15 Juli 2026

Personel TNI AL dan AL Italia Mengawaki Kapal Induk Garibaldi ke RI

15 Juli 2026

Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi (photo: Shutterstock)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan kapal Induk pertama Indonesia, Giuseppe Garibaldi akan diawaki oleh personel TNI AL dan AL Italia saat berlayar ke Indonesia.

"Mereka akan menyeberang dengan konsep joint crew. Joint crew itu sebagian dari TNI Angkatan Laut dan sebagian dari personel Angkatan Laut Italia," kata Tunggul saat jumpa pers di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Tunggul mengatakan upaya itu dilakukan agar para personel TNI AL dapat dibantu personel AL Italia dalam beradaptasi mengawaki kapal induk.

Dia menjelaskan TNI AL sekarang telah mengirim 100 personel untuk menjalani pelatihan di galangan kapal yang memproduksi Garibaldi yakni Fincantieri.

Pelatihan itu dilakukan agar para personel TNI AL mampu mengawaki kapal induk tersebut. Setelah selesai pendidikan, mereka dan para personel AL Italia akan bersama-sama membawa kapal induk Garibaldi ke Indonesia.

"Kemudian sampai di Indonesia akan terus dilaksanakan serah terima sampai dengan 100 persen pengawakan dari prajurit TNI Angkatan Laut," jelas Tunggul.

Tunggul tidak menjelaskan secara rinci seperti apa proses penyerahan yang akan dilakukan oleh Angkatan Laut Italia dan TNI AL nanti.

Dengan adanya proses adaptasi ini, Tunggul berharap para personel TNI AL memiliki kemampuan yang lebih maksimal dalam mengawaki kapal induk Garibaldi.

500 pelaut mengawaki
Sebelumnya, Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Yayan Sofiyan mengatakan TNI AL harus menyiapkan kurang lebih 500 pelaut untuk menjadi awak calon kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi.

"Personelnya itu ada sekitar 500 pelaut yang harus mengawaki. Mulai dari sekarang sampai level perwiranya harus memiliki kompetensi khusus sebagai pengawak kapal induk," kata Yayan dalam diskusi bertajuk Indonsia's Blue Water Transition: Why High-Value ASW/ AAW Assets Will Decide Its Credibility yang digelar secara daring, Rabu (25/2).

Yayan menyebutkan jumlah kru kapal bahkan diperkirakan bisa lebih dari 500 orang karena belum mencakup kru tidak inti, yakni di luar kru navigasi hingga penerbang.

Selain kru, jajarannya juga harus mempersiapkan infrastruktur pendukung kapal induk seperti tempat bersandar dan kebutuhan teknis lain yang harus dimiliki kapal, serta kebutuhan logistik untuk para kru yang akan bertugas di kapal dalam waktu lama.

"Bisa kita bayangkan sandar di suatu tempat membutuhkan dukungan logistik kru yang 500 orang. Itu hanya kru inti saja. Kru untuk penerbangan, sistem aviation dan sebagainya," kata Yayan.

Meski harus melakukan banyak persiapan, Yayan meyakini TNI AL siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut demi pengoperasian kapal induk itu secara maksimal.

183 komentar:

  1. Garibaldi Kaming soon haha!πŸ‘πŸ˜‰πŸ‘

    BalasHapus
  2. Kapal Induk Gratis...
    karena Banyak SHOPPING SUPER BANYAK hore haha!πŸ₯³πŸ‘ŒπŸ˜„

    warganyet negri🎰kasino genting pasti cemburu iri total haha!😀😭πŸ€₯
    NSM= NASIB SI MeWeK...PANIKπŸ₯ΆKOYAKπŸ”₯..kecewa aset impian, lepas dari genggaman haha!πŸ˜‹πŸ€£πŸŒ

    BalasHapus
  3. KOK , LOAD AKSES ADA YANG GANGGU !

    BalasHapus
  4. Joint crew itu sebagian dari TNI Angkatan Laut dan sebagian dari personel Angkatan Laut Italia,"
    -----

    Okelah...Joint Crew mempercepat pengiriman, bisa jadi bulan agustus Garib uda mulai berlayar, dikawal destro negri pizza keknya haha!πŸ‘πŸ˜‰πŸ˜Ž

    kru kita belajarnya ntar disini aja,
    Logistik biar jimat kos haha!πŸ‘ŒπŸ˜‰πŸ€«

    BalasHapus
    Balasan
    1. Logistik...apa itu logistik oom?
      Orang kaya maah tinggal cetak duit, bayar, selesai...emang Malaydesh mengemis barter dulu

      HAHAHAHHAHAHA...πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ€£πŸ˜‚

      Hapus
    2. Joint crew......menu makan siangnya : orek tempe sama pizza 🀣🀣🀣

      https://www.facebook.com/share/r/198TnWAxLk/

      Hapus
    3. nyoihhh..tentuw duit bukan masalah donk, bajet gde haha!πŸ’°πŸ€‘πŸ€“
      cuman urusan logistik peyut, mana tahan lama di negri olang om pedang
      kalo di lampung khan bakal transfer multiplier efek ke resto & umkm lokal...haha!πŸ˜‚✌️🀭
      belum lagi kru asing, pasti tebar euro € tuch..haha!πŸ˜„✌️😁

      jd kos yg di keluarkan muternya buat ekonomi domestik ajeh dah, daripada masyuk kantung yurop...manteb kaan haha!πŸ‘πŸ˜ŽπŸ˜‰

      Hapus
    4. waduuhh link lagiπŸ₯Ά...ntar aja bukanya dech...ngerai ahh, trauma trakhir klik...lupa kecilin Volum..bihiyi om smikiity haha!πŸ€«πŸ€­πŸ˜†

      Hapus
    5. Mantab dong.........(tengisnnya 🀭)

      Hapus
  5. KAPAL TUA ! ,
    LEBIH MODERN LHP YANG DI TAWARKAN PT PAL , BUATAN ASLI PT PAL LEBIH BESAR DARI GARIBALDI JUGA SEKELAS LAH DENGAN ITS TRIESTE YANG SEKARANG GANTIKAN GARIBALDI DI ITALY , BAHKAN JIKA TIDAK DI HAMBAT LEBIH DULU ADA DI BANDING TRIESTE.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Niiiich....posisi terakirnya 🀷

      https://youtu.be/OrZjYm9yU0Y?si=Oqk1jcP4y5jxWPyC

      Hapus
    2. Waduh koq jadi error gitu? Hati2 nanti jadi selevel gorilla yg satu itu.

      Hapus
  6. SEPTEMBER
    ✅️FMP 1 dikomisikan...
    ✅️Garib datang lewat Selat Sumatra...

    OKTOBER Sailing Pass uuhuuyy haha!✌️πŸ€—πŸ˜

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mana ada selat sumatra.....ada juga selat sunda dan selat malaka, sesuai literatur IMAO πŸ‘‡

      https://www.facebook.com/share/r/1CyuBf2RJt/

      Hapus
    2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      Hapus
    3. Eittttt NATUNA UTARA aja kita bikin haha!πŸ¦ΎπŸ‘πŸ˜Ž

      masa Selat Sumatra gak bole om smilikity...
      kan gedean Pulau Sumatra daripada Semenanjung BANANA🍌REPABLIK haha!πŸ€£πŸŒπŸ˜‹

      Hapus
    4. Paling gede yg warna pink deh kayaknya.....🧐

      Hapus
    5. 😱😱😱😱😱😱

      Hapus
  7. Mo ngetrol apa ya..kata si gempur..🀣🀣🀣 rupiiiiaahhh😁😁😁

    BalasHapus
  8. KAPAL RONGSOK BOROS BBM..... Hasil NGUTANG pula tu... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. Gmn kabar kapal hibah dr amirika THN 68πŸ€ͺ🀣😁 rongsok..kcil..😁πŸ€ͺ🀣

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------

      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Chronic Underfunding
      • Malondesh spends ~1% of GDP on defense (2023–2025: around RM16–19 billion).
      • By comparison:
      o Singapore: ~3% of GDP
      o Indonesia: ~1.2–1.3% but rising
      • The small “envelope” means:
      o Not enough money for procurement + operations + maintenance simultaneously.
      o Programs get stretched for decades, cancelled, or reduced in scale.
      o Even when announced, many projects end up shelved.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Political Instability & Short-Termism
      • Since 2018, Malondesh has had 5 prime ministers in 7 years → policies keep changing.
      • Each new government “re-evaluates” defense programs, often pausing or cancelling them.
      • Politicians see defense as low priority compared to subsidies, social spending, and debt repayment.
      • Long-term defense plans (like the Defense White Paper 2019) collapse because they require 10–15 years of consistent execution, which Malondesh ’s politics cannot provide.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. Budget Distribution Problems
      • Even the small budget is poorly allocated:
      o ~50–60% on salaries and pensions.
      o ~20–30% on operations & maintenance.
      o <20% left for procurement/modernization.
      • Effect: Malondesh maintains a large but under-equipped force → many personnel, few modern assets.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 4. Weak Local Defense Industry
      • Malondesh relies on foreign technology and local assembly (e.g., AV-8 Gempita, LCS).
      • Local firms often have political ties, not technical competence.
      • Results in scandals and failures (e.g., Littoral Combat Ship – RM9 billion, zero ships delivered).
      • No strong exports → cannot sustain industry with economies of scale.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/



      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Major Examples
      a. Littoral Combat Ship (LCS) Project
      • Budget: Initially RM9 billion for 6 ships.
      • Actual Spending: Over RM11 billion and only partial completion (first ship expected in 2026).
      • Reasons:
      o Poor project planning.
      o Technical challenges and redesigns.
      o Use of shell companies and opaque contracts.
      • Impact: Reduced naval capability and wasted taxpayer money.
      b. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
      • Initial Budget: RM5.35 billion for 27 vessels.
      • Final Cost: RM6.75 billion for only a portion of the ships.
      • Causes: Delays, quality issues, and mismanagement.
      c. Scorpène Submarine Procurement
      • Original Cost: RM4.3 billion for 2 submarines.
      • Overrun Factors: Bribery allegations, use of intermediaries, and additional unforeseen costs in logistics and training.
      d. Light Helicopters & MD530G
      • Contracts were canceled after payment, or delivery failures caused financial losses.
      • Resulted in extra spending for replacements or alternative solutions.
      ________________________________________
      2. Causes of Cost Overruns
      1. Poor Planning & Project Management
      o Unrealistic timelines.
      o Underestimation of technical and operational complexities.
      2. Political Interference
      o Decisions often influenced by political connections rather than operational requirements.
      o Preference for certain contractors can inflate costs.
      3. Corruption & Cronyism
      o Inflated contract values due to intermediaries or bribes.
      o Shell companies and indirect payments increase total expenditure.
      4. Technological & Operational Challenges
      o Acquisition of outdated or incompatible equipment requires modifications.
      o Training and infrastructure costs escalate unexpectedly.
      5. Weak Oversight & Transparency
      o Limited parliamentary supervision.
      o Use of Official Secrets Act to hide financial irregularities.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Aging Fleet & Capability Gaps
      • Many ships, like the KD Kasturi and KD Lekir, are over 30 years old, with limited combat capability.
      • Malondesh lacks modern anti-submarine warfare (ASW) platforms and long-range missile systems, leaving gaps in deterrence.
      • The fleet is not equipped to handle high-tempo operations or multi-domain threats.
      2. LCS Procurement Scandal & Delays
      • The RM11 billion Littoral Combat Ship (LCS) program has been plagued by:
      o Procurement mismanagement
      o Political interference
      o Technical delays
      • As of 2025, only 72% progress has been made, with the first ship expected to begin sea trials in December 2025.
      • This delay leaves Malondesh without modern surface combatants for coastal and EEZ defense.
      3. Fragmented Fleet Structure
      • RMN operates too many ship classes, complicating logistics, training, and maintenance.
      • The 15-to-5 Transformation Plan aims to consolidate the fleet into five core classes, but implementation is slow.
      • Fragmentation leads to supply chain inefficiencies and higher operational costs.
      4. Budgetary Constraints
      • Defense spending is insufficient to support rapid modernization.
      • High personnel costs consume over 40% of the defense budget, leaving limited funds for procurement and upgrades.
      • Malondesh ’s navy modernization is often delayed or scaled down due to fiscal pressures.
      5. Limited Maritime Surveillance & Deterrence
      • Malondesh faces frequent incursions by foreign vessels, especially in the South China Sea.
      • Lack of long-range radars, UAVs, and submarine detection systems weakens maritime domain awareness.
      • The Navy is stretched thin across Peninsular and East Malondesh , with limited ability to respond quickly.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ•’ Missed Timelines
      These refer to delays in procurement, deployment, or modernization of military assets and infrastructure:
      • Delayed Equipment Acquisition: Major programs like the procurement of Littoral Combat Ships (LCS) have faced years-long delays, with none delivered despite contracts signed over a decade ago.
      • Slow Modernization Cycles: Malondesh defense planning often suffers from bureaucratic inertia and inconsistent funding, causing long gaps between planning and execution.
      • Strategic Planning Lags: The implementation of the 4th Dimension Malondesh n Armed Forces Strategic Plan (4D MAF) has been slower than anticipated, limiting the pace of transformation.
      ⚔️ Capability Gaps
      These are areas where Malondesh military lacks sufficient resources, technology, or readiness:
      1. Aging Equipment
      • Over 171 military assets across the Army, Navy, and Air Force are more than 30 years old.
      • This includes outdated fighter jets, naval vessels, and armored vehicles, many of which are no longer combat-effective.
      2. AI and Cyber Warfare Deficiencies
      • Malondesh lags behind in artificial intelligence (AI) integration for defense, especially in surveillance, autonomous systems, and cyber warfare.
      • The shortage of skilled professionals and limited R&D investment exacerbates this gap.
      3. Logistics and Mobility
      • Limited infrastructure for rapid deployment and logistics resilience, especially in East Malondesh (Sabah and Sarawak), hinders operational flexibility.
      • Lack of pre-positioned supplies and forward-operating bases reduces response time in crisis scenarios.
      4. Force Readiness
      • The military remains oriented toward peacetime deterrence rather than high-intensity or hybrid conflict readiness.
      • There’s a need for modular, rapid-reaction units capable of operating in grey-zone environments like the South China Sea.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    6. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Annual Budget Mentality
      • Malondesh ’s defense budget is decided year by year through the annual national budget (Belanjawan).
      • There is no guaranteed multi-year allocation for long-term projects.
      • If the economy dips or politics change, defense funding gets cut or reallocated.
      πŸ‘‰ Example: Fighter jet replacement (MRCA program) has been “priority” since 2010, but every year, it gets postponed because the annual budget doesn’t set aside money consistently.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Big Projects Need Long-Term Funding
      • Modern defense assets take 10–20 years to plan, build, and deliver:
      o Frigates: 8–12 years
      o Fighter jets: 10+ years (from contract to delivery)
      o Armored vehicles: 5–10 years
      • Without multi-year budgeting, Malondesh cannot commit to these properly.
      • Result: stop-go procurement cycle where contracts are delayed, resized, or cancelled.
      πŸ‘‰ Example: Littoral Combat Ship (LCS) project — planned in 2011, but without a firm multi-year budget, it suffered from cost overruns, funding gaps, and political interference.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. Defense White Paper 2019 Failure
      • Malondesh launched its first-ever Defence White Paper (DWP) in 2019 (under Pakatan Harapan).
      • It was meant to provide a 10-year roadmap (2021–2030) for defense modernization.
      • But after the government collapsed in 2020, the DWP was effectively shelved.
      • No legal framework or bipartisan consensus exists to force future governments to follow it.
      πŸ‘‰ Shows how fragile long-term planning is in Malondesh .
      ________________________________________
      πŸ“Œ 4. Frequent Government Changes
      • Since 2018, Malondesh has had five prime ministers and multiple defense ministers.
      • Each new minister resets priorities:
      o Some focus on Army → delay Navy/Air Force projects.
      o Some emphasize domestic industry jobs → change procurement strategy.
      • No long-term continuity → defense planning turns into short-term political bargaining.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  9. Efek sepi soping..gempur kebingungan😁🀣πŸ€ͺ

    BalasHapus
  10. Last nya kapal RONGSOK ni hanya berlabuh di pelabuhan.... 🀣🀣🀣🀣

    Pssstttt.... Kemahalan BBM guys... 🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      ⚓ 1. Aging Fleet and Maintenance Burden
      • Over 60% of RMN vessels are past their intended service life, with many exceeding 40 years of operation.
      • Older ships like the KD Lekiu and KD Kasturi class corvettes require frequent maintenance, which drains resources and reduces operational availability.
      • These aging platforms lack modern combat systems, sensors, and propulsion technologies, making them less effective in maritime security operations.
      πŸ’° 2. Budgetary Constraints
      • Malondesh ’s defence budget is modest compared to regional powers like Singapore or Indonesia. This limits the ability to procure new vessels or upgrade existing ones.
      • The 15-to-5 Transformation Programme, aimed at streamlining the fleet from 15 classes to 5, has faced delays due to funding shortfalls and procurement bottlenecks.
      πŸ› ️ 3. Procurement and Project Delays
      • The Littoral Combat Ship (LCS) scandal is a major setback: six ships were ordered, but none have been delivered as of 2025 due to mismanagement and cost overruns.
      • This delay has left a critical gap in Malondesh ’s ability to patrol its exclusive economic zone (EEZ) and respond to maritime threats.
      🌊 4. Strategic Maritime Challenges
      • Malondesh has 4,700 km of coastline and is a claimant in the South China Sea dispute, requiring a robust naval presence.
      • The current fleet lacks sufficient blue-water capability to project power or maintain sustained operations in contested waters.
      πŸ”„ 5. Limited Indigenous Shipbuilding Capability
      • While Malondesh has domestic shipbuilders like Boustead Naval Shipyard, they still rely heavily on foreign technology and expertise, which slows down production and increases costs.
      • The lack of a mature defence industrial base means Malondesh cannot quickly replace or upgrade its fleet without external support.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      ⚙️ Aging Equipment Across All Branches
      • Over 30 Years in Service: A total of 171 military assets have exceeded 30 years of service:
      o Malondesh n Army: 108 units
      o Royal Malondesh n Air Force (RMAF): 29 units
      o Royal Malondesh n Navy (RMN): 34 units2
      • Maintenance Burden: These aging platforms require more frequent and costly maintenance, often with diminishing returns in performance and reliability.
      • Obsolete Technology: Many systems are technologically outdated, making them less effective in modern combat scenarios and harder to integrate with newer platforms.
      🚒 Naval Fleet Limitations
      • RMN Vessels Past Lifespan: Of the 53 ships operated by the RMN, 34 have exceeded their intended service life, with 28 vessels over 40 years old2.
      • Capability Gaps: These older ships lack modern sensors, weapons systems, and propulsion technologies, reducing Malondesh ability to patrol and secure its vast maritime zones.
      • Urgent Replacement Needs: The Navy has highlighted the need to replace these vessels to maintain operational readiness and maritime security.
      ✈️ Procurement and Oversight Issues
      • Middlemen and Inflated Costs: Defence procurement has been criticized for relying on intermediaries, often retired military officers, which can lead to inflated prices and questionable deals.
      • “Flying Coffins” Controversy: Malondesh King recently ordered the cancellation of a deal involving 30-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins” and condemning the use of outdated assets.
      • Limited Open Competition: Only 20–30% of major defence contracts are awarded through open tenders, reducing transparency and value for money.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Limited Defense Budget Allocation
      Malondesh historically allocates a relatively modest portion of its national budget to defense. While exact figures vary yearly, defense spending generally hovers around 1.2%–1.5% of GDP, which is lower than many neighboring countries in Southeast Asia. This limited allocation constrains the military’s ability to fund:
      • Procurement of advanced weapons systems
      • Research and development (R&D)
      • Infrastructure maintenance and upgrades
      • Personnel training and welfare
      ________________________________________
      2. High Operational Costs vs. Budget
      Even with a modest defense budget, a significant portion goes toward salaries, pensions, and day-to-day operations, leaving limited funds for modernization programs. For instance:
      • Military personnel costs (salaries, benefits, retirement pay) consume a large share of the budget.
      • Routine operational expenses such as fuel, maintenance, and logistics reduce available funds for new equipment.
      This means that Malondesh often faces trade-offs between maintaining existing forces and acquiring new capabilities.
      ________________________________________
      3. Competition with Domestic Priorities
      Malondesh faces multiple domestic financial priorities, including:
      • Education and healthcare
      • Infrastructure development
      • Social welfare programs
      These competing priorities make it politically and economically difficult to significantly increase defense spending, even when modernization is needed.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ› ️ 1. Aging Equipment and Maintenance Issues
      • Many of Malondesh ’s military assets—especially aircraft, ships, and armored vehicles—are over 30 years old, leading to frequent breakdowns and reduced operational availability.
      • Maintenance is often outsourced to private contractors, which can be cost-effective but also introduces delays and accountability issues.
      • Spare parts for legacy systems are hard to source, and upgrades are slow due to budget constraints.
      πŸ’° 2. Budget Constraints and Spending Inefficiencies
      • Although Malondesh spends around USD 4 billion annually on defense, much of this goes to salaries and pensions rather than modernization or training.
      • Procurement processes are often delayed or mismanaged, as seen in the Littoral Combat Ship (LCS) project, which has faced years of setbacks.
      🧠 3. Limited Training and Exercise Frequency
      • Military exercises are crucial for readiness, but Malondesh conducts fewer joint and combined drills compared to regional peers.
      • Training programs are not always aligned with modern doctrines like Multi-Domain Operations (MDO), which integrate cyber, space, and information warfare.
      • The lack of realistic, high-intensity training limits the military’s ability to respond to hybrid or asymmetric threats.
      🧍 4. Human Resource Challenges
      • Recruitment and retention are uneven across ethnic groups. Non-Malay youth, for example, face barriers to joining due to cultural, linguistic, and perception issues.
      • There’s also a shortage of personnel trained in cybersecurity, AI, and electronic warfare, which are critical for modern readiness.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Budget Size in Absolute Terms
      • Malondesh ’s defense budget (2024–2025 estimates) is roughly RM15–18 billion/year (~USD 3.5–4.0 billion).
      • For a country with ~32 million people and a sizeable military, this is relatively small, especially for modernization programs.
      πŸ‘‰ Malondesh spends far less in absolute terms than Singapore or Indonesia, and even its GDP percentage is low.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Causes of Small Budget
      a. Limited Fiscal Space
      • Malondesh has high public debt (~69% of GDP) and large annual deficits.
      • Revenue collection is constrained due to:
      o GST abolished 2018 → RM15–20B revenue lost per year
      o Heavy dependence on volatile oil & gas revenues
      • Consequently, the government must prioritize social programs, subsidies, and civil service salaries over defense.
      b. Perceived Low Threat
      • Malondesh sees itself as geographically secure, facing no direct high-intensity threat.
      • Politically, it’s easier to allocate more funds to welfare than to defense.
      c. Political Short-Termism
      • Defense modernization takes decades to complete, but politicians prefer quick-return spending (cash aid, subsidies, infrastructure projects).
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. Effects of Small Budget
      a. Limited Procurement
      • Malondesh cannot purchase enough modern platforms:
      o Fighter jets, frigates, submarines, armored vehicles
      • Leads to piecemeal acquisition rather than coherent modernization.
      b. Maintenance & Spare Parts Shortages
      • Small O&M allocation → aircraft, ships, and vehicles are grounded.
      • Examples:
      o Only ~4 of 18 Su-30MKMs airworthy at one point
      o Navy relies on 1980s corvettes due to LCS delays
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  11. Last nya kapal RONGSOK ni hanya berlabuh di pelabuhan.... 🀣🀣🀣🀣

