prices and food insecurity.
• Low yields: Low yields can be caused by a number of factors, including weather, subsidies, and policies.
• Poverty: Low yields and high prices can lead to poverty among farmers.
=========
RICE CRISES =
In Japan, the government was forced to reSEWA 210,000 tons of rice from its one-million-ton emergency reserve, a historical first, due to an extreme price hike of up to 82%.
In MALONDESH, a shortage of local rice has triggered public panic. Shrinking supplies have led to soaring prices, while imported rice has also become more expensive.
Meanwhile, in the Philippines, the government declared a food security emergency in early February 2025 after rice inflation surged to 24.4%, marking the highest increase in 15 years.
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
CUT SUBSIDIES
1. Diesel subsidy cuts (June 2024)
Malondesh began by removing blanket diesel subsidies—limiting benefits to eligible farmers, small traders, and logistics sectors. This saved the government approximately RM4 billion per year
As a result, diesel sales fell by around 7 million litres per day, with more industrial users shifting to commercial rates instead of subsidised fuel
2. Fuel (RON95 petrol) subsidy rationalisation (Budget 2025)
Starting in mid 2025, the government will implement a two tier pricing system for RON95 petrol:
• The top 15% of income earners (T15) and foreign nationals will no longer receive fuel subsidies.
• The remaining 85% of Malondeshns continue to benefit from subsidised RON95 (about RM12 billion allocation).
• Estimated savings from this rationalisation are around RM8 billion annually.
3. Education and healthcare subsidies
As part of Budget 2025, the government will gradually reduce subsidies for top earning individuals in education (e.g. boarding schools, university) and healthcare, redirecting funds to upgrade public schools, hospitals, and services.
4. Broader fiscal reforms
Malondesh is also expanding its sales and services tax (SST), introducing luxury taxes and capital gains levies, raising minimum wage, increasing aid allocations, and targeting annual subsidies and social assistance down to RM52.6 billion from higher levels in 2024
Latest developments (July 2025)
On July 23, 2025, the government announced:
• A one off RM100 cash handout to all adult citizens starting August 31.
• Total cash aid budget elevated to RM15 billion for 2025, up from RM13 billion
• The RON95 price will be lowered further to RM1.99 per litre, but only for eligible Malondeshns—foreign nationals must pay market prices.
• Details of subsidy removal for RON95 to be finalized and communicated by end September 2025
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
DEBT TRAP BRI PROJECTS
DEBT TRAP BRI PROJECTS
DEBT TRAP BRI PROJECTS
MALONDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALONDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
--------------
U.S. SEEKS TO RECOVER $1 BILLION IN LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
The U.S. government is seeking to recover more than $1 billion in assets tied to international public corruption and a global money laundering conspiracy in what Department of Justice officials describe as the largest single action ever brought under the Kleptocracy Asset Recovery Initiative.At a press conference today, Attorney General Loretta E. Lynch announced civil forfeiture complaints to recover assets associated with a fund owned by the MALONDESH government that raised nearly $8 billion to benefit the MALONDESH people. Instead, much of the money was diverted by high-ranking fund officials and their associates to purchase yachts, hotels, a $35 million jet, artwork by Vincent Van Gogh and Claude Monet, and to bankroll the popular 2013 film The Wolf of Wall Street.“This fraud went on around the world,” said Special Agent Darryl Wegner, chief of the FBI’s International Corruption Unit, which investigated the case along with the Internal Revenue Service’s Criminal Investigative Division.
Beza KASTA.....guys...Si KAYA di RAYU hingga BOEING sanggup buka ibupejabat di MALAYSIA, manakala si MISKIN di tekan untuk beli 50 pesawat Boeing....HAHAHAHAH
BalasHapusMALAYSIA....
Boeing buka pejabat korporat baharu di KL, sokong aspirasi aeroangkasa Malaysia
https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2025/07/1420806/boeing-buka-pejabat-korporat-baharu-di-kl-sokong-aspirasi
_________________________________________
INDIANESIA....HAHAHAHAH
Anggota DPR Sebut AS 'Paksa' RI Beli Boeing yang Tak Laku di Pasar
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250723174620-92-1254102/anggota-dpr-sebut-as-paksa-ri-beli-boeing-yang-tak-laku-di-pasar
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
IDENTITY CRISIS
It is only in MALONDESH that we face problems of promoting Malay as the national language as even after 60 years of independence, a substantial segment of the population canNOt converse in Malay or only use it during official occasions.
========
MALONDESH has experienced multiple crises, including a financial crisis, an identity crisis, and a moral crisis.
• FINANCIAL CRISIS
MALONDESH financial crisis in 1997–1998 was caused by a global financial crisis.
MALONDESH response included exchange controls, structural reforms, and deregulation.
MALONDESH small size and export-dependent manufacturing sector made it vulnerable to the crisis.
• IDENTITY CRISIS
MALONDESH identity crisis includes religious and cultural divisions, and a threat to the country's unique identity.
MALONDESH National Principles, or Rukun Negara, were created to foster national unity after the 1969 race riots.
MALONDESH key to identity is diversity.
• MORAL CRISIS
MALONDESH moral crisis includes a deterioration of morals and manners, as reflected in social media.
A small portion of the public's actions gave a clear message that the crisis was deteriorating.
========
The Maloon Armed Forces (MAF) face several weaknesses, including corruption, outdated equipment, and a lack of training.
Corruption
Maloon military has been plagued by corruption, which is not recognized as a military doctrine.
Commanders are not trained to address corruption risks before deployments.
Troops are deployed EXCLUDING awareness of corruption risks.
Outdated equipment
Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and the 1990s.
The MAF lacks modern military assets.
The MAF's defense assets are outdated and cannot function well.
The MAF's navy fleet is aging and may not be able to defend the country's territorial claims in the South China Sea
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 in 3 people in MALONDESH suffers from a mental disorder of some sort. But, unfortunately, half of those individuals have not been diagnosed. To aggravate things, most people who do not get mental health treatment may develop serious complications and even get hospitalised.
========
MALONDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, MALONDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
MALONDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
MALONDESH's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALONDESH's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, MALONDESH's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• MALONDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior....
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
KESIAN DIPAKSA sama US.....HAHAHAHAH
BalasHapusKesepakatan Dagang RI-AS Paksa Garuda untuk Kembali Lirik 737 Max
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/77514/kesepakatan-dagang-ri-as-paksa-garuda-untuk-kembali-lirik-737-max
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
84% NO SAVING EVERY MONTH
84% NO SAVING EVERY MONTH
A recent survey conducted by the Financial Education Network (FEN) showed that 84 per cent of MALONDESHs do not have regular savings every month.
The level of financial literacy among MALONDESHs is still low. The study found that 69 per cent prefer spending over saving, leading to a lack of savings for emergencies. Moreover, 47 per cent admitted to having difficulty setting aside RM1,000 for emergencies."
========
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 in 3 people in MALONDESH suffers from a mental disorder of some sort. But, unfortunately, half of those individuals have not been diagnosed. To aggravate things, most people who do not get mental health treatment may develop serious complications and even get hospitalised.
========
NOT SAFE
NOT SAFE
NOT SAFE
A US professor who faces backlash after a talk at Universiti Malaya (UM) slams the government and declares MALONDESH is unsafe for travel.
Portland State University Political Science professor Bruce Gilley said he left MALONDESH due to safety concerns from what he described as an 'Islamo-fascist mob whipped up by the government there’.
"I have safely departed from MALONDESH, one step ahead of the Islamo-fascist mob whipped up by the government there.
"This is not a safe country to travel to now. Updates to follow," he posted on X today.
----------
the crime rate in MALONDESH is increasing, especially online crime and sexual crimes against children:
• Online crime
In 2023, the number of online crime cases increased by 35.5% compared to 2022. E-commerce crime accounted for 33.2% of these cases.
• Sexual crimes against children
In 2023, the number of sexual crime cases involving children reported to the police increased by 26.5% compared to 2022. Child pornography offences increased the most at 139.3%.
• Crime index ratio
In 2023, the crime index ratio increased to 149 per 100,000 of the population, up from 146 in 2022.
Antara Syarat INDIANESIA dipaksa untuk membeli 50 pesawat Boeing ya guys....HAHAHAHA
BalasHapusAnggota DPR Sebut AS 'Paksa' RI Beli Boeing yang Tak Laku di Pasar
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250723174620-92-1254102/anggota-dpr-sebut-as-paksa-ri-beli-boeing-yang-tak-laku-di-pasar
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
RACIAL DISCRIMINATION SURVEY =
1. South Africa
2. MALONDESHn
3. Guatemala
Problem Explanation =
Racial discrimination is a deeply rooted issue that has profound consequences for individuals, communities, and the overall fabric of society. Here are key reasons why racial discrimination in a country is considered a problem:
1. Violation of Human Rights: Racial discrimination constitutes a violation of basic human rights, denying individuals the right to equal treatment, dignity, and freedom from discrimination.
2. Undermining Social Cohesion: Discrimination based on race fractures social cohesion by creating divisions and fostering a sense of inequality. This can lead to tension, mistrust, and the fragmentation of communities.
3. Impact on Mental Health: Racial discrimination has detrimental effects on the mental health of individuals who experience it, leading to stress, anxiety, depression, and other psychological consequences.
4. Economic Disparities: Racial discrimination contributes to economic disparities, limiting opportunities for marginalized racial groups in education, employment, and wealth accumulation. This perpetuates cycles of poverty and inequality.
