Retracable landing gear BRIN pada UAV Elang Hitam (photo: BRIN)
UAV Elang Hitam menggunakan Retracable landing gear (photo: Bambang Haryanta)
Tangerang Selatan – Humas BRIN. Sistem retractable landing gear yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan efisiensi aerodinamika Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) nasional. Teknologi roda pendaratan lipat ini dirancang untuk mengurangi hambatan udara (drag) setelah pesawat lepas landas, sehingga mendukung durasi terbang lebih panjang dan penggunaan energi yang lebih efisien.
Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Teknologi Kekuatan Struktur BRIN, Arif Krisbudiman, menjelaskan bahwa sistem pendaratan pada PTTA kelas Medium Altitude Long Endurance (MALE UAV) dirancang tidak hanya untuk menopang pesawat saat lepas landas dan mendarat, tetapi juga mendukung efisiensi aerodinamika selama penerbangan. Karena itu, struktur landing gear harus ringan, kuat, dan mampu bekerja secara presisi.
“Pada pesawat tanpa awak kelas MALE UAV, setiap komponen dirancang untuk mendukung efisiensi energi dan durasi terbang panjang. Salah satu elemen penting yang berkontribusi terhadap kinerja tersebut ialah sistem pendaratan yang ringan, kuat, dan aerodinamis,” ujar Arif dalam Kelas Periset Edisi 16, Rabu (20/5).
Berbeda dengan fixed landing gear yang tetap terbuka selama penerbangan, sistem retractable landing gear memungkinkan roda pendaratan dilipat ke dalam badan pesawat setelah lepas landas. Mekanisme tersebut membuat hambatan aliran udara dapat ditekan sehingga efisiensi aerodinamika pesawat meningkat selama mengudara.
Selain menopang pesawat saat lepas landas dan mendarat, sistem ini juga dirancang untuk menyerap gaya benturan ketika roda menyentuh landasan. Untuk mendukung fungsi tersebut, BRIN mengembangkan mekanisme lipat presisi melalui aktuator otomatis. Struktur sistem juga dirancang tetap ringan, tetapi mampu menahan beban dinamis selama operasi penerbangan.
Komponen landing gear dilengkapi sistem suspensi oleo-pneumatic shock absorber untuk meredam energi benturan, serta sistem pengereman otomatis guna meningkatkan keselamatan saat pesawat berada di landasan. Dengan pendekatan tersebut, sistem pendaratan tidak hanya berfungsi sebagai penopang, tetapi juga menjaga kestabilan struktur pesawat secara keseluruhan.
Dalam pengembangannya, BRIN menggunakan material aluminium berkekuatan tinggi dan komposit ringan yang memiliki rasio kekuatan terhadap berat optimal. Pemilihan material tersebut memungkinkan pengurangan bobot struktur tanpa mengorbankan kekuatan, sehingga pesawat dapat membawa muatan lebih besar, memperpanjang durasi terbang, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.
Proses pengujian Retractable Landing Gear (photo: BRIN)
Pendekatan desain itu juga mendukung upaya pengurangan emisi karbon dalam pengembangan teknologi penerbangan berkelanjutan. Karena itu, bentuk landing gear dirancang seramping mungkin agar tidak menambah hambatan udara ketika terlipat di dalam badan pesawat.
Melalui desain aerodinamis tersebut, PTTA MALE dikembangkan untuk memiliki kemampuan jelajah hingga 30 jam dengan ketinggian operasi maksimum mencapai 7.200 meter.
Untuk memastikan keandalan dan keselamatan sistem, BRIN melakukan serangkaian pengujian di Laboratorium Kekuatan Struktur BRIN, Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong. Pengujian dilakukan menggunakan metode shock absorber test untuk mengetahui karakteristik redaman, serta drop test guna mengukur beban benturan dan tegangan pada titik kritis struktur landing gear. Seluruh pengujian tersebut mengacu pada standar Federal Aviation Regulations (FAR) 23.
Menurut Arif, pengujian tersebut menjadi tahapan penting untuk memvalidasi desain dan simulasi digital sehingga sistem yang dikembangkan memiliki tingkat keandalan tinggi dalam berbagai kondisi operasi.
UAV Elang Hitamj (photo: PT DI)
Pengembangan retractable landing gear merupakan bagian dari upaya BRIN memperkuat penguasaan teknologi komponen strategis PTTA nasional. Kemampuan merancang dan memproduksi komponen secara mandiri dinilai penting sebagai fondasi menuju kemandirian industri dirgantara Indonesia.
Melalui kolaborasi dengan mitra industri, BRIN juga mendorong hilirisasi riset agar teknologi PTTA dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pertahanan dan pengawasan wilayah hingga penanggulangan bencana dan layanan sipil.
“Penguasaan teknologi struktur ringan dan sistem pendaratan merupakan langkah penting menuju pesawat tanpa awak nasional yang andal, efisien, dan kompetitif. Ini menjadi kontribusi nyata riset dalam mendukung kedaulatan teknologi Indonesia,” tutup Arif.
(BRIN)
Anka kita UCAV WEPON🚀
BalasHapusAnka seblah Kosonk haha!🍌🤥✌️
EH ditunggu terbang diatas petronas tower haha!😎🤭😭
BalasHapusSelepas puluhan tahun baru terbang hanya sekali itu pun hanya berapa minit ke..... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusUAV OMON OMON.... 🔥🤣🤣
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
===================
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things......
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG = FFBNP (NO PAID-TIDAK BAYAR = FITTED FOR BUT NOT PAID)
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
===================
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things......
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG = FFBNP (NO PAID-TIDAK BAYAR = FITTED FOR BUT NOT PAID)
HILANG 48 PESAWAT = LUAR BIASA BERUKDESH
Hapus----------------------------------
• Pembelian Awal: Malaydesh membeli 88 jet tempur bekas A-4 Skyhawk dari Amerika Serikat seharga RM640 juta.
• Hanya 40 Dikirim: Hanya 40 unit yang dimodifikasi menjadi varian A-4PTM dan dikirim ke Malaydesh.
• 48 Unit Tertinggal: Sisa 48 unit pesawat ditinggalkan di gurun Arizona, Amerika Serikat.
• Hilang Bukti Bayar: Pada 2003, sisa pesawat gagal dijual kembali karena Malaydesh kehilangan resit (bukti pembayaran).
• Rugi & Skandal: Puluhan pesawat tersebut akhirnya hangus, memicu tuduhan korupsi (songlap) atas kerugian negara.
• Sumber Kronologi: Detik-detik hilangnya jet ini di AS diulas oleh Hobby Militer.
• Sumber Investigasi: Analisis hilangnya bukti bayar dibahas dalam laporan SeaDemon Says.
• Sumber Sejarah: Catatan pengiriman armada ini didokumentasikan oleh komunitas Malaydeshn Jet Fighter.
----------------------------------
F18 BATAL
Malaydesh batalkan pembelian F/A-18 bekas Kuwait karena risiko teknis, logistik rumit, dan penundaan kiriman. (Sumber: Air Times, New Straits Times)
-
NSM GAGAL
Norwegia cabut izin ekspor rudal anti-kapal NSM ke Malaydesh karena aturan baru khusus sekutu NATO. (Sumber: CNA Indonesia, Kosmo, FMT)
----------------------------------
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
-
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
-
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
-
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
-
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
-
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
-
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
-
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
-
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan
----------------------------------
MISKIN = CUT BUDGET
F18 KUWAIT BATAL
BLACKHAWK BATAL
NSM BATAL
F18 LACK SOURCE CODE
MKM LACK SPARE PART
MIG GROUNDED
HAWK USANG
LCS MANGKRAK
OPV GAGAL
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
BUKTI LCS OMPONG MELOMPONG ......
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI TARANTULA = GOIB
Mindef hari ini menandatangani surat hasrat (LOI) bernilai RM1.8 bilion kepada Mildef International Technologies Sdn. Bhd. (MILDEF).
Selain Tarantula, Mindef turut menganugerahkan LOI bernilai RM800 juta kepada Lumut Naval Shipyard (Lunas) bagi perolehan kelengkapan logistik untuk kapal tempur pesisir (LCS). Seterusnya membekal 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.
----
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
Bagaimana pun kapal kedua dan ketiga (OPV 2, OPV 3) gagal disiapkan dengan kedua-duanya telah mencapai status pembinaan sebanyak 76% dan 57%.
Kerajaan memeterai perjanjian dengan THHE Destiny pada 2017 untuk membekalkan tiga unit OPV pada kos RM740 juta untuk APMM dan kapal peronda itu dijadual diserahkan pada 2022
----
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
----
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
HapusPENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA:
Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
-
TOTAL PENGELUARAN:
Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
-
ALOKASI BELANJA:
Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
-
ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
---------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
---------------------------------
Status Pengadaan Alutsista (SIPRI 2024–2026)
Vakum Total: Laporan SIPRI menunjukkan status "KOSONG" selama dua tahun berturut-turut (2024-2025).
Pembatalan F/A-18 Hornet: Kegagalan akuisisi pesawat bekas Kuwait sebanyak 4 kali, resmi dibatalkan pada Februari 2026 karena kendala logistik dan teknis.
Pembekuan Total (Procurement Freeze): Instruksi PM per Januari 2026 untuk menghentikan seluruh pengadaan militer guna investigasi suap dan korupsi sistemik.
Perbandingan Regional: Indonesia memiliki "Lembar Belanja Penuh" (Rafale, A400M, Rudal Khan), sementara Malaydesh setara dengan Timor Leste, Laos, dan Kamboja dalam hal nihilnya transfer senjata berat.
-
Indikator Kejatuhan Militer (GFP 2026)
Penurunan Peringkat: Merosot ke posisi 42 Dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
Aset Mangkrak: Proyek Kapal LCS & OPV yang berkarat di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.
Degradasi Armada: Banyak aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM) atau hilang dari gudang (48 unit Skyhawk & 2 mesin jet).
MALONDESH BANANA REPUBLIC = ZONK
Hapus1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
💱 Currency Depreciation: Strategic Impact
1. Import-Heavy Defence Procurement
Malondesh imports most of its advanced military equipment—jets, radars, missiles, naval systems—from countries like the U.S., France, South Korea, and Russia.
When the Malondesh n ringgit weakens, the cost of these imports rises sharply, even if the nominal budget stays the same.
Example: Payments for the Airbus A400M, FA-50 jets, and Littoral Combat Ships became more expensive due to ringgit depreciation.
2. Progressive Payment Burden
Defence contracts often involve multi-year payments in foreign currencies.
A depreciating ringgit means Malondesh pays more each year for the same asset, squeezing future budgets.
This affects not just procurement, but also spare parts, training, and software licensing.
3. Reduced Purchasing Power
Even with increased defence allocations (e.g. RM19 billion in 2024), the real value of that budget is eroded.
Malondesh ends up buying fewer units, delaying upgrades, or scaling down specifications.
📉 Fiscal Constraints: Structural Challenges
1. Shrinking Revenue Base
Malondesh ’s traditional revenue sources—oil, gas, and palm oil—have faced volatility.
Combined with rising subsidies and social spending, this leaves limited fiscal space for defence.
2. High Personnel & Operational Costs
Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, pensions, housing, and maintenance.
Capital expenditure (for new systems) is often less than 30%, making modernization difficult.
3. Competing National Priorities
Defence competes with education, healthcare, and infrastructure for funding.
Political leaders are often reluctant to increase defence spending due to low public pressure and non-confrontational foreign policy.
4. Outsourcing Limitations
Malondesh has outsourced many military support functions since the 1970s to save costs.
However, poor governance and weak oversight have undermined efficiency, leading to waste and capability gaps.
📊 Summary Table: Impact of Currency & Fiscal Constraints
Issue Effect on Military Capability
Ringgit depreciation Higher cost of imports, reduced asset quantity
Multi-year foreign contracts Budget erosion over time
Shrinking revenue base Limited capital for modernization
High personnel costs Low investment in new tech and platforms
Outsourcing inefficiencies Poor readiness, fragmented logistics
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
Hapus-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
-----------------
MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
Factors
Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
Ships
• The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
• The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
• The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
• The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
Helicopters
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
HapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
---------------------------------
Sektor Pertahanan (SIPRI 2024-2025)
Indonesia (Ekspansi Alutsista): Memiliki daftar panjang transfer senjata modern (1 Lembar Penuh) termasuk:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, ANKA-S (Drone), Air Refuel System.
Laut: PPA-L-Plus, Mesin Kapal LM-2500.
Rudal/Mesin: Rudal BORA & KHAN, Mesin TP400-D6.
Malaydesh (Stagnasi): Catatan transfer senjata KOSONG (Zero). Tidak ada pengadaan alutsista utama baru yang terdaftar.
-
Krisis Ketahanan Pangan Malaydesh
Ketergantungan tinggi pada impor akibat rendahnya tingkat kemandirian lokal:
Krisis Beras: Mengimpor 500.000 ton beras dari Indonesia (via Kalimantan Barat) per Mei 2025 untuk stok Sarawak.
Krisis Protein:
Unggas: Menjadi net importer ayam (Juli 2025) dan penghapusan total subsidi telur (Agustus 2025) demi hemat anggaran RM1,2 miliar.
Genetika: Terpaksa impor Ayam GPS (Grand Parent Stock) dari Amerika Serikat untuk memperbaiki kualitas indukan.
Daging Merah: Ketergantungan impor mencapai 90% (Sapi/Kambing) dengan tingkat kemandirian di bawah 15%.
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------------------
2026
Populasi: 36.38 juta
Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
lah kocak, katanya sekali doank, ituw kan terbang perdana..yaa pasti cuman sekalee haha!✌️🤣🍌
BalasHapuspadahal elang item now uda tes pake roda retractable landing gear...haha!😄😋🍌
kahsiyan si omon omon kl, KALAH LAAGGIII🤪
Kasih FAKTA dong bahwa malaydesh itu bisa buat UCAV MALE sekelas ELANG HITAM buatan PT DI Bandung.. adakah?
BalasHapusWKWKWK
Kasih FAKTA dong bahwa malaydesh itu bisa buat UCAV MALE sekelas ELANG HITAM buatan PT DI Bandung.. adakah?
BalasHapusWKWKWK
Ya nggak mungkin otak kera bisa buat. Mereka hanya bisa iri dg kita
HapusMereka buat senjata Vita berapi aja jadi tertawaan dunia
HapusOTAK TOLOL GEMPORKGILA
BalasHapusMana ada terbang perdana PESAWAT UAV berjam-jam.
TB-2 PON UJI SELAJUTNYA BARU TERBANG 3-5 JAM, UJI TERUS SAMPAI BISA 24 JAM.
ORION MALE UCAV RUSSIA, DLL JUGA SAMA.
OH MAAF..... NEGARA YANG TAK BISA BUAT UAV MALE MANA PAHAM
Sayang nggak masuk KF-X. Kalau bisa bikin sendiri, lebih baik. Daripada impor dari Kanada.😶
BalasHapusttg gmf lusa uda direply om irs haha!🤭✌️😉
HapusBertahun-tahun dalam hangar..... Terbangnya hanya sekali itu pun hanya berapa minit.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusBukti UAV OMON OMON... 🔥🔥🤣🤣🤣
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
RENAME = COPY PASTE = MANGKRAK DELAYED 15 YEARS .....
PSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG = FFBNP (NO PAID-TIDAK BAYAR = FITTED FOR BUT NOT PAID)
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = MANGKRAK DELATED 15 YEARS .....
PSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN
15 TAHUN MANGKRAK
15 TAHUN MANGKRAK
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
NGPVs PAY DEBT LCS = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
===================
MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG = FFBNP (NO PAID-TIDAK BAYAR = FITTED FOR BUT NOT PAID)
2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
Hapus2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
https://defense-studies.blogspot.com/2026/06/indonesia-siap-terima-prototipe-jet.html?sc=1781141080257#c7962626431917344692
----------------------------------
2026 LD-603 FILIPINA =
SELESAI 6 BULAN DOCKING
SELESAI 6 BULAN DOCKING
SELESAI 6 BULAN DOCKING
https://defense-studies.blogspot.com/2026/07/pt-pal-lakukan-launching-kapal-lpd-ke-3.html?sc=1782865796211#c5761900414098458099
----------------------------------
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MISKIN = F18 BATAL - BLACKHAWK BATAL - NSM BATAL - CUT BUDGET
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
----------------------------------
Pakistan (JF-17): Hanya sebatas minat, kesepakatan tidak pernah final.
-
India (Tejas): Negosiasi tingkat lanjut untuk ganti MiG-29, namun gagal terpilih.
-
Turki (Yavuz): Rencana akuisisi SPH 155mm yang terus-menerus ditinjau ulang tanpa hasil.
-
Prancis (Nexter): Sudah tanda tangan LoI (2016) untuk 20 unit, tapi tidak berlanjut ke kontrak.
-
Indonesia (PT PAL): Klaim kontrak kapal MRSS akan diteken Agustus, namun batal terealisasi.
-
Prancis (Rafale): Sempat klaim hanya bicara dengan Dassault untuk 18 unit, tapi akhirnya tidak dibeli.
-
Slovakia (EVA): Ekspektasi kesepakatan SPH 155mm yang berakhir tanpa kontrak.
-
China (KS-1A): Persetujuan prinsip pembelian rudal dan transfer teknologi yang tidak terwujud.
-
PBB (IAG Guardian): Kendaraan ditolak PBB karena tidak memenuhi syarat operasional, biaya tidak diganti.
--------------------------------
F18 BATAL
Malaydesh batalkan pembelian F/A-18 bekas Kuwait karena risiko teknis, logistik rumit, dan penundaan kiriman. (Sumber: Air Times, New Straits Times)
-
NSM GAGAL
Norwegia cabut izin ekspor rudal anti-kapal NSM ke Malaydesh karena aturan baru khusus sekutu NATO. (Sumber: CNA Indonesia, Kosmo, FMT)
----------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
----------------------------------
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
INDONESIA .....
Hapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
1. SU-35 > RAFALE
Batal (Su-35): Rencana awal 11 unit dari Rusia.
Pengganti (Rafale): Indonesia telah mengaktifkan seluruh kontrak untuk total 42 unit.
-
2. MIRAGE 2000-5 > KAAN
Batal (Mirage 2000-5): Rencana akuisisi 12 unit pesawat bekas dari Qatar.
Pengganti (KAAN): Indonesia resmi menyepakati pembelian 48 unit jet tempur generasi ke-5 dari Turkish Aerospace Industries (TAI).
-
3. J-10CE > KF-21 BORAMAE BLOCK II
Batal (J-10CE): Sempat masuk radar pertimbangan namun tidak berlanjut ke kontrak resmi.
Pengganti (KF-21): Indonesia berkomitmen pada pengembangan bersama Korea Selatan dengan target total 48 unit.
-
4. F-15IDN > M-346F
Batal (F-15IDN): Rencana 24 unit F-15EX resmi dihentikan oleh Boeing pada Februari 2026 karena kendala anggaran.
Pengganti (M-346F): Indonesia beralih ke pesawat tempur ringan/latih jet lanjut M-346F Block 20 dari Leonardo, Italia.
====================
====================
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
2026 =
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
-
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malondesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malondesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.50
39 buah + 8 buah..... Banyak woiiii.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALONDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA.
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
HapusPENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA:
Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
-
TOTAL PENGELUARAN:
Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
-
ALOKASI BELANJA:
Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
-
ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
---------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
---------------------------------
Spiral Hutang & Krisis Fiskal (DSR)
Jebakan Hutang (Debt-Pay-Debt): 58% hingga 64,3% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama.
Ledakan Liabilitas: Utang nasional melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menjadi proyeksi RM 1,79 Triliun (2026).
Rasio Kritis: Utang pemerintah menyentuh 69% GDP (melewati limit aman 65%) dan utang rumah tangga mencapai 84,3% GDP (salah satu yang tertinggi di ASEAN).
-
Model Ekonomi "Negara Penyewa"
Aset Sewaan (32+ Item): Akibat ketiadaan kas, militer beralih ke skema Leasing (Sewa) untuk helikopter (Blackhawk, AW139), pesawat latihan, hingga kendaraan operasional.
Skema Barter: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan Barter Kelapa Sawit (CPO) karena krisis devisa mata uang asing.
-
Krisis Administrasi & Reputasi
Sanksi Internasional: Tekanan ekonomi dari AS melalui ancaman tarif Section 301 dan sanksi IEEPA yang menghantam sektor manufaktur.
Kegagalan Olahraga: Kekalahan WO 0-3 dan sanksi AFC/CAS akibat pemain naturalisasi ilegal, mencerminkan kegagalan birokrasi sistemik yang meluas ke bidang non-militer.
Kritik Internal: Pernyataan Mahathir Mohamad tentang "etnis malas/miskin" dan fokus Anwar Ibrahim pada korupsi proyek mencerminkan hilangnya kepercayaan pada tata kelola negara.
MALONDESH BANANA REPUBLIC = ZONK
Hapus1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
📌 1. What is the “Chronic Allocation Problem”?
Malondesh defense budget suffers from structural imbalances:
~70% → Salaries, pensions, allowances.
~20–25% → Operations & maintenance (O&M).
<10% → Development (procurement, modernization).
This pattern has persisted for decades, regardless of who is in power. It’s “chronic” because it doesn’t change year to year — it is baked into Malondesh defense system.
________________________________________
📌 2. Why So Skewed?
Large manpower-heavy force → Army dominates with many personnel, each entitled to allowances & pensions.
Political incentives → Governments prefer to expand or protect jobs and welfare (pensions, veterans’ benefits) rather than invest in long-term modernization.
Rigid financial system → Once salaries & pensions are committed, they are “locked in,” leaving procurement squeezed.
Weak multi-year planning → Budgets are annual, so each year O&M & salaries get priority over new projects.
________________________________________
📌 3. Effects on the Armed Forces
✈️ Air Force (RMAF)
Insufficient flying hours → pilots often below NATO standards.
Can’t afford to maintain multiple fleets (Su-30, F/A-18D, Hawks).
Retirement of MiG-29 left gap, but MRCA replacement delayed decades due to budget.
________________________________________
🚢 Navy (RMN)
Modernization projects (e.g., LCS frigates) stalled because there’s no steady development funding.
Existing fleet spends fewer days at sea due to limited fuel allocations.
Submarines (Scorpène) struggle with high operational costs.
________________________________________
🪖 Army (TDM)
Personnel-heavy structure consumes most of the salary budget.
Modernization of armored vehicles, artillery, and air defense delayed.
Training often limited to small-scale jungle exercises (cheap but outdated for modern warfare).
________________________________________
📌 4. Macro-Level Consequences
Modernization Paralysis
Malondesh buys one “prestige project” (e.g., Scorpène, Su-30, LCS) but can’t follow through with sustainment.
No continuous upgrade pipeline.
