31 Desember 2015
Hawk Mk-209 TT0222 (photo : TNI AU)
Sathar 32 Produksi Major Servicing Hawk Mk-209 ke-3 TA. 2015
Satuan Pemelharaan 32 (Sathar 32) adalah satuan pelaksana dibawah Depo Pemeliharaan 30 (Depohar 30) Lanud Abdulrachman Saleh Malang mempunyai tugas melaksanakan pembuatan/perbaikan tingkat berat pesawat terbang jenis Su-27/30, Super Tucano, Hawk 100/200 dan Casa C-212.
Pada akhir TA. 2015 Sathar 32 telah memproduksi major servicing Hawk Mk-209 ke-3 Noreg. TT-0222 dibawah komando Komandan Sathar 32 Letkol Tek Dody Kurniadi yang telah melaksanakan test flight pada tanggal 17 hingga 22 Desember lalu dengan hasil baik.
Penyerahan pesawat dilaksanakan oleh Komandan Depohar 30 yang diwakili oleh Kadisdalkual Depohar 30 Letkol Tek Windhu Kastawa Putra kepada Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak.
Dengan diserahkannya pesawat Hawk Mk-209 Noreg. TT-0222 ke Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak menambah kesiapan dan kekuatan untuk operasional menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.
(TNI AU)
31 Desember 2015
Vietnam Receives 2 More Su-30MK2
31 Desember 2015
Su-30NK2 of the VPAF (photo : ttvnol)
Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association (KNAAPO) has delivered 2 more Su-30MK2 multi-role fighter for Vietnam Air Force. Interfax-AVN said on 30.12.2015.
A super-heavy transport aircraft An-124-100M Ruslan from Volga-Dnepr aviation company (Russia) has shipped two new Su-30MK2, bearing number 8589 and 8590 to Vietnam on Tuesday 29/12.
All Su-30MK2 12 aircraft in a deal worth $ 600 million signed in 2013 were produced at the KNAAPO. Plan early handover is scheduled for completion before the end of 2015.
However, according to sources, to the present time, Vietnam has received 8 Su-30MK2 in the contract on. The remaining 4 units will be handed over in 2016.
Eight Su-30MK2 are handed over to Vietnam from bearing number 8583 to 8590. Of which 4 units delivered in 2014 and the next four delivered in 2015, more slowly than originally planned to handover.
Up to now, Vietnam has purchased 36 Russian Su-30MK2 fighters, and has received 32 units. Which is composed of 4 units in the first purchase contract in 2003, 8 the purchase in 2009, 12 in 2010 and the purchase of 12 more aircraft bought in 2013.
(BaoDatViet)
Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association (KNAAPO) has delivered 2 more Su-30MK2 multi-role fighter for Vietnam Air Force. Interfax-AVN said on 30.12.2015.
A super-heavy transport aircraft An-124-100M Ruslan from Volga-Dnepr aviation company (Russia) has shipped two new Su-30MK2, bearing number 8589 and 8590 to Vietnam on Tuesday 29/12.
All Su-30MK2 12 aircraft in a deal worth $ 600 million signed in 2013 were produced at the KNAAPO. Plan early handover is scheduled for completion before the end of 2015.
However, according to sources, to the present time, Vietnam has received 8 Su-30MK2 in the contract on. The remaining 4 units will be handed over in 2016.
Eight Su-30MK2 are handed over to Vietnam from bearing number 8583 to 8590. Of which 4 units delivered in 2014 and the next four delivered in 2015, more slowly than originally planned to handover.
Up to now, Vietnam has purchased 36 Russian Su-30MK2 fighters, and has received 32 units. Which is composed of 4 units in the first purchase contract in 2003, 8 the purchase in 2009, 12 in 2010 and the purchase of 12 more aircraft bought in 2013.
(BaoDatViet)
Koarmabar Terima Kembali 3 KRI Selesai Pemeliharaan Depo dari Dismatal
31 Desember 2015
Ketiga kapal yang selesai menjalani pemeliharaan depo yakni KRI Teluk Sibolga-536 jenis Frosch LST, KRI Lemadang-632 dan KRI Barakuda-633 jenis Fast Patrol Boat FPB-57 (photo : BengkuluEkspress)
Jakarta -- Asisten Logistik (Aslog) Pangarmabar Kolonel Laut (T) Puguh Santoso, S.E., mewakili Pangarmabar menerima kembali 3 Kapal Republik Indonesia (KRI) hasil pemeliharaan tingkat depo (Hardepo) dari Kepala Dinas Material Angkatan Laut (Kadismatal) Laksamana Pertama TNI Toto Prihatono bertempat di Geladak KRI Teluk Sibolga-536 yang sandar di Dermaga Jakarta International Contener Terminal (JICT) II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (30/12).
Adapun kapal perang jajaran Koarmabar yang telah selesai melaksanakan Hardepo yakni KRI Teluk Sibolga-536 jenis Frosch, KRI Lemadang-632 dan KRI Barakuda-633 jenis Fast Patrol Boat (FPB) 57. Ketiga kapal tersebut telah melaksanakan pemeliharaan sejak bulan April sampai dengan Desember 2015.
Sementara itu, Kadismatal Laksamana Pertama TNI Toto Prihatono dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa kondisi teknis pesawat atau peralatan serta badan kapal (bakap) KRI sudah mempunyai usia pakai yang cukup tinggi sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan kembali kemampuannya, guna mendukung kesiapan operasi KRI dalam melaksanakan tugas pokok TNI AL sebagai penegak kedaulatan NKRI di laut.
KRI Lemadang 632 (photo : TNI AL)
Lebih lanjut dikatakan Kadismatal bahwa pelaksanaan Hardepo 2015 ini sesuai dengan rencana serta dengan hasil yang baik. Semua itu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat pada pelaksanaan Hardepo serta berkat kerjasama, kerja keras dan koordinasi antar pihak sehingga tercapai hasil yang baik dalam pemiliharan KRI.
Pada kesempatan ini juga, Koarmabar menyerahkan 3 KRI yakni KRI Pulau Rusa-726 jenis kapal penyapu ranjau, KRI Krait-872 kapal jenis patrol cepat PC-40 dan KRI Silea-856 jenis Attack Patrol Boat kepada Dismatal untuk dilaksanakan Hardepo pada tahun 2016.
Hadir pada acara penerimaan dan penyerahan KRI tersebut antara lain. Waaslog Kasal Laksamana Pertama TNI Mulyadi, Kadislaikmatal Laksamana Pertama Mulyanto, Kadisharkaparmabar dan para Komandan Satuan Jajaran Koarmabar.
(Armada Barat)
Ketiga kapal yang selesai menjalani pemeliharaan depo yakni KRI Teluk Sibolga-536 jenis Frosch LST, KRI Lemadang-632 dan KRI Barakuda-633 jenis Fast Patrol Boat FPB-57 (photo : BengkuluEkspress)
Jakarta -- Asisten Logistik (Aslog) Pangarmabar Kolonel Laut (T) Puguh Santoso, S.E., mewakili Pangarmabar menerima kembali 3 Kapal Republik Indonesia (KRI) hasil pemeliharaan tingkat depo (Hardepo) dari Kepala Dinas Material Angkatan Laut (Kadismatal) Laksamana Pertama TNI Toto Prihatono bertempat di Geladak KRI Teluk Sibolga-536 yang sandar di Dermaga Jakarta International Contener Terminal (JICT) II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (30/12).
Adapun kapal perang jajaran Koarmabar yang telah selesai melaksanakan Hardepo yakni KRI Teluk Sibolga-536 jenis Frosch, KRI Lemadang-632 dan KRI Barakuda-633 jenis Fast Patrol Boat (FPB) 57. Ketiga kapal tersebut telah melaksanakan pemeliharaan sejak bulan April sampai dengan Desember 2015.
Sementara itu, Kadismatal Laksamana Pertama TNI Toto Prihatono dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa kondisi teknis pesawat atau peralatan serta badan kapal (bakap) KRI sudah mempunyai usia pakai yang cukup tinggi sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan kembali kemampuannya, guna mendukung kesiapan operasi KRI dalam melaksanakan tugas pokok TNI AL sebagai penegak kedaulatan NKRI di laut.
KRI Lemadang 632 (photo : TNI AL)
Lebih lanjut dikatakan Kadismatal bahwa pelaksanaan Hardepo 2015 ini sesuai dengan rencana serta dengan hasil yang baik. Semua itu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat pada pelaksanaan Hardepo serta berkat kerjasama, kerja keras dan koordinasi antar pihak sehingga tercapai hasil yang baik dalam pemiliharan KRI.
Pada kesempatan ini juga, Koarmabar menyerahkan 3 KRI yakni KRI Pulau Rusa-726 jenis kapal penyapu ranjau, KRI Krait-872 kapal jenis patrol cepat PC-40 dan KRI Silea-856 jenis Attack Patrol Boat kepada Dismatal untuk dilaksanakan Hardepo pada tahun 2016.
Hadir pada acara penerimaan dan penyerahan KRI tersebut antara lain. Waaslog Kasal Laksamana Pertama TNI Mulyadi, Kadislaikmatal Laksamana Pertama Mulyanto, Kadisharkaparmabar dan para Komandan Satuan Jajaran Koarmabar.
(Armada Barat)
30 Desember 2015
Indonesia Approves Purchase of KH-31, AIM-120 Missiles
30 Desember 2015
Indonesia has approved USD38 million in funds to acquire air-launched missiles. Approval includes a possible inaugural purchase of AIM-120 missiles from the United States (photo : Kaskus Militer)
An Indonesian parliamentary committee that oversees the country's defence procurement budget has approved a request by the Indonesian Air Force (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara, or TNI-AU) to acquire air-launched missiles worth USD38 million.
A TNI-AU source told IHS Jane's on 30 December that the systems approved for acquisition are namely the Kh-31A and Kh-31P short-range air-to-surface missiles (USD24 million), the Kh-59ME powered stand-off weapon (USD18 million), and the AIM-120 advanced medium range air-to-air missile (AMRAAM) (USD6 million).
(Jane's)
Indonesia has approved USD38 million in funds to acquire air-launched missiles. Approval includes a possible inaugural purchase of AIM-120 missiles from the United States (photo : Kaskus Militer)
An Indonesian parliamentary committee that oversees the country's defence procurement budget has approved a request by the Indonesian Air Force (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara, or TNI-AU) to acquire air-launched missiles worth USD38 million.
A TNI-AU source told IHS Jane's on 30 December that the systems approved for acquisition are namely the Kh-31A and Kh-31P short-range air-to-surface missiles (USD24 million), the Kh-59ME powered stand-off weapon (USD18 million), and the AIM-120 advanced medium range air-to-air missile (AMRAAM) (USD6 million).
(Jane's)
Myanmar Commissions Frigate, Hospital Ship
30 Desember 2015
UMS Sin Phyu Shin (F 14), the Myanmar Navy's second guided-missile frigate with low observable radar characteristics, the frigate is fitted with two quad box launchers for Chinese C-802 anti-ship missiles (all photos : Myanmar Navy)
Myanmar commissions second frigate with reduced RCS, hospital ship
The Myanmar Navy commissioned several new vessels including UMS Sin Phyu Shin (F 14), its second guided-missile frigate with low observable radar characteristics, on 24 December 2015 - the service's 68th anniversary.
The commissioning ceremony was attended by the commander-in-chief of the country's defence services, Senior General Min Aung Hlaing, who also inspected ongoing offshore patrol vessel (OPV) and corvette projects as well as infrastructure projects at the Naval Dockyard in Thanlyin, according to a release from the senior general's office.
The release also sheds new information on Myanmar's little-known frigate programme that commenced in 2005. The ships, Aung Zeya (F 11) and Kyan-Sit-Thar (F 12), were commissioned in 2010 and 2014, respectively, while construction of Sin Phyu Shin commenced in 2010.
Unlike first-of-class Aung Zeya , the second and third ships feature a stealthy superstructure with two masts and a helicopter hangar. The platform has a length of 106 m and a beam of about 13.5 m. Like Aung Zeya , it is likely that Sin Phyu Shin , is powered by two Chinese-assembled Pielstick 16 cylinder PA6 STC engines from Shaanxi Diesel Engine company.
The frigate is equipped with an India-supplied RAWL-02 (license-built Thales LW-08) 2D air search radar on the mainmast, a Chinese Type 362 missile-targeting radar in a radome atop the foremast along with two fire control radars - most likely Chinese Type 47 series. An India-made HMS-X hull-mounted sonar system is also fitted to the frigates.
Weapons include one Oto Melara 76 mm gun in a stealthy gun mount and three Chinese NG-18 systems for close-in defence. A North Korean-origin box launcher for six man-portable air defence system (MANPADS) is also fitted on the foredeck along with two North Korean small calibre gun mounts on the bridge wings.
(Jane's)
UMS Sin Phyu Shin (F 14), the Myanmar Navy's second guided-missile frigate with low observable radar characteristics, the frigate is fitted with two quad box launchers for Chinese C-802 anti-ship missiles (all photos : Myanmar Navy)
Myanmar commissions second frigate with reduced RCS, hospital ship
The Myanmar Navy commissioned several new vessels including UMS Sin Phyu Shin (F 14), its second guided-missile frigate with low observable radar characteristics, on 24 December 2015 - the service's 68th anniversary.
The commissioning ceremony was attended by the commander-in-chief of the country's defence services, Senior General Min Aung Hlaing, who also inspected ongoing offshore patrol vessel (OPV) and corvette projects as well as infrastructure projects at the Naval Dockyard in Thanlyin, according to a release from the senior general's office.
The release also sheds new information on Myanmar's little-known frigate programme that commenced in 2005. The ships, Aung Zeya (F 11) and Kyan-Sit-Thar (F 12), were commissioned in 2010 and 2014, respectively, while construction of Sin Phyu Shin commenced in 2010.
Unlike first-of-class Aung Zeya , the second and third ships feature a stealthy superstructure with two masts and a helicopter hangar. The platform has a length of 106 m and a beam of about 13.5 m. Like Aung Zeya , it is likely that Sin Phyu Shin , is powered by two Chinese-assembled Pielstick 16 cylinder PA6 STC engines from Shaanxi Diesel Engine company.
The frigate is equipped with an India-supplied RAWL-02 (license-built Thales LW-08) 2D air search radar on the mainmast, a Chinese Type 362 missile-targeting radar in a radome atop the foremast along with two fire control radars - most likely Chinese Type 47 series. An India-made HMS-X hull-mounted sonar system is also fitted to the frigates.
Weapons include one Oto Melara 76 mm gun in a stealthy gun mount and three Chinese NG-18 systems for close-in defence. A North Korean-origin box launcher for six man-portable air defence system (MANPADS) is also fitted on the foredeck along with two North Korean small calibre gun mounts on the bridge wings.
(Jane's)
PCG to Get 10 Ships from Japan Starting 2016
30 Desember 2015
10 Ships from Japan are 40m brand new vessel (photo : goo)
MANILA, Philippines – Ten brand new vessels from Japan will be delivered to the Philippine Coast Guard start- ing next year until 2018.
Some of these ships will be assigned to the West Philippine Sea to augment those being used for search and rescue operations.
The first three vessels would start arriving every other month in the second half of next year, five more by 2017 and the remaining two in 2018, according to Coast Guard officer-in-charge Rear Admiral William Melad.
“Our intention is to deploy these multi-role response vessels (MRRV) to the different districts,” he said. “We would assess which district needs an immediate vessel and we will give priority to that district... We would see if there is a need to add ships to the West Philip- pine Sea.”
Melad said the deployment of more ships to the West Philippine Sea was not in response to the territorial dispute with China.
The Coast Guard is also taking into consideration that the vessels to be deployed in the West Philip- pine Sea should be bigger than 40 meters to withstand the big waves and strong winds during typhoons, Melad said.
“These 40-meter vessels would be used for security, law enforcement and for search and rescue,” he said. “These are multi-role vessels so these could perform several functions such as prevent illegal fishing and anti-piracy patrol.”
The acquisition of the 10 vessels from Japan is covered by the Maritime Safety Capability Improvement Project.
It was awarded by the Department of Transportation and Communications to the Japan Marine United Corp.
It is being implemented as an official development assistance project, via a tied loan extended by the Japan International Co- operation Agency (JICA).
The loan facility covers P7.373 billion out of the total project of P8.807 billion.
The balance would be covered by the Philippine counter- part of P1.434 billion.
(PhilStar)
10 Ships from Japan are 40m brand new vessel (photo : goo)
MANILA, Philippines – Ten brand new vessels from Japan will be delivered to the Philippine Coast Guard start- ing next year until 2018.
Some of these ships will be assigned to the West Philippine Sea to augment those being used for search and rescue operations.
The first three vessels would start arriving every other month in the second half of next year, five more by 2017 and the remaining two in 2018, according to Coast Guard officer-in-charge Rear Admiral William Melad.
“Our intention is to deploy these multi-role response vessels (MRRV) to the different districts,” he said. “We would assess which district needs an immediate vessel and we will give priority to that district... We would see if there is a need to add ships to the West Philip- pine Sea.”
Melad said the deployment of more ships to the West Philippine Sea was not in response to the territorial dispute with China.
The Coast Guard is also taking into consideration that the vessels to be deployed in the West Philip- pine Sea should be bigger than 40 meters to withstand the big waves and strong winds during typhoons, Melad said.
“These 40-meter vessels would be used for security, law enforcement and for search and rescue,” he said. “These are multi-role vessels so these could perform several functions such as prevent illegal fishing and anti-piracy patrol.”
The acquisition of the 10 vessels from Japan is covered by the Maritime Safety Capability Improvement Project.
It was awarded by the Department of Transportation and Communications to the Japan Marine United Corp.
It is being implemented as an official development assistance project, via a tied loan extended by the Japan International Co- operation Agency (JICA).
The loan facility covers P7.373 billion out of the total project of P8.807 billion.
The balance would be covered by the Philippine counter- part of P1.434 billion.
(PhilStar)
Kapal SSV Pesanan Filipina dan Fregat PKR-105 akan Diluncurkan 18 Januari
30 Desember 2015
Menkopolkam ketika meninjau progres kedua kapal yang akan diluncurkan (photo : BUMN)
PT PAL Indonesia Segera Luncurkan Kapal Perang Jenis SSV
Suara.com - PT PAL Indonesia segera meluncurkan satu unit kapal perang pesanan Filipina jenis "Strategic Sealift Vessel" (SSV), yang proses pengerjaannya sudah mencapai 90 persen. Peluncuran akan dilakukan pada pada 18 Januari 2016.
Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Edy Widarto, Selasa (29/12/2015), mengatakan peluncuran tersebut rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo. Sebab menjadi catatan sejarah Indonesia yang kali pertama melakukan ekspor kapal jenis perang.
"Kita masih menunggu konfirmasi dari beliau (presiden), sebab peluncuran atau 'launching' ini sekaligus menjadi bagian dari uji coba pertama bagi kapal perang buatan anak bangsa," kata Edy saat dikonfirmasi dari Surabaya.
Dalam peluncuran nanti, kapal perang canggih itu akan diuji coba untuk mengapung di laut, serta kekuatan daya tahan kapal terhadap musuh, ditambah fungsi sejumlah peralatan canggih yang ada di dalam manifest kapal.
"Setelah peluncuran, kemudian kita sempurnakan dengan melakukan pengecatan sesuai pemesan dan menyambung lagi beberapa komponen peralatan listrik," ucapnya.
Dengan begitu, kata Edy, satu unit kapal tersebut akan siap diserahkan secara resmi kepada pemerintah Filipina pada Mei 2016.
Peluncuran Fregat PKR-105
Dalam peluncuran itu, Edy mengatakan juga akan dilakukan beberapa agenda besar, seperti peluncuran kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) pesanan TNI Angkatan Laut, serta peletakan blok kapal perang kedua pesanan Filipina.
"Filipina memesan dua unit kapal perang 'Landing Platform Dock' (LPD) jenis SSV kepada Indonesia. Pada saat peluncuran, kapal pertama kita lakukan peletakan blok untuk pesanan tahap kedua," katanya.
