Fasilitas galangan kapal PT PAL Indonesia (infographic: PAL)
Perusahaan pembuat kapal milik negara, PT PAL Indonesia, menyatakan kesiapannya untuk menyediakan layanan perawatan, perbaikan, dan overhaul (MRO) bagi kapal-kapal Angkatan Laut AS yang beroperasi di kawasan Indo-Pasifik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan pada 6 Agustus ke fasilitas galangan kapal perusahaan di Surabaya, Jawa Timur, oleh enam staf Kongres AS dari New York, California, Carolina Selatan, Virginia Barat, Nevada, dan Washington.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan setelah kunjungan tersebut, pejabat PT PAL mengatakan bahwa perusahaan terbuka untuk menjajaki berbagai bentuk kemitraan strategis yang tidak hanya akan memajukan pertumbuhan perusahaan tetapi juga meningkatkan kemampuan Indonesia untuk membangun industri pertahanan yang mandiri.
Oleh karena itu, “PT PAL siap menjadi mitra MRO bagi kapal-kapal Angkatan Laut AS yang saat ini ditempatkan di Indo-Pasifik,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Perwakilan PT PAL menambahkan bahwa kolaborasi semacam itu akan sejalan dengan ambisi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam keamanan regional sekaligus membantu memperkuat industri pertahanan dalam negeri.
Diskusi tersebut juga menyentuh potensi kerja sama lainnya, termasuk teknologi elektrifikasi dan rantai pasokan global. Pejabat PT PAL mengatakan inisiatif-inisiatif ini, jika terwujud, akan membantu meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-AS dan meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia secara internasional.
Siaran pers tersebut mencatat bahwa selama kunjungan tersebut, staf kongres menyatakan minat yang kuat terhadap kemampuan teknologi PT PAL, kualitas sumber daya manusia, dan "keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan pertumbuhan dan standar produksi di tengah pergeseran geopolitik regional".
Sebelah gak punya ini
BalasHapusEnjin ilang ntar om haha!😵💫😂😵💫
HapusTHE MALONDESH GOVERNMENT’S BUDGETING PROCESS STILL DOES NOT GIVE ITS ARMED FORCES A CLEAR VISION OF WHAT PROCUREMENT TO EXPECT, AND WHEN.
BalasHapusIn contrast to its neighbours in South East Asia, progress in MALONDESH’s defence has been limited since 2018 due to a combination of various factors. The main factor has always been fiscal limitation with successive MALONDESH governments unwilling to fund defence by cutting government spending elsewhere or reducing the size of the armed forces by reducing manpower and equipment.
The 2024 defence budget allocated $4.16 billion (RM19.73 billion) for defence, but the allocation for salaries and allowances for 2024 amounted to $1.7 billion (RM8.2 billion), which is slightly over 40 percent of the total defence budget. In contrast the allocation for procurement amounted to $1.2 billion (RM5.71 billion), a slight increase from 2023’s allocation of $1.06 billion (RM5.04 billion). However, given the depreciation of the ringgit and the fact that MALONDESH sources much of its equipment from overseas, and domestic manufacture is also significantly dependent on foreign OEMs, there may not actually be a real gain in procurement funding with the increase merely compensating for the ringgit’s depreciation.
It also includes funding for intended single year procurements in that particular year as well, such as for small arms, communication equipment, small quantities of specialised vehicles or support vehicles and so on. Funding for large ticket items or programmes that require multi-year payments are usually assessed by the finance ministry. This is then subject to cabinet approval as to whether the country can afford to fund the programme with the money then set aside but not included in the annual budget for the year. It is only allocated once a formal procurement contract has been signed and then placed into the fiscal year budgets of the years that progressive payments are to be made.
Therefore it is difficult to actually assess how much is available for defence procurement in a given year as the funding availability for defence procurement programmes and requirements are assessed behind closed doors by the Finance Ministry on a case by case basis. Once done this is then sent for approval with the Prime Minister and his cabinet having the final say on a large ticket procurement, and any outcome only known if the government decides to announce it rather than being published in official publicly accessible documents. For example on 15 March this year, MALONDESH Defence Minister Khaled Nordin announced on his social media account on X that the Royal MALONDESH Air Force (RMAF), for this year, had been allocated $232 million (RM1.13 billon) to carry out all its programmes such as procurement, supply, replacement and upgrades of assets and national airspace equipment. “This amount does not include the phase 1 procurement for the RMAF of 12 new helicopters of which $590 million (RM2.8 billon) had been approved this year with delivery of the helicopters scheduled in 2028”, posted Khaled
Another factor that has also hindered MALONDESH’s defence development has been the frequent change of governments since 2018 which since that year has seen MALONDESH go through four Prime Ministers and governments before a general election at the end of 2022 bought about the present administration. The current political opposition has even talked of ousting the present government via defections of Members of Parliament (MPs) and political parties from the ruling coalition. Coupled with the need to revitalised a slow economy, the government is still grappling with the fiscal cost of the Covid-19 pandemic and an overall need to cut spending and reduce the national deficit giving it more than enough priorities to focus on outside of defence. It has approved and funded some programmes that had been initiated by past governments and is going through the process of approving a few other programmes
Serah terima Rudal KHan tunggu batch 2
BalasHapusMakin joss
https://www.facebook.com/groups/411058114591514/permalink/808879508142704/
batch 2 pasang di sumatera...percaya dech, parlimen ribut, demo pmx turun makin Kencang, warganyet pada NGAMUK🔥MeWeK🥶Panik haha!😤😄😤
HapusGeng lima pasti reaksi kecuali beban geng lima langsung koar-koar maklum budget kecil om @palu gada
Hapusnyoiihh uda bajet ketjil, Utangnya banyak om pemburu, uda 71% gdp haha!😄😄😄
HapusSetelah nawarin servis mro ke staf kongres amrik yg khusus datang ke pt pal kmaren, harusnya nawarin LPD jugak donk, kongres amrik heran kita bisa bikin kapal Murmer, kwalitas ekspor pulak haha!👍👍👍
BalasHapusselaen ituw LST kita keren bner, tonase besar2, bandingin aja ama us army punyak haha!😜😜😜
setelah pt pal, Sang Fetedei dan GMF donk nawarin MRO C130...dijamin MAIROD makin megap2 haha!🤪😋🤪
setelah tarif impor dr AS kesini menurun keknya bakal kebalik neraca ekspor amrik bakal Surplus ke kita haha!😉🤣😉
buat balans trade amrik kudu shopping kita, guwe yaqeeen mro ini salah satunya haha!🤑🤗🤑
Kalau MRO LCS Malaysia gmn terima ga..? Usianya kan dah sepuh...berlayar didarat aja dah puluhan tahun ..😜😄
BalasHapusKalau Malaydesh cukup di buat target ujicoba rudal saja....
HapusFirma Bousted, destiny menawarkan pembuatan kapal mangkrak
BalasHapusSTAF KONGRES US KOK GA KE MALONDESH, MEREKA KAN PUNYA GALANGAN KAPAL TERCANGGIH YG. BISA MENGHASILKAN KAPAL PERANG HALIMUN DAN TIDAK TERDITEKSI RADAR MANAPUN SOALNYA MASIH DI DARAT KAPALNYA 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusHubungan AS - Singapura memburuk? Setelah masalah F-15 kemren sekarang ini. IIRC MRO USN dikawasan monopoli Singapura.
BalasHapuspangkalan guam uda gak aman om irs, jadi target korut, mendingan kaburrrr haha!😁😁😁
Hapuspt pal jadi kan ekspansi buka cabang batam?
BalasHapusmungkin fasilitas ini kelak yg ditawarkan ke AS, mayan ngurang2in devisa sing haha!🤭😉🤭
Kesian si MISKIN.... akibat APBN DEFISIT malah NGEMIS ke US minta supaya US MRO kapal mereka ke negara yang satu tu...HAHAHAH
BalasHapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
HapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
KELEMAHAN ARMY ...........
Berikut adalah beberapa kelemahan yang sering dikaitkan dengan Angkatan Darat Malondesh (TDM - Tentera Darat Malondesh) berdasarkan analisis terbuka dari para pengamat militer, laporan pertahanan, serta diskusi di forum militer dan akademik:
________________________________________
🔻 1. Keterbatasan Anggaran
• Masalah: Anggaran pertahanan Malondesh relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan modernisasi dan pemeliharaan peralatan militer.
• Dampak: Banyak program modernisasi berjalan lambat atau ditunda. Misalnya, pengadaan MBT tambahan atau sistem artileri modern sering kali tertunda.
________________________________________
🔻 2. Persenjataan yang Usang
• Masalah: Sebagian perlengkapan milik TDM sudah berumur tua dan tidak semuanya diperbarui secara serentak.
• Contoh: Kendaraan tempur lapis baja lama seperti Condor dan Sibmas masih digunakan dalam beberapa satuan, meskipun sudah tidak ideal untuk pertempuran modern.
________________________________________
🔻 3. Keterbatasan Kemampuan Pertahanan Udara & Rudal
• Masalah: TDM tidak memiliki sistem pertahanan udara jangkauan menengah/jauh yang modern.
• Dampak: Bergantung pada TUDM (Angkatan Udara) dan kemampuan radar negara lain dalam skenario gabungan, membuatnya rentan terhadap serangan udara.
________________________________________
🔻 4. Terbatasnya Integrasi dan Interoperabilitas
• Masalah: Sistem persenjataan dan komunikasi berasal dari berbagai negara (AS, Rusia, Jerman, Turki, dll.).
• Dampak: Menimbulkan tantangan dalam hal interoperabilitas, logistik, dan pelatihan teknis.
________________________________________
🔻 5. Keterbatasan Pengalaman Tempur
• Masalah: Sejak era darurat komunis, TDM tidak terlibat dalam konflik bersenjata besar.
• Dampak: Kurangnya pengalaman tempur aktual bisa menjadi kelemahan dibandingkan negara-negara lain yang lebih aktif dalam operasi militer internasional.
________________________________________
🔻 6. Sumber Daya Manusia Terbatas
• Masalah: Tantangan dalam mempertahankan personel yang terlatih dan profesional, terutama di bidang teknologi tinggi dan logistik.
• Dampak: Rotasi personel yang tinggi bisa memengaruhi kesiapan dan efektivitas satuan.
________________________________________
🔻 7. Ketergantungan pada Pihak Luar untuk Teknologi
• Masalah: Malondesh belum memiliki basis industri pertahanan yang cukup kuat.
• Dampak: Masih bergantung pada negara asing untuk teknologi, suku cadang, dan pemeliharaan alutsista utama.
________________________________________
🔻 8. Ancaman Asimetris dan Medan Sulit
• Masalah: TDM menghadapi tantangan unik seperti medan hutan tropis, ancaman dari kelompok separatis atau kriminal lintas batas di Sabah dan Sarawak.
• Dampak: Perlu adaptasi strategi dan perlengkapan khusus yang tidak selalu tersedia dalam jumlah cukup.
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
HapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
KELEMAHAN NAVY..
Kelemahan Angkatan Laut Malondesh (Tentera Laut Diraja Malondesh/TLDM) dapat dianalisis dari beberapa aspek strategis, operasional, dan teknis. Berikut adalah beberapa poin yang umum dibahas oleh para pengamat pertahanan:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Anggaran pertahanan Malondesh relatif kecil dibanding negara tetangga seperti Singapura atau Indonesia.
• Proyek-proyek besar, seperti program kapal tempur pesisir Littoral Combat Ship (LCS), mengalami penundaan dan pembengkakan biaya.
________________________________________
2. Ketergantungan pada Alutsista Lama
• Beberapa kapal perang TLDM sudah tua, seperti kelas Kasturi dan Laksamana, yang dibangun sejak tahun 1980-an dan 1990-an.
• Meskipun ada program modernisasi, penggantian tidak selalu berjalan lancar.
________________________________________
3. Kapasitas Industri Pertahanan Domestik Terbatas
• Industri galangan kapal domestik, seperti Boustead Naval Shipyard, menghadapi masalah manajemen dan efisiensi.
• Program LCS menjadi contoh kegagalan manajemen proyek domestik.
________________________________________
4. Keterbatasan Kapal Selam
• TLDM hanya memiliki 2 kapal selam Scorpène, yaitu KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak. Jumlah ini dianggap minim untuk negara maritim seperti Malondesh.
• Kapal selam tersebut juga menghadapi masalah pemeliharaan dan kesiapan operasional.
________________________________________
5. Personel Terbatas
• Rekrutmen dan retensi personel terampil masih menjadi tantangan, terutama untuk pengoperasian sistem canggih dan kapal selam.
• Kurangnya pengalaman tempur nyata juga menjadi perhatian dalam kesiapan operasional.
________________________________________
6. Cakupan Wilayah yang Luas
• Malondesh harus mengawasi wilayah maritim yang sangat luas, termasuk perairan strategis di Selat Melaka, Laut China Selatan, dan wilayah Sabah/Sarawak.
• Jumlah armada yang terbatas membuat pengawasan laut kurang optimal, terutama dalam menghadapi pelanggaran wilayah atau aktivitas ilegal.
________________________________________
7. Tantangan Geopolitik
• Ketegangan di Laut China Selatan menuntut Malondesh untuk lebih siap secara militer, tetapi keterbatasan sumber daya membuat responsnya kurang gesit dibanding negara seperti Vietnam atau Filipina.
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
HapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
KELEMAHAN AIR FORCE
Berikut beberapa kelemahan utama yang kerap disorot pada Angkatan Udara Diraja Malondesh (RMAF):
1. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi Tertunda
Sejak dekade 2010-an, porsi belanja pertahanan Malondesh menurun dari 1,5 % PDB pada 2010 menjadi sekitar 1 % pada 2020. Akibatnya, banyak program modernisasi—termasuk pengadaan MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) lanjutan dan sistem AWACS—sering tertunda atau dibekukan karena kekurangan dana
2. Armada Tempur dan Pemeliharaan yang Usang
• Su-30MKM: Pasokan suku cadang terbatas—terutama di tengah gangguan rantai pasok Rusia pasca-invasi Ukraina—mengakibatkan kesiapan terbang yang menurun drastis.
• MiG-29 & F-5: Pesawat veteran ini sudah melewati jam terbang optimal dan menuntut pemeliharaan intensif; banyak insiden di akhir 1990-an dan awal 2000-an yang menunjukkan kerentanan teknis
3. Tantangan Lingkungan Tropis
Iklim tropis dengan kelembapan tinggi mempercepat korosi pada struktur pesawat—terutama yang berbahan aluminium seri 2024—sehingga fatigue life menurun dan risiko kegagalan material meningkat
4. Kapasitas Pengawasan dan Transportasi Udara Terbatas
• AWACS & Radar: RMAF belum memiliki platform AWACS sendiri, bergantung pada radar ground-based yang baru mulai ditingkatkan sejak 2019–2025, sehingga cakupan AWACS masih sangat terbatas
• Pengangkut A400M: Meski sudah ada, jumlahnya (empat unit) masih relatif kecil untuk mendukung proyeksi kekuatan dan bantuan kemanusiaan di wilayah luas Malondesh.
5. Kualitas Pelatihan dan Tenaga Terampil
.prasangka umum dalam analisis militerAnggaran yang ketat berdampak pada frekuensi latihan tempur dan jam terbang pilot. Ini berpotensi menurunkan kesiapan operasional dan kemampuan manuver taktis dalam skenario peperangan modern
6. Interferensi Politik dan Isu Korupsi
Beberapa laporan menyinggung intervensi politik dalam proses pengadaan dan dugaan praktik korupsi, yang dapat memperlambat atau mempersulit realisasi program vital RMAF
MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
HapusMISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang setiap tahun sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru tiap tahun meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALONDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malondesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malondesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malondesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
HapusMISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
Bank Negara Malaysia (BNM) dan sumber rasmi lain telah mengesahkan bahawa Malaysia memiliki salah satu tahap hutang tertinggi di kalangan negara ASEAN, khususnya dalam kategori hutang isi rumah dan hutang kerajaan terhadap KDNK. Berikut penjelasan terperinci berdasarkan data terkini:
🇲🇾 Hutang Isi Rumah Malaysia: Tertinggi di ASEAN
Menurut data rasmi BNM:
• Jumlah hutang isi rumah Malaysia mencecah RM1.65 trilion setakat Mac 2025.
• Ini bersamaan dengan 84.3% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).
• Malaysia berada di kedudukan tertinggi dalam ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah terhadap KDNK.
Faktor Penyumbang:
• Akses mudah kepada pinjaman peribadi, pembiayaan kenderaan, dan gadai janji.
• Kadar pemilikan rumah yang tinggi didorong oleh pembiayaan jangka panjang.
• Gaya hidup berasaskan kredit dan penggunaan kad kredit yang meluas.
📊 Hutang Kerajaan Malaysia: Antara Tertinggi di ASEAN
Menurut laporan IMF yang dirujuk oleh CNBC Indonesia:
Negara ASEAN Nisbah Hutang Kerajaan kepada KDNK (2023)
Singapura 167.9%
Laos 121.7%
Malaysia 66.9%
Indonesia 39%
Brunei 2.3%
Malaysia berada di tempat ketiga tertinggi selepas Singapura dan Laos.
🧮 Implikasi Ekonomi
• Kos faedah hutang meningkat kerana jumlah hutang yang besar perlu dibiayai semula pada kadar pasaran semasa.
• Ruang fiskal mengecil, menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan dasar rangsangan atau subsidi bersasar.
• Kestabilan kewangan terancam jika berlaku kejutan ekonomi atau penurunan penarafan kredit.
# JUAL KEDAULATAN demi tarif 19 persen.....HAHAHAHA
BalasHapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
HapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
LEMAH .....