    Pssstttt.... Kemahalan BBM guys... 🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      ✈️ 1. Aging and Limited Fleet Composition
      • The RMAF operates a small and aging fleet of combat aircraft, including:
      o Su-30MKM (Russian-made multirole fighters)
      o F/A-18D Hornets (American-made strike fighters)
      o BAE Hawk 208/108 (light attack and trainer aircraft)
      • Many of these platforms are over 20 years old, with increasing maintenance costs and reduced reliability.
      • The MiG-29N fleet was retired in 2015 due to high upkeep and obsolescence, leaving a gap in air superiority capability.
      πŸ›« 2. Limited Strategic Reach
      • Malondesh lacks aerial refueling capability, which restricts the range and endurance of its fighter jets.
      • There are no airborne early warning and control (AEW&C) systems, which are critical for modern airspace management and long-range threat detection.
      • The absence of long-range transport aircraft limits Malondesh ’s ability to deploy forces or provide humanitarian aid beyond its immediate region.
      🧰 3. Maintenance and Logistics Challenges
      • The RMAF relies on a diverse mix of Western and Russian platforms, complicating logistics, training, and spare parts management.
      • This lack of standardization increases costs and reduces interoperability, especially in joint operations or multinational exercises.
      • Maintenance contracts have faced delays and mismanagement, as highlighted in recent Auditor General reports.
      πŸ’Έ 4. Budgetary Constraints
      • Defence spending prioritizes personnel and basic operations, leaving limited funds for fleet modernization.
      • High-end platforms like the Rafale or Eurofighter Typhoon were considered but deemed too expensive.
      • Malondesh recently opted for 18 FA-50 light combat aircraft from South Korea, which are more affordable but offer limited capability compared to full-fledged multirole fighters..
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧾 1. Role of Middlemen and Retired Officers
      • Defence procurement in Malondesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
      • These middlemen act as “agents” or “salesmen,” influencing contract awards and inflating prices.
      • In a rare public rebuke, Malondesh King Sultan Ibrahim condemned this practice in 2025, calling out the Defence Ministry for relying on agents and ordering the cancellation of a deal involving 30-year-old Black Hawk helicopters, which he referred to as “flying coffins”.
      πŸ›️ 2. Politically Connected Firms Favoured
      • According to research by Transparency International, only 20–30% of defence contracts are awarded through open competition.
      • The rest are handled via single-source or limited tenders, often favoring firms with political ties or ex-military board members.
      • This environment allows agents to exert significant influence over deal structuring, sidelining merit-based selection.
      πŸ’Έ 3. Scorpene Submarine Scandal
      • One of the most infamous cases involved the purchase of French-made Scorpene submarines, which was mired in allegations of kickbacks and corruption.
      • French investigators indicted several individuals and companies in 2018, highlighting the risks of compromised secrecy and foreign contractor influence3.
      ⚠️ 4. Weak Oversight and Accountability
      • Malondesh lacks a robust oversight system to monitor defence procurement.
      • Unlike countries like the U.S. or Singapore, Malondesh does not have multi-agency checks or parliamentary committees dedicated to defence contract scrutiny.
      • This gap allows conflicts of interest to persist with minimal consequences.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Limited Defense Budget Allocation
      Malondesh historically allocates a relatively modest portion of its national budget to defense. While exact figures vary yearly, defense spending generally hovers around 1.2%–1.5% of GDP, which is lower than many neighboring countries in Southeast Asia. This limited allocation constrains the military’s ability to fund:
      • Procurement of advanced weapons systems
      • Research and development (R&D)
      • Infrastructure maintenance and upgrades
      • Personnel training and welfare
      ________________________________________
      2. High Operational Costs vs. Budget
      Even with a modest defense budget, a significant portion goes toward salaries, pensions, and day-to-day operations, leaving limited funds for modernization programs. For instance:
      • Military personnel costs (salaries, benefits, retirement pay) consume a large share of the budget.
      • Routine operational expenses such as fuel, maintenance, and logistics reduce available funds for new equipment.
      This means that Malondesh often faces trade-offs between maintaining existing forces and acquiring new capabilities.
      ________________________________________
      3. Competition with Domestic Priorities
      Malondesh faces multiple domestic financial priorities, including:
      • Education and healthcare
      • Infrastructure development
      • Social welfare programs
      These competing priorities make it politically and economically difficult to significantly increase defense spending, even when modernization is needed.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧱 1. Aging and Inadequate Equipment
      • Many of Malondesh military platforms—especially aircraft, naval vessels, and armored vehicles—are over 30 years old, with limited upgrades.
      • This leads to frequent breakdowns, low availability rates, and high maintenance costs.
      • For example, the Royal Malondesh n Air Force still operates MiG-29s and F-5s, which are outdated compared to regional counterparts.
      πŸ’Έ 2. Budget Allocation Issues
      • Malondesh spends around RM15–18 billion annually on defense, but 60–70% of that goes to salaries, pensions, and basic operations.
      • This leaves little room for modernization, procurement of new systems, or advanced training.
      • The Littoral Combat Ship (LCS) project, meant to boost naval capability, has been plagued by delays and mismanagement, with no ships delivered despite billions spent.
      πŸ”§ 3. Weak Logistics and Support Systems
      • Malondesh lacks a robust Integrated Logistics Support (ILS) system, which is crucial for sustaining equipment over its lifecycle.
      • Poor implementation of logistics planning leads to inefficient supply chains, delayed repairs, and low asset readiness.
      • Without proper logistics, even well-equipped units struggle to maintain operational tempo.
      🧠 4. Training and Doctrine Gaps
      • Military exercises are limited in scope and frequency, reducing the ability to simulate real combat scenarios.
      • There’s insufficient emphasis on joint and combined operations, which are essential for modern warfare.
      • Training doctrines are not fully aligned with emerging threats like cyber warfare, grey-zone conflict, and multi-domain operations.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Limited Procurement & Modernization
      • Malondesh ’s annual defense budget (~RM15–18 billion, 1% of GDP) is insufficient for large-scale procurement.
      • Effects:
      o Fighter jets: MRCA replacement program delayed; RMAF still uses aging F/A-18D Hornets, Hawks, and Su-30MKMs with limited operational readiness.
      o Navy: LCS project stalled for over a decade; old corvettes and patrol ships remain in service.
      o Army: Many vehicles like Condor APCs and older artillery pieces are still in use because modernization is unaffordable.
      • Result: Malondesh acquires equipment piecemeal instead of building a balanced, modern force.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Underfunded Operations & Maintenance (O&M)
      • Only ~20–25% of the budget is allocated to fuel, spare parts, repairs, training.
      • Effects:
      o Many aircraft and ships are grounded due to maintenance backlogs.
      o Pilots and crews get fewer training hours, reducing readiness.
      o Aging vehicles and ships wear out faster, accelerating obsolescence.
      • Examples:
      o Only ~4 of 18 Su-30MKMs were airworthy at one point.
      o Navy relies on ships built in the 1980s due to delays in LCS delivery.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. Personnel vs Capability Imbalance
      • ~60% of the budget goes to salaries and pensions.
      • Consequences:
      o Large manpower (110,000 active personnel) cannot be properly equipped.
      o Military is “people-heavy but equipment-light,” limiting operational effectiveness.
      • Soldiers are well-paid but often lack modern tools or transport, reducing combat effectiveness.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 4. Reduced Readiness
      • Small budget and underfunding of O&M → low operational readiness:
      o Aircraft, ships, and armored vehicles often not deployable.
      o Training exercises are limited due to fuel and maintenance costs.
      • Malondesh cannot sustain continuous deterrence or regional presence, unlike Singapore or Indonesia.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  12. kashiyan
    ❌️33 Hornet Rongsok Batal
    ❌️Blekhok Sewa pun Batal
    ❌️NSM ikut2an Batal haha!πŸŒπŸ€£πŸ˜†

    BalasHapus
  13. GORILLA mau samakan kapal hibah dari US yang MALAYSIA hanya jadikan kapal peronda coast guard

    Manakala INDIANESIA NGUTANG KAPAL RONGSOK jadi kapal perang... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      1. UH-60A Black Hawk Helicopter Lease (May 2023 – November 2024)
      • Background: In May 2023, Malondesh ’s Ministry of Defence signed a five-year RM187 million lease deal for four UH-60A Black Hawk helicopters with Aerotree Defence and Services
      • Delays & Contract Issues: The first helicopter, initially due in November 2023, was repeatedly delayed—extended to April 2024, then to October 30
      • Cancellation: After the October deadline passed without delivery, the contract was officially cancelled in November 2024
      • Royal Intervention: Sultan Ibrahim publicly opposed the deal, warning against “flying coffins”—over 30-year-old helicopters unsuitable for service
      • Aftermath: A fresh tender for leasing alternative helicopters was launched in August 2025. The Ministry will evaluate proposals and consider factors such as helicopter type, age, leasing cost; the tender closes in September
      ________________________________________
      2. Littoral Combat Ship (LCS) Project (2011–Present)
      • Project Overview: Awarded in 2011, the RM9.13 billion LCS contract with Boustead Naval Shipyard aimed to deliver six warships. However, by August 2022, none had been delivered despite two-thirds of payment being made (~RM6 billion)
      • Delays & Cost Overruns: As of mid-2025, completion was at 72.9% against a target of 76.1% The total cost ballooned to approximately RM11.2 billion under revised agreements
      • Scrutiny and Reforms: The project drew heavy criticism from Malondesh ’s parliamentary PAC and triggered calls for a Royal Commission of Inquiry A project oversight committee was later set up to improve delivery and accountability
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧾 1. Overreliance on Middlemen
      • Defence procurement in Malondesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
      • These middlemen inflate costs and complicate negotiations, leading to delays and reduced transparency.
      • In 2023, Malondesh King publicly rebuked the Defence Ministry for relying on agents and “salesmen,” calling out the purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters as “flying coffins”.
      πŸ“‰ 2. Limited Open Tendering
      • Only 20–30% of major defence contracts are awarded through open competition.
      • Most deals are done via single-source or limited tendering, which reduces accountability and increases the risk of mismanagement.
      • This environment favors politically connected firms, often with ex-military figures on their boards.
      πŸ› ️ 3. Contract Management Failures
      • The Auditor General’s Report (2025) revealed serious lapses in the management of armoured vehicle contracts worth RM7.8 billion.
      • Key issues included:
      o Delays in delivery of 68 Gempita vehicles, resulting in a RM162.75 million fine—claimed two years late.
      o Full payments made despite missed deadlines.
      o Performance bonds were insufficient to cover penalties.
      o Maintenance and spare parts services were delayed by over 200 days, with fines still uncollected.
      🧩 4. Fragmented Procurement Practices
      • Some units conducted small-batch procurements that violated financial regulations.
      • Contracts exceeding RM500,000 should go through open tenders, but many were awarded via direct purchases and quotations, totaling RM107.54 million between 2020–2023.
      • This ad hoc approach increases governance risks and weakens oversight.
      🧭 5. Delayed Enforcement and Oversight
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Procurement Mismanagement
      • The project began in 2011, with a contract awarded to Boustead Naval Shipyard (BNS) to build 6 ships.
      • By 2022, despite RM6.08 billion already spent, not a single ship had been delivered.
      • Poor oversight and lack of accountability led to cost overruns and schedule slippage.
      2. Design Changes Midway
      • The original plan was to use the MEKO A-100 design from France.
      • Midway, the Navy requested changes to combat systems and sensors, causing delays in integration and testing.
      • These changes required re-certification and re-engineering, adding years to the timeline.
      3. Supply Chain & OEM Issues
      • Delays in receiving components from Original Equipment Manufacturers (OEMs) disrupted construction schedules.
      • Some systems were not delivered on time, while others were incompatible with the revised ship design.
      4. Financial Overruns
      Metric Original Plan Current Status
      Total Cost RM9 billion RM11.22 billion
      Ships Ordered 6 5 (1 cancelled)
      Completion Timeline 2019–2023 2026–2029
      The cost ballooned by RM2.22 billion, forcing the government to scale down the number of ships.
      5. Political & Institutional Delays
      • Multiple changes in government between 2018–2022 led to policy uncertainty.
      • Investigations by the Public Accounts Committee (PAC) revealed serious lapses in governance.
      • The project was temporarily frozen, then restarted under a restructured plan.
      6. Impact on National Security
      • Experts warn that the delay leaves Malondesh vulnerable in its maritime zones, especially in the South China Sea.
      • The Navy lacks modern surface combatants to replace aging ships like the KD Kasturi and KD Lekir
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧱 1. Weak Implementation of Integrated Logistics Support (ILS)
      ILS is a structured approach used globally to ensure military assets are supported throughout their lifecycle. In Malondesh :
      • The ILS framework is not consistently applied across all branches of the Armed Forces.
      • Logistics Support Analysis (LSA), which helps forecast maintenance and supply needs, is underutilized or poorly executed, especially for armored vehicles.
      • This leads to inefficient sustainment, meaning equipment can't be reliably maintained or deployed when needed.
      πŸ”„ 2. Fragmented Logistics Planning Across Services
      • The Army, Navy, and Air Force each operate their own logistics systems with limited integration, causing duplication and delays.
      • There’s a lack of centralized coordination, which means supplies, spare parts, and maintenance schedules are often mismatched or delayed.
      • During joint operations or disaster response, this fragmentation slows down deployment and resupply efforts.
      🧠 3. Limited Organizational Learning and Process Capability
      • Studies show that the Malondesh n Army struggles with adapting logistics processes to dynamic operational environments.
      • There’s insufficient investment in training logisticians and developing agile systems that can respond to fast-changing battlefield conditions.
      • Without a culture of continuous improvement, logistics systems remain rigid and outdated.
      πŸ› ️ 4. Aging Infrastructure and Supply Chain Bottlenecks
      • Warehouses, transport fleets, and IT systems used for logistics are often outdated or underfunded.
      • Malondesh broader logistics sector also faces regulatory inconsistencies and economic instability, which spill over into military logistics.
      • These bottlenecks reduce the speed and reliability of asset delivery, repairs, and replenishment.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. What O&M Covers
      Operations & Maintenance (O&M) includes:
      • Fuel and consumables for aircraft, ships, and vehicles
      • Spare parts for planes, ships, and vehicles
      • Repairs and overhauls (preventive and corrective maintenance)
      • Training exercises for personnel
      • Operational readiness support (e.g., simulation, logistics)
      Weak O&M means all of these areas are underfunded or poorly managed.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Budget Constraints
      • Only 20–25% of Malondesh ’s small defense budget (~1% GDP) goes to O&M.
      • Consequences:
      o Aircraft grounded due to lack of fuel or spare parts
      o Ships docked for extended periods awaiting repairs
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. Impact on Training
      • O&M limitations reduce training opportunities:
      o Pilots get fewer flight hours → degrade skills
      o Naval crews sail less → operational proficiency drops
      o Soldiers train less with heavy vehicles and artillery → less effective combat units
      • Training shortfalls compound the readiness problem, even if equipment is technically available.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 4. Maintenance Culture Issues
      • Maintenance is often reactive, not preventive:
      o Equipment is used until breakdown, then repaired.
      o Preventive maintenance (regular inspections, part replacements) is skipped to save costs.
      • Consequence: equipment wears out faster, reducing lifespan and readiness.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 5. Spare Parts Shortages
      • Many Malondesh n military systems are imported: Russia, France, US, Turkey.
      • Budget shortfalls and procurement delays cause spare parts shortages, resulting in:
      o Aircraft grounded
      o Ships unable to sail
      o Armored vehicles idle
      • Some old platforms have parts no longer manufactured, forcing cannibalization of other units.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  14. Kapal RONGSOK ni jadi SASARAN EMPUK ke dilaut... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
      • Middlemen & Agents
      Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
      • Lack of Open Competition
      Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
      ________________________________________
      2. High-Profile Procurement Scandals
      a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
      • Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
      • Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
      • Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
      b) Scorpene Submarine Deal (2002)
      • A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
      c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
      • Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
      d) Little Bird Helicopters (MD530G)
      • A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
      • Public frustration is palpable:
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Procurement and Equipment Weaknesses
      a. Delays in Procurement
      • Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
      • LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
      • Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
      b. Cost Overruns
      • Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
      • Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
      c. Aging and Inadequate Equipment
      • Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
      • Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
      ________________________________________
      2. Corruption and Cronyism
      • High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., ScorpΓ¨ne submarine scandal).
      • Cronyism results in:
      o Contracts awarded without transparent tenders.
      o Selection of unsuitable or overpriced equipment.
      • This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
      ________________________________________
      3. Lack of Transparency and Oversight
      • Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
      • Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
      • Examples:
      o LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
      o Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      Malondesh ’s Military Modernization Is Slow
      1. Budget Allocation Imbalance
      • Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, pensions, and maintenance, leaving little for new systems or upgrades.
      • Malondesh spends around RM15–18 billion annually, but most of it is used to “keep the lights on” rather than invest in future capabilities.
      2. Procurement Delays & Scandals
      • The Littoral Combat Ship (LCS) program—meant to modernize the Navy—has faced years of delay, cost overruns, and corruption investigations2.
      • These setbacks have eroded public trust and stalled critical upgrades, leaving the Navy with outdated ships.
      3. Fragmented Modernization Strategy
      • Malondesh lacks a cohesive long-term defence roadmap.
      • Procurement is often reactive, driven by political cycles rather than strategic planning.
      • Result: a patchwork of platforms from Russia, the U.S., France, and China, complicating logistics and interoperability.
      4. Weak Indigenous Defence Industry
      • Malondesh ’s domestic defence sector focuses on maintenance and basic manufacturing, not advanced systems.
      • Outsourcing of maintenance since the 1970s was meant to build self-reliance, but it hasn’t scaled to meet modernization needs.
      5. Currency Depreciation & Fiscal Constraints
      • The weak ringgit reduces Malondesh ’s purchasing power for foreign defence equipment.
      • Declining oil revenues and economic pressures have shrunk the government’s coffers, limiting capital expenditure.
      ⚠️ Why Readiness Is Poor
      1. Aging Equipment
      • Many platforms are decades old, including:
      o C-130 Hercules (1970s)
      o Condor APCs (1980s)
      o Scorpene submarines (2009)
      • These systems require frequent maintenance and offer limited combat capability.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ§“ 1. Aging Equipment Across All Branches
      • Over 171 military assets—including tanks, aircraft, and naval vessels—have exceeded 30 years of service.
      • These aging platforms require frequent repairs, often using obsolete parts that are hard to source or no longer manufactured.
      • For example, 28 Royal Malondesh n Navy (RMN) ships have been in service for over 40 years, far beyond their optimal lifespan.
      Impact: Older systems break down more often, reducing operational availability and increasing downtime.
      πŸ”§ 2. Outsourced Maintenance with Governance Issues
      • Malondesh has long relied on outsourcing maintenance to private contractors, aiming to reduce costs and improve efficiency.
      • However, poor oversight and fragmented contracts have led to inconsistent service quality, delays, and inflated costs.
      • The lack of centralized control means that maintenance standards vary, and accountability is diluted.
      Impact: Maintenance becomes reactive instead of preventive, driving up costs and reducing reliability.
      πŸ’Έ 3. Budget Constraints and Spending Priorities
      • A large portion of Malondesh ’s defense budget goes to salaries and pensions, leaving limited funds for asset upkeep.
      • Capital expenditure (CAPEX) and operational expenditure (OPEX) are split almost evenly, but OPEX often falls short of what’s needed to maintain aging systems.
      • Modernization plans are frequently delayed due to competing national priorities.
      Impact: Insufficient funding for spare parts, upgrades, and technical support leads to degraded performance.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Procurement Overview
      • Malondesh ’s defense procurement is piecemeal, delayed, and often politically influenced.
      • Limited modernization is the result of:
      1. Small defense budget (~1% of GDP)
      2. High personnel costs (~60% of budget)
      3. Political short-termism and procurement scandals
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Major Modernization Programs and Delays
      a. Air Force (RMAF)
      • MRCA Fighter Replacement: Intended to replace MiG-29s (retired 2017).
      o Candidates: Rafale, Typhoon, Gripen, F/A-18
      o Program delayed repeatedly due to budget constraints, political changes, and procurement indecision.
      o Result: RMAF relies on aging Su-30MKM, F/A-18D, and Hawk trainers, with limited readiness.
      • Helicopters: Sikorsky S-70, AW139s delivered slowly; fleet size insufficient for operational needs.
      b. Navy (RMN)
      • Littoral Combat Ship (LCS) Project
      o Contract 2011, RM9 billion for 6 ships
      o No operational ships as of 2025 due to construction delays, cost overruns, and political mismanagement
      o Navy relies on Kedah-class corvettes (2006–2010) and older 1980s vessels
      • Submarines: Two ScorpΓ¨ne-class delivered mid-2000s
      o High maintenance costs and limited operational use
      o Spare parts delays reduce readiness
      c. Army (TDM)
      • Armored vehicles: Condor APCs (1980s) still in service
      • AV-8 Gempita (Turkey-Malondesh joint project) production delayed and expensive
      • Artillery & support systems: Many systems remain outdated due to insufficient procurement funding
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. Reasons for Limited Procurement
      1. Small Defense Budget
      o Only ~15–18 billion RM per year
      o Majority spent on salaries → little left for big-ticket items
      2. Stop-Go Procurement Cycle
      o Projects start, then delayed or scaled down due to political or budget issues
      o Example: LCS, MRCA, Army modernization programs
      3. Political Interference & Corruption
      o Contracts awarded based on political connections, not operational priority
      o Leads to mismanagement, cost overruns, and delayed delivery
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  15. Banyak yg pantengin situs militer indonesia tak terkecuali negara tetangga, bikin panasssssssssss :D

    BalasHapus
  16. Parah rakyat negara G20 OMON OMON.....masuk secara HARAM ke MALAYSIA guys.. πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣



    1.2 juta rakyat Indonesia di Malaysia tanpa dokumen

    https://www.utusan.com.my/nasional/2026/01/1-2-juta-rakyat-indonesia-di-malaysia-tanpa-dokumen/