5. Reduced Access to Opportunities: Discrimination denies individuals equal access to educational, employment, and advancement opportunities, hindering their personal and professional development.
6. Undermining Diversity and Inclusion: Discrimination hampers efforts to build diverse and inclusive societies. Embracing diversity fosters creativity, innovation, and the richness that comes from different perspectives and experiences.
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
MALONDESH's education system faces several challenges, including low quality of education, socio-economic disparity, and global challenges.
Low quality of education
• The quality of education in MALONDESH is a contentious issue
Socio-economic disparity
• Access to quality education is often determined by a family's socio-economic status
• There is a gap in the quality of education between urban and rural areas
Global challenges
• Globalization poses challenges to MALONDESH's education system
• Students need to be equipped with a global mindset and the skills to navigate a multicultural and multilingual world
• STEM skills are a major challenge, especially for high school and university students
Other challenges
• Lack of access to modern technology, facilities, and quality learning materials
• Social norms that put girls behind should be revised to build gender equality
• Education reform in MALONDESH is complex, intertwined with language, religion, and racial identity
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
KESIAN...GARUDA INDIANESIA terpaksa mencari wang guys....
BalasHapusGaruda (GIAA) Mulai Cari Dana Tambahan untuk Pengadaan Pesawat
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/77939/garuda-giaa-mulai-cari-dana-tambahan-untuk-pengadaan-pesawat
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
PMX REDUCE EDUCATION SUBSIDES
MALONDESH will cut back on subsidies and social assistance by excluding top earners from these benefits, Prime Minister Anwar Ibrahim said when tabling Budget 2025.
These include the rationalisation of petrol and education subsidies by moving from blanket subsidy schemes to more targeted initiatives. But the country’s larger urban households with higher incomes will be the hardest hit by this shift, experts say.
Mr Anwar also said the government will look to “gradually reduce” education subsidies for the top 15 per cent of earners. The money saved can be redirected to improve the infrastructure of government schools and public universities for the benefit of all students, he added.
--------------
SINCE 2007, THE MALONDESH GOVERNMENT HAS REDUCED FUNDING FOR HIGHER EDUCATION.
maining 10 percent was derived from tuition fees and other
self-generated income. Public funds were also allocated
indirectly through scholarships, student loans, and annual
stipends for individual students to purchase books, refer-
ence materials, and broadband subscriptions.
Since 2007, the MALONDESH government has reduced
funding for higher education. The allocation to public uni-
versities is at present reduced to 70 percent, with 30 per-
cent of the budget covered through self-generated income.
The cuts have been particularly drastic the past two years:
in 2017, public universities received a total allocation of RM
6.12 billion, which represents a 19.23 percent drop from the
RM 7.57 billion allocation received in 2016.
These massive cuts have not been well received among
MALONDESH’s academic community. Multiple calls were made
for the government to reconsider the budget cuts, not only
by vice-chancellors of public universities, but also by the
public, which is concerned with the quality of higher educa-
tion delivered in an environment with limited resources
Since 2007, the MALONDESH government has reduced funding for higher education. The allocation to public universities is at present reduced to 70 percent, with 30 percent of the budget covered through self-generated income. The cuts have been particularly drastic the past two years: in 2017, public universities received a total allocation of RM 6.12 billion, which represents a 19.23 percent drop from the RM 7.57 billion allocation received in 2016. These massive cuts have not been well received among MALONDESH’s academic community. Multiple calls were made for the government to reconsider the budget cuts, not only by vice-chancellors of public universities, but also by the public, which is concerned with the quality of higher education delivered in an environment with limited resources.
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
PMX REDUCE EDUCATION SUBSIDES
PMX REDUCE EDUCATION SUBSIDES
PMX REDUCE EDUCATION SUBSIDES
MALONDESH will cut back on subsidies and social assistance by excluding top earners from these benefits, Prime Minister Anwar Ibrahim said when tabling Budget 2025.
These include the rationalisation of petrol and education subsidies by moving from blanket subsidy schemes to more targeted initiatives. But the country’s larger urban households with higher incomes will be the hardest hit by this shift, experts say.
---------------
53.000 ORANG = RM1.9 BILLION DEBT
53.000 ORANG = RM1.9 BILLION DEB
53.000 ORANG = RM1.9 BILLION DEB
The Credit Counselling and DEBT Management Agency (AKPK) has revealed that 53,000 individuals under 30 are burdened by nearly RM1.9 billion in cumulative DEBT.
Finance minister II Amir Hamzah Azizan said the agency also found that 28% of working adults have borrowed money to purchase essential goods
--------------
300.000 LOST JOBS
300.000 LOST JOBS
300.000 LOST JOBS
Almost 300,000 lost their jobs in the last 4 years, Dewan Rakyat told Deputy human resources minister Abdul Rahman Mohamad says various programmes have been introduced to tackle underemployment. total of 293,639 workers lost their jobs between 2020 and Sept 26, with the manufacturing sector recording the highest number of layoffs at 75,615
--------------
30.000 JOBS CUT PETRONAS
30.000 JOBS CUT PETRONAS
30.000 JOBS CUT PETRONAS
MALONDESH's state energy firm Petronas will reduce its workforce to ensure its long-term survival amid increasing challenges in the global operating environment .
--------------
30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
The MALONDESH government’s decision to terminate 30,000 contract staff without a school-leaving certification has drawn backlash from the country’s public service union, which said the sudden end to long careers working for the state lacks compassion.
--------------
33.000 REFUGEE TO AUSTRALIA
33.000 REFUGEE TO AUSTRALIA
33.000 REFUGEE TO AUSTRALIA
High Commissioner Andrew GoledziNOwski said 33,000 MALONDESHs had applied for asylum in Australia in recent years, most of whom were thought NOt to be genuine refugees. "Many who overstay then apply for refugee
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
MALONDESH's rising household DEBT has contributed to an increase in bankruptcy.
Explanation
• High household DEBT
High household DEBT can lead to decreased purchasing power, which can slow the economy and increase poverty and bankruptcy.
• Easy access to credit
The availability of consumer credit can encourage borrowers to take on more DEBT than they can afford.
• Inadequate savings
Many MALONDESH households don't have adequate savings reserves, which makes it harder to pay DEBTs.
• Multiple DEBTs
The more loans a person has, the greater the likelihood that they will declare bankruptcy.
Factors that contribute to bankruptcy
• Loss of income
• High medical expenses
• An unaffordable mortgage
• Spending beyond one's means
• Lending money to loved ones
• Credit cards
• Bank regulations
• Inadequate financial planning
• Attitudes towards money
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
PMX REDUCE EDUCATION SUBSIDES
MALONDESH will cut back on subsidies and social assistance by excluding top earners from these benefits, Prime Minister Anwar Ibrahim said when tabling Budget 2025.
These include the rationalisation of petrol and education subsidies by moving from blanket subsidy schemes to more targeted initiatives. But the country’s larger urban households with higher incomes will be the hardest hit by this shift, experts say.
Mr Anwar also said the government will look to “gradually reduce” education subsidies for the top 15 per cent of earners. The money saved can be redirected to improve the infrastructure of government schools and public universities for the benefit of all students, he added.
--------------
SINCE 2007, THE MALONDESH GOVERNMENT HAS REDUCED FUNDING FOR HIGHER EDUCATION.
maining 10 percent was derived from tuition fees and other
self-generated income. Public funds were also allocated
indirectly through scholarships, student loans, and annual
stipends for individual students to purchase books, refer-
ence materials, and broadband subscriptions.
Since 2007, the MALONDESH government has reduced
funding for higher education. The allocation to public uni-
versities is at present reduced to 70 percent, with 30 per-
cent of the budget covered through self-generated income.
The cuts have been particularly drastic the past two years:
in 2017, public universities received a total allocation of RM
6.12 billion, which represents a 19.23 percent drop from the
RM 7.57 billion allocation received in 2016.
These massive cuts have not been well received among
MALONDESH’s academic community. Multiple calls were made
for the government to reconsider the budget cuts, not only
by vice-chancellors of public universities, but also by the
public, which is concerned with the quality of higher educa-
tion delivered in an environment with limited resources
Since 2007, the MALONDESH government has reduced funding for higher education. The allocation to public universities is at present reduced to 70 percent, with 30 percent of the budget covered through self-generated income. The cuts have been particularly drastic the past two years: in 2017, public universities received a total allocation of RM 6.12 billion, which represents a 19.23 percent drop from the RM 7.57 billion allocation received in 2016. These massive cuts have not been well received among MALONDESH’s academic community. Multiple calls were made for the government to reconsider the budget cuts, not only by vice-chancellors of public universities, but also by the public, which is concerned with the quality of higher education delivered in an environment with limited resources.
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
52.225 RELINQUISH PINDAH NEGARA
PER TAHUN = 10.104 MALONDESH PINDAH NEGARA
PER TAHUN = 10.104 MALONDESH PINDAH NEGARA
PER BULAN = 842 MALONDESH PINDAH NEGARA
PER BULAN = 842 MALONDESH PINDAH NEGARA
PER HARI = 28 MALONDESH PINDAH NEGARA
PER HARI = 28 MALONDESH PINDAH NEGARA
Many MALONDESHs have been making the life-changing decision to renounce their citizenship in recent years.
Recently, it was revealed that a total of 52,225 applications from MALONDESHs to renounce their citizenship were approved between 1 January 2020 and 15 February this year.
This means, on average, 842 MALONDESHs relinquish their citizenship every month
===================
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
2025 CUT SUBSIDIES FOR HEALTHCARE
MALONDESH's 2025 budget includes plans to cut subsidies for healthcare, but also includes funding for upgrades and targeted subsidies. The goal is to improve healthcare access and quality, while also reducing the fiscal deficit.
