Menanti Dampak Ekonomi Kontrak Belanja Alutsista Indonesia

14 Juni 2021

Fregat kelas FREMM (photo : Marina Militare)

Pada 10 Juni 2021, Fincantieri mengumumkan bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak akuisisi enam fregat kelas FREMM dan dua fregat kelas Maestrale. Sementara itu, sejumlah sumber kredibel menyatakan bahwa Indonesia juga telah menandatangani kontrak pembelian 36 jet tempur Rafale dengan Dassault Aviation beberapa hari sebelumnya. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Pertahanan. Namun apabila kedua kontrak itu benar, maka total nilai kontrak diperkirakan sekitar US$12 miliar.

Dengan berasumsi bahwa memang benar Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan fregat dan jet tempur, maka penandatanganan sejumlah kontrak itu nampaknya untuk menunjukkan sinyal keseriusan Indonesia kepada para produsen senjata dunia. Ini karena terdapat kesan bahwa beberapa prime contractors Barat kurang berminat untuk menawarkan solusi mereka kepada Indonesia karena di masa silam Jakarta memiliki masalah dengan pendanaan.

Tidak dapat dimungkiri negosiasi kontrak untuk major weapon system memang rumit. Berkaca dari pengalaman Minimum Essential Force (MEF) 2015-2019, negosiasi teknis beberapa major weapon system memakan waktu lebih dari dua tahun, bahkan ada yang hingga kini belum memasuki tahap produksi walaupun kontraknya telah efektif.

Jet tempur Dassault Rafale (photo : NationalHerald)

Setelah penandatanganan kontrak dengan pabrikan asal Italia dan Prancis, Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan bahwa kontrak tersebut akan memasuki status efektif dan membawa alutsista-alutsista itu ke Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Suatu kontrak akan efektif apabila telah dilakukan pembayaran uang muka oleh pembeli kepada Original Equipment Manufacturer (OEM).

Dalam konteks sistem birokrasi Indonesia, suatu kontrak harus didukung oleh Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN), Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP), loan agreement dan Rupiah Murni Pendamping (RMP). Di sini dibutuhkan suatu seamless coordination antara Kemenhan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar kontrak tersebut dapat mencapai tahap effective date of contract.

Karena belanja senjata dibiayai oleh PLN, secara otomatis sebagian besar alokasi utang tersebut akan dibelanjakan di negara pembuat senjata. Namun terdapat peluang agar utang itu dapat memberikan dampak positif pula terhadap ekonomi Indonesia daripada sekadar habis di negara produsen senjata saja. Indonesia menerapkan kebijakan imbal dagang, konten lokal dan offset untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri pertahanan sekaligus meraih keuntungan ekonomi dari kegiatan pengadaan alutsista. Untuk itu dibutuhkan suatu parameter yang dapat mengukur kapasitas industri pertahanan yang nantinya akan terkait dengan aspek ekonomi.

Fincantieri dapat menggandeng PT PAL untuk produksi fregat FREMM (photo : Destra)

Mengacu pada data Janes tentang kemampuan industri pertahanan Indonesia, kemampuan industri sea system adalah moderate, air system yaitu moderate-weak dan C4ISR berstatus weak-moderate. Moderate artinya resiko bagi industri pertahanan lokal dalam hal delay, penalti, knowhow dan lainnya berada pada tingkat sedang. Moderate-weak maksudnya resiko bagi industri pertahanan dalam negeri terkait delay, penalti, knowhow dan lain sebagainya berada pada tingkat lebih besar. Adapun weak-moderate yakni resiko bagi industri pertahanan tempatan dalam hal delay, penalti, knowhow dan lain-lain berada pada tingkat sangat besar.

Terkait akuisisi FREMM dan Rafale, potensi offset berada pada produksi modul kapal perang, manufaktur komponen pesawat tempur dan alih teknologi elektronika pertahanan. Namun hingga sekarang belum ada informasi valid mengenai paket offset apa saja yang ditawarkan oleh Fincantieri dan Dassault Aviation kepada Indonesia dan berapa persen nilainya dari kontrak. Begitu pula sebaliknya, paket offset apa saja yang diminta oleh Indonesia dari kedua prime contractors dan berapa persen nilainya dari kontrak.

Tawaran offset dari OEM selalu memperhatikan kapasitas penguasaan teknologi oleh industri calon penerima offset. Lalu bagaimana kapasitas industri pertahanan untuk menyerap teknologi yang ditawarkan oleh OEM? Ini adalah hal kritis karena berdasarkan pengalaman penulis, para industriawan senjata asal Barat masih meragukan kemampuan industri pertahanan Indonesia untuk menyerap teknologi tinggi yang mereka tawarkan sebagai offset. Tidak jarang untuk dapat memenuhi offset, industri pertahanan mitra OEM harus melaksanakan investasi terlebih dahulu di lini produksi.

Dassault Aviation dapat menggandeng PT DI dalam produksi Rafale (photo : IndiaTimes)

Apabila paket offset telah disepakati oleh Indonesia dengan Fincantieri dan Dassault Aviation, baru dapat dikalkulasi berapa potensi keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan dari kedua kontrak lewat offset. Tanpa ada data yang valid, sulit untuk menghitung dampak pembelian senjata asal Italia dan Prancis terhadap ekonomi Indonesia hingga akhir dekade ini melalui program offset.

Sebagai perbandingan, Indonesia meraih offset sebesar 35% dari nilai pembelian F-16A/B Block 15 OCU sebesar US$337 juta pada 1986, di mana US$18 juta mengalir ke PT IPTN sebagai subkontraktor General Dynamics. Dengan asumsi nilai kontrak 36 Rafale adalah US$7 miliar, berapa ratus juta dolar AS atau berapa miliar dolar AS yang akan mengalir ke PT DI dan PT LEN Industri?

Fincantieri dan Dassault dapat menggandeng PT LEN untuk elektronika (photo : Prov Jabar)

Dari uraian tersebut, tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan kontrak akuisisi senjata dari Italia dan Prancis setidaknya terbagi dalam dua front. Pertama adalah memastikan kontrak dapat mencapai status efektif melalui mekanisme pembiayaan pemerintah. Kedua yaitu memastikan kontrak tersebut memberikan keuntungan ekonomi pula kepada Indonesia lewat program offset.

Penting bagi Indonesia untuk memiliki senjata yang kualitasnya tidak diragukan sehingga dapat berkontribusi terhadap kepentingan nasional Indonesia dan stabilitas keamanan kawasan. Namun, tidak kalah penting pula dampak positif akuisisi senjata dari luar negeri terhadap ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kapasitas penguasaan teknologi industri pertahanan nasional.

(CNBC)