Sebelumnya, kapal pesanan Filipina itu didesain dengan panjang 123 meter, lebar 21,8 meter dan mampu mengangkut 500 pasukan serta bobot hingga 10.300 ton, serta mempunyai kecepatan atau dapat melaju selama 30 hari dengan jarak 9.360 mil laut dengan kecepatan maksimal 16 knot.
Selain itu, kapal perang buatan anak negeri tersebut juga mampu membawa dua helikopter, dan mengangkut kapal "landing craft utility" (LCU) serta sejumlah tank perang hingga truk militer.
Kapal LPD Diminati 3 Negara Lain
Setelah Filipina, tiga negara lain berencana memesan kapal perang buatan PT PAL Indonesia (Persero).
Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin mengatakan, kepercayaan beberapa negara yang berencana memesan kapal perang buatan Indonesia itu adalah sebuah prestasi sekaligus tantangan.
"Produksi kita ini banyak diminati negara lain, dan ini sudah ada tiga negara yang akan menjalin kerja sama pembuatan kapal perang, namun saya tidak bisa sebutkan negara mana saja. Yang jelas, mayoritas dari wilayah Asia Tenggara," ujarnya di Surabaya, Senin (23/3).
Ia mengatakan, jenis kapal yang diminati tiga negara yang dalam proses pemesanan itu adalah Kapal Perang jenis "Landing Platform Dock" (LPD).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PT PAL Indonesia akan mengekspor dua kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel-1 (SSV) pesanan Kementerian Pertahanan Filipina. Kapal perang dengan nilai investasi mencapai US$ 90 juta tersebut berukuran 123 meter dan lebar 21,8 meter.
Fasilitas kapal perang pesanan Filipina tersebut mampu mengangkut sebanyak empat tank, empat truk, satu mobile hospital, dua jeep serta dua heli. Dengan mesin berkapasitas 2 x 2.920 kW, kecepatan maksimal kapal ini mencapai 16 knot.
Selain Fillipina, dikabarkan 3 negara lain juga telah memesan kapal perang buatan PT PAL Indonesia. Negara pemesan tersebut dikabarkan berasal dari Asia Tenggara. Sayangnya hingga kini pihak PT PAL belum bersedia mengungkapkannya.
(Suara)
Menkopolkam ketika meninjau progres kedua kapal yang akan diluncurkan (photo : BUMN)
PT PAL Indonesia Segera Luncurkan Kapal Perang Jenis SSV
Suara.com - PT PAL Indonesia segera meluncurkan satu unit kapal perang pesanan Filipina jenis "Strategic Sealift Vessel" (SSV), yang proses pengerjaannya sudah mencapai 90 persen. Peluncuran akan dilakukan pada pada 18 Januari 2016.
Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Edy Widarto, Selasa (29/12/2015), mengatakan peluncuran tersebut rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo. Sebab menjadi catatan sejarah Indonesia yang kali pertama melakukan ekspor kapal jenis perang.
"Kita masih menunggu konfirmasi dari beliau (presiden), sebab peluncuran atau 'launching' ini sekaligus menjadi bagian dari uji coba pertama bagi kapal perang buatan anak bangsa," kata Edy saat dikonfirmasi dari Surabaya.
Dalam peluncuran nanti, kapal perang canggih itu akan diuji coba untuk mengapung di laut, serta kekuatan daya tahan kapal terhadap musuh, ditambah fungsi sejumlah peralatan canggih yang ada di dalam manifest kapal.
"Setelah peluncuran, kemudian kita sempurnakan dengan melakukan pengecatan sesuai pemesan dan menyambung lagi beberapa komponen peralatan listrik," ucapnya.
Dengan begitu, kata Edy, satu unit kapal tersebut akan siap diserahkan secara resmi kepada pemerintah Filipina pada Mei 2016.
Peluncuran Fregat PKR-105
Dalam peluncuran itu, Edy mengatakan juga akan dilakukan beberapa agenda besar, seperti peluncuran kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) pesanan TNI Angkatan Laut, serta peletakan blok kapal perang kedua pesanan Filipina.
"Filipina memesan dua unit kapal perang 'Landing Platform Dock' (LPD) jenis SSV kepada Indonesia. Pada saat peluncuran, kapal pertama kita lakukan peletakan blok untuk pesanan tahap kedua," katanya.
Sebelumnya, kapal pesanan Filipina itu didesain dengan panjang 123 meter, lebar 21,8 meter dan mampu mengangkut 500 pasukan serta bobot hingga 10.300 ton, serta mempunyai kecepatan atau dapat melaju selama 30 hari dengan jarak 9.360 mil laut dengan kecepatan maksimal 16 knot.
Selain itu, kapal perang buatan anak negeri tersebut juga mampu membawa dua helikopter, dan mengangkut kapal "landing craft utility" (LCU) serta sejumlah tank perang hingga truk militer.
Kapal LPD Diminati 3 Negara Lain
Setelah Filipina, tiga negara lain berencana memesan kapal perang buatan PT PAL Indonesia (Persero).
Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin mengatakan, kepercayaan beberapa negara yang berencana memesan kapal perang buatan Indonesia itu adalah sebuah prestasi sekaligus tantangan.
"Produksi kita ini banyak diminati negara lain, dan ini sudah ada tiga negara yang akan menjalin kerja sama pembuatan kapal perang, namun saya tidak bisa sebutkan negara mana saja. Yang jelas, mayoritas dari wilayah Asia Tenggara," ujarnya di Surabaya, Senin (23/3).
Ia mengatakan, jenis kapal yang diminati tiga negara yang dalam proses pemesanan itu adalah Kapal Perang jenis "Landing Platform Dock" (LPD).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PT PAL Indonesia akan mengekspor dua kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel-1 (SSV) pesanan Kementerian Pertahanan Filipina. Kapal perang dengan nilai investasi mencapai US$ 90 juta tersebut berukuran 123 meter dan lebar 21,8 meter.
Fasilitas kapal perang pesanan Filipina tersebut mampu mengangkut sebanyak empat tank, empat truk, satu mobile hospital, dua jeep serta dua heli. Dengan mesin berkapasitas 2 x 2.920 kW, kecepatan maksimal kapal ini mencapai 16 knot.
Selain Fillipina, dikabarkan 3 negara lain juga telah memesan kapal perang buatan PT PAL Indonesia. Negara pemesan tersebut dikabarkan berasal dari Asia Tenggara. Sayangnya hingga kini pihak PT PAL belum bersedia mengungkapkannya.
(Suara)
29 Desember 2015
Pesawat A400M Kedua TUDM Tiba di Pangkalan Subang
29 Desember 2015
M54-02, second A400M for RMAF (photo : Manuel Perez)
Pesawat A400M negara memasuki inventori TUDM hari ini
SUBANG – Tentera Udara Diraja Malaysia menerima pesawat A400M kedua daripada empat yang ditempah keseluruhan.
Ini merupakan pesawat kedua daripada empat pesawat yang dibeli pada Disember 2005. Yang pertama telah diterima pada 9 Mac lalu.
Pesawat A400M merupakan pesawat moden dari segi teknologi berbanding pesawat C130 yang berada dalam inventori TUDM.
Pesawat A400M mempunyai jangkauan operasi yang lebih jauh serta berkeupayaan untuk mengangkut kapasiti kargo yang lebih besar berbanding pesawat yang dimiliki TUDM ketika ini.
Selain untuk tujuan pertahanan, pesawat itu juga berupaya melaksanakan misi yang merangkumi penugasan berkaitan ‘Medical Evacuation’ (Medevac), ‘Air-to Air Refuelling’ (AAR), ‘Aerial Delivery (Paratroop & Logistic)’ serta operasi Humanitarian Aid and Disaster Relief (HADR).
Baki dua buah pesawat lagi, dijangka tiba menjelang pertengahan tahun depan secara berperingkat.
Ketibaan pesawat ini di Pangkalan Udara Subang telah disambut secara simbolik dengan diiringi dua buah pesawat tempur MiG29N. Pancuran air dari kenderaan pemadam api pesawat menandakan ketibaan secara rasmi pesawat di hadapan Bangunan Pergerakan Udara Pangkalan Udara Subang dengan disambut oleh Panglima Tentera Udara serta pegawai-pegawai kanan TUDM yang lain.
(Airtimes)
M54-02, second A400M for RMAF (photo : Manuel Perez)
Pesawat A400M negara memasuki inventori TUDM hari ini
SUBANG – Tentera Udara Diraja Malaysia menerima pesawat A400M kedua daripada empat yang ditempah keseluruhan.
Ini merupakan pesawat kedua daripada empat pesawat yang dibeli pada Disember 2005. Yang pertama telah diterima pada 9 Mac lalu.
Pesawat A400M merupakan pesawat moden dari segi teknologi berbanding pesawat C130 yang berada dalam inventori TUDM.
Pesawat A400M mempunyai jangkauan operasi yang lebih jauh serta berkeupayaan untuk mengangkut kapasiti kargo yang lebih besar berbanding pesawat yang dimiliki TUDM ketika ini.
Selain untuk tujuan pertahanan, pesawat itu juga berupaya melaksanakan misi yang merangkumi penugasan berkaitan ‘Medical Evacuation’ (Medevac), ‘Air-to Air Refuelling’ (AAR), ‘Aerial Delivery (Paratroop & Logistic)’ serta operasi Humanitarian Aid and Disaster Relief (HADR).
Baki dua buah pesawat lagi, dijangka tiba menjelang pertengahan tahun depan secara berperingkat.
Ketibaan pesawat ini di Pangkalan Udara Subang telah disambut secara simbolik dengan diiringi dua buah pesawat tempur MiG29N. Pancuran air dari kenderaan pemadam api pesawat menandakan ketibaan secara rasmi pesawat di hadapan Bangunan Pergerakan Udara Pangkalan Udara Subang dengan disambut oleh Panglima Tentera Udara serta pegawai-pegawai kanan TUDM yang lain.
(Airtimes)
Korea Inks Final Deal to Undertake KF-X Project
29 Desember 2015
KF-X fighter (photo : daum)
South Korea's arms procurement agency inked Monday its formal agreement with the country's sole aircraft maker, Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI), to undertake an ambitious project to build indigenous fighter jets.