Readiness Erosion
Without sufficient O&M funding, equipment availability drops.
Spare parts shortages → many assets grounded or idle.
Capability Gaps Widen
Neighbors move ahead with systematic modernization (Singapore F-35, Indonesia MEF).
Malondesh falls behind, unable to replace aging fleets.
Low Return on Investment
Billions spent on prestige platforms, but underutilized due to fuel & training cuts.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
Budget
• The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
• The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
Outsourcing
• The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
• Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
• The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
Spare parts for specific assets
• The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
• The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
Other issues
• The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry
DRAMA TIAP TAHUN : DUMMY
Hapus2011
2019
2022
2023
2025
2026
2029
----------------------------------
REAL FAKE/DUMMY
PSIM FAKE/DUMMY
PSIM FAKE/DUMMY
PSIM FAKE/DUMMY
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
Sumber : Laporan Sidang Komite Akun Publik (Public Accounts Committee - PAC) Parlemen Malaydesh
-------------------------------
1. 2011: Pengadaan LCS Tanpa Tender
• Pejabat Terkait: Ahmad Zahid Hamidi (Menteri Pertahanan pada 2011) dan Najib Razak (Perdana Menteri pada 2011).
• Konteks: Keputusan pengadaan 6 kapal LCS secara negosiasi langsung (rundingan terus) dilakukan di bawah pengawasan mereka.
----------------------------------
2. 2019: LCS Dijangka (KD Maharaja Lela)
• Pejabat Terkait: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat peluncuran seremonial 2017) dan Mohamad Sabu (Menteri Pertahanan periode 2018–2020).
• Konteks: April 2019 merupakan target awal kontrak asli untuk pengiriman kapal pertama yang akhirnya gagal terpenuhi.
----------------------------------
3. 2022: LCS Dijangka (5 Kapal Seharusnya Siap)
• Pejabat yang Berpernyataan: Wong Kah Woh (Ketua Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara / PAC Malaydesh).
• Konteks: Pernyataan resmi dikeluarkan dalam Sidang Media Parlemen pada Agustus 2022 saat merilis laporan investigasi skandal LCS.
----------------------------------
4. 2023: LCS Dijangka (Serah Terima Kapal Terakhir Kontrak Asal)
• Sumber Otoritas: Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) / Laporan JKSTUPKK Malaydesh.
• Konteks: Juni 2023 adalah tenggat waktu asli untuk serah terima kapal terakhir dalam kontrak lama sebelum proyek tersebut mangkrak.
----------------------------------
5. 2025: LCS Dijangka (Penundaan Pertama)
• Pejabat yang Berpernyataan: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan Malaydesh).
• Konteks: Diumumkan secara resmi di Parlemen Malaydesh pada 15 November 2021 sebagai target penjadwalan ulang pasca-pandemi.
----------------------------------
6. 2026: LCS Dijangka (Target Pasca-Kontrak Tambahan Keenam)
• Pejabat yang Berpernyataan: Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob (Panglima Tentera Laut Diraja Malaydesh / TLDM).
• Konteks: Disampaikan pada Agustus 2023 setelah penandatanganan kontrak tambahan di pameran LIMA 2023.
----------------------------------
7. 2029: LCS Dijangka (Kelima Kapal Selesai Penuh)
• Pejabat yang Berpernyataan: Wong Shu Qi (Wakil Ketua PAC) dan Datuk Seri Mohamad Hasan / Tok Mat (Menteri Pertahanan periode 2022–2023).
• Konteks: Dipublikasikan pada Oktober dan November 2023 setelah lini masa proyek resmi diperpanjang selama 83 bulan.
----------------------------------
MISKIN = CUT BUDGET
F18 KUWAIT BATAL
BLACKHAWK BATAL
NSM BATAL
F18 LACK SOURCE CODE
MKM LACK SPARE PART
MIG GROUNDED
HAWK USANG
LCS MANGKRAK
OPV GAGAL
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------------------
2026
Populasi: 36.38 juta
Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
Bertahun-tahun dalam hangar..... Terbangnya hanya sekali itu pun hanya berapa minit.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusBukti UAV OMON OMON... 🔥🔥🤣🤣🤣
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
LCS 2025-2011 = 15 TAHUN OMPONG
LCS 2024-2011 = RM 12.4 BILLION
NO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
-----
HIGH COURT =
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
Former Royal MALAYDESH Navy (RMN) chief Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor failed to quash his three counts of criminal breach of trust totalling RM21 million over the Littoral Combat Ship (LCS) project scandal.
High Court judge Datuk Azhar Abdul Hamid made the decision today on grounds that the issue of the 80-year-old accused's mental fitness to stand trial should be investigated by the trial judge.
The High Court also ordered the case to be remitted back to the Sessions Court before judge Suzana Hussain.
=========
PMX SEWA 15 YEARS
PMX SEWA 15 YEARS
PMX SEWA 15 YEARS
RMAF
RMN
MMEA
POLICE
FIRE
RESCUE DEPARTEMENT
PM DEPARTEMENT
PMX has defended the decision to SEWA the helicopters for the military and other government agencies – RM16.5 billion for 15 years – during the Parliament session on Thursday. Among others he said the government adopted the leasing model to reduce maintenance costs and at the same time improved the operational readiness of the fleet.
DS Anwar Ibrahim did not address the fact that the government will be paying some RM1 billion a year for 15 years for the helicopters. He also said the helicopters selected were based on the specifications and requirements of the agencies themselves.
He also confirmed that the Army will also be part of the leasing programme apart from RMAF,RMN, MMEA, police, Fire and Rescue Department, and the Prime Minister Department. Apart from RMAF 12 and police’s seven helicopters, he did not give the breakdown for the other services and agencies.
=========
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG = FFBNP (NO PAID-TIDAK BAYAR = FITTED FOR BUT NOT PAID)
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
LCS 2025-2011 = 15 TAHUN OMPONG
LCS 2024-2011 = RM 12.4 BILLION
NO MERIAM
NO RADAR
NO MACHINE
NO MISSILE
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 years
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE
LMS B2 = DOWNGRADE HISAR OPV
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE
-----
HIGH COURT =
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
CRIMINAL BREACH LCS RM 21 MILLION
Former Royal MALAYDESH Navy (RMN) chief Tan Sri Ahmad Ramli Mohd Nor failed to quash his three counts of criminal breach of trust totalling RM21 million over the Littoral Combat Ship (LCS) project scandal.
High Court judge Datuk Azhar Abdul Hamid made the decision today on grounds that the issue of the 80-year-old accused's mental fitness to stand trial should be investigated by the trial judge.
The High Court also ordered the case to be remitted back to the Sessions Court before judge Suzana Hussain.
=========
PMX SEWA 15 YEARS
PMX SEWA 15 YEARS
PMX SEWA 15 YEARS
RMAF
RMN
MMEA
POLICE
FIRE
RESCUE DEPARTEMENT
PM DEPARTEMENT
PMX has defended the decision to SEWA the helicopters for the military and other government agencies – RM16.5 billion for 15 years – during the Parliament session on Thursday. Among others he said the government adopted the leasing model to reduce maintenance costs and at the same time improved the operational readiness of the fleet.
DS Anwar Ibrahim did not address the fact that the government will be paying some RM1 billion a year for 15 years for the helicopters. He also said the helicopters selected were based on the specifications and requirements of the agencies themselves.
He also confirmed that the Army will also be part of the leasing programme apart from RMAF,RMN, MMEA, police, Fire and Rescue Department, and the Prime Minister Department. Apart from RMAF 12 and police’s seven helicopters, he did not give the breakdown for the other services and agencies.
