22 September 2016`
UAV Wulung beserta peralatan Ground Control Station (photo : detik)
Menhan Tinjau Pos Perbatasan di Merauke, Janjikan Beri Drone dan Ranpur
Merauke - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu siang ini meninjau perbatasan RI-Papua Nugini di Desa Sota, Merauke, Papua. Dalam kunjungannya, Menhan memberikan beberapa pengarahan sekaligus semangat kepada para prajurit yang bertugas di daerah tersebut.
Di Pos Wilayah Sota ini, terdapat puluhan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 407/PK. Pos perbatasan tersebut kurang lebih berjarak 80 kilometer dari pusat kota Merauke.
"Yang penting untuk kalian (anggota Satgas) adalah jaga kesehatan. Jangan sampai kalian bertugas kemudian meremehkan kesehatan. Kemudian waspada, selalu sigap dalam menghadapi sesuatu. Satu lagi berdoa, percuma ini itu ini itu kalau kalian tidak dekat dengan Tuhan," ujar Ryamizard dalam pengarahannya kepada anggota Satgas Pamtas RI-Papua Nugini di Desa Sota, Merauke, Papua, Rabu (21/9/2016).
Ryamizard kemudian menjanjikan beberapa penambahan fasilitas yang menunjang pengamanan wilayah perbatasan. Salah satu rencananya adalah menyediakan drone sebagai alat intai dan juga beberapa kendaraan tempur (ranpur).
"Kalian di sini dalam rangka tugas negara, jadi apapun tugas negara itu harus sukses. Untuk itu pendukung-pendukung yang mampu dilaksanakan kita akan sediakan. Cuma train, mobil terus bis yang bisa jalan di rawa, di air juga kemudian pos permanen. Pokoknya gitu-gitu. Itu harus bisa," jelas Ryamizard.
"Untuk drone juga, kita akan kita kaji dulu di Kementerian Pertahanan kita lihat beberapa hal kalau misalnya oke ya tinggal disediakan. Sehingga secara fisik, secara menyeluruh bisa tahu keadaan sekitar dan bisa melihat titik api," sambung dia.
Menhan menilai penyediaan fasilitas tambahan untuk pengamanan wilayah perbatasan lebih mendesak dibanding penambahan alutsista. Dana yang dibutuhkan juga lebih realistis.
"Dibanding beli alutsista. Nggak ada apa-apanya, satu pesawat bisa Rp 1,3 triliun, paling di sini nggak sampai Rp 500 milyar," ungkapnya.
(Detik)
berarti perbatasan laut gak di anggap donk, dan gak ada pembelian kapal baru buat perbatasan laut, apa lagi di natuna...kmrn2x bukannya lg masalah ama china ya...
BalasHapus