Budget cuts
• Targeted subsidies
The government will end universal healthcare and instead offer targeted subsidies for healthcare.
• Fees
High-income families and individuals will pay more for healthcare services.
Budget allocations
• Ministry of Health: The Ministry of Health (MOH) received RM45.3 billion in 2025, a 9.8% increase from 2024.
• Sarawak Cancer Centre: RM1 billion was allocated for the Sarawak Cancer Centre.
• Hospital upgrades: Funding was allocated for upgrades to hospitals across MALONDESH.
• Targeted subsidies: Targeted subsidies will be offered to improve healthcare access, particularly for marginalized communities.
Other social sector priorities
The budget also includes allocations for education and social welfare. The goal is to improve the quality of life and public services
Se Asean sudah berhasil nego ke US
BalasHapusManakala Malaydesh berusaha nego tapi tak dianggap
🤣🤣😂🤪🤪🇧🇩👎
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
PMX REDUCE EDUCATION SUBSIDES
PMX REDUCE EDUCATION SUBSIDES
PMX REDUCE EDUCATION SUBSIDES
MALONDESH will cut back on subsidies and social assistance by excluding top earners from these benefits, Prime Minister Anwar Ibrahim said when tabling Budget 2025.
These include the rationalisation of petrol and education subsidies by moving from blanket subsidy schemes to more targeted initiatives. But the country’s larger urban households with higher incomes will be the hardest hit by this shift, experts say.
---------------
RAISING NEW TAX = BUDGET DEFICIT
RAISING NEW TAX = BUDGET DEFICIT
RAISING NEW TAX = BUDGET DEFICIT
MALONDESH is raising taxes to reduce its budget deficit. The government is also cutting subsidies and reforming the tax system to make it more progressive.
New taxes
• Dividend tax: A 2% tax on individual dividend income for high earners
• Excise duties: Higher excise duties on sugary drinks
• Sales and service tax: Expanded scope of the sales and service tax (SST)
• Carbon tax: A new tax on carbon emissions
• Sugar duties: Higher duties on sugar
• Unhealthy food tax: A tax on unhealthy foods
• Inheritance tax: A tax on inheritance
• High-value goods tax (HVGT): A tax on high-value goods
• Artificial Intelligence (AI) tax: A tax on AI
Subsidy cuts Reduced subsidies for electricity since 2023, Diesel subsidy reforms in June 2024, and Reform of RON95 fuel subsidy.
--------------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
Tak habis fikir.... bagaimana pemerintah nya MALONDESH lebih sanggup BERHUTANG besar untuk 5 kapal LCS MANGKRAK DOWNGRADE OMPONG.....berbanding cuba untuk membantu rakyatnya yang hidup MISKIN,BODOH dan GILA.......HAHAHAHHA
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==========
SINCE 2007 REDUCED FUNDING EDUCATION.
SINCE 2007 REDUCED FUNDING EDUCATION.
SINCE 2007 REDUCED FUNDING EDUCATION.
maining 10 percent was derived from tuition fees and other
self-generated income. Public funds were also allocated
indirectly through scholarships, student loans, and annual
stipends for individual students to purchase books, refer-
ence materials, and broadband subscriptions.
Since 2007, the MALONDESH government has reduced
funding for higher education. The allocation to public uni-
versities is at present reduced to 70 percent, with 30 per-
cent of the budget covered through self-generated income.
The cuts have been particularly drastic the past two years:
in 2017, public universities received a total allocation of RM
6.12 billion, which represents a 19.23 percent drop from the
RM 7.57 billion allocation received in 2016.
These massive cuts have not been well received among
MALONDESH’s academic community. Multiple calls were made
for the government to reconsider the budget cuts, not only
by vice-chancellors of public universities, but also by the
public, which is concerned with the quality of higher educa-
tion delivered in an environment with limited resources
Since 2007, the MALONDESH government has reduced funding for higher education. The allocation to public universities is at present reduced to 70 percent, with 30 percent of the budget covered through self-generated income. The cuts have been particularly drastic the past two years: in 2017, public universities received a total allocation of RM 6.12 billion, which represents a 19.23 percent drop from the RM 7.57 billion allocation received in 2016. These massive cuts have not been well received among MALONDESH’s academic community. Multiple calls were made for the government to reconsider the budget cuts, not only by vice-chancellors of public universities, but also by the public, which is concerned with the quality of higher education delivered in an environment with limited resources.
-------------
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
MALONDESH's rising household DEBT has contributed to an increase in bankruptcy.
Explanation
• High household DEBT
High household DEBT can lead to decreased purchasing power, which can slow the economy and increase poverty and bankruptcy.
• Easy access to credit
The availability of consumer credit can encourage borrowers to take on more DEBT than they can afford.
• Inadequate savings
Many MALONDESH households don't have adequate savings reserves, which makes it harder to pay DEBTs.
• Multiple DEBTs
The more loans a person has, the greater the likelihood that they will declare bankruptcy.
Factors that contribute to bankruptcy
• Loss of income
• High medical expenses
• An unaffordable mortgage
• Spending beyond one's means
• Lending money to loved ones
• Credit cards
• Bank regulations
• Inadequate financial planning
• Attitudes towards money
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
BalasHapus------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
==========
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALONDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALONDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALONDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALONDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALONDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALONDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
BalasHapusKhaled Nordin 🇲🇾
@KhaledNordin
Dalam rangka lawatan kerja ke Republik Türkiye, saya telah mengambil peluang membuat tinjauan kemajuan pembinaan 3 buah Kapal Misi Pesisir (LMS) Batch Kedua untuk kegunaan TLDM di Istanbul Shipyard.
Pembinaan LMS Batch Kedua dilaksanakan syarikat pertahanan Türkiye, Savunma
https://x.com/KhaledNordin/status/1948394031274434797/photo/2
LMS yang ada salah beli ya?
Hapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
2029-2020 : 10 YEARS = OVERLIMIT DEBT
DEBT RATIO TO GDP.......
2029 = 69,54%
2028 = 69,34%
2027 = 68,8%
2026 = 68,17%
2025 = 68,07%
2024 = 68,38%
2023 = 69,76%
2022 = 65,5%
2021 = 69,16%
2020 = 67,69%
BY STATISTA ......
==========
RINGIT TIDAK LAKU
https://www.youtube.com/watch?v=rZD9_nKqIWQ
==========
2025 $1.3 BILLION MINDEF = KING OF SEWA
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
-------------
MALONDESH recently announced an allocation of $4.8 billion to the Ministry of Defense (MINDEF) to safeguard the nation’s sovereignty from threats. Of this, $1.3 billion was allocated for maintenance and repair work and the procurement of new military assets. Maritime assets will be increased, including the procurement of vessels such as multi-purpose mission ships and patrol vessels for the MALONDESH Maritime Enforcement Agency (MMEA).
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
The national DEBT in MALONDESH was forecast to continuously increase between 2024 and 2029 by in total 121.9 billion U.S. dollars (+38.56 percent). After the tenth consecutive increasing year, the national DEBT is estimated to reach 438.09 billion U.S. dollars and therefore a new peak in 2029. Notably, the national DEBT was continuously increasing over the past years.
As defined by the International Monetary Fund, the general government gross DEBT consists of all liabilities that require payment or payments of interest and/or principal by the DEBTor to the creditor at a date or dates in the future.
-------------
MALONDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, MALONDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
MALONDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
MALONDESH's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALONDESH's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, MALONDESH's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• MALONDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
DEBT RM 1,63 TRILLION
DEBT RM 1,63 TRILLION
DEBT RM 1,63 TRILLION
As of the end of 2024, the Finance Ministry (MoF) of MALONDESH estimated that the national household DEBT would be RM1.63 trillion. This is equivalent to 84.2% of the country's gross domestic product (GDP).
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things
Jelas kelihatan LMS 1, LMS 2 dan LMS 3......HOREYYYYY
BalasHapusKhaled Nordin 🇲🇾
@KhaledNordin
Dalam rangka lawatan kerja ke Republik Türkiye, saya telah mengambil peluang membuat tinjauan kemajuan pembinaan 3 buah Kapal Misi Pesisir (LMS) Batch Kedua untuk kegunaan TLDM di Istanbul Shipyard.
Pembinaan LMS Batch Kedua dilaksanakan syarikat pertahanan Türkiye, Savunma
https://x.com/KhaledNordin/status/1948394031274434797/photo/2
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
The national DEBT in MALONDESH was forecast to continuously increase between 2024 and 2029 by in total 121.9 billion U.S. dollars (+38.56 percent). After the tenth consecutive increasing year, the national DEBT is estimated to reach 438.09 billion U.S. dollars and therefore a new peak in 2029. Notably, the national DEBT was continuously increasing over the past years.
As defined by the International Monetary Fund, the general government gross DEBT consists of all liabilities that require payment or payments of interest and/or principal by the DEBTor to the creditor at a date or dates in the future.
=========
MALONDESH's armed forces equipment has several weaknesses, including a lack of modern equipment, an aging inventory, and a reliance on foreign suppliers.
Lack of modern equipment
• The MALONDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern and latest military assets.
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets.
• The MAF's equipment is outdated and cannot function well.
Aging inventory
• The MAF's equipment inventory is aging.
• The MAF's fleet of legacy Hornets is rapidly reaching techNOLogical obsolescence.
• The MAF's naval assets are aging.
