100 Patriot armored vehicles from mortar carrier vehicles and command vehicles to armored personnel carriers, wheeled infantry fighting vehicles, and armored medical evacuation versions (photo: Excalibur Army)
CSG Group, through its subsidiary Excalibur Army, has secured contracts in Southeast Asia for the delivery of more than 100 Patriot armored vehicles in various configurations. The total value of these contracts exceeds USD 300 million. Deliveries are scheduled to be completed within a three-year timeframe.
The order includes a wide range of Patriot platform variants designed for modern land forces, from mortar carrier vehicles and command vehicles to armored personnel carriers, wheeled infantry fighting vehicles, and armored medical evacuation versions.
“Within the CSG Group, Excalibur Army specializes in the development and production of top-tier land systems, often based on Tatra chassis. The contract in Southeast Asia confirms the trust of our partners and builds on our successful track record of deliveries in this region, where we have previously exported, for example, bridging systems and rocket launchers,” said Vladimír Stulančák, CEO of Excalibur Army.
Several units of Patriot 4x4 used by Kopaska and Zeni TNI AD (photo: Angkasa Review)
The Patriot armored vehicle is built on the outstanding off-road wheeled Tatra chassis, featuring the unique central backbone tube design and independent swinging half-axles, ensuring high mobility even in demanding conditions.
This project represents the largest export order for the Patriot platform to date and confirms its versatility as well as its ability to be tailored to the customer’s specific requirements.


Buat marinir beh
BalasHapushttps://www.airspace-review.com/2026/02/06/sebuah-negara-asia-tenggara-yang-tidak-disebutkan-namanya-memesan-100-kendaraan-lapis-baja-patriot-ll-dari-ceko/
BalasHapusNEGARA MALONDESH KAH...........🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BETUL Tapi boong 😂🤣 brosurnya aja kali
HapusBROSUR SAMA KALENDER OM 🤣🤣🤣🤣🤣
HapusSoutheast Asia country? 100 unit.
BalasHapusMusuh si Gempoor dan MMW, kah?
POLANDIA ANGGOTA NATO =
BalasHapusUSA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
--------------
Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
--------------
Defence Express (29 Desember 2025):
"Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
--------------
Militarnyi (30 Desember 2025):
"Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
--------------
Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
"Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
--------------
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
--------------
Poin Penting dari Laporan Tersebut:
Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
BalasHapusBUKTI PRANK GORILA ....
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan.
Kenapa ga ambil dari lokal untuk kendaraan rantis 4x4 Pindad dan Swasta lokal jg banyak..
BalasHapusGORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH =
BalasHapus2018-2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
2018-2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
2018-2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
--------------------------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
2025 = 84,3% DARI GDP
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------------------
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2026 = ZONK = NGEMIS MEMBUAL MISKIN
---------------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
==============
==============
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
RUPIAH HARI NI..... RUPIAH MENUJU RP17. 000 / 1 USD... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusMakin parah matawang INDIANESIA.... 🤣🤣🤣
Rupiah Melemah 0,21%, Dolar AS Naik Jadi Rp16.860
https://www.cnbcindonesia.com/market/20260206144424-17-708870/rupiah-melemah-021-dolar-as-naik-jadi-rp16860
BUKTI GORILA ....
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HITAMG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HITAMG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HITAMG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HITAMG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HITAMG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
Wow malsydes beli patriot wedannnnnn
BalasHapus.
.
.
Tapi boong 🤣 Browsurnya doang 😂🤣
Gak mungkin lah ini malaydesh yg beli. Kalau ngemis barang bekas masih mungkin. Malaydesh suka barang bekas. Katanya sudah battle proven. Aslinya sih tak ada uang. Ha ha ha ha
BalasHapusAdakah ini KEBETULAN......?
BalasHapus136 buah kenderaan perisai baharu bernilai RM2 bilion tambah kekuatan sedia ada Tentera Darat
https://www.dagangnews.com/article/136-buah-kenderaan-perisai-baharu-bernilai-rm2-bilion-tambah-kekuatan-sedia-ada-tentera-darat-30020
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
Adakah ini KEBETULAN......?
BalasHapus136 buah kenderaan perisai baharu bernilai RM2 bilion tambah kekuatan sedia ada Tentera Darat
https://www.dagangnews.com/article/136-buah-kenderaan-perisai-baharu-bernilai-rm2-bilion-tambah-kekuatan-sedia-ada-tentera-darat-30020
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
BUKTI GORILA .... 🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
FAKTA .... 🔥🔥🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
FAKTA .... 🔥🔥🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
FAKTA .... 🔥🔥🔥🔥🔥
BalasHapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
FAKTA .... 🔥🔥🔥🔥🔥
BalasHapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
Kenapa GORILLA Panik ni..? Saya tak kata MALAYSIA beli.. Saya cuma kata KEBETULAN......🤣🤣🤣🤣
BalasHapusJumlah 100 buah lebih ✅
Kenderaan armor jenis 4x4 ✅
136 buah kenderaan perisai baharu bernilai RM2 bilion tambah kekuatan sedia ada Tentera Darat
https://www.dagangnews.com/article/136-buah-kenderaan-perisai-baharu-bernilai-rm2-bilion-tambah-kekuatan-sedia-ada-tentera-darat-30020
Agak KEBETULAN pula ya guys.....mungkin YA mungkin TIDAK...
BalasHapusPERTAHANAN: TENTERA DARAT LAKSANA PEROLEHAN 136 KENDERAAN BERPERISAI BAHARU – PANGLIMA
https://www.airtimes.my/2023/09/05/pertahanan-tentera-darat-laksana-perolehan-136-kenderaan-berperisai-baharu/
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
-
🇲🇾 1. Peringkat ke-2: Hutang Rumah Tangga (Household Debt)
Malaydesh berada di posisi kedua tertinggi di Asia (di luar negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang) dalam hal hutang rumah tangga per kapita dan rasio terhadap pendapatan:
• Sumber utama data berasal dari Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) dan Bank Negara Malaydesh.
• Komponen utama hutang rumah tangga:
o Pinjaman perumahan (sekitar 60% dari total)
o Pinjaman kendaraan
o Pinjaman pribadi dan kad kredit
• Faktor pendorong:
o Akses mudah ke kredit konsumer
o Harga properti yang tinggi di kawasan urban
o Gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial ekonomi
• Risiko utama:
o Kerentanan terhadap kenaikan suku bunga
o Potensi gagal bayar jika terjadi perlambatan ekonomi atau pengangguran
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
-
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
-
Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaydesh tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaydesh mereka secara permanen.
-
Sumber Berita Utama:
The Straits Times: More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaydeshns renounce citizenship.
VnExpress International: Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore.
Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaydeshns became Singaporeans over past decade.
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
ASOYYYY ASET BARUW LAGIII
BalasHapusBANYAKKKK 100 bijik
Patriot $ 300 juta wow, seharga Tank nich haha!🦾🤑🦾
Agak KEBETULAN jumlah yang MALAYSIA mahu juga sekitar 136 BUAH....
BalasHapusCSG Group, through its subsidiary Excalibur Army, has secured contracts in Southeast Asia for the delivery of more than 100 Patriot armored vehicles in various configurations. The total value of these contracts exceeds USD 300 million. Deliveries are scheduled to be completed within a three-year timeframe.
FAKTA .... 🔥🔥🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
-
GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
-
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
-
GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
-
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
-
🇲🇾 1. Peringkat ke-2: Hutang Rumah Tangga (Household Debt)
Malaydesh berada di posisi kedua tertinggi di Asia (di luar negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang) dalam hal hutang rumah tangga per kapita dan rasio terhadap pendapatan:
• Sumber utama data berasal dari Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) dan Bank Negara Malaydesh.
