DEFENSE STUDIES: TNI AL Terima Radar Coastal Surveillance dari Balitbang Kemhan

13 Agustus 2025

TNI AL Terima Radar Coastal Surveillance dari Balitbang Kemhan

13 Agustus 2025

Serah terima Radar Coastal Surveillance TNI AL dari Balitbang Kemhan (photos: TNI AL)

TNI AL resmi menerima fasilitas Radar Coastal Surveillance dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan) dalam acara serah terima yang digelar di Ruang Rapat Balitbang Kemhan, Jakarta. Senin (11/8).

Radar yang diserahkan melalui mekanisme pinjam-pakai ini merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi dalam negeri yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan deteksi, pemantauan, dan pengawasan wilayah laut nasional. Nantinya, hasil dari pemanfaatan alat ini akan dikembangkan lagi oleh Kemhan untuk memaksimalkan penggunaan alat sensor yang lebih optimal.

Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut (Askomlek Kasal) Laksamana Muda TNI Tri Harsono, S.T., CHRMP., M.Tr.Opsla, dalam sambutannya menegaskan bahwa fasilitas radar ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan laut Indonesia.

“Pemanfaatan radar ini menjadi bentuk nyata integrasi antara hasil penelitian dan kebutuhan riil di lapangan. Kami akan menggunakannya untuk mendukung kesiapsiagaan operasi TNI AL,” ujar Askomlek Kasal.

Laksda TNI Tri Harsono juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga litbang pertahanan dan satuan operasional pengguna. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sistem pertahanan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan untuk berkolaborasi serta menjaga kesinambungan kerja sama.

Radar Coastal Surveillance TNI AL dari Balitbang Kemhan (photos: Defense Studies)

Sementara itu, Kepala Balitbang Kemhan, Mayjen TNI Dr. I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M. yang turut hadir bersama sejumlah pejabat TNI AL, perwakilan PT RTI berharap momen ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem litbang pertahanan yang kolaboratif, strategis, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kekuatan TNI dan negara.

Penerimaan fasilitas radar ini sebagai wujud implementasi dalam mendukung mendukung tugas pokok TNI AL selaras dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

(TNI AL)

67 komentar:

.13 Agustus 2025 pukul 15.35
1. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five units C130J Hercules
2. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Frankethal class Countermine vessels (Pulau Fani class)
3. BERUK KLAIM GHOIB = real contract four units KCR 60 Fast missiles boats PT PAL
4. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 units Bell 412 EPI
5. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 8 additional H225 M
6. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 units Bell 429 Global Ranger
7. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 18 Medium weight tank Harimau
8. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 Pandur II IFV
9. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two unit Hospital Ships
10. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit Command and control variant C295
11. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one unit CN235 MPA
12. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 7 Badak FSV, 26 ANOa apc and 10 additional Komodo recce vehicles in 2022
13. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 4 AS 550 Fennec and 8 AS565 MBE, in 2024
14. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five NC212i in 2023
15. BERUK KLAIM GHOIB = real contract one Leonardo RAT 31 DL/M
16. BERUK KLAIM GHOIB = real contract five C130H ordered from Australia in 2013 (finished in 2020) after received Grant of 4 C130H
17. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 9 Teluk Bintuni class LST
18. BERUK KLAIM GHOIB = real contract six CH4B UCAV ordered in 2019
19. real contract t and process building of Abeking & Rasmussen design ocean Hydrography ship
20. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two AH140 AAW Frigate
21. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two OPV 90 ASW patrol vessels
22. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 42 Dassault Rafale F4 fighter
23. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building two A400M heavy cargo aircraft
24. BERUK KLAIM GHOIB = real contract M3 Amphibious bridging system
25. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 KT1 Wong Bee ordered in 2018 along with radar and spares for T/A50
26. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 13 GM 403 GCI radar from Thales
27. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building 12 ANKA S UCAV
28. BERUK KLAIM GHOIB = real contract building additional CH4B UCAV
29. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Slingshot Satcom system
30. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Falcon 8X aircraft
31. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Thales Alenia earth observation satelite
32. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 22 S70M Blackhawk
33. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 N219 aircraft
34. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 3 CN235 for Army
35. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 PPA patrol Frigate
36. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 2 Scorpene Subs
37. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Khan Short Range ballistic missiles from Turki
38. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Trisula Air defense system
39. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 6 T50i aircraft
40. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Oiler and replenishment ship
41. BERUK KLAIM GHOIB = real contract several Tug Harbor ships
42. BERUK KLAIM GHOIB = real contract Submarine rescue vessels and system
43. BERUK KLAIM GHOIB = real contract two Large LCU for army
44. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 45 Atmaca
45. BERUK KLAIM GHOIB = real contract 48 KAAN
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 15.35
KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MALONDESH
Malondesh menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
• pertahanan udara yang terbatas
• kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
• armada laut yang minim
• anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
• keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
1. Pertahanan Udara
• Malondesh hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
• Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
• Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Malondesh Timur secara simultan.
2. Kekuatan Darat
• Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Malondesh (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
• Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
• Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
3. Kekuatan Laut
• Armada perang Malondesh sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
• Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Malondesh mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
4. Anggaran & Pemeliharaan
• Anggaran pertahanan Malondesh sekitar US$ 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (US$ 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
• Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.
5. Interoperabilitas dan Sistem Komando
• Implementasi C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) belum terintegrasi penuh di ketiga matra, membatasi pertukaran data real-time dalam operasi gabungan.
• Latihan militer bilateral dan multilateral skalanya terbatas, sehingga ATM kurang pengalaman interaksi taktis dengan sistem dan taktik aliansi modern.
6. Rantai Logistik dan Dukungan Pangkalan
• Ketersediaan suku cadang kritis terpusat di vendor asing, mempengaruhi kecepatan perbaikan alutsista.
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 15.35
KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MALONDESH
Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Malondesh (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
• TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
• Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
• Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
• Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
3. Dukungan Logistik dan Sustainment
• Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
• Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
4. Sistem Persenjataan dan Sensor
• Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
• Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
• Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
• Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
• Anggaran pertahanan Malondesh sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
• Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 15.49
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malondesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malondesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RZD9_NKQIWQ
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
BalasHapus
Balasan
palu gada13 Agustus 2025 pukul 15.52
Asettt Baruww Laagiiii haha!🤑😬🤑
Mantap Shopping Ca$h

warganyet pasti NGAMUK🔥
BalasHapus
Balasan
palu gada13 Agustus 2025 pukul 15.53
Kasta Sewa seblah pasti tak senang liat Shopping Baruw kita haha-!🤑👍🤑
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 15.58
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALONDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malondesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 20242.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
===========
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 16.06
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang setiap tahun sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru tiap tahun meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALONDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malondesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 20242.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
BalasHapus
Balasan
Bakul Cermin13 Agustus 2025 pukul 17.15
BRAND NEW Coastal Radar Made in INDONESIA untuk TNI AL

Lanjutkan untuk disebar merata di wilayah Indonesia!

Itu Keren banget!!!
BalasHapus
Balasan
palu gada13 Agustus 2025 pukul 17.23
Mayan radar spesialis buat mantau warganyet pembual yg ngumpet di tepi penang haha!🤥😂🤥
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA13 Agustus 2025 pukul 18.31
Tanda tanda INDIANESIA BUBAR 2030...rusuhan berlaku dimana mana...parah....JOM SUMATERA dan KALIMANTAN JOIN MALAYSIA....

https://www.facebook.com/reel/1234588625085511
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA13 Agustus 2025 pukul 18.33
Rakyat INDIANESIA mulai merusuh kerana CUKAI makin MEROKET..... RAKYAT di tekan

https://www.facebook.com/reel/1814978675781245
BalasHapus
Balasan
Bakul Cermin13 Agustus 2025 pukul 18.41
Malaysia’s SST Hike: Impact on Luxury Goods
June 30, 2025
Posted by ASEAN Briefing
Written by Ayman Falak Medina
Reading Time: 3 minutes
Starting July 1, 2025, Malaysia will implement a significantly expanded Sales and Service Tax (SST) regime. The sales tax will now apply to a broader range of goods, using a tiered system: a 5 percent rate for discretionary items and a 10 percent rate for luxury and non-essential goods. The service tax, meanwhile, will increase from 6 percent to 8 percent and extend to previously untaxed categories such as logistics, leasing, maintenance, private education, and personal wellness services.

https://www.aseanbriefing.com/news/malaysias-sst-hike-impact-on-luxury-goods/

Itu Fakta Pajak PPN di Malondesh sudah NAIK per 1 Juli 2025

Hare gene percaya BUAL BESAR Malondesh???....
Gak lah yawww..... HAHAHAHA

Netizen Indonesia tertawa terbahak-bahak dong

WKWKWKWK
BalasHapus
Balasan
Bakul Cermin13 Agustus 2025 pukul 18.44
Ini lho keren Judul Artikel Malondesh:

Malaysians demand ‘liar’ PM Anwar step down in mass protest

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3319677/malaysias-capital-braces-resign-anwar-rally-against-pm

Anwar Ibrahim disebut PEMBOHONG= Liar oleh rakyat malondesh agar Mundur sebagai PMX

PMX aja Pembohong apalagi malon malon yang berkomentar di Forum DS ini adalah Malondesh yang BUAL BESAR= PEMBOHONG
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA13 Agustus 2025 pukul 18.46
Rakyat INDIANESIA mulai merusuh kerana CUKAI makin MEROKET..... RAKYAT di tekan...BUBAR 2030....semakin nyata

https://www.facebook.com/reel/1814978675781245
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 18.50
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
-------
BADUT KASTA PENGHUTANG = DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
----------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
😝HUTANG BAYAR HUTANG = DIPERAS USA 242 MILIAR DOLAR😝
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 18.54
. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malondesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malondesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RZD9_NKQIWQ
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA13 Agustus 2025 pukul 18.56
RUSUHAN makin parah.....

https://www.facebook.com/reel/1309897487527735
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 18.57
LACK BUDGET > MISKIN > LACK SKILL
Struktur anggaran dan prioritas
• Ruang fiskal terbatas: Porsi anggaran pertahanan terhadap PDB cenderung moderat, sehingga modernisasi bersaing dengan kebutuhan kesiapan harian dan gaji. Konsekuensinya, upgrade menyebar tipis dan bertahap, bukan lompatan kapabilitas.
• Volatilitas prioritas: Perubahan kabinet dan siklus rencana lima tahunan mendorong re-baselining proyek, memunculkan delay, re-scoping, atau deferral yang menggerus kesinambungan.
• Komposisi belanja: Proporsi O&M dan personel menekan belanja modal; tanpa reform efisiensi, setiap kenaikan kecil anggaran tidak otomatis berbuah platform baru.
Pengadaan dan modernisasi
• Penjadwalan rapuh: Program besar rentan molor karena spesifikasi bergeser, kesiapan industri tidak merata, serta manajemen risiko yang konservatif pada integrasi sistem misi.
• Cost growth dan scope creep: Revisi requirement selama eksekusi meningkatkan biaya, memaksa penyesuaian jumlah unit/fit-out, yang lalu mengurangi efek skala.
• Ketergantungan pemasok eksternal: Diversifikasi pemasok membatasi risiko politik, tetapi meningkatkan kompleksitas integrasi dan dukungan siklus hidup (suku cadang, sertifikasi, konfigurasi).
Kesiapan tempur dan pemeliharaan
• Availability tidak stabil: Platform usia menengah–tua dengan supply chain global memanjang menghasilkan tingkat ketersediaan yang fluktuatif; misi tertentu bergantung pada sejumlah kecil unit high-demand.
• MRO dan suku cadang: Kontrak dukungan sering bersifat reaktif, bukan performance-based. Lead time panjang untuk komponen kritis memicu cannibalization dan downtime.
• Pelatihan vs jam terbang/jelajah: Keterbatasan jam latihan live karena biaya dan keausan meningkatkan ketergantungan pada simulator; transfer ke kesiapan operasional tidak selalu setara tanpa skenario gabungan yang realistis.
Sumber daya manusia
• Retensi spesialis: Kompetisi dengan sektor swasta (aviation, cyber, engineering) menggerus retention niche skills, menaikkan biaya pelatihan ulang.
• Pipeline kepemimpinan teknis: Jalur karier kadang lebih menonjolkan rotasi jabatan daripada pendalaman kompetensi teknis jangka panjang untuk domain kompleks (integrasi sensor, EW, data fusion).
• Keseimbangan tugas: Tugas operasi dalam negeri dan penegakan maritim menyita bandwidth, mengurangi waktu untuk latihan gabungan tingkat tinggi.
Komando, kontrol, dan jointness
• Interoperabilitas terbatas: Sistem C2, data link, dan arsitektur komando lintas matra belum sepenuhnya terstandarisasi; integrasi sensor-to-shooter masih berlapis dan lambat.
• Doktrin gabungan: Latihan gabungan ada, tetapi frekuensi dan kompleksitas skenario multi-domain perlu ditingkatkan untuk mempercepat pengambilan keputusan bersama.
• Kesenjangan data: Kurangnya common operational picture yang kaya metadata menghambat target-quality ISR dan respon cepat antarmatra.
Logistik dan geografi
• Teater terpencar: Garis pantai panjang, perairan luas, dan pulau-pulau terpisah menuntut postur logistik maritim yang berlapis; node dukungan yang jarang memperlambat sustainment.
• Infrastruktur dual-use: Ketergantungan pada pelabuhan/bandara sipil membatasi fleksibilitas surge dan keamanan rantai suplai saat krisis.
• Standardisasi suku cadang: Variasi platform menambah kerumitan inventory dan meningkatkan biaya persediaan.
Industri pertahanan domestik
• Skala dan kedalaman: Pangsa pasar nasional kecil membatasi investasi R&D dan kemampuan desain mandiri untuk platform kompleks; banyak proyek berwujud lisensi/perakitan.
• Manajemen offset: Offset sering fokus pada pekerjaan manufaktur, kurang pada transfer pengetahuan dan kemampuan desain/sertifikasi, sehingga sustainment jangka panjang tetap bergantung luar negeri.
• Kapasitas program besar: Eksekusi proyek kompleks secara bersamaan menimbulkan bottleneck manajerial dan kualitas, memicu rework dan slip.
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 18.59
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
Here’s a clear, structured look at some of the main challenges the Malondeshn Armed Forces (MAF) face, based on open-source assessments and official statements — not as a critique, but as an overview of factors often cited by analysts and even Malondeshn officials themselves.
⚙️ Structural & Capability Gaps
• Logistics Management Issues – Studies note persistent inefficiencies in supply chain and maintenance systems, which can slow troop readiness and equipment availability.
• Aging Equipment – Several core platforms, such as Condor Armoured Personnel Carriers and certain naval vessels, are decades old and awaiting replacement.
• Limited Operational Assets – Former Defence Minister Mat Sabu highlighted that out of 28 fighter jets, only four were operational at one point.
💰 Budgetary Constraints
• High Personnel Costs – Over 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and modernization.
• Procurement Delays – Funding for big-ticket items is often spread over years, with some projects — like the Maharaja Lela-class Littoral Combat Ship — facing delays and cost overruns.
• Currency Depreciation Impact – Since much equipment is imported or relies on foreign components, a weaker ringgit reduces real purchasing power.
🌏 Regional Standing
• Comparative Ranking – Malondesh ranked 42nd out of 145 countries in the 2025 Global Firepower index, behind several Southeast Asian neighbours.
• Capability Gaps in Certain Domains – In some categories, such as attack helicopters and certain naval classes, Malondesh ranks at or near the bottom globally.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long-Term Procurement Planning – Analysts note the absence of a consistent, long-term defence acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with strategic needs.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing is still heavily reliant on overseas original equipment manufacturers, limiting self-sufficiency
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 19.12
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
Here’s a consolidated, fact based overview of the main problems and challenges the Malondeshn Armed Forces (MAF) are facing, drawn from recent open source reporting and official statements.
⚙️ Capability & Equipment Issues
• Aging Assets – Over 170 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years in service, including 34 Royal Malondeshn Navy vessels, many over 40 years old. This drives up maintenance costs, reduces reliability, and leaves them technologically outclassed by regional peers.
• Limited Modernisation Pace – Replacement programs, such as for armoured vehicles and naval ships, have been slow, with some high profile projects (e.g., Maharaja Lela class Littoral Combat Ship) facing delays and overruns.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• High Personnel Costs – Around 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and R&D.
• Fiscal Limitations – Successive governments have been reluctant to boost defence spending by cutting elsewhere or resizing the force, limiting funds for new capabilities.
• Currency Depreciation – Heavy reliance on imported systems means a weaker ringgit erodes purchasing power, even when nominal budgets rise.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long Term Planning – Analysts note the absence of a consistent, multi year acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with evolving threats.
• Political Instability Impact – Frequent government changes since 2018 have disrupted continuity in defence policy and procurement priorities.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing still relies heavily on overseas suppliers, limiting self sufficiency.
👥 Personnel & Welfare Issues
• Pension Disputes – Fifty retired MAF personnel are challenging the government over a pension gap affecting those who left service before 2013, alleging constitutional breaches4.
• Retention & Morale Risks – Delays in welfare improvements and perceived inequities in benefits can affect morale and retention, especially among experienced personnel.
BalasHapus
Balasan
Bakul Cermin13 Agustus 2025 pukul 19.13
Sabah dan Sarawak MINTA EXIT dari Malondesh

Is Malaysia heading for ‘BorneoExit’? Why some in East Malaysia are advocating for secession

https://sunwayuniversity.edu.my/jci/columns-op-eds/malaysia-heading-borneoexit-why-some-east-malaysia-are-advocating-secession
BalasHapus
Balasan
Bakul Cermin13 Agustus 2025 pukul 19.18
Sabah dan Sarawak MINTA EXIT dari Malondesh

BACA nich
Is Malaysia heading for ‘BorneoExit’? Why some in East Malaysia are advocating for secession

https://theconversation.com/is-malaysia-heading-for-borneoexit-why-some-in-east-malaysia-are-advocating-for-secession-146208
BalasHapus
Balasan
Bakul Cermin13 Agustus 2025 pukul 19.27
Tokoh Sabah dan Sarawak berkomentar:

Sabah and Sarawak did not join Malaysia; the two states were equal partners in its formation. Malaya, Sabah and Sarawak gave birth to this nation together; without Sabah and Sarawak, there is no Malaysia,” said Dr Johan.

https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-sabah-sarawak-autonomy-ma63-anwar-4595616
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 19.35
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALONDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malondesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==================
1.RASIO HUTANG 84.2% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,63 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA MALONDESH SEWA
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. TUDM SEWA 12 AW149
24. TUDM SEWA 4 AW139
25. TUDM SEWA 5 EC120B
26. TLDM SEWA 2 AW159
27. TDM SEWA 4 UH-60A
28. TDM SEWA 12 AW149
29. BOMBA SEWA 4 AW139
30. MMEA SEWA 2 AW159
31. POLIS SEWA 7 BELL429
32. SEWA MOTOR POLIS
BalasHapus
Balasan
Waipios13 Agustus 2025 pukul 19.46
Bisa gak Malon bikin radar kyk gini..dasar ngaky2 iy q tinggi.
Preet!!
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA13 Agustus 2025 pukul 19.58
RUSUHAN di INDIANESIA makin parah..... BUBAR 2030 semakin nyata.....rakyat mengamuk kerana PAJAK semakin MEROKET

https://www.facebook.com/reel/2923110771412293
BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA13 Agustus 2025 pukul 20.02
Rakyat sebelah mengamuk ke pemerintah mereka....kerana CUKAI yang semakin MEROKET....NGERI

https://www.facebook.com/reel/757578550080338
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.11
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang setiap tahun sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru tiap tahun meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALONDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malondesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA13 Agustus 2025 pukul 20.12
BUBAR 2030 semakin nyata..................
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.13
NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5X GANTI PERDANA MENTERI
5X GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5X GANTI PERDANA MENTERI
6X GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
ZONK SPH 2025-2016 =
5X GANTI PERDANA MENTERI
5X GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2025 = ZONK
😝MISKIN = NGEMIS MANGKRAK ZONK😝

BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.14
KELEMAHAN KAPAL PERANG MILITER MALONDESH
Militer Laut Diraja Malondesh menghadapi beberapa kelemahan mendasar yang membatasi efektivitas operasional dan daya jaga kedaulatan laut. Faktor utama meliputi usia armada yang tinggi, jumlah platform terbatas, kesenjangan kemampuan tempur, serta tantangan pemeliharaan dan logistik.
1. Aset dan Modernisasi
• Usia rata-rata kapal melebihi 30 tahun, memicu frekuensi kegagalan sistem dan tenggelamnya KD Pendekar akibat kebocoran ruang mesin pada Agustus 2024.
• Hanya memiliki 6 fregat utama (Lekiu-class dan Maharaja Lela-class) untuk mengawaki lebih dari 4.600 km garis pantai.
• Rencana pengadaan Maharaja Lela-class terhambat gangguan rantai pasok dan anggaran, memperpanjang keterbatasan jumlah unit tempur.
2. Kekuatan Tempur dan Sensor
• Kapasitas penembakan rudal anti-kapal terbatas pada sistem peluncur jarak menengah; tidak ada rudal jelajah anti-kapal jarak jauh.
• Sistem pertahanan udara kapal sebagian besar hanya mengandalkan peluncur rudal MICA VL (16 sel), tanpa VLS terintegrasi untuk ancaman berlapis.
• Sensor sonar aktif/pasif pada kapal selam Scorpene-class belum dilengkapi towed array sonar, mengurangi jangkauan deteksi kapal selam musuh.
3. Pemeliharaan, Logistik, dan Industri
• Kapasitas galangan nasional untuk perawatan tengah-umur (mid-life upgrade) terbatas; sebagian besar kapal diperbaiki di luar negeri dengan lead time > 6 bulan.
• Sistem manajemen suku cadang terfragmentasi, menyebabkan stok critical-spare part sering kosong.
• Anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M) hanya 15-18% dari total alokasi Angkatan Laut, di bawah standar ideal 20-25%.
4. Interoperabilitas dan Jaringan
• Belum ada sistem C4I terpadu antar kapal dan pesawat patroli untuk datalink real-time; setiap platform menggunakan protokol berbeda.
• Latihan bersama (multilateral exercises) terbatas pada skala korvet dan frigat; belum pernah full-spectrum joint exercise dengan platform HMS/US Navy.
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.14
LACK BUDGET > MISKIN > LACK SKILL
Struktur anggaran dan prioritas
• Ruang fiskal terbatas: Porsi anggaran pertahanan terhadap PDB cenderung moderat, sehingga modernisasi bersaing dengan kebutuhan kesiapan harian dan gaji. Konsekuensinya, upgrade menyebar tipis dan bertahap, bukan lompatan kapabilitas.
• Volatilitas prioritas: Perubahan kabinet dan siklus rencana lima tahunan mendorong re-baselining proyek, memunculkan delay, re-scoping, atau deferral yang menggerus kesinambungan.
• Komposisi belanja: Proporsi O&M dan personel menekan belanja modal; tanpa reform efisiensi, setiap kenaikan kecil anggaran tidak otomatis berbuah platform baru.
Pengadaan dan modernisasi
• Penjadwalan rapuh: Program besar rentan molor karena spesifikasi bergeser, kesiapan industri tidak merata, serta manajemen risiko yang konservatif pada integrasi sistem misi.
• Cost growth dan scope creep: Revisi requirement selama eksekusi meningkatkan biaya, memaksa penyesuaian jumlah unit/fit-out, yang lalu mengurangi efek skala.
• Ketergantungan pemasok eksternal: Diversifikasi pemasok membatasi risiko politik, tetapi meningkatkan kompleksitas integrasi dan dukungan siklus hidup (suku cadang, sertifikasi, konfigurasi).
Kesiapan tempur dan pemeliharaan
• Availability tidak stabil: Platform usia menengah–tua dengan supply chain global memanjang menghasilkan tingkat ketersediaan yang fluktuatif; misi tertentu bergantung pada sejumlah kecil unit high-demand.
• MRO dan suku cadang: Kontrak dukungan sering bersifat reaktif, bukan performance-based. Lead time panjang untuk komponen kritis memicu cannibalization dan downtime.
• Pelatihan vs jam terbang/jelajah: Keterbatasan jam latihan live karena biaya dan keausan meningkatkan ketergantungan pada simulator; transfer ke kesiapan operasional tidak selalu setara tanpa skenario gabungan yang realistis.
Sumber daya manusia
• Retensi spesialis: Kompetisi dengan sektor swasta (aviation, cyber, engineering) menggerus retention niche skills, menaikkan biaya pelatihan ulang.
• Pipeline kepemimpinan teknis: Jalur karier kadang lebih menonjolkan rotasi jabatan daripada pendalaman kompetensi teknis jangka panjang untuk domain kompleks (integrasi sensor, EW, data fusion).
• Keseimbangan tugas: Tugas operasi dalam negeri dan penegakan maritim menyita bandwidth, mengurangi waktu untuk latihan gabungan tingkat tinggi.
Komando, kontrol, dan jointness
• Interoperabilitas terbatas: Sistem C2, data link, dan arsitektur komando lintas matra belum sepenuhnya terstandarisasi; integrasi sensor-to-shooter masih berlapis dan lambat.
• Doktrin gabungan: Latihan gabungan ada, tetapi frekuensi dan kompleksitas skenario multi-domain perlu ditingkatkan untuk mempercepat pengambilan keputusan bersama.
• Kesenjangan data: Kurangnya common operational picture yang kaya metadata menghambat target-quality ISR dan respon cepat antarmatra.
Logistik dan geografi
• Teater terpencar: Garis pantai panjang, perairan luas, dan pulau-pulau terpisah menuntut postur logistik maritim yang berlapis; node dukungan yang jarang memperlambat sustainment.
• Infrastruktur dual-use: Ketergantungan pada pelabuhan/bandara sipil membatasi fleksibilitas surge dan keamanan rantai suplai saat krisis.
• Standardisasi suku cadang: Variasi platform menambah kerumitan inventory dan meningkatkan biaya persediaan.
Industri pertahanan domestik
• Skala dan kedalaman: Pangsa pasar nasional kecil membatasi investasi R&D dan kemampuan desain mandiri untuk platform kompleks; banyak proyek berwujud lisensi/perakitan.
• Manajemen offset: Offset sering fokus pada pekerjaan manufaktur, kurang pada transfer pengetahuan dan kemampuan desain/sertifikasi, sehingga sustainment jangka panjang tetap bergantung luar negeri.
• Kapasitas program besar: Eksekusi proyek kompleks secara bersamaan menimbulkan bottleneck manajerial dan kualitas, memicu rework dan slip.
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.16
WITHOUT RECIPROCAL US =
DEMO RISING COST OF LIVING
DEMO RISING COST OF LIVING
DEMO RISING COST OF LIVING
• Many Malondeshns expressed deep concern over increased prices of food, fuel, and basic essentials.
• Recent policy changes—including expanded taxes, electricity tariff hikes, subsidy reforms, and higher charges to manufacturers—are widely believed to be pushing up consumer costs
• Prime Minister Anwar Ibrahim, elected in November 2022 on a reform agenda, is criticized for making limited progress on fighting corruption, cronyism, and nepotism
• Opposition leaders argue that key pledges have gone unmet and mismanagement persists
• Protesters voiced dissatisfaction with recent judicial actions, including dropped graft charges against allies and delays in appointing senior judges.
• Former Prime Minister Mahathir Mohamad—now a vocal political rival—publicly criticized Anwar’s credibility and joined the rally, calling for his resignation
________________________________________
🗓️ What Happened and How the Government Reacted
• On July 26, tens of thousands of Malondeshns—reports estimate between 18,000 and 50,000 —gathered in Kuala Lumpur, converging at Merdeka (Independence) Square.
• Protesters carried banners saying “Turun Anwar” (“Step Down Anwar”) and voiced frustration over both economic hardship and political stagnation
________________________________________
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
==========
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
________________________________________
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
😝WITHOUT RECIPROCAL DEMO RISING COST OF LIVING = RECIPROCAL 242 MILIAR DOLLAR😝
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.16
WITHOUT RECIPROCAL US =
DEMO RISING COST OF LIVING
DEMO RISING COST OF LIVING
DEMO RISING COST OF LIVING
• Many Malondeshns expressed deep concern over increased prices of food, fuel, and basic essentials.
• Recent policy changes—including expanded taxes, electricity tariff hikes, subsidy reforms, and higher charges to manufacturers—are widely believed to be pushing up consumer costs
• Prime Minister Anwar Ibrahim, elected in November 2022 on a reform agenda, is criticized for making limited progress on fighting corruption, cronyism, and nepotism
• Opposition leaders argue that key pledges have gone unmet and mismanagement persists
• Protesters voiced dissatisfaction with recent judicial actions, including dropped graft charges against allies and delays in appointing senior judges.
• Former Prime Minister Mahathir Mohamad—now a vocal political rival—publicly criticized Anwar’s credibility and joined the rally, calling for his resignation
________________________________________
🗓️ What Happened and How the Government Reacted
• On July 26, tens of thousands of Malondeshns—reports estimate between 18,000 and 50,000 —gathered in Kuala Lumpur, converging at Merdeka (Independence) Square.
• Protesters carried banners saying “Turun Anwar” (“Step Down Anwar”) and voiced frustration over both economic hardship and political stagnation
________________________________________
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
==========
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
________________________________________
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
😝WITHOUT RECIPROCAL DEMO RISING COST OF LIVING = RECIPROCAL 242 MILIAR DOLLAR😝
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.17
WITHOUT RECIPROCAL US =
DEMO RISING COST OF LIVING
DEMO RISING COST OF LIVING
DEMO RISING COST OF LIVING
• MANY MALONDESHNS EXPRESSED DEEP CONCERN OVER INCREASED PRICES OF FOOD, FUEL, AND BASIC ESSENTIALS.
• RECENT POLICY CHANGES—INCLUDING EXPANDED TAXES, ELECTRICITY TARIFF HIKES, SUBSIDY REFORMS, AND HIGHER CHARGES TO MANUFACTURERS—ARE WIDELY BELIEVED TO BE PUSHING UP CONSUMER COSTS
• PRIME MINISTER ANWAR IBRAHIM, ELECTED IN NOVEMBER 2022 ON A REFORM AGENDA, IS CRITICIZED FOR MAKING LIMITED PROGRESS ON FIGHTING CORRUPTION, CRONYISM, AND NEPOTISM
• OPPOSITION LEADERS ARGUE THAT KEY PLEDGES HAVE GONE UNMET AND MISMANAGEMENT PERSISTS
• PROTESTERS VOICED DISSATISFACTION WITH RECENT JUDICIAL ACTIONS, INCLUDING DROPPED GRAFT CHARGES AGAINST ALLIES AND DELAYS IN APPOINTING SENIOR JUDGES.
• FORMER PRIME MINISTER MAHATHIR MOHAMAD—NOW A VOCAL POLITICAL RIVAL—PUBLICLY CRITICIZED ANWAR’S CREDIBILITY AND JOINED THE RALLY, CALLING FOR HIS RESIGNATION
________________________________________
🗓️ What Happened and How the Government Reacted
• On July 26, tens of thousands of Malondeshns—reports estimate between 18,000 and 50,000 —gathered in Kuala Lumpur, converging at Merdeka (Independence) Square.
• Protesters carried banners saying “Turun Anwar” (“Step Down Anwar”) and voiced frustration over both economic hardship and political stagnation
________________________________________
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
---
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
________________________________________
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
😝WITHOUT RECIPROCAL DEMO RISING COST OF LIVING = RECIPROCAL 242 MILIAR DOLLAR😝

BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.43
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
---
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
________________________________________
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
MALONDESH has experienced a number of DEBT problems since 2000, including high public DEBT, household DEBT, and a fiscal deficit.
Public DEBT
• Fiscal deficit: The fiscal deficit was high during the pandemic, exceeding 6% of GDP.
• Public DEBT to GDP ratio: In 2023, public DEBT was almost 70% of GDP, which is higher than the average of 55% in the 2010s.
• Statutory DEBT limit: The statutory DEBT limit has been revised several times over the last three decades.
Household DEBT
• Household DEBT to GDP ratio: In 2007, the household DEBT to GDP ratio was 67%, up from 47% in 2000.
• DEBT to income ratio: The ratio of DEBT to income for MALONDESH households has been increasing since 2000.
• Household DEBT crisis: In 2023, household DEBT reached RM1.53 trillion, with a household DEBT-to-GDP ratio of 84.2%.
Other factors
• External DEBT: MALONDESH's external DEBT is also a concern.
Export vulnerability: MALONDESH's manufacturing sector is vulnerable to drops in external demand
==========
NATIONAL DEBT = $300.7 BILLION
EXTERNAL DEBT = $306.3 BILLION
As of September 2024, MALONDESH national government DEBT was $300.7 billion. The country's external DEBT was $306.3 billion.
________________________________________
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
😝WITHOUT RECIPROCAL DEMO RISING COST OF LIVING = RECIPROCAL 242 MILIAR DOLLAR😝

BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.44
EKONOMI = DIJAJAH USA 242 MILIAR DOLLAR
KEDAULATAN = DIJAJAH BRITISH 999 TAHUN
HUTANG = DIJAJAH CHINA OBOR/BRI
RASIO HUTANG = 84.2 % DARI GDP
-------
KEDAULATAN SUDAH TERGADAI =
1. Abad ke 7 - 13 dikuasai Sriwijaya
2. Abad ke 14 dikuasai Majapahit
3. Tahun 1511 dikuasai Portugis
4. Tahun 1641 dikuasai Belanda
5. Tahun 1824 dikuasai Inggris
6. Tahun 1942 dikuasai Jepang
7. Tahun 1957 - 999 TUNDUK TAAT KE INGGRIS
---
8. IDENTITY CRISIS = It is only in MALONDESH that we face problems of promoting Malay as the national language as even after 60 years of independence, a substantial segment of the population canNOt converse in Malay or only use it during official occasions.
---
9. IDENTITY CRISIS = It is only in MALONDESH that we face problems of promoting Malay as the national language as even after 60 years of independence, a substantial segment of the population canNOt converse in Malay or only use it during official occasions.
---
10. HOUSEHOLD DEBT CRISIS
MALONDESH's household DEBT is rising rapidly, with the DEBT-to-GDP ratio at 84.2% at the end of 2023. This is due to a combination of factors, including low wage growth, high living costs, and easy access to credit. The DEBT is a threat to the financial well-being of MALONDESHs and the stability of the economy.
---
11. NEGATIVE PERCEPTION OF THE ECONOMY
Despite a growth rate of 4.2% in the first quarter of 2024, a survey found that 7 in 10 MALONDESHs believe the country is in recession. Half of MALONDESHs say they are only getting by financially, and one third believe the cost of living crisis is worse than other countries.
---
12. NEED FOR STRUCTURAL REFORM
The MALONDESH ringgit has been depreciating, which is due to a number of factors, including a long-term decrease in competitiveness and over-reliance on foreign direct investment. To address this, MALONDESH needs to re-evaluate its dependence on foreign direct investment and implement major reforms.
============
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
---
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
😝WITHOUT RECIPROCAL DEMO RISING COST OF LIVING = RECIPROCAL 242 MILIAR DOLLAR😝

BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 20.45
EKONOMI = DIJAJAH USA 242 MILIAR DOLLAR
KEDAULATAN = DIJAJAH BRITISH 999 TAHUN
HUTANG = DIJAJAH CHINA OBOR/BRI
RASIO HUTANG = 84.2 % DARI GDP
-------
KEDAULATAN SUDAH TERGADAI =
1. Abad ke 7 - 13 dikuasai Sriwijaya
2. Abad ke 14 dikuasai Majapahit
3. Tahun 1511 dikuasai Portugis
4. Tahun 1641 dikuasai Belanda
5. Tahun 1824 dikuasai Inggris
6. Tahun 1942 dikuasai Jepang
7. Tahun 1957 - 999 TUNDUK TAAT KE INGGRIS
---
8. IDENTITY CRISIS = It is only in MALONDESH that we face problems of promoting Malay as the national language as even after 60 years of independence, a substantial segment of the population canNOt converse in Malay or only use it during official occasions.
---
9. IDENTITY CRISIS = It is only in MALONDESH that we face problems of promoting Malay as the national language as even after 60 years of independence, a substantial segment of the population canNOt converse in Malay or only use it during official occasions.
---
10. HOUSEHOLD DEBT CRISIS
MALONDESH's household DEBT is rising rapidly, with the DEBT-to-GDP ratio at 84.2% at the end of 2023. This is due to a combination of factors, including low wage growth, high living costs, and easy access to credit. The DEBT is a threat to the financial well-being of MALONDESHs and the stability of the economy.
---
11. NEGATIVE PERCEPTION OF THE ECONOMY
Despite a growth rate of 4.2% in the first quarter of 2024, a survey found that 7 in 10 MALONDESHs believe the country is in recession. Half of MALONDESHs say they are only getting by financially, and one third believe the cost of living crisis is worse than other countries.
---
12. NEED FOR STRUCTURAL REFORM
The MALONDESH ringgit has been depreciating, which is due to a number of factors, including a long-term decrease in competitiveness and over-reliance on foreign direct investment. To address this, MALONDESH needs to re-evaluate its dependence on foreign direct investment and implement major reforms.
============
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
WITHOUT RECIPROCAL = DEBT PAY DEBT
---
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALONDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALONDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
😝WITHOUT RECIPROCAL DEMO RISING COST OF LIVING = RECIPROCAL 242 MILIAR DOLLAR😝

BalasHapus
Balasan
GEMPURWIRA13 Agustus 2025 pukul 20.47
Rakyat sebelah mulai rusuh...... BUBAR 2030 semakin nyata

https://www.facebook.com/reel/4015741785313020
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 21.45
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
Here’s a clear breakdown of the key budgetary challenges facing the Malondeshn Armed Forces (MAF), based on recent defence analyses and official figures:
💰 Structural Budget Constraints
• High share for salaries & allowances – In 2024, over 40% of the RM19.73 billion defence budget went to personnel costs, leaving less for equipment, training, and modernization.
• Limited procurement funds – Only about RM5.71 billion was allocated for procurement, and much of this is tied up in progress payments for ongoing contracts (e.g., FA 50 fighter jets, Littoral Combat Ships, Airbus A400M upgrades) rather than new acquisitions.
• Ringgit depreciation impact – Since much of Malondesh’s defence equipment is imported or relies on foreign components, currency weakness erodes real purchasing power.
⚙️ Modernisation Delays & Ageing Assets
• Slow replacement cycles – Some naval vessels are over 40 years old; e.g., the KD Pendekar sank in 2024 after hitting an underwater object.
• Backlog of upgrades – The Army is still awaiting approval to replace ageing Condor armoured personnel carriers with 136 High Mobility Armoured Vehicles.
• Multi year funding gaps – Large projects often require multi year commitments, but annual budgets don’t always guarantee continuity.
🌏 Strategic & Regional Pressures
• South China Sea tensions – Daily presence of Chinese coast guard vessels in Malondeshn waters was recorded in 2024, raising calls for stronger maritime defence.
• Neighbourhood comparison – Malondesh’s defence budget is smaller relative to neighbours like Singapore and Indonesia, limiting parity in capability.
• ASEAN role in 2025 – As incoming ASEAN chair, Malondesh faces expectations to project readiness, but budget limits constrain rapid capability boosts
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 21.45
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malondesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malondesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malondesh telah menyepakati untuk membeli sampai US$150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar US$240–242 miliar, termasuk US$70 miliar investasi Malondesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malondesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
Here’s a structured look at the main challenges facing the Malondeshn Army today, drawing from recent defence reports and incidents:
🛠 Ageing Equipment & Safety Risks
• Over 30 years in service – At least 171 military assets across the Malondeshn Armed Forces have exceeded their intended lifespan.
• Recent fatal incident – In July 2025, a commando from the 22nd Regiment died during a maritime exercise; early findings suggest old diving gear may have contributed to the tragedy.
• Legacy systems dependency – Many vehicles, weapons, and support systems are decades old, increasing maintenance costs and operational risk.
💰 Budget & Procurement Constraints
• High personnel cost – Over 40% of the 2024 defence budget went to salaries and allowances, leaving less for modernization.
• Procurement bottlenecks – Much of the RM5.71 billion procurement allocation is tied to progress payments for ongoing contracts (e.g., FA 50 jets, Littoral Combat Ships) rather than new acquisitions.
• Currency pressure – Ringgit depreciation erodes purchasing power for imported equipment, which Malondesh relies on heavily.
⚖️ Structural & Policy Issues
• No long-term procurement roadmap – Annual budgets don’t guarantee multi year funding, slowing replacement of ageing platforms.
• Reluctance to restructure – Successive governments have avoided reducing manpower or reallocating funds from other sectors to defence.
• Public awareness gap – Studies show Malondeshns’ sensitivity to the Army’s role is lower than for other agencies like the police.
🌏 Strategic & Operational Pressures
• South China Sea tensions – Persistent presence of foreign vessels in Malondeshn waters demands stronger maritime and amphibious readiness.
• Regional capability gap – Neighbours like Singapore and Indonesia invest more heavily in modern land systems, widening the tech gap.
• Multi role demands – Beyond defence, the Army is tasked with disaster relief, peacekeeping, and national unity efforts, stretching resources
BalasHapus
Balasan
.13 Agustus 2025 pukul 21.52
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH HUTANG)
-
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang setiap tahun sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru tiap tahun meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALONDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malondesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALONDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALONDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALONDESH, among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALONDESH
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
BalasHapus
Balasan

Tambahkan komentar