JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun depan direncanakan tidak lagi menggunakan helikopter kepresidenan jenis lama, yakni Super Puma, produksi tahun 1980. TNI Angkatan Udara akan menggantinya dengan yang baru, yaitu Agusta Westland AW-101.
"Meskipun Super Puma masih laik terbang, ada pilihan baru yang lebih modern dan memberikan keamanan serta keselamatan Presiden atau Wakil Presiden saat kunjungan kerja ke pelosok daerah," ujar Komandan Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Marsekal Pertama (TNI) Umar Sugeng, Selasa (17/11/2015).
Helikopter AW-101 tercatat memiliki standar pengamanan modern, seperti perahu karet dan sarana bantalan udara yang mengembang seperti air bag (kantong udara) saat terjadi benturan.
Menurut Umar, untuk konfigurasi kelengkapan militer bagi helikopter kepresidenan, helikopter tersebut masih dirancang. Helikopter tersebut mampu mengangkut 13 penumpang dan memiliki kenyamanan serta ruang kabin yang lebih luas dibandingkan dengan helikopter Super Puma.
"Dijadwalkan, rombongan penerbang dan teknisi dari TNI AU akan berangkat ke Perancis awal tahun depan. Diharapkan pada Hari Bhakti TNI AU pada 29 Juli tahun depan, helikopter baru tersebut sudah dapat diperkenalkan dan dapat dioperasikan untuk kunjungan kerja Presiden dan Wapres," kata Umar.
Helikopter kepresidenan jenis Agusta Westland AW-101, ujar Umar, akan dioperasikan oleh Skuadron Udara 45 VVIP, yang berpangkalan di Lanud Halim. Saat ini, Skuadron 45 mengoperasikan helikopter kepresidenan jenis Super Puma buatan Perancis yang dirakit di PT Dirgantara Indonesia tahun 1980-an.
Selama ini, Skuadron Udara 45 yang dibentuk sejak tahun 2011 mengoperasikan lima helikopter Super Puma. Mereka sebelumnya tergabung dalam Skuadron Udara 17 VVIP yang mengoperasikan pesawat fixed wing dan rotary wing (helikopter).
Peremajaan helikopter itu sejalan dengan pengadaan heli serbu AH-64 Apache untuk TNI Angkatan Darat dan helikopter anti kapal selam untuk TNI Angkatan Laut.
Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Halim Perdanakusuma Mayor (Sus) Dodo Agusriadi menambahkan, Skuadron Udara 45 selama ini telah mengamankan transportasi presiden, wapres, serta pejabat tinggi negara lainnya di Jawa dan luar Jawa.
Bukan oleh Setneg
Saat dihubungi, Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Marsekal Madya Hadi Tjahjanto membenarkan bahwa Presiden dan Wapres akan menggunakan helikopter baru jenis Agusta Westland AW-101. Alasannya, Super Puma yang dipakai selama ini sudah lama sehingga perlu pembaruan untuk keamanan serta keselamatan Presiden dan Wapres saat ke pelosok daerah.
"Pengadaannya bukan oleh Sekretariat Negara (Setnet), ya, tetapi oleh TNI AU. Kami (Sesmilpres) hanya memakainya saja saat Presiden atau Wapres melakukan kunjungan kerja. Pemeliharaannya sehari-hari juga akan dilakukan TNI AU. Bagi Sesmil, yang penting saat akan digunakan Presiden atau Wapres, helikopter itu siap," ujar mantan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, dan mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU ini kepada Kompas, beberapa waktu lalu.
Selama ini, biaya pemeliharaan Super Puma yang digunakan Presiden dan Wapres ditanggung TNI AU. Namun, saat dipakai Presiden dan Wapres, baru Setneg menanggungnya. Sementara penyediaan dan kesiapan pemakaiannya, termasuk pengisian bahan bakar dan pilot serta kopilot, ditentukan oleh Sesmilpres dan TNI AU.
Saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pertengahan Oktober lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, Presiden dan Wapres memerlukan helikopter yang dapat memberikan kepastian keamanan dan keselamatan. "Super Puma sebenarnya bukan untuk VVIP karena tidak anti peluru," katanya.
(Kompas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar