Komisi I DPR Berkunjung ke Korea Terkait Kerja Sama KF-21

23 Februari 2025

Pesawat tempur KF-21 Boramae (photo: KDB)

Korea Selatan dan Indonesia sibuk 'mencari jalan keluar' untuk melanjutkan proyek pengembangan bersama jet tempur Korea KF-21 (nama Indonesia: IF-X) Boramae.

Kedua negara, yang telah memutuskan untuk melakukan penelitian dan pengembangan bersama internasional terhadap jet tempur generasi berikutnya, telah berhasil menyelesaikan pengembangan eksplorasi dan saat ini sedang melakukan pengembangan sistem, termasuk uji terbang.

Namun, karena pihak Indonesia mengurangi kontribusi awalnya sebesar 1,6 triliun won menjadi 600 miliar won, dengan alasan kesulitan keuangan, diperlukan negosiasi untuk merevisi perjanjian dasar, termasuk ruang lingkup transfer teknologi.

Situasi menjadi lebih sulit sejak terungkapnya kebocoran data KF-21 oleh teknisi Indonesia yang dikirim ke Korea Aerospace Industries (KAI) pada bulan Januari tahun lalu.

Sementara itu, perhatian tertuju pada banyaknya anggota DPR Indonesia yang berkunjung ke Korea.

Pada tanggal 18, 10 anggota DPR Indonesia, termasuk Wakil Ketua Subkomite Satu Dave Laksono dan Duta Besar Indonesia untuk Korea Zelda Ulan Kartika, bertemu dengan Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Kim Seok-ki dan anggota komite lainnya di Majelis Nasional.

Komite Satu DPR Indonesia bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan, dan anggota parlemen tiga periode Dave Laksono adalah putra mantan Ketua DPR Agung Laksono dan seorang tokoh terkemuka dalam politik Indonesia.

Dikatakan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan cara-cara untuk mengembangkan hubungan Korea-Indonesia dan pertukaran serta kerja sama antara parlemen kedua negara, khususnya proyek KF-21.

Sementara itu, Indonesia telah menyatakan ketidakpuasannya dengan investigasi yang berlarut-larut terhadap kebocoran data KF-21 oleh lima teknisi Indonesia, dan telah mengambil posisi bahwa proyek pengembangan bersama KF-21 harus dilanjutkan hanya setelah masalah ini diselesaikan.

Terkait hal ini, pihak Indonesia telah mengirimkan surat resmi kepada Defense Acquisition Program Administration (DAPA) pada bulan September tahun lalu yang menyatakan bahwa negosiasi untuk merevisi perjanjian dasar hanya akan mungkin dilakukan setelah tuduhan terhadap staf teknis tersebut dibereskan.

Khususnya, baru-baru ini, menjelang Ramadhan di Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, mereka meminta pengembalian sementara lima teknisi mereka yang sedang diselidiki dan telah dilarang meninggalkan negara tersebut.

Badan Kepolisian Provinsi Gyeongnam, yang memulai investigasi atas permintaan DAPA,  menyelesaikan investigasi pada bulan Desember tahun lalu dan mengirim kasus tersebut ke kejaksaan, tetapi kejaksaan meminta investigasi tambahan dan mengirimkannya kembali, dan investigasi tambahan saat ini sedang berlangsung.

KF-21 versi dua kursi (photo: RoKAF)

Perkembangan kasus teknisi Indonesia

Telah dilaporkan bahwa perangkat penyimpanan yang dapat dilepas (USB) yang berhasil diselundupkan keluar oleh teknisi Indonesia tanpa izin sejauh ini tidak berisi data sensitif apa pun yang terkait dengan KF-21.

Dilaporkan bahwa rekaman monitor dan materi lainnya tersebut dapat diperoleh atas permintaan dari KAI, dan tidak ada masalah rahasia, tetapi ada masalah prosedural.

Namun, masalahnya adalah sentimen publik terhadap Indonesia telah memburuk karena pengurangan kontribusi dan insiden arus keluar telah saling terkait.

Seorang sumber pemerintah mengatakan, "Kami tahu bahwa tidak ada kebocoran data rahasia atau sensitif yang dikonfirmasi selama penyelidikan, tetapi kami tidak dapat tidak mempertimbangkan opini publik," dan "Kami sedang meninjau berbagai langkah untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia pada proyek KF-21, di mana konsultasi tingkat kerja sedang berlangsung." 

Beberapa pihak berpendapat bahwa penilaian yang murah hati diperlukan, mengingat Indonesia secara de facto merupakan pelanggan pertama 'K-Defense', yang telah menarik perhatian dunia, dan saat ini menjadi 'benefactor' K-Defense, dan bahwa Indonesia tidak mempermasalahkan insiden di mana utusan khusus National Intelligence Service menyusup ke sebuah hotel pada tahun 2011.

Anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat Yoo Yong-won, yang menghadiri pertemuan dengan Dave Laksono, mengatakan, “Indonesia merupakan pelanggan pertama untuk ekspor pesawat terbang negara kita dan pelanggan utama untuk industri K-defense, yang membeli pesawat latih dasar KT-1, pesawat latih canggih T-50, dan bahkan kapal selam.” Ia menambahkan, “Dalam pertemuan tersebut, saya menekankan bahwa Indonesia berhasil melaksanakan proyek yang saling menguntungkan antara kedua negara sebagai mitra bisnis KF-21 dan pentingnya kerja sama industri pertahanan antara kedua negara.”

Anggota parlemen Yoo menambahkan, “Pemerintah Korea dan Majelis Nasional tengah berupaya sebaik mungkin untuk menyelesaikan insiden keamanan yang melibatkan teknisi Indonesia, jadi saya meminta pihak Indonesia untuk memercayai mereka dan melakukan upaya aktif.”

(Herald Economy)