• Komponen utama hutang rumah tangga:
o Pinjaman perumahan (sekitar 60% dari total)
o Pinjaman kendaraan
o Pinjaman pribadi dan kad kredit
• Faktor pendorong:
o Akses mudah ke kredit konsumer
o Harga properti yang tinggi di kawasan urban
o Gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial ekonomi
• Risiko utama:
o Kerentanan terhadap kenaikan suku bunga
o Potensi gagal bayar jika terjadi perlambatan ekonomi atau pengangguran
ASET BARUW FEBRUARI 2026
BalasHapus✅️M346F
✅️H225
✅️T50i
✅️Patriot
sedangkan kl, hanya USUL N⛔️ SHOPPING haha!😜🤣😜
bikin Malyu Woiiii
Mustahil INDIANESIA..... KALAU INDIANESIA sign kontrak KOSONG pun GORILLA BISING.... ini agak aneh si Pembeli merahsiakan nama negaranya.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusFAKTA .... 🔥🔥🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
Agak KEBETULAN pula ya guys kenderaan PATRIOT 4X4 yang dibeli 100 lebih buah.. Manakala MALAYSIA mencari 136 buah kenderaan Armor 4x4 juga.....KEBETULAN betul guys
BalasHapusPERTAHANAN: TENTERA DARAT LAKSANA PEROLEHAN 136 KENDERAAN BERPERISAI BAHARU – PANGLIMA
https://www.airtimes.my/2023/09/05/pertahanan-tentera-darat-laksana-perolehan-136-kenderaan-berperisai-baharu/
FAKTA .... 🔥🔥🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
KELEMAHAN BBM MALAYDESH
HapusKELEMAHAN BBM MALAYDESH
KELEMAHAN BBM MALAYDESH
Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
------------------
GORILA TIAP TAHUN =
HUTANG ELEKTRIK
HUTANG INTERNET
HUTANG SEWAGE
HUTANG MINYAK BBM
==========
1. Bil Utilitas – RM115 juta
Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
• Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
• Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
• Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
---------------
⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
• Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
• Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
• Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
---------------
🛡️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
• Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
• Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
• Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.
Eittt SHOPPING LAGI 100 bijik haha!🤑🦾🤑
BalasHapus300 juta dolar...wowww lebih Mahal dari Tarantula Murah seblah haha!😆🤣😆
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
✅️Kemhan Pastikan Republikorp Dapatkan Lisensi Rantis Patriot II dari Ceko
https://defense-studies.blogspot.com/2023/11/kemhan-pastikan-republikorp-dapatkan.html?m=1
✅️Zeni TNI AD Uji Coba Kendaraan 4x4 Baru
https://defense-studies.blogspot.com/2020/05/zeni-tni-ad-uji-coba-kendaraan-4x4-baru.html?m=1
kita kalo uji coba ato tes ,
BalasHapusLANSUNG BELI, DIK
kita kalo uji coba ato tes ,
BalasHapusLANGSUNG BELI, DIKIT LAMA2 GASPOL BANYAK haha!🤑😎🤑
$ 300 juta untuk 100?? LEBIH MAHAL DARI TARANTULA MUDAH TERBALIK SEBLAH haha!😋😁😋
CSG ESCALIBUR jangan2 sekalian kontrak PANDUR 8X8 gaesz haha!🦾😎🦾
teringat kontrak 22 PANDUR 8X8 dr CSG ESCALIBUR ARMY
BalasHapusyang datang total 40 bijik Pandur..Goib khan 👻 haha!🤗🤑🤗
lah ini kontrak $ 300 juta dolar seharga Tank ato APC 8x8
ASET GOIBNYA👻 pasti banyak haha!😉🤭😉
Mustahil INDIANESIA..... KALAU INDIANESIA sign kontrak KOSONG pun GORILLA BISING.... ini agak aneh si Pembeli merahsiakan nama negaranya.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusFAKTA .... 🔥🔥🔥🔥🔥
Hapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
GDP INDONESIA = MALAYDESH +SINGA+PINOY
HapusGDP INDONESIA = MALAYDESH +VIET+PINOY
GDP INDONESIA = MALAYDESH +THAI+VIET
-
Berdasarkan data ekonomi terbaru dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai PDB nominal melebihi USD 1,4 triliun pada tahun 2024-2025.
Berikut adalah penjelasan mengenai perbandingan ekonomi dan alasan keanggotaan G20:
1. Perbandingan PDB Indonesia vs Negara ASEAN Lain
Data menunjukkan bahwa skala ekonomi Indonesia memang setara dengan gabungan beberapa negara tetangga sekaligus:
PDB Nominal (Estimasi 2025):
Indonesia: ~$1,49 Triliun
Singapura: ~$574 Miliar
Thailand: ~$558 Miliar
Filipina: ~$494 Miliar
Vietnam: ~$484 Miliar
Malaysia: ~$470 Miliar
Secara matematis, PDB Indonesia (~$1,49T) hampir setara dengan gabungan Singapura + Thailand + Filipina atau kombinasi negara ASEAN-6 lainnya.
2. PDB berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP)
Dalam skala PDB PPP, celah tersebut semakin lebar. Indonesia kini berada di urutan ke-8 ekonomi terbesar dunia dengan nilai sekitar USD 4,66 triliun. Angka ini jauh melampaui gabungan Thailand, Vietnam, dan Filipina
-
Posisi Indonesia:
Posisi ke-6 atau ke-7?: Berdasarkan data resmi IMF, Indonesia saat ini berada di posisi ke-7, bersaing sangat ketat dengan Jerman (selisih tipis di bawah USD 500 miliar). Namun, beberapa lembaga riset seperti PwC memprediksi Indonesia akan konsisten naik hingga mencapai posisi ke-4 dunia pada tahun 2045.
-
Dominasi ASEAN: Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak tertandingi. Negara ASEAN berikutnya dalam daftar PPP adalah Vietnam dan Thailand, yang berada di peringkat 20 besar dunia namun dengan nilai PDB PPP yang masih jauh di bawah Indonesia (kisaran USD 1,8 Triliun).
-
Status BRICS: Indonesia secara resmi telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dan saat ini berstatus sebagai Negara Mitra (Partner Country) BRICS+, yang memperkuat pengaruh ekonomi Indonesia di blok negara berkembang
-
Keanggotaan Internasional: Indonesia semakin solid di posisi strategis global sebagai anggota kunci G20 dan telah resmi menjadi Negara Mitra BRICS, yang bertujuan memperkuat kerja sama antar-ekonomi berkembang di jalur "Global South"
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
FAKTA .... 🔥🔥🔥🔥🔥
BalasHapus2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
2005-2026 PRANK PROCUREMENT
-------------------------------
GORILA KLAIM KAYA KLAIM CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan
-------------------------------
😝2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG = 2005-2026 PRANK PROCUREMENT😝
Selain Pandur, Patriot
BalasHapusTeringat ADS 400 artileri Pertahanan Udara kita dari CSG khan haha!😉😎😉
negri🎰kasino genting, mana mampu SHOPPING PREMIUM sperti kita gaesz, bajet kecil bagi 5 haha!😆😝😆
Eittt SHOPPING LAGI 100 bijik haha!🤑🦾🤑
BalasHapus300 juta dolar...wowww lebih Mahal dari Tarantula Murah seblah haha!😆🤣😆
Gas SHOPPING SOPING haha!🤑😁🤑
Tanpa banyak cingcong tunggu Si ReMeK13 lah kyk negri🎰kasino semenanjung kl
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
✅️Kemhan Pastikan Republikorp Dapatkan Lisensi Rantis Patriot II dari Ceko
https://defense-studies.blogspot.com/2023/11/kemhan-pastikan-republikorp-dapatkan.html?m=1
✅️Zeni TNI AD Uji Coba Kendaraan 4x4 Baru
https://defense-studies.blogspot.com/2020/05/zeni-tni-ad-uji-coba-kendaraan-4x4-baru.html?m=1
Ehhh.. Kebetulan juga.....kenderaan PATRIOT itu juga dibeli ada versi pembawa mortar..... Dan MALAYSIA juga KEBETULAN mencari kenderaan versi pembawa mortar 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusMalaysian Army Seeks 81mm Mobile Mortar Carrier System
http://defense-studies.blogspot.com/2019/10/malaysian-army-seeks-81mm-mobile-mortar.html?m=1
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
Analisis :
1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
-
2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
-
3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
-
4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
---------------------------
⚠️ Implikasi
1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
-
2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
-
3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
-
4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
BalasHapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
kita donk sudah perna Test, Udah Beli Patriot, uda Lisensi Patriot...
BalasHapusYaakk tambah banyak 100 bijik Patriot haha!🦾🤗🦾
2026 Full SHOPPING SOPING $ 300 juta mudah saja haha!🤑👍🤑
lah warganyet kl negri🎰kasino genting, KEFANASAAN LAGIII haha!🔥🍌🔥
KEBETULAN..... 🔥🔥😎😎😎
BalasHapusPerkara tersebut disahkan oleh Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Mohammad Ab Rahman, hari ini.
“ Kita dalam proses membuat penambahan kenderaan berperisai bagi kegunaan Kor Armor Diraja (KAD),
“Ia dilakukan melalui Projek Perolehan 136 Unit Kenderaan Perisai 4×4 dan Infrastruktur,” katanya di sidang media
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-------------------
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS MILITARY BUDGET
________________________________________
1. Limited Defense Budget
• Low % of GDP: Malaydesh spends around 1.0–1.1% of its GDP on defense, which is below the global average (~2.2%) and regional peers like Singapore, Vietnam, or Indonesia.
• Budget Constraints: The relatively small budget restricts procurement of modern equipment, upkeep of aging assets, and readiness for prolonged operations.
________________________________________
2. Delays in Modernization Programs
• Budget limitations cause delays in:
Fighter jet replacement (e.g. RMAF MiG-29s retired without full replacement).
Maritime patrol and littoral combat ships (LCS program delayed and over-budget).
Helicopter acquisitions and airlift capabilities.
• These delays impact operational readiness and reduce Malaydesh ’s deterrence capability.
________________________________________
3. Over-reliance on Foreign Equipment
• A large portion of defense procurement is imported, making it:
Vulnerable to exchange rate fluctuations.
Subject to foreign political decisions or supply chain disruptions.
• Indigenous defense industries are developing, but not yet at scale to reduce this dependency significantly.
________________________________________
4. Limited Joint Force Integration & Interoperability
• Budget constraints limit training and modernization in joint operations, cyber warfare, and network-centric capabilities.
• C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems are underdeveloped relative to regional powers.
________________________________________
5. Personnel Costs vs. Capital Expenditure
• A significant portion of the defense budget is spent on salaries, pensions, and personnel maintenance.
• Capital expenditure (e.g., new platforms, upgrades) is often sidelined, restricting force modernization.
________________________________________
6. Maritime Domain Gaps
• Despite long coastlines and strategic location (Straits of Malacca & South China Sea), the RMN lacks:
Sufficient hulls for persistent presence and patrol.
Modern, multirole ships to replace aging vessels.
• This reduces maritime security presence, especially with increasing regional tensions (e.g., South China Sea).
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
BalasHapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
Ehhh.. Kebetulan juga.....kenderaan PATRIOT itu juga dibeli ada versi pembawa mortar..... Dan MALAYSIA juga KEBETULAN mencari kenderaan versi pembawa mortar 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusMalaysian Army Seeks 81mm Mobile Mortar Carrier System
http://defense-studies.blogspot.com/2019/10/malaysian-army-seeks-81mm-mobile-mortar.html?m=1
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money dan CNBC Indonesia
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-------------------
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
Analisis Faktor Pemicu Utama
Pemerintah mengidentifikasi dua pendorong utama di balik tren ini:
Faktor Ekonomi: Banyak warga yang bekerja di Singapura memilih berpindah kewarganegaraan demi stabilitas pendapatan, jenjang karier, dan akses penuh ke fasilitas ekonomi di sana.
Faktor Keluarga: Pernikahan dengan warga negara asing menjadi alasan signifikan, di mana individu memilih mengikuti kewarganegaraan pasangan untuk memudahkan urusan administratif dan residensi.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Berdasarkan Konstitusi Malaydesh Pasal 24, Malaydesh tidak mengakui dwi-kewarganegaraan. Hal ini memaksa warga yang ingin menetap permanen di negara seperti Singapura untuk melepas paspor Malaydesh mereka.
--
Tren Jangka Panjang (2015–2025)
Laju pelepasan kewarganegaraan ini bukan fenomena baru. Sepanjang satu dekade (2015 hingga Juni 2025), total terdapat 98.318 warga yang melepaskan kewarganegaraannya. Rata-rata pelarian modal manusia (human capital) ini stabil di angka 10.000 orang per tahun.
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS LMS B1
WEAKNESS LMS B2
Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
________________________________________
Background: LMS Batch 1 Issues
The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
• Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
• Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
• Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
• Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
________________________________________
LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat expectations
4. Larger Size May Undermine Littoral Agility
Batch 2 vessels will be around 95 m and ~2,000–2,500 t, significantly larger than Batch 1, which can affect maneuverability in confined littoral zones and carry higher operating costs. Critics argue these should be categorized as OPVs rather than "mission specific LMS"
KEBETULAN..... 🔥🔥😎😎😎
BalasHapusPerkara tersebut disahkan oleh Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Mohammad Ab Rahman, hari ini.
“ Kita dalam proses membuat penambahan kenderaan berperisai bagi kegunaan Kor Armor Diraja (KAD),
“Ia dilakukan melalui Projek Perolehan 136 Unit Kenderaan Perisai 4×4 dan Infrastruktur,” katanya di sidang media
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
pernyataan resmi Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh melalui Direktur Jenderalnya, Badrul Hisham Alias.
-
Berikut adalah rincian detail mengenai tren pelepasan kewarganegaraan tersebut:
Statistik Utama (Periode 2020 – 17 Desember 2025)
Total Warga Melepas Kewarganegaraan: Sebanyak 61.116 orang resmi menanggalkan status warga negara Malaydesh dalam rentang waktu lima tahun terakhir.
Destinasi Utama:
1. Singapura (93,78%): Sekitar 57.315 orang memilih menjadi warga negara Singapura. Kedekatan geografis dan peluang ekonomi menjadi faktor penentu utama.
2. Australia (2,15%): Menempati posisi kedua sebagai tujuan migrasi.
3. Brunei Darussalam (0,97%): Berada di posisi ketiga.
Negara Lain (3,1%): Tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.
-
Profil Demografis & Penyebab
Mayoritas Wanita: Sekitar 57,9% (35.356 orang) dari mereka yang pindah kewarganegaraan adalah perempuan.
Kelompok Usia: Kelompok usia produktif 31 hingga 40 tahun menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 31,6% dari total pemohon.
-
Faktor Pendorong: Keputusan ini didorong oleh dua faktor utama: ekonomi (mencari standar hidup dan nilai tukar mata uang yang lebih baik) serta alasan keluarga (seperti pernikahan dengan warga negara asing).
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
pernyataan resmi Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh melalui Direktur Jenderalnya, Badrul Hisham Alias.
-
Berikut adalah rincian detail mengenai tren pelepasan kewarganegaraan tersebut:
Statistik Utama (Periode 2020 – 17 Desember 2025)
Total Warga Melepas Kewarganegaraan: Sebanyak 61.116 orang resmi menanggalkan status warga negara Malaydesh dalam rentang waktu lima tahun terakhir.
Destinasi Utama:
1. Singapura (93,78%): Sekitar 57.315 orang memilih menjadi warga negara Singapura. Kedekatan geografis dan peluang ekonomi menjadi faktor penentu utama.
2. Australia (2,15%): Menempati posisi kedua sebagai tujuan migrasi.
3. Brunei Darussalam (0,97%): Berada di posisi ketiga.
Negara Lain (3,1%): Tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.
-
Profil Demografis & Penyebab
Mayoritas Wanita: Sekitar 57,9% (35.356 orang) dari mereka yang pindah kewarganegaraan adalah perempuan.
Kelompok Usia: Kelompok usia produktif 31 hingga 40 tahun menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 31,6% dari total pemohon.
-
Faktor Pendorong: Keputusan ini didorong oleh dua faktor utama: ekonomi (mencari standar hidup dan nilai tukar mata uang yang lebih baik) serta alasan keluarga (seperti pernikahan dengan warga negara asing).
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
-
pernyataan resmi Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh melalui Direktur Jenderalnya, Badrul Hisham Alias.
-
Berikut adalah rincian detail mengenai tren pelepasan kewarganegaraan tersebut:
Statistik Utama (Periode 2020 – 17 Desember 2025)
Total Warga Melepas Kewarganegaraan: Sebanyak 61.116 orang resmi menanggalkan status warga negara Malaydesh dalam rentang waktu lima tahun terakhir.
Destinasi Utama:
1. Singapura (93,78%): Sekitar 57.315 orang memilih menjadi warga negara Singapura. Kedekatan geografis dan peluang ekonomi menjadi faktor penentu utama.
2. Australia (2,15%): Menempati posisi kedua sebagai tujuan migrasi.
3. Brunei Darussalam (0,97%): Berada di posisi ketiga.
Negara Lain (3,1%): Tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.
-
Profil Demografis & Penyebab
Mayoritas Wanita: Sekitar 57,9% (35.356 orang) dari mereka yang pindah kewarganegaraan adalah perempuan.
Kelompok Usia: Kelompok usia produktif 31 hingga 40 tahun menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 31,6% dari total pemohon.
-
Faktor Pendorong: Keputusan ini didorong oleh dua faktor utama: ekonomi (mencari standar hidup dan nilai tukar mata uang yang lebih baik) serta alasan keluarga (seperti pernikahan dengan warga negara asing).
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS SKILL
The Malaydesh n Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), comprises the Malaydesh n Army (TDM), Royal Malaydesh n Navy (TLDM), and Royal Malaydesh n Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
Key Weaknesses in Skill and Capability
1. Limited Joint Operations Capability
• There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
• Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
• ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
• Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
3. Technical and Engineering Expertise
• Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
• Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
4. Language and Communication Barriers
• English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
• Can affect participation in international training and joint missions.