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. What “Deterrence” Means
      • Deterrence = convincing a potential adversary that attacking you will be too costly.
      • Effective deterrence requires:
      1. Credible combat power (modern weapons, trained forces).
      2. Readiness (forces operational at short notice).
      3. Clear strategy (political will to use military force).
      πŸ‘‰ Malondesh lacks all three.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Small & Obsolete Armed Forces
      • Army (TDM): Still uses 1980s-era armored vehicles and artillery. No long-range rockets or modern air defense.
      • Navy (TLDM):
      o Only 2 Scorpène submarines (limited readiness).
      o Littoral Combat Ship (LCS) scandal left Malondesh without new ships for over a decade.
      o Fleet shrinking as old ships decommission faster than new ones arrive.
      • Air Force (RMAF/TUDM):
      o Only ~26 combat jets (Su-30MKM + F/A-18D), many often grounded.
      o No long-range SAMs, tankers, or AWACS.
      o Pilots have low training hours.
      πŸ‘‰ Malondesh cannot credibly threaten retaliation if attacked.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. China in the South China Sea
      • Chinese Coast Guard & Navy regularly enter Malondesh ’s EEZ (Exclusive Economic Zone).
      • Malondesh responds only with diplomatic protests & small patrols.
      • No credible deterrence:
      o No modern MPAs (maritime patrol aircraft).
      o Weak naval presence.
      o No anti-ship missile coverage to deter Chinese fleets.
      πŸ‘‰ China does not take Malondesh ’s military seriously.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧨 1. Long-Delayed Procurement Timeline
      • The SPH program was first proposed in 2010, but has faced repeated delays and cancellations.
      • As of 2024, the Malondesh n Army expressed renewed interest in acquiring 66 units of 155mm/52 calibre SPHs, but the program remains in limbo.
      πŸ’Έ 2. Opaque Tendering and Political Controversy
      • The procurement, valued at RM819.09 million, went through a selected pre-qualification tender involving six bidders.
      • In 2022, allegations surfaced that the contract had been awarded directly to a company linked to a former deputy defence minister’s family, raising concerns about conflict of interest and cronyism.
      • The Ministry of Finance approved the tender in January 2024, but required renegotiation of the price before finalization.
      πŸ”„ 3. Government-to-Government (G2G) Confusion
      • Initially, Malondesh planned to acquire the Yavuz 155mm SPH from TΓΌrkiye’s state-owned MKE via a G2G deal.
      • However, the deal was later reviewed and renegotiated, with the Defence Minister emphasizing the need for open tendering to ensure the equipment meets end-user specifications.
      • This flip-flop between direct negotiation and open tendering reflects fragmented procurement strategy and lack of institutional clarity.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ” Why Malondesh Deterrence Is Reduced
      1. Limited Military Capabilities
      • Malondesh lacks strategic assets like long-range missiles, stealth aircraft, or advanced naval platforms.
      • Its air force has only 18 F/A-18Ds and is just beginning to induct FA-50 light fighters, which are not deterrent-grade.
      • The Navy’s delayed Littoral Combat Ship (LCS) program and aging submarines weaken maritime deterrence.
      2. Fragmented Force Structure
      • The armed forces operate in silos, with weak joint command and coordination.
      • This reduces operational effectiveness in multi-domain scenarios like amphibious defense or cyber warfare.
      3. Budget Constraints
      • Over 40% of the defence budget goes to personnel costs, leaving little for modernization.
      • Malondesh defence spending is ~1% of GDP, far below regional peers like Singapore (~4.9%).
      4. Technological Gaps
      • Malondesh defence tech lags behind in:
      o Cyber warfare
      o Electronic warfare
      o Unmanned systems
      • This limits its ability to counter modern threats like drones, grey-zone tactics, and hybrid warfare.
      5. Geostrategic Vulnerabilities
      • Malondesh sits near critical maritime chokepoints: the Strait of Malacca and South China Sea.
      • Chinese Coast Guard incursions near Sarawak and airspace violations in 2021 exposed Malondesh inability to respond decisively.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ’° 1. Budget Priorities Skewed Toward Salaries and Pensions
      • In 2024, Malondesh allocated RM19.73 billion (~USD 4.16 billion) for defense, but over 40% of that went to salaries and allowances.
      • This leaves a much smaller portion for capital expenditure (CAPEX) like procurement, upgrades, and maintenance.
      • The imbalance means aging equipment stays in service longer without proper refurbishment, increasing breakdowns and reducing combat readiness.
      🧾 2. Procurement Funding Is Fragmented and Reactive
      • The budget for procurement includes progressive payments for ongoing contracts (e.g., FA-50 fighter jets, A400M upgrades, Littoral Combat Ships).
      • These payments are pre-committed, leaving little flexibility for new upgrades or emergency repairs.
      • Funding for large-scale modernization is often spread across multiple years, making it hard to respond quickly to urgent needs.
      πŸ“‰ 3. Currency Depreciation Reduces Purchasing Power
      • Malondesh sources much of its military equipment from foreign suppliers, and the weakening ringgit erodes the real value of allocated funds.
      • Even when budgets increase nominally, the actual capability to purchase spare parts or upgrade systems may remain stagnant or decline.
      🧱 4. Political Reluctance to Reallocate Spending
      • Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce manpower to boost defense funding.
      • Defense modernization is often deprioritized in favor of social programs, infrastructure, or healthcare.
      • This results in a military that is operationally stretched, with outdated platforms and limited upgrade cycles.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Definition of Readiness
      • Military readiness is the ability of armed forces to deploy, fight, and sustain operations effectively.
      • It depends on:
      o Personnel training and morale
      o Equipment availability and functionality
      o Supply chains, spare parts, and logistics
      o Command, control, and operational planning
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Factors Reducing Readiness in Malondesh
      a. Aging Equipment
      • Many systems are decades old:
      o Army: Condor APCs (1980s), aging artillery
      o Air Force: Hawks, F/A-18D, Su-30MKM maintenance-dependent
      o Navy: Corvettes and patrol ships from the 1980s and 1990s
      • Aging equipment is less reliable and requires more maintenance, reducing operational availability.
      b. Weak Operations & Maintenance (O&M)
      • Underfunded O&M (~20–25% of defense budget) leads to:
      o Aircraft grounded for spare parts or repairs
      o Ships docked for extended periods
      o Vehicles in depots awaiting maintenance
      • Result: Even available personnel cannot train on or deploy operational equipment.
      c. Limited Procurement & Modernization
      • Programs like LCS, MRCA, and AV-8 Gempita delayed or scaled down → old platforms overused
      • Delayed modernization keeps capabilities obsolete, reducing effective combat power
      d. Personnel vs Equipment Imbalance
      • ~60% of the budget goes to salaries → large manpower, small equipment share
      • Large number of soldiers and pilots, but few operational assets to use → readiness suffers
      e. Short Training Hours
      • Reduced O&M funds → limited exercises, flight hours, and sea days
      • Consequences:
      o Pilots lose proficiency
      o Sailors have fewer operational patrols
      o Soldiers have limited live-fire or armored vehicle training
      f. Political Interference & Short-Termism
      • Stop-go projects and annual budgeting → unpredictable availability of equipment
      • Forces cannot plan for sustained readiness when budgets, programs, and leadership priorities keep changing
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  17. Parah rakyat negara G20 OMON OMON.....masuk secara HARAM ke MALAYSIA guys.. πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣



    1.2 juta rakyat Indonesia di Malaysia tanpa dokumen

    https://www.utusan.com.my/nasional/2026/01/1-2-juta-rakyat-indonesia-di-malaysia-tanpa-dokumen/

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Air Force (RMAF)
      a. MiG-29 Replacement / MRCA Program
      • Planned: Since 2007, Malondesh has sought replacements for its aging MiG-29 Fulcrums.
      • Options considered: Rafale (France), Eurofighter Typhoon (UK), Gripen (Sweden), F/A-18 (US).
      • Status: Repeatedly delayed, suspended, and re-announced due to budget constraints and changing governments.
      • Impact:
      o MiG-29 retired in 2017 → fighter gap remains.
      o RMAF left relying on only 18 Su-30MKM and 8 F/A-18D, both aging.
      o MRCA “shelved” and replaced with smaller Light Combat Aircraft (LCA) plan (FA-50 from South Korea, delivery starting 2026).
      ________________________________________
      b. Maritime Patrol Aircraft (MPA)
      • Planned: Requirement identified since early 2000s to monitor South China Sea and piracy.
      • Status: Delayed nearly 20 years.
      • Only in 2023 was the Leonardo ATR-72 MPA selected (delivery by 2026).
      • Impact:
      o Malondesh had no dedicated MPA fleet for decades, relying on converted transport aircraft and UAVs.
      o Limited maritime surveillance → weakness in South China Sea patrols.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Navy (RMN)
      a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
      • Planned: 2011, RM9 billion for 6 Gowind-class ships (local build by Boustead Naval Shipyard).
      • Status: By 2025, zero ships delivered.
      o Design changes, corruption, mismanagement, and cost overruns stalled the project.
      • Impact:
      o Navy still depends on old Kedah-class (2006) and even older corvettes from the 1980s.
      o Weakens ability to secure South China Sea claims.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/


      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧨 1. Long-Delayed Procurement Timeline
      • The SPH program was first proposed in 2010, but has faced repeated delays and cancellations.
      • As of 2024, the Malondesh n Army expressed renewed interest in acquiring 66 units of 155mm/52 calibre SPHs, but the program remains in limbo.
      πŸ’Έ 2. Opaque Tendering and Political Controversy
      • The procurement, valued at RM819.09 million, went through a selected pre-qualification tender involving six bidders.
      • In 2022, allegations surfaced that the contract had been awarded directly to a company linked to a former deputy defence minister’s family, raising concerns about conflict of interest and cronyism.
      • The Ministry of Finance approved the tender in January 2024, but required renegotiation of the price before finalization.
      πŸ”„ 3. Government-to-Government (G2G) Confusion
      • Initially, Malondesh planned to acquire the Yavuz 155mm SPH from TΓΌrkiye’s state-owned MKE via a G2G deal.
      • However, the deal was later reviewed and renegotiated, with the Defence Minister emphasizing the need for open tendering to ensure the equipment meets end-user specifications.
      • This flip-flop between direct negotiation and open tendering reflects fragmented procurement strategy and lack of institutional clarity.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ› ️ What Does “Legacy Platforms” Mean?
      Legacy platforms refer to aging military equipment—aircraft, ships, vehicles, and systems—that are:
      • Outdated in technology
      • Costly to maintain
      • Operationally limited in modern combat scenarios
      Malondesh continues to operate many such platforms across its armed services.
      πŸ” Why Malondesh Overrelies on Legacy Platforms
      1. Budget Constraints & Prioritization Gaps
      • Defence spending has never been a top priority in Malondesh ’s national budget.
      • Most funds go to personnel costs, leaving little for capital upgrades.
      • Modernization plans are often delayed or cancelled due to economic pressures.
      2. Delayed Procurement Cycles
      • Example: The MiG-29N jets, delivered in 1995, were supposed to retire by 2010. But due to budget issues, their service was extended indefinitely.
      • The Littoral Combat Ship (LCS) program, meant to replace aging naval assets, has faced years of delay, leaving the Navy reliant on older patrol vessels.
      3. Fragmented Modernization Strategy
      • Malondesh lacks a cohesive long-term procurement roadmap.
      • Acquisitions are often piecemeal, reactive, and politically driven.
      • This leads to a mix of platforms from Russia, the U.S., France, and China, complicating logistics and interoperability.
      4. Maintenance Burden
      • Legacy systems require frequent repairs, spare parts, and specialized technicians.
      • Example: Malondesh ’s fleet includes C-130 Hercules from the 1970s and CN-235s from the early 2000s.
      • These platforms consume budget without delivering modern capability.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧩 1. Fragmented Procurement Budget Structure
      Malondesh ’s defense procurement budget is not centralized or strategically sequenced, leading to:
      • Progressive Payments Over Multiple Years: Major acquisitions like the FA-50 fighter jets and Littoral Combat Ships (LCS) are funded through staggered payments, which consume annual budgets without delivering immediate capability.
      • No Clear Long-Term Procurement Roadmap: Each year’s budget includes a mix of legacy payments, small one-off purchases (e.g. small arms, radios), and ad hoc upgrades. This prevents coherent modernization across platforms.
      • Overlap of Operational and Capital Expenditures: Funds for maintenance, upgrades, and new acquisitions often compete within the same budget pool, diluting impact.
      πŸ› ️ 2. Delays in Modernization Programs
      These budget issues directly cause delays in key modernization efforts:
      • Littoral Combat Ship (LCS) Program: Originally planned to deliver six ships starting in 2019, none have been commissioned as of 2025 due to financial mismanagement and contract disputes.
      • Army Vehicle Replacement: The Malondesh n Army is still awaiting approval to replace its aging Condor APCs with High Mobility Armoured Vehicles (HMAVs), despite urgent operational need.
      • Air Force Capability Gaps: The RMAF’s transition from MiG-29s to FA-50s has been slow, with only partial funding secured and delivery timelines stretched.
      πŸ’Έ 3. Currency Depreciation and Import Dependence
      • Malondesh relies heavily on foreign OEMs (original equipment manufacturers) for defense systems.
      • The depreciation of the ringgit reduces real purchasing power, meaning even increased nominal budgets don’t translate into more capability.
      • Domestic defense manufacturing is limited and still dependent on imported components, compounding delays.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Procurement Weaknesses
      a. Stop–Go Procurement
      • Major projects (fighters, ships, armored vehicles) are often announced, delayed, or cancelled depending on which government is in power.
      • No stable multi-year defense budget → contractors cannot plan effectively → delays & cost escalation.
      Example:
      • MRCA fighter replacement: in discussion since 2009, but never finalized → MiG-29s retired in 2017 without replacement.
      ________________________________________
      b. Political Interference
      • Contracts sometimes awarded to politically connected companies rather than the most capable suppliers.
      • Domestic firms given contracts they cannot deliver on, leading to project mismanagement.
      Example:
      • Littoral Combat Ship (LCS) scandal: RM9 billion allocated in 2011 for 6 ships. As of 2025, none are delivered, funds mismanaged, and Navy stuck with 1980s-era ships.
      ________________________________________
      c. Corruption & Lack of Transparency
      • Defense procurement in Malondesh has often been opaque, with corruption scandals undermining delivery.
      • This creates mistrust in both local industry and international partners.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Supply Chain Weaknesses
      a. Heavy Foreign Dependence
      • Malondesh imports almost all high-end systems:
      o Fighters → Russia, US, UK
      o Ships → France, Germany, locally assembled with foreign parts
      o Vehicles → Turkey, South Korea
      • Spare parts must come from abroad, which is expensive, slow, and vulnerable to geopolitical disruptions.
      ________________________________________
      b. Poor Local Industrial Capacity
      • Local defense industry (Boustead, DefTech, etc.) has limited expertise.
      • They rely on foreign designs and technology transfer.
      • When local firms are given contracts they cannot handle → projects stall or quality suffers.
      ________________________________________
      c. Spare Parts Shortages
      • Weak procurement planning → parts not stockpiled properly.
      • Old systems (MiG-29s, Condors, etc.) → parts no longer manufactured.
      • This leads to “cannibalization”, where one aircraft or vehicle is stripped to keep others running.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  18. KAPAL RONGSOK.... NGUTANG lagi... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣



    RI Utang Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia yang Sudah Dipensiunkan

    https://www.kabarbisnis.com/read/28131927/ri-utang-rp7-47-triliun-untuk-beli-kapal-induk-italia-yang-sudah-dipensiunkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Overview of Malondesh ’s Local Defense Industry
      • Malondesh has several state-linked defense companies like Boustead Naval Shipyard (BNS), DefTech, SME Ordnance, ATSC (Aerospace Technology Systems Corporation).
      • However, compared to Singapore’s ST Engineering or Indonesia’s PT Pindad/PT PAL/PT Dirgantara, Malondesh ’s industry is:
      o Small in scale
      o Heavily dependent on foreign technology transfer
      o Politically influenced
      o Limited in R&D capacity
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Structural Weaknesses
      a. Overdependence on Foreign Technology
      • Local companies rarely design or develop indigenous platforms.
      • Instead, they assemble or license-build:
      o AV-8 Gempita → Turkish FNSS design
      o LCS Gowind-class → French Naval Group design
      o DefTech trucks/APCs → based on imported chassis
      • This makes Malondesh vulnerable when foreign partners withdraw or when funding for ToT (Transfer of Technology) dries up.
      ________________________________________
      b. Limited R&D and Innovation
      • Defense R&D budgets are tiny (well under 1% of defense spending).
      • No serious indigenous aircraft, ship, or armored vehicle program has emerged.
      • Malondesh lacks the ecosystem (universities + defense labs + industry partnerships) that Singapore and South Korea used to build self-reliant industries.
      ________________________________________
      c. Project Mismanagement
      • Local companies given prestige projects beyond their capacity.
      • Example:
      o Boustead Naval Shipyard (BNS) with the RM9 billion Littoral Combat Ship (LCS) program.
      o BNS failed to deliver even 1 ship by 2025, despite billions spent.
      o Poor project management, design changes, and alleged corruption highlight the weakness of local capability.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧾 1. Cronyism in Defence Contracts
      • Defence contracts are frequently awarded to companies with political connections or ties to retired military officers, rather than based on merit or technical capability.
      • Analysts have pointed out that unqualified firms often win major tenders, resulting in poor execution and missed deadlines.
      • For example, the Littoral Combat Ship (LCS) project—initially a RM9 billion contract—was plagued by mismanagement. Despite over RM6 billion being paid, none of the six ships were delivered on time.
      ⚠️ 2. Conflict of Interest in Procurement
      • In some cases, contracts have been awarded to companies linked to former defence officials or their families, raising serious questions about impartiality.
      • The Self-Propelled Howitzer (SPH) deal faced scrutiny when it was revealed that a company involved had ties to a former deputy defence minister’s family. This prompted public backlash and calls for renegotiation.
      πŸ’Έ 3. Financial Mismanagement and Delays
      • Crony-linked firms often lack the technical expertise or financial stability to manage complex defence projects.
      • This leads to:
      o Delayed deliveries (e.g., offshore patrol vessels handed over three years late)
      o Cost overruns (LCS project now revised to over RM11 billion)
      o Unaccounted spending with little transparency or oversight
      🧭 4. Weak Enforcement and Accountability
      • Experts have questioned the government’s willingness to pursue legal action against companies that fail to deliver.
      • There’s concern that lawsuits could expose deeper corruption within the procurement system, making authorities hesitant to act.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      What Are Malondesh Force Structure Limitations?
      1. Small Active Force Size
      • Malondesh has ~113,000 active personnel and ~51,600 reserves.
      • Compared to regional peers like Indonesia (~400,000) and Vietnam (~600,000), Malondesh manpower is modest.
      • This limits its ability to sustain multi-domain operations or respond to simultaneous threats across Peninsular and East Malondesh .
      2. Fragmented Tri-Service Coordination
      • The Malondesh n Army, Navy, and Air Force operate with limited joint doctrine and interoperability.
      • There’s no unified Joint Operations Command, which hampers integrated responses in complex scenarios (e.g. amphibious landings, cyber warfare).
      • Exercises like CARAT and Bersama Shield help, but internal coordination remains weak.
      3. Lack of Force Projection Capability
      • Malondesh lacks long-range strategic assets:
      o No aircraft carriers, heavy bombers, or ballistic missile systems
      o Limited aerial refueling and sealift capacity
      • This restricts Malondesh ability to deploy forces beyond its borders or sustain operations in contested zones like the South China Sea.
      4. Overreliance on Legacy Platforms
      • Many platforms are aging or obsolete, such as:
      o MiG-29s (retired), F/A-18Ds (limited numbers), and Scorpene submarines (aging)
      • Procurement delays (e.g. Littoral Combat Ships) have stalled modernization
      • New acquisitions like FA-50 jets and LMS Batch 2 are promising but not yet integrated into full operational doctrine
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ’° 1. What Are Progressive Multi-Year Payments?
      In Malondesh defense procurement model:
      • Large acquisitions (e.g. ships, aircraft, armored vehicles) are not paid for upfront.
      • Instead, the government commits to multi-year installment payments, often spread across 5–10 years.
      • Each annual defense budget allocates a portion to these ongoing payments, limiting funds available for new projects.
      This structure is meant to ease fiscal pressure, but it creates long-term bottlenecks.
      πŸ›‘ 2. How It Slows Platform Delivery
      A. Cash Flow Constraints
      • When most of the budget is tied up in legacy payments (e.g. for the Littoral Combat Ship or FA-50 jets), new programs are deferred.
      • Even approved platforms face delayed production schedules due to inconsistent or partial payments to contractors.
      B. Contractual Fragmentation
      • OEMs (Original Equipment Manufacturers) often require milestone-based payments to proceed with manufacturing.
      • If Malondesh delays or underpays a milestone, production halts—leading to slippage in delivery timelines.
      C. Budget Volatility
      • Political transitions or economic downturns (e.g. COVID-19, ringgit depreciation) can cause annual budget cuts, disrupting payment schedules.
      • This leads to renegotiations, cost overruns, and sometimes contract termination.
      ⚓ 3. Real-World Examples
      Program Intended Delivery Status Cause of Delay
      Littoral Combat Ship (LCS) First ship by 2019 None delivered as of 2025 Payment delays, mismanagement
      FA-50 Light Fighters Initial batch by 2024 Slipped to 2026+ Budget phasing, contract finalization
      AV8 Gempita IFVs Full fleet by 2020 Still incomplete Staggered payments, local production issues
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  19. KAPAL RONGSOK.... NGUTANG lagi... πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣



    RI Utang Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia yang Sudah Dipensiunkan

    https://www.kabarbisnis.com/read/28131927/ri-utang-rp7-47-triliun-untuk-beli-kapal-induk-italia-yang-sudah-dipensiunkan

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------

      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Chronic Underfunding
      • Malondesh spends ~1% of GDP on defense (2023–2025: around RM16–19 billion).
      • By comparison:
      o Singapore: ~3% of GDP
      o Indonesia: ~1.2–1.3% but rising
      • The small “envelope” means:
      o Not enough money for procurement + operations + maintenance simultaneously.
      o Programs get stretched for decades, cancelled, or reduced in scale.
      o Even when announced, many projects end up shelved.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Political Instability & Short-Termism
      • Since 2018, Malondesh has had 5 prime ministers in 7 years → policies keep changing.
      • Each new government “re-evaluates” defense programs, often pausing or cancelling them.
      • Politicians see defense as low priority compared to subsidies, social spending, and debt repayment.
      • Long-term defense plans (like the Defense White Paper 2019) collapse because they require 10–15 years of consistent execution, which Malondesh ’s politics cannot provide.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. Budget Distribution Problems
      • Even the small budget is poorly allocated:
      o ~50–60% on salaries and pensions.
      o ~20–30% on operations & maintenance.
      o <20% left for procurement/modernization.
      • Effect: Malondesh maintains a large but under-equipped force → many personnel, few modern assets.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 4. Weak Local Defense Industry
      • Malondesh relies on foreign technology and local assembly (e.g., AV-8 Gempita, LCS).
      • Local firms often have political ties, not technical competence.
      • Results in scandals and failures (e.g., Littoral Combat Ship – RM9 billion, zero ships delivered).
      • No strong exports → cannot sustain industry with economies of scale.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/



      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Scorpène Submarine Scandal (2002 Onward)
      • Malondesh procured two ScorpΓ¨ne-class submarines and one Agosta-class submarine for RM4.5 billion via Perimekar Sdn Bhd, a company with no track record, tied to defense analyst Abdul Razak Baginda. Perimekar received RM510 million in commissions—around 11% of the deal value
      • French investigators implicated key figures, including members of DCNS/Naval Group, in bribery and misuse of corporate assets
      • This case also interwove with a tragic murder: Altantuyaa Shaariibuugiin, a translator allegedly involved in the deal, was murdered amid claims she demanded a commission. Baginda was acquitted of the conspiracy charges in Malondesh , but French courts later charged him with corruption and misappropriation
      ________________________________________
      2. Little Bird (MD530G) Helicopter Contract (2016)
      • A RM321 million deal for six light attack helicopters collapsed due to delivery failures and substandard adherence to specifications.
      • After a MACC probe, the Attorney General’s Chambers opted not to prosecute, prompting public outrage.
      “No further action will be taken… typical. Corruption from top to bottom.”

      ________________________________________
      3. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Scandal (1990s–2000s)
      • The project aimed to replace aging patrol crafts with 27 Meko 100-designed ships. PSC-ND, a politically linked company, secured the contract.
      • Only six vessels were completed, and delays and financial mismanagement ballooned costs from RM5.35 billion to RM6.75 billion.
      • PSC-ND fell into debt and was absorbed by Boustead Holdings, becoming Boustead Naval Shipyard
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ›‘️ Why Malondesh Lags Behind in Defence Tech & Force Structure
      1. Limited Defence Budget & Allocation Inefficiency
      • Malondesh ’s defence budget is lower than Indonesia and Singapore, and a large portion goes to personnel costs, not modernization.
      • In contrast:
      o Indonesia: USD10.6 billion budget (2025), focused on maritime security and modernization
      o Singapore: USD15 billion budget, with 4.9% of GDP allocated to defence—the highest in ASEAN
      o Vietnam: Prioritizes coastal defence with diversified procurement from the U.S., South Korea, and Israel
      2. Outdated Equipment & Slow Modernization
      • Malondesh still operates legacy platforms like MiG-29s (retired), aging Scorpene submarines, and delayed Littoral Combat Ships.
      • Meanwhile:
      o Indonesia is acquiring Rafale jets, Scorpène-class submarines, and expanding naval bases
      o Singapore has F-35B stealth fighters, advanced UAVs, and integrated cyber warfare units
      o Vietnam is modernizing its Soviet-era arsenal and investing in coastal missile systems
      3. Force Structure Limitations
      • Malondesh ’s armed forces are fragmented and lack joint operational doctrine.
      • Singapore’s SAF is highly integrated, with tri-service coordination and advanced simulation training.
      • Indonesia and Vietnam maintain large active personnel (400,000 and 600,000 respectively), while Malondesh has ~110,000 with limited reserve depth1
      4. Strategic Doctrine & Regional Role
      • Malondesh ’s defence posture is non-confrontational, focused on internal security and humanitarian missions.
      • In contrast:
      o Indonesia asserts maritime dominance in the South China Sea and Malacca Strait.
      o Vietnam maintains a deterrence posture against China, especially in the Spratly Islands.
      o Singapore positions itself as a technological leader and regional training hub.
      πŸ“Š Comparative Snapshot (2025)
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧨 1. Lack of Transparency and Oversight
      • Limited Competitive Tendering: Fewer than 30% of major defense contracts are awarded through open competition. Most deals are single-source or limited tenders, often favoring politically connected firms.
      • Opaque Contract Structures: Many contracts lack public disclosure of terms, pricing, or delivery milestones, making it difficult to track progress or detect irregularities.
      πŸ•΄️ 2. Role of Middlemen and Politically Connected Agents
      • Procurement is often mediated by retired military officers or politically linked intermediaries, who act as “agents” or “salesmen” within the Ministry of Defence.
      • These middlemen inflate prices, obscure accountability, and steer contracts toward preferred vendors—sometimes with little regard for capability or quality.
      • The King of Malondesh recently rebuked this practice, calling out the use of “flying coffins” (referring to outdated helicopters) and warning that inflated middleman pricing would exhaust the defense budget.
      🚨 3. Major Scandals: Case Studies
      A. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
      • RM9 billion allocated for six ships; none delivered as of 2025.
      • Investigations revealed mismanagement, payment irregularities, and involvement of figures linked to the earlier Scorpene submarine scandal.
      • The Armed Forces Pension Fund (LTAT) was implicated in channeling illegal commissions.
      B. Scorpene Submarine Scandal
      • French court proceedings exposed kickbacks and illegal commissions tied to Malondesh ’s purchase of two submarines in 2002.
      • Former PM Najib Razak, who was defense minister at the time, was linked to the deal and later convicted in unrelated corruption cases.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Procurement Weaknesses
      a. Stop–Go Procurement
      • Major projects (fighters, ships, armored vehicles) are often announced, delayed, or cancelled depending on which government is in power.
      • No stable multi-year defense budget → contractors cannot plan effectively → delays & cost escalation.
      Example:
      • MRCA fighter replacement: in discussion since 2009, but never finalized → MiG-29s retired in 2017 without replacement.
      ________________________________________
      b. Political Interference
      • Contracts sometimes awarded to politically connected companies rather than the most capable suppliers.
      • Domestic firms given contracts they cannot deliver on, leading to project mismanagement.
      Example:
      • Littoral Combat Ship (LCS) scandal: RM9 billion allocated in 2011 for 6 ships. As of 2025, none are delivered, funds mismanaged, and Navy stuck with 1980s-era ships.
      ________________________________________
      c. Corruption & Lack of Transparency
      • Defense procurement in Malondesh has often been opaque, with corruption scandals undermining delivery.
      • This creates mistrust in both local industry and international partners.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Supply Chain Weaknesses
      a. Heavy Foreign Dependence
      • Malondesh imports almost all high-end systems:
      o Fighters → Russia, US, UK
      o Ships → France, Germany, locally assembled with foreign parts
      o Vehicles → Turkey, South Korea
      • Spare parts must come from abroad, which is expensive, slow, and vulnerable to geopolitical disruptions.
      ________________________________________
      b. Poor Local Industrial Capacity
      • Local defense industry (Boustead, DefTech, etc.) has limited expertise.
      • They rely on foreign designs and technology transfer.
      • When local firms are given contracts they cannot handle → projects stall or quality suffers.
      ________________________________________
      c. Spare Parts Shortages
      • Weak procurement planning → parts not stockpiled properly.
      • Old systems (MiG-29s, Condors, etc.) → parts no longer manufactured.
      • This leads to “cannibalization”, where one aircraft or vehicle is stripped to keep others running.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  20. Eittt warganyet kl NGAMUKπŸ”₯, pertanda bakal ada SHOPPING BARUW LAGIIII nich..tambah puyenk die haha!πŸ€—πŸ€‘✌️

    BalasHapus
  21. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
    -
    PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
    PENGELUARAN : RM470 Miliar
    BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
    --------------------------------
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
    2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
    2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
    2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    2026 MALONDESH = PHK MASSAL
    2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
    2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
    --------------------------------
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
    Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
    • Middlemen & Agents
    Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
    • Lack of Open Competition
    Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
    ________________________________________
    2. High-Profile Procurement Scandals
    a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
    • Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
    • Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
    • Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
    b) Scorpene Submarine Deal (2002)
    • A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
    c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
    • Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
    d) Little Bird Helicopters (MD530G)
    • A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
    • Public frustration is palpable:
    ------------------------------
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

    BalasHapus
  22. apa sasaran empuq??? mao lawan pake apa coba nyet??? haha!πŸ˜‚πŸ˜πŸŒ

    ❌️aset kapal NSM BATAL⛔️
    ❌️gowing lcs dipastikan GANBOTπŸ€ͺ
    ❌️33 Hornet Rongsok BATAL⛔️
    ❌️exocet Ekspired haha!πŸ˜„πŸ˜‹πŸŒ
    ❌️SPH gak punyak..eh gak nyampe haha!😝😁🍌

    kita donk, ada
    ✅️rafale HAMMERπŸ¦ΎπŸš€
    ✅️rudal Balistik KHANπŸš€
    ✅️ucav dronπŸš€
    ✅️BrahMos πŸš€
    cukup diparkir di Sumatra, sekali pencet tombol rata kiri semenanjung kl haha!πŸ˜€πŸ˜†πŸŒ

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kapal kecik nan comel tapi SONGLAP nya bikin ngeriiii om Pal xaxaxaxaxaxaxaxaxa sdh gitu dramanya d bikin llllaaaaammmmaaaa dan paannjjaaannnggg xaxaxaxaxaxaxaxa SEDAPNYE UANG KOPI, JOM SONGLAP!!!!πŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺ

      Hapus
  23. Kapal kecik nan comel tapi SONGLAP nya bikin ngeriiii om Pal xaxaxaxaxaxaxaxaxa sdh gitu dramanya d bikin llllaaaaammmmaaaa dan paannjjaaannnggg xaxaxaxaxaxaxaxa SEDAPNYE UANG KOPI, JOM SONGLAP!!!!πŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺ

    BalasHapus
  24. Siap menjadi BEBAN...GAJAH PUTIH..... 🀣🀣🀣🀣



    “Garibaldi “ Kapal yang Lebih Banyak Membakar Uang daripada Bahan Bakar

    https://www.delikasia.com/headline-news/garibaldi-kapal-yang-lebih-banyak-membakar-uang-daripada-bahan-bakar

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Overview of Malondesh ’s Military Budget
      Malondesh ’s armed forces are collectively called Angkatan Tentera Malondesh (ATM), which includes:
      • Tentera Darat (Army)
      • Tentera Laut (Navy)
      • Tentera Udara (Air Force)
      The military budget comes from the national budget, which is approved annually by the government. Historically, Malondesh allocates around 1.5% to 2% of its GDP to defense, which is lower than regional neighbors like Singapore (~3% of GDP) or Thailand (~2.5% of GDP).
      ________________________________________
      2. Reasons for Budgetary Constraints
      Several factors contribute to limits on Malondesh ’s military spending:
      1. Economic Priorities
      o Malondesh has competing priorities like infrastructure, healthcare, education, and social programs.
      o Defense often has to share funding with these critical sectors, especially during economic slowdowns or crises like the COVID-19 pandemic.
      2. Low GDP Proportion Allocation
      o Defense spending is not a large share of GDP, meaning ATM must operate efficiently with limited resources.
      3. Cost of Modernization
      o Modern weapons systems (jets, naval ships, missile defense) are very expensive.
      o Limited budgets often force Malondesh to prioritize maintenance over new acquisitions.
      4. Debt and Fiscal Policy Constraints
      o The government manages national debt levels and budget deficits, which restricts discretionary spending, including military upgrades.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Overview of Malondesh ’s Military Budget
      Malondesh ’s armed forces are collectively called Angkatan Tentera Malondesh (ATM), which includes:
      • Tentera Darat (Army)
      • Tentera Laut (Navy)
      • Tentera Udara (Air Force)
      The military budget comes from the national budget, which is approved annually by the government. Historically, Malondesh allocates around 1.5% to 2% of its GDP to defense, which is lower than regional neighbors like Singapore (~3% of GDP) or Thailand (~2.5% of GDP).
      ________________________________________
      2. Reasons for Budgetary Constraints
      Several factors contribute to limits on Malondesh ’s military spending:
      1. Economic Priorities
      o Malondesh has competing priorities like infrastructure, healthcare, education, and social programs.
      o Defense often has to share funding with these critical sectors, especially during economic slowdowns or crises like the COVID-19 pandemic.
      2. Low GDP Proportion Allocation
      o Defense spending is not a large share of GDP, meaning ATM must operate efficiently with limited resources.
      3. Cost of Modernization
      o Modern weapons systems (jets, naval ships, missile defense) are very expensive.
      o Limited budgets often force Malondesh to prioritize maintenance over new acquisitions.
      4. Debt and Fiscal Policy Constraints
      o The government manages national debt levels and budget deficits, which restricts discretionary spending, including military upgrades.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Overweight on Operating Expenditure
      • Over 40% of Malondesh defence budget goes to salaries, pensions, and allowances.
      • This leaves limited room for capital expenditure (procurement, upgrades, R&D).
      • Example: In 2024, RM8.2 billion was allocated for personnel costs, while only RM5.71 billion went to procurement.
      2. Fragmented Procurement Planning
      • The Ministry of Defence lacks a clear multi-year procurement roadmap.
      • Funding is often allocated year-to-year, making it hard to commit to long-term modernization projects.
      • This leads to delays, cost overruns, and underutilized platforms (e.g. the Littoral Combat Ship fiasco).
      3. Political Hesitation to Rebalance
      • Successive governments have been unwilling to cut personnel costs or restructure the armed forces.
      • Reducing manpower or retiring outdated equipment is politically sensitive, especially with veterans and civil service unions.
      4. Currency Depreciation & Import Dependence
      • Malondesh imports most of its defence equipment.
      • The weak ringgit erodes purchasing power, so even increased budgets don’t translate into real capability gains.
      5. Multi-Year Commitments Hidden in Annual Budgets
      • Annual allocations include progressive payments for past procurements (e.g. FA-50 jets, A400M upgrades).
      • These payments crowd out new investments, creating the illusion of fresh funding when it’s actually backlog servicing.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧾 1. Delayed or Suppressed Audit Findings
      • The Auditor-General’s Reports, which are meant to expose irregularities in defense spending, often face delays in publication or are selectively tabled in Parliament.
      • Some findings are redacted or softened before release, especially when they involve politically sensitive contracts or high-ranking officials.
      • For example, the 2025 Auditor-General’s Report revealed that RM162.75 million in penalties for late delivery of GEMPITA vehicles were never collected, and RM1.42 million in fines were never imposed2.
      Impact: Delayed audits allow problems to fester, and suppressed findings prevent public scrutiny or corrective action.
      πŸ•΅️ 2. Limited Enforcement of Audit Recommendations
      • Although the Auditor-General routinely issues recommendations, ministries and agencies often fail to implement them.
      • In 2025, only a fraction of the 22 audit recommendations across seven ministries were acted upon, despite covering RM48.87 billion in programs.
      • The Ministry of Defence was flagged for fragmenting maintenance contracts to bypass procurement controls, yet no disciplinary action was taken.
      Impact: Without enforcement, audits become symbolic rather than corrective.
      🧱 3. Structural Weaknesses in Oversight Mechanisms
      • Malondesh lacks an independent defense procurement oversight body. Oversight is split between the Ministry of Finance, Prime Minister’s Department, and MINDEF itself—creating conflicts of interest.
      • Internal audit units within the Armed Forces are under-resourced and lack authority to challenge senior leadership.
      • There’s no legal requirement for real-time audit tracking or public disclosure of contract performance.
      Impact: Oversight is fragmented, reactive, and vulnerable to political interference.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      BERIKUT PENJELASAN RINCI BERDASARKAN PERBANDINGAN STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN KAPASITAS INDUSTRI PERTAHANAN
      ----------------
      πŸ› ️ 1. Struktur dan Sejarah Industri Pertahanan
      • Indonesia:
      o Memiliki BUMN strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk pesawat, PT Pindad untuk senjata dan kendaraan tempur, dan PT PAL untuk kapal perang.
      o Sejak era Orde Baru, Indonesia sudah mengembangkan industri militer domestik sebagai bagian dari strategi kemandirian alutsista.
      o Produk unggulan: pesawat CN-235 dan N-219, tank medium Harimau, kapal perang jenis korvet dan LPD.
      -
      • Malondesh:
      o Tidak memiliki BUMN militer sekuat Indonesia. Industri pertahanan lebih bergantung pada kerja sama luar negeri dan pengadaan langsung.
      o Beberapa perusahaan seperti DefTech dan Boustead Naval Shipyard ada, tapi belum mampu memproduksi sistem senjata kompleks secara mandiri.
      o Proyek kapal tempur Littoral Combat Ship (LCS) mengalami keterlambatan dan kontroversi besar.
      ----------------
      πŸ’° 2. Anggaran dan Skala Militer
      • Indonesia:
      o Anggaran pertahanan lebih besar dan jumlah personel militer jauh lebih banyak: 400.000 personel aktif dan 400.000 cadangan, plus 250.000 paramiliter.
      o Skala kebutuhan militer yang besar mendorong pengembangan industri dalam negeri.
      -
      • Malondesh:
      o Personel aktif hanya sekitar 113.000, dengan cadangan 51.600 dan paramiliter 100.000.
      o Skala kebutuhan lebih kecil, sehingga tidak mendesak untuk membangun industri militer mandiri.
      ----------------
      🧭 3. Kebutuhan Geopolitik dan Strategis
      • Indonesia:
      o Negara kepulauan dengan ribuan pulau dan perbatasan laut yang luas, membutuhkan kapal perang dan pesawat patroli untuk menjaga kedaulatan.
      o Konflik perbatasan seperti Ambalat dan potensi ancaman di Laut Natuna Utara memperkuat urgensi pengembangan alutsista.
      -
      • Malondesh:
      o Fokus pertahanan lebih pada pengamanan internal dan kerja sama regional, bukan kemandirian industri militer.
      o Ketergantungan pada aliansi dan pembelian dari negara lain seperti Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  25. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
    -
    PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
    PENGELUARAN : RM470 Miliar
    BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
    --------------------------------
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
    2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
    2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
    2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    2026 MALONDESH = PHK MASSAL
    2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
    2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
    --------------------------------
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
    Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    1. Overview
    Malondesh armed forces, Angkatan Tentera Malondesh (ATM), operate under limited budgets. Over the decades, this has led to prolonged use of older military equipment and delays in modernizing their forces. These challenges impact operational readiness, capabilities, and strategic deterrence.
    ________________________________________
    2. Ageing Equipment
    “Ageing equipment” refers to military hardware that has outlived its intended operational lifespan or requires extensive maintenance to remain functional.
    Examples in Malondesh :
    1. Air Force (TUDM / Tentera Udara Diraja Malondesh )
    o MiG-29s and F-5E Tiger IIs: Some aircraft are over 30 years old.
    o Maintenance costs increase with age, and spare parts become harder to source.
    o Operational readiness is reduced; fewer aircraft are available for exercises or patrols.
    2. Navy (TLDM / Tentera Laut Diraja Malondesh )
    o Kasturi-class frigates and older Perdana-class patrol vessels are decades old.
    o Ships need constant upkeep; older vessels have limited combat capabilities compared to modern ships.
    3. Army (TDM / Tentera Darat Malondesh )
    o Condor armored vehicles and old artillery systems are still in service.
    o Modern threats like asymmetric warfare or rapid deployment require more advanced, mobile systems.
    Consequences of Ageing Equipment
    • Higher maintenance costs: More resources go into keeping old hardware operational.
    • Reduced combat effectiveness: Outdated technology may be inferior to neighboring militaries’ systems.
    • Operational limitations: Older platforms may be slower, less reliable, or incompatible with modern communication and weapon systems.
    ------------------------------
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

    BalasHapus
  26. Siap menjadi BEBAN...GAJAH PUTIH..... 🀣🀣🀣🀣



    “Garibaldi “ Kapal yang Lebih Banyak Membakar Uang daripada Bahan Bakar

    https://www.delikasia.com/headline-news/garibaldi-kapal-yang-lebih-banyak-membakar-uang-daripada-bahan-bakar

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. What is the “Chronic Allocation Problem”?
      Malondesh defense budget suffers from structural imbalances:
      • ~70% → Salaries, pensions, allowances.
      • ~20–25% → Operations & maintenance (O&M).
      • <10% → Development (procurement, modernization).
      This pattern has persisted for decades, regardless of who is in power. It’s “chronic” because it doesn’t change year to year — it is baked into Malondesh defense system.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Why So Skewed?
      1. Large manpower-heavy force → Army dominates with many personnel, each entitled to allowances & pensions.
      2. Political incentives → Governments prefer to expand or protect jobs and welfare (pensions, veterans’ benefits) rather than invest in long-term modernization.
      3. Rigid financial system → Once salaries & pensions are committed, they are “locked in,” leaving procurement squeezed.
      4. Weak multi-year planning → Budgets are annual, so each year O&M & salaries get priority over new projects.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. Effects on the Armed Forces
      ✈️ Air Force (RMAF)
      • Insufficient flying hours → pilots often below NATO standards.
      • Can’t afford to maintain multiple fleets (Su-30, F/A-18D, Hawks).
      • Retirement of MiG-29 left gap, but MRCA replacement delayed decades due to budget.
      ________________________________________
      🚒 Navy (RMN)
      • Modernization projects (e.g., LCS frigates) stalled because there’s no steady development funding.
      • Existing fleet spends fewer days at sea due to limited fuel allocations.
      • Submarines (ScorpΓ¨ne) struggle with high operational costs.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    2. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ’± Currency Depreciation: Strategic Impact
      1. Import-Heavy Defence Procurement
      • Malondesh imports most of its advanced military equipment—jets, radars, missiles, naval systems—from countries like the U.S., France, South Korea, and Russia.
      • When the Malondesh n ringgit weakens, the cost of these imports rises sharply, even if the nominal budget stays the same.
      • Example: Payments for the Airbus A400M, FA-50 jets, and Littoral Combat Ships became more expensive due to ringgit depreciation.
      2. Progressive Payment Burden
      • Defence contracts often involve multi-year payments in foreign currencies.
      • A depreciating ringgit means Malondesh pays more each year for the same asset, squeezing future budgets.
      • This affects not just procurement, but also spare parts, training, and software licensing.
      3. Reduced Purchasing Power
      • Even with increased defence allocations (e.g. RM19 billion in 2024), the real value of that budget is eroded.
      • Malondesh ends up buying fewer units, delaying upgrades, or scaling down specifications.
      πŸ“‰ Fiscal Constraints: Structural Challenges
      1. Shrinking Revenue Base
      • Malondesh ’s traditional revenue sources—oil, gas, and palm oil—have faced volatility.
      • Combined with rising subsidies and social spending, this leaves limited fiscal space for defence.
      2. High Personnel & Operational Costs
      • Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, pensions, housing, and maintenance.
      • Capital expenditure (for new systems) is often less than 30%, making modernization difficult.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    3. 171 ASET USANG 33 TAHUN =
      "The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister.
      ===================
      DESEMBER 2024 OPV TAMAT
      DESEMBER 2024 OPV TAMAT
      DESEMBER 2024 OPV TAMAT
      “Kementerian Dalam Negeri dibenarkan menamatkan kontrak projek tersebut setelah mendapat pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Sehubungan itu, kerajaan menandatangani perjanjian penamatan bersama pihak syarikat pada 31 Disember 2024,” katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik dalam laman web Parlimen pada Khamis malam...
      -----
      SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT
      SEWA UTILITY BOAT
      SEWA RIGID HULL FENDER BOAT
      SEWA ROVER FIBER GLASS
      SEWA EC120B
      SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE
      Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
      Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      -----
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin berkata Aishah Aims 4 diperoleh melalui kontrak SEWAan bagi menggantikan dua kapal hidrografi sedia ada milik TLDM iaitu KD Mutiara dan KD Perantau yang akan melalui proses lucut tauliah secara berperingkat.
      ===================
      SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 = 15 TAHUN
      15 TAHUN MANGKRAK
      15 TAHUN MANGKRAK
      LCS DIPAY 6 RM 11.2 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the LCS project is NOw RM11.2 billion. It must be NOted from that RM11.2 billion, Lunas or the former BNS used around RM1 billion to pay its DEBTs and to upgrade the facilities for the LCS project. And NOt a single ship has been delivered yet.
      -----
      NGPVs 2024-1996 = 28 TAHUN
      28 TAHUN MANGKRAK
      28 TAHUN MANGKRAK
      NGPVs DIPAY 27 JADI 6 = The Kedah-class offshore patrol vessels of the Royal MALAYDESH Navy (RMN) are six ships based on the MEKO 100 design by Blohm + Voss. Originally, a total of 27 ships were planned, but due to programme delays and overruns, only six were eventually ordered. Their construction began in the early 2000s, and by 2009, all six were in active service.
      -----
      17 KREDITUR LCS
      17 KREDITUR LCS
      17 KREDITUR LCS
      Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) Bhd.
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONDESH = PHK MASSAL
      2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
      2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      πŸ’° 1. Chronic Budget Constraints
      • Malondesh defense budget has remained stagnant or modest relative to its strategic needs. Successive governments have been unwilling to reallocate funds from other sectors or reduce manpower to prioritize modernization.
      • For example, the Army is still awaiting Finance Ministry approval for the procurement of 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational requirements.
      Result: Procurement plans are delayed or scaled down, leaving aging platforms in service well past their intended lifespan.
      🧱 2. Procurement Mismanagement & Delays
      • The Auditor-General’s 2025 report flagged RM7.8 billion in armoured vehicle contracts plagued by:
      o Delayed deliveries (e.g., 68 GEMPITA units delivered late)
      o Full payments made despite contract breaches
      o Weak enforcement of penalties (RM162.75 million fine claimed two years late)3
      • Maintenance and spare parts for key assets like ADNAN and PENDEKAR were also delayed, with fines left uncollected.
      Result: Even when acquisitions are approved, execution is inefficient and accountability is weak.
      πŸ•΄️ 3. Middlemen & Non-Transparent Deal Structures
      • Defense procurement is often conducted via limited tenders or single-source contracts, with fewer than one-third awarded through open competition.
      • Politically connected firms—often led by retired military officers—dominate the landscape, inflating costs and reducing transparency.
      • The King of Malondesh recently rebuked the Defence Ministry for relying on “agents” and “salesmen,” calling out inflated prices and the attempted purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters, which he likened to “flying coffins”.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
    5. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      Analisa Fenomena "Hutang Bayar Hutang" (2018–2026)
      Malondesh terjebak dalam Debt-Servicing Cycle kronis, di mana pinjaman baru habis hanya untuk membayar bunga dan pokok utang lama:
      Titik Nadir (2023): Rekor tertinggi 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) lari ke pembayaran utang lama.
      Proyeksi 2025-2026: Konsisten di angka 58% - 58,9%. Artinya, lebih dari separuh uang yang dipinjam negara tidak menjadi pembangunan, melainkan hanya menyambung napas utang.
      Tabung Harapan (2018): Bukti nyata keputusasaan fiskal melalui metode open donation rakyat untuk membantu utang negara yang menembus RM1 Triliun.
      -
      Analisa Eskalasi Utang & Liabilitas (2010–2026)
      Terjadi ledakan utang dalam kurun waktu 16 tahun yang melumpuhkan daya beli alutsista secara tunai:
      Tahun 2010: RM 407,1 Miliar.
      Tahun 2018: Menembus angka psikologis RM 1,19 Triliun.
      Tahun 2026: Diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun.
      Rasio Utang vs GDP (Statista): Konsisten berada di ambang batas bahaya 68% - 69% hingga tahun 2029, memicu risiko gagal bayar jika terjadi guncangan ekonomi global.
      -
      Analisa Pertahanan: "Efek Domino Krisis Fiskal"
      Krisis uang tunai berdampak langsung pada status militer di mata dunia (SIPRI & GFP):
      Vakum SIPRI (2024-2025): Status "KOSONG" selama 2 tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat karena keterbatasan anggaran pembangunan (CAPEX).
      Kegagalan F/A-18 Hornet: Pembatalan 4 kali upaya pembelian dari Kuwait menjadi bukti nyata ketidakmampuan finansial menyediakan cash untuk alutsista second-hand sekalipun.
      Peringkat GFP 2026: Merosot ke peringkat 42 dunia (Posisi ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina yang lebih aktif melakukan modernisasi.
      -
      Analisa Reputasi & Sanksi Internasional
      Tekanan AS: Sanksi Section 301 (Tarif ekspor 10-25%) dan IEEPA mengancam sektor manufaktur E&E yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang.
      Kegagalan Administrasi: Sanksi CAS & AFC akibat penggunaan pemain naturalisasi ilegal (Kalah WO 0-3) adalah cerminan dari rusaknya tata kelola birokrasi nasional yang berdampak pada reputasi internasional.
      Dampak regional: Kehilangan posisi di Piala Asia 2027 yang direbut Vietnam mempertegas mundurnya pengaruh diplomasi Malondesh.
      ------------------------------
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

      Hapus
  27. lcs, kapal darag, sasaran empuq smdorn ANKA UCAV ASELI haha!πŸ˜‹πŸ€₯πŸš€πŸŒ

    BalasHapus
  28. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    ---------------------
    BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
    BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
    BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
    According to the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) based in Washington, United States, Chinese coast guard vessels patrolled Patinggi Ali Shoal for 316 days last year, which is an increase from 279 days in 2020.....
    ---------------------
    NGEMIS LPD
    NGEMIS AH1Z
    Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
    ----
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
    ----
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -----
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  29. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    ---------------------
    BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
    BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
    BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
    According to the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) based in Washington, United States, Chinese coast guard vessels patrolled Patinggi Ali Shoal for 316 days last year, which is an increase from 279 days in 2020.....
    ---------------------
    NGEMIS LPD
    NGEMIS AH1Z
    Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
    ----
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
    ----
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -----
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
    -----
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  30. -----
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
    Balasan
    1. 171 ASET USANG 33 TAHUN =
      "The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister.
      ===================
      DESEMBER 2024 OPV TAMAT
      DESEMBER 2024 OPV TAMAT
      DESEMBER 2024 OPV TAMAT
      “Kementerian Dalam Negeri dibenarkan menamatkan kontrak projek tersebut setelah mendapat pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Sehubungan itu, kerajaan menandatangani perjanjian penamatan bersama pihak syarikat pada 31 Disember 2024,” katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik dalam laman web Parlimen pada Khamis malam...
      -----
      SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT
      SEWA UTILITY BOAT
      SEWA RIGID HULL FENDER BOAT
      SEWA ROVER FIBER GLASS
      SEWA EC120B
      SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE
      Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
      Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      -----
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin berkata Aishah Aims 4 diperoleh melalui kontrak SEWAan bagi menggantikan dua kapal hidrografi sedia ada milik TLDM iaitu KD Mutiara dan KD Perantau yang akan melalui proses lucut tauliah secara berperingkat.
      ===================
      SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 = 15 TAHUN
      15 TAHUN MANGKRAK
      15 TAHUN MANGKRAK
      LCS DIPAY 6 RM 11.2 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the LCS project is NOw RM11.2 billion. It must be NOted from that RM11.2 billion, Lunas or the former BNS used around RM1 billion to pay its DEBTs and to upgrade the facilities for the LCS project. And NOt a single ship has been delivered yet.
      -----
      NGPVs 2024-1996 = 28 TAHUN
      28 TAHUN MANGKRAK
      28 TAHUN MANGKRAK
      NGPVs DIPAY 27 JADI 6 = The Kedah-class offshore patrol vessels of the Royal MALAYDESH Navy (RMN) are six ships based on the MEKO 100 design by Blohm + Voss. Originally, a total of 27 ships were planned, but due to programme delays and overruns, only six were eventually ordered. Their construction began in the early 2000s, and by 2009, all six were in active service.
      -----
      17 KREDITUR LCS
      17 KREDITUR LCS
      17 KREDITUR LCS
      Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) Bhd.
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
  31. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
    -
    PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
    PENGELUARAN : RM470 Miliar
    BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
    --------------------------------
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
    2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
    2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
    2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    2026 MALONDESH = PHK MASSAL
    2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
    2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
    --------------------------------
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
    Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    πŸ§“ 1. Scale of the Aging Inventory
    • As of late 2024, 171 military assets across all three branches of the Malondesh n Armed Forces (ATM) have exceeded 30 years of service:
    o Army: 108 units
    o Air Force (RMAF): 29 units
    o Navy (RMN): 34 vessels
    • Many of these platforms—like the Fast Attack Craft (FAC) in the Navy—are over 40 years old, with some approaching half a century in service2.
    Implication: These assets suffer from outdated systems, reduced operational capability, and high maintenance costs, making them increasingly unfit for modern warfare.
    πŸ“‰ 2. No Structured Replacement Plan
    • Malondesh lacks a multi-year force modernization roadmap. Instead, procurement is often ad hoc, reactive, and politically driven.
    • The budgeting process does not clearly indicate what assets will be replaced, when, or how funding will be allocated over time.
    • For example, the Army is still waiting for approval to replace its aging Condor APC fleet with 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational needs.
    Implication: Without a structured plan, aging platforms remain in service far beyond their intended lifespan, and capability gaps widen.
    πŸ”„ 3. Maintenance Burden and Capability Decay
    • Older assets require frequent repairs, often with obsolete parts or foreign OEM support, which drives up costs and delays readiness.
    • Technological obsolescence means these platforms cannot integrate with newer systems or meet interoperability standards with allies.
    ------------------------------
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

    BalasHapus
  32. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
    -
    PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
    PENGELUARAN : RM470 Miliar
    BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
    --------------------------------
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
    Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
    --------------------------------
    Mei 2026 : NSM BANNED
    Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
    --------------------------------
    2026 = FREEZE PROCUREMENT
    The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
    --------------------------------
    2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
    Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
    --------------------------------
    2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    --------------------------------
    2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    --------------------------------
    2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
    --------------------------------
    2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
    --------------------------------
    Februari 2026 F/A-18 : BATAL
    Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
    --------------------------------
    4. Poor Maintenance & Spare Parts
    • Limited budget also affects maintenance.
    • The RMAF has had periods where only a fraction of its Su-30MKM fighters were airworthy due to spare parts shortages.
    • Old systems without steady spare parts supply quickly degrade into obsolescence.
    ________________________________________
    5. Shifts in Regional Military Balance
    • Neighbors (Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand) have invested heavily in modern systems (submarines, 5th-gen fighters, frigates, drones).
    • By contrast, Malondesh ’s fleet and aircraft look increasingly outdated not just in age, but in capability compared to regional peers.
    ________________________________________
    6. Political Interference & Short-Termism
    • Defense procurement is often politicized.
    • Changes in government (frequent in Malondesh since 2018) cause projects to be halted, renegotiated, or reset.
    • This leads to long gaps without new equipment, forcing older assets to remain in use.
    ------------------------------
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

    BalasHapus
  33. Siap menjadi BEBAN...GAJAH PUTIH..... 🀣🀣🀣🀣



    “Garibaldi “ Kapal yang Lebih Banyak Membakar Uang daripada Bahan Bakar

    https://www.delikasia.com/headline-news/garibaldi-kapal-yang-lebih-banyak-membakar-uang-daripada-bahan-bakar

    BalasHapus
    Balasan
    1. NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ===
      SPH CAESAR =
      GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
      Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
      -----
      SPH YAVUZ =
      GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
      SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
      -----
      SPH EVA =
      GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
      Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
      ===
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ===
      MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
      • Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
      • Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
      • Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      • Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
      • Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
      Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness
      ===
      MALAYDESH 's military assets face a number of maintenance problems, including outdated equipment, a lack of funds, and corruption. These problems can make it difficult for the military to respond to threats and protect the country's interests.
      Outdated equipment :
      Many of MALAYDESH 's military assets are outdated and have exceeded their intended service life.
      The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
      The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
      Lack of funds :
      MALAYDESH 's military has faced a shortage of funds for many years.
      The government has been unable to provide the military with the modern assets it needs.
      Corruption Political interference and corruption have undermined the military's combat readiness.
      The military has experienced leakages and scandals in its defense spending.
      The military has difficulty verifying that contractual obligations have been met.
      The military has difficulty transferring techNOLogy from OEMs.
      The military has difficulty procuring parts that are compatible with its existing fleet
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    2. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
      ---------------------
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      According to the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) based in Washington, United States, Chinese coast guard vessels patrolled Patinggi Ali Shoal for 316 days last year, which is an increase from 279 days in 2020.....
      ---------------------
      NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      Realisasi Impor Senjata (SIPRI 2021–2025)
      Data menunjukkan siapa yang benar-benar belanja alutsista di kawasan:
      Peringkat 1 ASEAN: Indonesia (1,5%) — Urutan 18 Dunia. Fokus: Rafale, ScorpΓ¨ne, PPA.
      Peringkat 2 ASEAN: Filipina (1,2%).
      Peringkat 3 ASEAN: Singapura (1,1%).
      Peringkat 4 ASEAN: Thailand (0,5%).
      Peringkat 5 ASEAN: Malondesh (0,3%) — Hanya FA-50 (skala terbatas).
      -
      Status Lembar Pengadaan SIPRI (2024–2025)
      Indonesia (1 Lembar Penuh): Kontrak aktif untuk Rafale F-4, Mesin TP400-D6, PPA-L-Plus, A400M Atlas, Rudal BORA/KHAN, Drone Anka-S, dan Air Refuel System.
      Malondesh (KOSONG): Tidak ada realisasi kontrak baru yang tercatat (Status: Salam Lembar Kosong).
      -
      Peringkat Kekuatan Militer (GFP 2026)
      Indonesia — Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582) | Hegemon ASEAN.
      Vietnam — Peringkat 23 Dunia.
      Thailand — Peringkat 24 Dunia.
      Singapura — Peringkat 29 Dunia.
      Myanmar — Peringkat 35 Dunia.
      Filipina — Peringkat 41 Dunia.
      Malondesh — Peringkat 42 Dunia (Kalah dari Filipina).
      -
      Kronologi "Prank" Pertahanan Malondesh (2005–2026)
      Rentetan wacana yang gagal menjadi kontrak nyata (Zonk):
      2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
      2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
      2018: Kapal MRSS PT PAL Indonesia (Zonk).
      2022: Jet HAL Tejas India (Batal/Pindah ke FA-50).
      2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB/UNIFIL).
      2024–2025: Sewa Black Hawk (Mangkrak/Unit tidak tiba).
      2026: F/A-18 Hornet Kuwait (Resmi Batal akibat biaya logistik & evaluasi buruk).
      2026: Pembekuan Total oleh PM Anwar Ibrahim akibat skandal korupsi & kartel Kemenhan.
      -
      Jebakan Utang & Krisis Fiskal Malondesh
      Penyebab utama stagnasi pertahanan adalah beban finansial yang ekstrem:
      2010: RM 407,1 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Inklusi liabilitas 1MDB).
      2023: RM 1,53 Triliun (Konfirmasi PM Anwar Ibrahim).
      2026: RM 1,79 Triliun (Target manajemen utang).
      Rasio Utang: 70,4% dari PDB (Melewati limit 65%).
      -
      Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Mengukuhkan diri sebagai Raksasa Ekonomi (Top 6 PPP Dunia) dan kekuatan militer elit global.
      Malondesh: Mengalami Demiliterisasi De Facto dan penurunan kelas akibat krisis utang sistemik, korupsi, dan kegagalan kontrak berulang.

      Hapus
    4. NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
      -----
      PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
      -----
      HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
      -----
      KAPAL BUATAN 1960 =
      BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
      -----
      KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
  34. Siap menjadi BEBAN...GAJAH PUTIH..... 🀣🀣🀣🀣



    “Garibaldi “ Kapal yang Lebih Banyak Membakar Uang daripada Bahan Bakar

    https://www.delikasia.com/headline-news/garibaldi-kapal-yang-lebih-banyak-membakar-uang-daripada-bahan-bakar

    BalasHapus
    Balasan
    1. NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      ===================
      • LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT.
      • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = MANGKRAK DELAYED
      -NO NSM.
      -NO VL MICA.
      -NO TORPEDO RINGAN.
      -NO SECONDARY GUNS.
      -NO BOFORS MK3.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja_Lela-class_frigate
      -------------
      PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
      -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
      -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
      -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
      -OPV PPA USD 1,3 BILLION/2 UNIT = USD 650/UNIT
      ===================
      SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA HELI Kementerian Pertahanan MALAYDESH pada 27 Mei 2023 lalu telah menandatangani perjanjian SEWA dengan penyedia layanan penerbangan lokal, Aerotree, untuk menyediakan empat helikopter bekas Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
      SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM)
      SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39
      SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata MALAYDESH sedang mencari untuk menyewa Tarantula..
      ==============
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    2. NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
      -----
      PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
      -----
      HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
      -----
      KAPAL BUATAN 1960 =
      BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
      -----
      KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
  35. KAPAL RONGSOK saja INDIANESIA TERPAKSA NGUTANG... 🀣🀣🀣🀣



    RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    https://kabar24.bisnis.com/read/20250923/15/1913775/ri-sepakati-pinjaman-rp747-triliun-untuk-beli-kapal-induk-italia

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kapal Induk Garibaldi dari Italia: Gratis untuk RI meski Butuh Modifikasi

      Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/02/17/09180001/kapal-induk-garibaldi-dari-italia-gratis-untuk-ri-meski-butuh-modifikasi?page=all.


      Membership: https://kmp.im/plus6
      Download aplikasi: https://kmp.im/app6

      Hapus
    2. Ternyata gratis 😎😎πŸ”₯πŸ”₯, panas dong malondesh 🀣🀣🀲

      Hapus
    3. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
      --------------------
      HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
      -----
      PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
      -----
      HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
      -----
      KAPAL BUATAN 1960 =
      BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
      -----
      KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
      -----
      SEWA BOAT
      Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
      Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      Melalui kaedah SEWAan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
      -----
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      “Sehubungan itu, TLDM telah mengambil pendekatan di luar kotak dengan mendapatkan Aishah Aims 4 melalui konsep SEWAan yang mana kos operasinya jauh lebih rendah tetapi mampu keluarkan input lebih cepat dan berkesan,” katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penerimaan kapal itu di Jeti Pusat Hidrografi Nasional (PHN) di sini.
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    4. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
      ----
      NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      ===================
      • LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT.
      • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = MANGKRAK DELAYED
      -NO NSM.
      -NO VL MICA.
      -NO TORPEDO RINGAN.
      -NO SECONDARY GUNS.
      -NO BOFORS MK3.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja_Lela-class_frigate
      -------------
      PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
      -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
      -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
      -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
      -OPV PPA USD 1,3 BILLION/2 UNIT = USD 650/UNIT
      -------------
      MALAYDESH 's military equipment is old due to a number of factors, including:
      Outdated equipment
      The majority of the MALAYDESH Armed Forces' (MAF) equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      Low and erratic allocations
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many ships that are older than the HTMS Sukhothai, which sank in 2022.
      Government's inability to provide modern equipment
      The government is unable to provide the MAF with modern defense assets.
      Defense industry issues
      The defense industry is controlled by the government, but some say it lacks accountability and determination. Some issues include the import of critical components, local companies acting as intermediaries for foreign companies, and a lack of research and development.
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
  36. KAPAL RONGSOK saja INDIANESIA TERPAKSA NGUTANG... 🀣🀣🀣🀣



    RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    https://kabar24.bisnis.com/read/20250923/15/1913775/ri-sepakati-pinjaman-rp747-triliun-untuk-beli-kapal-induk-italia

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kapal Induk Garibaldi dari Italia: Gratis untuk RI meski Butuh Modifikasi

      Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/02/17/09180001/kapal-induk-garibaldi-dari-italia-gratis-untuk-ri-meski-butuh-modifikasi?page=all.


      Membership: https://kmp.im/plus6
      Download aplikasi: https://kmp.im/app6

      Hapus
    2. Ternyata gratis 😎😎πŸ”₯πŸ”₯, panas dong malondesh 🀣🀣

      Hapus
    3. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      Analisa SIPRI: Vakum Alutsista (2020–2025)
      Status pengadaan senjata berat Malondesh menunjukkan grafik yang terus merosot hingga mencapai titik nol:
      2020–2021: Berada pada fase Planned (Dijangka) namun tanpa realisasi.
      2022–2023: Berlanjut ke fase Selected Not Yet Ordered (Dipilih tanpa pesanan).
      2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat).
      Perbandingan Regional: Sementara Indonesia memiliki lembar belanja penuh (Rafale, KAAN, A400M, PPA), Malondesh kini sejajar dengan negara-negara ekonomi kecil seperti Timor Leste, Kamboja, dan Laos yang juga memiliki lembar SIPRI kosong.
      -
      Analisa Ekonomi: Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
      Malondesh terjebak dalam siklus Debt-Servicing yang melumpuhkan anggaran pembangunan:
      Timeline Bayar Utang Pakai Utang:
      Mencapai rekor terburuk pada 2023 (64,3%), di mana RM145,8 miliar pinjaman baru hanya untuk membayar utang lama.
      Proyeksi 2025-2026 tetap kritis di angka 58%.
      Eskalasi Utang: Dari RM 407,1 Miliar (2010) melonjak drastis hingga RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Utang vs GDP: Melompat dari kisaran 52% (2019) menjadi 70,4% (2024) dan tetap di angka bahaya 69% (2025).
      -
      Analisa Fiskal: Defisit Kronis & Kehilangan Devisa
      Defisit Menahun: Sejak 2010, Malondesh tidak pernah mengalami surplus. Defisit terdalam terjadi pada 2021 (-6,4%) dan masih berlanjut di kisaran -3,8% pada 2025 (Setara USD 17,8 Miliar).
      Nilai Utang dalam USD: Konversi utang pemerintah membengkak dari USD 150 Miliar (2010) menjadi USD 375 Miliar (2025), memperlemah posisi nilai tukar mata uang terhadap dolar.
      -
      Analisa Militer: Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
      Krisis finansial berdampak langsung pada peringkat kekuatan militer di ASEAN:
      Indonesia (13): Pemimpin mutlak dengan modernisasi masif.
      Vietnam (23) - Singapura (29): Konsisten di papan atas.
      Filipina (41): Berhasil menyalip Malondesh.
      Malondesh (42): Peringkat terendah di antara negara-negara "Big 6" ASEAN, hanya unggul atas Kamboja dan Laos.
      Kegagalan Simbolik: Pembatalan F/A-18 Hornet bekas Kuwait sebanyak 4 kali menjadi bukti ketidakmampuan kas negara untuk melakukan pembelian alutsista bahkan untuk barang bekas sekalipun.

      Hapus
  37. Kapal Induk Garibaldi dari Italia: Gratis untuk RI meski Butuh Modifikasi

    Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/02/17/09180001/kapal-induk-garibaldi-dari-italia-gratis-untuk-ri-meski-butuh-modifikasi?page=all.