Reliance on foreign suppliers
• The MAF's defense capabilities are highly dependent on foreign suppliers.
• The MAF sources most of its equipment from outside the country.
Other weaknesses
• The MAF has had issues with the maintenance of its fleet.
• The MAF has been affected by political interference and corruption.
The MAF has had issues with the procurement of equipment
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALONDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
==========
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
DEBT TRAP BRI PROJECTS = MANGKRAK
MALONDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
-
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALONDESH, the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date"
-
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALONDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
😝FACT = LEMAH LOYO LETOY😝
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
BEBAN REGIONS
REGIONS WEAKEST.
the MALONDESH military is today the region’s weakest. It is riddled with corruption, poor planning, and interference by political leaders in procurement, NO longer a potent force even in managing low-level intensity conflict at a time when tensions in the South China Sea are higher than they have been since the days of the Vietnam War.
A 2019 White Paper on Defense – nearly four years ago – called for more funds and punch as well as an overhaul of the procurement system to allow professionals to decide on what weapon systems they need. Instead, PM Anwar Ibrahim’s proposal to increase the defense budget by 10 percent to fund procurement will be delayed because of budgetary considerations related to the flagging ecoNOmy, expected by the World Bank to grow at a mediocre 3.9 percent in 2023, down from an earlier estimate of 4.3 percent in April.
The immediate impact is on the MALONDESH Armed Forces’ combat readiness, which depends on state-of-the-art techNOLogy, training, and morale. EXCLUDING adequate funding, all three will be affected, in turn undermining the country’s planned strategic deterrence capability
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
1.RASIO HUTANG 84.2% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,63 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
BalasHapusTERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
------
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
===================
===================
1. shopping = real contract five units C130J Hercules
2. shopping = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. shopping = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. shopping = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. shopping = real contract 8 additional H225 M
6. shopping = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. shopping = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. shopping = real contract 22 Pandur II IFV
9. shopping = real contract two unit Hospital Ships
10. shopping = real contract one unit Command and control variant C295
11. shopping = real contract one unit CN235 MPA
12. shopping = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. shopping = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. shopping = real contract five NC212i in 2023
15. shopping = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. shopping = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. shopping = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. shopping = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. shopping = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. shopping = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. shopping = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. shopping = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. shopping = real contract M3 Amphibious bridging system
25. shopping = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. shopping = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. shopping = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. shopping = real contract building additional CH4B UCAV
29. shopping = real contract Slingshot Satcom system
30. shopping = real contract Falcon 8X aircraft
31. shopping = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. shopping = real contract 22 S70M Blackhawk
33. shopping = real contract 6 N219 aircraft
34. shopping = real contract 3 CN235 for Army
35. shopping = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. shopping = real contract 2 Scorpene Subs
37. shopping = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. shopping = real contract Trisula Air defense system
39. shopping = real contract 6 T50i aircraft
40. shopping = real contract Oiler and replenishment ship
41. shopping = real contract several Tug Harbor ships
42. shopping = real contract Submarine rescue vessels and system
43. shopping = real contract two Large LCU for army
44. shopping = real contract 45 Atmaca
KAYA = BUDGET MILITER USD 17 BILLION (245 T)
BalasHapusMISKIN = BUDGET MILITER USD 1,3 BILLION (SEPI SHOPPING)
-----
KAYA = 66 RAFALE BRANDNEW
MISKIN = NGEMIS 33 F18 RONGSOK 33 TAHUN
-----
MISKIN = 5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
BADUT BERUK = KLAIM SHOPPING
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
BADUT BERUK = KLAIM KAYA
=========
NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
==========
==========
1. shopping = real contract five units C130J Hercules
2. shopping = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. shopping = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. shopping = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. shopping = real contract 8 additional H225 M
6. shopping = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. shopping = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. shopping = real contract 22 Pandur II IFV
9. shopping = real contract two unit Hospital Ships
10. shopping = real contract one unit Command and control variant C295
11. shopping = real contract one unit CN235 MPA
12. shopping = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. shopping = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. shopping = real contract five NC212i in 2023
15. shopping = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. shopping = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. shopping = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. shopping = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. shopping = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. shopping = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. shopping = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. shopping = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. shopping = real contract M3 Amphibious bridging system
25. shopping = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. shopping = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. shopping = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. shopping = real contract building additional CH4B UCAV
29. shopping = real contract Slingshot Satcom system
30. shopping = real contract Falcon 8X aircraft
31. shopping = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. shopping = real contract 22 S70M Blackhawk
33. shopping = real contract 6 N219 aircraft
34. shopping = real contract 3 CN235 for Army
35. shopping = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. shopping = real contract 2 Scorpene Subs
37. shopping = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. shopping = real contract Trisula Air defense system
39. shopping = real contract 6 T50i aircraft
40. shopping = real contract Oiler and replenishment ship
41. shopping = real contract several Tug Harbor ships
42. shopping = real contract Submarine rescue vessels and system
43. shopping = real contract two Large LCU for army
44. shopping = real contract 45 Atmaca
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
BalasHapusTERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
---
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
---
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
MALONDESH external DEBT reached an all-time high of MYR 1,345,400 million in the fourth quarter of 2024. This was an increase from MYR 1,262,300 million in the third quarter of 2024.
Additional information
The average external DEBT for MALONDESH from 1990 to 2024 was MYR 393,996.07 million.
The record low for MALONDESH external DEBT was MYR 9,063 million in the second quarter of 1997.
MALONDESH faced external pressures in 2023, including capital outflows, a negative interest rate differential, and ringgit depreciation.
Gross international reserves (GIR) declined from US$114.7 billion at the end of 2022 to US$113.5 billion at the end of 2023.
However, as of mid-January 2024, reserves had increased to US$115.1 billion.
The Bank Negara MALONDESH (BNM) Quarterly Bulletin provides a quarterly review of MALONDESH economic, monetary, and financial developments.
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
“The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
BalasHapusTERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
==========
HANYA BAYAR FAEDAH =
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
Anwar berkata demikian pada sesi soal jawab Perdana Menteri (PMQ) pada sidang Dewan Rakyat di sini, hari ini.
Menurutnya bayaran tersebut adalah bagi bayaran khidmat hutang atau hanya membayar faedah dan bukan membayar jumlah hutang tertunggak
==================
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
------
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
DEBT RM 1,63 TRILLION
DEBT RM 1,63 TRILLION
DEBT RM 1,63 TRILLION
As of the end of 2024, the Finance Ministry (MoF) of MALONDESH estimated that the national household DEBT would be RM1.63 trillion. This is equivalent to 84.2% of the country's gross domestic product (GDP).
Key points
• MALONDESH's household DEBT is one of the highest in the ASEAN region.
• The BNM monitors and regulates the lending activity of all financial institutions in MALONDESH.
• The Credit Counselling and DEBT Management Agency (AKPK) provides assistance to borrowers facing difficulties meeting repayment obligations.
------
2025 $1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
-------------
In 2025, MALONDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated $4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included $1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets...
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
BalasHapusTERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
---
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
---
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
MALONDESH external DEBT reached an all-time high of MYR 1,345,400 million in the fourth quarter of 2024. This was an increase from MYR 1,262,300 million in the third quarter of 2024.
Additional information
The average external DEBT for MALONDESH from 1990 to 2024 was MYR 393,996.07 million.
The record low for MALONDESH external DEBT was MYR 9,063 million in the second quarter of 1997.
MALONDESH faced external pressures in 2023, including capital outflows, a negative interest rate differential, and ringgit depreciation.
Gross international reserves (GIR) declined from US$114.7 billion at the end of 2022 to US$113.5 billion at the end of 2023.
However, as of mid-January 2024, reserves had increased to US$115.1 billion.
The Bank Negara MALONDESH (BNM) Quarterly Bulletin provides a quarterly review of MALONDESH economic, monetary, and financial developments.
---------------
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
The national DEBT in MALONDESH was forecast to continuously increase between 2024 and 2029 by in total 121.9 billion U.S. dollars (+38.56 percent). After the tenth consecutive increasing year, the national DEBT is estimated to reach 438.09 billion U.S. dollars and therefore a new peak in 2029. Notably, the national DEBT was continuously increasing over the past years.
As defined by the International Monetary Fund, the general government gross DEBT consists of all liabilities that require payment or payments of interest and/or principal by the DEBTor to the creditor at a date or dates in the future.
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
https://www.youtube.com/watch?v=rZD9_nKqIWQ
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
DEBT TRAP BRI PROJECTS
DEBT TRAP BRI PROJECTS
DEBT TRAP BRI PROJECTS
MALONDESH has several Chinese Belt and Road Initiative projects under construction, including the East Coast Rail Line, Kuantan Port Expansion, Green TechNOLogy Park in Pahang, Forest City, Robotic Future City, and Samalaju Industrial Park Steel Complex
--------------
SCANDALS = NOw and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera MALONDESH Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional NOrm.
--------------
U.S. SEEKS TO RECOVER $1 BILLION IN LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
The U.S. government is seeking to recover more than $1 billion in assets tied to international public corruption and a global money laundering conspiracy in what Department of Justice officials describe as the largest single action ever brought under the Kleptocracy Asset Recovery Initiative.At a press conference today, Attorney General Loretta E. Lynch announced civil forfeiture complaints to recover assets associated with a fund owned by the MALONDESH government that raised nearly $8 billion to benefit the MALONDESH people. Instead, much of the money was diverted by high-ranking fund officials and their associates to purchase yachts, hotels, a $35 million jet, artwork by Vincent Van Gogh and Claude Monet, and to bankroll the popular 2013 film The Wolf of Wall Street.“This fraud went on around the world,” said Special Agent Darryl Wegner, chief of the FBI’s International Corruption Unit, which investigated the case along with the Internal Revenue Service’s Criminal Investigative Division.