5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
• Malaydesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
6. Limited Experience in Large-Scale Combat
• The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
7. Air Force Pilot Training & Retention
• The Royal Malaydesh n Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
• Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement todayy
------------------
WEAKNESS VESSELS
Here are the key weaknesses of Royal Malaydesh n Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
________________________________________
Structural & Material Weaknesses
1. Aging fleet & hull fragility
Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
2. Underarmed patrol vessels
The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
________________________________________
Procurement & Shipbuilding Issues
1. Systemic delays & cost overruns
The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
2. Limited shipyard capability
Malaydesh n yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
________________________________________
Broader Capability & Strategic Gaps
1. Underfunded modernization
Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
2. Limited deterrent posture
With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
3. Small submarine & amphibious support capacity
RMN’s submarine force is limited to just two Scorpène-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS ARMORED ASSETS
________________________________________
1. Limited Number of Main Battle Tanks (MBTs)
• Inventory: Malaydesh operates around 48 PT-91M Pendekar tanks, which are modernized Polish versions of the Soviet T-72.
• Weakness: This number is small by regional standards, limiting Malaydesh ’s ability to deploy heavy armor across multiple fronts or sustain prolonged high-intensity operations.
________________________________________
2. Aging Platforms and Modernization Issues
• The PT-91M, while upgraded, is based on an older Soviet-era design (T-72). It lacks some of the survivability and firepower features found in newer MBTs like the Leopard 2A7 or K2 Black Panther.
• Upgrades: Modernization has been slow, and budget constraints have hampered efforts to acquire more advanced armor.
________________________________________
3. Lack of Indigenous Tank Production
• Malaydesh relies on foreign suppliers (notably Poland and previously Russia) for tanks and spare parts, which can pose logistical and geopolitical vulnerabilities.
• Indigenous development is mostly limited to light armored vehicles and support platforms.
________________________________________
4. Limited Combined Arms Capability
• The integration of tanks with mechanized infantry, artillery, and air support is not as well developed as in more advanced militaries.
• Training and joint operations involving armor are less frequent, affecting real combat readiness.
________________________________________
5. Terrain Limitations
• Much of Malaydesh ’s terrain (jungle, swamp, mountains) is not favorable to tank operations, which limits the strategic value of tanks.
• Tanks can be vulnerable to ambushes in such environments, particularly from well-equipped irregular forces.
________________________________________
6. Logistical Constraints
• Supporting MBTs in Malaydesh ’s tropical, humid climate requires robust logistics, including maintenance, spare parts, and fuel. This poses a strain during prolonged deployments or in remote areas.
________________________________________
7. Budgetary Constraints
• Defense spending is relatively low, hovering around 1–1.5% of GDP.
• Competing national priorities have limited Malaydesh 's ability to expand or upgrade its armored force substantially.
2026 Full SHOPPING SOPING $ 300 juta mudah saja haha!🤑👍🤑
BalasHapuskita donk sudah perna Test, Udah Beli Patriot, uda Lisensi Patriot...
Yaakk tambah banyak 100 bijik Patriot haha!🦾🤗🦾
⬇️⬇️⬇️⬇️
Alusista Baru, Kopaska Gunakan Ranpur MRAP Patriot 4x4 buatan Ceko
https://youtube.com/watch?v=K06fmr3Ig8k
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS SKILL
The Malaydesh n Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), comprises the Malaydesh n Army (TDM), Royal Malaydesh n Navy (TLDM), and Royal Malaydesh n Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
Key Weaknesses in Skill and Capability
1. Limited Joint Operations Capability
• There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
• Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
• ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
• Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
3. Technical and Engineering Expertise
• Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
• Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
4. Language and Communication Barriers
• English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
• Can affect participation in international training and joint missions.
5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
• Malaydesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
6. Limited Experience in Large-Scale Combat
• The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
7. Air Force Pilot Training & Retention
• The Royal Malaydesh n Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
• Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement todayy
------------------
WEAKNESS VESSELS
Here are the key weaknesses of Royal Malaydesh n Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
________________________________________
Structural & Material Weaknesses
1. Aging fleet & hull fragility
Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
2. Underarmed patrol vessels
The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
________________________________________
Procurement & Shipbuilding Issues
1. Systemic delays & cost overruns
The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
2. Limited shipyard capability
Malaydesh n yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
________________________________________
Broader Capability & Strategic Gaps
1. Underfunded modernization
Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
2. Limited deterrent posture
With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
3. Small submarine & amphibious support capacity
RMN’s submarine force is limited to just two Scorpène-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed
Di TAMBAH KEBETULAN lagi... MALAYSIA baru menerima sejumlah besar MORTAR 81MM lengkap dengan sistem kawalan tembakan TALOS.... Adakah untuk dipasang pada kenderaan pembawa mortar..? 🔥🔥😎😎😎
BalasHapusDEFENCE SECURITY ASIA) – – Tentera Darat hari ini mengumumkan bahawa ia telah menerima sebanyak 72 buah Mortar 81mm (Complete Set) bersama-sama kenderaan yang dilengkapi TALOS Fire Control System dan 150 buah Rocket Propelled Grenade (RPG).
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS SKILL
The Malaydesh n Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), comprises the Malaydesh n Army (TDM), Royal Malaydesh n Navy (TLDM), and Royal Malaydesh n Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
Key Weaknesses in Skill and Capability
1. Limited Joint Operations Capability
• There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
• Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
• ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
• Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
3. Technical and Engineering Expertise
• Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
• Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
4. Language and Communication Barriers
• English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
• Can affect participation in international training and joint missions.
5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
• Malaydesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
6. Limited Experience in Large-Scale Combat
• The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
7. Air Force Pilot Training & Retention
• The Royal Malaydesh n Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
• Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
WEAKNESS SKILL
The Malaydesh n Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), comprises the Malaydesh n Army (TDM), Royal Malaydesh n Navy (TLDM), and Royal Malaydesh n Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
Key Weaknesses in Skill and Capability
1. Limited Joint Operations Capability
• There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
• Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
• ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
• Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
3. Technical and Engineering Expertise
• Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
• Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
4. Language and Communication Barriers
• English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
• Can affect participation in international training and joint missions.
5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
• Malaydesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
6. Limited Experience in Large-Scale Combat
• The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
7. Air Force Pilot Training & Retention
• The Royal Malaydesh n Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
• Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
CORRUPTION MILITARY PROCUREMENT
________________________________________
1. Scorpène Submarine Deal (2002)
• Malaydesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
• Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
• The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
• French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
• In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
• By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
• The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
• Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
________________________________________
3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
• A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
• By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
OBSELETE ASSETS
________________________________________
Assets Over 30 Years Old (Still in Service)
A parliamentary disclosure on October 21, 2024 confirmed:
• 171 military assets across all branches have surpassed 30 years in service.
o Army: 108 units
o RMAF: 29 units
o RMN: 34 vessels
• Notably, 34 RMN ships exceeded their intended service lives, with 28 of them more than 40 years old, despite an age limit of 30–35 years depending on ship type
These aging assets impose rising maintenance costs, reduced tech compatibility, and increased risk of operational failure
________________________________________
Assets That Have Been Retired or Declared Obsolete
Army
• Scorpion Light Tanks: Decommissioned due to high maintenance costs and obsolescence
• Condor APCs and Sibmas recovery vehicles: Officially retired from service as of January 1, 2023
• SIBMAS Wheeled Support Vehicles: Phased out gradually and replaced by DefTech AV8 Gempita IFVs
Air Force
• MiG 29N/NUB Fighter Jets: Operated from 1995, the fleet was fully retired by 2017 after several phased withdrawals beginning in 2009 due to rising maintenance costs
Navy
• Older Patrol Boats & Corvettes: Classes such as Kasturi, Laksamana, Handalan, Jerung, and Perdana—some dating back to the late 1960s and early 1970s—are well past their designed operational age limits and have been explicitly highlighted as obsolete
Sorriii yeee Kita yg Pertamak SeASEAN
BalasHapusSHOPPING PATRIOT
sekarang tanmbah 100 bijik, warganyet pun PANIK haha!🥶😵🥶
KALAH LAGIIIIIII
⬇️⬇️⬇️⬇️
Alusista Baru, Kopaska Gunakan Ranpur MRAP Patriot 4x4 buatan Ceko
https://youtube.com/watch?v=K06fmr3Ig8k
KEBETULAN..... 🔥🔥😎😎😎
BalasHapusPerkara tersebut disahkan oleh Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Mohammad Ab Rahman, hari ini.
“ Kita dalam proses membuat penambahan kenderaan berperisai bagi kegunaan Kor Armor Diraja (KAD),
“Ia dilakukan melalui Projek Perolehan 136 Unit Kenderaan Perisai 4×4 dan Infrastruktur,” katanya di sidang media
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
2026 UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
-
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
2026 UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
-
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
Mustahil INDIANESIA.... KALAU INDIANESIA sign KONTRAK KOSONG pun mereka sudah BISING di media sosial....
BalasHapusIni aneh Pembeli minta jangan di Umum Pembeli nya..
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
Biasanya kalau beli dalam JUMLAH BESAR ni MALAYSIA...... KEBETULAN juga.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapus2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
Sedangkan hanya sebatas SIGN LOI... INDIANESIA SUDAH BISING di media sosial.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapus2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
Adakah MENUNGGU PENGUMUMAN DI LIMA LANGKAWI 2026 atau DSA 2026 MALAYSIA ..?
BalasHapus2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
HapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
kita uda lama pake Patriot Beli Ghoib haha!👻🤑👻
BalasHapuswarganyet kl PANIK KETAKUTAN LAGIIII..haha!😆🥶😆
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Beredar di dunia maya penampakan foto kendaraan tempur (ranpur) jenis MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) Patriot 4X4 buatan Ceko bertuliskan Kopaska di pintu samping bagian belakang.
Dalam sebuah keterangan singkat disebutkan, Patriot ini dioperasikan oleh Satkopaska Koarmada 3 di Sorong, Papua.
Kala itu tak ada pemberitaan mengenai pembelian ranpur Patriot ini.
Namun produk Excalibur Army lainnya yakni panser Pandur ll 8X8 telah dipesan oleh Kementerian Pertahanan RI untuk digunakan oleh Yonif Mekanis TNI AD.
KOPASKA Telah Gunakan Patriot Segala Medan
https://youtube.com/watch?v=ExD2JMbdC_Q
2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapusMISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
Siapakah gerangan negara itu...? Yang pasti bukan si MISKIN KUAT NGUTANG LENDER dan SIGN KONTRAK KOSONG.... 🔥🔥🔥🤣🤣
BalasHapusGORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
-
GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
-
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
-
GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
-
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
Hapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
Hapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
==============
==============
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
2025 = 84,3% DARI GDP
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------------------
MEANWHILE MALAYDESH = 2026 SALARIES 65% MAINTENANE PROCUREMENT 35%
-
1. Pengeluaran Operasional (Operating Expenditure - OE)
Jumlah: Sekitar RM14,1 miliar.
Persentase: Mencakup sekitar 65% dari total pengeluaran operasional yang lebih luas, dan sebagian besar dari jumlah ini secara spesifik untuk gaji (salaries) dan tunjangan personel militer.
Fokus: Dana ini digunakan untuk menutupi biaya harian, termasuk remunerasi personel, tunjangan, dan layanan pendukung rutin.
-
2. Pengeluaran Pembangunan (Development Expenditure - DE)
Jumlah: Sekitar RM7,63 miliar.
Persentase: Jumlah ini setara dengan sekitar 35% dari total alokasi kementerian (RM21,7 miliar), namun hanya sedikit di atas setengah dari porsi biaya operasional.
Fokus: Dana ini ditujukan untuk pengadaan (procurement) aset baru, pemeliharaan (maintenance) besar, dan pengembangan infrastruktur.
-----------------
Sumber Berita :
Informasi ini diambil dari analisis mendalam yang dipublikasikan oleh sumber-sumber terkemuka di bidang pertahanan dan ekonomi =
1. Institute of Strategic & International Studies (ISIS) Malaydesh: Dalam artikel berjudul "Malaydesh's budget boosts defence, but reform still out of range" (Anggaran Malaydesh mendongkrak pertahanan, tetapi reformasi masih di luar jangkauan), ISIS Malaydesh merinci pembagian tersebut dan menyoroti ketimpangan yang ada, menyebutnya sebagai "gajah di dalam ruangan" yang harus diatasi untuk modernisasi angkatan bersenjata.
-
2. Aviation Week: Melaporkan total alokasi dan menyebutkan fokus pada pengadaan aset baru seperti pesawat patroli dan sistem pertahanan udara.
-
3. The Edge Malaydesh/Bernama: Publikasi berita ini mengonfirmasi total angka alokasi untuk Kementerian Pertahanan sebesar RM21,7 miliar dalam liputan utama Anggaran 2026 merek
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
BalasHapusHUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
-
GEMPURWIRA2 Februari 2026 pukul 20.54
HAHAHAHAHHA..............HUTANG...HUTANG....HUTANG........... KESIANNYA
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
-
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
BalasHapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
KEBETULAN MALAYSIA sedang mencari 136 kenderaan armor 4x4.....🔥🔥🤣🤣
BalasHapus136 buah kenderaan perisai baharu bernilai RM2 bilion tambah kekuatan sedia ada Tentera Darat
https://www.dagangnews.com/article/136-buah-kenderaan-perisai-baharu-bernilai-rm2-bilion-tambah-kekuatan-sedia-ada-tentera-darat-30020
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
Hapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
-----------------
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
Hapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
-----------------
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
HapusCPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
---------------------
1. India
India adalah importir minyak sawit terbesar bagi kedua negara.
Indonesia: Menguasai sekitar 60–65% pangsa pasar di India. Indonesia mendominasi karena volume produksi yang besar dan kedekatan harga kompetitif.
Malaydesh: Memegang sekitar 18–20% pangsa pasar. Meski volume Malaydesh meningkat pada 2025, Indonesia tetap menjadi pemasok nomor satu bagi India.
-
2. Cina (Tiongkok)
Indonesia: Masih menjadi pemimpin pasar dengan penguasaan sekitar 65–70%. Pada 2025, Tiongkok tercatat memangkas sebagian impor dari Indonesia untuk beralih ke diversifikasi energi, namun Indonesia tetap dominan.
Malaydesh: Mengisi sisa pangsa pasar utama lainnya dengan porsi sekitar 25–30%.
-
3. Uni Eropa
Pasar Eropa mengalami dinamika akibat regulasi lingkungan (EUDR).
Indonesia: Pangsa pasar berkisar 45–50%. Uni Eropa baru-baru ini menyepakati kuota nol tarif untuk 1 juta ton CPO Indonesia per tahun melalui perjanjian CEPA yang diharapkan mulai berlaku penuh akhir 2026.
Malaydesh: Memiliki pangsa pasar sekitar 30–35%. Malaydesh seringkali lebih cepat dalam menyesuaikan standar sertifikasi keberlanjutan yang disukai pasar Eropa.
-
4. Amerika Serikat (AS)
Indonesia: Menguasai lebih dari 70% pasar minyak sawit di AS. Nilai ekspor ke AS melonjak pada 2025 mencapai rekor bulanan baru.
Malaydesh: Memiliki pangsa pasar yang lebih kecil, sekitar 15–20%, karena keterbatasan volume dibandingkan kapasitas produksi Indonesia untuk kebutuhan industri hilir AS.
-
5. Pakistan dan Turki
Pakistan: Indonesia mendominasi secara mutlak dengan pangsa pasar di atas 80%.
Turki: Indonesia memegang sekitar 55–60% pangsa pasar, bersaing ketat dengan Malaydesh yang memiliki keunggulan dalam beberapa perjanjian dagang bilateral tertentu.
-
6. Jepang dan Korea Selatan
Jepang: Pasar Jepang lebih menuntut sertifikasi RSPO/ISPO. Indonesia memimpin dengan pangsa sekitar 50–55%, sementara Malaydesh menyusul dengan 40%.
Korea Selatan: Indonesia menguasai sekitar 60% pasar, didorong oleh permintaan untuk bahan baku industri makanan dan kosmetik
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
HapusCPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
---------------------
1. India
India adalah importir minyak sawit terbesar bagi kedua negara.
Indonesia: Menguasai sekitar 60–65% pangsa pasar di India. Indonesia mendominasi karena volume produksi yang besar dan kedekatan harga kompetitif.
Malaydesh: Memegang sekitar 18–20% pangsa pasar. Meski volume Malaydesh meningkat pada 2025, Indonesia tetap menjadi pemasok nomor satu bagi India.
-
2. Cina (Tiongkok)
Indonesia: Masih menjadi pemimpin pasar dengan penguasaan sekitar 65–70%. Pada 2025, Tiongkok tercatat memangkas sebagian impor dari Indonesia untuk beralih ke diversifikasi energi, namun Indonesia tetap dominan.
Malaydesh: Mengisi sisa pangsa pasar utama lainnya dengan porsi sekitar 25–30%.
-
3. Uni Eropa
Pasar Eropa mengalami dinamika akibat regulasi lingkungan (EUDR).
Indonesia: Pangsa pasar berkisar 45–50%. Uni Eropa baru-baru ini menyepakati kuota nol tarif untuk 1 juta ton CPO Indonesia per tahun melalui perjanjian CEPA yang diharapkan mulai berlaku penuh akhir 2026.
Malaydesh: Memiliki pangsa pasar sekitar 30–35%. Malaydesh seringkali lebih cepat dalam menyesuaikan standar sertifikasi keberlanjutan yang disukai pasar Eropa.
-
4. Amerika Serikat (AS)
Indonesia: Menguasai lebih dari 70% pasar minyak sawit di AS. Nilai ekspor ke AS melonjak pada 2025 mencapai rekor bulanan baru.
Malaydesh: Memiliki pangsa pasar yang lebih kecil, sekitar 15–20%, karena keterbatasan volume dibandingkan kapasitas produksi Indonesia untuk kebutuhan industri hilir AS.
-
5. Pakistan dan Turki
Pakistan: Indonesia mendominasi secara mutlak dengan pangsa pasar di atas 80%.
Turki: Indonesia memegang sekitar 55–60% pangsa pasar, bersaing ketat dengan Malaydesh yang memiliki keunggulan dalam beberapa perjanjian dagang bilateral tertentu.
-
6. Jepang dan Korea Selatan
Jepang: Pasar Jepang lebih menuntut sertifikasi RSPO/ISPO. Indonesia memimpin dengan pangsa sekitar 50–55%, sementara Malaydesh menyusul dengan 40%.
Korea Selatan: Indonesia menguasai sekitar 60% pasar, didorong oleh permintaan untuk bahan baku industri makanan dan kosmetik
2026 PM says =
HapusMISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
---------------
KLAIM RINGGIT KUAT = AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSES
--------------
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations
NO MEMBER G20
HapusNO MEMBER BRICS
N0 MEMBER BOP
Malaydesh can potentially become a member of BRICS or the G20, but there are political, economic, and strategic reasons why it has not joined either group so far. Let’s look at both groups separately.
----------------
G20 (Group of Twenty)
✅ What is the G20?
• A group of the world’s 19 largest economies + the EU.
• Formed to discuss global economic and financial policy.
• Members include the US, China, India, Indonesia, Brazil, etc.
❌ Why Malaydesh is not a member:
1. Economic Size:
Malaydesh ’s economy is significantly smaller than G20 members.
The G20 mostly includes the largest economies by GDP or influence.
2. ASEAN Representation:
Indonesia (the largest Southeast Asian economy) already represents ASEAN in the G20.
G20 typically avoids duplication from the same region.
3. Membership is Fixed:
The G20 has remained relatively stable in membership since its creation.
It’s a closed group — there’s no formal application process or expansion mechanism.
----------------
BRICS
✅ What is BRICS?
• A group of emerging economies aiming to challenge Western-dominated institutions (like the IMF and World Bank).
• Recently expanded to include countries like Egypt, Ethiopia, Iran, etc.
❌ Why Malaydesh hasn’t joined BRICS:
1. Non-aligned Foreign Policy:
Malaydesh maintains a neutral, non-aligned stance in global politics.
Joining BRICS might signal a shift toward a China-Russia bloc, which Malaydesh may wish to avoid.
2. Geopolitical Calculations:
BRICS has geopolitical implications (especially in rivalry with the West).
Malaydesh values its ties with both Western countries and China, and may not want to upset the balance.
3. Malaydesh Has Not Applied (Yet):
Membership in BRICS is by invitation/application.
Malaydesh has not made moves to formally apply or express strong interest in joining.
----------------
60 NEGARA DIUNDANG BOP =
Negara yang Telah Mengonfirmasi Bergabung atau Menandatangani Piagam
Negara-negara berikut, termasuk Indonesia, telah menandatangani piagam BoP, yang menjadikan mereka sebagai anggota pendiri (founding members):
Amerika Serikat (Ketua)
Arab Saudi
Argentina
Bahrain
Hungaria
Indonesia
Israel
Kazakhstan
Maroko
Mesir
Pakistan
Paraguay
Qatar
Turki
Uni Emirat Arab
Uzbekistan
Vietnam
Yordania
Negara Lain yang Diundang
Beberapa negara lain yang dilaporkan menerima undangan, tetapi status keanggotaannya (menolak, sedang mempertimbangkan, atau belum mengonfirmasi) bervariasi:
Asia Tengah & Eropa Timur: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kosovo, Mongolia.
Eropa Barat & Lainnya: Britania Raya, Kanada, Siprus, Yunani, India, Italia, Jepang, Slovenia, Thailand, Ukraina, Uni Eropa (eksekutifnya), Prancis, Norwegia, dan Swedia.
Negara-negara Besar Lainnya: Cina dan Rusia juga menerima undangan, namun statusnya masih dalam pertimbangan atau belum jelas.
----------------
GORILA KLAIM TUMUPUAN DUNIA ......
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
----------------
😝 Reality Sucks...isn't it MALAYDESH?= NO G20-NO BRICS-NO BOP😝
NO MEMBER G20
HapusNO MEMBER BRICS
N0 MEMBER BOP
Malaydesh can potentially become a member of BRICS or the G20, but there are political, economic, and strategic reasons why it has not joined either group so far. Let’s look at both groups separately.
----------------
G20 (Group of Twenty)
✅ What is the G20?
• A group of the world’s 19 largest economies + the EU.
• Formed to discuss global economic and financial policy.
• Members include the US, China, India, Indonesia, Brazil, etc.
❌ Why Malaydesh is not a member:
1. Economic Size:
Malaydesh ’s economy is significantly smaller than G20 members.
The G20 mostly includes the largest economies by GDP or influence.
2. ASEAN Representation:
Indonesia (the largest Southeast Asian economy) already represents ASEAN in the G20.
G20 typically avoids duplication from the same region.
3. Membership is Fixed:
The G20 has remained relatively stable in membership since its creation.
It’s a closed group — there’s no formal application process or expansion mechanism.
----------------
BRICS
✅ What is BRICS?
• A group of emerging economies aiming to challenge Western-dominated institutions (like the IMF and World Bank).
• Recently expanded to include countries like Egypt, Ethiopia, Iran, etc.
❌ Why Malaydesh hasn’t joined BRICS:
1. Non-aligned Foreign Policy:
Malaydesh maintains a neutral, non-aligned stance in global politics.
Joining BRICS might signal a shift toward a China-Russia bloc, which Malaydesh may wish to avoid.
2. Geopolitical Calculations:
BRICS has geopolitical implications (especially in rivalry with the West).
Malaydesh values its ties with both Western countries and China, and may not want to upset the balance.
3. Malaydesh Has Not Applied (Yet):
Membership in BRICS is by invitation/application.
Malaydesh has not made moves to formally apply or express strong interest in joining.
----------------
60 NEGARA DIUNDANG BOP =
Negara yang Telah Mengonfirmasi Bergabung atau Menandatangani Piagam
Negara-negara berikut, termasuk Indonesia, telah menandatangani piagam BoP, yang menjadikan mereka sebagai anggota pendiri (founding members):
Amerika Serikat (Ketua)
Arab Saudi
Argentina
Bahrain
Hungaria
Indonesia
Israel
Kazakhstan
Maroko
Mesir
Pakistan
Paraguay
Qatar
Turki
Uni Emirat Arab
Uzbekistan
Vietnam
Yordania
Negara Lain yang Diundang
Beberapa negara lain yang dilaporkan menerima undangan, tetapi status keanggotaannya (menolak, sedang mempertimbangkan, atau belum mengonfirmasi) bervariasi:
Asia Tengah & Eropa Timur: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kosovo, Mongolia.
Eropa Barat & Lainnya: Britania Raya, Kanada, Siprus, Yunani, India, Italia, Jepang, Slovenia, Thailand, Ukraina, Uni Eropa (eksekutifnya), Prancis, Norwegia, dan Swedia.
Negara-negara Besar Lainnya: Cina dan Rusia juga menerima undangan, namun statusnya masih dalam pertimbangan atau belum jelas.
----------------
GORILA KLAIM TUMUPUAN DUNIA ......
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
----------------
😝 Reality Sucks...isn't it MALAYDESH?= NO G20-NO BRICS-NO BOP😝
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
HapusMALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
----------------
Perbandingan kondisi ekonomi dan pengadaan militer antara Indonesia dan Malaydesh:
1. Perbandingan Kesehatan Fiskal
Indonesia: Berada dalam zona aman dengan rasio utang pemerintah 40% dari PDB, jauh di bawah batas limit undang-undang sebesar 60%. Utang rumah tangga juga sangat rendah (16% dari PDB), menunjukkan daya beli yang lebih mandiri.
Malaydesh: Mengalami kondisi "Overlimit". Rasio utang pemerintah mencapai 69% (melampaui batas 65%) dan utang rumah tangga sangat ekstrem di angka 84,3% - 85,8% dari PDB.
