SYOS will deliver SM300 USV to NZDF (photo: SYOS)
We’re proud to share a new agreement with the New Zealand Defence Force NZDF | Defence Science & Technology (DST) to strengthen advanced uncrewed systems capability, and ensure NZDF are fully equipped to integrate, operate and evaluate emerging technologies.
SYOS will deliver SG400 UGV to NZDF (photo: SYOS)
SYOS will deliver a portfolio of air, land and sea uncrewed autonomous vehicles, supported by a programme of structured experimentation, evaluation, and development.
SYOS will deliver SA7 UAV to NZDF (photo: SYOS)
We’ll also provide specialist services to the NZDF Capability Branch, including advanced testing, technical services, training, and operational support. Conducting trials in a range of scenarios, such as transporting supplies, performing maritime patrols, and completing route reconnaissance.
SYOS will deliver SA2 UAV to NZDF (photo: SYOS)
Samuel Vye SYOS: “We’re delighted to contribute to the growth of New Zealand’s defence‑technology ecosystem – with solutions that are mission ready, combat proven and scalable. The NZDF’s structured experimentation aligns with how we operate – working shoulder to shoulder with customers and end users to tackle complex, real‑world challenges.”
(SYOS)
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
BalasHapus-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
BalasHapus-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
==============
==============
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
π 1. What “Deterrence” Means
• Deterrence = convincing a potential adversary that attacking you will be too costly.
• Effective deterrence requires:
1. Credible combat power (modern weapons, trained forces).
2. Readiness (forces operational at short notice).
3. Clear strategy (political will to use military force).
π Malaydesh lacks all three.
________________________________________
π 2. Small & Obsolete Armed Forces
• Army (TDM): Still uses 1980s-era armored vehicles and artillery. No long-range rockets or modern air defense.
• Navy (TLDM):
o Only 2 Scorpène submarines (limited readiness).
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal left Malaydesh without new ships for over a decade.
o Fleet shrinking as old ships decommission faster than new ones arrive.
• Air Force (RMAF/TUDM):
o Only ~26 combat jets (Su-30MKM + F/A-18D), many often grounded.
o No long-range SAMs, tankers, or AWACS.
o Pilots have low training hours.
π Malaydesh cannot credibly threaten retaliation if attacked.
________________________________________
π 3. China in the South China Sea
• Chinese Coast Guard & Navy regularly enter Malaydesh ’s EEZ (Exclusive Economic Zone).
• Malaydesh responds only with diplomatic protests & small patrols.
• No credible deterrence:
o No modern MPAs (maritime patrol aircraft).
o Weak naval presence.
o No anti-ship missile coverage to deter Chinese fleets.
π China does not take Malaydesh ’s military seriously.
________________________________________
π 4. Budget Too Small
• Malaydesh spends ~1% of GDP on defense — one of the lowest in ASEAN.
• More than half goes to salaries & pensions, not weapons or readiness.
• Modernization projects delayed or cancelled (LCS, MRCA fighter replacement, Nuri helicopter replacement).
π Military cannot modernize fast enough to maintain deterrence.
________________________________________
π 5. Weak Defense Industry
• Malaydesh cannot produce its own modern fighters, warships, or missiles.
• Dependent on imports → delays, corruption, and cost overruns.
• Example: Boustead LCS scandal wasted billions, leaving Navy with no new ships.
π Without a strong local industry, deterrence = permanently dependent on foreign suppliers.
________________________________________
π 6. Low Training & Readiness
• Pilots fly ~100 hours/year or less (NATO standard = 180+).
• Ships sail less due to fuel and maintenance limits.
• Army does limited joint/combined exercises because of budget.
• Many assets grounded for lack of spare parts.
π Even if weapons exist, they cannot be deployed effectively.
________________________________________
π 7. No Strategic Doctrine
• Malaydesh ’s 2019 Defense White Paper acknowledged threats but failed to provide long-term funding or a clear modernization path.
• Governments keep flip-flopping procurement plans (MiG-29 replacement delayed >10 years).
• Political leaders avoid strong defense postures → prefer diplomacy.
π Adversaries know Malaydesh lacks willpower to escalate militarily.
________________________________________
π 8. Comparison with Neighbors
• Singapore: Credible deterrence with 100+ modern fighters, Leopard 2 tanks, advanced submarines, long-range SAMs.
• Vietnam: Deterrence against China with large Su-30 fleet, strong coastal missile defenses.
• Indonesia: Expanding deterrence with Rafales, F-15EX, submarines.
• Malaydesh : Stuck with old equipment, no long-range strike capability.
π Neighbors can deter aggression. Malaydesh cannot.