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2.Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3.Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 IN 3 = MENTAL DISORDER
1 in 3 people in MALONDESH suffers from a mental disorder of some sort. But, unfortunately, half of those individuals have not been diagnosed. To aggravate things, most people who do not get mental health treatment may develop serious complications and even get hospitalised.
========
MALONDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, MALONDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
MALONDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
MALONDESH's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALONDESH's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, MALONDESH's household DEBT-to-GDP ratio was 84.2%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
• MALONDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior....
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
Memang jelas di PAKSA guys.....HAHAHAHAH
BalasHapusAnggota DPR Sebut AS 'Paksa' RI Beli Boeing yang Tak Laku di Pasar
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250723174620-92-1254102/anggota-dpr-sebut-as-paksa-ri-beli-boeing-yang-tak-laku-di-pasar
Kesepakatan Dagang RI-AS Dinilai Merugikan, Ekonom Sebut RI Banyak Mengalah
BalasHapushttps://katadata.co.id/finansial/makro/6881d8cc4084e/kesepakatan-dagang-ri-as-dinilai-merugikan-ekonom-sebut-ri-banyak-mengalah
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
MALONDESH's rising household DEBT has contributed to an increase in bankruptcy.
Explanation
• High household DEBT
High household DEBT can lead to decreased purchasing power, which can slow the economy and increase poverty and bankruptcy.
• Easy access to credit
The availability of consumer credit can encourage borrowers to take on more DEBT than they can afford.
• Inadequate savings
Many MALONDESH households don't have adequate savings reserves, which makes it harder to pay DEBTs.
• Multiple DEBTs
The more loans a person has, the greater the likelihood that they will declare bankruptcy.
Factors that contribute to bankruptcy
• Loss of income
• High medical expenses
• An unaffordable mortgage
• Spending beyond one's means
• Lending money to loved ones
• Credit cards
• Bank regulations
• Inadequate financial planning
• Attitudes towards money
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
2029-2020 : 10 YEARS = OVERLIMIT DEBT
DEBT RATIO TO GDP.......
2029 = 69,54%
2028 = 69,34%
2027 = 68,8%
2026 = 68,17%
2025 = 68,07%
2024 = 68,38%
2023 = 69,76%
2022 = 65,5%
2021 = 69,16%
2020 = 67,69%
BY STATISTA ......
==========
RINGIT TIDAK LAKU
https://www.youtube.com/watch?v=rZD9_nKqIWQ
==========
2025 $1.3 BILLION MINDEF = KING OF SEWA
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
-------------
MALONDESH recently announced an allocation of $4.8 billion to the Ministry of Defense (MINDEF) to safeguard the nation’s sovereignty from threats. Of this, $1.3 billion was allocated for maintenance and repair work and the procurement of new military assets. Maritime assets will be increased, including the procurement of vessels such as multi-purpose mission ships and patrol vessels for the MALONDESH Maritime Enforcement Agency (MMEA).
JELAS MENGUNTUNGKAN US.....HAHAHHAHA
BalasHapusKesepakatan Dagang RI-AS Dinilai Merugikan, Ekonom Sebut RI Banyak Mengalah
https://katadata.co.id/finansial/makro/6881d8cc4084e/kesepakatan-dagang-ri-as-dinilai-merugikan-ekonom-sebut-ri-banyak-mengalah
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
HapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALONDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
ini paling LAWAK....Sudahlah RUGI...di PERAS lagi....HAHAHAHA
BalasHapusProduk INDIANESIA masuk US dikenakan TARIF 19 PERSEN...Tapi Produk US masuk INDIANESIA FREE TARIF....
INDIANESIA di PAKSA membeli 50 pesawat Boeing, Produk pertanian dan produk tenaga dengan nilai BERBILLION USD... Manakala US tidak perlu membeli apa apa Produk INDIANESIA sebagai imbalan...
US tidak perlu membuka seluas luasnya pasaran pada INDIANESIA tetapi ini berbeza dengan INDIANESIA..mereka diPAKSA MEMBUKA seluas luasnya pasaran mereka kepada Produk US ....
saya tak nampak dimana yang INDIANESIA UNTUNG selain hanya turun dari 32 persen menjadi 19 persen .....HAHAHAHHA
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
BalasHapus------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
==========
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALONDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALONDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALONDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALONDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALONDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALONDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
Kasih BUKTI bahwa malondesh itu Punya Bargaining Position yang KUAT terhadap TARIFF Sepihak USA Government 25% atas Malondesh... Gimana?
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
MALONDESH's rising household DEBT has contributed to an increase in bankruptcy.
Explanation
• High household DEBT
High household DEBT can lead to decreased purchasing power, which can slow the economy and increase poverty and bankruptcy.
• Easy access to credit
The availability of consumer credit can encourage borrowers to take on more DEBT than they can afford.
• Inadequate savings
Many MALONDESH households don't have adequate savings reserves, which makes it harder to pay DEBTs.
• Multiple DEBTs
The more loans a person has, the greater the likelihood that they will declare bankruptcy.
Factors that contribute to bankruptcy
• Loss of income
• High medical expenses
• An unaffordable mortgage
• Spending beyond one's means
• Lending money to loved ones
• Credit cards
• Bank regulations
• Inadequate financial planning
• Attitudes towards money
Gimana lon Malon.... Masih BUAL BESAR dan LOW IQ karena TIDAK BISA BUKTIIN Keberhasilan Negosiasi TARIFF Malondesh terhadap TARIFF Sepihak USA Government 25% atas Malondesh???
BalasHapusOtak Pisang elo doang yang dipamerin... sisanya hanya bisa BUAL BESAR sambil TANTRUM KEPANASAN loncat loncat kesana kemari....
Sekelas Japan saja Harus INVESTASI US Dollar 550 Milyar ke wilayah USA agar TARIFF turun menjadi 15% dengan 90% Keuntungan (Profit} dinikmati oleh National Interest USA.
MALAYSIA jadikan INDIANESIA sebagai pengajaran jangan hingga di RUGIKAN malah jelas di PERAS sama US....
HapusRUNDING hingga MENGUNTUNGKAN MALAYSIA .... SLOW and STEADY
KERDIL nya Malondesh GAGAL TOTAL negosiasi TARIFF dengan USA Government menjadi 25%.
BalasHapusNetizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
Wkwkwk
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
BEBAN REGIONS
REGIONS WEAKEST.
the MALONDESH military is today the region’s weakest. It is riddled with corruption, poor planning, and interference by political leaders in procurement, NO longer a potent force even in managing low-level intensity conflict at a time when tensions in the South China Sea are higher than they have been since the days of the Vietnam War.
A 2019 White Paper on Defense – nearly four years ago – called for more funds and punch as well as an overhaul of the procurement system to allow professionals to decide on what weapon systems they need. Instead, PM Anwar Ibrahim’s proposal to increase the defense budget by 10 percent to fund procurement will be delayed because of budgetary considerations related to the flagging ecoNOmy, expected by the World Bank to grow at a mediocre 3.9 percent in 2023, down from an earlier estimate of 4.3 percent in April.
The immediate impact is on the MALONDESH Armed Forces’ combat readiness, which depends on state-of-the-art techNOLogy, training, and morale. EXCLUDING adequate funding, all three will be affected, in turn undermining the country’s planned strategic deterrence capability
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
BalasHapusTARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
TARIFF 25% = DEBT PAY DEBT
For Malondeshn exporters, especially those in electronics, palm oil derivatives, and industrial machinery, this escalation is not merely an accounting adjustment—it is an existential challenge.
Three Immediate Implications Every Board or Management Should Consider:
1. Margin Compression Across Sectors Exporters will face tighter margins as costs rise while global demand softens. For SMEs without the cushion of scale, even a 1% increase can erase profitability. At 25%, the pressure is immense.
2. Supply Chain Recalibration Manufacturers must now re-evaluate their dependence on the US market and explore ASEAN intra-regional trade, RCEP opportunities, and emerging markets in the Middle East and Africa.
3. Currency and Investment Volatility The ringgit will likely face added pressure as investors recalibrate their risk models. Capital expenditure plans will need careful scenario planning to avoid overexposure.
==================
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
=========
ASET USANG = BEBAN FPDA
A number of challenges face the FPDA. A key one is the issue of interoperability, with countries such as New Zealand and MALONDESH falling far behind the other partners in terms of military capability, creating what the IISS terms a 2-tier grouping. The FPDA also suffers from a lack of attention, which is typically focused on more high-profile security partnerships. The IISS observes that the inclusion of MALONDESH is crucial – if it loses interest in participating, ‘Australia, the UK and New Zealand would lose significant access for their armed forces in Southeast Asia’.
===================
SEWA MALONDESH SEWA
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. TUDM SEWA 12 AW149
24. TUDM SEWA 4 AW139
25. TUDM SEWA 5 EC120B
26. TLDM SEWA 2 AW159
27. TDM SEWA 4 UH-60A
28. TDM SEWA 12 AW149
29. BOMBA SEWA 4 AW139
30. MMEA SEWA 2 AW159
31. POLIS SEWA 7 BELL429
32. SEWA MOTOR POLIS
MALAYSIA jadikan INDIANESIA sebagai pengajaran jangan hingga di RUGIKAN malah jelas di PERAS sama US....
