KSAU Stop Pengoperasian Pesawat Hawk Hingga Investigasi Tuntas

16 Juni 2020

Pesawat Hawk 200 dari Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin (Rsn) Pekanbaru (photo : Lanud RSn)


KEPALA Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan akan menghentikan sementara aktivitas penerbangan Hawk yang memperkuat Skadron Udara 12 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selama proses investigasi itu pula. 

"Setelah kejadian ini, saya perintahkan untuk stop flying (terbang) dulu. Saya tidak nyatakan ini grounded, kita stop dulu pengoperasiannya untuk melaksanakan proses investigasi," ujarnya.

Sesaat sebelum jatuh, Lettu Pnb Aprianto Ismail, pilot tunggal pesawat itu sempat melaporkan terjadi keganjilan pada bagian mesin. Kemudian, lampu indikator peringatan juga menyala yang mengindikasikan adanya kerusakan bagian mesin. 

Selain itu, pilot juga sempat merasakan adanya suara ledakan pada bagian mesin hingga mesin pesawat buatan Inggris itu benar-benar kehilangan daya hingga terhempas dan jatuh menimpa rumah warga. 

Lokasi jatuhnya pesawat, lanjut jenderal bintang empat itu, berada sekitar dua kilometer dari ujung landasan. Pesawat juga diketahui berada 500 kaki ketika kehilangan tenaga dan jatuh menimpa rumah warga. 

Beruntung, rumah warga yang hancur akibat tertimpa badan burung besi itu dalam keadaan kosong. Fadjar juga memastikan kondisi pilot dalam keadaan baik dan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. 

"Penerbang melaporkan terjadi keanehan di mesin. Ada suara aneh diikuti lampu peringatan menyala ketika terjadi sesuatu tidak benar di mesin. Mesin kemudian kehilangan tenaga atau lost power. Namun pada saat itu komunikasi masih normal dan pilot memutuskan untuk eject dengan kursi pelontar," urainya. (Media Indonesia)

Helikopter Mi-17 TNI AD (photo : MDC Aviation)

DPR Desak Audit Seluruh Alutsista TNI

BELUM lama Heli angkut militer jenis MI-17 jatuh di Kendal, Jawa Tengah, kini  pesawat latih tempur jenis Hawk 200 di Pekanbaru, Riau. Beruntung pilot pesawat tempur berhasil menyelamatkan diri. 

Menanggapi hal ini, anggota komisi I DPR, Willy Aditya, mendesak Kementerian Pertahanan untuk melakukan audit terhadap alutsista yang dimiliki TNI. Hal ini penting dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional.

Willy menjelaskan anggaran pertahanan dalam APBN dalam beberapa tahun kebelakang selalu menempati salah satu yang tertinggi. Walau demikian anggaran ini harus berbagi dengan banyak lembaga. Karena itu dia menegaskan audit sistem pertahanan dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menyetujui pertambahan anggaran untuk penyediaan alutsista. 

“Saya rasa DPR akan menyetujui penambahan anggaran alutsista jika audit komprehensif dilakukan termasuk hasil investigasi terhadap sejumlah kecelakaan alutsista. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu akan punya dasar yang kuat,” ucapnya. 

Legislator dari dapil Jatim XI ini menegaskan terhadap sejumlah insiden kecelakaan pesawat dan heli latih, Kementerian Pertahanan dan lembaga profesional independent perlu melakukan audit investigatif. Menurutnya, menemukan penyebab jatuhnya pesawat dan heli ini penting agar dapat ditindakluti terhadap pesawat dan heli sejenis yang masih dimiliki. 

“Kita masih memiliki banyak Hawk 200 dan Mi-17 yang masih operasional. Maka menemukan penyebab kecelakaan sangat penting dan mendesak. Kalau perlu di grounded dahulu pesawat dan heli dari jenis yang mengalami kecelakaan sampai ada kepastian penyebabnya,” katanya. 

Willy menegaskan DPR akan mendukung Kemenhan dan TNI apabila diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban dari pabrikan. Dia menilai, jika didalam investigasi yang dilakukan Kementerian Pertahanan dan TNI ditemukan adanya cacat pabrikan atau kegagalan fungsi dari pabrikan. 

“Kita punya perjanjian dengan negara pabrikan pesawat dan heli yang digunakan TNI, maka kalau ditemukan masalah dari sisi pabrikan, kita bisa mendesak pemerinta untuk meminta pertanggunjawaban pabrikan. Ini penting untuk mendudukan posisi Indonesia sebagai konsumen kritis terhadap produk yang dihasilkan pabrikan. Kalau mereka tidak mau bertanggung jawab ya diganti saja dengan produsen yang lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.


(Media Indonesia)