Pada 2017 jaringan radar beroperasi 24 jam
Jakarta (ANTARA News) - Sampai saat ini jaringan dan sistem radar yang mengawasi ruang udara Indonesia belum beroperasi 24 jam sehari. “Tapi mulai 2017 nanti, sistem radar kami sudah beroperasi 24 jam,” kata Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I Markas Besar TNI, Marsekal Pertama TNI Novyan Samyoga, di Jakarta, Selasa.
Jajarannya adalah satu dari empat jajaran yang menginduk pada Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Markas Besar TNI. Wilayah operasi jajaran yang dipimpin Samyoga meliputi seluruh Kepulauan Riau, Lampung dan Sumatera Selatan, DKI Jaya, Banten, Kalimantan Barat, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Tengah.
Ada enam satuan radar yang dioperasikan mereka, yaitu Satuan Radar 203 Sri di Bintan (Kepulauan Riau), Satuan Radar 211 Tanjung Kait (Banten), Satuan Radar 212 Ranai, Satuan Radar 213 Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Satuan Radar 214 Pemalang (Jawa Tengah), Satuan Radar 215 Congot (DIY), Satuan Radar 216 Cibalimbing (Jawa Barat).
Ada beberapa merek dan tipe radar yang dioperasikan mereka, di antaranya Master T buatan Thales Raytheon System (Satuan Radar 213/Tanjung Pinang), Thomson TRS 2215 (Satuan Radar 212/Ranai), AWS II dari Decca Radar dan Plessey (Satuan Radar 214/Pemalang), dan Thomson TRS 2230 D (Satuan Radar 211/Tanjung Kait).
“Yang kami maksud dengan operasional 24 jam itu bukan berarti satu radar beroperasi tanpa henti terus-menerus 24 jam sehari karena pasti cepat rusak, juga radar itu perlu dirawat. Ini bukan cuma kasus di Indonesia, karena di seluruh dunia juga sama, harus dirawat dan dipelihara," kata Samyoga.
Dia menegaskan, satu area bisa terus-menerus dimonitor selama 24 jam sehari melalui jaringan radar yang ada. "Jadi masih terus diawasi melalui jaringan radar yang kami operasikan bersama dengan jaringan radar sipil,” katanya.
Dia memberi contoh, Bandara Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat, tidak beroperasi 24 jam sehari seperti di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan paling akhir di bandara itu sekitar pukul 22.00 WIB, dan setelah itu radarnya juga dimatikan sampai penerbangan pertama keesokan harinya.
“Itu satu misal. Tentang radar untuk pertahanan udara kita, tidak akan diungkap waktu-waktu operasionalisasinya. Yang jelas, 24 jam sehari bisa kami awasi pada 2017 nanti,” katanya. (Antara)
Radar Pertahanan Udara RI Tak Mampu Beroperasi 24 Jam
Jakarta, CNN Indonesia -- Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) membutuhkan banyak radar baru untuk memperketat pengawasan udara Indonesia. Selama ini waktu operasional radar-radar terbatas hanya sampai 18 jam.
Panglima Komando Sektor I Kohanudnas Marsekal Pertama Novyan Samyoga mengatakan, radar memang tidak dapat dioperasikan selama 24 jam. Radar-radar yang digunakan angkatan bersenjata negara-negara maju seperti Amerika Serikat pun memiliki tipikal yang sama.
"Seperti mobil, radar tidak mungkin dihidupkan terus. Ada waktu perawatan. Kalau hidup terus, pasti rusak," kata Samyoga di Markas Kosek I Kohanudnas, Jakarta, Selasa (8/12).
Samyoga menuturkan, tidak berfungsinya radar Kohanudnas selama 24 berpotensi melemahkan pengawasan terhadap masuknya pesawat gelap, baik sipil maupun militer, ke wilayah udara Indonesia.
Mencegah hal itu terjadi, Kohanudnas membuat sebuah backing system bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan. Melalui sistem itu, radar militer dan sipil terintegrasi.
"Jadi ada suatu area di mana beberapa radar yang saling kover," tutur Samyoga.
Tiga Radar Baru di Tahun 2016
Tahun 2016, rencananya Kohanudnas akan menempatkan radar baru di beberapa titik, antara lain di Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; Tambolaka, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dan Merauke, Papua.
Samyoga berkata, Kohanudnas menargetkan sistem radar nasional dapat beroperasi selama 24 jam pada tahun 2017.
"Radar sipil yang belum masuk sistem akan dimasukan ke sistem, misalnya yang di Pontianak dan Ranai. Ketika semua on, itulah pengawasan 24 jam. Kalaupun ada yg off, tidak akan mengganggu pengawasan," katanya.
Mantan Panglima Kohanudnas yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja, pernah mengatakan meskipun terbantu radar sipil, Kohanudnas tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Kemenhub.
Hadiyan berkata, radar sipil yang bersifat secondary tidak dapat melacak pesawat militer negara asing yang mematikan transponder.
"Jadi cara itu pun belum optimal mendeteksi pelanggaran ruang udara karena pesawat militer yang masuk tidak mungkin menyalakan transponder," ujarnya kepada CNN Indonesia, Oktober silam. (CNN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar