Maritime Autonomous Systems Unit (MASU) Ghost Shark extra-large autonomous underwater vehicle (XL-UUV) (photo: Reuters)
The Royal Australian Navy has formally named the Maritime Autonomous Systems Unit (MASU), marking a key step in Navy’s transition to a more integrated and highly advanced technology‑enabled future force.
MASU has been created through Project SEA 1200 to accelerate the development, integration and operational employment of maritime autonomous systems, optimised for persistent, long‑range intelligence, surveillance, and reconnaissance and strike missions.
The unit will operate multiple complementary capabilities, including the Ghost Shark extra-large autonomous underwater vehicle (XL-UUV), Bluebottle uncrewed surface vessel (USV) and the Speartooth large uncrewed underwater vehicle (LUUV).
The unit comprises the Uncrewed Systems Control Centre and Deployable Vehicle Team, enabling the deployment and control of autonomous systems from any wharf location anywhere in the world.
MASU Bluebottle uncrewed surface vessel (USV) (photo: Aus DoD)
MASU’s motto, ‘We Wait, We Strike’, reflects the strategic impact of maritime uncrewed systems through multifaceted roles, including extended endurance and kinetic strike effect.
Officer in Charge of MASU Commander Chris Forward said it was exciting to see Navy’s newest unit taking shape.
“Announcing MASU’s name gives the team a formal sense of identity as we work to rapidly introduce this capability into the Fleet,” Commander Forward said.
As part of the Royal Australian Navy’s contribution to AUKUS Pillar Two, MASU will act as the focal point for doctrine development, experimentation, employment, training, and test and evaluation of maritime uncrewed systems.
Speartooth large uncrewed underwater vehicle (LUUV) (photo: C2 Robotics)
The unit will work closely with Defence industry, research partners and international allies to rapidly deliver emerging capabilities.
Commander Submarines Commodore Dan Sutherland said he was pleased to see MASU continue its progress towards full integration into Navy.
“MASU will provide Navy with a long-range autonomous undersea capability through uncrewed systems like the Ghost Shark XL-UUV, Bluebottle USV and Speartooth LUUV to provide a range of asymmetric options to complement Defence's existing crewed force,” Commodore Sutherland said.
By complementing crewed platforms, MASU will extend the Royal Australian Navy’s reach, persistence and resilience while reducing risk to sailors – positioning Navy to meet the demands of the future battlespace.
(Aus DoD)
UDARA LAUT DATA FREPORT = KEDAULATAN
BalasHapus---------------------------------
DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
DOMINASI SAHAM FREEPORT
EFISIENSI NEGOSIASI
-
poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
-
Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
-
Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
BalasHapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
BalasHapusTIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
----------------------
10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
-----------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
BalasHapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
BalasHapus2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
---------------------------------
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
BUKTI NEGARA YANG MENJUAL KEDAULATANNYA... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusKedaulatan Dijual! Langit Indonesia Dibuka untuk Asing, Rakyat Dibohongi?
Hebat sekali pemerintah, sibuk pidato soal nasionalisme tapi pintu negeri dibuka lebar untuk kepentingan asing. Rakyat disuruh bangga jadi warga Indonesia, sementara kedaulatan pelan-pelan digadaikan. Kalau begini caranya, yang dijaga itu negara atau kursi kekuasaan?
https://m.youtube.com/shorts/I7mmNni-zMo
Nulis sambil Nangisss..gempurrr..🤣😁🤣 akibat sepi soping
HapusNulis sambil Nangisss..gempurrr..🤣😁🤣 akibat sepi soping
HapusKLAIM KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "hitam di atas putih" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
😀😝🤣🤣😝😀😀😝🤣
KACUNG TUNDUK PADA TUANNYA... 🤣🤣
BalasHapusLangit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS
https://www.suara.com/news/2026/04/13/152846/langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-bakal-teken-akses-bebas-untuk-militer-as
Sambil Nangisss yaa..🤣😁🤣🤭🤪
HapusKLAIM KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "hitam di atas putih" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
😀😝🤣🤣😝😀😀😝🤣
2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
-
SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
-
SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
-------------------------------------------------
SIPRI = MALAYDESH OUT LIST | MALAYDESH OUT LIST
-
THE 40 LARGEST RECIPIENTS OF MAJOR ARMS
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-
1. Ukraina | 2. India | 3. Arab Saudi | 4. Qatar | 5. Pakistan | 6. Jepang | 7. Polandia | 8. AS | 9. Kuwait | 10. Australia | 11. UEA | 12. Mesir | 13. Inggris | 14. Israel | 15. Belanda | 16. Korsel | 17. Jerman | 18. INDONESIA | 19. Yunani | 20. Norwegia | 21. China | 22. Italia | 23. FILIPINA | 24. Türkiye | 25. Brasil | 26. SINGAPURA | 27. Bahrain | 28. Maroko | 29. Denmark | 30. Rumania | 31. Belgia | 32. Belarusia | 33. Aljazair | 34. Taiwan | 35. Hungaria | 36. Kazakhstan | 37. Serbia | 38. Kanada | 39. Spanyol | 40. THAILAND.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
-------------------------------------------------
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. INDONESIA – PERINGKAT 13
-
2. VIETNAM – PERINGKAT 23
-
3. THAILAND – PERINGKAT 24
-
4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
-
5. MYANMAR – PERINGKAT 35
-
6. FILIPINA – PERINGKAT 41
-
7. MALAYDESH – PERINGKAT 42
-
8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
-
9. LAOS – PERINGKAT 125
--
Catatan: Brunei Darussalam dan Timor Leste biasanya tidak dimasukkan dalam pemeringkatan GFP karena skala militer yang sangat terbatas.
-------------------------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER DATA : Bloomberg / Reuters / CNA / The Star / The Edge / MOF / Bernama
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Inklusi liabilitas 1MDB (>RM 1T).
-
CNA & The Star (2020): Pendanaan Kumpulan Wang COVID-19.
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Akumulasi utang pasca-stimulus pandemi.
-
MOF & Bernama (2023–2024): Beban utang federal RM 1,5 Triliun.
-
Kementerian Kewangan (2025–2026): Proyeksi dokumen Belanjawan.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
KSOT TNI AL =
Kedalaman Selam Maksimal: 350 meter.
Kecepatan Maksimal: 20 knot.
Daya Tahan Operasi: Hingga 72 jam atau 200 jam (terdapat variasi laporan, namun menonjolkan durasi panjang).
-
DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
MENIT 3:25 =
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
-
MENIT 24:39 =
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
=============
=============
SONAR TLDM = 25 METER
SONAR TLDM = 25 METER
SONAR TLDM = 25 METER
-
1. KD LEKIU (Frigat)
Sensor: Thales Spherion B (Hull-Mounted Sonar).
Jangkauan Deteksi: Secara umum berkisar antara 15 hingga 25 kilometer dalam kondisi ideal.
Karakteristik: Sonar ini beroperasi pada frekuensi menengah (medium frequency) yang dirancang untuk deteksi aktif dan pasif di perairan dalam maupun dangkal (littoral). Spherion B sangat efektif untuk mendeteksi ancaman kapal selam sekaligus memberikan peringatan dini terhadap torpedo yang mendekat.
-
2. KD KASTURI (Korvet)
Sensor: Atlas Elektronik DSQS-21C.
Jangkauan Deteksi: Memiliki jangkauan operasional sekitar 10 hingga 20 kilometer.
Karakteristik: Merupakan bagian dari keluarga sonar ASO 80-series yang sangat populer di kelas korvet dan frigat ringan. Sonar ini menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital untuk membedakan antara kebisingan latar belakang laut dengan tanda akustik kapal selam, sehingga tetap handal meskipun kapal dalam kondisi bergerak.
-
3. Kapal Tanpa Kemampuan ASW (Gunboat/OPV)
Kapal-kapal di bawah ini tidak memiliki sensor sonar bawah air maupun senjata torpedo, sehingga tidak bisa melakukan misi perburuan kapal selam:
LMS Batch 1 (Keris Class)
Status ASW: Tidak Ada.
Keterangan: Dirancang sebagai kapal patroli murah (Littoral Mission Ship), hanya dilengkapi meriam kecil untuk pengawasan wilayah maritim.
LMS Batch 2 (MILA Class / Versi Turki)
Status ASW: Sangat Minim / Tidak Ada.
Keterangan: Meski berbasis korvet Turki (Ada-class/Hisar), versi yang dibeli TLDM difokuskan pada pertempuran permukaan (Anti-Surface) dan pertahanan udara (Anti-Air). Hingga saat ini, belum ada konfirmasi penggunaan sonar derek atau tabung torpedo berat.
KEDAH Class (MEKO 100)
Status ASW: Tidak Ada.
Keterangan: Meskipun memiliki ukuran lambung yang besar, kapal ini dikategorikan sebagai Offshore Patrol Vessel (OPV) dan tidak dipasangi sensor sonar maupun senjata torpedo sejak awal pembangunannya.
LAKSAMANA Class
Status ASW: Tidak Ada.
Keterangan: Saat ini difungsikan sepenuhnya sebagai kapal patroli. Sensor dan kemampuan ASW-nya sudah tidak aktif atau tidak lagi mumpuni untuk standar peperangan bawah air modern.
PERDANA, HANDALAN, & JERUNG Class
Status ASW: Tidak Ada.
Keterangan: Ketiga kelas ini adalah kapal cepat (Fast Attack Craft / FAC). Peran utamanya adalah sebagai kapal meriam (Gunboat) untuk serangan permukaan kilat dan patroli pesisir, tanpa peralatan deteksi bawah laut.
-
🔥12 TORPEDO X 30 KSOT : 360 TORPEDO = TLDM BELASUNGKAWA🔥
DOKUMEN RAHASIA BOCOR! Prabowo Beri ‘AKSES LANGIT’ Indonesia ke Donald Trump
BalasHapushttps://news.fin.co.id/2026/04/13/dokumen-rahasia-bocor-prabowo-beri-akses-langit-indonesia-ke-donald-trump/amp
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
Hapus---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
Nangiss..yaa..🙃🤭😁
HapusTEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
Hapus-
BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
Key Missile-Capable RMN Vessels:
1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.
2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).
3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).
4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.
5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.
6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
-
SONAR TLDM = 25 METER
SONAR TLDM = 25 METER
-
1. KD LEKIU (Frigat)
Sensor: Thales Spherion B (Hull-Mounted Sonar).
Jangkauan Deteksi: Secara umum berkisar antara 15 hingga 25 kilometer dalam kondisi ideal.
Karakteristik: Sonar ini beroperasi pada frekuensi menengah (medium frequency) yang dirancang untuk deteksi aktif dan pasif di perairan dalam maupun dangkal (littoral). Spherion B sangat efektif untuk mendeteksi ancaman kapal selam sekaligus memberikan peringatan dini terhadap torpedo yang mendekat.
-
2. KD KASTURI (Korvet)
Sensor: Atlas Elektronik DSQS-21C.
Jangkauan Deteksi: Memiliki jangkauan operasional sekitar 10 hingga 20 kilometer.
Karakteristik: Merupakan bagian dari keluarga sonar ASO 80-series yang sangat populer di kelas korvet dan frigat ringan. Sonar ini menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital untuk membedakan antara kebisingan latar belakang laut dengan tanda akustik kapal selam, sehingga tetap handal meskipun kapal dalam kondisi bergerak.
-
3. Kapal Tanpa Kemampuan ASW (Gunboat/OPV)
Kapal-kapal di bawah ini tidak memiliki sensor sonar bawah air maupun senjata torpedo, sehingga tidak bisa melakukan misi perburuan kapal selam:
LMS Batch 1 (Keris Class)
Status ASW: Tidak Ada.
Keterangan: Dirancang sebagai kapal patroli murah (Littoral Mission Ship), hanya dilengkapi meriam kecil untuk pengawasan wilayah maritim.
LMS Batch 2 (MILA Class / Versi Turki)
Status ASW: Sangat Minim / Tidak Ada.
Keterangan: Meski berbasis korvet Turki (Ada-class/Hisar), versi yang dibeli TLDM difokuskan pada pertempuran permukaan (Anti-Surface) dan pertahanan udara (Anti-Air). Hingga saat ini, belum ada konfirmasi penggunaan sonar derek atau tabung torpedo berat.
KEDAH Class (MEKO 100)
Status ASW: Tidak Ada.
Keterangan: Meskipun memiliki ukuran lambung yang besar, kapal ini dikategorikan sebagai Offshore Patrol Vessel (OPV) dan tidak dipasangi sensor sonar maupun senjata torpedo sejak awal pembangunannya.
LAKSAMANA Class
Status ASW: Tidak Ada.
Keterangan: Saat ini difungsikan sepenuhnya sebagai kapal patroli. Sensor dan kemampuan ASW-nya sudah tidak aktif atau tidak lagi mumpuni untuk standar peperangan bawah air modern.
PERDANA, HANDALAN, & JERUNG Class
Status ASW: Tidak Ada.
Keterangan: Ketiga kelas ini adalah kapal cepat (Fast Attack Craft / FAC). Peran utamanya adalah sebagai kapal meriam (Gunboat) untuk serangan permukaan kilat dan patroli pesisir, tanpa peralatan deteksi bawah laut.
=============
=============
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
KSOT TNI AL =
Kedalaman Selam Maksimal: 350 meter.
Kecepatan Maksimal: 20 knot.
Daya Tahan Operasi: Hingga 72 jam atau 200 jam (terdapat variasi laporan, namun menonjolkan durasi panjang).
-
DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
MENIT 3:25 =
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
-
MENIT 24:39 =
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
-
🔥12 TORPEDO X 30 KSOT : 360 TORPEDO🔥
TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
Hapus-
BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
Key Missile-Capable RMN Vessels:
1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.
2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).
3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).
4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.
5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.
6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
-
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
==========
==========
TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
-
DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
MENIT 3:25 =
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
-
MENIT 24:39 =
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
-
Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
1. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
2. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
3. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
-
INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
-
EXOCET
(SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
----------
TNI AL =
✅️TESEO = 350 KM
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
----------------
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
🔥12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥
Presiden Prabowo Subianto Izinkan Pesawat Militer Amerika Serikat Melintasi Udara Indonesia
BalasHapushttps://www.dio-tv.com/news/amp/50416988017/presiden-prabowo-subianto-izinkan-pesawat-militer-amerika-serikat-melintasi-udara-indonesia
APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
Hapus---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
Link lama! Nangisss ni Yee..😁🤭😁
HapusKAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
VULCANO 127mm 100 KM = ASTER 15/30 = TESEO
--
The 127mm VULCANO ammunition family, is composed by Ballistic Extended Range (BER) and Guided Long Range (GLR) ammunition with different multifunctional fuses, sensor and final guidance that extend the range of the gun up to 100km
------------------
BUKTI FULL TEMPUR
ASTER 15/30
TESEO
-
Berdasarkan laporan Fincantieri dan Janes Defence, kapal yang dialihkan ke Indonesia memang merupakan unit Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) atau kapal patroli lepas pantai multiguna yang awalnya diproduksi untuk Angkatan Laut Italia (Marina Militare).
Berikut adalah poin-poin kunci terkait pengalihan kapal tersebut:
Jenis Kapal: Kapal yang dialihkan adalah PPA kelas Thaon di Revel yang memiliki spesifikasi tinggi, sering dikategorikan sebagai fregat ringan karena kapabilitas multimisi dan tempurnya.
Spesifikasi dan Fitur: Kapal ini memiliki panjang 143 meter dan dilengkapi dengan teknologi terkini, termasuk sistem peluncur vertikal (Vertical Launching System/VLS) DCNS Sylver A43 untuk pertahanan udara.
Persenjataan: Kapal ini dipersenjatai dengan sistem sensor dan senjata terintegrasi dari Leonardo, termasuk meriam utama Oto Melara 127 mm/64 Vulcano, meriam 76 mm/62 Strales, dan peluncur rudal anti-kapal Teseo MK2E
------------------
INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
-
EXOCET
(SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
----------
TNI AL =
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
==========
==========
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
Apa lagi yang belum dijual..? 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusAPRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
KAYA HEAVY FREGAT = MISKIN KORVET LEMES NO ASW NO SONAR
Hapus-
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
-
BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
Key Missile-Capable RMN Vessels:
1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.
2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).
3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).
4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.
5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.
6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
-
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
==========
==========
TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
-----------------
Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
1. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
2. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
3. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
-----------------
DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
MENIT 3:25 =
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
-
MENIT 24:39 =
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
-------------
INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
-
EXOCET
(SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
----------
TNI AL =
✅️TESEO = 350 KM
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
----------------
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
🔥12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥
Psssttttt.... JUAL KEDAULATAN guys.... Parah..... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusAPRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
Hapus---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
Nangisslahhh..boy..sila puasss😁🤭😁
HapusTEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
Hapus-
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
-----------------
DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
MENIT 3:25 =
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
-
MENIT 24:39 =
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
12 TORPEDO X 30 KSOT = 360 TORPEDO
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
-----------------
Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
1. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
2. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
3. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
-----------------
Sistem Senjata dan Navigasi
1. Persenjataan: Dilengkapi dengan enam unit torpedo (salah satunya jenis Black Shark).
2. Teknologi: Mengadopsi Kecerdasan Buatan (AI) untuk misi pemetaan maritim, deteksi kawan/lawan (IFF), serta operasi pengintaian siluman.
3. Pusat Kendali: Dioperasikan melalui Autonomous Submarine Command Center (ASCC) atau pusat komando bergerak (mobile command center).