=========
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG = FFBNP (NO PAID-TIDAK BAYAR = FITTED FOR BUT NOT PAID)
2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
Hapus2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
https://defense-studies.blogspot.com/2026/06/indonesia-siap-terima-prototipe-jet.html?sc=1781141080257#c7962626431917344692
----------------------------------
2026 LD-603 FILIPINA =
SELESAI 6 BULAN DOCKING
SELESAI 6 BULAN DOCKING
SELESAI 6 BULAN DOCKING
https://defense-studies.blogspot.com/2026/07/pt-pal-lakukan-launching-kapal-lpd-ke-3.html?sc=1782865796211#c5761900414098458099
----------------------------------
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MISKIN = F18 BATAL - BLACKHAWK BATAL - NSM BATAL - CUT BUDGET
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
----------------------------------
Pakistan (JF-17): Hanya sebatas minat, kesepakatan tidak pernah final.
-
India (Tejas): Negosiasi tingkat lanjut untuk ganti MiG-29, namun gagal terpilih.
-
Turki (Yavuz): Rencana akuisisi SPH 155mm yang terus-menerus ditinjau ulang tanpa hasil.
-
Prancis (Nexter): Sudah tanda tangan LoI (2016) untuk 20 unit, tapi tidak berlanjut ke kontrak.
-
Indonesia (PT PAL): Klaim kontrak kapal MRSS akan diteken Agustus, namun batal terealisasi.
-
Prancis (Rafale): Sempat klaim hanya bicara dengan Dassault untuk 18 unit, tapi akhirnya tidak dibeli.
-
Slovakia (EVA): Ekspektasi kesepakatan SPH 155mm yang berakhir tanpa kontrak.
-
China (KS-1A): Persetujuan prinsip pembelian rudal dan transfer teknologi yang tidak terwujud.
-
PBB (IAG Guardian): Kendaraan ditolak PBB karena tidak memenuhi syarat operasional, biaya tidak diganti.
--------------------------------
BERITA 2024
BERITA 2024
BERITA 2024
GEMPURWIRA10 Juli 2026 pukul 09.43
Malah hingga NGEMIS minta pembayaran KFX di tunda....MEMALUKAN............HAHAHAHAHA
S. Korea Negative about Indonesia's Request for Extending Deadline for Payment for KF-21 Fighter Project
https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=184315
---------------------
BERITA 2024
BERITA 2024
BERITA 2024
GEMPURWIRA10 Juli 2026 pukul 09.47
Apa NGEMIS minta tunda BAYARAN HUTANG........MISKIN....... HAHAHAHHAHA
Indonesia Minta Penundaan Pembayaran Jet Tempur KF-21, Korsel Menolak Keras
https://www.google.com/amp/s/jernih.co/crispy/indonesia-minta-penundaan-pembayaran-jet-tempur-kf-21-korsel-menolak-keras/amp
INDONESIA .....
Hapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
________________________________________
1. SU-35 > RAFALE
Batal (Su-35): Rencana awal 11 unit dari Rusia.
Pengganti (Rafale): Indonesia telah mengaktifkan seluruh kontrak untuk total 42 unit.
________________________________________
2. MIRAGE 2000-5 > KAAN
Batal (Mirage 2000-5): Rencana akuisisi 12 unit pesawat bekas dari Qatar.
Pengganti (KAAN): Indonesia resmi menyepakati pembelian 48 unit jet tempur generasi ke-5 dari Turkish Aerospace Industries (TAI).
________________________________________
3. J-10CE > KF-21 BORAMAE BLOCK II
Batal (J-10CE): Sempat masuk radar pertimbangan namun tidak berlanjut ke kontrak resmi.
Pengganti (KF-21): Indonesia berkomitmen pada pengembangan bersama Korea Selatan dengan target total 48 unit.
________________________________________
4. F-15IDN > M-346F
Batal (F-15IDN): Rencana 24 unit F-15EX resmi dihentikan oleh Boeing pada Februari 2026 karena kendala anggaran.
Pengganti (M-346F): Indonesia beralih ke pesawat tempur ringan/latih jet lanjut M-346F Block 20 dari Leonardo, Italia.
====================
====================
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malondesh setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malondesh dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malondesh akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALONDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malondesh tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malondesh mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malondesh justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malondesh meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malondesh diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malondesh berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malondesh menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
HapusPENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA:
Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
-
TOTAL PENGELUARAN:
Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
-
ALOKASI BELANJA:
Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
-
ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
---------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
---------------------------------
Status SIPRI & Kelumpuhan Pengadaan
Vakum Total (2024–2025): Lembar laporan SIPRI KOSONG selama dua tahun berturut-turut.
Tren Penurunan Progresif: Berawal dari Planned (2020), turun menjadi Selected Not Yet Ordered (2022), hingga nihil aktivitas (2024-2025).
Kontras Regional: Indonesia memiliki lembar belanja penuh (Rafale, A400M, Rudal Khan), sementara Malaydesh setara dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja.
-
Kegagalan Aset Strategis & Operasional
Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010; hingga September 2024 Angkatan Darat belum memiliki sistem SPH karena pembatalan anggaran oleh Kemenkeu.
Skandal LCS: Cost overrun sebesar RM 1 Miliar. Dari RM 6,08 Miliar yang dibayarkan, RM 400 Juta justru digunakan untuk membayar hutang perusahaan (PSCI), bukan untuk kapal.
Armada Lumpuh (Grounded): Jet Hawk dan MB-339CM tidak bisa terbang; kapal selam KD Rahman sempat mengalami kendala teknis tidak bisa menyelam.
Aset Usang: Inventaris yang menua memicu biaya pemeliharaan (sustainment) yang sangat tinggi dan tidak efisien.
MALONDESH BANANA REPUBLIC = ZONK
Hapus1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
1. Overweight on Operating Expenditure
Over 40% of Malondesh defence budget goes to salaries, pensions, and allowances.
This leaves limited room for capital expenditure (procurement, upgrades, R&D).
Example: In 2024, RM8.2 billion was allocated for personnel costs, while only RM5.71 billion went to procurement.
2. Fragmented Procurement Planning
The Ministry of Defence lacks a clear multi-year procurement roadmap.
Funding is often allocated year-to-year, making it hard to commit to long-term modernization projects.
This leads to delays, cost overruns, and underutilized platforms (e.g. the Littoral Combat Ship fiasco).
3. Political Hesitation to Rebalance
Successive governments have been unwilling to cut personnel costs or restructure the armed forces.
Reducing manpower or retiring outdated equipment is politically sensitive, especially with veterans and civil service unions.
4. Currency Depreciation & Import Dependence
Malondesh imports most of its defence equipment.
The weak ringgit erodes purchasing power, so even increased budgets don’t translate into real capability gains.
5. Multi-Year Commitments Hidden in Annual Budgets
Annual allocations include progressive payments for past procurements (e.g. FA-50 jets, A400M upgrades).
These payments crowd out new investments, creating the illusion of fresh funding when it’s actually backlog servicing.
📊 Budget Allocation Snapshot (2024)
Category Allocation (RM) % of Total Budget
Personnel Costs 8.2 billion ~41%
Procurement 5.71 billion ~29%
Operations & Training ~3.5 billion ~18%
Miscellaneous ~2.3 billion ~12%
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
Hapus-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
-----------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
Causes of underfunding
• Government spending
MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
• Size of armed forces
Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
• Corruption
Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
Effects of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
• Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
• Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats
===========
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
Factors contributing to underfunding
• Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
• Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
• Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
Impacts of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
• Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
• Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
HapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
---------------------------------
Realisasi Impor Senjata Global (SIPRI 2021–2025)
Daftar ini menunjukkan negara dengan kontrak nyata yang sedang berjalan:
Peringkat 18 (Dunia): Indonesia (Pemimpin di Asia Tenggara dengan pangsa 1,5%).
Peringkat 23: Filipina.
Peringkat 26: Singapura.
Peringkat 40: Thailand.
Status Malaydesh: KOSONG (Absen dari daftar 40 besar; status hanya Planned atau Not Yet Ordered).
-
Daftar Belanja Utama Indonesia (2024–2025)
Indonesia mencatatkan satu lembar penuh realisasi alutsista strategis:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refueling System.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, LM-2500 Gas Turbines.
Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
-
Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
Vietnam – Peringkat 23
Thailand – Peringkat 24
Singapura – Peringkat 29
Myanmar – Peringkat 35
Filipina – Peringkat 41
Malaydesh – Peringkat 42
F18 BATAL
HapusMalaydesh batalkan pembelian F/A-18 bekas Kuwait karena risiko teknis, logistik rumit, dan penundaan kiriman. (Sumber: Air Times, New Straits Times)
-
NSM GAGAL
Norwegia cabut izin ekspor rudal anti-kapal NSM ke Malaydesh karena aturan baru khusus sekutu NATO. (Sumber: CNA Indonesia, Kosmo, FMT)
----------------------------------
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
-
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
-
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
-
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
-
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
-
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
-
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
-
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
-
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan
----------------------------------
SEWA VSHORAD SEWA TRUK
The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
-
SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
-
SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
-
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment
-
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022.
-
SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
-
SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di No.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
-
SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
-
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata MALAYDESH sedang mencari untuk menyewa Tarantula
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------------------
2026
Populasi: 36.38 juta
Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
Kasih FAKTA dong bahwa malaydesh itu bisa buat UCAV MALE sekelas ELANG HITAM buatan PT DI Bandung.. adakah?
BalasHapusWKWKWK
Bertahun-tahun dalam Malaydesh bikin Maharajakarat..... Berlayarpun hanya sekali itu pun hanya berapa minit, itupon ditarik tug boat, itupon OMPONG.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusBukti KD Meherejekarat OMON OMON... 🔥🔥🤣🤣🤣
Bukti malaydesh tak dianggap..🤣🤣😂😭
BalasHapus===
Pihak Norwegia berdalih bahwa sistem rudal NSM tersebut hanya dijual kepada negara-negara anggota NATO beserta sekutunya dengan alasan melindungi keamanan dalam negeri mereka.
===
Gunboat OMPONG, come to Malaydesh
HAHAHAHAHAHAHAH
SG sahaja tak gunakan NSM, dan pilih buat Blue spear, manakala Malaydesh sombong NGUTANG rudal NSM, langsunglang kena banned di minit akhir...
BalasHapusHAHAHAHAHAHAHAHA..
Good job SG...
😭😂😂🤣🤣🤪🤪🤪
Bertahun-tahun dalam hangar..... Terbangnya hanya sekali itu pun hanya berapa minit.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusBukti UAV OMON OMON... 🔥🔥🤣🤣🤣
Belasan tahun nangkring di atas galangan. Setelah launching hanya berlayar sekali itu pun cuma bbrp menit....ditarik tugboat pula 🤣🤣🤣
HapusOmpong pula, tanpa CMS pula..salah pasang kabel dan pipa 4000 item pula..
Bukti LCS OMON OMON..🤣🤣🤣🤪😝.
Paling dipake 5 tahun sudah patah pinggang akibat fatique metal sebagai dampak kelamaan nangkring di darat..
2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
Hapus2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
https://defense-studies.blogspot.com/2026/06/indonesia-siap-terima-prototipe-jet.html?sc=1781141080257#c7962626431917344692
----------------------------------
2026 LD-603 FILIPINA =
SELESAI 6 BULAN DOCKING
https://defense-studies.blogspot.com/2026/07/pt-pal-lakukan-launching-kapal-lpd-ke-3.html?sc=1782865796211#c5761900414098458099
----------------------------------
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MISKIN = F18 BATAL - BLACKHAWK BATAL - NSM BATAL - CUT BUDGET
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
----------------------------------
HILANG 48 PESAWAT = LUAR BIASA BERUKDESH
HILANG 48 PESAWAT = LUAR BIASA BERUKDESH
HILANG 48 PESAWAT = LUAR BIASA BERUKDESH
-
• Pembelian Awal: Malaydesh membeli 88 jet tempur bekas A-4 Skyhawk dari Amerika Serikat seharga RM640 juta.
• Hanya 40 Dikirim: Hanya 40 unit yang dimodifikasi menjadi varian A-4PTM dan dikirim ke Malaydesh.
• 48 Unit Tertinggal: Sisa 48 unit pesawat ditinggalkan di gurun Arizona, Amerika Serikat.
• Hilang Bukti Bayar: Pada 2003, sisa pesawat gagal dijual kembali karena Malaydesh kehilangan resit (bukti pembayaran).
• Rugi & Skandal: Puluhan pesawat tersebut akhirnya hangus, memicu tuduhan korupsi (songlap) atas kerugian negara.
----------------------------------
F18 BATAL
Malaydesh batalkan pembelian F/A-18 bekas Kuwait karena risiko teknis, logistik rumit, dan penundaan kiriman. (Sumber: Air Times, New Straits Times)
-
NSM GAGAL
Norwegia cabut izin ekspor rudal anti-kapal NSM ke Malaydesh karena aturan baru khusus sekutu NATO. (Sumber: CNA Indonesia, Kosmo, FMT)
----------------------------------
DRAMA TIAP TAHUN : DUMMY
2011
2019
2022
2023
2025
2026
2029
----------------------------------
1. 2011: Pengadaan Tanpa Tender
o Pejabat: Ahmad Zahid Hamidi & Najib Razak.
o Konteks: Keputusan negosiasi langsung untuk pengadaan 6 kapal LCS.
2. 2019: Gagal Target Pertama (KD Maharaja Lela)
o Pejabat: Hishammuddin Hussein & Mohamad Sabu.
o Konteks: Target awal pengiriman kapal pertama gagal terpenuhi.
3. 2022: Rilis Investigasi PAC
o Pejabat: Wong Kah Woh (Ketua PAC).
o Konteks: Laporan resmi skandal LCS dirilis setelah 5 kapal seharusnya siap.
4. 2023: Batas Kontrak Asal
o Otoritas: Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC).
o Konteks: Tenggat asli penyerahan kapal terakhir sebelum proyek mangkrak.
5. 2025: Penundaan Pertama
o Pejabat: Hishammuddin Hussein.
o Konteks: Penjadwalan ulang pasca-pandemi diumumkan di Parlemen (2021).
6. 2026: Target Kontrak Tambahan
o Pejabat: Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob.
o Konteks: Target baru pasca-kontrak tambahan keenam di pameran LIMA 2023.
7. 2029: Target Rampung Total
o Pejabat: Wong Shu Qi & Mohamad Hasan.
o Konteks: Lini masa resmi diperpanjang
----------------------------------
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
Hapus2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
2026 LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
https://defense-studies.blogspot.com/2026/06/indonesia-siap-terima-prototipe-jet.html?sc=1781141080257#c7962626431917344692
----------------------------------
2026 LD-603 FILIPINA =
SELESAI 6 BULAN DOCKING
https://defense-studies.blogspot.com/2026/07/pt-pal-lakukan-launching-kapal-lpd-ke-3.html?sc=1782865796211#c5761900414098458099
----------------------------------
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
-
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
-
KAYA = 48 KAAN – 42 RAFALE – 16 KF21 – 12 KIZILELMA –
36 M364FA – 1 GARIBALDI – 4 FMP -2 PPA - 2 ISTIF
===================
===================
MISKIN = F18 BATAL - BLACKHAWK BATAL - NSM BATAL - CUT BUDGET
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
----------------------------------
HILANG 48 PESAWAT = LUAR BIASA BERUKDESH
HILANG 48 PESAWAT = LUAR BIASA BERUKDESH
HILANG 48 PESAWAT = LUAR BIASA BERUKDESH
-
• Pembelian Awal: Malaydesh membeli 88 jet tempur bekas A-4 Skyhawk dari Amerika Serikat seharga RM640 juta.
• Hanya 40 Dikirim: Hanya 40 unit yang dimodifikasi menjadi varian A-4PTM dan dikirim ke Malaydesh.
• 48 Unit Tertinggal: Sisa 48 unit pesawat ditinggalkan di gurun Arizona, Amerika Serikat.
• Hilang Bukti Bayar: Pada 2003, sisa pesawat gagal dijual kembali karena Malaydesh kehilangan resit (bukti pembayaran).
• Rugi & Skandal: Puluhan pesawat tersebut akhirnya hangus, memicu tuduhan korupsi (songlap) atas kerugian negara.
----------------------------------
F18 BATAL
Malaydesh batalkan pembelian F/A-18 bekas Kuwait karena risiko teknis, logistik rumit, dan penundaan kiriman. (Sumber: Air Times, New Straits Times)
-
NSM GAGAL
Norwegia cabut izin ekspor rudal anti-kapal NSM ke Malaydesh karena aturan baru khusus sekutu NATO. (Sumber: CNA Indonesia, Kosmo, FMT)
----------------------------------
DRAMA TIAP TAHUN : DUMMY
2011
2019
2022
2023
2025
2026
2029
----------------------------------
1. 2011: Pengadaan Tanpa Tender
o Pejabat: Ahmad Zahid Hamidi & Najib Razak.
o Konteks: Keputusan negosiasi langsung untuk pengadaan 6 kapal LCS.
2. 2019: Gagal Target Pertama (KD Maharaja Lela)
o Pejabat: Hishammuddin Hussein & Mohamad Sabu.
o Konteks: Target awal pengiriman kapal pertama gagal terpenuhi.
3. 2022: Rilis Investigasi PAC
o Pejabat: Wong Kah Woh (Ketua PAC).
o Konteks: Laporan resmi skandal LCS dirilis setelah 5 kapal seharusnya siap.
4. 2023: Batas Kontrak Asal
o Otoritas: Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC).
o Konteks: Tenggat asli penyerahan kapal terakhir sebelum proyek mangkrak.
5. 2025: Penundaan Pertama
o Pejabat: Hishammuddin Hussein.
o Konteks: Penjadwalan ulang pasca-pandemi diumumkan di Parlemen (2021).
6. 2026: Target Kontrak Tambahan
o Pejabat: Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob.
o Konteks: Target baru pasca-kontrak tambahan keenam di pameran LIMA 2023.
7. 2029: Target Rampung Total
o Pejabat: Wong Shu Qi & Mohamad Hasan.
o Konteks: Lini masa resmi diperpanjang
----------------------------------
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
INDONESIA .....
Hapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
SU 35 GANTI RAFALE
Rencana pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 dari Rusia resmi dihentikan karena hambatan geopolitik.
Alasan Gagal: Ancaman sanksi CAATSA dari Amerika Serikat yang dapat mengisolasi ekonomi Indonesia jika bertransaksi militer dengan Rusia.
Status Pengganti: Indonesia memilih Dassault Rafale asal Prancis dan telah mengaktifkan seluruh kontrak untuk 42 unit. Per Januari 2026, tiga unit perdana telah tiba di Indonesia dan ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
________________________________________
MIRAGE 2000-5 GANTI KAAN
Rencana akuisisi 12 unit Mirage 2000-5 bekas dari Qatar awalnya dimaksudkan sebagai "pesawat antara" (gap filler).
Alasan Gagal: Keterbatasan ruang fiskal (anggaran) dan kontroversi mengenai urgensi membeli pesawat bekas yang sudah tua.
Status Pengganti: Pemerintah kini lebih melirik investasi jangka panjang pada jet tempur generasi ke-5 KAAN buatan Turki untuk mencapai kemandirian teknologi, selain tetap fokus pada kedatangan Rafale.
________________________________________
J-10CE GANTI KF-21 BORAMAE
Meskipun sempat ada ketertarikan dan diskusi eksploratif mengenai jet tempur J-10CE asal Tiongkok, kesepakatan ini tidak berlanjut ke tahap kontrak formal.
Alasan Gagal: Kekhawatiran akan beban logistik yang berbeda jauh dengan standar Barat yang dominan di TNI AU, serta fokus anggaran yang dialihkan ke program pengembangan bersama.
Status Pengganti: Indonesia menegaskan kembali komitmen pada proyek KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Indonesia akuisisi 48 KF21 Block II
________________________________________
F-15IDN GANTI M-346F
Rencana pembelian 24 unit F-15EX (F-15IDN) dari Boeing yang sudah mencapai tahap MoU pada 2023 akhirnya menemui jalan buntu.
Alasan Gagal: Pada Februari 2026, Boeing secara resmi menyatakan penghentian program F-15 untuk Indonesia karena harga yang dinilai terlalu tinggi dan belum adanya alokasi anggaran resmi dari pemerintah Indonesia.
Status Pengganti: Fokus pengadaan kini bergeser ke jet tempur ringan/latih lanjut M-346F buatan Leonardo, Italia, yang dianggap lebih rasional secara anggaran untuk memperkuat skadron tempur taktis.
==========
==========
2026 =
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
-
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malondesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malondesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
-
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.50
39 buah + 8 buah..... Banyak woiiii.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALONDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA.
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
HapusPENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA:
Berkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
-
TOTAL PENGELUARAN:
Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
-
ALOKASI BELANJA:
Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
-
ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
PENDAPATAN HABIS TOTAL: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
---------------------------------
DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun (Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% - Batas Limit 65%)
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun (Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% - Batas Limit 65%)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️TOTAL BEBAN KUMULATIF PER WARGA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
---------------------------------
Kelemahan Industri Pertahanan Domestik
Korupsi Sistemik: Proses pengadaan sangat rentan terhadap campur tangan kepentingan asing dan domestik.
Kesenjangan SDM: Kurangnya spesialis STEM dan keterbatasan teknologi membuat galangan kapal lokal tidak kompetitif dibanding Singapura.
Keamanan Anggaran: Terjadi kebocoran dana (leakage) dan pengawasan parlemen yang sangat lemah terhadap sektor pertahanan yang tertutup.
-
Hambatan Fiskal & "Debt Service Ratio"
Prioritas Nasional: Anggaran pertahanan stagnan karena pemerintah harus memprioritaskan pemulihan ekonomi dan pembayaran hutang.
Siklus Hutang: Tingginya biaya pemeliharaan aset tua menghisap anggaran yang seharusnya digunakan untuk modernisasi alutsista baru.
-
Dampak pada Posisi Kawasan (GFP 2026)
Penurunan Peringkat: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
Kelemahan Maritim: Absennya Korps Marinir dan armada yang menua membuat Malaydesh rentan dalam sengketa di Laut China Selatan (LCS).
-
Ringkasan Perbandingan 2026
Indonesia: Peringkat 13 (Pemimpin ASEAN), belanja agresif, rasio utang sehat.
Malaydesh: Peringkat 42 (Papan Bawah), lembar belanja kosong, terjebak hutang dan korupsi.
MALONDESH BANANA REPUBLIC = ZONK
Hapus1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Rumah Tangga: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
🛡️ Why Malondesh Lags Behind in Defence Tech & Force Structure
1. Limited Defence Budget & Allocation Inefficiency
Malondesh ’s defence budget is lower than Indonesia and Singapore, and a large portion goes to personnel costs, not modernization.
