Program Mat Sabu untuk Transparansi dalam Pengadaan

04 Januari 2020

Mat Sabu mengalokasikan RM540 juta untuk melengkapi armada 257 AV8 Gempita 8x8 (photo : Daily Sabah)

KUALA LUMPUR - Dianggap sebagai sarangnya penyimpangan, korupsi dan ketidakmampuan telah mengganggu Departemen Pertahanan selama beberapa dekade. 

Dan Mohamad Sabu, sebagai Menteri Pertahanan memperhatikan benar hal ini, terutama dalam memerangi korupsi yang melibatkan akuisisi, yang sampai ke penegak hukum terbesar di negara itu.

Banyak akuisisi pertahanan yang menguntungkan dilaporkan telah dibeli dengan harga yang melambung tinggi oleh pejabat yang tidak bermoral, yang meraup miliaran dengan dana dari pembayar pajak, tetapi tidak dapat memenuhi komitmen mereka.

'Selain membangun kekuatan yang kredibel, kami ingin memastikan Angkatan Bersenjata kami mampu menjaga keamanan nasional dan melawan ancaman eksternal terhadap kedaulatan kami.'

Dia mengatakan kementerian membutuhkan alokasi keuangan yang stabil dan berkelanjutan untuk memiliki kekuatan yang kredibel. Untuk tujuan ini, di bawah Anggaran 2020, pemerintah telah meningkatkan alokasi pertahanan menjadi RM15,6 miliar untuk tahun depan dari RM13,9 miliar tahun ini, meningkat 11,92 persen. "Dari total alokasi, RM3,1 miliar untuk pengembangan dan RM12,5 miliar untuk biaya operasional."

'Untuk memberdayakan industri pertahanan lokal, kami telah menerapkan lima program alih teknologi, mengkomersialkan beberapa produk pertahanan, dan mendaftarkan empat produk industri pertahanan sebagai kekayaan intelektual.


"Selain itu, kami telah memberdayakan penelitian dan inovasi dalam sains dan teknologi pertahanan melalui tiga perjanjian kerja sama dengan Lembaga Penelitian Pemerintah."

Akuisisi dan Kamp Baru

Mohamad mengatakan kementeriannya sedang mempertimbangkan mengalokasikan RM540 juta untuk melengkapi armada 257 DefTech-FNSS AV8 Gempita 8x8 kendaraan tempur lapis baja dan RM350 juta untuk program Littoral Combat Ships.

Dalam memperkuat keamanan di Sabah dan Sarawak, ia mengatakan Tentara Darat telah membentuk Markas Pemerintahan Medan Timur yang bermarkas di Kamp Muara Tuang di Kuching, Sarawak.

Mat Sabu mengalokasikan RM350 juta untuk kapal Littoral Combat Ships (photo : Lowyat)

'Di bawah komando ini adalah dua divisi infantri - satu di Sabah dan satu di Sarawak.'

"Ini karena lokasi maritim strategis Malaysia di Asia Tenggara, dikelilingi oleh jalur komunikasi laut (di Laut Cina Selatan)."

Divisi Infantri ke-1 mengawasi keamanan di Sarawak, dan berbasis di Kamp Penrissen di Kuching.


Divisi ini bertanggung jawab atas Brigade ke-3, yang juga berbasis di Kamp Penrissen, untuk mengawasi Sarawak barat dan Brigade ke-9 di Kamp Rascom di Sibu untuk mengawasi Sarawak timur.

Di bawah Rencana Malaysia ke-12 (2021-2025), sebuah kamp baru akan dibangun di Bakun untuk menampung Brigade ke-31 yang sekarang berlokasi di Pulau Sibu, untuk mengawasi perbatasan Sarawak-Indonesia.

Divisi Infanteri ke-5 akan bertanggung jawab atas Sabah, dan berbasis di Kamp Kawi Lok di Kota Kinabalu.