BalasHapusRUNDING hingga MENGUNTUNGKAN MALAYSIA .... SLOW and STEADY
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
HapusTERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
------
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
===================
===================
1. shopping = real contract five units C130J Hercules
2. shopping = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. shopping = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. shopping = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. shopping = real contract 8 additional H225 M
6. shopping = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. shopping = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. shopping = real contract 22 Pandur II IFV
9. shopping = real contract two unit Hospital Ships
10. shopping = real contract one unit Command and control variant C295
11. shopping = real contract one unit CN235 MPA
12. shopping = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. shopping = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. shopping = real contract five NC212i in 2023
15. shopping = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. shopping = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. shopping = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. shopping = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. shopping = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. shopping = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. shopping = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. shopping = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. shopping = real contract M3 Amphibious bridging system
25. shopping = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. shopping = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. shopping = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. shopping = real contract building additional CH4B UCAV
29. shopping = real contract Slingshot Satcom system
30. shopping = real contract Falcon 8X aircraft
31. shopping = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. shopping = real contract 22 S70M Blackhawk
33. shopping = real contract 6 N219 aircraft
34. shopping = real contract 3 CN235 for Army
35. shopping = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. shopping = real contract 2 Scorpene Subs
37. shopping = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. shopping = real contract Trisula Air defense system
39. shopping = real contract 6 T50i aircraft
40. shopping = real contract Oiler and replenishment ship
41. shopping = real contract several Tug Harbor ships
42. shopping = real contract Submarine rescue vessels and system
43. shopping = real contract two Large LCU for army
44. shopping = real contract 45 Atmaca
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
HapusTERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
--------
1. BARTER SAWIT 10 LCA 8 FLIT DOWNGRADE
2. akan 2 Leonardo P-72M DELAYED
3. akan 3 anka ISR OMPONG
4. LOA LMS B2 Ada-Class DOWNGRADE
6. Di bayar PBB/UN = 4x4 Ejder Yalçin
7. LCS di bayar 6 jadi NOL DELAYED
8, OPV di bayar 3 jadi 1 CANCELLED
===================
===================
1. shopping = real contract five units C130J Hercules
2. shopping = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. shopping = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. shopping = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. shopping = real contract 8 additional H225 M
6. shopping = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. shopping = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. shopping = real contract 22 Pandur II IFV
9. shopping = real contract two unit Hospital Ships
10. shopping = real contract one unit Command and control variant C295
11. shopping = real contract one unit CN235 MPA
12. shopping = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. shopping = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. shopping = real contract five NC212i in 2023
15. shopping = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. shopping = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. shopping = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. shopping = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. shopping = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. shopping = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. shopping = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. shopping = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. shopping = real contract M3 Amphibious bridging system
25. shopping = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. shopping = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. shopping = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. shopping = real contract building additional CH4B UCAV
29. shopping = real contract Slingshot Satcom system
30. shopping = real contract Falcon 8X aircraft
31. shopping = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. shopping = real contract 22 S70M Blackhawk
33. shopping = real contract 6 N219 aircraft
34. shopping = real contract 3 CN235 for Army
35. shopping = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. shopping = real contract 2 Scorpene Subs
37. shopping = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. shopping = real contract Trisula Air defense system
39. shopping = real contract 6 T50i aircraft
40. shopping = real contract Oiler and replenishment ship
41. shopping = real contract several Tug Harbor ships
42. shopping = real contract Submarine rescue vessels and system
43. shopping = real contract two Large LCU for army
44. shopping = real contract 45 Atmaca
KAYA = BUDGET MILITER USD 17 BILLION (245 T)
HapusMISKIN = BUDGET MILITER USD 1,3 BILLION (SEPI SHOPPING)
-----
KAYA = 66 RAFALE BRANDNEW
MISKIN = NGEMIS 33 F18 RONGSOK 33 TAHUN
-----
MISKIN = 5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
BADUT BERUK = KLAIM SHOPPING
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
BADUT BERUK = KLAIM KAYA
=========
NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 F18 LCS SPH = ZONK = NGEMIS TEROSS
==========
==========
1. shopping = real contract five units C130J Hercules
2. shopping = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. shopping = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. shopping = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. shopping = real contract 8 additional H225 M
6. shopping = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. shopping = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. shopping = real contract 22 Pandur II IFV
9. shopping = real contract two unit Hospital Ships
10. shopping = real contract one unit Command and control variant C295
11. shopping = real contract one unit CN235 MPA
12. shopping = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. shopping = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. shopping = real contract five NC212i in 2023
15. shopping = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. shopping = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. shopping = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. shopping = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. shopping = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. shopping = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. shopping = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. shopping = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. shopping = real contract M3 Amphibious bridging system
25. shopping = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. shopping = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. shopping = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. shopping = real contract building additional CH4B UCAV
29. shopping = real contract Slingshot Satcom system
30. shopping = real contract Falcon 8X aircraft
31. shopping = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. shopping = real contract 22 S70M Blackhawk
33. shopping = real contract 6 N219 aircraft
34. shopping = real contract 3 CN235 for Army
35. shopping = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. shopping = real contract 2 Scorpene Subs
37. shopping = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. shopping = real contract Trisula Air defense system
39. shopping = real contract 6 T50i aircraft
40. shopping = real contract Oiler and replenishment ship
41. shopping = real contract several Tug Harbor ships
42. shopping = real contract Submarine rescue vessels and system
43. shopping = real contract two Large LCU for army
44. shopping = real contract 45 Atmaca
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
HapusTERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
---
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
---
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
MALONDESH external DEBT reached an all-time high of MYR 1,345,400 million in the fourth quarter of 2024. This was an increase from MYR 1,262,300 million in the third quarter of 2024.
Additional information
The average external DEBT for MALONDESH from 1990 to 2024 was MYR 393,996.07 million.
The record low for MALONDESH external DEBT was MYR 9,063 million in the second quarter of 1997.
MALONDESH faced external pressures in 2023, including capital outflows, a negative interest rate differential, and ringgit depreciation.
Gross international reserves (GIR) declined from US$114.7 billion at the end of 2022 to US$113.5 billion at the end of 2023.
However, as of mid-January 2024, reserves had increased to US$115.1 billion.
The Bank Negara MALONDESH (BNM) Quarterly Bulletin provides a quarterly review of MALONDESH economic, monetary, and financial developments.
---------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
“The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
HapusTERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
---
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
---
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
MALONDESH external DEBT reached an all-time high of MYR 1,345,400 million in the fourth quarter of 2024. This was an increase from MYR 1,262,300 million in the third quarter of 2024.
Additional information
The average external DEBT for MALONDESH from 1990 to 2024 was MYR 393,996.07 million.
The record low for MALONDESH external DEBT was MYR 9,063 million in the second quarter of 1997.
MALONDESH faced external pressures in 2023, including capital outflows, a negative interest rate differential, and ringgit depreciation.
Gross international reserves (GIR) declined from US$114.7 billion at the end of 2022 to US$113.5 billion at the end of 2023.
However, as of mid-January 2024, reserves had increased to US$115.1 billion.
The Bank Negara MALONDESH (BNM) Quarterly Bulletin provides a quarterly review of MALONDESH economic, monetary, and financial developments.
---------------
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALONDESH $ 121,9 BILLION
The national DEBT in MALONDESH was forecast to continuously increase between 2024 and 2029 by in total 121.9 billion U.S. dollars (+38.56 percent). After the tenth consecutive increasing year, the national DEBT is estimated to reach 438.09 billion U.S. dollars and therefore a new peak in 2029. Notably, the national DEBT was continuously increasing over the past years.
As defined by the International Monetary Fund, the general government gross DEBT consists of all liabilities that require payment or payments of interest and/or principal by the DEBTor to the creditor at a date or dates in the future.
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
https://www.youtube.com/watch?v=rZD9_nKqIWQ
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
Mana BUKTINYA Malondesh berhasil negosiasi dengan USA Government untuk mengubah TARIFF Sepihak USA 25% terhadap Malondesh???
BalasHapusPeswat AEWC
BalasHapusPesawat tangker
Yookkk bisa 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Ingat Rumus TARIFF USA berlaku pada 1 Agustus 2025 :
BalasHapusFakta hasil Negosiasi dengan USA Government atas Tariff Trump:
INDONESIA 19%
JAPAN 15%
Filipina 19%
Sementara itu,
Malondesh 25%
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
HAHAHA
WKWKWK
KOPLAK dan LOW IQ nya Malondesh berpikir bahwa malondesh PUNYA BARGAINING POWER yang KUAT terhadap US Government atas Tariff Trump 25%.
BalasHapusSekelas Japan saja Harus INVESTASI di wilayah USA sejumlah USD 550 Milyar.
Kalo Malondesh hanya INVESTASI BUAL BESAR di forum DS ini untuk mengubah TARIFF Sepihak USA Government atas Malondesh
WKWKWK
WKWKWKWK
CUMA MAU KRITIK SOAL
BalasHapusKALAU BENAR PAKAI MERIAM 76MM TURKI... DI ARTIKEL SEBELUMNYA
SUDAH BENAR LEONARDO OTOMELARA MALAH PAKAI TURKI, ANJIRR LAH.
BUKAN TDAK SUKA TAPI YA MIKIR JUGA LAH, SSM, SAM OKELAH LAH INI DAH ALL KAPRANG BESAR KITA PAKAI OTO KOK MALAH AMBIK MKE....
HADUEH
Paketan sales Turki kale bro...😁
HapusKayaknya mau coba semua brand. Yang penting caliber sama. 57mm saja dari berapa negara tuh.
HapusTARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
BalasHapusTERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
==========
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
---
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
---
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
MALONDESH external DEBT reached an all-time high of MYR 1,345,400 million in the fourth quarter of 2024. This was an increase from MYR 1,262,300 million in the third quarter of 2024.
Additional information
The average external DEBT for MALONDESH from 1990 to 2024 was MYR 393,996.07 million.
The record low for MALONDESH external DEBT was MYR 9,063 million in the second quarter of 1997.
MALONDESH faced external pressures in 2023, including capital outflows, a negative interest rate differential, and ringgit depreciation.
Gross international reserves (GIR) declined from US$114.7 billion at the end of 2022 to US$113.5 billion at the end of 2023.
However, as of mid-January 2024, reserves had increased to US$115.1 billion.
The Bank Negara MALONDESH (BNM) Quarterly Bulletin provides a quarterly review of MALONDESH economic, monetary, and financial developments.
---------------
1. DEBT 84.2% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIPAY 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. TUDM SEWA 12 AW149
62. TUDM SEWA 4 AW139
63. TUDM SEWA 5 EC120B
64. TLDM SEWA 2 AW159
65. TDM SEWA 4 UH-60A
67. TDM SEWA 12 AW149
68. BOMBA SEWA 4 AW139
69. MMEA SEWA 2 AW159
70. POLIS SEWA 7 BELL429
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
BalasHapus---
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
---
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALONDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
===================
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
END 2024 RATIO DEBT 84,2 TO GDP
DEBT RM 1,63 TRILLION
DEBT RM 1,63 TRILLION
DEBT RM 1,63 TRILLION
As of the end of 2024, the Finance Ministry (MoF) of MALONDESH estimated that the national household DEBT would be RM1.63 trillion. This is equivalent to 84.2% of the country's gross domestic product (GDP).
Key points
• MALONDESH's household DEBT is one of the highest in the ASEAN region.
• The BNM monitors and regulates the lending activity of all financial institutions in MALONDESH.
• The Credit Counselling and DEBT Management Agency (AKPK) provides assistance to borrowers facing difficulties meeting repayment obligations.
------
2025 $1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
-------------
In 2025, MALONDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated $4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included $1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets...
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
BalasHapus---
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
---
FAILED AND BANKRUPT COUNTRY =
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN
SEWA MILITARY ASSETS
==========
300.000 LOST JOBS
300.000 LOST JOBS
300.000 LOST JOBS
Almost 300,000 lost their jobs in the last 4 years, Dewan Rakyat told Deputy human resources minister Abdul Rahman Mohamad says various programmes have been introduced to tackle underemployment. total of 293,639 workers lost their jobs between 2020 and Sept 26, with the manufacturing sector recording the highest number of layoffs at 75,615
--------------
30.000 JOBS CUT PETRONAS
30.000 JOBS CUT PETRONAS
30.000 JOBS CUT PETRONAS
MALONDESH's state energy firm Petronas will reduce its workforce to ensure its long-term survival amid increasing challenges in the global operating environment
--------------
30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
The MALONDESH government’s decision to terminate 30,000 contract staff without a school-leaving certification has drawn backlash from the country’s public service union, which said the sudden end to long careers working for the state lacks compassion.
------------------
BANK NEGARA MALONDESH [BNM] =
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
MALONDESH's household debt is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household debt. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of indebtedness of MALONDESHs.
==========
DEFICIT
MALONDESH recorded a Government Budget deficit equal to 4.10 percent of the country's Gross Domestic Product in 2024. Government Budget in MALONDESH averaged -3.33 percent of GDP from 1988 until 2024, reaching an all time high of 2.40 percent of GDP in 1997 and a record low of -6.70 percent of GDP in 2009.
==========
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
===================
52.225 RELINQUISH [PINDAH NEGARA]
PER TAHUN = 10.104 MALONDESH PINDAH NEGARA
PER BULAN = 842 MALONDESH PINDAH NEGARA
PER HARI = 28 MALONDESH PINDAH NEGARA
Total of 52,225 applications from MALONDESHs to renounce their citizenship were approved between 1 January 2020 and 15 February this year.
This means, on average, 842 MALONDESHs relinquish their citizenship every month
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
BalasHapus---
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
---
FAILED AND BANKRUPT COUNTRY =
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN
SEWA MILITARY ASSETS
=========
US DEPARTEMENT OF JUSTICE =
1. ONE OF THE WORLD'S GREATEST FINANCIAL SCANDALS
2. LARGEST KLEPTOCRACY CASE TO DATE
Although it began in MALONDESH, the scandal's global scope implicated institutions and individuals in politics, banking, and entertainment, and led to criminal investigations in a number of nations. The 1MDB scandal has been described as "one of the world's greatest financial scandals" and declared by the United States Department of Justice as the "largest kleptocracy case to date
------------------
DEFICIT
MALONDESH recorded a Government Budget deficit equal to 4.10 percent of the country's Gross Domestic Product in 2024. Government Budget in MALONDESH averaged -3.33 percent of GDP from 1988 until 2024, reaching an all time high of 2.40 percent of GDP in 1997 and a record low of -6.70 percent of GDP in 2009.
Deficit by year
• 2024 -4,10% of GDP
• 2023 -4.55% of GDP
• 2022 -4.81% of GDP
• 2021 -6.03% of GDP
• 2020 -4.90% of GDP
• 2019 -3.4% of GDP
-----------------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
“The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
WEAKNESS MILITARY BUDGET
BalasHapusThe Malondeshn Armed Forces (MAF), comprising the Malondeshn Army, Royal Malondeshn Navy (RMN), and Royal Malondeshn Air Force (RMAF), has made strides in regional defense and modernization. However, the military budget presents several notable weaknesses and challenges that affect its overall operational effectiveness and long-term development:
________________________________________
1. Limited Defense Budget
• Low % of GDP: Malondesh spends around 1.0–1.1% of its GDP on defense, which is below the global average (~2.2%) and regional peers like Singapore, Vietnam, or Indonesia.
• Budget Constraints: The relatively small budget restricts procurement of modern equipment, upkeep of aging assets, and readiness for prolonged operations.
________________________________________
2. Delays in Modernization Programs
• Budget limitations cause delays in:
Fighter jet replacement (e.g. RMAF MiG-29s retired without full replacement).
Maritime patrol and littoral combat ships (LCS program delayed and over-budget).
Helicopter acquisitions and airlift capabilities.
• These delays impact operational readiness and reduce Malondesh’s deterrence capability.
________________________________________
3. Over-reliance on Foreign Equipment
• A large portion of defense procurement is imported, making it:
Vulnerable to exchange rate fluctuations.
Subject to foreign political decisions or supply chain disruptions.
• Indigenous defense industries are developing, but not yet at scale to reduce this dependency significantly.
________________________________________
4. Limited Joint Force Integration & Interoperability
• Budget constraints limit training and modernization in joint operations, cyber warfare, and network-centric capabilities.
• C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems are underdeveloped relative to regional powers.
________________________________________
5. Personnel Costs vs. Capital Expenditure
• A significant portion of the defense budget is spent on salaries, pensions, and personnel maintenance.
• Capital expenditure (e.g., new platforms, upgrades) is often sidelined, restricting force modernization.
________________________________________
6. Maritime Domain Gaps
• Despite long coastlines and strategic location (Straits of Malacca & South China Sea), the RMN lacks:
Sufficient hulls for persistent presence and patrol.
Modern, multirole ships to replace aging vessels.
• This reduces maritime security presence, especially with increasing regional tensions (e.g., South China Sea).
________________________________________
7. Limited Power Projection and Strategic Reach
• Malondesh lacks:
o Strategic lift aircraft.
o Long-range strike capability.
o A blue-water navy with sustained overseas operational capability.
• This limits its influence in regional security initiatives beyond its immediate territory.
________________________________________
Conclusion
The Malondeshn Armed Forces face strategic and operational challenges largely rooted in budgetary constraints. While Malondesh prioritizes diplomacy and regional cooperation (e.g., ASEAN), its military capabilities are hampered by underfunding, which affects modernization, readiness, and maritime security posture.
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
“The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
negara2 yang nego tarif dengan Amrik dapetnya sperti ini haha!😎😎😎
BalasHapus✅️Vietnam IMPOR 0% EKSPOR AS 20%(46%)
✅️Philipina IMPOR 0% EKSPOR AS 19%(20%)
✅️Jepang IMPOR 0% EKSPOR AS 15%(25)
✅️RI IMPOR 0% EKSPOR AS 19%(32%)
giliran negri🎰kasino genting
⛔️EKSPOR TARIF AWAL 24% sekarang malah NAIK 25% haha!🤪🤪🤪
katanya iq super taunya 1cc haha!😆🤣😆
VIETNAM IMPOR 0% EKSPOR AS 20%(46%)
BalasHapusPHILIPINA IMPOR 0% EKSPOR AS 19%(20%)
JEPANG IMPOR 0% EKSPOR AS 15%(25)
INDONESIA IMPOR 0% EKSPOR AS 19%(32%)
------
TARIFF 25% = HUTANG BAYAR HUTANG
TERGANGGU BISNIS
TERGANGGU RANTAI PASOK
TERGANGGU INVESTASI
Pemerintah Malondesh menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap ekspor Malondesh ke Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional bisnis, rantai pasokan, serta aliran investasi yang selama ini saling menguntungkan kedua negara.
