Beberapa bulan setelah Royal Australian Air Force (RAAF) dan Boeing melaksanakan uji tembak senjata perdana pesawat tempur kolaboratif MQ-28A Ghost Bat (CCA) dengan rudal udara-ke-udara AS, pemerintah Australia mengumumkan bahwa mereka sedang menjajaki integrasi senjata asal Inggris ke dalam platform tersebut.
Berbicara setelah Dialog Industri Pertahanan Australia-Inggris (AUKDID) di London pada 23 Februari, Pat Conroy, Menteri Industri Pertahanan Australia, mengatakan bahwa pemerintah sedang berupaya memperluas kemampuan senjata Ghost Bat “ke dalam keluarga senjata Eropa”.
Menurut Conroy, peningkatan kerja sama Australia-Inggris dalam CCA adalah salah satu "hasil penting dari dialog [AUKDID]". Meskipun Conroy menolak berkomentar tentang jenis rudal apa yang sedang dipertimbangkan untuk diuji di lapangan tembak Australia, ia mengatakan bahwa senjata tersebut akan berupa sistem jarak jauh.
Uji coba senjata awal Ghost Bat, yang dilakukan pada Desember 2025, melibatkan rudal udara-ke-udara jarak menengah canggih Raytheon AIM-120 (AMRAAM). RAAF adalah operator varian C dan D dari rudal tersebut, yang diperoleh dari AS.
Fokus Eropa
Memperluas portofolio senjata Ghost Bat ke keluarga senjata Eropa juga akan "berpotensi memfasilitasi ekspor Ghost Bat ke negara-negara Eropa", menurut Conroy.
"Sifat senjata-senjata ini adalah bahwa mereka seringkali merupakan konsorsium. Itu berarti senjata-senjata ini digunakan oleh banyak negara Eropa," katanya. “Saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah pertanda bagi negara tertentu untuk membeli Ghost Bat. Ini tentang kita melakukan investasi lebih lanjut. Sehingga Ghost Bat siap diekspor ke berbagai negara.”
(Jane's)
ghost bat punyak amrik ape osi sich haha!๐ต๐ซ๐ฌ๐ต๐ซ
BalasHapusYg penting bukan last ogos last cancel last tander kayak negara tipe-M om@pal
HapusNGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
BalasHapusNGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
NGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
-
Sumber Berita Utama
New Straits Times (NST): Laporan berjudul "Govt scraps plan to acquire Kuwait's used F/A-18 Hornets" yang diterbitkan pada 26 Februari 2026.
Bernama: Kantor berita nasional Malaydesh yang melaporkan penggulungan perdebatan tingkat komite RUU Perbekalan Tambahan di Dewan Rakyat.
Militarnyi & Defense Blog: Portal berita pertahanan internasional yang merangkum keputusan pemerintah Malaydesh berdasarkan laporan teknis dari TUDM.
-
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
Landasan Keputusan: Keputusan formal dicapai dalam rapat Kabinet pada 6 Februari 2026, menyusul hasil evaluasi tim teknis TUDM yang dikirim ke Kuwait pada 11-27 November 2025.
Alasan Teknis: Pesawat Hornet Kuwait (varian C/D) dinilai memiliki risiko logistik jangka panjang dan secara teknis lebih tua dari armada F/A-18D yang saat ini dioperasikan Malaydesh
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2021 = NO SALE OF HORNETS
BalasHapus2021 = NO SALE OF HORNETS
2021 = NO SALE OF HORNETS
-
KUWAIT (KUNA) -- Kuwait's Ministry of Defense on Thursday denied reports about purported negotiations to sell 33 used F/A-18 Hornet aircraft in possession of the Kuwait Air Force to the Malaysian Air Force.
The Kuwait Army Chairmanship of Staff said any negotiations to sell ordnance owned by the Ministry of Defense would be declared directly.
Such deals are conducted via the assets commissions affiliated to the ministry, as well as in coordination with the Ministry of Finance after approval of the manufacturing country and in line with standing procedures.
https://defense-studies.blogspot.com/2021/12/no-sale-of-hornets-to-malaysia-kuwait.html
________________________________________
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026
________________________________________
2017 – 2026 …..
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
1. Tragedi F/A-18 Kuwait: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
Timeline yang Anda sajikan (2017–2026) menunjukkan inefisiensi birokrasi dan kegagalan diplomasi pertahanan yang kronis:
Aspirasi Tanpa Eksekusi: Menunggu sejak 2017 menunjukkan bahwa Malaydesh tidak memiliki "Rencana B" yang solid. Ketergantungan pada pesawat bekas (Hornet) yang sudah berusia 30 tahun lebih mencerminkan keputusasaan fiskal.
Kendala Teknis (Februari 2026): Alasan pembatalan terkait modifikasi software (15 bulan) dan ketidakpastian pengiriman membuktikan bahwa alutsista bekas seringkali menjadi "beban" daripada "aset". Malaydesh terjebak dalam kondisi di mana mereka butuh pesawat sekarang, tapi secara teknis pesawat tersebut butuh waktu terlalu lama untuk layak terbang.
Lampu Hijau AS yang Percuma: Izin dari AS (Juni 2025) menjadi tidak relevan ketika kondisi fisik pesawat (hasil inspeksi November 2025) tidak memenuhi ekspektasi atau biaya integrasinya terlalu mahal untuk kantong Malaydesh.
________________________________________
๐ฅ2021 : NO SALE = 2026 : BATAL๐ฅ
Memang jelas... Kerana itu US klaim MENANG BESAR atas INDIANESIA... ๐ฅ๐ฅ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
BalasHapusEkonom Nilai Indonesia Rugi Banyak dari Kesepakatan Dagang dengan AS
https://www.suara.com/bisnis/2026/02/20/191600/ekonom-nilai-indonesia-rugi-banyak-dari-kesepakatan-dagang-dengan-as
2021 = NO SALE OF HORNETS
Hapus2021 = NO SALE OF HORNETS
2021 = NO SALE OF HORNETS
-
KUWAIT (KUNA) -- Kuwait's Ministry of Defense on Thursday denied reports about purported negotiations to sell 33 used F/A-18 Hornet aircraft in possession of the Kuwait Air Force to the Malaysian Air Force.
The Kuwait Army Chairmanship of Staff said any negotiations to sell ordnance owned by the Ministry of Defense would be declared directly.
Such deals are conducted via the assets commissions affiliated to the ministry, as well as in coordination with the Ministry of Finance after approval of the manufacturing country and in line with standing procedures.
https://defense-studies.blogspot.com/2021/12/no-sale-of-hornets-to-malaysia-kuwait.html
________________________________________
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026
________________________________________
2017 – 2026 …..
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
1. Tragedi F/A-18 Kuwait: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
Timeline yang Anda sajikan (2017–2026) menunjukkan inefisiensi birokrasi dan kegagalan diplomasi pertahanan yang kronis:
Aspirasi Tanpa Eksekusi: Menunggu sejak 2017 menunjukkan bahwa Malaydesh tidak memiliki "Rencana B" yang solid. Ketergantungan pada pesawat bekas (Hornet) yang sudah berusia 30 tahun lebih mencerminkan keputusasaan fiskal.
Kendala Teknis (Februari 2026): Alasan pembatalan terkait modifikasi software (15 bulan) dan ketidakpastian pengiriman membuktikan bahwa alutsista bekas seringkali menjadi "beban" daripada "aset". Malaydesh terjebak dalam kondisi di mana mereka butuh pesawat sekarang, tapi secara teknis pesawat tersebut butuh waktu terlalu lama untuk layak terbang.
Lampu Hijau AS yang Percuma: Izin dari AS (Juni 2025) menjadi tidak relevan ketika kondisi fisik pesawat (hasil inspeksi November 2025) tidak memenuhi ekspektasi atau biaya integrasinya terlalu mahal untuk kantong Malaydesh.
________________________________________
๐ฅ2021 : NO SALE = 2026 : BATAL๐ฅ
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
=============
MALAYDESH = OVERLIMITS DEBT = HUTANG BAYAR HUTANG
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
=============
MALAYDESH = OVERLIMITS DEBT = HUTANG BAYAR HUTANG
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ
KASTA PENGUTANG memang seram guys... ๐ฅ๐ฅ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ....