Masalah yang dihadapi oleh Angkatan Laut Malondesh (Tentera Laut Diraja Malondesh - TLDM) cukup kompleks dan telah berlarutan selama beberapa dekade. Berikut ini adalah ringkasan masalah utama:
________________________________________
1. Keterbatasan Anggaran
• Belanja pertahanan rendah: Malondesh mengalokasikan kurang dari 1% dari PDB untuk pertahanan, yang berdampak langsung pada pemeliharaan dan modernisasi TLDM.
• Proyek tertunda karena dana: Proyek kapal tempur seperti Littoral Combat Ship (LCS) menghadapi penundaan besar karena kendala pendanaan dan manajemen.
________________________________________
2. Keterlambatan dan Skandal Proyek
• Proyek LCS (Boustead Naval Shipyard):
o Proyek 6 kapal LCS yang seharusnya selesai pada 2019, belum ada satu pun yang dikirim hingga kini (2025).
o Terdapat penyalahgunaan dana, kelemahan manajemen proyek, dan kurangnya pengawasan kontrak.
o Dianggap sebagai skandal militer terbesar di Malondesh.
________________________________________
3. Aset Usang dan Terbatas
• Kapal lama: Banyak kapal TLDM seperti korvet dan kapal patroli dibeli sejak 1980-an atau awal 1990-an.
• Subsistem ketinggalan zaman: Sensor, radar, dan sistem senjata perlu upgrade.
• Jumlah kapal terbatas: Tidak mencukupi untuk melakukan patroli rutin di wilayah luas seperti Laut China Selatan, Selat Melaka, dan Sabah.
________________________________________
4. Kebutuhan Modernisasi
• TLDM membutuhkan:
o Frigat baru, kapal patroli pesisir, dan sistem senjata modern.
o Kemampuan anti-kapal selam (ASW) yang lebih baik.
o Dukungan udara maritim seperti UAV atau pesawat patroli maritim.
________________________________________
5. Ancaman Regional yang Meningkat
• Ketegangan di Laut China Selatan dengan kehadiran kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok.
• Keterbatasan TLDM dalam menegakkan kedaulatan maritim secara efektif.
________________________________________
6. Ketergantungan pada Vendor Asing
• Sebagian besar sistem senjata dan suku cadang berasal dari luar negeri (Perancis, Jerman, Korea, dll), yang menimbulkan biaya tinggi dan ketergantungan logistik.
________________________________________
7. Sumber Daya Manusia
• Kekurangan personel terlatih untuk mengoperasikan sistem modern.
• Tantangan dalam retensi dan pelatihan awak kapal.
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
HapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
WEAKNESSES OR LIMITATIONS
The military capabilities of any country—including Malondesh—have both strengths and weaknesses shaped by geopolitical needs, budgetary constraints, technology access, and strategic priorities. Below are some key weaknesses or limitations that have been identified or discussed in defense analyses regarding the Malondeshn Armed Forces (MAF):
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense spending: Malondesh allocates a relatively modest percentage of GDP (~1% to 1.5%) to defense.
• Impact: Limits modernization, procurement of advanced systems, and sustained operational readiness.
________________________________________
2. Aging Equipment & Delayed Modernization
• Many platforms (especially in the air force and navy) are aging and have outdated technology.
Air Force: MiG-29s were retired without immediate replacements.
o Navy: Some ships are 30+ years old and lack modern combat systems.
• Littoral Combat Ship (LCS) program delays have hampered naval modernization.
________________________________________
3. Limited Force Projection Capability
• Air & naval power projection beyond Malondesh’s immediate region is limited.
• Insufficient strategic airlift and naval assets to support long-range deployments or high-tempo operations.
________________________________________
4. Logistics & Maintenance Challenges
• Reliance on a diverse range of foreign suppliers (e.g., Western, Russian, Chinese systems) complicates maintenance and logistics.
• Inconsistent spare part availability and high upkeep costs.
________________________________________
5. Inadequate Joint Operations & Interoperability
• Historically, weak joint operations doctrine between the Army, Navy, and Air Force.
• Efforts are being made to improve this, but integration still lags behind modern standards.
________________________________________
6. Manpower & Training Gaps
• Limited high-tech training compared to more advanced militaries.
• Challenges in attracting and retaining top technical talent, especially for cyber and electronic warfare units.
________________________________________
7. Cybersecurity and EW Vulnerabilities
• Still developing capabilities in cyber warfare and electronic warfare (EW).
• Vulnerable to sophisticated cyber attacks from state and non-state actors.
________________________________________
8. Maritime Surveillance & Defense Gaps
• South China Sea claims require strong maritime surveillance, but current ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) assets are limited.
• Inadequate coverage of vast maritime zones, especially in the East Malondeshn EEZ.
________________________________________
9. Dependence on Foreign Technology
• Heavily reliant on imports for most major defense platforms and weapon systems.
• Limited domestic defense industry capacity for high-end manufacturing or R&D.
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
HapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
PROBLEMS BUDGET MALONDESH ARMED FORCES
The Malondeshn Armed Forces (MAF) faces several budget-related challenges that affect its operational readiness, modernization efforts, and overall capabilities. These problems can be categorized into a few key areas:
________________________________________
1. Limited Defense Budget
Malondesh allocates a relatively small percentage of its GDP to defense (usually around 1%–1.2%), compared to regional peers like Singapore, Indonesia, or Thailand. This constrains:
• Procurement of new equipment
• Modernization of aging assets
• Research and development (R&D)
• Training and maintenance costs
________________________________________
2. Aging Equipment and Delayed Modernization
Many of the MAF's platforms—especially in the air force and navy—are outdated:
• The Royal Malondeshn Air Force (RMAF) has faced difficulties replacing its aging fighter fleet (e.g., MiG-29s).
• The Royal Malondeshn Navy (RMN) is still waiting on the delayed Littoral Combat Ships (LCS) project.
• Budget constraints have delayed or scaled back modernization plans, such as the CAP 55 plan (RMAF) and the 15-to-5 transformation plan (RMN).
________________________________________
3. Cost Overruns and Procurement Delays
High-profile defense procurement projects have been plagued by financial mismanagement and delays:
• The Littoral Combat Ship (LCS) scandal is a major example: Over RM6 billion spent, yet no ships delivered as of mid-2020s.
• These issues lead to wastage of public funds and reduce confidence in defense planning and execution.
________________________________________
4. Operational Sustainability
Operating and maintaining aging or diverse platforms is costly:
• Spare parts and maintenance for obsolete systems are expensive.
• Logistics chains become inefficient due to platform diversity (especially with mixed Russian, American, and European systems).
• Budget limitations affect regular maintenance, training hours, and readiness.
________________________________________
5. Dependence on Foreign Suppliers
Malondesh's limited defense industrial base forces heavy reliance on foreign suppliers, which:
• Is costly in foreign exchange terms.
• Limits sovereign control over essential technologies.
• Increases vulnerability to geopolitical pressures (e.g., US export controls).
________________________________________
6. Underinvestment in Personnel Welfare
Budgetary focus on procurement sometimes sidelines:
• Welfare, housing, and pay for armed forces personnel
• Post-service support for veterans
• Training and skill development
This affects recruitment, morale, and retention of skilled personnel.
________________________________________
7. Competing National Priorities
Defense spending competes with pressing domestic needs:
• Healthcare, education, and subsidies take precedence in national budgets.
• Political leadership often defers defense spending to avoid public backlash.
________________________________________
8. Lack of Transparency and Strategic Planning
• Weak parliamentary oversight over defense spending.
• Poor communication of long-term defense strategy and capability needs to the public.
• Political interference in procurement decisions.
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
HapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
SCANDALS
Here’s a detailed overview of major scandals involving the Malondeshn Armed Forces (Angkatan Tentera Malondesh), particularly focused on procurement corruption, asset mismanagement, and internal misconduct:
________________________________________
⚖️ 1. Littoral Combat Ship (LCS) Procurement Scandal
• In 2011–2013, the Ministry of Defence signed a RM9 billion contract with Boustead Naval Shipyard to deliver six French-made LCS. By 2025, no vessel was completed, despite RM6 billion in payments
• Former Navy Chief Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with criminal breach of trust over unauthorised payments, though granted a discharge not amounting to acquittal in March 2025 due to medical unfitness for trial
• Transparency groups and civil society have called for a Royal Commission of Inquiry to investigate institutional failures in defence procurement spanning decades
________________________________________
🚢 2. Naval and Patrol Vessel Controversies
• The New Generation Patrol Vessel (NGPV) project in the 1990s was a major fiasco: only six out of 27 vessels were built at a ballooned cost of RM6.75 billion, and many remained incomplete following company insolvency
• The Scorpene submarine deal in 2002 involved twin submarines and one Agosta model, with a staggering RM510 million in commission fees going to politically connected intermediaries, and the deal later linked to the murder of Altantuyaa Shaariibuugiin. French courts began investigations as recent as 2025
________________________________________
🛫 3. Missing Jet Engines Incident (2007)
• Two jet engines for F 5E Tiger II jets disappeared from RMAF stores in 2007 under Defence leadership of then minister Najib Razak. They were later recovered in Uruguay. Multiple officers, including a brigadier general, were dismissed
________________________________________
🧑💼 4. Corruption Charges Against Armed Forces Officers
• In 2020, two senior ATM officers—Colonel Che Ahmad Idris and Brigadier General Mohammed Feizol Anuar—were charged with receiving bribes tied to Defence Ministry contracting. Che Ahmad was later acquitted in 2024 due to insufficient evidence
________________________________________
🏛️ 5. Broader Institutional Concerns
• Transparency International and advocacy groups have repeatedly highlighted systemic corruption risk in defence procurement, placing Malondesh in the “very high risk” category due to weak oversight, secrecy, and rent-seeking by politically linked firms
• CAP Penang described how poor procurement practices and unaccountable structures have persisted for 40 years, harming both military readiness and national sovereignty
• Civil society groups like C4 Center and SUARAM pushed for transparency and investigations into both the Scorpene and LCS scandals, calling for legal cooperation with French and German authorities
MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
HapusMISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
Intinya: rasio utang menembus 65% karena kombinasi pembiayaan defisit yang masih tinggi pascapandemi dan perlambatan pertumbuhan PDB nominal yang mengecilkan penyebut rasio. Kenaikan biaya pinjaman global juga memperberat beban, sementara kebijakan bantuan/ subsidi terbaru menambah kebutuhan pembiayaan dalam jangka pendek2.