"With the signing of the contract with KAI on Monday, the Defense Acquisition Program Administration will officially set about the fighter jet development project," DAPA said in a statement.
The project will take 10 years and six months before completing the developmental phase by the first half of 2026 and producing the initial batch of aircraft by 2028, according to the state procurement agency.
The project, known as KF-X, is designed to replace the Air Force's aging fleet of F-4 and F-5 combat aircraft with home-grown fighters to be equipped with combat capabilities suitable for future warfare.
KF-X finally took off, putting behind an array of controversy, including the U.S.' refusal to transfer core fighter technologies for the project.
In April, the U.S. State Department denied an export license on four out of the 25 combat jet technologies American defense giant Lockheed Martin tried to provide to South Korea.
The decision was belatedly announced by DAPA in September, causing public criticism over DAPA's suspected attempts to cover up what could have been a major hurdle to the project.
DAPA later decided to replace the four rejected technologies --an active electronically scanned radar, infrared search-and-rescue system, electro-optical targeting pod and radio frequency jammer-- with locally procured ones.
The setback had also raised concerns that a possible delay in the execution of the project may leave the Air Force without fighter jets before the project's completion.
But, KF-X received a boost from the U.S. pledge to transfer the rest of the 25 jet technologies earlier in the month.
South Korea has also secured this month Indonesia's partnership in the project, in which the Southeast Asian country will shoulder 20 percent of the development costs.
Under the Monday deal, DAPA will finance 60 percent of the 8 trillion won (US$6.9 billion) costs required in the development phase, with KAI to pay 20 percent.
A total of eight test planes will be initially produced, with six of them for flight testing and the two others for ground testing. Indonesia will bring one of them home, along with aviation technologies to be transfered to the country.
"This development project seeks to acquire medium-class Korean-type fighter jets through the joint investment of the South Korean government, Indonesia and foreign and local companies so that we can meet our Air Force's post-2020 air power demand on our own and tap into the global combat jet market," DAPA said.
The defense procurement agency also said the project will have a spill-over effect to bring the country's aviation industry one step forward.
"DAPA will utilize the local aviation industry's technologies and manpower that have been accumulated over the past 30 years and will do its best efforts to procure the needed fighter jets on time," DAPA Minister Chang Myoung-jin said.
(Korea Herald)
South Korea's arms procurement agency inked Monday its formal agreement with the country's sole aircraft maker, Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI), to undertake an ambitious project to build indigenous fighter jets.
"With the signing of the contract with KAI on Monday, the Defense Acquisition Program Administration will officially set about the fighter jet development project," DAPA said in a statement.
The project will take 10 years and six months before completing the developmental phase by the first half of 2026 and producing the initial batch of aircraft by 2028, according to the state procurement agency.
The project, known as KF-X, is designed to replace the Air Force's aging fleet of F-4 and F-5 combat aircraft with home-grown fighters to be equipped with combat capabilities suitable for future warfare.
KF-X finally took off, putting behind an array of controversy, including the U.S.' refusal to transfer core fighter technologies for the project.
In April, the U.S. State Department denied an export license on four out of the 25 combat jet technologies American defense giant Lockheed Martin tried to provide to South Korea.
The decision was belatedly announced by DAPA in September, causing public criticism over DAPA's suspected attempts to cover up what could have been a major hurdle to the project.
DAPA later decided to replace the four rejected technologies --an active electronically scanned radar, infrared search-and-rescue system, electro-optical targeting pod and radio frequency jammer-- with locally procured ones.
The setback had also raised concerns that a possible delay in the execution of the project may leave the Air Force without fighter jets before the project's completion.
But, KF-X received a boost from the U.S. pledge to transfer the rest of the 25 jet technologies earlier in the month.
South Korea has also secured this month Indonesia's partnership in the project, in which the Southeast Asian country will shoulder 20 percent of the development costs.
Under the Monday deal, DAPA will finance 60 percent of the 8 trillion won (US$6.9 billion) costs required in the development phase, with KAI to pay 20 percent.
A total of eight test planes will be initially produced, with six of them for flight testing and the two others for ground testing. Indonesia will bring one of them home, along with aviation technologies to be transfered to the country.
"This development project seeks to acquire medium-class Korean-type fighter jets through the joint investment of the South Korean government, Indonesia and foreign and local companies so that we can meet our Air Force's post-2020 air power demand on our own and tap into the global combat jet market," DAPA said.
The defense procurement agency also said the project will have a spill-over effect to bring the country's aviation industry one step forward.
"DAPA will utilize the local aviation industry's technologies and manpower that have been accumulated over the past 30 years and will do its best efforts to procure the needed fighter jets on time," DAPA Minister Chang Myoung-jin said.
(Korea Herald)
AFP Saves P765 M in Procurement of Supplies
29 Desember 2015
NC-212i of the PAF (photo : Detik)
MANILA, Philippines - The military says it saved more than P765 million in its procurement activities this year, more than double the savings recorded in 2014.
In a statement, Armed Forces of the Philippines (AFP) Procurement Service chief Brig. Gen. Alvin Francis Javier said the bids and awards committees of military units registered P765,745,422.06 worth of savings from January to November.
He said the amount was more than double the P354.35-million savings posted last year.
The military recorded savings because the winning bids for its projects were lower than the approved budget for contracts.
Javier said the savings or residuals were equivalent to eight percent of the total approved budget for the contracts accepted this year.
“The residuals were derived from a total of 31,469 purchase orders or work orders and contracts processed and facilitated by the AFP Procurement Service and AFP Bids and Awards committees,” he said.
The total budget for the military projects this year was about P9.88 billion.
The Philippine Air Force Bids and Awards Committee recorded the highest savings with P326.66 million.
The Philippine Army Procurement Center, meanwhile, came in second with P139.33 million.
(PhilStar)
NC-212i of the PAF (photo : Detik)
MANILA, Philippines - The military says it saved more than P765 million in its procurement activities this year, more than double the savings recorded in 2014.
In a statement, Armed Forces of the Philippines (AFP) Procurement Service chief Brig. Gen. Alvin Francis Javier said the bids and awards committees of military units registered P765,745,422.06 worth of savings from January to November.
He said the amount was more than double the P354.35-million savings posted last year.
The military recorded savings because the winning bids for its projects were lower than the approved budget for contracts.
Javier said the savings or residuals were equivalent to eight percent of the total approved budget for the contracts accepted this year.
“The residuals were derived from a total of 31,469 purchase orders or work orders and contracts processed and facilitated by the AFP Procurement Service and AFP Bids and Awards committees,” he said.
The total budget for the military projects this year was about P9.88 billion.
The Philippine Air Force Bids and Awards Committee recorded the highest savings with P326.66 million.
The Philippine Army Procurement Center, meanwhile, came in second with P139.33 million.
(PhilStar)
Ivander EOD : Rantis Zeni Jihandak Produksi Dalam Negeri
29 Desember 2015
Kendaraan Ivander EOD (Explosive Ordnance Disposal) milik TNI AD (photos : resume berita, images : Indomiliter)
Banyak hal yang harus dilakukan terkait pengamanan VVIP (Very Very Important Person), salah satunya adalah kehadiran tim Jihandak (Penjinak Bahan Peledak) yang berperan menetralisir suatu lokasi dari ancaman teror bahan peledak. Dan melihat mobilitas kepresidenan yang banyak menyambangi berbagai perhelatan, publik jadi mahfum dengan hadirnya sosok rantis Jihandak TNI AD yang punya desain futuristik, bahkan terkesan sangar.
Meski sosok rantis (kendaraan taktis) ini kerap terlihat di muka publik, tapi penelusuran identitasnya tak semudah melihat penampakannya. Oleh pembuatnya, yakni PT. Merpati wahana Raya (MWR), rantis yang diberi nama Ivander EOD (Explosive Ordnance Disposal) adalah penunjang taktis kebutuhan operasi jihandak di lapangan, dengan basis truk 4×4, ruang kargo Ivander dirancang untuk dimuati beragam perangkat penangkat dan penetralisir ancaman bahan peledak, sebut saja ada robot ROV (remotely operated vehicle) berikut perangkat control, bag disposal, kostum jihandak (disposal suit), dan container bomb yang ditarik (towed).
Sementara bicara tentang sosok Ivander, pertama kali tampil dimuka publik pada ajang Indo Defence 2014 di Kemayoran, Jakarta. Desain futristik amat kental terlihat pada bagian depan dan samping bodi, ditambah penggunaan warna hijau dof menambah kesan sangar, meski rantis ini tak menyandang predikat lapis baja.
Ivander dengan kapasitas penumpang 3 orang (termsuk driver) dibangun dari platform truk Hino Dutro 130 4×4. Karena dibangun dari sasis truk komersial, maka spesifikasi Ivander pun dapat ditakar, diantaranya disokong mesin diesel W04D-TR 4 stroke, direct injection, turbo charge cooler.
Dengan kapasitas bahan bakar 100 liter, truk Ivander dapat melaju hingga kecepatan 83 km per jam. Ivander punya kemampuan menanjak 40 – 60%.
(IndoMiliter)
Kendaraan Ivander EOD (Explosive Ordnance Disposal) milik TNI AD (photos : resume berita, images : Indomiliter)
Banyak hal yang harus dilakukan terkait pengamanan VVIP (Very Very Important Person), salah satunya adalah kehadiran tim Jihandak (Penjinak Bahan Peledak) yang berperan menetralisir suatu lokasi dari ancaman teror bahan peledak. Dan melihat mobilitas kepresidenan yang banyak menyambangi berbagai perhelatan, publik jadi mahfum dengan hadirnya sosok rantis Jihandak TNI AD yang punya desain futuristik, bahkan terkesan sangar.
Meski sosok rantis (kendaraan taktis) ini kerap terlihat di muka publik, tapi penelusuran identitasnya tak semudah melihat penampakannya. Oleh pembuatnya, yakni PT. Merpati wahana Raya (MWR), rantis yang diberi nama Ivander EOD (Explosive Ordnance Disposal) adalah penunjang taktis kebutuhan operasi jihandak di lapangan, dengan basis truk 4×4, ruang kargo Ivander dirancang untuk dimuati beragam perangkat penangkat dan penetralisir ancaman bahan peledak, sebut saja ada robot ROV (remotely operated vehicle) berikut perangkat control, bag disposal, kostum jihandak (disposal suit), dan container bomb yang ditarik (towed).
Sementara bicara tentang sosok Ivander, pertama kali tampil dimuka publik pada ajang Indo Defence 2014 di Kemayoran, Jakarta. Desain futristik amat kental terlihat pada bagian depan dan samping bodi, ditambah penggunaan warna hijau dof menambah kesan sangar, meski rantis ini tak menyandang predikat lapis baja.
Ivander dengan kapasitas penumpang 3 orang (termsuk driver) dibangun dari platform truk Hino Dutro 130 4×4. Karena dibangun dari sasis truk komersial, maka spesifikasi Ivander pun dapat ditakar, diantaranya disokong mesin diesel W04D-TR 4 stroke, direct injection, turbo charge cooler.
Dengan kapasitas bahan bakar 100 liter, truk Ivander dapat melaju hingga kecepatan 83 km per jam. Ivander punya kemampuan menanjak 40 – 60%.
(IndoMiliter)
28 Desember 2015
DCNS Offers SUBTICS Combat System for Indonesian Submarine Overhaul
28 Desember 2015
DCNS is offering a combat system used onboard the French Navy's nuclear submarines to Indonesia. System is offered as part of DCNS's proposal to repair and overhaul Indonesia's lead Cakra-class vessel (photo : DCNS)
French shipbuilder DCNS is offering a submarine combat management system (CMS) developed by its wholly owned subsidiary Underwater Defense Systems (UDS) for the Indonesian Navy's (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut, or TNI-AL's) lead Cakra (Type 209/1300)-class diesel-electric submarine.
Sources close to the TNI-AL told IHS Jane's that the CMS, known as Submarine Tactical Integrated Combat System (SUBTICS), is being offered as part of DCNS's proposal to carry out maintenance, repair, and overhaul (MRO) work on KRI Cakra (401). The TNI-AL is looking to extend the life of the 59.5 m German-built vessel to 2024 with the MRO.
Cakra and sister ship KRI Nanggala (402) were built by Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) and laid down in the late 1970s.
According to IHS Jane's C4ISR & Mission Systems: Maritime , SUBTICS was designed to be integrated with a Thales sonar suite and Whitehead Alenia Sistemi Subacquei's (WASS') torpedoes and fire control system. However, the CMS features an open architecture and interface design that allows options from other manufacturers as well.
On top of handling communications via ultra-high-frequency (UHF), very high-frequency (VHF), and satellite networks, SUBTICS can interface with tactical datalinks. The system also features a database structure that allows for data recording, replay, and analysis both onboard and ashore. The database can also store customer's intelligence data on vessels and assist with automatic target classification and identification.
A standard SUBTICS installation in a submarine control room typically features up to six Colibri Mk II commercial, off-the-shelf (COTS) ruggedised PC workstations. Up to two workstations are used for command and communications, two for fire control, while a further two are utilised for sonar and target motion analysis.
(Jane's)
DCNS is offering a combat system used onboard the French Navy's nuclear submarines to Indonesia. System is offered as part of DCNS's proposal to repair and overhaul Indonesia's lead Cakra-class vessel (photo : DCNS)
French shipbuilder DCNS is offering a submarine combat management system (CMS) developed by its wholly owned subsidiary Underwater Defense Systems (UDS) for the Indonesian Navy's (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut, or TNI-AL's) lead Cakra (Type 209/1300)-class diesel-electric submarine.
Sources close to the TNI-AL told IHS Jane's that the CMS, known as Submarine Tactical Integrated Combat System (SUBTICS), is being offered as part of DCNS's proposal to carry out maintenance, repair, and overhaul (MRO) work on KRI Cakra (401). The TNI-AL is looking to extend the life of the 59.5 m German-built vessel to 2024 with the MRO.
Cakra and sister ship KRI Nanggala (402) were built by Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) and laid down in the late 1970s.
According to IHS Jane's C4ISR & Mission Systems: Maritime , SUBTICS was designed to be integrated with a Thales sonar suite and Whitehead Alenia Sistemi Subacquei's (WASS') torpedoes and fire control system. However, the CMS features an open architecture and interface design that allows options from other manufacturers as well.
On top of handling communications via ultra-high-frequency (UHF), very high-frequency (VHF), and satellite networks, SUBTICS can interface with tactical datalinks. The system also features a database structure that allows for data recording, replay, and analysis both onboard and ashore. The database can also store customer's intelligence data on vessels and assist with automatic target classification and identification.
A standard SUBTICS installation in a submarine control room typically features up to six Colibri Mk II commercial, off-the-shelf (COTS) ruggedised PC workstations. Up to two workstations are used for command and communications, two for fire control, while a further two are utilised for sonar and target motion analysis.
(Jane's)
Saab Targets India and Thailand as Potential Customer for Naval Gripen
28 Desember 2015
Naval version of Gripen has offered to India with transfer of technology (image : Saab)
Saab pitches for joint development of Sea Gripen fighter jets
New Delhi: Swedish defence major Saab AB has offered to collaborate with India to develop a naval version of its fighter aircraft Gripen with transfer of technology.
“We have a great opportunity for technology transfer,” said Ulf Nilsson, head of Saab aeronautics division.
At present, the Defence Research and Development Organization is developing the naval version of the light combat aircraft (LCA) Tejas.
On who will pay for the cost of developing the naval version of the Gripen, Nilsson said, “There is a cost for everything. But you can always talk about different investment schemes. If you see there are other potential customers...you can do it jointly with Brazil. Thailand is also a potential customer for Sea Gripen”.
While the Indian Navy supports the naval version of the indigenously developed LCA Tejas, it is concerned about uncertainty over the commitment of the Indian Air Force (IAF) to the LCA Mk2 fighters. This project has run into delay, and is also the basis for the naval LCA.
The IAF recently announced orders for 120 LCAs, with three modifications to the existing version of Tejas, which are below the LCA Mk2 standard.
Admiral R.K. Dhowan recently said the navy was committed to the project, and will have to see that the LCA Mk2 meets the force’s requirements in totality. The navy is likely to commission aircraft carrier INS Vikrant, under construction in Cochin, in 2018.
However, it is not clear if the naval LCA will be ready by then. Saab said it has already done a feasibility study, and has identified the modifications needed in the Gripen to create a naval version. But the biggest drawback for Saab is that Sweden does not have an aircraft carrier, and hence development of even a prototype is a problem.
(Livemint)
Naval version of Gripen has offered to India with transfer of technology (image : Saab)
Saab pitches for joint development of Sea Gripen fighter jets
New Delhi: Swedish defence major Saab AB has offered to collaborate with India to develop a naval version of its fighter aircraft Gripen with transfer of technology.
“We have a great opportunity for technology transfer,” said Ulf Nilsson, head of Saab aeronautics division.
At present, the Defence Research and Development Organization is developing the naval version of the light combat aircraft (LCA) Tejas.
On who will pay for the cost of developing the naval version of the Gripen, Nilsson said, “There is a cost for everything. But you can always talk about different investment schemes. If you see there are other potential customers...you can do it jointly with Brazil. Thailand is also a potential customer for Sea Gripen”.
While the Indian Navy supports the naval version of the indigenously developed LCA Tejas, it is concerned about uncertainty over the commitment of the Indian Air Force (IAF) to the LCA Mk2 fighters. This project has run into delay, and is also the basis for the naval LCA.
The IAF recently announced orders for 120 LCAs, with three modifications to the existing version of Tejas, which are below the LCA Mk2 standard.
Admiral R.K. Dhowan recently said the navy was committed to the project, and will have to see that the LCA Mk2 meets the force’s requirements in totality. The navy is likely to commission aircraft carrier INS Vikrant, under construction in Cochin, in 2018.
However, it is not clear if the naval LCA will be ready by then. Saab said it has already done a feasibility study, and has identified the modifications needed in the Gripen to create a naval version. But the biggest drawback for Saab is that Sweden does not have an aircraft carrier, and hence development of even a prototype is a problem.
(Livemint)
TNI AD Target Bentuk Dua Kodam di Wilayah Timur
28 Desember 2015
Pembentukan Kodam baru akan diikuti dengan pembentukan batalyon-batalyon tempur yang dilengkapi dengan alutsista (photo : Tempo)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan tidak akan menambah personel di wilayah perbatasan. Namun, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Mulyono menegaskan kebijakan tersebut tidak menghalangi rencana pembentukan sejumlah markas teritorial korps militer di sejumlah daerah untuk memperkuat pengamanan.
"Berbeda, memang pasukan operasional di perbatasan itu tidak ditambah. Tapi pembentukan (markas terorial) itu tetap dilanjut," ujar Mulyono di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).
Mantan Pangkostrad tersebut menargetkan, di tahun 2016 mendatang, dua markas Komando Daerah Militer (Kodam) sudah bisa diresmikan. Kedua Kodam tersebut ialah di Sulawesi Utara dan Papua Barat.
"2016, dua Kodam kita resmikan, Sulawesi Utara dan Papua Barat," imbuhnya.
Namun, pembangunan kedua markas tersebut saat ini masih 60 persen. Mulyono menyebut, pembentukan markas teritorial merupakan target jangka panjang TNI AD.
"Di Manado (Sulawesi Utara) sudah 60 persen, tinggal perumahan prajurit. Papua Barat juga. Selanjutnya pembangunan Madiv 3 Kostrad di Indonesia Timur, itu target jangka panjang," pungkasnya.
(Okezone)
Pembentukan Kodam baru akan diikuti dengan pembentukan batalyon-batalyon tempur yang dilengkapi dengan alutsista (photo : Tempo)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan tidak akan menambah personel di wilayah perbatasan. Namun, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Mulyono menegaskan kebijakan tersebut tidak menghalangi rencana pembentukan sejumlah markas teritorial korps militer di sejumlah daerah untuk memperkuat pengamanan.
"Berbeda, memang pasukan operasional di perbatasan itu tidak ditambah. Tapi pembentukan (markas terorial) itu tetap dilanjut," ujar Mulyono di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).