In contrast:
Indonesia: USD10.6 billion budget (2025), focused on maritime security and modernization
Singapore: USD15 billion budget, with 4.9% of GDP allocated to defence—the highest in ASEAN
Vietnam: Prioritizes coastal defence with diversified procurement from the U.S., South Korea, and Israel
2. Outdated Equipment & Slow Modernization
Malondesh still operates legacy platforms like MiG-29s (retired), aging Scorpene submarines, and delayed Littoral Combat Ships.
Meanwhile:
Indonesia is acquiring Rafale jets, Scorpène-class submarines, and expanding naval bases
Singapore has F-35B stealth fighters, advanced UAVs, and integrated cyber warfare units
Vietnam is modernizing its Soviet-era arsenal and investing in coastal missile systems
3. Force Structure Limitations
Malondesh ’s armed forces are fragmented and lack joint operational doctrine.
Singapore’s SAF is highly integrated, with tri-service coordination and advanced simulation training.
Indonesia and Vietnam maintain large active personnel (400,000 and 600,000 respectively), while Malondesh has ~110,000 with limited reserve depth1
4. Strategic Doctrine & Regional Role
Malondesh ’s defence posture is non-confrontational, focused on internal security and humanitarian missions.
In contrast:
Indonesia asserts maritime dominance in the South China Sea and Malacca Strait.
Vietnam maintains a deterrence posture against China, especially in the Spratly Islands.
Singapore positions itself as a technological leader and regional training hub.
📊 Comparative Snapshot (2025)
Country Defence Budget Key Assets Strategic Focus
🇲🇾 Malondesh ~USD5.7B FA-50 jets, LMS Batch 2 Internal security, HADR
🇮🇩 Indonesia USD10.6B Rafale jets, submarines Maritime security, deterrence
🇸🇬 Singapore USD15B F-35B, cyber units, UAVs Tech superiority, joint ops
🇻🇳 Vietnam ~USD6.5B Coastal missiles, Su-30MK2 China deterrence, coastal ops
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
Aging fleet
• Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
• The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
Delays in acquiring new ships
• The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
• The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
Corruption
• Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
• The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
Other challenges
• Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
• Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
• Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
China's assertiveness in the South China Sea
============
The MALAYDESH Armed Forces (ATM) face several readiness issues, including a lack of funding, outdated techNOLogy, and morale issues. These issues can affect the ATM's combat readiness and strategic deterrence capability.
Lack of funding
• Inadequate funding can affect the ATM's training, techNOLogy, and morale.
• The government may not be able to provide the ATM with the latest defense assets.
Outdated techNOLogy
• The ATM may lack modern military assets, which can expose it to internal and external threats.
• For example, the KD Rahman submarine had technical issues in 2010 that prevented it from submerging.
JV INDONESIA TURKEY
HapusASELSAN DAN ROKETSAN ...........
SARP
CENK
FCS
DATA LINK
SUNGUR
CAKIR
MAM-L
UAV
TANK
Turkish defence firms Aselsan and Roketsan have signed strategic agreements for defence industry transfers with Indonesia under the leadership of Türkiye’s Presidency of Defence Industries (SSB) in Jakarta.
Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
Additionally, memorandums of understanding on the transfers of unmanned surface vehicles, tank modernisation, and missile system maintenance were signed
---------
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
---------
Indonesia and Turkey have collaborated on missile development and purchases, including air defense missiles, cruise missiles, and fast missile boats.
Missile development
• Kaplan APC
A new armored personnel carrier (APC) that can accommodate up to 13 people. The APC will be manufactured in Turkey, with the second and subsequent APCs manufactured in Indonesia.
• Joint production of anti-ship cruise missiles
Turkey and Indonesia are collaborating to jointly produce anti-ship cruise missiles in Indonesia.
Missile purchases
• ATMACA missiles
The Turkish company Rocketsan supplied ATMACA missiles to Indonesia to modernize the armaments of Indonesian Navy warships.
• SUNGUR air defense missile system
The Turkish defense company Roketsan will supply Indonesia with the SUNGUR air defense missile system.
• ÇAKIR cruise missile
The Turkish defense company Roketsan will supply Indonesia with the ÇAKIR cruise missile.
Fast missile boats
• The Indonesian Ministry of Defense purchased two combat mission fast missile boats (NB74 and NB75) from TAIS, a consortium of five Turkish shipyards. The boats are armed with anti-ship missiles, gun or torpedoes
===================
===================
MISKIN = CUT BUDGET
F18 KUWAIT BATAL
BLACKHAWK BATAL
NSM BATAL
F18 LACK SOURCE CODE
MKM LACK SPARE PART
MIG GROUNDED
HAWK USANG
LCS MANGKRAK
OPV GAGAL
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
Hapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------------------
2026
Populasi: 36.38 juta
Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
Kasih FAKTA dong bahwa malaydesh itu bisa buat UCAV MALE sekelas ELANG HITAM buatan PT DI Bandung.. adakah?
BalasHapusWKWKWK
Kirain malaydesh bisa buat UAV MALE sekelas ELANG HITAM buatan sendiri PT DI Bandung....
BalasHapusTernyata BUAL BESAR....
WKWKWK
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
-------------
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
Lha Norwegia negara kecil skandinavia, 5 jutaan penduduk, tapi kaya raya haha!👌💰🤑
BalasHapusSukses BATALKAN PENGIRIMAN NSM, ke negri🎰kasino genting isi ramai 32 juta warganyet kl 1cc haha!🍌🤪🤥
Kahsiyan kl, KALAH LAGIIII..ditempeleng Viking Halaand langsung MeWeK😭 Lapor aruski haha!🥳🦾🚀
⬇️✅️⬇️✅️⬇️✅️
Norway's population was 5,618,354 people in the third quarter of 2025
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
===================
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things......
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNP (NO PAID-TIDAK BAYAR = FITTED FOR BUT NOT PAID)
Seblah roket cuman AKAN,
BalasHapusKita donk uda bikin MLRS & WFAR haha!🚀👍😉
yaa makloum BEDA LEVEL, BEDA KASTA🔥 jauuuhhh.
✅️⬇️✅️⬇️
✅️Uji coba MLRS Launcher buatan PT SAS Aero @sas.aerosishan di pantai Santolo, launcher buatan Bandung
https://youtube.com/shorts/y5oLkFS0myw
✅️Korps Marinir Uji Coba Roket WAFAR RD70 di Tepi Laut SelatanKorps Marinir Uji Coba Roket WAFAR RD70 di Tepi Laut Selatan
https://defense-studies.blogspot.com/2026/06/korps-marinir-uji-coba-roket-wafar-rd70.html?m=0
NO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
-------------
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
Bertahun-tahun Malaydesh bikin Maharajakarat..... Berlayarpun hanya sekali itu pun hanya berapa minit, itupon ditarik tug boat, itupon OMPONG.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusBukti KD Meherejekarat OMON OMON... 🔥🔥🤣🤣🤣
MeWeK😭 NSM BATAL ituw loh om pedang,
Hapusmana tahan, sampe Curhat ke media Ruski segala,
pmx NGAMUK🔥 dituduh NATO anggap mreka BANANA🍌REPABLIK...padahal emang iye kata papa Bear mah haha!🍌🤣😄
Warganyet hanya bisa buat kondom dan Vita birahi
BalasHapusIQ WONDALEAF MALAYDESH BISA APA......CUMA BISA BIKIN GELAK KAWASAN SAJA 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
HapusNO PAID (TIDAK BAYAR) = FITTED FOR BUT NOT PAID
BalasHapus🤣🤣😂😭😭😭
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
--------------------------------------------
2026
Populasi: 36.38 juta
Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
IQ WONDALEAF BOTOL MALAYDESH BISA APA......CUMA BISA BIKIN GELAK KAWASAN SAJA 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusTEST MIN !!!!!!
BalasHapus