------
EU-IDN = TARIFFS 0% (USA-IDN = G20)
------
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
SALAM 25% TAMBAH HUTANG = DEFISIT = HUTANG BAYAR HUTANG
1. Thailand 36%
2. Myanmar 40%
3. Laos 40%
4. Kamboja 36%
5. Bangladesh 35%
6. Malondesh 25%
7. Jepang 25%
8. Korea Selatan 25%
9. Vietnam 20%
10. Kazakhstan 30%
11. Indonesia 19%
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things.
negara2 yang nego tarif dengan Amrik dapetnya sperti ini haha!😎😎😎
BalasHapus✅️Vietnam IMPOR 0% EKSPOR AS 20%(46%)
✅️Philipina IMPOR 0% EKSPOR AS 19%(20%)
✅️Jepang IMPOR 0% EKSPOR AS 15%(25%)
✅️RI IMPOR 0% EKSPOR AS 19%(32%)
giliran negri🎰kasino genting
⛔️EKSPOR TARIF AWAL 24% sekarang malah NAIK 25% haha!🤪🤪🤪
katanya iq super taunya 1cc haha!😆🤣😆
ini buktinya SALAH NGEMIS MINTA TURUN 20% MALAH NAIK haha!🤥😄🤥
jadi bahan ketawaan duniya
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
On July 8, US President Donald Trump unexpectedly announced a ❌️25 per cent tariff on all Malaysian products entering the United States, effective August 1, up from the ❌️24 per cent imposed during the 90-day “pause” from his “Liberation Day” salvo in April.
https://www.malaymail.com/news/money/2025/07/22/malaysia-seeks-to-drop-trump-tariffs-to-20pc-but-resists-key-us-demands/184780
baruw pulang dari dinner di Paris,
BalasHapuslangsung transfer CA$H ke NAVAL GRUP
kata konci...Shopping Skorpeng EVO kontrak epektip haha!🤑🤑🤑
come into Force🖖 haha!🤑👍🤑
come into Force🖖 haha!🤑👍🤑
warganyet dipersilakan NGAMUK🔥
Pertanda Shopping EX dan lainnya segra epektip segra haha!🦾🚀🤣
eh tarif bisa turun lagiii tuch haha!🤗🤭🤗
Juli 2025 aset Baruw
BalasHapus✅️Skor EVO
✅️MKE Naval Gan
✅️RBB Vampire Tactical Water Craft Interception
✅️dron Drone Tembak AR-1
✅️drone Harpia
✅️Simulator GFAC
✅️Kapal TugBoat
✅️rudal BORA/KHAN Pawer haha!🚀🚀🚀
tiap tahun tiap bulan, tiap minggu Aset Baruw berdatangan haha!💰💰💰
kahsiyan warganyet kl, Kalah Lagi haha!😜😜😜
SHOPPING KITA MAHAL, MEWAH, MODEREN & PAWERFUL haha!🤑🦾🤑
mana ada ameriksa paksa beli?
BalasHapussedjak dulu kita SHOPPING BOWING Sangat Banyak, maklum GDP BESAR haha!🤑🤑🤑
ini buktinya link resmi dr taon 2015 aseli lhooo..lgs 60 bijik
lah negri🎰kasino mana perna shopping sebanyak kita, maklum gdp kecil haha!🤣🤣🤣
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Senin, 15 Juni 2015, melaksanakan penandatanganan kesepakatan pengadaan 30 pesawat jenis B 787-900 Dreamliners dan hingga 30 Pesawat B 737 MAX 8 dengan Boeing Commercial Airplanes.
https://www.garuda-indonesia.com/qa/id/news-and-events/Garuda-indonesia-laksanakan-pengadaan-pesawat
negri🎰kasino semenanjung MAKSA AMERIKA turunkan tarif dari 24% ke 20% tanpa turun tarif
BalasHapusehhh malah di NAIKIN jadi 25%...lawak haha!🤣🤣🤣
negri gdp kecil masa nyuruh Amrik yg pawerful ??? Lha siapa luh haha!😤😜😤
Kahsiyan jadi bahan ketawaan duniya
negri🎰kasino semenanjung MAKSA AMERIKA turunkan tarif dari 24% ke 20% tanpa turun tarif impor
BalasHapusehhh malah di NAIKIN jadi 25%...lawak haha!🤣🤣🤣
negri gdp kecil masa nyuruh Amrik yg pawerful ??? Lha siapa luh haha!😤😜😤
Kahsiyan jadi bahan ketawaan duniya
negri🎰kasino semenanjung MAKSA AMERIKA turunkan tarif dari 24% ke 20% tanpa turun tarif impor
BalasHapusehhh malah di NAIKIN jadi 25%...lawak haha!🤣🤣🤣
negri gdp kecil masa nyuruh Amrik yg pawerful ??? Lha siapa luh haha!😤😜😤
Kahsiyan jadi bahan ketawaan duniya
Gembel brasa Super Pawer haha!😆😆😆
Lagian malon selain minyak sawit tdk ada lg produk unggulannya om Pal...xaxaxaaxaxaxaxxa....eeehhhhh ada dink "kondom unisex"...tahnian, the best product of the world hasil pemikiran mesum para beruks kapasitas 1cc...xaxaxxaxaxaxaxaxaxaxa🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
HapusSewaaaa
BalasHapusshoppingg sopiinggg lagii kita haha!🤣🤑🤣
BalasHapuswarganyet KEFANASAAN🔥
BalasHapusKalah Melulu akibat tak perna shopping, haluw aja kerjaan haha!🤣🤥🤣
Turun Naik harga minyak seblah uda kyk lcs 1 haha!😄😄😄
BalasHapusMKE 76mm kita siyap tembak si LeMeS bahkan si kapal darat haha!👍🚀👍
BalasHapusmeriam besar gt lokh
eittt seblah simulator sewa jugak KAAN...parah amat haha!😁😝😁
BalasHapusWEAKNESSES OR LIMITATIONS
BalasHapusThe military capabilities of any country—including Malondesh—have both strengths and weaknesses shaped by geopolitical needs, budgetary constraints, technology access, and strategic priorities. Below are some key weaknesses or limitations that have been identified or discussed in defense analyses regarding the Malondeshn Armed Forces (MAF):
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense spending: Malondesh allocates a relatively modest percentage of GDP (~1% to 1.5%) to defense.
• Impact: Limits modernization, procurement of advanced systems, and sustained operational readiness.
________________________________________
2. Aging Equipment & Delayed Modernization
• Many platforms (especially in the air force and navy) are aging and have outdated technology.
Air Force: MiG-29s were retired without immediate replacements.
o Navy: Some ships are 30+ years old and lack modern combat systems.
• Littoral Combat Ship (LCS) program delays have hampered naval modernization.
________________________________________
3. Limited Force Projection Capability
• Air & naval power projection beyond Malondesh’s immediate region is limited.
• Insufficient strategic airlift and naval assets to support long-range deployments or high-tempo operations.
________________________________________
4. Logistics & Maintenance Challenges
• Reliance on a diverse range of foreign suppliers (e.g., Western, Russian, Chinese systems) complicates maintenance and logistics.
• Inconsistent spare part availability and high upkeep costs.
________________________________________
5. Inadequate Joint Operations & Interoperability
• Historically, weak joint operations doctrine between the Army, Navy, and Air Force.
• Efforts are being made to improve this, but integration still lags behind modern standards.
________________________________________
6. Manpower & Training Gaps
• Limited high-tech training compared to more advanced militaries.
• Challenges in attracting and retaining top technical talent, especially for cyber and electronic warfare units.
________________________________________
7. Cybersecurity and EW Vulnerabilities
• Still developing capabilities in cyber warfare and electronic warfare (EW).
• Vulnerable to sophisticated cyber attacks from state and non-state actors.
________________________________________
8. Maritime Surveillance & Defense Gaps
• South China Sea claims require strong maritime surveillance, but current ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) assets are limited.
• Inadequate coverage of vast maritime zones, especially in the East Malondeshn EEZ.
________________________________________
9. Dependence on Foreign Technology
• Heavily reliant on imports for most major defense platforms and weapon systems.
• Limited domestic defense industry capacity for high-end manufacturing or R&D.
KONTRAK 48 KAAN
BalasHapusDari ajang IDEF 2025 di Istanbul, Turkiye yang saat ini sedang berlangsung (22-27 Juli), diberitakan bahwa Turkish Aerospace (TUSAS) telah menandatangani kontrak penting dengan Indonesia untuk proyek jet tempur generasi kelima KAAN.
Kontrak yang ditandatangani dengan PT Republik Aero Dirgantara/RAD (anak perusahaan Republikorp) dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tersebut mencakup pengadaan 48 pesawat tempur KAAN Turki, serta kerja sama di bidang rekayasa produksi dan berbagi teknologi.
“We have signed a significant agreement with Indonesia for the KAAN project. The agreement signed with PT Republik Aero Dirgantara and PT Dirgantara Indonesia covers the procurement of 48 KAAN Turkish Fighter along with cooperation in production engineering and technology sharing,” tulis TUSAS dalam rilisnya di X pada hari Kamis.
Dalam unggahannya tersebut, TUSAS juga mengunggah foto-foto penandatanganan perjanjian di mana dari Indonesia terlihat CEO Republikorp Norman Joesoef, Dirut PTDI Gita Amperiawan, dan pejabat dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Turkiye beberapa waktu lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan berpartisipasi dalam pengembangan jet tempur generasi kelima Turkiye, KAAN.
Setelah itu, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa Indonesia berkomitmen akan membeli 48 unit jet tempur KAAN senilai kurang lebih 10 miliar USD.