2. Beban Utang Per Kapita
Malaydesh menghadapi tekanan berat di mana setiap warga negara menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998 (RM 36.139 utang pemerintah + RM 45.859 utang rumah tangga). Hal ini mengindikasikan ketergantungan tinggi pada kredit untuk gaya hidup dan operasional negara.
3. Gagal Bayar & Defisit Pembangunan
Data menunjukkan tren "Hutang Bayar Hutang" di Malaydesh sejak 2010 hingga 2025 dengan kenaikan konsisten dari USD 150 miliar ke USD 375 miliar. Meskipun terjadi 5 kali pergantian Perdana Menteri (PM) dan Menteri Keuangan (MOF), klaim pelunasan utang tahun 2053 dinilai gagal karena utang terus bertambah.
4. Dampak pada Militer (Status Zonk)
Akibat "Kekangan Kewangan" (krisis keuangan), proyek strategis pertahanan Malaydesh mengalami kegagalan total (Zonk/Mangkrak):
MRCA (Pesawat Tempur): Tidak ada pengadaan sejak 2017.
LCS (Kapal Perang): Proyek mangkrak sejak 2011.
SPH & MRSS: Tanpa kepastian pengadaan sejak 2016.
Kesimpulan Akhir: Sementara Indonesia menjaga disiplin fiskal untuk stabilitas jangka panjang, Malaydesh terjebak dalam spiral utang yang melumpuhkan kemampuan belanja modal negara, terutama dalam modernisasi alutsista yang hanya menjadi komoditas "bual" (janji kosong) politik.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
=============
MALAYDESH = OVERLIMITS DEBT = HUTANG BAYAR HUTANG
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
=============
MALAYDESH = OVERLIMITS DEBT = HUTANG BAYAR HUTANG
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
2025 = 84,3% DARI GDP
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------------------
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2026 = ZONK = NGEMIS MEMBUAL MISKIN
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
BalasHapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
-----------------
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Belanjawan 2025 (Anggaran 2025): Menyebutkan target pengurangan pinjaman bersih (net borrowing) menjadi sekitar RM75 miliar.
Laporan Tinjauan Ekonomi: Memberikan data tentang rincian biaya layanan hutang (Debt Service Charges) yang diproyeksikan mencapai RM54,3 miliar pada 2025.
Agak KEBETULAN pula ya guys.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusPERTAHANAN: TENTERA DARAT LAKSANA PEROLEHAN 136 KENDERAAN BERPERISAI BAHARU – PANGLIMA
https://www.airtimes.my/2023/09/05/pertahanan-tentera-darat-laksana-perolehan-136-kenderaan-berperisai-baharu/
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
HapusBUKTI PRANK GORILA ....
-------------------------------
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan.
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
HapusBUKTI PRANK GORILA ....
-------------------------------
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan.
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
BalasHapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
-----------------
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
2025 = MELARAT
BalasHapusDEFICIT RM 92.8 BILLION
-
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
-
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data.
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
---------------
KLAIM RINGGIT KUAT = AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSES
--------------
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations
2026 PM says =
BalasHapusMISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
---------------
KLAIM RINGGIT KUAT = AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSES
--------------
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations
NO MEMBER G20
BalasHapusNO MEMBER BRICS
N0 MEMBER BOP
Malaydesh can potentially become a member of BRICS or the G20, but there are political, economic, and strategic reasons why it has not joined either group so far. Let’s look at both groups separately.
----------------
G20 (Group of Twenty)
✅ What is the G20?
• A group of the world’s 19 largest economies + the EU.
• Formed to discuss global economic and financial policy.
• Members include the US, China, India, Indonesia, Brazil, etc.
❌ Why Malaydesh is not a member:
1. Economic Size:
Malaydesh ’s economy is significantly smaller than G20 members.
The G20 mostly includes the largest economies by GDP or influence.
2. ASEAN Representation:
Indonesia (the largest Southeast Asian economy) already represents ASEAN in the G20.
G20 typically avoids duplication from the same region.
3. Membership is Fixed:
The G20 has remained relatively stable in membership since its creation.
It’s a closed group — there’s no formal application process or expansion mechanism.
----------------
BRICS
✅ What is BRICS?
• A group of emerging economies aiming to challenge Western-dominated institutions (like the IMF and World Bank).
• Recently expanded to include countries like Egypt, Ethiopia, Iran, etc.
❌ Why Malaydesh hasn’t joined BRICS:
1. Non-aligned Foreign Policy:
Malaydesh maintains a neutral, non-aligned stance in global politics.
Joining BRICS might signal a shift toward a China-Russia bloc, which Malaydesh may wish to avoid.
2. Geopolitical Calculations:
BRICS has geopolitical implications (especially in rivalry with the West).
Malaydesh values its ties with both Western countries and China, and may not want to upset the balance.
3. Malaydesh Has Not Applied (Yet):
Membership in BRICS is by invitation/application.
Malaydesh has not made moves to formally apply or express strong interest in joining.
----------------
60 NEGARA DIUNDANG BOP =
Negara yang Telah Mengonfirmasi Bergabung atau Menandatangani Piagam
Negara-negara berikut, termasuk Indonesia, telah menandatangani piagam BoP, yang menjadikan mereka sebagai anggota pendiri (founding members):
Amerika Serikat (Ketua)
Arab Saudi
Argentina
Bahrain
Hungaria
Indonesia
Israel
Kazakhstan
Maroko
Mesir
Pakistan
Paraguay
Qatar
Turki
Uni Emirat Arab
Uzbekistan
Vietnam
Yordania
Negara Lain yang Diundang
Beberapa negara lain yang dilaporkan menerima undangan, tetapi status keanggotaannya (menolak, sedang mempertimbangkan, atau belum mengonfirmasi) bervariasi:
Asia Tengah & Eropa Timur: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kosovo, Mongolia.
Eropa Barat & Lainnya: Britania Raya, Kanada, Siprus, Yunani, India, Italia, Jepang, Slovenia, Thailand, Ukraina, Uni Eropa (eksekutifnya), Prancis, Norwegia, dan Swedia.
Negara-negara Besar Lainnya: Cina dan Rusia juga menerima undangan, namun statusnya masih dalam pertimbangan atau belum jelas.
----------------
GORILA KLAIM TUMUPUAN DUNIA ......
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
TIADA MALAYDESH = TIDAK DIANGGAP DUNIA
----------------
😝 Reality Sucks...isn't it MALAYDESH?= NO G20-NO BRICS-NO BOP😝
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
=============
MALAYDESH = OVERLIMITS DEBT = HUTANG BAYAR HUTANG
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
BalasHapusBUKTI PRANK GORILA ....
-------------------------------
GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
--------------------------------
"Prank Gorila" (2005–2026):
2005 (China):
Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis):
Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
-
2016 (Prancis):
Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
-
2017 (Pakistan):
Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
-
2018 (Indonesia):
Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
-
2022 (India/Turki/Slovakia):
Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
-
2023 (IAG Guardian):
Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
-
2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
-
2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan.
BalasHapusKita Yg Pertama SHOPPING PATRIOT
sekarang TAMBAH LAGI 100 bijik hore haha!😉😋😉
lah warganyet kl, KEFANASAAN langsung halusinasi haha!🤣😤🤣
kahsiyan akibat tak perna shopping haha!🥶😵💫🥶
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Kopaska gunakan ranpur MRAP Patriot 4X4 buatan Ceko
https://www.airspace-review.com/2022/06/09/kopaska-gunakan-ranpur-mrap-patriot-4x4-buatan-ceko/
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
2025 = 84,3% DARI GDP
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------------------
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2026 = ZONK = NGEMIS MEMBUAL MISKIN
1 lagi kenapa saya kata bukan INDIANESIA...
BalasHapusINDIANESIA biasanya membeli dalam jumlah yang SEDIKIT kerana pembelian MENGANDALKAN HUTANG LENDER...
Kalau sudah sekitar 100 lebih buah.. Itu pasti bukan... 🔥🔥🤣🤣
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
==============
==============
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
============
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
PRANK GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
---------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
==============
==============
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
---------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
Kita Yg Pertama SHOPPING PATRIOT Se Asean
BalasHapussekarang TAMBAH LAGI 100 bijik hore haha!😉😋😉
lah warganyet kl, KEFANASAAN langsung halusinasi haha!🤣😤🤣
kahsiyan akibat tak perna shopping haha!🥶😵💫🥶
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Kopaska gunakan ranpur MRAP Patriot 4X4 buatan Ceko
https://www.airspace-review.com/2022/06/09/kopaska-gunakan-ranpur-mrap-patriot-4x4-buatan-ceko/
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
---------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
---------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
SEWA 53 HELI BEKAS
BalasHapusSEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
https://www.facebook.com/share/p/gnmpDnsCCTn8tx6b/
---
12 HELI AW 149 SEWA = The government has decided that RMAF will operate at least twelve Leonardo AW149 utility helicopters under a leasing programme mooted by the Prime Minister’s Department and the National Security Council, Armed Forces chief General TS Mohammad Ab Rahman said today.