-
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS = NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
PARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI
BalasHapushttps://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Hapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Hapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
Hapus-
BABU ISTRi MMW 1 Februari 2026 pukul 14.36
Key Missile-Capable RMN Vessels:
1. Kedah-class (NGPV) (6 ships) - Atmaca.
2. Maharaja Lela-class (LCS) (5 ships) - Naval Strike Missiles (NSM).
3. Lekiu-class Frigates (2 ships): KD Jebat and KD Lekiu - Naval Strike Missiles (NSM).
4. Kasturi-class Corvettes (2 ships): KD Kasturi and KD Lekir - Exocet MM40 Block 2 missiles.
5. Scorpene Submarines (2 ships): KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Razak (Scorpène-class) - Exocet SM39 missiles.
6. LMS Batch 2 (3 ships) - Atmaca.
-
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM =185 KM (100 NM) LOI GHOIB
==========
==========
TEWAS BINASA = LEKIU KASTURI LAKSAMANA KEDAH PERDANA HANDALAN JERUNG LMS LCS
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
-----------------
Media Pertahanan Global (Defense Specialist)
4. Naval News: Memberikan ulasan mendalam mengenai uji coba penembakan torpedo "Piranha" 324 mm dari prototipe KSOT-008 dan mengonfirmasi target 30 unit yang akan dioperasikan oleh Komando Operasi Kapal Selam (Koopskasel) pada 2026.
5. Interesting Engineering: Mengulas keunggulan teknis KSOT, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem sonar modern, serta mengonfirmasi target induksi 30 unit ke TNI AL.
6. Defense Security Asia: Melaporkan nilai proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar (sekitar Rp 15-16 triliun) dan rencana penempatan di Selat Sunda, Lombok, serta Makassar
-----------------
DIRUT KAHARUDDIN DJENOD, PT PAL =
MENIT 3:25 =
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
1 KSOT : 12 TORPEDO
-
MENIT 24:39 =
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
30 KSOT TORPEDO
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
2027 LAUNCHING 3 KAPAL BESAR
https://www.youtube.com/watch?v=0v9kWJDeUmY
-------------
INDONESIA EXO B 3 = 80 UNIT
MALAYDESH NAVY = 55 VESSELS
80-55 = SISA 25 UNIT EXO B3
🦧GORILA KETAR KETIR 🔥🔥🔥
-
EXOCET
(SURFACE-LAUNCHED) – BLOCK 1, BLOCK 2 AND BLOCK 3: DEPLOYED ON WARSHIPS AND IN COASTAL BATTERIES. RANGE: 72 KM FOR THE BLOCK 2, IN EXCESS OF 200 KM FOR THE BLOCK 3
----------
TNI AL =
✅️TESEO = 350 KM
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
----------------
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
🔥30 KSOT TORPEDO VS TLDM BELASUNGKAWA🔥
PARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI
BalasHapushttps://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Batas Limit Utang (65%)
Ini merujuk pada Statutory Debt Limit (Batas Utang Statutori) pemerintah Malaydesh.
Sumber: Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF).
Konteks: Parlemen Malaydesh menaikkan batas plafon utang dari 60% ke 65% dari PDB selama pandemi COVID-19 (melalui amandemen Akta Pendanaan Kerajaan 2021) untuk memberi ruang bagi paket stimulus.
Berita Terkait: Laporan dari Bernama, The Star, atau The Edge Malaydesh mengenai sidang Parlemen (Dewan Rakyat) saat pengesahan plafon utang tersebut.
-
2. Gov. Debt (69%)
Angka ini sering muncul dalam perdebatan mengenai Utang Sektor Publik secara keseluruhan.
Sumber: Laporan Ekonomi (Economic Outlook) Kementerian Kewangan atau Bank Negara Malaydesh (BNM).
Konteks: Secara teknis, utang langsung pemerintah biasanya dijaga di bawah 65%, namun jika digabungkan dengan komitmen kontinjensi (jaminan utang seperti 1MDB, pembangunan infrastruktur, dll), totalnya bisa mendekati atau melebihi 69-70% dari PDB.
Berita Terkait: Pernah disinggung dalam pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat membentangkan Belanjawan (Budget) 2023/2024 mengenai total utang dan liabilitas negara yang mencapai RM1.5 triliun.
-
3. Household Debt (84,3%)
Ini adalah angka yang sangat sering dikutip dalam laporan stabilitas keuangan.
Sumber: Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh (BNM).
Konteks: Malaydesh memang memiliki salah satu rasio utang rumah tangga terhadap PDB tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini fluktuatif; pada puncaknya memang berada di kisaran 89% dan belakangan berada di angka 84% hingga 84,2%.
Berita Terkait: Artikel di Free Malaydesh Today (FMT) atau Malay Mail yang membahas risiko kredit konsumen akibat tingginya cicilan rumah dan kendaraan.
-
Ringkasan Sumber Berita Utama:
Jika Anda ingin mencari berita spesifik terkait data di atas, Anda bisa merujuk pada:
Bank Negara Malaydesh (BNM): Untuk data utang rumah tangga (Household Debt).
The Edge Malaydesh: Portal berita bisnis paling otoritatif di Malaydesh yang sering membedah angka-angka ini secara kritis.
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh: Untuk data plafon utang hukum (Statutory Debt).
-
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. Turki (Türkiye) = Mekanisme Utama: OECD CIRR / Kerangka Kerja G2G.
-
2. Korea Selatan = Mekanisme Utama: KEXIM (Subsidi Ekspor Negara).
-
3. China = Mekanisme Utama: China Eximbank (Pinjaman Preferensial).
-
4. Polandia = Mekanisme Utama: UKEF (Strict Rules / Aturan Ketat)
-
5. Inggris (UK) = Mekanisme: Fasilitas UK Export Finance (UKEF) berbasis aturan OECD 6 CIRR atau National Loans Fund.
-
6. Jerman (Germany) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui lembaga Euler Hermes yang berkolaborasi dengan bank komersial (contoh: Deutsche Bank).
-
7. Italia (Italy) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui SACE (Lembaga Kredit Ekspor Italia).
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
KELEMAHAN EKONOMI MALAYDESH (DITOPANG KORPORASI)
Kerentanan terhadap Guncangan Global: Ekonomi yang sangat bergantung pada korporasi besar dan ekspor (Malaydesh sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak sawit, minyak bumi, dan gas alam, serta barang elektronik) menjadi rentan terhadap fluktuasi permintaan global. Ketika terjadi krisis atau permintaan global melemah, sektor korporasi dapat terpukul keras, menyebabkan efek domino ke seluruh perekonomian.
Ketimpangan Pendapatan: Fokus pada korporasi besar sering kali menyebabkan konsentrasi kekayaan dan pendapatan pada segelintir pemilik modal atau pemegang saham, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial.
Penciptaan Lapangan Kerja yang Kurang Merata: Meskipun korporasi besar menciptakan lapangan kerja, jangkauannya tidak semasif UMKM dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar luas secara geografis. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja antar wilayah atau sektor.
Kurangnya Inovasi dari Basis yang Luas: Meskipun korporasi besar mampu berinovasi, inovasi cenderung terpusat di sektor tertentu. Berbeda dengan UMKM di Indonesia yang secara kolektif mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor akar rumput, meskipun dalam skala kecil.
------------------
KEUNGGULAN RELATIF INDONESIA (DITOPANG UMKM)
Sebaliknya, struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM (menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja) memiliki keunggulan dalam hal:
Resiliensi (Daya Tahan) Krisis: UMKM di Indonesia terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi krisis ekonomi global, seperti saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Sifatnya yang lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor global menjadikannya peredam guncangan yang efektif.
Pemerataan Ekonomi: Keberadaan UMKM yang tersebar luas membantu pemerataan pendapatan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, mengurangi konsentrasi ekonomi di perkotaan atau pusat industri tertentu.
Basis Konsumen Domestik yang Kuat: Dengan banyaknya UMKM yang melayani pasar domestik, ekonomi Indonesia memiliki basis permintaan internal yang kuat, mengurangi ketergantungan berlebihan pada ekspor.
------------------
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
PARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI
BalasHapushttps://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
-----------------
TIADA GORILA MALAYDESH ........
10 EKONOMI TERBESAR ASIA
10 EKONOMI TERBESAR ASIA
10 EKONOMI TERBESAR ASIA
Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
Sources:
📊 Catatan Penting
China vs AS: Secara global, AS masih nomor 1, tapi di Asia, China unggul jauh.
Indonesia: Menariknya, ada perbedaan sumber. Forbes menempatkan Indonesia di peringkat 15 dunia, sedangkan IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia. Perbedaan ini muncul karena metodologi berbeda (nominal vs PPP, proyeksi vs realisasi).
India: Diprediksi akan menyalip Jepang dalam dekade mendatang, menjadi ekonomi terbesar kedua di Asia.
Asia Timur & Tenggara: Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia menunjukkan daya saing kuat di sektor teknologi dan manufaktur.
🔎 Analisis Singkat
Asia tetap menjadi motor pertumbuhan global, dengan China, India, dan Indonesia sebagai tiga negara kunci yang mendorong dinamika ekonomi. Indonesia khususnya menarik karena lonjakan peringkat IMF menunjukkan potensi besar, meski masih ada tantangan seperti utang rumah tangga tinggi dan ketergantungan ekspor komoditas.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
-----------------
NASIB GORILA MALAYDESH ........
DEFISIT SEJAK 1998
Malaydesh mengalami defisit anggaran federal secara berkelanjutan sejak tahun 1998, yang didorong oleh kombinasi kelemahan struktural ekonomi dan kebijakan fiskal ekspansif yang berkelanjutan.
Berikut adalah penjelasan detail mengenai kelemahan ekonomi Malaydesh yang berkontribusi terhadap defisit kronis tersebut:
1. Ketergantungan pada Kebijakan Fiskal Ekspansif
Pemerintah Malaydesh secara konsisten menjalankan kebijakan fiskal ekspansif (mengeluarkan lebih banyak uang daripada pendapatan) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah Krisis Finansial Asia 1998.
Pembiayaan Melalui Utang: Karena pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah membiayai defisit ini melalui pinjaman (utang), yang menyebabkan peningkatan utang publik secara berkelanjutan. Pinjaman ini, menurut aturan fiskal Malaydesh, ditujukan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, namun tetap menambah beban utang.
Beban Subsidi Tinggi: Sebagian besar pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk subsidi yang besar (seperti bahan bakar dan pangan), yang membebani anggaran negara dalam jangka panjang dan mengurangi fleksibilitas fiskal.
2. Struktur Penerimaan Pajak yang Belum Optimal
Salah satu tantangan berkelanjutan Malaydesh adalah penerimaan pajak yang tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang tinggi.
Perdebatan Pajak: Terdapat perdebatan mengenai strategi keuangan, seperti penerapan kembali Pajak Barang dan Jasa (GST) atau reformasi sistem pajak lainnya, untuk meningkatkan basis pendapatan, namun implementasinya sering kali menghadapi resistensi politik dan tantangan.
Ketergantungan pada Komoditas: Meskipun ekonominya telah terdiversifikasi, pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor komoditas seperti minyak dan gas, yang pendapatannya fluktuatif mengikuti harga pasar global.
3. Kerentanan Eksternal dan Fluktuasi Mata Uang
Ekonomi Malaydesh masih rentan terhadap guncangan eksternal dan pergerakan pasar global.
Pelemahan Ringgit: Mata uang Ringgit Malaydesh (RM) sering mengalami pelemahan signifikan terhadap Dolar AS, terutama saat terjadi penguatan dolar AS atau perbedaan suku bunga yang lebar. Pelemahan mata uang ini meningkatkan beban utang luar negeri dalam mata uang asing dan biaya impor, yang berdampak negatif pada neraca keuangan negara.
Arus Modal Keluar: Kerentanan terhadap sentimen pasar global dapat memicu arus modal keluar yang cepat, memberikan tekanan lebih lanjut pada mata uang dan cadangan devisa.
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
Guys...... Contoh negara JUAL KEDAULATANNYA 🤣🤣🤣
BalasHapusAPRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
NASIB GORILA MALAYDESH ........
DEFISIT = TAMBAH HUTANG
Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
4. Menambah Beban Utang
Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit
PARAH! Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Teken ‘Akses Bebas’ untuk Militer AS Masuk Wilayah RI
BalasHapushttps://democrazy.id/parah-langit-indonesia-dijual-sjafrie-sjamsoeddin-teken-akses-bebas-untuk-militer-as-masuk-wilayah-ri/
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
KLAIM KELUAR ART ........
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
--------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
-
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
Data peribadi warganya saja di serah ke negara AS.... serius parah..... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusPrabowo gadaikan data publik: Perjanjian AS‑Indonesia berisiko langgar hak privasi warga
https://theconversation.com/prabowo-gadaikan-data-publik-perjanjian-as-indonesia-berisiko-langgar-hak-privasi-warga-276638
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
Data peribadi warganya saja di serah ke negara AS.... Apa la sangat kalau sekadar JUAL RUANG UDARA... serius parah..... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusPrabowo gadaikan data publik: Perjanjian AS‑Indonesia berisiko langgar hak privasi warga
https://theconversation.com/prabowo-gadaikan-data-publik-perjanjian-as-indonesia-berisiko-langgar-hak-privasi-warga-276638
APRIL 13, 2026
HapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
Parah...... Semua di GADAI ke ANTEK ASING... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusPrabowo sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke AS – Apa saja datanya dan apa risikonya?
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwjz15l5wo
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
APRIL 13, 2026
BalasHapusRELEASE : US GOVERMENT versus LINK GORILA ABAL-ABAL
---------------------------------
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
JOINT STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF THE U.S.-INDONESIA MAJOR DEFENSE COOPERATION PARTNERSHIP April 13, 2026 The U.S. Secretary of War and Indonesian Minister of Defense announce the establishment of the Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) between the United States and Indonesia. The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JOMGOD BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
-
😝NGAMUK = GORILA ANTEK KACUNG JONGOS BABU😝
Parah...... Semua di GADAI ke ANTEK ASING... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusPrabowo sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke AS – Apa saja datanya dan apa risikonya?
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwjz15l5wo
UDARA LAUT DATA FREPORT = KEDAULATAN
Hapus---------------------------------
DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
DOMINASI SAHAM FREEPORT
EFISIENSI NEGOSIASI
-
poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
-
Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
-
Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
HapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
Parah...... Semua di GADAI ke ANTEK ASING... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusPrabowo sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke AS – Apa saja datanya dan apa risikonya?
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwjz15l5wo
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Hapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Hapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
KACUNGNYA AS-ISRAHELL terasa guys.... 🔥🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusDULU NON BLOK
SEKARANG GO BLOK
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Hapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
BalasHapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
BalasHapus2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
---------------------------------
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
Sambil Nangisss ni Yee.. 🤪🤭🤪🤣😁🤣 sepi soping ni Yee..🤣😁🤪🤭🙃
BalasHapus
BalasHapusKACUNGNYA AS-ISRAHELL MAKIN KESIAN... 🔥🔥🤣🤣🤣
Ringgit Malaysia Bisa Menguat, Rupiah Malah Nyungsep Rp17.127/US$, BI Kerjanya Apa?
https://www.inilah.com/ringgit-malaysia-bisa-menguat-rupiah-malah-nyungsep-rp17127usdollar-bi-kerjanya-apa
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Hapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
Hapus2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
---------------------------------
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
KACUNGNYA AS-ISRAHELL MAKIN KESIAN... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusRinggit Malaysia Bisa Menguat, Rupiah Malah Nyungsep Rp17.127/US$, BI Kerjanya Apa?
https://www.inilah.com/ringgit-malaysia-bisa-menguat-rupiah-malah-nyungsep-rp17127usdollar-bi-kerjanya-apa
KACUNGNYA AS-ISRAHELL MAKIN KESIAN... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusRinggit Malaysia Bisa Menguat, Rupiah Malah Nyungsep Rp17.127/US$, BI Kerjanya Apa?
https://www.inilah.com/ringgit-malaysia-bisa-menguat-rupiah-malah-nyungsep-rp17127usdollar-bi-kerjanya-apa
UDARA LAUT DATA FREPORT = KEDAULATAN
Hapus---------------------------------
DATA KOMERSIAL BUKAN KEPENDUDUKAN
DOMINASI SAHAM FREEPORT
EFISIENSI NEGOSIASI
-
poin-poin kesepakatan strategis tersebut:
-
Kedaulatan Data Digital: Pertukaran data lintas negara murni bersifat komersial dan transaksional, bukan data kependudukan (identitas pribadi). Seluruh proses tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjamin keamanan informasi warga negara.
-
Dominasi Saham Freeport: Kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi naik dari 51,23% menjadi 63%. Tambahan 12% saham ini diperoleh secara cuma-cuma (gratis) melalui kesepakatan di MoU Washington 2026.
-
Investasi Raksasa: Freeport berkomitmen menambah investasi sebesar US$ 20 Miliar untuk penguatan hilirisasi dan eksplorasi tanpa membebani APBN.
-
Efisiensi Negosiasi Internasional: Indonesia menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan biaya komitmen akses pasar 10x lebih murah dibandingkan Malaydesh, namun berhasil mengamankan tarif 0% untuk pos produk yang lebih banyak (1.819 produk).
---------------------------------
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
BUKAN DATA KEPENDUDUKAN = DATA KOMERSIL
-
1. Jenis Data yang Ditransfer
Pemerintah menegaskan bahwa data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan tersebut adalah data komersial, bukan data pribadi penduduk atau data strategis negara.
Bukan Data Identitas: Data yang ditransfer tidak mencakup nama, umur, atau nomor telepon warga negara.
Kebutuhan Bisnis: Pertukaran data tersebut bersifat transaksional untuk mendukung kebutuhan pertukaran barang dan jasa antara kedua negara.
-
2. Landasan Hukum dan UU PDP
Pemerintah menjamin bahwa setiap proses pemindahan data tetap mengacu pada koridor hukum Indonesia yang berlaku.
UU Nomor 27 Tahun 2022: Pemindahan data pribadi lintas batas harus mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan perlindungan ketat dan menjaga kerahasiaan.
Kesetaraan Perlindungan: Amerika Serikat diakui sebagai yurisdiksi yang menyediakan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar hukum Indonesia agar transfer data dapat dilakukan secara sah.
Bukan Penyerahan Bebas: Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa kesepakatan ini justru menjadi dasar hukum yang terukur dan aman dalam tata kelola data lintas negara, bukan memberikan akses tanpa batas.
-
3. Komitmen Kedaulatan Data
Beberapa pejabat tinggi memberikan pernyataan resmi untuk menepis kekhawatiran publik:
Menko Perekonomian: Menegaskan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan data dan tidak akan membuka akses tanpa dasar hukum yang kuat (legal framework).
Menteri Sekretaris Negara: Menyatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan data pribadi WNI yang sudah ada di platform media sosial milik perusahaan AS tidak disalahgunakan.
Presiden RI: Menjelaskan bahwa proses kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan keamanan data masyarakat demi kerja sama digital.
====================
====================
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
JENIS KELAS²,
BalasHapusGHOST SOK & GHOST SONG ,
KACUNGNYA AS-ISRAHELL MAKIN KESIAN... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusRinggit Malaysia Bisa Menguat, Rupiah Malah Nyungsep Rp17.127/US$, BI Kerjanya Apa?
https://www.inilah.com/ringgit-malaysia-bisa-menguat-rupiah-malah-nyungsep-rp17127usdollar-bi-kerjanya-apa
KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Hapus-
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
-
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
-
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
BalasHapusTIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
----------------------
10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
-----------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
MENGHIDARI PERANG, MALONDESH SERAHKAN 127 HEKTAR WILAYAHNYA KE KING INDO !!!!!
BalasHapushttps://youtu.be/L-UqLed0R-w?si=go52aZIp8bKjwVQW
REAL MENTAL PECUNDANG DAN KACUNG MALONDESH
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Klaim PMX daftar anggota BRICS pertama sekawasan
BalasHapusLast last DITOLAK haha!😝😂😝
Bikin Malyu Britis haha!😋😋😋
kita donk datang terakhir, langsung jadi member bareng sahabat Iran haha!👍🤗👍
Parlemen Itali Ok
BalasHapusGG551 kapal induk siyap datang Oktober hore haha!🥳🤗🥳
waks para warganyet kl...FANASSSS KOYAKK haha!🔥😤🔥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=949726804482023&id=100083341360564
Saat KRISIS GLOBAL
BalasHapusCEO kita ke Moskwa dapet minyak murmer, jaminan bbm stabil sepanjang tahun aman..Pesta Pora kita haha!🥳🤫🥳
CEO kita ke Paris, siap2 SHOPPING ASET TEMPUR BARUW haha!🦾🚀🦾
Taktakala suatu negri🎰kasino genting malah datang ke jakarta, pm curhat ngemis beras, tapi harga tetep NAIK haha!😭🍌😭
ngemis blokade hormuz iran,
ehh malah minyak petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58%..lobi GAGAL LAGI haha!😄🤪😄
kahsiyan warganyet kl, KETIPU LAGIII..y makloum 1cc haha!🤣😝🤣
SPH, Heli SEWA pun AKAN haha!🤥🍌🤥
Sorrii yeee jangankan overflight,
BalasHapusisi bensin P8 Amrik pun kita TOLAK haha!😆🔥😆
sementara negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo, pasukan mat puteh BERKAMPUNG di ButterWorth LEBIH dari 55 tahun...Bukti kl bangsa LeMeS🥶 haha!😵💫😄😵💫
Indonesia Tolak Izin Mendarat Pesawat Mata-mata Amerika Serikat P-8 Poseidon
Pemerintah Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim milik AS, P-8 Poseidon, mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia.
https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-tolak-izin-mendarat-pesawat-mata-mata-amerika-serikat-p-8-poseidon-1uQdEUVJBjN/4
kita mah uda biasa denger gosip2 kayak berita gini haha!🤭😁🤭
BalasHapus●ruski mao bikin base di kitalah..sampe OSI Panik Ketakutan haha!🥶😆🥶
●amrik minta ruang udaralah, isi bensinlah, eh yang PANIK warganyet negri🎰kasino tipe M haha!🍌🥶🍌
yaa makloum kita kan Genk G20 & BRICS jugak..Bajet kita Besar haha!✌️🤑✌️
kahsiyan seblah DI TOLAK BRICS, warganyet kl, di TIPU PMX haha!🤣🤥🤣
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Why on earth would Russia want a military base in Indonesia?