Di bawah divisi ini adalah Brigade ke-5 di Kamp Paradise di Kota Belud untuk mengawasi Sabah barat dan Brigade ke-13 di Kamp Cenderawasih di Lahad Datu untuk mengawasi Sabah timur.

Brigade ke-32 baru akan dibangun di Kalabakan, Tawau, untuk mengawasi perbatasan Sabah-Indonesia.

'Tentara akan melakukan 'Operasi Teras' sendiri, 'Operasi Gabungan' dengan Indonesia dan 'Operasi Bersama' dengan RMAF dan RMN.

'Selain itu, ada forum Komite Perbatasan Umum tahunan seperti Malindo (Malaysia-Indonesia) untuk menangani keamanan bersama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan meningkatkan diplomasi pertahanan.'

Mohamad telah mengungkapkan rencana untuk membangun pangkalan RMN baru di Bintulu, Sarawak, sebagai Markas Regional Angkatan Laut keempat, atau Mawilla 4.

'Ini akan menjadi pertanda baik untuk melindungi klaim teritorial Malaysia di Laut Cina Selatan, yaitu Shoal Luconia Utara (juga dikenal sebagai Beting Raja Jarum) dan Shoal Luconia Selatan (Beting Patinggi Ali).


"Pada saat yang sama, pangkalan baru itu akan memberikan jaminan keamanan kepada komunitas maritim lokal dan meningkatkan sosial ekonomi mereka," katanya.

Pengiriman 6 helikopter serang ringan MD530G termasuk yang akan diselesaikan oleh Mat Sabu (photo : MD helicopter)

Biaya operasi yang besar dan kontrak-kontrak yang bermasalah

Mohamad mengungkapkan besarnya biaya yang diperlukan untuk memelihara dan mengoperasikan pesawat, kapal, kendaraan, persenjataan, peralatan dan sistem pertahanan.

"Situasi diperparah oleh akuisisi yang tidak bernilai tambah dan mencurigakan, yang telah menempatkan beban keuangan yang sangat besar pada perekonomian negara."

Misalnya, RMN menghabiskan sekitar RM100 juta setahun untuk memelihara salah satu dari dua kapal selam Scorpene, termasuk layanan pendukung operasional dan logistik dan dermaga di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu di Sabah.

Armada RMAF untuk Sikorsky S-61A-4 Nuri telah di grounded, setelah kecelakaan serius di Kamp Gubir, Kedah, pada 2 Agustus.

Kementerian juga terganggu oleh tidak terkirimnya enam helikopter tempur ringan MD530G senilai RM300 juta dari McDonnell Douglas, dengan 35 persen dari nilai kontrak RM112,65 juta telah dibayarkan.

Sementara dua skuadron dari 18 MiG-29N Fulcrums telah di-grounded, sementara hanya empat dari 18 Su-30MKM Sukhoi Flankers yang serviceable.

Penyimpangan juga melibatkan 16 kasus 1.183ha kesepakatan pertukaran lahan senilai RM500 juta, yang melibatkan proyek-proyek senilai RM4,88 miliar, sejak 1997.

Kemudian, ada kesalahan manajemen pada Armed Forces Superannuation Fund (LTAT), yang mengumumkan dividen tahunan mengejutkan senilai dua persen, terendah yang pernah ada.

Pada tahun 1998, RM4,9 miliar dilaporkan dialokasikan ke perusahaan untuk memasok enam Offshore Patrol Vessels untuk RMN pada tahun 2006. Penundaan, pengerjaan yang buruk, dan pembengkakan biaya diyakini telah mendorong harga akhir menjadi RM6,75 miliar, dengan RM4,26 miliar sudah dibayar di muka meskipun pekerjaan yang dilakukan berjumlah RM2,87 miliar.

Pada Oktober 2013, sebuah galangan kapal lokal diketahui telah dikontrak untuk memasok enam kapal Littoral Combat Ships (LCS), dengan RM6 miliar telah dibayarkan. Dengan pengiriman yang tertunda hingga 2023, kementerian akan dikenakan tambahan biaya RM1,4 miliar.

See full article NST