Faktor utama pendorong kenaikan rasio
• Defisit pascapandemi tetap tinggi: Pemerintah mempertahankan dukungan fiskal untuk pemulihan, subsidi, dan belanja pembangunan; ini membuat kebutuhan pinjaman (terutama domestik) besar, di saat suku bunga global meningkat sehingga biaya utang naik.
• Efek “penyebut” dari PDB nominal: Pelambatan ekonomi 2025 menekan PDB nominal sehingga rasio utang/ PDB terdorong naik; proyeksi independen menilai rasio dapat mencapai sekitar 65,9% tahun ini, melampaui perkiraan resmi 64%.
• Kebijakan bantuan yang memperbesar pembiayaan: Langkah seperti bantuan tunai satu kali, penurunan harga RON95, dan pembekuan kenaikan tol menambah tekanan pembiayaan dalam jangka pendek, memperlambat konsolidasi fiskal.
• Lintasan jangka menengah tanpa reform: Analisis keberlanjutan utang menunjukkan tanpa perubahan kebijakan, rasio dapat melampaui 65% di tahun-tahun mendatang; perlu diingat plafon utang sempat dinaikkan dari 55% ke 60% (2020) dan ke 65% (2021) untuk ruang stimulus saat pandemi.
Apa yang sebenarnya dihitung
• Definisi utang “statutory”: Batas 65% berlaku untuk utang statutori (MGS, MGII, dan MITB). Inilah agregat yang harus dijaga di bawah 65% dari PDB menurut aturan fiskal domestik Malaysia.
Dampak dan risiko
• Risiko kredibilitas fiskal: Pelanggaran sementara dimungkinkan, tetapi agensi pemeringkat telah mengingatkan bahwa kegagalan mencapai target konsolidasi dapat menekan peringkat, menaikkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan sektor swasta.
• Biaya bunga lebih tinggi: Lingkungan suku bunga global yang ketat membuat beban bunga meningkat, mempersempit ruang fiskal jika tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja
MARET 2025 = 84,3% DARI GDP
HapusMISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
📊 Hutang Isi Rumah Malaysia – Gambaran & Implikasi
Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Malaysia (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
• Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
• Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
• Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
🔍 Kenapa angka ini tinggi?
1. Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
2. Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
3. Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
4. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
📈 Implikasi kepada ekonomi & rakyat
• Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
• Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
• Kestabilan kewangan negara – Bank pusat perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit.
Malaysia’s US tariff deal comes with US$240 billion price tag
BalasHapushttps://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3320786/malaysias-us-tariff-deal-comes-us240-billion-price-tag
Artinya:
Malondesh JUAL KEDAULATAN kepada USA Government senilai USD 240 Billion agar TARIFF 19%
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
HAHAHA
WKWKWKWK
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
BalasHapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
EKONOMI = DIJAJAH USA 242 MILIAR DOLLAR
KEDAULATAN = DIJAJAH BRITISH 999 TAHUN
HUTANG = DIJAJAH CHINA OBOR/BRI
RASIO HUTANG = 84.2 % DARI GDP
Foreign Reserve/ Cadangan Devisa Malondesh per Desember 2024 adalah USD 116 Billion.
BalasHapusKarena KALAH TOTAL Negosiasi TARIFF dengan USA Government, maka malondesh harus TEBUS SHOPPING USD 240 Billion agar TARIFF turun menjadi 19%.