    Membership: https://kmp.im/plus6
    Download aplikasi: https://kmp.im/app6

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ternyata gratis 😎😎πŸ”₯πŸ”₯, panas dong malondesh 🀣🀣

      Hapus
  38. KAPAL RONGSOK saja INDIANESIA TERPAKSA NGUTANG... 🀣🀣🀣🀣



    RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    https://kabar24.bisnis.com/read/20250923/15/1913775/ri-sepakati-pinjaman-rp747-triliun-untuk-beli-kapal-induk-italia

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
      Malondesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malondesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALONDESH = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      --------------------------------
      APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB
      Indonesia (Pruden): ~40% — Berada dalam kategori sangat sehat, jauh di bawah batas aman undang-undang (60%).
      Malondesh (Zona Merah): ~69–70% — Sudah melewati limit plafon utang mereka (65%).
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga
      Indonesia (Aman): 16% — Rendah, memberikan ketahanan tinggi terhadap konsumsi domestik.
      Malondesh (Ekstrem): 84,3% — Sangat tinggi (mencekik), sebagian besar pendapatan rakyat habis untuk membayar cicilan.
      -
      Defisit Fiskal (Tahun Anggaran 2025)
      Indonesia (Terkendali): Di bawah 3% — Menunjukkan disiplin fiskal yang ketat dan manajemen anggaran yang stabil.
      Malondesh (Tinggi): 3,8% — Masih cukup tinggi, menambah beban akumulasi utang baru setiap tahun.
      -
      Kapasitas Belanja Negara
      Indonesia (Tinggi): Fokus pada modernisasi alutsista strategis (Rafale, Scorpène) dan pembangunan infrastruktur karena fiscal space yang luas.
      Malondesh (Rendah): Fokus pada pembayaran bunga utang yang membengkak, mengakibatkan pembekuan pengadaan militer.

      Hapus
  39. KAPAL RONGSOK saja INDIANESIA TERPAKSA NGUTANG... 🀣🀣🀣🀣



    RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    https://kabar24.bisnis.com/read/20250923/15/1913775/ri-sepakati-pinjaman-rp747-triliun-untuk-beli-kapal-induk-italia

    BalasHapus
    Balasan
    1. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
      --------------------
      HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
      -----
      PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
      -----
      HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
      -----
      KAPAL BUATAN 1960 =
      BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
      -----
      KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
      -----
      SEWA BOAT
      Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
      Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      Melalui kaedah SEWAan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
      -----
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      “Sehubungan itu, TLDM telah mengambil pendekatan di luar kotak dengan mendapatkan Aishah Aims 4 melalui konsep SEWAan yang mana kos operasinya jauh lebih rendah tetapi mampu keluarkan input lebih cepat dan berkesan,” katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penerimaan kapal itu di Jeti Pusat Hidrografi Nasional (PHN) di sini.
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    2. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
      ---------------------
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      According to the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) based in Washington, United States, Chinese coast guard vessels patrolled Patinggi Ali Shoal for 316 days last year, which is an increase from 279 days in 2020.....
      ---------------------
      NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    3. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
      ---------------------
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      According to the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) based in Washington, United States, Chinese coast guard vessels patrolled Patinggi Ali Shoal for 316 days last year, which is an increase from 279 days in 2020.....
      ---------------------
      NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    4. FAKTA MISKIN = BUDGET MINUS
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BEBAN SUBSIDI 23,9%
      PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
      --------------------------------------------
      PENDAPATAN NEGARA:
      Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
      -
      TOTAL PENGELUARAN:
      Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
      -
      ALOKASI BELANJA:
      Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
      -
      ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
      PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS
      Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
      Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
      --------------------------------------------
      DATA UTANG MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------------------
      Analisis Geopolitik & Pertahanan (Stagnasi Total)
      Vakum Alutsista (SIPRI 2024-2025): Status "Kosong" selama dua tahun berturut-turut menandakan tidak adanya transfer senjata berat yang masuk. Hal ini mengonfirmasi kegagalan proses modernisasi di saat negara tetangga (Indonesia/Singapura) melakukan pengadaan masif.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di mata penjual internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Peringkat Global Firepower (GFP) 42 (ke-7 di ASEAN) menempatkan militer Malaydesh di bawah Filipina, menunjukkan efek domino dari penundaan proyek LCS dan ketergantungan pada aset tua.
      Analisis Fiskal & Ekonomi (Spiral Utang)
      Debt-Servicing Cycle: Dengan proyeksi utang menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026, fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" (58% pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan) telah mengunci anggaran negara.
      Rasio Bahaya: Rasio utang terhadap GDP yang stabil di angka 68%-70% sejak 2024-2026 membatasi ruang gerak fiskal untuk subsidi domestik maupun belanja modal militer.
      Hambatan Dagang AS: Sanksi Section 301 (tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA oleh USTR Amerika Serikat akan memukul sektor manufaktur dan E&E, yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang tersebut.
      Analisis Reputasi & Diplomasi (Sanksi Internasional)
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) akibat penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal bukan sekadar masalah sepak bola, melainkan cerminan kegagalan administrasi sistemik di tingkat federasi.
      Kehilangan Posisi Regional: Kegagalan lolos ke Piala Asia 2027 dan pemberian posisi tersebut kepada Vietnam mempertegas penurunan pengaruh dan daya saing negara di kawasan ASEAN.
      Kesimpulan Strategis
      Tahun 2026 menjadi titik nadir di mana krisis utang pemerintah berdampak langsung pada pelemahan pertahanan nasional dan reputasi internasional. Model pengadaan "Barter CPO" dan "Kredit 100%" terbukti belum cukup untuk menambal kekosongan armada tempur di tengah tekanan sanksi dagang global.

      Hapus
  40. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    --------------------
    HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -----
    HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
    -----
    HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
    -----
    PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
    -----
    HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
    -----
    HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
    -----
    HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
    -----
    KAPAL BUATAN 1960 =
    BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
    -----
    KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
    -----
    SEWA BOAT
    Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
    Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
    Melalui kaedah SEWAan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
    -----
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    “Sehubungan itu, TLDM telah mengambil pendekatan di luar kotak dengan mendapatkan Aishah Aims 4 melalui konsep SEWAan yang mana kos operasinya jauh lebih rendah tetapi mampu keluarkan input lebih cepat dan berkesan,” katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penerimaan kapal itu di Jeti Pusat Hidrografi Nasional (PHN) di sini.
    -----
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  41. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    ---------------------
    BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
    BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
    BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
    According to the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) based in Washington, United States, Chinese coast guard vessels patrolled Patinggi Ali Shoal for 316 days last year, which is an increase from 279 days in 2020.....
    ---------------------
    NGEMIS LPD
    NGEMIS AH1Z
    Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
    ----
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
    ----
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -----
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
    -----
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  42. Kapal ni jelas akan jadi BEBAN TNI guys..... 🀣🀣🀣🀣

    Ingat TNI AL ada NUNGGAK HUTANG BBM dengan PERTAMINA ya guys dan itu FAKTA... 🀣🀣🀣🀣

    BalasHapus
    Balasan
    1. FAKTA MISKIN = BUDGET MINUS
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BEBAN SUBSIDI 23,9%
      PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
      --------------------------------------------
      PENDAPATAN NEGARA:
      Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
      -
      TOTAL PENGELUARAN:
      Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
      -
      ALOKASI BELANJA:
      Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
      -
      ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
      PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS
      Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
      Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
      ---------------------------------
      DATA UTANG MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      ---------------------------------
      Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
      Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. Malaydesh kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
      Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
      -
      Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
      Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
      Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
      Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.


      Hapus
    2. NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ===
      SPH CAESAR =
      GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
      Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
      -----
      SPH YAVUZ =
      GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
      SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
      -----
      SPH EVA =
      GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
      Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
      ===
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ===
      MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
      • Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
      • Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
      • Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      • Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
      • Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
      Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness
      ===
      MALAYDESH 's military assets face a number of maintenance problems, including outdated equipment, a lack of funds, and corruption. These problems can make it difficult for the military to respond to threats and protect the country's interests.
      Outdated equipment :
      Many of MALAYDESH 's military assets are outdated and have exceeded their intended service life.
      The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
      The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
      Lack of funds :
      MALAYDESH 's military has faced a shortage of funds for many years.
      The government has been unable to provide the military with the modern assets it needs.
      Corruption Political interference and corruption have undermined the military's combat readiness.
      The military has experienced leakages and scandals in its defense spending.
      The military has difficulty verifying that contractual obligations have been met.
      The military has difficulty transferring techNOLogy from OEMs.
      The military has difficulty procuring parts that are compatible with its existing fleet
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    3. FAKTA MISKIN = BUDGET MINUS
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BEBAN SUBSIDI 23,9%
      PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
      --------------------------------------------
      PENDAPATAN NEGARA:
      Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
      -
      TOTAL PENGELUARAN:
      Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
      -
      ALOKASI BELANJA:
      Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
      -
      ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
      PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS
      Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
      Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
      ---------------------------------
      DATA UTANG MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      ---------------------------------
      Analisa Model Pengadaan: "Negara Penyewa" (Leasing)
      Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
      Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) seperti pada kesepakatan FA-50 (Korea Selatan) dan PT-91M (Polandia).
      Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor, diperparah dengan catatan buruk hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet jet tempur.
      -
      Analisa Reputasi & Diplomasi Internasional
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS terkait 7 pemain naturalisasi ilegal dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
      Kehilangan Posisi Regional: Resmi gagal lolos ke Piala Asia 2027, di mana posisi tersebut kini diambil alih oleh Vietnam, mempertegas penurunan pengaruh Malaydesh di ASEAN.
      Krisis Identitas: Kritik internal dari pemimpin nasional (Mahathir & Anwar Ibrahim) mengenai kemiskinan struktural dan korupsi proyek negara memperburuk citra di mata investor global.

      Hapus
    4. SALAM FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
      1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
      • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
      • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
      • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
      • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
      • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
      ----------------------------------
      2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
      • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
      • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
      • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
      • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
      • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
      • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
      ----------------------------------
      3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
      • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
      • Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
      • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
      • Rasio Beban Warga:
      o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
      o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
      ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
      --------------------------------
      πŸ“Œ 1. Small Defense Budget (Overall Envelope)
      Malondesh spends around RM15–18 billion per year on defense (≈ 1% of GDP).
      This is low compared to regional peers:
      Singapore: ~3% of GDP (RM70+ billion equivalent)
      Indonesia: ~0.8% of GDP, but larger economy → higher absolute spending (~RM60 billion)
      Thailand & Vietnam also outspend Malondesh in modernization.
      πŸ‘‰ Malondesh ’s small budget puts it at a disadvantage from the start.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 2. Budget Distribution – Heavy on Salaries
      Typical Malondesh n defense budget split:
      60% → Salaries & pensions
      20–25% → Operations & maintenance (O&M)
      15–20% → Procurement / modernization
      πŸ”Ž In practice:
      Most of the money pays for personnel (over 100,000 active forces + veterans pensions).
      Very little left for buying new weapons or even maintaining old ones.
      πŸ‘‰ This creates a large but poorly equipped force.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 3. Pensions Burden
      Malondesh has a generous pensions system for retired military personnel.
      As veterans population grows, pension spending keeps rising.
      Defense Ministry becomes a welfare ministry for ex-servicemen as much as a warfighting institution.
      This crowds out funds for modernization.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 4. Operations & Maintenance (O&M) Shortfall
      The O&M budget (fuel, spare parts, training, repairs) is chronically underfunded.
      Impact:
      Aircraft often grounded due to lack of parts.
      Navy ships idle in dockyards.
      Troops train less (pilots fewer flight hours, sailors fewer sea days).
      πŸ‘‰ This lowers readiness, even before considering modernization gaps.
      ________________________________________
      πŸ“Œ 5. Procurement = Stop-Go Cycle
      With only 15–20% for procurement, Malondesh struggles to commit to big projects.
      Big-ticket items (frigates, fighter jets, armored vehicles) are so expensive that the government buys in small batches or delays purchases for years.
      Example:
      MRCA (fighter jet replacement) delayed since 2010.
      Littoral Combat Ship (LCS) consumed billions, but no ships delivered yet.
      Each time budgets tighten (economic slowdown, political crisis), procurement is the first to be cut.

      Hapus
  43. KAPAL RONGSOK saja INDIANESIA TERPAKSA NGUTANG... 🀣🀣🀣🀣



    RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    https://kabar24.bisnis.com/read/20250923/15/1913775/ri-sepakati-pinjaman-rp747-triliun-untuk-beli-kapal-induk-italia

    BalasHapus
    Balasan
    1. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
      ---------------------
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      According to the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) based in Washington, United States, Chinese coast guard vessels patrolled Patinggi Ali Shoal for 316 days last year, which is an increase from 279 days in 2020.....
      ---------------------
      NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    2. 171 ASET USANG 33 TAHUN =
      "The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister.
      ===================
      DESEMBER 2024 OPV TAMAT
      DESEMBER 2024 OPV TAMAT
      DESEMBER 2024 OPV TAMAT
      “Kementerian Dalam Negeri dibenarkan menamatkan kontrak projek tersebut setelah mendapat pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Sehubungan itu, kerajaan menandatangani perjanjian penamatan bersama pihak syarikat pada 31 Disember 2024,” katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik dalam laman web Parlimen pada Khamis malam...
      -----
      SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT
      SEWA UTILITY BOAT
      SEWA RIGID HULL FENDER BOAT
      SEWA ROVER FIBER GLASS
      SEWA EC120B
      SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE
      Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
      Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      -----
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin berkata Aishah Aims 4 diperoleh melalui kontrak SEWAan bagi menggantikan dua kapal hidrografi sedia ada milik TLDM iaitu KD Mutiara dan KD Perantau yang akan melalui proses lucut tauliah secara berperingkat.
      ===================
      SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 = 15 TAHUN
      15 TAHUN MANGKRAK
      15 TAHUN MANGKRAK
      LCS DIPAY 6 RM 11.2 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the LCS project is NOw RM11.2 billion. It must be NOted from that RM11.2 billion, Lunas or the former BNS used around RM1 billion to pay its DEBTs and to upgrade the facilities for the LCS project. And NOt a single ship has been delivered yet.
      -----
      NGPVs 2024-1996 = 28 TAHUN
      28 TAHUN MANGKRAK
      28 TAHUN MANGKRAK
      NGPVs DIPAY 27 JADI 6 = The Kedah-class offshore patrol vessels of the Royal MALAYDESH Navy (RMN) are six ships based on the MEKO 100 design by Blohm + Voss. Originally, a total of 27 ships were planned, but due to programme delays and overruns, only six were eventually ordered. Their construction began in the early 2000s, and by 2009, all six were in active service.
      -----
      17 KREDITUR LCS
      17 KREDITUR LCS
      17 KREDITUR LCS
      Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) Bhd.
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
  44. KAPAL RONGSOK saja INDIANESIA TERPAKSA NGUTANG... 🀣🀣🀣🀣



    RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    https://kabar24.bisnis.com/read/20250923/15/1913775/ri-sepakati-pinjaman-rp747-triliun-untuk-beli-kapal-induk-italia

    BalasHapus
    Balasan
    1. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
      ---------------------
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      BPA 316 DAYS = CHINA 1 MDB (USD 4,5 BILLION)
      According to the Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) based in Washington, United States, Chinese coast guard vessels patrolled Patinggi Ali Shoal for 316 days last year, which is an increase from 279 days in 2020.....
      ---------------------
      NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    2. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      LAUGHING STOCK TO THE WORLD
      Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
      --------------------
      HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
      -----
      PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
      -----
      HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
      -----
      KAPAL BUATAN 1960 =
      BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
      -----
      KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
      -----
      SEWA BOAT
      Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
      Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      Melalui kaedah SEWAan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
      -----
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      SEWA KAPAL HIDROLOGI
      “Sehubungan itu, TLDM telah mengambil pendekatan di luar kotak dengan mendapatkan Aishah Aims 4 melalui konsep SEWAan yang mana kos operasinya jauh lebih rendah tetapi mampu keluarkan input lebih cepat dan berkesan,” katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penerimaan kapal itu di Jeti Pusat Hidrografi Nasional (PHN) di sini.
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
  45. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    ----
    NGEMIS LPD
    NGEMIS AH1Z
    Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
    ----
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
    ----
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -----
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
    ===================
    • LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT.
    • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = MANGKRAK DELAYED
    -NO NSM.
    -NO VL MICA.
    -NO TORPEDO RINGAN.
    -NO SECONDARY GUNS.
    -NO BOFORS MK3.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja_Lela-class_frigate
    -------------
    PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
    -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
    -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
    -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
    -OPV PPA USD 1,3 BILLION/2 UNIT = USD 650/UNIT
    -------------
    MALAYDESH 's military equipment is old due to a number of factors, including:
    Outdated equipment
    The majority of the MALAYDESH Armed Forces' (MAF) equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
    Low and erratic allocations
    The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many ships that are older than the HTMS Sukhothai, which sank in 2022.
    Government's inability to provide modern equipment
    The government is unable to provide the MAF with modern defense assets.
    Defense industry issues
    The defense industry is controlled by the government, but some say it lacks accountability and determination. Some issues include the import of critical components, local companies acting as intermediaries for foreign companies, and a lack of research and development.
    -----
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  46. Ini baru bercakap hal BBM kapal Induk TUA ya belum lagi hal lain lagi.... parah BOROS BBM.....


    Kapal yang pakai gas turbin LM2500... 1 gas turbin sekali jalan selama 1 jam membakar BBM sebanyak 2 TON/2000 litter.....jadi kalau 4 hingga 5 gas turbin yang ada pada kapal RONGSOK GARIBALDI jadi berapa ratus TON BBM tu guys kalau seminggu dilaut...???

    kapal TUA GARIBALDI LEBIH BANYAK MEMBAKAR WANG dari membakar bahan bakarnya..... bukan saya yang kata ya tapi mantan pegawai tinggi TNI AL......buka link ya........HAHAHAHAHHA



    KISAH PERWIRA MESIN RAMAL NASIB KAPAL INDUK GARIBALDI INDONESIA

    https://www.youtube.com/watch?v=y93z36mHSNg

    BalasHapus
    Balasan
    1. SALAM FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
      1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
      • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
      • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
      • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
      • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
      • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
      ----------------------------------
      2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
      • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
      • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
      • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
      • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
      • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
      • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
      ----------------------------------
      3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
      • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
      • Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
      • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
      • Rasio Beban Warga:
      o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
      o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
      ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
      --------------------------------
      πŸ”§ 1. MAINTENANCE BURDEN: AGING ASSETS, FRAGMENTED SUPPORT
      ⚙️ Structural Drivers
      Asset Age: As of late 2024, 171 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service life. This includes:
      108 Army vehicles and artillery systems
      29 RMAF aircraft (e.g., F-5E, Hawk 208)
      34 RMN vessels, including Fast Attack Craft over 40 years old
      Obsolescence: Many platforms are no longer supported by OEMs (Original Equipment Manufacturers), making spare parts scarce and costly.
      πŸ’Έ Economic Strain
      Maintenance consumes over 50% of the defense budget’s operational expenditure (OPEX), leaving limited room for modernization.
      Even with recent efforts to localize MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) for fighter jets like the F/A-18, cost savings (~20%) are offset by the scale of aging fleets.
      🧩 Outsourcing Challenges
      Malondesh has long outsourced support functions to private firms to reduce costs.
      However, lack of centralized oversight, inconsistent quality control, and limited technical depth in local vendors have led to delays and suboptimal readiness.
      πŸ“‘ 2. Poor Interoperability: Platform Diversity, Command Silos
      πŸ› ️ Platform Fragmentation
      Malondesh military operates a highly diverse inventory sourced from:
      Western suppliers (US, UK, France)
      Eastern bloc (Russia, China)
      Regional partners (South Korea, Turkey)
      This results in incompatible communication systems, data links, and logistics chains. For example:
      Russian-made Su-30MKM fighters cannot seamlessly integrate with NATO-standard AWACS or datalink systems.
      Naval platforms lack unified combat management systems across classes.
      🧠 Command & Control Gaps
      Joint operations are hindered by service-specific doctrines and siloed command structures.
      The absence of a Joint Operations Command with real-time data fusion limits Malondesh ability to conduct multi-domain operations.
      πŸ§ͺ Training & Simulation Deficiencies
      Lack of integrated simulation environments means personnel are trained on platform-specific systems, not joint mission profiles.
      Exercises like MALBATT and CARAT show progress, but interoperability remains tactical, not strategic.

      Hapus
    2. SALAM FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
      1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
      • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
      • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
      • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
      • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
      • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
      ----------------------------------
      2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
      • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
      • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
      • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
      • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
      • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
      • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
      ----------------------------------
      3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
      • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
      • Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
      • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
      • Rasio Beban Warga:
      o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
      o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
      ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
      --------------------------------
      πŸ”§ 1. MAINTENANCE BURDEN: AGING ASSETS, FRAGMENTED SUPPORT
      ⚙️ Structural Drivers
      Asset Age: As of late 2024, 171 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service life. This includes:
      108 Army vehicles and artillery systems
      29 RMAF aircraft (e.g., F-5E, Hawk 208)
      34 RMN vessels, including Fast Attack Craft over 40 years old
      Obsolescence: Many platforms are no longer supported by OEMs (Original Equipment Manufacturers), making spare parts scarce and costly.
      πŸ’Έ Economic Strain
      Maintenance consumes over 50% of the defense budget’s operational expenditure (OPEX), leaving limited room for modernization.
      Even with recent efforts to localize MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) for fighter jets like the F/A-18, cost savings (~20%) are offset by the scale of aging fleets.
      🧩 Outsourcing Challenges
      Malondesh has long outsourced support functions to private firms to reduce costs.
      However, lack of centralized oversight, inconsistent quality control, and limited technical depth in local vendors have led to delays and suboptimal readiness.
      πŸ“‘ 2. Poor Interoperability: Platform Diversity, Command Silos
      πŸ› ️ Platform Fragmentation
      Malondesh military operates a highly diverse inventory sourced from:
      Western suppliers (US, UK, France)
      Eastern bloc (Russia, China)
      Regional partners (South Korea, Turkey)
      This results in incompatible communication systems, data links, and logistics chains. For example:
      Russian-made Su-30MKM fighters cannot seamlessly integrate with NATO-standard AWACS or datalink systems.
      Naval platforms lack unified combat management systems across classes.
      🧠 Command & Control Gaps
      Joint operations are hindered by service-specific doctrines and siloed command structures.
      The absence of a Joint Operations Command with real-time data fusion limits Malondesh ability to conduct multi-domain operations.
      πŸ§ͺ Training & Simulation Deficiencies
      Lack of integrated simulation environments means personnel are trained on platform-specific systems, not joint mission profiles.
      Exercises like MALBATT and CARAT show progress, but interoperability remains tactical, not strategic.

      Hapus
  47. Ini baru bercakap hal BBM kapal Induk TUA ya belum lagi hal lain lagi.... parah BOROS BBM.....

    Kapal yang pakai gas turbin LM2500... 1 gas turbin sekali jalan selama 1 jam membakar BBM sebanyak 2 TON/2000 litter.....jadi kalau 4 hingga 5 gas turbin yang ada pada kapal RONGSOK GARIBALDI jadi berapa ratus TON BBM tu guys kalau seminggu dilaut...???

    kapal TUA GARIBALDI LEBIH BANYAK MEMBAKAR WANG dari membakar bahan bakarnya..... bukan saya yang kata ya tapi mantan pegawai tinggi TNI AL......buka link ya........HAHAHAHAHHA



    KISAH PERWIRA MESIN RAMAL NASIB KAPAL INDUK GARIBALDI INDONESIA

    https://www.youtube.com/watch?v=y93z36mHSNg

    BalasHapus
    Balasan
    1. SALAM FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
      1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
      • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
      • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
      • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
      • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
      • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
      ----------------------------------
      2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
      • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
      • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
      • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
      • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
      • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
      • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
      ----------------------------------
      3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
      • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
      • Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
      • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
      • Rasio Beban Warga:
      o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
      o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
      ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
      --------------------------------
      ⚠️ CONSEQUENCES OF POLICY FLIP-FLOPS IN MALONDESH ’S MILITARY
      1. Delayed Modernization
      Procurement Paralysis: Repeated changes in aircraft or equipment acquisition plans (e.g., MRCA selection delays) stall modernization.
      Outdated Capabilities: The RMAF and other branches continue operating aging platforms while waiting for decisions that keep shifting.
      2. Loss of Strategic Credibility
      Regional Perception: Neighbors like Singapore and Indonesia view Malondesh as indecisive, weakening its deterrence posture.
      Diplomatic Strain: Defense partners may hesitate to offer technology transfers or joint exercises due to uncertainty in Malondesh ’s commitments.
      3. Economic and Industrial Impact
      Defense Industry Stagnation: Local companies struggle to grow when policies change midstream, affecting contracts and R&D investments.
      Investor Hesitation: Foreign defense firms may avoid long-term partnerships due to unpredictable procurement behavior.
      4. Operational Inefficiency
      Training Disruptions: Constant changes in equipment plans mean personnel training is inconsistent or mismatched with future platforms.
      Logistics Complexity: A mixed fleet from different origins (Russian, American, European) becomes harder to maintain without a clear roadmap.
      5. Budget Waste
      Sunk Costs: Funds spent on feasibility studies, negotiations, or partial upgrades are wasted when plans are scrapped.
      Emergency Purchases: Flip-flops often lead to rushed acquisitions (e.g., used jets) that are less cost-effective and harder to integrate.
      🧭 Real-World Example: MRCA Procurement
      Malondesh ’s MRCA program has seen years of indecision:
      Originally planned to replace MiG-29s in the early 2010s.
      Considered Rafale, Typhoon, Gripen, and Super Hornet—but no final decision.
      Now exploring used Kuwaiti Hornets as a stopgap.
      This indecision has left the RMAF with a capability gap and weakened its regional air power status.

      Hapus
    2. SALAM FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
      1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
      • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
      • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
      • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
      • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
      • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
      ----------------------------------
      2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
      • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
      • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
      • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
      • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
      • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
      • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
      ----------------------------------
      3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
      • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
      • Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
      • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
      • Rasio Beban Warga:
      o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
      o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
      ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
      --------------------------------
      ⚠️ CONSEQUENCES OF POLICY FLIP-FLOPS IN MALONDESH ’S MILITARY
      1. Delayed Modernization
      Procurement Paralysis: Repeated changes in aircraft or equipment acquisition plans (e.g., MRCA selection delays) stall modernization.
      Outdated Capabilities: The RMAF and other branches continue operating aging platforms while waiting for decisions that keep shifting.
      2. Loss of Strategic Credibility
      Regional Perception: Neighbors like Singapore and Indonesia view Malondesh as indecisive, weakening its deterrence posture.
      Diplomatic Strain: Defense partners may hesitate to offer technology transfers or joint exercises due to uncertainty in Malondesh ’s commitments.
      3. Economic and Industrial Impact
      Defense Industry Stagnation: Local companies struggle to grow when policies change midstream, affecting contracts and R&D investments.
      Investor Hesitation: Foreign defense firms may avoid long-term partnerships due to unpredictable procurement behavior.
      4. Operational Inefficiency
      Training Disruptions: Constant changes in equipment plans mean personnel training is inconsistent or mismatched with future platforms.
      Logistics Complexity: A mixed fleet from different origins (Russian, American, European) becomes harder to maintain without a clear roadmap.
      5. Budget Waste
      Sunk Costs: Funds spent on feasibility studies, negotiations, or partial upgrades are wasted when plans are scrapped.
      Emergency Purchases: Flip-flops often lead to rushed acquisitions (e.g., used jets) that are less cost-effective and harder to integrate.
      🧭 Real-World Example: MRCA Procurement
      Malondesh ’s MRCA program has seen years of indecision:
      Originally planned to replace MiG-29s in the early 2010s.
      Considered Rafale, Typhoon, Gripen, and Super Hornet—but no final decision.
      Now exploring used Kuwaiti Hornets as a stopgap.
      This indecision has left the RMAF with a capability gap and weakened its regional air power status.

      Hapus
    3. FAKTA MISKIN = BUDGET MINUS
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BEBAN SUBSIDI 23,9%
      PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
      --------------------------------------------
      PENDAPATAN NEGARA:
      Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
      -
      TOTAL PENGELUARAN:
      Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
      -
      ALOKASI BELANJA:
      Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
      -
      ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
      PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS
      Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
      Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.r
      ---------------------------------
      DATA UTANG MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      ---------------------------------
      Status Kelumpuhan Pertahanan (SIPRI & Alutsista)
      Vakum SIPRI (2024–2025): Status KOSONG total selama dua tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat yang tercatat, menempatkan Malaydesh setara dengan Laos dan Kamboja.
      Tren Mundur: Penurunan konsisten dari fase Planned (2020), Selected Not Yet Ordered (2022), hingga nihil aktivitas (2024–2025).
      Kegagalan Simbolik: Pembatalan resmi akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali bukti hilangnya kredibilitas finansial di pasar global.
      Procurement Freeze (2026): Instruksi PM Anwar Ibrahim untuk pembekuan total pengadaan guna menghentikan korupsi sistemik dan kebocoran anggaran.
      -
      Model "Negara Penyewa" (Military-for-Rent)
      Ketiadaan uang tunai memaksa militer beralih dari kepemilikan aset menjadi skema Leasing (Sewa):
      Aset Sewaan (32+ Item): Mencakup 31 Helikopter (Blackhawk, AW139, AW149, Bell 429), pesawat latihan L39 ITCC, simulator jet tempur MKM, hingga motor polisi.
      Skema Barter: Pengadaan yang tersisa (FA-50, PT-91M, Scorpene) terpaksa menggunakan Barter Kelapa Sawit (CPO) karena krisis devisa.
      Aset Mangkrak: Proyek LCS & OPV yang karatan di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.

      Hapus
  48. Kapal RONGSOK SIAP JADI GAJAH PUTIH... πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣



    KISAH PERWIRA MESIN RAMAL NASIB KAPAL INDUK GARIBALDI INDONESIA

    https://www.youtube.com/watch?v=y93z36mHSNg

    BalasHapus
    Balasan
    1. SALAM FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
      1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
      • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
      • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
      • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
      • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
      • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
      ----------------------------------
      2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
      • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
      • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
      • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
      • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
      • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
      • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
      ----------------------------------
      3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
      • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
      • Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
      • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
      • Rasio Beban Warga:
      o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
      o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
      ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
      --------------------------------
      🧱 1. Fragmented and Underdeveloped Defense Industry
      Malondesh defense industry is overseen by the Malondesh n Defence Industry Council (MDIC), established in 1999 and later expanded into MIDES.
      Despite having six strategic sectors (Aerospace, Maritime, Weaponry, Automotive, ICT, Common-user Equipment), the ecosystem lacks:
      A clear, enforceable blueprint
      Robust infrastructure
      Skilled manpower
      Many local firms are assemblers or subcontractors, not full-spectrum developers. For example, Malondesh still assembles M4 carbines under license, while Indonesia and Singapore produce their own rifles (SS1 and SAR-21 respectively).
      Impact: Malondesh cannot independently design, produce, or sustain core military systems.
      🧠 2. Minimal R&D and Technology Investment
      Indigenous R&D in areas like combat management systems (CMS), sensors, and autonomous platforms is nascent and underfunded.
      Studies show that Malondesh lacks structured tendering policies and technology readiness frameworks to support local innovation.
      AI, cyber warfare, and surveillance systems are still in early-stage development, with no operational deployment.
      Impact: Malondesh falls behind in emerging tech domains critical to modern warfare.
      πŸ”„ 3. Dependence on Foreign OEMs for Strategic Systems
      Malondesh imports nearly all major platforms:
      Aircraft: Su-30MKM (Russia), FA-50 (South Korea), Hawk (UK)
      Naval systems: Scorpène submarines (France), LCS (French-German design)
      Missiles: Starstreak (UK), MICA (France), Exocet (France)
      There are no indigenous missile programs, no local radar production, and no domestic armored vehicle design.
      Impact: Strategic vulnerability in times of embargo, conflict, or supply chain disruption.
      πŸ“‰ 4. Policy Gaps and Execution Failures
      Malondesh has published defense blueprints and industrial strategies, but implementation is weak due to:
      Budget constraints
      Lack of political continuity
      Limited private-sector incentives
      Even promising initiatives like the 15-to-5 naval transformation plan have stalled due to procurement scandals and delivery failures.
      Impact: Indigenous capability remains aspirational, not operational.

      Hapus
    2. NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
      -----
      PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
      -----
      HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
      -----
      KAPAL BUATAN 1960 =
      BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
      -----
      KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    3. 1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
      2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50MURAH BLOKIR AMRAAM
      3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LeMeS B2 NO ASW
      4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE DEFACT KILL PREGNANT
      5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
      6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
      7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530GROUNDED VERSI TRAINING
      8. UCAV ANKA vs UAV ANKA ISR NOT ARMED
      9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
      ----------------------------------
      1 RAFALE = 4 FA50Murah BLOKIR AMRAAM
      -
      Pesawat Tempur (Omnirole vs Ringan)
      Dassault Rafale (Indonesia): ~USD USD 192,8 juta. Pesawat berat, angkut senjata 9,5 ton, multi-misi kompleks dalam satu terbang.
      FA-50M (Malaydesh): ~USD 50 Juta. Pesawat ringan supersonik, varian tercanggih (Block 20), namun kapasitas senjata dan jarak jangkau terbatas.
      --------------------------------------------------
      1 ISTIF = 3 LeMeS B2 NO ASW
      -
      Istif Class (Turki/Indonesia): ~USD 500-550 Juta. Fregat tempur utama, 3.100 ton, senjata lengkap (VLS, Anti-Kapal, Sonar, Torpedo).
      LMS Batch 2 (Malaydesh): ~USD 150-200 Juta. Kapal patroli permukaan, 2.400 ton, lebih murah karena tanpa sistem sonar dan torpedo.
      --------------------------------------------------
      MD530G : USD US1 APACHE = 11 MD530GROUNDED VERSI TRAINING
      -
      Helikopter Serbu (Berat vs Ringan)
      AH-64E Apache (AS): ~ USD 126 Juta. "Benteng terbang" berlapis baja, sistem radar Longbow canggih untuk perang intensitas tinggi.
      MD530G : USD USD 11 Juta light scout-attack helicopter berbasis helikopter sipil komersial (MD 530F).
      ---------------------------------
      Analisa Fenomena "Hutang Bayar Hutang" (2018–2026)
      Malondesh terjebak dalam Debt-Servicing Cycle kronis, di mana pinjaman baru habis hanya untuk membayar bunga dan pokok utang lama:
      Titik Nadir (2023): Rekor tertinggi 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) lari ke pembayaran utang lama.
      Proyeksi 2025-2026: Konsisten di angka 58% - 58,9%. Artinya, lebih dari separuh uang yang dipinjam negara tidak menjadi pembangunan, melainkan hanya menyambung napas utang.
      Tabung Harapan (2018): Bukti nyata keputusasaan fiskal melalui metode open donation rakyat untuk membantu utang negara yang menembus RM1 Triliun.
      -
      Analisa Eskalasi Utang & Liabilitas (2010–2026)
      Terjadi ledakan utang dalam kurun waktu 16 tahun yang melumpuhkan daya beli alutsista secara tunai:
      Tahun 2010: RM 407,1 Miliar.
      Tahun 2018: Menembus angka psikologis RM 1,19 Triliun.
      Tahun 2026: Diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun.
      Rasio Utang vs GDP (Statista): Konsisten berada di ambang batas bahaya 68% - 69% hingga tahun 2029, memicu risiko gagal bayar jika terjadi guncangan ekonomi global.
      -
      Analisa Pertahanan: "Efek Domino Krisis Fiskal"
      Krisis uang tunai berdampak langsung pada status militer di mata dunia (SIPRI & GFP):
      Vakum SIPRI (2024-2025): Status "KOSONG" selama 2 tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat karena keterbatasan anggaran pembangunan (CAPEX).
      Kegagalan F/A-18 Hornet: Pembatalan 4 kali upaya pembelian dari Kuwait menjadi bukti nyata ketidakmampuan finansial menyediakan cash untuk alutsista second-hand sekalipun.
      Peringkat GFP 2026: Merosot ke peringkat 42 dunia (Posisi ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina yang lebih aktif melakukan modernisasi.
      -
      Analisa Reputasi & Sanksi Internasional
      Tekanan AS: Sanksi Section 301 (Tarif ekspor 10-25%) dan IEEPA mengancam sektor manufaktur E&E yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang.
      Kegagalan Administrasi: Sanksi CAS & AFC akibat penggunaan pemain naturalisasi ilegal (Kalah WO 0-3) adalah cerminan dari rusaknya tata kelola birokrasi nasional yang berdampak pada reputasi internasional.
      Dampak regional: Kehilangan posisi di Piala Asia 2027 yang direbut Vietnam mempertegas mundurnya pengaruh diplomasi Malondesh.

      Hapus
    4. SALAM FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
      1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
      • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
      • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
      • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
      • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
      • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
      ----------------------------------
      2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
      • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
      • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
      • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
      • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
      • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
      • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
      ----------------------------------
      3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
      • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
      • Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
      • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
      • Rasio Beban Warga:
      o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
      o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
      ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
      --------------------------------
      πŸ’° 1. Budget Composition Skewed Toward Salaries and Maintenance
      In 2024, Malondesh allocated RM19.73 billion (~USD 4.16 billion) for defense.
      RM8.2 billion (~41.5%) went to salaries and allowances.
      RM5.8 billion was earmarked for maintenance and asset upkeep.
      That leaves less than RM6 billion for all other needs—including procurement, R&D, and infrastructure.
      Impact: The lion’s share of the budget sustains personnel and legacy systems, leaving little for new combat capabilities.
      πŸ“¦ 2. Procurement Budget Includes Legacy Payments
      The RM5.71 billion procurement allocation in 2024 isn’t entirely for new systems. It includes:
      Scheduled payments for previously signed contracts (e.g. FA-50 jets from South Korea, A400M upgrades).
      Progressive payments for delayed projects like the Maharaja Lela-class Littoral Combat Ships.
      Small-scale purchases (e.g. small arms, radios, support vehicles).
      Impact: The actual discretionary funding for new combat platforms is far lower than it appears on paper.
      πŸ“‰ 3. Currency Depreciation Erodes Purchasing Power
      Malondesh sources most of its advanced systems from foreign OEMs (e.g. France, UK, South Korea).
      The depreciation of the ringgit against major currencies means that even modest increases in nominal budget do not translate into real gains.
      Impact: Malondesh pays more for the same equipment, reducing the volume and quality of new acquisitions.
      🧱 4. No Multi-Year Strategic Investment Framework
      Unlike Singapore or South Korea, Malondesh lacks a ring-fenced capital investment stream for defense.
      Each year’s procurement is subject to political negotiation and fiscal trade-offs, with no guaranteed continuity.
      This discourages long-term programs like missile development, drone fleets, or integrated air defense systems.
      Impact: Strategic programs are fragmented, delayed, or abandoned mid-cycle.

      Hapus
    5. GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
      GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
      GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
      REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
      (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
      RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
      (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
      RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
      RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
      --------------------------------
      1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
      Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
      Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
      Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
      Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
      --------------------------------
      3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
      Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
      Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
      Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
      Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
      Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
      --------------------------------
      4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
      Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
      Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
      Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
      Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
      Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
      --------------------------------
      5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
      Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
      Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
      Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
      Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
      Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
      --------------------------------
      6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
      Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
      Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
      Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
      Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
      Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667

      Hapus
    6. GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
      GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
      GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
      REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
      (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
      RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -
      REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
      (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
      RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -
      ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
      RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
      --------------------------------
      5x GANTI PM = AKAN
      6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
      MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
      MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      =========
      SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      MEMBUAL SPH 2025-2016 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      2026 = F18 BATAL-NSM BANNED-AMRAAM BLOKIR-UH60A BATAL = CUT BUDGET
      --------------------------------
      TIAP TAHUN TIPU-TIPU = LCS DIJANGKA

      2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
      -----
      2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
      ------
      2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
      -----
      2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
      -----
      2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
      -----
      2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
      -----
      2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
      -----
      17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALONDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALONDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALONDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALONDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALONDESH ) BHD

      Hapus
  49. Kapal RONGSOK SIAP JADI GAJAH PUTIH... πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣



    KISAH PERWIRA MESIN RAMAL NASIB KAPAL INDUK GARIBALDI INDONESIA

    https://www.youtube.com/watch?v=y93z36mHSNg

    BalasHapus
    Balasan
    1. NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      ===================
      • LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT.
      • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = MANGKRAK DELAYED
      -NO NSM.
      -NO VL MICA.
      -NO TORPEDO RINGAN.
      -NO SECONDARY GUNS.
      -NO BOFORS MK3.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja_Lela-class_frigate
      -------------
      PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
      -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
      -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
      -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
      -OPV PPA USD 1,3 BILLION/2 UNIT = USD 650/UNIT
      ===================
      SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA HELI Kementerian Pertahanan MALAYDESH pada 27 Mei 2023 lalu telah menandatangani perjanjian SEWA dengan penyedia layanan penerbangan lokal, Aerotree, untuk menyediakan empat helikopter bekas Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
      SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM)
      SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39
      SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata MALAYDESH sedang mencari untuk menyewa Tarantula..
      ==============
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    2. NGEMIS LPD
      NGEMIS AH1Z
      Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
      ----
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      NGEMIS POHANG
      Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
      ----
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      NGEMIS KAPAL 1967
      The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
      -----
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      NGEMIS KAPAL 1968
      USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
      -----
      HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
      -----
      PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
      -----
      HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
      -----
      HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
      -----
      KAPAL BUATAN 1960 =
      BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
      -----
      KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
      -----
      FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ==============
      NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

      Hapus
    3. 1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
      2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50MURAH BLOKIR AMRAAM
      3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LeMeS B2 NO ASW
      4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE DEFACT KILL PREGNANT
      5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
      6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
      7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530GROUNDED VERSI TRAINING
      8. UCAV ANKA vs UAV ANKA ISR NOT ARMED
      9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
      ----------------------------------
      1 RAFALE = 4 FA50Murah BLOKIR AMRAAM
      -
      Pesawat Tempur (Omnirole vs Ringan)
      Dassault Rafale (Indonesia): ~USD USD 192,8 juta. Pesawat berat, angkut senjata 9,5 ton, multi-misi kompleks dalam satu terbang.
      FA-50M (Malaydesh): ~USD 50 Juta. Pesawat ringan supersonik, varian tercanggih (Block 20), namun kapasitas senjata dan jarak jangkau terbatas.
      --------------------------------------------------
      1 ISTIF = 3 LeMeS B2 NO ASW
      -
      Istif Class (Turki/Indonesia): ~USD 500-550 Juta. Fregat tempur utama, 3.100 ton, senjata lengkap (VLS, Anti-Kapal, Sonar, Torpedo).
      LMS Batch 2 (Malaydesh): ~USD 150-200 Juta. Kapal patroli permukaan, 2.400 ton, lebih murah karena tanpa sistem sonar dan torpedo.
      --------------------------------------------------
      MD530G : USD US1 APACHE = 11 MD530GROUNDED VERSI TRAINING
      -
      Helikopter Serbu (Berat vs Ringan)
      AH-64E Apache (AS): ~ USD 126 Juta. "Benteng terbang" berlapis baja, sistem radar Longbow canggih untuk perang intensitas tinggi.
      MD530G : USD USD 11 Juta light scout-attack helicopter berbasis helikopter sipil komersial (MD 530F).
      ---------------------------------
      Analisa SIPRI: Vakum Alutsista (2020–2025)
      Status pengadaan senjata berat Malondesh menunjukkan grafik yang terus merosot hingga mencapai titik nol:
      2020–2021: Berada pada fase Planned (Dijangka) namun tanpa realisasi.
      2022–2023: Berlanjut ke fase Selected Not Yet Ordered (Dipilih tanpa pesanan).
      2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat).
      Perbandingan Regional: Sementara Indonesia memiliki lembar belanja penuh (Rafale, KAAN, A400M, PPA), Malondesh kini sejajar dengan negara-negara ekonomi kecil seperti Timor Leste, Kamboja, dan Laos yang juga memiliki lembar SIPRI kosong.
      -
      Analisa Ekonomi: Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
      Malondesh terjebak dalam siklus Debt-Servicing yang melumpuhkan anggaran pembangunan:
      Timeline Bayar Utang Pakai Utang:
      Mencapai rekor terburuk pada 2023 (64,3%), di mana RM145,8 miliar pinjaman baru hanya untuk membayar utang lama.
      Proyeksi 2025-2026 tetap kritis di angka 58%.
      Eskalasi Utang: Dari RM 407,1 Miliar (2010) melonjak drastis hingga RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Utang vs GDP: Melompat dari kisaran 52% (2019) menjadi 70,4% (2024) dan tetap di angka bahaya 69% (2025).
      -
      Analisa Fiskal: Defisit Kronis & Kehilangan Devisa
      Defisit Menahun: Sejak 2010, Malondesh tidak pernah mengalami surplus. Defisit terdalam terjadi pada 2021 (-6,4%) dan masih berlanjut di kisaran -3,8% pada 2025 (Setara USD 17,8 Miliar).
      Nilai Utang dalam USD: Konversi utang pemerintah membengkak dari USD 150 Miliar (2010) menjadi USD 375 Miliar (2025), memperlemah posisi nilai tukar mata uang terhadap dolar.
      -
      Analisa Militer: Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
      Krisis finansial berdampak langsung pada peringkat kekuatan militer di ASEAN:
      Indonesia (13): Pemimpin mutlak dengan modernisasi masif.
      Vietnam (23) - Singapura (29): Konsisten di papan atas.
      Filipina (41): Berhasil menyalip Malondesh.
      Malondesh (42): Peringkat terendah di antara negara-negara "Big 6" ASEAN, hanya unggul atas Kamboja dan Laos.
      Kegagalan Simbolik: Pembatalan F/A-18 Hornet bekas Kuwait sebanyak 4 kali menjadi bukti ketidakmampuan kas negara untuk melakukan pembelian alutsista bahkan untuk barang bekas sekalipun.