https://www.abc.net.au/news/2025-04-17/russia-indonesia-air-base-in-indonesia-pacific-region/105187714
CUMA DI MALONDESH BERUK BOTOL TERGANTUNG DARI SUBSIDI PEMERINTAH ,GILIRAN SUBSIDI DICABUT PADA TERIAK TA BISA MAKAN NASI LEMAK LAGI 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusCUMA DI MALONDESH BERUK BOTOL TERGANTUNG DARI SUBSIDI PEMERINTAH ,GILIRAN SUBSIDI DICABUT PADA TERIAK TA BISA MAKAN NASI LEMAK LAGI 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusMalondesh malu dengan kualalumpo 😂😂
BalasHapus______
MALAYSIA HEBOH! 🇲🇾 Warganya Ramai Lari ke Indonesia Kaget Lihat Tradisi Car Free Day⁈
https://youtu.be/DnyI9s0mNkQ?si=IahhB52s-yjQsHqx
Malondesh malu dengan kualalumpo 😂😂
BalasHapus______
MALAYSIA HEBOH! 🇲🇾 Warganya Ramai Lari ke Indonesia Kaget Lihat Tradisi Car Free Day⁈
https://youtu.be/DnyI9s0mNkQ?si=IahhB52s-yjQsHqx
Taktakala di Butterworth ada pangkalan Osi...uda 55 taon berkampung disono haha!😵💫😂😵💫
BalasHapussedangkan CCG Berkampung di BPA sedjak 2013..aman tiada yg ganggo haha!😋😝😋
ehh katanya negri🎰kasino semenanjing kuala lumpo anggota NON BLOK, taunya GO BLIK...pembual haha!🤥🤪🤥
The Royal Australian Navy has formally named the Maritime Autonomous Systems Unit (MASU), marking a key step in Navy’s transition to a more integrated and highly advanced technology‑enabled future force
BalasHapus--------
kok masu???
kek ada hubungannya dengan seblah yak haha!🤭😂🤭
Tenang UUV gini kita ada KSOT haha!😎🦾😎
BalasHapuskahsiyian tetangga kesayangankuh kl, KOSONK LAGIIIII....makloum onli 1cc haha!😬🤣😬
tahun 2026 Aset Kapal kita berdatangan
BalasHapus■januari-juli
✅️PPA 2, Itali
✅️BHO 105, Jerman
■agustus-desember
✅️551 GaribaldI
✅️ISTIF
Baca jadwal ini, langsung para warganyet FANASSS ati, KOYAK djiwa haha!🔥😤⬇️
$ 244Biliun janji kl ditagih opa trump haha!😆😆😆
BalasHapuseittt janji negri🎰kasino semenanjung kuala lumpo trade $244 biliun dolar bakal di tagih paman sam,
BalasHapuskl ingkar janji siyap2 pmx di colok knalpotnye🔥 haha!🥵😭🥵
Tak ada Hitam putih, kasus batal ART TIDAK SAH haha!🤣🍌🤣
BalasHapuskahsiyan para warganyet kl, KETIPU LAGGIIII..gomen kaburrr haha!🤥😝🤥
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Pembatalan ART: "Belum ada hitam putih diterima daripada AS"
https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2026/03/1522238/pembatalan-art-belum-ada-hitam-putih-diterima-daripada-johari-ghani
negri🎰kasino genting klaim batal art, tapi tak ada hitam putih...
BalasHapusini sich fiks omon2 sepihak doank haha!🤥🤣🤥
Amrik kata..hah apaan luh nyet, No Paper, pmx siyap2 setor knalpot🔥 haha!👻🍌👻
Eittt Welkam 127 Hektar Wilayah Baruw dari seblah....
BalasHapuswarganyet kl pun LeMeS haha!😵😭😵
KLAIM KELUAR ART ;
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH
TAKUT IMPLIKASI HUKUM
TAKUT IMPLIKASI POLITIK
DESHHHHH .........haaaaaaa
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) dalam versi bahasa Indonesia:
Status Komunikasi Resmi: Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "hitam di atas putih" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
KLAIM KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) dalam versi bahasa Indonesia:
Status Komunikasi Resmi: Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "hitam di atas putih" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
😀😝🤣🤣😝😀😀😝🤣
KLAIM KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) dalam versi bahasa Indonesia:
Status Komunikasi Resmi: Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "hitam di atas putih" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
😀😝🤣🤣😝😀😀😝🤣
KLAIM KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
😀😝🤣🤣😝😀😀😝🤣
KLAIM KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
😀😝🤣🤣😝😀😀😝🤣
KLAIM KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
😀😝🤣🤣😝😀😀😝🤣
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
--------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
--------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
--------------------
Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
-
The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
-
New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
--------------------
Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
-
Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
-
The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
--------------------
Respon Terhadap Desakan Politik
Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
-
New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
-
Perikatan Nasional (PN):
The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
-
Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
Ahli Parlimen PKR:
PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
--------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
😀😝🤣🤣😝😀😀😝🤣
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
KLAIM NON BLOK =
GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA =
GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JONGOS BABU BRITISH
JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
=================
=================
APRIL 13, 2026
RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
---------------------------------
😀😝🤣🤣😝😀😀😝🤣
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK =
GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA =
GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JONGOS BABU BRITISH =
JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
=================
=================
APRIL 13, 2026
RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀
KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
BalasHapusBELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
TAKUT RESIKO HUKUM
TAKUT RESIKO POLITIK
---------------------------------
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
-
Status Komunikasi Resmi:
-Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
---------------------------------
SUMBER BERITA =
The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
-
New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
-
The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
-
Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
-
The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
-
Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
-
The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
---------------------------------
1. DITOLAK ARAB SAUDI = PM X
2. DITOLAK UEA = PM IX
3. DITOLAK ARAB SAUDI = PM VIII
4. DITOLAK LEBANON
5. DITOLAK FIFA/UN
6. DITOLAK BRICS
7. DITOLAK G20
8. DITOLAK EU
-
KLAIM NON BLOK =
GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
-
KACUNG KOKO PANDA =
GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
-
JONGOS BABU BRITISH =
JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
=================
=================
APRIL 13, 2026
RELEASE : US GOVERMENT
THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-
NO IZIN TERBANG BEBAS
NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
-
The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
(1) Military modernization and capacity building;
(2) Training and professional military education; and
(3) Exercises and operational cooperation.
https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
-
ENERGI (BRICS/RUSIA):
Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
-
KEDAULATAN DATA:
Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
-
SAHAM FREEPORT:
Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
-
KEDAULATAN UDARA:
Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
---------------------------------
🤣😝😀🤣😝😀🤣😝😀