BalasHapusPemerintah Hadapi Beban Utang Baru Rp1.650 Triliun, Risiko Gagal Bayar di Depan Mata
https://ekbis.sindonews.com/read/1669971/33/pemerintah-hadapi-beban-utang-baru-rp1650-triliun-risiko-gagal-bayar-di-depan-mata-1769392892
2025-2021 ......
HapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
2025-2021 ......
HapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
2021 = NO SALE OF HORNETS
Hapus2021 = NO SALE OF HORNETS
2021 = NO SALE OF HORNETS
-
KUWAIT (KUNA) -- Kuwait's Ministry of Defense on Thursday denied reports about purported negotiations to sell 33 used F/A-18 Hornet aircraft in possession of the Kuwait Air Force to the Malaysian Air Force.
The Kuwait Army Chairmanship of Staff said any negotiations to sell ordnance owned by the Ministry of Defense would be declared directly.
Such deals are conducted via the assets commissions affiliated to the ministry, as well as in coordination with the Ministry of Finance after approval of the manufacturing country and in line with standing procedures.
https://defense-studies.blogspot.com/2021/12/no-sale-of-hornets-to-malaysia-kuwait.html
________________________________________
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026
________________________________________
2017 – 2026 …..
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
1. Tragedi F/A-18 Kuwait: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
Timeline yang Anda sajikan (2017–2026) menunjukkan inefisiensi birokrasi dan kegagalan diplomasi pertahanan yang kronis:
Aspirasi Tanpa Eksekusi: Menunggu sejak 2017 menunjukkan bahwa Malaydesh tidak memiliki "Rencana B" yang solid. Ketergantungan pada pesawat bekas (Hornet) yang sudah berusia 30 tahun lebih mencerminkan keputusasaan fiskal.
Kendala Teknis (Februari 2026): Alasan pembatalan terkait modifikasi software (15 bulan) dan ketidakpastian pengiriman membuktikan bahwa alutsista bekas seringkali menjadi "beban" daripada "aset". Malaydesh terjebak dalam kondisi di mana mereka butuh pesawat sekarang, tapi secara teknis pesawat tersebut butuh waktu terlalu lama untuk layak terbang.
Lampu Hijau AS yang Percuma: Izin dari AS (Juni 2025) menjadi tidak relevan ketika kondisi fisik pesawat (hasil inspeksi November 2025) tidak memenuhi ekspektasi atau biaya integrasinya terlalu mahal untuk kantong Malaydesh.
________________________________________
๐ฅ2021 : NO SALE = 2026 : BATAL๐ฅ
2021 = NO SALE OF HORNETS
Hapus2021 = NO SALE OF HORNETS
2021 = NO SALE OF HORNETS
-
KUWAIT (KUNA) -- Kuwait's Ministry of Defense on Thursday denied reports about purported negotiations to sell 33 used F/A-18 Hornet aircraft in possession of the Kuwait Air Force to the Malaysian Air Force.
The Kuwait Army Chairmanship of Staff said any negotiations to sell ordnance owned by the Ministry of Defense would be declared directly.
Such deals are conducted via the assets commissions affiliated to the ministry, as well as in coordination with the Ministry of Finance after approval of the manufacturing country and in line with standing procedures.
https://defense-studies.blogspot.com/2021/12/no-sale-of-hornets-to-malaysia-kuwait.html
________________________________________
MALAYDESH ……
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.50
39 buah + 8 buah..... Banyak woiiii.... ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALAYDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA.
________________________________________
๐คฃ2021-2025 SURAT NGEMIS = 2026 BERJAYA BATAL๐คฃ
2025-2021 ......
BalasHapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
2025-2021 ......
BalasHapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
BalasHapusPERBANDINGAN ANKA S MALAYSIA Vs INDIANESIA.... ๐ฅ๐ฅ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
ANKA S MALAYSIA.... ๐๐
1. DIPASANG RADAR MARITIM,, ✅
2. DIPASANG SISTEM TCAS KEUPAYAAN TERBANG 1000KM ✅
3. DIPASANG MISIL, ✅
4. BELI CASH ✅
=========================
ANKA INDIANESIA... ๐คฃ๐คฃ
1. TIADA RADAR MARITIM ❌
2 TIADA SISTEM TCAS ❌
3. DIPASANG MISIL ✅
4. NGUTANG LENDER.. ๐๐คฃ ✅
ANKA INDONESIA = 2.500 KM
HapusCH4 = 2.500 KM
-
INDONESIA 87 UCAV ...
-
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
Drone Anka-S yang diakuisisi Indonesia merupakan pesawat nirawak kategori Medium Altitude Long Endurance (MALE) dengan jangkauan operasional yang sangat luas berkat teknologi satelit.
Berikut adalah rincian jangkauan dan spesifikasi drone Anka Indonesia:
-
1. Jangkauan Operasional (Range)
Jangkauan drone ini bergantung pada sistem kendali yang digunakan:
Jangkauan Satelit (SATCOM): Lebih dari 2.500 km. Dengan sistem Beyond Line-of-Sight (BLOS) melalui satelit ViaSat, drone ini dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh melampaui cakrawala.
Jangkauan Radio (Line-of-Sight): Lebih dari 250 km jika menggunakan kendali langsung dari stasiun bumi (Ground Control Station).
-
2. Ketahanan Terbang (Endurance)
Durasi: Mampu terbang terus-menerus selama 24 hingga 33 jam dalam satu misi.
Ketinggian Maksimum: Operasional hingga 30.000 kaki (sekitar 9.144 meter).
Kecepatan: Kecepatan jelajah sekitar 110 knot (204 km/jam) dengan kecepatan maksimum hingga 117 knot (217 km/jam).
-
3. Status Pengadaan di Indonesia
Kementerian Pertahanan RI memesan 12 unit drone Anka senilai USD 300 juta.
Pengiriman: Unit pertama telah tiba di Lanud Supadio, Pontianak pada September 2025 untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan dan Laut Natuna Utara.
Produksi Lokal: Dari total 12 unit, sebanyak 6 unit akan dirakit secara lokal oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai bagian dari program transfer teknologi.
Persenjataan: Sebagai drone kombatan (UCAV), Anka Indonesia dapat dilengkapi dengan amunisi presisi seperti bom mikro cerdas MAM-L buatan Roketsan.
________________________________________
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
________________________________________
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 16.01
ANKA MALAYDESH Siap di pasang sistem TCAS.... Berkeupayaan terbang SEJAUH 1000KM guys... sekadar jalan jalan di udara kalimantan tiada masalah... ๐ฅ๐ฅ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
Drone Anka-S dengan sistem TCAS adalah kemampuan baru dan tidak ada pengguna lain yang menggunakan sistem tersebut kecuali Malaydesh, katanya.
“Itu (TCAS) adalah keuntungan untuk memungkinkan pengguna menerbangkan drone Anka-S sejauh 1.000 km
MALAYDESH 3 ANKA ISR
Hapus-
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2025 ANKA MISI UTAMA PENGAWASAN = ISR
Misi Utama drone ini adalah untuk pengawasan maritim di Laut China Selatan dan Sabah Utara untuk memantau intrusi asing dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaydesh.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/02/malaydesh-terima-3-unit-drone-anka-s.html#comment-form
-----
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 19.30
FAKTA... ๐คญ๐คญ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
MALAYDESH
3 UNIT ANKA S MARITIM
-
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2024 ANKA WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
-----
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2024 SURVEILLANCE CAPABILITIES
Former Defense Minister, Datuk Seri Mohamad Hasan emphasized the importance of equipping the country with comprehensive surveillance capabilities and the need to have “eyes to see and ears to hear” everything happening in the country’s waters, especially in the South China Sea
-----
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2023 WILL NOT ARMED
Erol Oguz, unmanned aerial systems programme manager at Turkish Aerospace, told ESD at LIMA that the UAV type being supplied to MALAYDESH will be a new version of the Anka-S with modified wings. Oguz also confirmed that the Ankas will NOt be armed, but will carry a maritime intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) payload that includes a synthetic aperture radar and an electro-optical/infra-red sensor.