Mantan Pangkostrad tersebut menargetkan, di tahun 2016 mendatang, dua markas Komando Daerah Militer (Kodam) sudah bisa diresmikan. Kedua Kodam tersebut ialah di Sulawesi Utara dan Papua Barat.
"2016, dua Kodam kita resmikan, Sulawesi Utara dan Papua Barat," imbuhnya.
Namun, pembangunan kedua markas tersebut saat ini masih 60 persen. Mulyono menyebut, pembentukan markas teritorial merupakan target jangka panjang TNI AD.
"Di Manado (Sulawesi Utara) sudah 60 persen, tinggal perumahan prajurit. Papua Barat juga. Selanjutnya pembangunan Madiv 3 Kostrad di Indonesia Timur, itu target jangka panjang," pungkasnya.
(Okezone)
K200A1 Malaysian Infantry Fighting Vehicle (MIFV) Reliable Fighting Machine
28 Desember 2015
K220A1 of the Malaysian Army (photo : Cari, Panggilan Pertiwi, image : MMP, Army Guide)
Late in 1993, Malaysia placed an order and took delivery of 42 KIFVs for use with its units operating as part of United Nations forces in the former Yugoslavia. These were delivered in 1993.
This order comprised the following versions: 32 KIFVs; 4 mortar carriers; 2 recovery vehicles; 2 command post vehicles; 2 ambulance vehicles. These were delivered in 1994.
In mid-1994, Malaysia placed a further order for 22 vehicles in the following versions: 18 KIFVs; 2 recovery vehicles; 1 command post vehicle; 1 ambulance. These were delivered in 1995.
In mid-1995, Malaysia placed a further order for 47 KIFV and variants, all of which have now been delivered.
Malaysian KIFV upgrade
Early in 2000, the now Doosan proposed to the Royal Malaysian Army that its current K200 KIFV could be upgraded to the enhanced K200A1 standard in Malaysian Army facilities in a very short period of time.
This offer was accepted and the task carried out by Number 91 Workshop of the Malaysian Army which dismantled the vehicle, carried out modifications to the hull and fitted the new power pack.
As the new power pack is slightly larger, the bulkhead has to be taken out and positioned 75 mm to the rear and there are also a number of small electrical changes. The final drives have also been changed to take into account the increased engine output available.
Work started on 28 February and the vehicle ran for the first time on 30 March and then made its first public appearance at the DSA 2000 exhibition held in Kuala Lumpur in March 2000.
The installation of this new power pack not only improves the power-to-weight ratio of the vehicle from 21.7 hp/t to 26.5 hp/t but also improves acceleration. Maximum road speed is now increased to 70 km/h. Braking is also improved.
It was then demonstrated to the Malaysian Army at its armour school at Port Dickson. Following trials with the first prototype, another five conversions have been made in Malaysia. These are expected to be followed by another 51 to bring the total up to 57 units.
(MMP)
K220A1 of the Malaysian Army (photo : Cari, Panggilan Pertiwi, image : MMP, Army Guide)
Late in 1993, Malaysia placed an order and took delivery of 42 KIFVs for use with its units operating as part of United Nations forces in the former Yugoslavia. These were delivered in 1993.
This order comprised the following versions: 32 KIFVs; 4 mortar carriers; 2 recovery vehicles; 2 command post vehicles; 2 ambulance vehicles. These were delivered in 1994.
In mid-1994, Malaysia placed a further order for 22 vehicles in the following versions: 18 KIFVs; 2 recovery vehicles; 1 command post vehicle; 1 ambulance. These were delivered in 1995.
In mid-1995, Malaysia placed a further order for 47 KIFV and variants, all of which have now been delivered.
Malaysian KIFV upgrade
Early in 2000, the now Doosan proposed to the Royal Malaysian Army that its current K200 KIFV could be upgraded to the enhanced K200A1 standard in Malaysian Army facilities in a very short period of time.
This offer was accepted and the task carried out by Number 91 Workshop of the Malaysian Army which dismantled the vehicle, carried out modifications to the hull and fitted the new power pack.
As the new power pack is slightly larger, the bulkhead has to be taken out and positioned 75 mm to the rear and there are also a number of small electrical changes. The final drives have also been changed to take into account the increased engine output available.
Work started on 28 February and the vehicle ran for the first time on 30 March and then made its first public appearance at the DSA 2000 exhibition held in Kuala Lumpur in March 2000.
The installation of this new power pack not only improves the power-to-weight ratio of the vehicle from 21.7 hp/t to 26.5 hp/t but also improves acceleration. Maximum road speed is now increased to 70 km/h. Braking is also improved.
It was then demonstrated to the Malaysian Army at its armour school at Port Dickson. Following trials with the first prototype, another five conversions have been made in Malaysia. These are expected to be followed by another 51 to bring the total up to 57 units.
(MMP)
Submarines Bill Falls $5bn as Nations Compete
28 Desember 2015
Australia’s next fleet of submarines will be considerably cheaper due to a plethora of competing bids, estimated cost per unit from the bidder is 1.25 bio $ (photo : The Australian)
The navy’s future submarine fleet could cost taxpayers at least $5 billion less than expected, according to secret price estimates given to Defence by the three international competitors.
The Australian understands that the confidential bids lodged with the government last month by Germany, France and Japan each offer a dramatically lower cost of building an eight-submarine fleet in Adelaide than was anticipated, in the range of $10bn-$12bn. It was previously expected that the project would cost about $20bn, based on a 12-boat fleet.
Even if the government decides to restore its original promise of building 12 submarines rather than eight, the bidders estimate the construction cost will reach only about $15bn, a little more than $1bn a boat, amounting to a potential $5bn saving for taxpayers.
The lower cost estimates reflect the robust competition between the three international bidders to secure the submarine deal, which will be the most lucrative defence contract in the nation’s history.
The cheaper than expected estimates for building the new fleet may tempt the government to try to keep its original promise of building 12 submarines, rather than the revised figure of eight submarines with an option for four more that was in Tony Abbott’s draft defence white paper before he was deposed by Malcolm Turnbull in September.
The Prime Minister and Defence Minister Marise Payne have delayed the release of the white paper until the first quarter of next year and have left open the prospect of revising the contents of the blueprint, including the size of the submarine fleet.
The number of future submarines and shipbuilding jobs has been a hot-button issue in South Australia, where the issue contributed to the demise of Mr Abbott’s prime ministership after he backed away from his election promise to build 12 submarines.
Each of the three bidders for the submarine contract — Germany’s TKMS, France’s DCNS and the Japanese government — has refused to disclose publicly their final estimated costs of building the new fleet.
Germany and France have been able to undercut costs more than expected because they are experienced submarine exporters with highly efficient international programs. Last year, Germany’s TKMS publicly estimated that it could build a 12-boat fleet for $20bn, but this figure has since been revised down.
Japan, which has not built a submarine overseas before, has reportedly tried to keep costs down by telling submarine builder Mitsubishi the bid should not be framed with profit as the priority. This could give Japan a cost advantage over Germany’s privately owned TKMS and France’s partly private DCNS, which would both be required to profit from the contract.
The Australian government wants the largest and most sophisticated conventional submarine ever built, a 4000-plus tonne boat with a US combat system and the ability to fire cruise missiles and deploy special forces.
Former prime minister Kevin Rudd decided in 2009 that he wanted to double the size of the navy’s submarine fleet from six to 12 to help combat a rising China, nut this number was driven personally by Mr Rudd without being backed by strategic assessments. Since then the South Australian government has backed the 12-submarine proposal as the holy grail for industry and jobs.
The Abbott government, which initially supported Labor’s 12-boat plan at the 2013 election, came to see it as an unaffordable indulgence and backed away from the plan only to see its poll numbers dive in South Australia.
In February this year, the government announced the three-way, 10-month competitive evaluation process and asked the three chosen international competitors to base their cost estimates on an eight-submarine fleet.
On November 30, each of the competitors lodged their final bids for the project. The initial cost estimates of $10bn-$12bn for an eight-boat fleet will not be the final price. The winning bidder will negotiate a final submarine design with Defence and this will determine the ultimate cost of the submarines.
The government has frequently used $50bn as the projected figure for the future submarine project but this includes sustainment costs through the 30-year life of the fleet, which usually equate to about two-thirds of the cost of construction.
The government says it will choose the winning bidder by mid-next year. Japan is offering a long-range version of its existing Soryu-class submarines, Germany is offering a version of its yet-to-be-built Type-216 design while France is offering a conventional version of its Barracuda-class nuclear submarines currently being constructed in France.
(The Australian)
Australia’s next fleet of submarines will be considerably cheaper due to a plethora of competing bids, estimated cost per unit from the bidder is 1.25 bio $ (photo : The Australian)
The navy’s future submarine fleet could cost taxpayers at least $5 billion less than expected, according to secret price estimates given to Defence by the three international competitors.
The Australian understands that the confidential bids lodged with the government last month by Germany, France and Japan each offer a dramatically lower cost of building an eight-submarine fleet in Adelaide than was anticipated, in the range of $10bn-$12bn. It was previously expected that the project would cost about $20bn, based on a 12-boat fleet.
Even if the government decides to restore its original promise of building 12 submarines rather than eight, the bidders estimate the construction cost will reach only about $15bn, a little more than $1bn a boat, amounting to a potential $5bn saving for taxpayers.
The lower cost estimates reflect the robust competition between the three international bidders to secure the submarine deal, which will be the most lucrative defence contract in the nation’s history.
The cheaper than expected estimates for building the new fleet may tempt the government to try to keep its original promise of building 12 submarines, rather than the revised figure of eight submarines with an option for four more that was in Tony Abbott’s draft defence white paper before he was deposed by Malcolm Turnbull in September.
The Prime Minister and Defence Minister Marise Payne have delayed the release of the white paper until the first quarter of next year and have left open the prospect of revising the contents of the blueprint, including the size of the submarine fleet.
The number of future submarines and shipbuilding jobs has been a hot-button issue in South Australia, where the issue contributed to the demise of Mr Abbott’s prime ministership after he backed away from his election promise to build 12 submarines.
Each of the three bidders for the submarine contract — Germany’s TKMS, France’s DCNS and the Japanese government — has refused to disclose publicly their final estimated costs of building the new fleet.
Germany and France have been able to undercut costs more than expected because they are experienced submarine exporters with highly efficient international programs. Last year, Germany’s TKMS publicly estimated that it could build a 12-boat fleet for $20bn, but this figure has since been revised down.
Japan, which has not built a submarine overseas before, has reportedly tried to keep costs down by telling submarine builder Mitsubishi the bid should not be framed with profit as the priority. This could give Japan a cost advantage over Germany’s privately owned TKMS and France’s partly private DCNS, which would both be required to profit from the contract.
The Australian government wants the largest and most sophisticated conventional submarine ever built, a 4000-plus tonne boat with a US combat system and the ability to fire cruise missiles and deploy special forces.
Former prime minister Kevin Rudd decided in 2009 that he wanted to double the size of the navy’s submarine fleet from six to 12 to help combat a rising China, nut this number was driven personally by Mr Rudd without being backed by strategic assessments. Since then the South Australian government has backed the 12-submarine proposal as the holy grail for industry and jobs.
The Abbott government, which initially supported Labor’s 12-boat plan at the 2013 election, came to see it as an unaffordable indulgence and backed away from the plan only to see its poll numbers dive in South Australia.
In February this year, the government announced the three-way, 10-month competitive evaluation process and asked the three chosen international competitors to base their cost estimates on an eight-submarine fleet.
On November 30, each of the competitors lodged their final bids for the project. The initial cost estimates of $10bn-$12bn for an eight-boat fleet will not be the final price. The winning bidder will negotiate a final submarine design with Defence and this will determine the ultimate cost of the submarines.
The government has frequently used $50bn as the projected figure for the future submarine project but this includes sustainment costs through the 30-year life of the fleet, which usually equate to about two-thirds of the cost of construction.
The government says it will choose the winning bidder by mid-next year. Japan is offering a long-range version of its existing Soryu-class submarines, Germany is offering a version of its yet-to-be-built Type-216 design while France is offering a conventional version of its Barracuda-class nuclear submarines currently being constructed in France.
(The Australian)
26 Desember 2015
Russia to Replace 2 Anti-Aircraft Artillery With New 57 Caliber Systems
26 Desember 2015
The BMP-3 Dragon fiited with gun mount turret AU-220M armed with a 57mm automatic cannon shown at Russia Arms Expo 2015, it has the capacity to be used against ground and aerial targets as helicopter and drones wit computerized firing control system to increase the accuracy. The 57mm gun with the AP round has a penetration capability of 130mm of steel at a range of 1.000m. (photo : Christopher F Foss)
MOSCOW (Sputnik) – Russia is developing a new 57 caliber anti-aircraft weapon system to replace two existing systems, the commander of the Russian Land Force’s air defense said.
Commander of the Russian Land Force’s air defense stated that Russia is developing a new 57 caliber anti-aircraft weapon system to replace two existing systems.
"A promising new anti-aircraft artillery system with a caliber of 57 mm is being developed to replace ‘Tunguska’ and ‘Shilka’ systems," Lt. Gen. Alexander Leonov told reporters late Thursday.
Oto Melara from Italia in 1987 has developed Otomatic self-propelled anti aircraft gun fitted with a 76-mm automatic gun, maximum slant range is 6 km. The Otomatic fires short 6 round bursts. It uses fragmentation rounds against air targets and armor-piercing against ground targets, a total of 70 rounds are carried. Otomatic is fitted with search and tracking radars, optronic aiming and tracking system and digital fire control system. Radar location range is 15 km against aircraft and 8 km against helicopters. It can track 8 to 24 air targets simultaneously. Vehicle has datalink interface for target acquisition and designation. The Otomatic was never accepted to service. (photo : reddit)
The ZSU-23-4 "Shilka" is an all-weather lightly armored self-propelled and radar guided anti-aircraft weapon system that has been in service since 1962.
The tracked 2K22 "Tunguska" self-propelled anti-aircraft weapon armed with a surface-to-air gun and missile system began serial production in 1964 and entered into service in 1982.
Russia is undergoing a $325-billion rearmament program to modernize 70 percent of its equipment by 2020.
(SputnikNews)
The BMP-3 Dragon fiited with gun mount turret AU-220M armed with a 57mm automatic cannon shown at Russia Arms Expo 2015, it has the capacity to be used against ground and aerial targets as helicopter and drones wit computerized firing control system to increase the accuracy. The 57mm gun with the AP round has a penetration capability of 130mm of steel at a range of 1.000m. (photo : Christopher F Foss)
MOSCOW (Sputnik) – Russia is developing a new 57 caliber anti-aircraft weapon system to replace two existing systems, the commander of the Russian Land Force’s air defense said.
Commander of the Russian Land Force’s air defense stated that Russia is developing a new 57 caliber anti-aircraft weapon system to replace two existing systems.
"A promising new anti-aircraft artillery system with a caliber of 57 mm is being developed to replace ‘Tunguska’ and ‘Shilka’ systems," Lt. Gen. Alexander Leonov told reporters late Thursday.
Oto Melara from Italia in 1987 has developed Otomatic self-propelled anti aircraft gun fitted with a 76-mm automatic gun, maximum slant range is 6 km. The Otomatic fires short 6 round bursts. It uses fragmentation rounds against air targets and armor-piercing against ground targets, a total of 70 rounds are carried. Otomatic is fitted with search and tracking radars, optronic aiming and tracking system and digital fire control system. Radar location range is 15 km against aircraft and 8 km against helicopters. It can track 8 to 24 air targets simultaneously. Vehicle has datalink interface for target acquisition and designation. The Otomatic was never accepted to service. (photo : reddit)
The ZSU-23-4 "Shilka" is an all-weather lightly armored self-propelled and radar guided anti-aircraft weapon system that has been in service since 1962.
The tracked 2K22 "Tunguska" self-propelled anti-aircraft weapon armed with a surface-to-air gun and missile system began serial production in 1964 and entered into service in 1982.
Russia is undergoing a $325-billion rearmament program to modernize 70 percent of its equipment by 2020.
(SputnikNews)
Ukraine Denies the Possible Refusal of Thailand Tanks "Oplot"
26 Desember 2015
Oplot MBT of the Royal Thai Army (photos : skyscrapercity)
In the Ukrainian military-industrial complex refute the information about the possible refusal of Thailand tanks "Oplot". Ukraine will supply Bangkok under a contract to manufacture a large batch of these machines for the Armed Forces of the Kingdom.
As stated in an interview Gazeta.ua representative national defense, notice of a possible breach of contract, worth $ 240 thousand. Can be customized both for political reasons and because of the high competition on the arms market.
"This could be bribed and custom information" - expressed confidence the source. - This practice on the arms market exists. In fact, the contract is implemented, its implementation - is funded. "
The interviewer noted that "contracts are often executed with a delay."
According to the media on Tuesday, Thailand created a special committee on the purchase of new tanks to unleash "impasse" with the receiving tank BM "Oplot" of Ukraine. This Defense Express newspaper writes referring to Thai web resource aagth1.blogspot.co.id. The Committee considers as options to purchase two types of tanks - Russian T-90 (in variants of the T-90S or T-90MS) and Chinese (presumably VT4 / MBT-3000). Selection options defined requirement Thai army tank to have 125-mm tank gun, which eliminates the Western model. The decision on the choice of the type of tank should be adopted in the coming months.
It is reported that representatives of the Thai Committee has visited for exploring both variants of their manufacturing plants - respectively, Russian JSC "SPC" Uralvagonzavod "(May 2015) and the Chinese company Inner Mongolia First Machinery Group (plant number 617) in the group Norinco (in October). It is claimed that the cost of Russian proposals lower than the Chinese.
September 1, 2011 Thailand signed a contract with Ukrainian state company "Ukrspetsexport" worth more than $ 240 million to purchase 49 new tanks BM "Oplot" plus two armored repair and recovery vehicles based on their maturing by the end of 2014.
Implementation of the agreement Kharkiv State Enterprise "Plant. Malyshev" delayed. At that time Thailand was only ten tanks on it - the first five "Oplot" were delivered by sea to Thailand on Feb. 4, 2014, and subsequent five - May 31, 2015. Now the Ukrainian side promised delivery of five tanks in early 2016.
(Gazeta)
Oplot MBT of the Royal Thai Army (photos : skyscrapercity)
In the Ukrainian military-industrial complex refute the information about the possible refusal of Thailand tanks "Oplot". Ukraine will supply Bangkok under a contract to manufacture a large batch of these machines for the Armed Forces of the Kingdom.
As stated in an interview Gazeta.ua representative national defense, notice of a possible breach of contract, worth $ 240 thousand. Can be customized both for political reasons and because of the high competition on the arms market.
"This could be bribed and custom information" - expressed confidence the source. - This practice on the arms market exists. In fact, the contract is implemented, its implementation - is funded. "
The interviewer noted that "contracts are often executed with a delay."
According to the media on Tuesday, Thailand created a special committee on the purchase of new tanks to unleash "impasse" with the receiving tank BM "Oplot" of Ukraine. This Defense Express newspaper writes referring to Thai web resource aagth1.blogspot.co.id. The Committee considers as options to purchase two types of tanks - Russian T-90 (in variants of the T-90S or T-90MS) and Chinese (presumably VT4 / MBT-3000). Selection options defined requirement Thai army tank to have 125-mm tank gun, which eliminates the Western model. The decision on the choice of the type of tank should be adopted in the coming months.
It is reported that representatives of the Thai Committee has visited for exploring both variants of their manufacturing plants - respectively, Russian JSC "SPC" Uralvagonzavod "(May 2015) and the Chinese company Inner Mongolia First Machinery Group (plant number 617) in the group Norinco (in October). It is claimed that the cost of Russian proposals lower than the Chinese.
September 1, 2011 Thailand signed a contract with Ukrainian state company "Ukrspetsexport" worth more than $ 240 million to purchase 49 new tanks BM "Oplot" plus two armored repair and recovery vehicles based on their maturing by the end of 2014.
Implementation of the agreement Kharkiv State Enterprise "Plant. Malyshev" delayed. At that time Thailand was only ten tanks on it - the first five "Oplot" were delivered by sea to Thailand on Feb. 4, 2014, and subsequent five - May 31, 2015. Now the Ukrainian side promised delivery of five tanks in early 2016.
(Gazeta)
Self-Propelled Anti-Aircraft Artillery of the Vietnamese Army
26 Desember 2015
ZSU-23-4 of the Vietnamese Army (photo : soha)
Self-propelled anti-aircraft artillery is one of the important components of "fire the grid" low-level protection fatherland sky.
1. ZSU-57-2 Ob'yekt 500 self-propelled
ZSU-57-2 (Ob'yekt 500) is self-propelled anti-aircraft guns of the Soviet Union was first produced in large quantities. "ZSU" stands Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka (Russian: Зенитная Самоходная Установка), which means "The system self-propelled anti-aircraft artillery" link located on the chassis. "57" is the caliber of the gun per unit mm and "2" is the number barrel equipped on the vehicle.
Design work ZSU-57-2 start in 1947 and end in 1954. Sang to 1955, self-propelled guns were officially accepted into the Soviet army personnel, mass production stage which lasted from 1957 - 1960 with over 2,000 systems shipped.
ZSU-57-2 of the Vietnamese Army (photo : devianart)
Basic Specifications: weight 28.1 tons; 8.46 m long (including barrel length); 3.27 m wide; 2.71 m high; 6 people fighting crew. Vehicles are equipped with V-54 diesel engine capacity of 520 horsepower for a maximum speed of 50 km/h on good roads (30 km/h on a bad road), 420 km range on good roads (320 km on the bad road).
Bodywork flak ZSU-57-2 self-propelled basically simplified version of the chassis main battle tank T-54 with armor thinner (only from 8-15 mm) and subtract 1 row bearing. On the chassis is large turret, opens up on the roof, in turret 2 57 mm anti-aircraft guns L/76.6 S-60 (or S-68A) with the number 300 bullets.
Self-propelled anti-aircraft artillery Soviet ZSU-57-2 was widely aid to allies under the Warsaw Pact, as well as in Asia and Africa. Vietnam People's Armed Forces received small amounts of ZSU-57-2 in the middle stages of the war against America.
Basically, the ZSU-57-2 was evaluated as a weapon failed due to artillery S-60 despite relatively strong power (effective range of up to 6,000 m), but slower rate of fire (max 210-240 tablets/minute), carry less ammunition, adding that the lack of radar and can not shoot while moving. In the Soviet Army and many other countries (including Vietnam), ZSU-57-2 was soon replaced by more Vietnamese ZSU-23-4 advantage.
ZSU-23-4 of the Vietnamese Army (photo : soha)
2. ZSU-23-4 Shilka self-propelled
Self-propelled anti-aircraft ZSU-23-4 (small shield) was Soviet military designs in 1957-1962 with the aim of overcoming the disadvantages mentioned of ZSU-57-2. Despite a shorter effective range but still regarded Shilka better than its predecessor thanks to a high rate of fire and is equipped with fire control radar can track targets from a distance of 6-10 km.
ZSU-23-4 is equipped for air defense Soviet army in 1962, mass production phase in 1964-1982 with a total of 6,500 systems. Currently ZSU-23-4 versions still in Russian army service and all the other countries that use.
Basic Specifications: weight: 19 tons; 6.535 m long; 3,125 m wide; 2.576 m high (including radar); 4 person team combat. Vehicles equipped with diesel V-6R capacity of 280 horsepower for a maximum speed of 45 km/h on good roads (30 km/h on a bad road), range 450 km on good roads (300 km on the bad road).
Bodywork flak ZSU-23-4 assault was amended on crawler chassis GM-575, the type also used in amphibious tanks PT-76 . On 4 turrets flak 2A7 type 23 mm caliber with 2,000 rounds, rate of fire of 4,000 tablets/min, can hit targets flying at a speed of 450 m/s, an effective range of up to 2500 m.
Compared with the Shilka ZSU-57-2 has been in Vietnam for later, in the final stages of the war against America. However, due to limited amount of aid and the Vietnam team are not really familiar with weaponry so self-propelled antiaircraft artillery is hardly leave any significant mark on the battlefield.
Currently ZSU-23-4 is the main role of the army air force Vietnam. In addition to non-duty design, when necessary, self-propelled gun can also lower the barrel to become a means of fire support for infantry very effectively.
3. Armored vehicles BTR-40A and BTR-152A
In addition to 2 self-propelled antiaircraft gun dedicated on, Vietnam People's Armed Forces also have the service two armored vehicles used as non including BTR-40A and BTR-152A. These are two military armored vehicles carrying convertibles are converted by adding non-machine gun ZPU-2 (KPV 14.5 mm) up the trunk.
The armored vehicles BTR-40A non of Vietnam Soviet aid in the mid-1950s, it implemented major operations on Truong Son route to protect transport convoys. Currently, BTR-40A whole of Vietnam have eliminated border.
BTR-152 AAA of the Vietnamese Army (photo : NgheAn)
Also BTR-40, in the early years of the Vietnam war against America also received both armored BTR-152, however it was carrying military version BTR-152V. The BTR-152A armored version currently used non perhaps because Vietnam Army Order for conversion.
Recently on TV people's army appeared the first image of armored BTR-152A by Vietnam to upgrade, you can see the car was new turret installed 1 more modern replacement for layout "simple" original.
(Soha)
ZSU-23-4 of the Vietnamese Army (photo : soha)
Self-propelled anti-aircraft artillery is one of the important components of "fire the grid" low-level protection fatherland sky.
1. ZSU-57-2 Ob'yekt 500 self-propelled
ZSU-57-2 (Ob'yekt 500) is self-propelled anti-aircraft guns of the Soviet Union was first produced in large quantities. "ZSU" stands Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka (Russian: Зенитная Самоходная Установка), which means "The system self-propelled anti-aircraft artillery" link located on the chassis. "57" is the caliber of the gun per unit mm and "2" is the number barrel equipped on the vehicle.
Design work ZSU-57-2 start in 1947 and end in 1954. Sang to 1955, self-propelled guns were officially accepted into the Soviet army personnel, mass production stage which lasted from 1957 - 1960 with over 2,000 systems shipped.
ZSU-57-2 of the Vietnamese Army (photo : devianart)
Basic Specifications: weight 28.1 tons; 8.46 m long (including barrel length); 3.27 m wide; 2.71 m high; 6 people fighting crew. Vehicles are equipped with V-54 diesel engine capacity of 520 horsepower for a maximum speed of 50 km/h on good roads (30 km/h on a bad road), 420 km range on good roads (320 km on the bad road).
Bodywork flak ZSU-57-2 self-propelled basically simplified version of the chassis main battle tank T-54 with armor thinner (only from 8-15 mm) and subtract 1 row bearing. On the chassis is large turret, opens up on the roof, in turret 2 57 mm anti-aircraft guns L/76.6 S-60 (or S-68A) with the number 300 bullets.
Self-propelled anti-aircraft artillery Soviet ZSU-57-2 was widely aid to allies under the Warsaw Pact, as well as in Asia and Africa. Vietnam People's Armed Forces received small amounts of ZSU-57-2 in the middle stages of the war against America.
Basically, the ZSU-57-2 was evaluated as a weapon failed due to artillery S-60 despite relatively strong power (effective range of up to 6,000 m), but slower rate of fire (max 210-240 tablets/minute), carry less ammunition, adding that the lack of radar and can not shoot while moving. In the Soviet Army and many other countries (including Vietnam), ZSU-57-2 was soon replaced by more Vietnamese ZSU-23-4 advantage.
ZSU-23-4 of the Vietnamese Army (photo : soha)
2. ZSU-23-4 Shilka self-propelled
Self-propelled anti-aircraft ZSU-23-4 (small shield) was Soviet military designs in 1957-1962 with the aim of overcoming the disadvantages mentioned of ZSU-57-2. Despite a shorter effective range but still regarded Shilka better than its predecessor thanks to a high rate of fire and is equipped with fire control radar can track targets from a distance of 6-10 km.
ZSU-23-4 is equipped for air defense Soviet army in 1962, mass production phase in 1964-1982 with a total of 6,500 systems. Currently ZSU-23-4 versions still in Russian army service and all the other countries that use.
Basic Specifications: weight: 19 tons; 6.535 m long; 3,125 m wide; 2.576 m high (including radar); 4 person team combat. Vehicles equipped with diesel V-6R capacity of 280 horsepower for a maximum speed of 45 km/h on good roads (30 km/h on a bad road), range 450 km on good roads (300 km on the bad road).
Bodywork flak ZSU-23-4 assault was amended on crawler chassis GM-575, the type also used in amphibious tanks PT-76 . On 4 turrets flak 2A7 type 23 mm caliber with 2,000 rounds, rate of fire of 4,000 tablets/min, can hit targets flying at a speed of 450 m/s, an effective range of up to 2500 m.
Compared with the Shilka ZSU-57-2 has been in Vietnam for later, in the final stages of the war against America. However, due to limited amount of aid and the Vietnam team are not really familiar with weaponry so self-propelled antiaircraft artillery is hardly leave any significant mark on the battlefield.
Currently ZSU-23-4 is the main role of the army air force Vietnam. In addition to non-duty design, when necessary, self-propelled gun can also lower the barrel to become a means of fire support for infantry very effectively.
BTR-40 AAA of the Vietnamese Army (photo : vietbao)
In addition to 2 self-propelled antiaircraft gun dedicated on, Vietnam People's Armed Forces also have the service two armored vehicles used as non including BTR-40A and BTR-152A. These are two military armored vehicles carrying convertibles are converted by adding non-machine gun ZPU-2 (KPV 14.5 mm) up the trunk.
The armored vehicles BTR-40A non of Vietnam Soviet aid in the mid-1950s, it implemented major operations on Truong Son route to protect transport convoys. Currently, BTR-40A whole of Vietnam have eliminated border.
BTR-152 AAA of the Vietnamese Army (photo : NgheAn)
Also BTR-40, in the early years of the Vietnam war against America also received both armored BTR-152, however it was carrying military version BTR-152V. The BTR-152A armored version currently used non perhaps because Vietnam Army Order for conversion.
Recently on TV people's army appeared the first image of armored BTR-152A by Vietnam to upgrade, you can see the car was new turret installed 1 more modern replacement for layout "simple" original.
(Soha)