      Hapus
    4. SALAM FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
      1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
      • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
      • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
      • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
      • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
      • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
      ----------------------------------
      2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
      • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
      • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
      • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
      • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
      • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
      • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
      ----------------------------------
      3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
      • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
      • Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
      • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
      • Rasio Beban Warga:
      o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
      o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
      ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
      --------------------------------
      πŸ“„ 1. Ambitious Policy Documents with Limited Follow-Through
      Malondesh ’s first Defence White Paper (DWP), launched in 2019, laid out a 10-year roadmap for force modernization, defense industry reform, and multi-domain readiness.
      It proposed initiatives like:
      A revised National Military Strategy
      A Defence Capacity Plan
      A National Defence Industry Policy
      However, by 2021–2025, many of these remained in draft form or unimplemented, with only partial progress on cyber and air surveillance capabilities.
      Impact: Strategic clarity exists, but execution lags, creating a credibility gap between policy and reality.
      πŸ•°️ 2. Stalled Programs and Missed Timelines
      The Littoral Combat Ship (LCS) program is the most glaring example:
      RM9 billion allocated for six ships
      None delivered as of 2025
      Delays linked to mismanagement, redacted audits, and political interference
      Other programs like the Ground-Based Air Defence (GBAD) system and High Mobility Armoured Vehicles (HMAV) remain unfunded or stuck in approval stages.
      Impact: Operational capability suffers, and the military continues to rely on aging platforms.
      πŸ›️ 3. Political Instability and Policy Discontinuity
      Malondesh experienced multiple changes in government between 2020 and 2022, disrupting defense planning cycles.
      Each administration brought new priorities, causing re-scoping, delays, or abandonment of existing programs.
      Even when policies are reaffirmed, bureaucratic inertia and fragmented oversight slow implementation.
      Impact: Defense reform lacks continuity, and long-term planning is undermined.
      🧱 4. Weak Institutional Mechanisms for Execution
      There’s no centralized authority to monitor and enforce defense policy implementation.
      Oversight is split between MINDEF, the Ministry of Finance, and political leadership, leading to diffused accountability.
      Audit findings are often delayed or redacted, and recommendations go unenforced.
      Impact: Programs stall without consequence, and systemic inefficiencies persist.
      🧭 Strategic Consequences
      Malondesh ’s defense posture remains reactive and maintenance-heavy, not transformation-driven.
      The credibility of future policy documents is weakened unless backed by institutional reform and budget discipline.
      Regional peers like Indonesia and Vietnam are executing modernization plans more consistently, widening the capability gap.

      Hapus
    5. NAVAL GRUP = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      LCS REWORK (SALAH PASANG)
      LCS REWORK (SALAH PASANG)
      -
      https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
      "Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
      Selain itu, Mohamed Khaled turut memperbetulkan persepsi umum mengenai status ujian laut kapal tersebut. Beliau menjelaskan bahawa ujian laut penuh (sea trial) yang melibatkan sistem tempur dan persenjataan sebenarnya belum bermula dan kini dijadualkan semula ke April 2025. Aktiviti kapal yang dilihat di perairan ketika ini hanyalah fasa sea going yang memfokuskan kepada pengujian sistem jentera dan kuasa semata-mata.
      "Sea trial yang sepatutnya buat Oktober 2025, belum mula lagi. Sekarang saya nak beritahu, sea trial memang juga lambat, akan mula April 2026 ni," tegas beliau bagi menjawab kekeliruan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tanah Merah mengenai keadaan fizikal kapal yang didakwa kelihatan usang.
      Walaupun berdepan kelewatan pada dua kapal pertama, Mohamed Khaled memberikan jaminan bahawa jadual bagi kapal ketiga, keempat dan kelima tidak terjejas dan kekal mengikut perancangan asal, dengan kapal terakhir LCS 5 disasarkan siap pada April 2029.-airtimes.my
      --------------------------------
      PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
      -
      Masalah utama:
      Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
      Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
      Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.
      --------------------------------
      GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
      GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
      GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
      REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
      (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
      RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
      (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
      RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
      -------------
      ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
      RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
      Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)

      Hapus
  50. NGEMIS LPD
    NGEMIS AH1Z
    Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
    ----
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
    ----
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -----
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
    -----
    HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
    -----
    PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
    -----
    HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
    -----
    HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
    -----
    HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
    -----
    KAPAL BUATAN 1960 =
    BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
    -----
    KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
    -----
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  51. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    --------------------
    HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -----
    HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
    -----
    HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
    -----
    PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
    -----
    HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
    -----
    HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
    -----
    HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
    -----
    KAPAL BUATAN 1960 =
    BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
    -----
    KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
    -----
    SEWA BOAT
    Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
    Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
    Melalui kaedah SEWAan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
    -----
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    “Sehubungan itu, TLDM telah mengambil pendekatan di luar kotak dengan mendapatkan Aishah Aims 4 melalui konsep SEWAan yang mana kos operasinya jauh lebih rendah tetapi mampu keluarkan input lebih cepat dan berkesan,” katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penerimaan kapal itu di Jeti Pusat Hidrografi Nasional (PHN) di sini.
    -----
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  52. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    --------------------
    HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -----
    HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
    -----
    HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
    -----
    PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
    -----
    HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
    -----
    HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
    -----
    HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
    -----
    KAPAL BUATAN 1960 =
    BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
    -----
    KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
    -----
    SEWA BOAT
    Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
    Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
    Melalui kaedah SEWAan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
    -----
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    “Sehubungan itu, TLDM telah mengambil pendekatan di luar kotak dengan mendapatkan Aishah Aims 4 melalui konsep SEWAan yang mana kos operasinya jauh lebih rendah tetapi mampu keluarkan input lebih cepat dan berkesan,” katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penerimaan kapal itu di Jeti Pusat Hidrografi Nasional (PHN) di sini.
    -----
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  53. Kapal RONGSOK SIAP JADI GAJAH PUTIH... πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯🀣🀣🀣



    KISAH PERWIRA MESIN RAMAL NASIB KAPAL INDUK GARIBALDI INDONESIA

    https://www.youtube.com/watch?v=y93z36mHSNg

    BalasHapus
    Balasan
    1. FAKTA MISKIN = BUDGET MINUS
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BEBAN SUBSIDI 23,9%
      PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
      --------------------------------------------
      PENDAPATAN NEGARA:
      Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
      -
      TOTAL PENGELUARAN:
      Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
      -
      ALOKASI BELANJA:
      Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
      -
      ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
      PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS
      Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
      Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
      ---------------------------------
      DATA UTANG MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      ---------------------------------
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi (GFP 2026)
      Peringkat GFP: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Skandal Aset Hilang: Catatan memalukan raibnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet tempur dari gudang militer.
      Degradasi Armada: Banyak aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM, Nuri) atau mogok saat parade (Tank PT-91M).
      -
      Krisis Administrasi & Tekanan Internasional
      Sanksi Olahraga: Kekalahan WO 0-3 dan sanksi AFC/CAS akibat pemain naturalisasi ilegal mencerminkan kegagalan birokrasi sistemik.
      Kehilangan Pengaruh: Posisi di Piala Asia 2027 resmi direbut oleh Vietnam, mempertegas mundurnya pengaruh diplomasi regional.
      Tekanan Ekonomi AS: Ancaman sanksi tarif Section 301 (10-25%) dan IEEPA oleh USTR menghantam sektor manufaktur utama (E&E).
      -
      Perbandingan Kontras: Indonesia (The Giant)
      Status SIPRI: Memiliki "Lembar Belanja Penuh" (Rafale F4, A400M, Rudal Khan, Kapal PPA).
      Kesehatan Fiskal: Rasio utang pemerintah jauh lebih sehat (40% GDP) dengan ekonomi 4,24x lebih besar secara PDB PPP dibandingkan Malaydesh.

      Hapus
    2. SALAM FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
      1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
      • MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
      • LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
      • SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
      • MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
      • Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
      ----------------------------------
      2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
      • 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
      • 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
      • 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
      • 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
      • 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
      • 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
      ----------------------------------
      3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
      • Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
      • Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
      • Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
      • Rasio Beban Warga:
      o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
      o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
      ➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
      --------------------------------
      πŸ’° 1. Budget Composition: Operational vs Development
      In 2025, Malondesh allocated RM21.2 billion to the Ministry of Defence.
      Operational Expenditure (OPEX): RM13.36 billion (~63%) — covers salaries, pensions, allowances, and day-to-day operations.
      Development Expenditure (DE): RM7.49 billion (~37%) — intended for asset acquisition, infrastructure, and modernization.
      Impact: The bulk of funding goes to sustaining the status quo, not building future capabilities.
      πŸ‘₯ 2. Personnel Costs Dominate Spending
      Salaries, pensions, and welfare programs for active-duty personnel and veterans consume over half of OPEX.
      Initiatives like RKAT housing repairs, pension adjustments, and cost-of-living allowances are important for morale but crowd out capital investment.
      Malondesh armed forces have a relatively large administrative footprint compared to its combat strength.
      Impact: High fixed costs reduce flexibility for strategic procurement or force restructuring.
      πŸ”§ 3. Maintenance Over Modernization
      RM5.8 billion in 2025 was earmarked for maintenance, repair, and acquisition of military assets.
      However, most of this goes to keeping aging platforms operational, not acquiring new ones.
      Example: The Royal Malondesh n Navy spends heavily on maintaining ships that are 30–40 years old, with minimal upgrades.
      Impact: Funds are spent on patching legacy systems rather than leapfrogging to modern technologies.
      πŸ“‰ 4. Low R&D and Capability Investment
      Malondesh allocates negligible funding to defense R&D, indigenous production, or strategic systems (e.g. missiles, cyber, ISR).
      Unlike peers such as Indonesia or Vietnam, Malondesh has no major co-development programs or defense industrial offsets.
      Impact: Malondesh remains dependent on foreign suppliers and lacks autonomy in capability planning.

      Hapus
    3. 1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
      2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50MURAH BLOKIR AMRAAM
      3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LeMeS B2 NO ASW
      4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE DEFACT KILL PREGNANT
      5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
      6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
      7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530GROUNDED VERSI TRAINING
      8. UCAV ANKA vs UAV ANKA ISR NOT ARMED
      9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
      ----------------------------------
      1 RAFALE = 4 FA50Murah BLOKIR AMRAAM
      -
      Pesawat Tempur (Omnirole vs Ringan)
      Dassault Rafale (Indonesia): ~USD USD 192,8 juta. Pesawat berat, angkut senjata 9,5 ton, multi-misi kompleks dalam satu terbang.
      FA-50M (Malaydesh): ~USD 50 Juta. Pesawat ringan supersonik, varian tercanggih (Block 20), namun kapasitas senjata dan jarak jangkau terbatas.
      --------------------------------------------------
      1 ISTIF = 3 LeMeS B2 NO ASW
      -
      Istif Class (Turki/Indonesia): ~USD 500-550 Juta. Fregat tempur utama, 3.100 ton, senjata lengkap (VLS, Anti-Kapal, Sonar, Torpedo).
      LMS Batch 2 (Malaydesh): ~USD 150-200 Juta. Kapal patroli permukaan, 2.400 ton, lebih murah karena tanpa sistem sonar dan torpedo.
      --------------------------------------------------
      MD530G : USD US1 APACHE = 11 MD530GROUNDED VERSI TRAINING
      -
      Helikopter Serbu (Berat vs Ringan)
      AH-64E Apache (AS): ~ USD 126 Juta. "Benteng terbang" berlapis baja, sistem radar Longbow canggih untuk perang intensitas tinggi.
      MD530G : USD USD 11 Juta light scout-attack helicopter berbasis helikopter sipil komersial (MD 530F).
      ---------------------------------
      BERIKUT PENJELASAN RINCI BERDASARKAN PERBANDINGAN STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN KAPASITAS INDUSTRI PERTAHANAN
      ----------------
      πŸ› ️ 1. Struktur dan Sejarah Industri Pertahanan
      • Indonesia:
      o Memiliki BUMN strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk pesawat, PT Pindad untuk senjata dan kendaraan tempur, dan PT PAL untuk kapal perang.
      o Sejak era Orde Baru, Indonesia sudah mengembangkan industri militer domestik sebagai bagian dari strategi kemandirian alutsista.
      o Produk unggulan: pesawat CN-235 dan N-219, tank medium Harimau, kapal perang jenis korvet dan LPD.
      -
      • Malondesh:
      o Tidak memiliki BUMN militer sekuat Indonesia. Industri pertahanan lebih bergantung pada kerja sama luar negeri dan pengadaan langsung.
      o Beberapa perusahaan seperti DefTech dan Boustead Naval Shipyard ada, tapi belum mampu memproduksi sistem senjata kompleks secara mandiri.
      o Proyek kapal tempur Littoral Combat Ship (LCS) mengalami keterlambatan dan kontroversi besar.
      ----------------
      πŸ’° 2. Anggaran dan Skala Militer
      • Indonesia:
      o Anggaran pertahanan lebih besar dan jumlah personel militer jauh lebih banyak: 400.000 personel aktif dan 400.000 cadangan, plus 250.000 paramiliter.
      o Skala kebutuhan militer yang besar mendorong pengembangan industri dalam negeri.
      -
      • Malondesh:
      o Personel aktif hanya sekitar 113.000, dengan cadangan 51.600 dan paramiliter 100.000.
      o Skala kebutuhan lebih kecil, sehingga tidak mendesak untuk membangun industri militer mandiri.
      ----------------
      🧭 3. Kebutuhan Geopolitik dan Strategis
      • Indonesia:
      o Negara kepulauan dengan ribuan pulau dan perbatasan laut yang luas, membutuhkan kapal perang dan pesawat patroli untuk menjaga kedaulatan.
      o Konflik perbatasan seperti Ambalat dan potensi ancaman di Laut Natuna Utara memperkuat urgensi pengembangan alutsista.
      -
      • Malondesh:
      o Fokus pertahanan lebih pada pengamanan internal dan kerja sama regional, bukan kemandirian industri militer.
      o Ketergantungan pada aliansi dan pembelian dari negara lain seperti Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.


      Hapus
    4. FAKTA MISKIN = BUDGET MINUS
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BEBAN SUBSIDI 23,9%
      PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
      --------------------------------------------
      PENDAPATAN NEGARA:
      Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
      -
      TOTAL PENGELUARAN:
      Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
      -
      ALOKASI BELANJA:
      Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
      -
      ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
      PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
      -
      DEFISIT ANGGARAN KRONIS
      Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
      Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
      ---------------------------------
      DATA UTANG MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      ---------------------------------
      Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
      Data resmi menunjukkan Malaydesh terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
      2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
      2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
      2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
      2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
      -
      Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
      Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
      2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
      2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
      2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
      Posisi Regional: Malaydesh kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
      -
      Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
      Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
      Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
      Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
      Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
      Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.


      Hapus
  54. LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    LAUGHING STOCK TO THE WORLD
    Defence Minister DSU Mohamad Hasan - By building five ships, each vessel will cost around RM2.2 billion to RM2.4 billion, he said adding that he has no idea the amount needed to build the other three. “If we were to build only two ships, it will cost around RM4.5 billion each, making it the world’s most expensive ship for its class and make us a laughing-stock to the world”
    ----
    NGEMIS LPD
    NGEMIS AH1Z
    Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
    ----
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    NGEMIS POHANG
    Asrizal Rusli Beli LCA F/A-50 18 buah, percuma Pohang-class 2 buah..kalau jadi kenyataan aku janji akan meminati K-Pop termasuk drama dan band-nya..aku juga akan sertai army BTS untuk melengkapkan lagi sokongan aku kepada produk Korea Selatan.
    ----
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    NGEMIS KAPAL 1967
    The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -----
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    NGEMIS KAPAL 1968
    USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
    ===================
    • LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT.
    • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = MANGKRAK DELAYED
    -NO NSM.
    -NO VL MICA.
    -NO TORPEDO RINGAN.
    -NO SECONDARY GUNS.
    -NO BOFORS MK3.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja_Lela-class_frigate
    -------------
    PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
    -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
    -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
    -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
    -OPV PPA USD 1,3 BILLION/2 UNIT = USD 650/UNIT
    -------------
    MALAYDESH 's military equipment is old due to a number of factors, including:
    Outdated equipment
    The majority of the MALAYDESH Armed Forces' (MAF) equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
    Low and erratic allocations
    The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many ships that are older than the HTMS Sukhothai, which sank in 2022.
    Government's inability to provide modern equipment
    The government is unable to provide the MAF with modern defense assets.
    Defense industry issues
    The defense industry is controlled by the government, but some say it lacks accountability and determination. Some issues include the import of critical components, local companies acting as intermediaries for foreign companies, and a lack of research and development.
    -----
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ==============
    NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  55. FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
    ------------------------------
    HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
    -
    PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
    PENGELUARAN : RM470 Miliar
    BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
    --------------------------------
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
    2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
    2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
    2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    2026 MALONDESH = PHK MASSAL
    2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
    2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
    --------------------------------
    MALONDESH.......
    STATUS 2023-2026: KATASTROFE FISKAL & SKANDAL
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemangkasan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak ekonomi konflik Timur Tengah (Reuters).
    2026 MALONDESH = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis di Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO/PERKESO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan (CNBC & Bloomberg).
    2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul tuduhan suap terhadap pejabat senior dan mantan panglima.
    2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa aktivitas transfer senjata besar di level internasional (Defense Studies).
    2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala anggaran.
    ________________________________________
    ANALISA KEGAGALAN PROYEK LCS (LITTORAL COMBAT SHIP):
    Mismanajemen Pengadaan: Dimulai sejak 2011; telah menghabiskan RM 6,08 Miliar hingga 2022 tanpa ada satu pun kapal yang dikirimkan.
    Perubahan Desain Fatal: Permintaan perubahan sistem tempur dan sensor di tengah jalan menyebabkan penundaan sertifikasi dan re-engineering bertahun-tahun.
    Masalah Rantai Pasok: Keterlambatan komponen dari OEM (Original Equipment Manufacturer) asing yang seringkali tidak kompatibel dengan revisi desain.
    Ledakan Biaya (Financial Overrun):
    Rencana Awal: RM 9 Miliar untuk 6 Kapal (Selesai 2023).
    Status Saat Ini: RM 11,22 Miliar hanya untuk 5 Kapal (Selesai 2029).
    Dampak: Pembengkakan biaya RM 2,22 Miliar memaksa pemerintah mengurangi jumlah pesanan.
    Lumpuhnya Keamanan Nasional: Penundaan ini meninggalkan celah besar di Laut Cina Selatan; Angkatan Laut terpaksa bergantung pada kapal tua (KD Kasturi & KD Lekir).
    ________________________________________
    MASALAH RANTAI PASOK PERTAHANAN (SUPPLY CHAIN ISSUES):
    Ketergantungan Ekstrim pada OEM Asing: Bergantung penuh pada pemasok internasional untuk avionik pesawat, sistem tempur laut, dan suku cadang kendaraan lapis baja.
    Kemampuan Manufaktur Lokal Terbatas: Industri domestik hanya mampu melakukan perawatan (MRO) dan kendaraan logistik dasar, bukan sistem canggih seperti radar atau rudal.
    Ekosistem Terfragmentasi: Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan menyebabkan inefisiensi dan lemahnya ketahanan saat krisis.
    Tantangan Kustomisasi: Permintaan konfigurasi khusus sering kali menyebabkan ketidakcocokan teknis dan waktu tunggu yang jauh lebih lama dari OEM.
    Kurangnya Skala Ekonomi: Volume pesanan yang kecil membuat Malondesh menjadi prioritas rendah bagi vendor global, berujung pada biaya unit yang lebih mahal.
    Birokrasi & Politik: Perubahan spesifikasi dan kepemimpinan yang sering terjadi mengganggu jadwal pembayaran dan kepatuhan regulasi.
    KESIMPULAN:
    MISMANAJEMEN + HUTANG MENUMPUK + PROYEK MANGKRAK = KEGAGALAN TOTAL PERTAHANAN.

    BalasHapus
  56. Ada malaysdesh yang LOW IQ Grade percaya pada ramalan sebagai bahan NEGATIVE FRAMING terhadap INDONESIA

    WKWKWK

    BalasHapus
  57. 5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
    5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
    6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
    -
    2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
    2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
    2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
    2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
    2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
    2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
    --------------------------------
    TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
    RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
    -
    RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
    -
    RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
    --------------------------------------------
    MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
    BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
    Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
    Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
    -
    Defisit Anggaran Kronis
    Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
    Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
    --------------------------------
    1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
    Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
    Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
    Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
    Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
    --------------------------------
    3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
    Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
    Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
    Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
    Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
    Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
    --------------------------------
    4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
    Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
    Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
    Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
    Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
    Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
    ------------------------------
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

    BalasHapus
  58. Malaydesh ketar-ketir....πŸ˜­πŸ˜­πŸ€£πŸ€£πŸ˜‚
    Kizilelma come to papa...HAHAHA

    https://indomiliter.com/validasi-kemampuan-unmanned-deep-strike-rudal-supersonik-jet-230-sukses-diluncurkan-dari-drone-tempur-kizilelma/

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yyyeeee masih kalah sama F50 malonte yg versi ghoib om PS xaxaxaxaxaxaxaxa

      Hapus
  59. Kalau INDONESIA & negara2 lain biasanya fitted for but not with, hanya malonte yg fitted for but not paid xaxaxaxaxaxxaxaxaxa...... KAYA?????? ....Xaxaxaxaxaxaxaxaxa maluuu wwoooiiii nih lonπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺπŸ€ͺ

    BalasHapus
    Balasan
    1. Puluhan tahun menggantung kontrak NSM ga bayar-bayar karena kapal MANGKRAM, akhirnya di kick Norway...

      HAHAHAHAHAHAA...

      Hapus
  60. Ini baru kapal induk sementara sebelah cuma punya beruk induk

    BalasHapus
  61. GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
    GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
    GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
    REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
    (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
    RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -
    REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
    (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
    RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -
    ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
    RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
    --------------------------------
    5x GANTI PM = AKAN
    6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
    MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
    MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    =========
    SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
    5x GANTI PERDANA MENTERI
    5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
    -
    SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
    5x GANTI PERDANA MENTERI
    6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
    -
    MEMBUAL SPH 2025-2016 =
    5x GANTI PERDANA MENTERI
    5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
    -
    2026 = F18 BATAL-NSM BANNED-AMRAAM BLOKIR-UH60A BATAL = CUT BUDGET
    --------------------------------
    TIAP TAHUN TIPU-TIPU = LCS DIJANGKA

    2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
    -----
    2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
    ------
    2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
    -----
    2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
    -----
    2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
    -----
    2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
    -----
    2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
    -----
    17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALONDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALONDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALONDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALONDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALONDESH ) BHD
    ------------------------------
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

    BalasHapus
  62. GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
    GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
    GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
    REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
    (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
    RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -
    REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
    (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
    RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -
    ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
    RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
    --------------------------------
    OBLIGASI GLOBAL MALAYDESH (1998–2026)
    1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
    1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
    2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
    2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
    2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
    2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
    2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
    2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
    2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
    2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi
    --------------------------------
    TIAP TAHUN TIPU-TIPU = LCS DIJANGKA

    2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
    -----
    2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
    ------
    2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
    -----
    2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
    -----
    2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
    -----
    2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
    -----
    2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
    -----
    17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALONDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALONDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALONDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALONDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALONDESH ) BHD
    ------------------------------
    FITTED FOR BUT NOT PAID
    https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/

    BalasHapus