=============
MENERUSI KAEDAH SEWA HELI LYNX = Panglima TLDM, terdapat kemungkinan angkatan itu mendapatkan helikopter baru itu menerusi kaedah SEWA apabila perkhidmatan helikopter Super Lynx Mk300 itu dihentikan secara berperingkat. Antara nama-nama helikopter yang disebut-sebut berpotensi untuk menggantikan helikopter Super Lynx milik TLDM adalah AW159 “Wildcat” yang dibangunkan oleh syarikat Leonardo.
=============.
2024 HELI DEBT HELI SEWA BEKAS BATAL = Tentera Darat MALAYDESH (TDM) kekal dengan pendirian mengusulkan pembatalan kontrak SEWAan helikopter Black Hawk kepada Kementerian Pertahanan berikutan kegagalan kontraktor memenuhi obligasi yang ditetapkan.
=============
SEWA HELI UH60A : Kementerian Pertahanan MALAYDESH pada 27 Mei 2023 lalu telah menandatangani perjanjian SEWA dengan penyedia layanan penerbangan lokal, Aerotree, untuk menyediakan empat helikopter bekas Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
SEWA HELI AW139 : 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di No.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA HELI EC120B : Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA PESAWAT L39 ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA VVSHORAD SEWA TRUK
The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment
SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata MALAYDESH sedang mencari untuk menyewa Tarantula
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022.
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
---------------
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
BalasHapus“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
--------
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan
TIPU SULTAN - PSIM FAKE
BalasHapusJika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
--------
TIPU PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
TIPU INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
TIPU TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
TIPU FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
TIPU INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
TIPU FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
TIPU SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
TIPU CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
TIPU SULTAN - PSIM FAKE
BalasHapusJika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
--------
TIPU PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
TIPU INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
TIPU TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
TIPU FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
TIPU INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
TIPU FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
TIPU SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
TIPU CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
PRANK GORILA = 2005 – 2026
BalasHapusPRANK GORILA = 2005 – 2026
PRANK GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaysia setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaysia dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaysia akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaysia tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaysia mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaysia justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaysia meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaysia diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaysia berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaysia menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
---------------
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
BalasHapus-
20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
-
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
-
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
TOP TEN ASIA
BalasHapus-
10 negara dengan ekonomi terbesar di Asia berdasarkan PDB (GDP) PPP (Purchasing Power Parity) untuk tahun 2025, merujuk pada data IMF World Economic Outlook dan Statista:
1. Tiongkok – US$ 37,07 triliun
(Ekonomi terbesar di dunia dan Asia dalam hal daya beli riil).
2. India – US$ 16,19 triliun
(Kekuatan raksasa Asia Selatan dengan pertumbuhan domestik yang masif).
3. Jepang – US$ 6,70 triliun
(Tetap kuat meski pertumbuhan melambat, didorong sektor industri canggih).
4. Indonesia – US$ 5,03 triliun
(Ekonomi terbesar di Asia Tenggara; berada di peringkat 4 Asia dan 7 dunia dalam versi PPP).
5. Turki – US$ 3,83 triliun
(Ekonomi lintas benua dengan basis manufaktur dan perdagangan yang kuat).
6. Korea Selatan – US$ 3,06 triliun
(Pusat inovasi teknologi dengan efisiensi produksi yang tinggi).
7. Arab Saudi – US$ 2,42 triliun
(Negara terkaya di Timur Tengah yang sedang melakukan diversifikasi ekonomi).
8. Iran – US$ 1,85 triliun
(Memiliki basis industri dan energi yang besar di wilayah Asia Barat).
9. Taiwan – US$ 1,81 triliun
(Sangat efisien dalam nilai ekonomi riil berkat dominasi semikonduktor global).
10. Pakistan – US$ 1,72 triliun
(Masuk 10 besar karena jumlah populasi besar yang mendorong volume ekonomi domestik).
-
10 negara dengan PDB (GDP) Nominal terbesar di Asia untuk tahun 2025 berdasarkan data proyeksi dari IMF World Economic Outlook dan analisis Forbes India:
1. Tiongkok – US$ 19,39 triliun
(Tetap menjadi pemimpin ekonomi di Asia dan pusat manufaktur global).
2. Jepang – US$ 4,28 triliun
(Ekonomi maju yang mengandalkan sektor otomotif dan teknologi presisi).
3. India – US$ 4,12 triliun
(Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, diprediksi segera melampaui Jepang).
4. Korea Selatan – US$ 1,86 triliun
(Raksasa teknologi dan ekspor semikonduktor global).
5. Indonesia – US$ 1,55 triliun
(Ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kekuatan baru di G20).
6. Turki – US$ 1,32 triliun
(Pusat industri yang menghubungkan pasar Asia dan Eropa).
7. Arab Saudi – US$ 1,14 triliun
(Pemimpin pasar energi yang sedang melakukan diversifikasi ekonomi masif).
8. Taiwan – US$ 884,39 miliar
(Pemain kunci dunia dalam industri chip dan sirkuit terpadu).
9. Uni Emirat Arab – US$ 548,51 miliar
(Pusat keuangan, perdagangan, dan logistik internasional).
10. Thailand – US$ 546,21 miliar
(Kuat di sektor pariwisata dan rantai pasok otomotif regional).
-
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
TOP ASIA
BalasHapus-
Laporan IMF World Economic Outlook (Oktober 2025/Januari 2026). Perlu dicatat bahwa angka tersebut menggunakan metode GDP Purchasing Power Parity (PPP), bukan GDP nominal.
Berikut adalah penjelasan sumber berita bahasa Inggris untuk 10 ekonomi terbesar di Asia tersebut:
1. China ($39.4 – 43.5 Triliun)
Sumber seperti Visual Capitalist menyebut China sebagai ekonomi nomor 1 dunia dalam hal PPP, mengungguli Amerika Serikat. Fokusnya tetap pada dominasi manufaktur dan investasi masif di sektor energi hijau serta AI.
2. India ($17.3 – 19.1 Triliun)
India adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat (diproyeksikan ~6.2% pada 2026). Bloomberg sering menyebutnya sebagai "kuda hitam" yang didorong oleh konsumsi domestik dan digitalisasi layanan.
3. Jepang ($6.5 – 6.7 Triliun)
Meskipun disalip oleh Jerman dalam GDP nominal, Jepang tetap berada di posisi ke-5 atau ke-6 dunia dalam PPP. Sumber seperti Investopedia menyoroti stabilitasnya meskipun menghadapi tantangan demografi.
4. Korea Selatan (~$3.1 - 3.4 Triliun)
Dikenal sebagai "tech-heavy economy." Berita dari World Bank menyoroti ketahanannya pada ekspor semikonduktor dan otomotif.
5. Indonesia ($4.9 – 5.4 Triliun)
Poin yang Anda sebutkan sangat akurat berdasarkan data IMF April 2025. Indonesia resmi menempati peringkat ke-7 ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP, berada di atas Inggris dan Prancis. The Investor dan Tempo English menyoroti peran Indonesia sebagai powerhouse ASEAN.
6. Arab Saudi (~$2.4 - 2.6 Triliun)
Sumber IMF mencatat keberhasilan diversifikasi di bawah "Vision 2030," namun sektor energi tetap menjadi tulang punggung utama.
7. Turki (~$3.9 Triliun - Peringkat PPP Global Lebih Tinggi)
Secara PPP, posisi Turki sebenarnya sangat kuat (sering di 10 besar dunia). OECD mencatat lokasinya yang strategis sebagai penghubung perdagangan.
8. Taiwan (~$1.8 - 2.0 Triliun)
Laporan dari Trading Economics mengonfirmasi dominasi Taiwan dalam rantai pasok global semikonduktor.
9. Thailand (~$1.6 - 1.8 Triliun)
Menempati posisi ke-2 di ASEAN secara PPP. Sumber World Bank menekankan pemulihan sektor pariwisata sebagai motor utama.
10. Iran (~$1.7 - 1.8 Triliun)
Meskipun sanksi berat, Iran tetap menjadi salah satu ekonomi besar di Asia Barat karena kapasitas produksi minyak dan gasnya yang besar, seperti yang tercatat di data Worldometer/IMF.
-
10 EKONOMI TERBESAR ASIA
10 EKONOMI TERBESAR ASIA
10 EKONOMI TERBESAR ASIA
Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