Artinya:
Malondesh KURANG UANG USD 124 Billion untuk Penuhi Permintaan USA Government.
Artinya:
Malondesh JUAL KEDAULATAN kepada USA Government
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
WKWKWKWK
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3320786/malaysias-us-tariff-deal-comes-us240-billion-price-tag
Ya ampuuun..... Malondesh JUAL KEDAULATAN kepada USA Government senilai USD 240 Billion hanya untuk TARIFF 19%
BalasHapusSiapa bilang Negosiasi TARIFF dengan USA Government itu GRATIS???
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3320786/malaysias-us-tariff-deal-comes-us240-billion-price-tag
Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong
HAHAHA
WKWKWKWK
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
BalasHapusDIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
THE PROBLEMS
The Malondeshn Armed Forces (MAF), which comprises the Malondeshn Army, Royal Malondeshn Navy (RMN), and Royal Malondeshn Air Force (RMAF), face several challenges that affect operational readiness, modernization, and regional security capabilities. Here are the key problems:
________________________________________
1. Budget Constraints
• Limited defense budget hampers acquisition of modern equipment and maintenance of existing assets.
• Modernization programs (e.g., aircraft, naval vessels) are often delayed or downsized.
• Inconsistent funding affects long-term planning and procurement.
________________________________________
2. Aging Equipment
• Much of the military’s hardware is outdated, particularly in the air force and navy.
• Delays in replacing old platforms such as the MiG-29s (RMAF) and aging naval ships.
• Maintenance costs for legacy systems are rising, impacting readiness.
________________________________________
3. Human Resource Challenges
• Difficulty in recruiting and retaining skilled personnel, especially in technical roles.
• Issues related to morale, career progression, and incentives.
• Need for improved training and professional development to meet modern warfare demands.
________________________________________
4. Logistical and Maintenance Issues
• Dependence on foreign parts and contractors delays repairs and maintenance.
• Lack of integrated logistics systems affects operational efficiency.
• Inadequate infrastructure in certain bases and forward operating areas.
________________________________________
5. Lack of Jointness and Interoperability
• Limited joint operations capability among the army, navy, and air force.
• Need for better interoperability, especially in multi-domain operations (cyber, electronic warfare).
• Coordination issues between MAF and civilian agencies in security operations.
________________________________________
6. Cybersecurity and Technology Gaps
• MAF has limited cyber defense capabilities amid growing cyber threats.
• Slow adoption of emerging technologies like AI, drones, and autonomous systems.
• Inadequate investment in network-centric warfare capabilities.
________________________________________
7. Geopolitical and Maritime Security Pressures
• Ongoing tensions in the South China Sea put pressure on MAF’s maritime surveillance and deterrence capabilities.
• Need to balance diplomacy with credible deterrence in a region with assertive neighbors.
• MAF must be prepared for non-traditional threats like piracy, smuggling, and terrorism.
________________________________________
8. Procurement Inefficiencies
• Procurement process is often opaque, politicized, and delayed.
• Past corruption scandals (e.g., procurement of submarines) have damaged public trust.
• Poor coordination between policy makers, military planners, and industry.
________________________________________
9. Lack of Indigenous Defense Industry Development
• Heavy reliance on foreign suppliers and defense companies.
• Domestic defense industry lacks scale, capability, and innovation.
• Government programs (e.g., DEFTECH, STRIDE) need more support and partnerships.
Foreign Reserve / Cadangan Devisa Malondesh itu USD 116 Billion per Desember 2024 lalu.
BalasHapusCadangan devisa adalah Tabungan Negara (Harta Negara) biasanya dalam bentuk Emas& Perak , Mata Uang Asing, dll yang mana merupakan hasil Transaksi Perdagangan Antar negara dan
Malondesh KLAIM bahwa USA TAKUT terhadap Malondesh.
Fakta adalah
Malondesh dikepret oleh USA Government dengan sekali TAMPARAN KERAS langsung senilai USD 240 Billion
Artinya:
Malondesh KURANG UANG USD 124 Billion jika semua UANG Cadangan Devisa Malondesh dipakai SHOPPING.
Artinya:
Malondesh JUAL KEDAULATAN kepada USA Government USD 240 Billion agar TARIFF turun menjadi 19%.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3320786/malaysias-us-tariff-deal-comes-us240-billion-price-tag
malaydesh malah sdh sejak awal jual harga diri dan kedaulatan nya,demi jadi anjing penjaga pintu gerbang brhitis 😆😆😆
BalasHapus