Ternyata Ini yang Bikin RI Tak Happy Bikin Jet Tempur KFX

31 Desember 2020

Perakitan pesawat tempur KFX (photos : KAI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kerjasama Indonesia - Korea Selatan (Korsel) mengenai pengembangan jet tempur KF-X dikabarkan retak. Pasalnya, Proyek jet tempur gabungan yang dinamakan KF-X (Korean Fighter eXperimental) di Korea dan IF-X (Indonesian Fighter eXperimental) di Indonesia itu, sempat terganggu akibat RI gagal membayar tunggakan untuk pengembangan pesawat itu.

Dilansir Korea Joongang, Proyek pengembangan Korea Fighter eXperimental (KF-X), jet tempur pertama yang akan dirakit Korsel, telah menelan biaya triliunan won. Bahkan, proyek itu disebut proyek militer termahal dalam sejarah negeri ginseng. Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won ($7,8 miliar), di mana 1,6 triliun won, atau 20%, harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016.

Dalam perjalanannya sendiri, negosiasi antara pihak Jakarta dan Seoul selalu menemui jalan buntu. Di tingkat pemerintah Indonesia, suara-suara terkait proyek ini memang masih simpang siur.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono sempat buka-bukaan mengenai nasib proyek ini ke depannya. Meski tak secara eksplisit menyebut bahwa proyek ini batal, namun dia menyampaikan bahwa benefit yang didapat Indonesia dalam proyek ini tak terlalu signifikan.

"Gini, KFX itu kan pesawat tempur. Kita ngirim engineer ke Korea. Ini saya mempelajari. Kita mesti spending US$ 2 miliar, lalu ujungnya kita dapat 1 prototipe," ujar Trenggono dalam sebuah wawancara khusus bersama CNBC Indonesia, Jumat (10/7/2020).

Dari prototipe tersebut, nantinya ternyata Indonesia tak memiliki porsi kepemilikan penuh. Bahkan, Indonesia hanya memiliki porsi kepemilikan minoritas, adapun mayoritasnya menjadi milik Korsel.

"Kita punya ownership itu kira-kira cuma 15%. Tapi ada 9 teknologi yang dikuasai Korea, itu kita nggak dikasih, nggak boleh," kata Trenggono.

Belum lagi, ada ketentuan mengenai batas usia bagi para engineer Indonesia yang dikirimkan ke Korsel. Padahal, dari pengiriman engineer ini, pemerintah berharap ke depannya ada transfer teknologi ke tanah air.

Namun, hal ini sempat diluruskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ia sempat memastikan pembicaraan mengenai proyek kerja sama pembuatan jet tempur KFX/IFX antara pemerintah Korsel dengan pemerintah Indonesia tetap dilanjutkan.

Mahfud sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Korsel Jeong Kyeong-doo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). "Pembicaraannya tetap dilanjutkan," kata Mahfud ketika itu.

Ia mengatakan Menhan Korsel sengaja datang ke Indonesia menemui Prabowo. Menurut Mahfud, kunjungan itu bertujuan untuk melanjutkan kerja sama proyek tersebut. Mahfud menyatakan saat ini kedua negara masih dalam proses negosiasi untuk melanjutkan proyek tersebut.

"Itu sekarang masih sedang dinegosiasi dan dari Indonesia memang yang ditunjuk Pak Prabowo Menteri Pertahanan untuk berbicara antar menteri pertahanan," kata Mahfud kala itu.

Menhan Prabowo sendiri telah memimpin diskusi mengenai pengembangan pesawat ini September lalu. Namun, menteri yang juga mantan Danjen Kopassus itu hanya mengatakan bahwa akan meninjau keseluruhan konten anggaran pertahanan dan sistem persenjataan negara terlebih dulu.

Sementara itu di Korsel efek perpecahan ini juga terjadi pada saat prototype pesawat itu telah terpasang seluruh bagiannya. CEO Korean Aviation Industry (KAI), Ahn Hyunho, selaku pembuat pesawat itu tidak menyebutkan Indonesia dalam pernyataannya resminya. Padahal Indonesia merupakan partner utama pengembangan pesawat itu.

"Terima kasih buat kemitraan yang hebat dan kolaborasi industri, universitas dan institut, kami mampu menyelesaikan proses selesai di tengah-tengah krisis covid-19. Tak ada hal lain yang berhasil. Kami akan sukses di proyek KF-X dan dapat membantu keberhasilan industri dirgantara dan ekonomi nasional (Korsel), "jelas Ahn Hyunho dikutip Selasa (15/9/2020).

Tak hanya dari perusahaan saja, parlemen negeri K-pop pun ikut buka suara mengenai hal ini. Menurut Shin Won-shik dari pihak oposisi Partai Kekuatan Rakyat, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Jakarta selama ini hanya mencakup sekitar 13% dari komitmennya.

(CNBC)