==================
==================
INDONESIA 87 UCAV ...
-
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
Ringkasan Pernyataan Adly Zahari (Dewan Rakyat, 26 Februari 2026)
Hapus-
Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari, menyampaikan poin-poin krusial dalam sidang untuk menjawab ketidakpastian pengadaan jet tempur bekas tersebut:
-
Keputusan Akhir: Pemerintah Malaydesh secara resmi membatalkan minat untuk mengakuisisi 33 unit F/A-18C/D Hornet dari Kuwait.
Alasan Teknis & Logistik: Berdasarkan penilaian fisik tim TUDM pada November 2025, pesawat Kuwait memiliki konfigurasi perangkat keras dan lunak yang berbeda dengan Hornet Malaydesh saat ini. Penyesuaian ini memerlukan biaya integrasi yang sangat besar dan waktu yang lama.
-
Faktor Usia: Temuan teknis menunjukkan bahwa armada Kuwait ternyata lebih tua secara usia kronologis dibandingkan armada F/A-18D Malaydesh yang ada, sehingga tidak memberikan nilai tambah jangka panjang bagi kesiapan tempur.
-
Ketidakpastian Kuwait: Adanya penundaan dari pihak Kuwait yang tidak bisa melepas pesawat tersebut sebelum menerima unit pengganti (Super Hornet & Eurofighter) dari Amerika Serikat
======================
======================
48 KAAN
42 RAFALE
48 KF 21
24 M346F
-------------------------
48 KF21 BLOCK II
An agreement for Indonesia to acquire 48 KF-21 fighter jets in batches of 16 is reportedly close to being finalized. Jakarta initially signed a memorandum of understanding to purchase the 48 aircraft upon completion of the joint development program. However, it later adopted a more cautious stance, concluding separate agreements to buy France’s Dassault Rafale and Turkey’s TAI Kaan fighter jets. Indonesia, a partner in the KF-21 development project, had originally pledged to contribute 1.6 trillion won but later reduced its commitment to 600 billion won, saying it would scale back its payment in exchange for a proportional reduction in technology transfers.
https://www.donga.com/en/article/all/20260225/6114259/1
--------------------------
LOA M346FA .....
-
https://www.indomiliter.com/wp-content/uploads/2026/02/Photo_Signing-Ceremony_Letter-of-Award_Indonesia_Leonardo_M-346F.jpg
-
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1VIflp.img?w=768&h=432&m=6&x=395&y=259&s=215&d=76
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM_xCoQ3XFRdymrLVwgcKBAjWnMy_8pl7m4Gmyk9T4hEteLXwgKlita-YflWudvDvkNqAe53qX3BNhze7VlNiCH5EoEWknHL7ZqC-p2bFZUUj8X3PoHNMchCnDDJ37nNrGS0FkoXeCPQp8jB_O3K7Q7FME9YNkbk62rsuauglHS6C1x374Zt7foRRirU1x/s567/Photo_Signing%20Ceremony_Letter%20of%20Award_Indonesia_Leonardo_M-346F.jpeg
---------------------------
2025 TAI DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlฤฑฤฤฑ ile imzaladฤฑฤฤฑmฤฑz ve toplamda 48 adet KAAN uรงaฤฤฑna yรถnelik iล birliฤini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaลmasฤฑ” doฤrultusunda; bu anlaลmanฤฑn tรผm detaylarฤฑnฤฑ ve teknik eklerini iรงeren ticari sรถzleลmenin imza tรถrenini bugรผn itibarฤฑyla gerรงekleลtirdik.
--------------------------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La derniรจre tranche de 18 Rafale pour l’Indonรฉsie est entrรฉe en vigueur ce jour. Elle fait suite ร l’entrรฉe en vigueur, en septembre 2022 et en aoรปt 2023, de la premiรจre et de la deuxiรจme tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi complรฉter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonรฉsie dans le cadre du contrat signรฉ en fรฉvrier 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale
ANKA INDONESIA = 2.500 KM
HapusCH4 = 2.500 KM
-
INDONESIA 87 UCAV ...
-
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
Drone Anka-S yang diakuisisi Indonesia merupakan pesawat nirawak kategori Medium Altitude Long Endurance (MALE) dengan jangkauan operasional yang sangat luas berkat teknologi satelit.
Berikut adalah rincian jangkauan dan spesifikasi drone Anka Indonesia:
-
1. Jangkauan Operasional (Range)
Jangkauan drone ini bergantung pada sistem kendali yang digunakan:
Jangkauan Satelit (SATCOM): Lebih dari 2.500 km. Dengan sistem Beyond Line-of-Sight (BLOS) melalui satelit ViaSat, drone ini dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh melampaui cakrawala.
Jangkauan Radio (Line-of-Sight): Lebih dari 250 km jika menggunakan kendali langsung dari stasiun bumi (Ground Control Station).
-
2. Ketahanan Terbang (Endurance)
Durasi: Mampu terbang terus-menerus selama 24 hingga 33 jam dalam satu misi.
Ketinggian Maksimum: Operasional hingga 30.000 kaki (sekitar 9.144 meter).
Kecepatan: Kecepatan jelajah sekitar 110 knot (204 km/jam) dengan kecepatan maksimum hingga 117 knot (217 km/jam).
-
3. Status Pengadaan di Indonesia
Kementerian Pertahanan RI memesan 12 unit drone Anka senilai USD 300 juta.
Pengiriman: Unit pertama telah tiba di Lanud Supadio, Pontianak pada September 2025 untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan dan Laut Natuna Utara.
Produksi Lokal: Dari total 12 unit, sebanyak 6 unit akan dirakit secara lokal oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai bagian dari program transfer teknologi.
Persenjataan: Sebagai drone kombatan (UCAV), Anka Indonesia dapat dilengkapi dengan amunisi presisi seperti bom mikro cerdas MAM-L buatan Roketsan.
________________________________________
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
________________________________________
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 16.01
ANKA MALAYDESH Siap di pasang sistem TCAS.... Berkeupayaan terbang SEJAUH 1000KM guys... sekadar jalan jalan di udara kalimantan tiada masalah... ๐ฅ๐ฅ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
Drone Anka-S dengan sistem TCAS adalah kemampuan baru dan tidak ada pengguna lain yang menggunakan sistem tersebut kecuali Malaydesh, katanya.
“Itu (TCAS) adalah keuntungan untuk memungkinkan pengguna menerbangkan drone Anka-S sejauh 1.000 km
KASTA PENGUTANG memang seram guys... ๐ฅ๐ฅ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ....
BalasHapusPemerintah Hadapi Beban Utang Baru Rp1.650 Triliun, Risiko Gagal Bayar di Depan Mata
https://ekbis.sindonews.com/read/1669971/33/pemerintah-hadapi-beban-utang-baru-rp1650-triliun-risiko-gagal-bayar-di-depan-mata-1769392892
ANKA INDONESIA = 2.500 KM
HapusCH4 = 2.500 KM
-
INDONESIA 87 UCAV ...
-
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
Drone Anka-S yang diakuisisi Indonesia merupakan pesawat nirawak kategori Medium Altitude Long Endurance (MALE) dengan jangkauan operasional yang sangat luas berkat teknologi satelit.
Berikut adalah rincian jangkauan dan spesifikasi drone Anka Indonesia:
-
1. Jangkauan Operasional (Range)
Jangkauan drone ini bergantung pada sistem kendali yang digunakan:
Jangkauan Satelit (SATCOM): Lebih dari 2.500 km. Dengan sistem Beyond Line-of-Sight (BLOS) melalui satelit ViaSat, drone ini dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh melampaui cakrawala.
Jangkauan Radio (Line-of-Sight): Lebih dari 250 km jika menggunakan kendali langsung dari stasiun bumi (Ground Control Station).
-
2. Ketahanan Terbang (Endurance)
Durasi: Mampu terbang terus-menerus selama 24 hingga 33 jam dalam satu misi.
Ketinggian Maksimum: Operasional hingga 30.000 kaki (sekitar 9.144 meter).
Kecepatan: Kecepatan jelajah sekitar 110 knot (204 km/jam) dengan kecepatan maksimum hingga 117 knot (217 km/jam).
-
3. Status Pengadaan di Indonesia
Kementerian Pertahanan RI memesan 12 unit drone Anka senilai USD 300 juta.
Pengiriman: Unit pertama telah tiba di Lanud Supadio, Pontianak pada September 2025 untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan dan Laut Natuna Utara.
Produksi Lokal: Dari total 12 unit, sebanyak 6 unit akan dirakit secara lokal oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai bagian dari program transfer teknologi.
Persenjataan: Sebagai drone kombatan (UCAV), Anka Indonesia dapat dilengkapi dengan amunisi presisi seperti bom mikro cerdas MAM-L buatan Roketsan.
________________________________________
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
________________________________________
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 16.01
ANKA MALAYDESH Siap di pasang sistem TCAS.... Berkeupayaan terbang SEJAUH 1000KM guys... sekadar jalan jalan di udara kalimantan tiada masalah... ๐ฅ๐ฅ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
Drone Anka-S dengan sistem TCAS adalah kemampuan baru dan tidak ada pengguna lain yang menggunakan sistem tersebut kecuali Malaydesh, katanya.
“Itu (TCAS) adalah keuntungan untuk memungkinkan pengguna menerbangkan drone Anka-S sejauh 1.000 km
MALAYDESH 3 ANKA ISR
Hapus-
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2025 ANKA MISI UTAMA PENGAWASAN = ISR
Misi Utama drone ini adalah untuk pengawasan maritim di Laut China Selatan dan Sabah Utara untuk memantau intrusi asing dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaydesh.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/02/malaydesh-terima-3-unit-drone-anka-s.html#comment-form
-----
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 19.30
FAKTA... ๐คญ๐คญ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
MALAYDESH
3 UNIT ANKA S MARITIM
-
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2024 ANKA WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
-----
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2024 SURVEILLANCE CAPABILITIES
Former Defense Minister, Datuk Seri Mohamad Hasan emphasized the importance of equipping the country with comprehensive surveillance capabilities and the need to have “eyes to see and ears to hear” everything happening in the country’s waters, especially in the South China Sea
-----
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2023 WILL NOT ARMED
Erol Oguz, unmanned aerial systems programme manager at Turkish Aerospace, told ESD at LIMA that the UAV type being supplied to MALAYDESH will be a new version of the Anka-S with modified wings. Oguz also confirmed that the Ankas will NOt be armed, but will carry a maritime intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) payload that includes a synthetic aperture radar and an electro-optical/infra-red sensor.
==================
==================
INDONESIA 87 UCAV ...
-
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
2026 = WELCOME RAFALE F4 IDN
HapusWELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
Tiga pesawat Rafale batch pertama akan segera tiba di Indonesia dan ditempatkan di Skadron Udara 12, Pekanbaru
https://defense-studies.blogspot.com/2026/01/pesawat-hawk-109209-dipindahkan-dari.html?sc=1767949545290#c6971605581143285199
-----------
PEKANBARU - KL : 291 KM
PONTIANAK - SERAWAK : 498 KM
---------
1. RAFALE ± 1852 KM
2. KF-21 Boramae ± 1.000–1.100 km
3. F-16C/D Block 50/52 ± 1.000–1.300 km
4. KAAN ± 1.100–1.400 km
==============
==============
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
------------------
Laporan dari Defense24 dan media Korea Selatan menyebutkan bahwa pengiriman 36 unit FA-50PL kemungkinan akan tertunda hingga 18 bulan. Hal ini berarti target penyelesaian seluruh unit pada tahun 2028 kemungkinan besar akan bergeser ke tahun-tahun berikutnya.
Masalah Utama: Persetujuan Radar dan Persenjataan AS
Penundaan ini bukan disebabkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) secara langsung, melainkan kendala birokrasi di Amerika Serikat:
1. Radar PhantomStrike: Integrasi radar AESA buatan Raytheon memerlukan proses persetujuan ekspor yang rumit dari pemerintah AS.
2. Integrasi Senjata: Polandia menginginkan kemampuan rudal AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder. Izin untuk mengintegrasikan senjata AS ke platform non-AS ini masih dalam proses klasifikasi dan negosiasi
-------
๐ฆงGORILA KLAIM =
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
FA50 LEBIH CEPAT DARI RAFALE
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! ๐ ๐ ๐ ๐
ANKA INDONESIA = 2.500 KM
HapusCH4 = 2.500 KM
-
INDONESIA 87 UCAV ...
-
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
Drone Anka-S yang diakuisisi Indonesia merupakan pesawat nirawak kategori Medium Altitude Long Endurance (MALE) dengan jangkauan operasional yang sangat luas berkat teknologi satelit.
Berikut adalah rincian jangkauan dan spesifikasi drone Anka Indonesia:
-
1. Jangkauan Operasional (Range)
Jangkauan drone ini bergantung pada sistem kendali yang digunakan:
Jangkauan Satelit (SATCOM): Lebih dari 2.500 km. Dengan sistem Beyond Line-of-Sight (BLOS) melalui satelit ViaSat, drone ini dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh melampaui cakrawala.
Jangkauan Radio (Line-of-Sight): Lebih dari 250 km jika menggunakan kendali langsung dari stasiun bumi (Ground Control Station).
-
2. Ketahanan Terbang (Endurance)
Durasi: Mampu terbang terus-menerus selama 24 hingga 33 jam dalam satu misi.
Ketinggian Maksimum: Operasional hingga 30.000 kaki (sekitar 9.144 meter).
Kecepatan: Kecepatan jelajah sekitar 110 knot (204 km/jam) dengan kecepatan maksimum hingga 117 knot (217 km/jam).
-
3. Status Pengadaan di Indonesia
Kementerian Pertahanan RI memesan 12 unit drone Anka senilai USD 300 juta.
Pengiriman: Unit pertama telah tiba di Lanud Supadio, Pontianak pada September 2025 untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan dan Laut Natuna Utara.
Produksi Lokal: Dari total 12 unit, sebanyak 6 unit akan dirakit secara lokal oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai bagian dari program transfer teknologi.
Persenjataan: Sebagai drone kombatan (UCAV), Anka Indonesia dapat dilengkapi dengan amunisi presisi seperti bom mikro cerdas MAM-L buatan Roketsan.
________________________________________
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
________________________________________
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 16.01
ANKA MALAYDESH Siap di pasang sistem TCAS.... Berkeupayaan terbang SEJAUH 1000KM guys... sekadar jalan jalan di udara kalimantan tiada masalah... ๐ฅ๐ฅ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
Drone Anka-S dengan sistem TCAS adalah kemampuan baru dan tidak ada pengguna lain yang menggunakan sistem tersebut kecuali Malaydesh, katanya.
“Itu (TCAS) adalah keuntungan untuk memungkinkan pengguna menerbangkan drone Anka-S sejauh 1.000 km
ANKA INDONESIA = 2.500 KM
BalasHapusCH4 = 2.500 KM
-
INDONESIA 87 UCAV ...
-
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
Drone Anka-S yang diakuisisi Indonesia merupakan pesawat nirawak kategori Medium Altitude Long Endurance (MALE) dengan jangkauan operasional yang sangat luas berkat teknologi satelit.
Berikut adalah rincian jangkauan dan spesifikasi drone Anka Indonesia:
-
1. Jangkauan Operasional (Range)
Jangkauan drone ini bergantung pada sistem kendali yang digunakan:
Jangkauan Satelit (SATCOM): Lebih dari 2.500 km. Dengan sistem Beyond Line-of-Sight (BLOS) melalui satelit ViaSat, drone ini dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh melampaui cakrawala.
Jangkauan Radio (Line-of-Sight): Lebih dari 250 km jika menggunakan kendali langsung dari stasiun bumi (Ground Control Station).
-
2. Ketahanan Terbang (Endurance)
Durasi: Mampu terbang terus-menerus selama 24 hingga 33 jam dalam satu misi.
Ketinggian Maksimum: Operasional hingga 30.000 kaki (sekitar 9.144 meter).
Kecepatan: Kecepatan jelajah sekitar 110 knot (204 km/jam) dengan kecepatan maksimum hingga 117 knot (217 km/jam).
-
3. Status Pengadaan di Indonesia
Kementerian Pertahanan RI memesan 12 unit drone Anka senilai USD 300 juta.
Pengiriman: Unit pertama telah tiba di Lanud Supadio, Pontianak pada September 2025 untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan dan Laut Natuna Utara.
Produksi Lokal: Dari total 12 unit, sebanyak 6 unit akan dirakit secara lokal oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai bagian dari program transfer teknologi.
Persenjataan: Sebagai drone kombatan (UCAV), Anka Indonesia dapat dilengkapi dengan amunisi presisi seperti bom mikro cerdas MAM-L buatan Roketsan.
________________________________________
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
________________________________________
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 16.01
ANKA MALAYDESH Siap di pasang sistem TCAS.... Berkeupayaan terbang SEJAUH 1000KM guys... sekadar jalan jalan di udara kalimantan tiada masalah... ๐ฅ๐ฅ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
Drone Anka-S dengan sistem TCAS adalah kemampuan baru dan tidak ada pengguna lain yang menggunakan sistem tersebut kecuali Malaydesh, katanya.
“Itu (TCAS) adalah keuntungan untuk memungkinkan pengguna menerbangkan drone Anka-S sejauh 1.000 km
MALAYDESH 3 ANKA ISR
BalasHapus-
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2025 ANKA MISI UTAMA PENGAWASAN = ISR
Misi Utama drone ini adalah untuk pengawasan maritim di Laut China Selatan dan Sabah Utara untuk memantau intrusi asing dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaydesh.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/02/malaydesh-terima-3-unit-drone-anka-s.html#comment-form
-----
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 19.30
FAKTA... ๐คญ๐คญ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
MALAYDESH
3 UNIT ANKA S MARITIM
-
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2024 ANKA WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
-----
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2024 SURVEILLANCE CAPABILITIES
Former Defense Minister, Datuk Seri Mohamad Hasan emphasized the importance of equipping the country with comprehensive surveillance capabilities and the need to have “eyes to see and ears to hear” everything happening in the country’s waters, especially in the South China Sea
-----
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2023 WILL NOT ARMED
Erol Oguz, unmanned aerial systems programme manager at Turkish Aerospace, told ESD at LIMA that the UAV type being supplied to MALAYDESH will be a new version of the Anka-S with modified wings. Oguz also confirmed that the Ankas will NOt be armed, but will carry a maritime intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) payload that includes a synthetic aperture radar and an electro-optical/infra-red sensor.
==================
==================
INDONESIA 87 UCAV ...
-
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
Ringkasan Pernyataan Adly Zahari (Dewan Rakyat, 26 Februari 2026)
BalasHapus-
Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari, menyampaikan poin-poin krusial dalam sidang untuk menjawab ketidakpastian pengadaan jet tempur bekas tersebut:
-
Keputusan Akhir: Pemerintah Malaydesh secara resmi membatalkan minat untuk mengakuisisi 33 unit F/A-18C/D Hornet dari Kuwait.
Alasan Teknis & Logistik: Berdasarkan penilaian fisik tim TUDM pada November 2025, pesawat Kuwait memiliki konfigurasi perangkat keras dan lunak yang berbeda dengan Hornet Malaydesh saat ini. Penyesuaian ini memerlukan biaya integrasi yang sangat besar dan waktu yang lama.
-
Faktor Usia: Temuan teknis menunjukkan bahwa armada Kuwait ternyata lebih tua secara usia kronologis dibandingkan armada F/A-18D Malaydesh yang ada, sehingga tidak memberikan nilai tambah jangka panjang bagi kesiapan tempur.
-
Ketidakpastian Kuwait: Adanya penundaan dari pihak Kuwait yang tidak bisa melepas pesawat tersebut sebelum menerima unit pengganti (Super Hornet & Eurofighter) dari Amerika Serikat
======================
======================
48 KAAN
42 RAFALE
48 KF 21
24 M346F
-------------------------
48 KF21 BLOCK II
An agreement for Indonesia to acquire 48 KF-21 fighter jets in batches of 16 is reportedly close to being finalized. Jakarta initially signed a memorandum of understanding to purchase the 48 aircraft upon completion of the joint development program. However, it later adopted a more cautious stance, concluding separate agreements to buy France’s Dassault Rafale and Turkey’s TAI Kaan fighter jets. Indonesia, a partner in the KF-21 development project, had originally pledged to contribute 1.6 trillion won but later reduced its commitment to 600 billion won, saying it would scale back its payment in exchange for a proportional reduction in technology transfers.
https://www.donga.com/en/article/all/20260225/6114259/1
--------------------------
LOA M346FA .....
-
https://www.indomiliter.com/wp-content/uploads/2026/02/Photo_Signing-Ceremony_Letter-of-Award_Indonesia_Leonardo_M-346F.jpg
-
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1VIflp.img?w=768&h=432&m=6&x=395&y=259&s=215&d=76
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM_xCoQ3XFRdymrLVwgcKBAjWnMy_8pl7m4Gmyk9T4hEteLXwgKlita-YflWudvDvkNqAe53qX3BNhze7VlNiCH5EoEWknHL7ZqC-p2bFZUUj8X3PoHNMchCnDDJ37nNrGS0FkoXeCPQp8jB_O3K7Q7FME9YNkbk62rsuauglHS6C1x374Zt7foRRirU1x/s567/Photo_Signing%20Ceremony_Letter%20of%20Award_Indonesia_Leonardo_M-346F.jpeg
---------------------------
2025 TAI DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlฤฑฤฤฑ ile imzaladฤฑฤฤฑmฤฑz ve toplamda 48 adet KAAN uรงaฤฤฑna yรถnelik iล birliฤini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaลmasฤฑ” doฤrultusunda; bu anlaลmanฤฑn tรผm detaylarฤฑnฤฑ ve teknik eklerini iรงeren ticari sรถzleลmenin imza tรถrenini bugรผn itibarฤฑyla gerรงekleลtirdik.
--------------------------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La derniรจre tranche de 18 Rafale pour l’Indonรฉsie est entrรฉe en vigueur ce jour. Elle fait suite ร l’entrรฉe en vigueur, en septembre 2022 et en aoรปt 2023, de la premiรจre et de la deuxiรจme tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi complรฉter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonรฉsie dans le cadre du contrat signรฉ en fรฉvrier 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale
HAHAHAHAHHA.............Parah INDIANESIA....
BalasHapusFitch Ratings Turunkan Outlook Utang RI Jadi Negatif
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260304173028-78-1334347/fitch-ratings-turunkan-outlook-utang-ri-jadi-negatif
MANA LCS SITTING DUCK....
Hapus-
GEMPURWIRA8 Oktober 2024 pukul 10.17
saya satu je.... sudah OKTOBER ni..kapal PPAnya mana...? HAHAHAHAH
-
MMW28 Oktober 2024 pukul 14.50
Aku nak tanya satu je....PPA mana?
Dah nak masuk bulan November dah nie....
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
----------------
TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
-
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD
==================
==================
2 PPA/MCS
-
1. Unit Pertama: KRI Brawijaya-320
Status: Sudah diserahkan secara resmi dan telah tiba di Indonesia.
Waktu Penyerahan: Diserahkan di Muggiano, Italia pada Juli 2025.
Kedatangan: Memasuki wilayah perairan Indonesia pada September 2025 setelah melakukan pelayaran lintas samudra (ferry flight) dari Italia.
-
2. Unit Kedua: KRI Prabu Siliwangi-321
Status: Resmi diserahkan kepada TNI AL.
Waktu Penyerahan: Upacara serah terima dilaksanakan pada 22 Desember 2025 di Galangan Fincantieri, Muggiano, La Spezia, Italia.
Pejabat Terkait: Diterima langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali yang mewakili Menteri Pertahanan RI.
MANA LCS SITTING DUCK....
BalasHapus-
GEMPURWIRA8 Oktober 2024 pukul 10.17
saya satu je.... sudah OKTOBER ni..kapal PPAnya mana...? HAHAHAHAH
-
MMW28 Oktober 2024 pukul 14.50
Aku nak tanya satu je....PPA mana?
Dah nak masuk bulan November dah nie....
๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
----------------
TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
-
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD
==================
==================
2 PPA/MCS
-
1. Unit Pertama: KRI Brawijaya-320
Status: Sudah diserahkan secara resmi dan telah tiba di Indonesia.
Waktu Penyerahan: Diserahkan di Muggiano, Italia pada Juli 2025.
Kedatangan: Memasuki wilayah perairan Indonesia pada September 2025 setelah melakukan pelayaran lintas samudra (ferry flight) dari Italia.
-
2. Unit Kedua: KRI Prabu Siliwangi-321
Status: Resmi diserahkan kepada TNI AL.
Waktu Penyerahan: Upacara serah terima dilaksanakan pada 22 Desember 2025 di Galangan Fincantieri, Muggiano, La Spezia, Italia.
Pejabat Terkait: Diterima langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali yang mewakili Menteri Pertahanan RI.
PERBANDINGAN ANKA S MALAYSIA Vs INDIANESIA.... ๐ฅ๐ฅ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
BalasHapusANKA S MALAYSIA.... ๐๐
1. DIPASANG RADAR MARITIM,, ✅
2. DIPASANG SISTEM TCAS KEUPAYAAN TERBANG 1000KM ✅
3. DIPASANG MISIL, ✅
4. BELI CASH ✅
=========================
ANKA INDIANESIA... ๐คฃ๐คฃ
1. TIADA RADAR MARITIM ❌
2 TIADA SISTEM TCAS ❌
3. DIPASANG MISIL ✅
4. NGUTANG LENDER.. ๐๐คฃ ✅
KESEHATAN FISKAL = KEDAULATAN HUKUM
Hapus-
Dalam konteks ART (Agreement on Regional Trade/Terms) dengan USA per Februari 2026, analisis ini menunjukkan bahwa diksi hukum bukan sekadar pilihan kata, melainkan instrumen penyerahan kedaulatan secara sistematis.
Berikut adalah pendalaman teknis mengenai mekanisme "penjajahan legislatif" tersebut:
-
1. Transformasi Konstitusi: Supremasi vs. Ekstertorialitas
Indonesia: Menggunakan mekanisme Ratifikasi Selektif. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, setiap komitmen internasional harus melalui filter Mahkamah Konstitusi jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat melalui mekanisme hukum nasional.
Malaydesh: Terjebak dalam Ekstertorialitas Hukum AS. Melalui klausul "Malaydesh Shall", standar regulasi yang disusun oleh lembaga di Washington (seperti FDA untuk kesehatan atau OSHA untuk tenaga kerja) otomatis menjadi standar de jure di Malaydesh tanpa memerlukan proses legislasi yang independen.
-
2. Kelumpuhan Parlemen: Legislasi vs. Administrasi
Indonesia: DPR RI berfungsi sebagai Benteng Regulasi. Dalam negosiasi ART, Indonesia tetap mempertahankan hak untuk mengatur kebijakan strategis seperti Hilirisasi Minerba dan TKDN melalui UU No. 3 Tahun 2020 (Minerba). Intervensi asing ditolak jika mengancam kemandirian industri.
Malaydesh: Parlemen bertransformasi menjadi Lembaga Notaris. Karena "Dikte Internasional" bersifat mengikat (legally binding) dengan ancaman tarif hukuman (seperti hukuman 25% era Trump), parlemen tidak memiliki ruang debat. Menolak poin perjanjian berarti memicu kebangkrutan ekonomi nasional.
-
3. Ekonomi Lokal: Proteksi vs. Liberalisasi Paksa
Indonesia: Menjalankan Smart Protectionism. Indonesia menggunakan kebijakan Mutual Recognition untuk memastikan produk UMKM lokal mendapatkan pengakuan di pasar global tanpa harus kehilangan identitas atau standar nasionalnya sendiri.
Malaydesh: Menghadapi Genosida Industri Lokal. Kewajiban mematuhi standar tinggi AS yang sangat mahal biayanya (biaya sertifikasi, teknologi, emisi) membuat pengusaha kecil lokal tersingkir, digantikan oleh korporasi multinasional yang sudah siap dengan infrastruktur kepatuhan tersebut.
-
4. Kedudukan Subjek Hukum: Partner vs. Subjek Uji
Indonesia: Berdiri sebagai Mitra Negosiasi. Posisi fiskal yang sehat (Utang 40% PDB) memberikan Indonesia "napas" untuk menolak syarat yang merugikan.
Malaydesh: Berdiri sebagai Subjek Kepatuhan (Compliance Subject). Dengan beban utang yang melampaui limit (69% PDB) dan defisit tinggi, Malaydesh tidak memiliki daya tawar. Mereka berada di bawah pengawasan ketat mekanisme Unilateral Termination dari AS jika dianggap "kurang patuh" dalam menjalankan agenda Washington.
________________________________________
Kesimpulan Strategis
Perjanjian ART 2026 menjadi bukti bahwa kesehatan fiskal (PDB USD 1,44 Triliun vs USD 416 Miliar) berbanding lurus dengan kedaulatan hukum. Indonesia mampu berkata "TIDAK" pada dikte asing, sementara Malaydesh terpaksa mengorbankan marwah legislatifnya demi menghindari keruntuhan ekonomi.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
BalasHapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
Status Utang & Fiskal :
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Sehat & Aman. Rasio utang pemerintah (40%) dan rumah tangga (16%) berada jauh di bawah limit fiskal.
๐ฒ๐พ Malaydesh: Overlimit. Utang pemerintah (69%) menabrak batas legal, sementara utang rumah tangga (84,3%) sangat berisiko.
-
Kedaulatan Hukum
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Mutlak. Regulasi tetap berdasar pada Hukum Nasional tanpa intervensi pihak luar.
๐ฒ๐พ Malaydesh: Tergadai. Terikat klausul "Shall" yang memaksa perubahan UU domestik demi menuruti Dikte Asing.
-
Efisiensi Ekonomi (Akses Pasar)
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Murah & Efisien. Modal USD 22,7 Miliar berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 produk.
๐ฒ๐พ Malaydesh: Sangat Mahal (Upeti). Membayar USD 242 Miliar (10x lipat lebih mahal) hanya untuk 1.711 produk.
-
Posisi Geopolitik
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Pemimpin Regional. Menjalankan diplomasi aktif yang setara dan menguntungkan struktur industri dalam negeri.
๐ฒ๐พ Malaydesh: Vasal Ekonomi. Menjadi pelaksana kebijakan Washington dan kehilangan kemandirian dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
-
Kondisi Anggaran
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Disiplin. Defisit terjaga di level 2,9% dengan PDB raksasa USD 1,44 Triliun.
๐ฒ๐พ Malaydesh: Gali Lubang Tutup Lubang. Terjebak tren "Debt Pay Debt" dengan defisit 3,8% yang membebani cadangan devisa.
Akibat KUAT NGUTANG LENDER.....turun peringkat jadi NEGATIF guys....HAHAHAHHA
BalasHapusFitch Ratings Pangkas Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif
https://www.tempo.co/ekonomi/fitch-ratings-pangkas-outlook-utang-indonesia-jadi-negatif-2119446
2025-2021 ......
HapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------
PERBANDINGAN POSISI GEOPOLITIK KEDUA
-----------
1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
-----------
2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
-----------
3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
-----------
4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
________________________________________
Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------
PERBANDINGAN POSISI GEOPOLITIK KEDUA
-----------
1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
-----------
2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
-----------
3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
-----------
4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
________________________________________
Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
BalasHapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
BEDA LEVEL =
-
perbandingan posisi geopolitik kedua negara:
1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
๐ฒ๐พ Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
-
2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
๐ฒ๐พ Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
-
3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
๐ฒ๐พ Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
-
4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
๐ฒ๐พ Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
________________________________________
Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.
2025-2021 ......
BalasHapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
satu satunya negara ASEAN yang TURUN peringkat jadi NEGATIF..... HHAHAHHAHA
BalasHapusFitch Turunkan Prospek Utang Indonesia Jadi Negatif, Apa Dampaknya untuk Ekonomi?
https://ekonomi.republika.co.id/berita/tbeikc490/fitch-turunkan-prospek-utang-indonesia-jadi-negatif-apa-dampaknya-untuk-ekonomi
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------
PERBANDINGAN POSISI GEOPOLITIK KEDUA
-----------
1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
-----------
2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
-----------
3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
-----------
4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
________________________________________
Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
๐ Hutang Isi Rumah Malaydesh – Gambaran & Implikasi
Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Malaydesh (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
• Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
• Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
• Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
๐ Kenapa angka ini tinggi?
1. Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
2. Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
3. Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
4. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
๐ Implikasi kepada ekonomi & rakyat
• Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
• Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
• Kestabilan kewangan negara – Bank pusat perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit.
SELALU JUAL ASEAN KARENA =
HapusDITOLAK BRICS
DITOLAK G20
REAL ASEAN BADUT ๐ฆงGORILATTT
----
GEMPURWIRA30 Juli 2025 pukul 20.42
IQ BOTOL = TIPU FIFA/UN =...KUAT MEMBUAL....HAHAHAHAH
===========
IDN - FRANCE = G20
PRIVATE DINNER
PRIVATE DINNER
PRIVATE DINNER
President Prabowo Subianto attends a private dinner hosted by President of France Emmanuel Macron on Monday evening (07/14) in Paris (Photo by: BPMI of Presidential Secretariat)
The majestic and historic รlysรฉe Palace witnessed to the harmony of diplomatic relations between Indonesia and France as President Prabowo Subianto attended the private dinner hosted by President of France Emmanuel Macron on Monday evening (07/14).
Read more: https://setkab.go.id/en/president-prabowo-attends-private-dinner-hosted-by-president-macron-at-elysee-palace/
---------
MACRON PRIDE = TNI PARADE
MACRON PRIDE = TNI PARADE
MACRON PRIDE = TNI PARADE
President Macron, in a post on his personal social media, thanked President Prabowo for his presence at the Bastille Day celebrations. He expressed pride in seeing Indonesian National Armed Forces troops parading alongside him.
==================
==================
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan
๐MISKIN = DITOLAK G20 DITOLAK BRICS๐
SELALU JUAL ASEAN KARENA =
HapusDITOLAK BRICS
DITOLAK G20
REAL ASEAN BADUT ๐ฆงGORILATTT
----
GEMPURWIRA30 Juli 2025 pukul 20.42
IQ BOTOL = TIPU FIFA/UN =...KUAT MEMBUAL....HAHAHAHAH
===========
IDN - FRANCE = G20
PRIVATE DINNER
PRIVATE DINNER
PRIVATE DINNER
President Prabowo Subianto attends a private dinner hosted by President of France Emmanuel Macron on Monday evening (07/14) in Paris (Photo by: BPMI of Presidential Secretariat)
The majestic and historic รlysรฉe Palace witnessed to the harmony of diplomatic relations between Indonesia and France as President Prabowo Subianto attended the private dinner hosted by President of France Emmanuel Macron on Monday evening (07/14).
Read more: https://setkab.go.id/en/president-prabowo-attends-private-dinner-hosted-by-president-macron-at-elysee-palace/
---------
MACRON PRIDE = TNI PARADE
MACRON PRIDE = TNI PARADE
MACRON PRIDE = TNI PARADE
President Macron, in a post on his personal social media, thanked President Prabowo for his presence at the Bastille Day celebrations. He expressed pride in seeing Indonesian National Armed Forces troops parading alongside him.
==================
==================
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan
๐MISKIN = DITOLAK G20 DITOLAK BRICS๐
PARAH negara INDIANESIA.....HAHAHAHHA
BalasHapusUtang Kebanyakan, Indonesia Diturunkan Peringkat oleh Fitch Ratings
https://mediaindonesia.com/ekonomi/866576/utang-kebanyakan-indonesia-diturunkan-peringkat-oleh-fitch-ratings
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Air Force (RMAF)
a. MiG-29 Replacement / MRCA Program
• Planned: Since 2007, Malaydesh has sought replacements for its aging MiG-29 Fulcrums.
• Options considered: Rafale (France), Eurofighter Typhoon (UK), Gripen (Sweden), F/A-18 (US).
• Status: Repeatedly delayed, suspended, and re-announced due to budget constraints and changing governments.
• Impact:
o MiG-29 retired in 2017 → fighter gap remains.
o RMAF left relying on only 18 Su-30MKM and 8 F/A-18D, both aging.
o MRCA “shelved” and replaced with smaller Light Combat Aircraft (LCA) plan (FA-50 from South Korea, delivery starting 2026).
________________________________________
b. Maritime Patrol Aircraft (MPA)
• Planned: Requirement identified since early 2000s to monitor South China Sea and piracy.
• Status: Delayed nearly 20 years.
• Only in 2023 was the Leonardo ATR-72 MPA selected (delivery by 2026).
• Impact:
o Malaydesh had no dedicated MPA fleet for decades, relying on converted transport aircraft and UAVs.
o Limited maritime surveillance → weakness in South China Sea patrols.
________________________________________
๐ 2. Navy (RMN)
a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Planned: 2011, RM9 billion for 6 Gowind-class ships (local build by Boustead Naval Shipyard).
• Status: By 2025, zero ships delivered.
o Design changes, corruption, mismanagement, and cost overruns stalled the project.
• Impact:
o Navy still depends on old Kedah-class (2006) and even older corvettes from the 1980s.
o Weakens ability to secure South China Sea claims.
________________________________________
b. Multi-Role Support Ship (MRSS)
• Planned: Amphibious ship program since 2000s.
• Status: Cancelled/postponed multiple times due to budget.
• Impact:
o RMN has no large amphibious lift → limited ability to move troops/equipment in regional crises.
________________________________________
c. Second Batch of Scorpรจne Submarines
• Planned: Expansion to 4 submarines.
• Status: Shelved due to cost.
• Impact:
o Malaydesh stuck with just 2 Scorpรจnes (delivered 2009–2010), insufficient for wide maritime area.
________________________________________
๐ 3. Army (TDM)
a. Self-Propelled Howitzers (SPH)
• Planned: SPH requirement since early 2000s (to replace old towed artillery).
• Status: Program repeatedly delayed. Korea’s K9 Thunder shortlisted in 2020s, but no final contract.
• Impact: Army artillery remains outdated → reduced firepower compared to Indonesia, Singapore.
________________________________________
b. Armored Vehicle Programs
• AV-8 Gempita: Entered production in 2014, but scaled down from 257 planned units due to cost.
• Condor APC Replacement: Long planned, but repeatedly delayed → Condors from the 1980s still in service.
________________________________________
c. Rotary Wing (Helicopters)
• Army Aviation requested more utility and attack helicopters.
• Programs for attack helicopters (AH-1Z, T129, etc.) discussed but cancelled/delayed.
• Impact: Army lacks dedicated attack helicopter capability, unlike Indonesia.
________________________________________
๐ 4. Reasons for Delay/Failure
1. Budget constraints → defense stuck at ~1% of GDP.
2. Political instability → 5 prime ministers between 2018–2025, each with shifting priorities.
3. Corruption & mismanagement → especially visible in LCS.
4. Overreliance on foreign suppliers → negotiations stall or get too expensive.
5. Short-termism → lack of 10–15 year strategic procurement planning.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
BADUT ๐ฆงGORILA KASTA PENGHUTANG = KLAIM GENG PENIPU KLAIM GOIB
NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
----------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
Fenomena “hutang bayar hutang” yang berlaku di Malaydesh bukan sekadar isu teknikal kewangan, tetapi hasil gabungan faktor ekonomi, fiskal, dan strategi pengurusan negara. Berikut penjelasan detailnya:
1. Struktur Hutang Negara
• Hutang Jangka Panjang & Pendek: Malaydesh memiliki obligasi hutang yang jatuh tempo seTIAP TAHUN TIPU-TIPU. Saat hutang lama jatuh tempo, pemerintah perlu melunasinya — sering kali dengan menerbitkan hutang baru (refinancing).
• Komposisi Hutang: Sebagian besar hutang adalah dalam bentuk sekuriti kerajaan (contoh: Malaydesh n Government Securities) yang memiliki jadwal pembayaran bunga (faedah) dan pokok secara berkala.
2. Defisit Belanjawan yang Berterusan
• Belanja > Pendapatan: Sejak bertahun-tahun, belanja negara melebihi pendapatan, sehingga defisit harus ditutup dengan pinjaman baru.
• Keperluan Pembangunan & Operasi: Dana diperlukan untuk infrastruktur, pendidikan, kesihatan, dan subsidi — yang tidak semuanya dapat dibiayai dari pendapatan cukai semata.
3. Pembayaran Faedah yang Tinggi
• Beban Faedah Tahunan: Sebahagian besar perbelanjaan kerajaan digunakan untuk membayar faedah hutang, mengurangkan ruang fiskal untuk pembangunan.
• Kesan Domino: Semakin besar hutang, semakin besar pula faedah yang perlu dibayar, sehingga memerlukan dana tambahan.
4. Strategi Pengurusan Hutang
• Refinancing: Mengambil hutang baru untuk membayar hutang lama adalah amalan biasa di banyak negara, termasuk Malaydesh , demi menjaga kestabilan tunai dan mengelakkan kegagalan bayar (default).
• Pengurusan Risiko: Dengan menstruktur semula hutang, kerajaan dapat menyebar jatuh tempo pembayaran agar tidak menumpuk di satu tahun.
5. Faktor Ekonomi Global & Domestik
• Kejutan Ekonomi: Krisis global, pandemik, atau kenaikan harga komoditi memaksa kerajaan meningkatkan pinjaman untuk menyokong ekonomi.
• Kadar Pertumbuhan Hutang: Dari 2015 hingga 2023, hutang meningkat sekitar 40% — dari RM800 bilion ke RM1.5 trilion.
๐ก Kesimpulan: Malaydesh membayar hutang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU kerana sifat hutang negara yang berjangka, defisit belanjawan yang berterusan, dan strategi refinancing untuk memastikan kelancaran fiskal. Ini bukan unik bagi Malaydesh — banyak negara menggunakan pendekatan serupa, tetapi keberlanjutan bergantung pada kemampuan mengawal defisit dan meningkatkan pendapatan negara.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP -
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan ๐ฆงGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
==========
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
dalam rating FITCH TURUN jadi NEGATIF kerana kuat NGUTANG...pemerintahnya dengan BANGGA NGUTANG LENDER lagi Rp7 triliun untuk kapal INDUK TUA RONGSOK....HAHAHAHHA
BalasHapusIDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
-----------------------------------------
1. ANKA (Anka-S)
Home Base: Lanud Supadio, Pontianak (Skadron Udara 51).
Jangkauan Terbang: Memiliki endurance hingga 30 jam dengan ketinggian operasional 9.200 meter.
Keunggulan Jarak: Dilengkapi sistem komunikasi satelit BLOS (Beyond Line of Sight) yang memungkinkan kontrol jarak jauh melampaui garis pandang fisik, sangat ideal untuk memantau kawasan Natuna Utara secara kontinu.
Status: Unit perdana dijadwalkan tiba pada September 2025 untuk uji terbang.
-
2. CH-4 (Rainbow)
Home Base: Lanud Supadio, Pontianak.
Jangkauan Terbang: Mampu beroperasi selama 30 hingga 40 jam.
Radius Operasi: Memiliki jangkauan kendali sekitar 250 km (dengan line-of-sight), namun dapat diperluas untuk misi pengintaian maritim jarak jauh.
Peran: Saat ini menjadi kekuatan utama sebelum secara bertahap diperkuat atau digantikan oleh Anka-S dalam misi pengawasan Laut China Selatan.
-
3. Bayraktar TB2 / TB3 & Akinci
Home Base (Rencana): Lanud Anang Busra, Tarakan (Skadron Udara 53).
Jangkauan Masing-masing:
Bayraktar TB2: Jangkauan komunikasi hingga 300 km dengan ketahanan terbang 27 jam.
Bayraktar TB3: Jangkauan operasional lebih dari 1.000 mil laut (sekitar 1.852 km) dan ketahanan terbang hingga 32 jam. Drone ini didesain otonom untuk operasi maritim.
Akinci: Merupakan drone kelas berat (HALE) dengan endurance 24 jam dan mampu membawa muatan strategis untuk peperangan elektronik serta misi gabungan ISR.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
-----------------------------------------
Berikut adalah rincian pangkalan udara (Lanud) yang menjadi markas drone tersebut:
1. ANKA (Anka-S):
Home Base: Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Unit: Mengisi Skadron Udara 51.
Peran: Unit perdana tiba di Pontianak pada September 2025 untuk menjalani tes terbang dan difokuskan mengawasi kawasan Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.
-
2 CH-4 (Rainbow):
Home Base: Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Unit: Sebelumnya merupakan kekuatan utama Skadron Udara 51 sebelum kedatangan Anka-S yang direncanakan untuk menggantikan atau memperkuat armada drone di pangkalan ini.
-
3 Bayraktar TB2 / TB3 & Akinci:
Home Base (Rencana): Lanud Anang Busra, Tarakan, Kalimantan Utara.
Unit: Akan ditempatkan di unit baru yang sedang dibentuk, yaitu Skadron Udara 53.
Status 2026: TNI AU juga merencanakan penambahan skadron drone di Malang, Jawa Timur. Khusus untuk Akinci, terdapat potensi operasional oleh Puspenerbal (TNI AL) guna memperkuat pertahanan maritim
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
๐ฆงGORILA TERKEPUNG UCAV
-----------------------------------------
Berikut adalah rincian pangkalan udara (Lanud) yang menjadi markas drone tersebut:
1. ANKA (Anka-S):
Home Base: Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Unit: Mengisi Skadron Udara 51.
Peran: Unit perdana tiba di Pontianak pada September 2025 untuk menjalani tes terbang dan difokuskan mengawasi kawasan Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.
-
2 CH-4 (Rainbow):
Home Base: Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Unit: Sebelumnya merupakan kekuatan utama Skadron Udara 51 sebelum kedatangan Anka-S yang direncanakan untuk menggantikan atau memperkuat armada drone di pangkalan ini.
-
3 Bayraktar TB2 / TB3 & Akinci:
Home Base (Rencana): Lanud Anang Busra, Tarakan, Kalimantan Utara.
Unit: Akan ditempatkan di unit baru yang sedang dibentuk, yaitu Skadron Udara 53.
Status 2026: TNI AU juga merencanakan penambahan skadron drone di Malang, Jawa Timur. Khusus untuk Akinci, terdapat potensi operasional oleh Puspenerbal (TNI AL) guna memperkuat pertahanan maritim
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MALAYDESH
Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
• pertahanan udara yang terbatas
• kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
• armada laut yang minim
• anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
• keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
1. Pertahanan Udara
• Malaydesh hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
• Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
• Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Malaydesh Timur secara simultan.
2. Kekuatan Darat
• Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Malaydesh (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
• Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
• Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
3. Kekuatan Laut
• Armada perang Malaydesh sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
• Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Malaydesh mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
4. Anggaran & Pemeliharaan
• Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar USUSD 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (USUSD 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
• Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.
5. Interoperabilitas dan Sistem Komando
• Implementasi C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) belum terintegrasi penuh di ketiga matra, membatasi pertukaran data real-time dalam operasi gabungan.
• Latihan militer bilateral dan multilateral skalanya terbatas, sehingga ATM kurang pengalaman interaksi taktis dengan sistem dan taktik aliansi modern.
6. Rantai Logistik dan Dukungan Pangkalan
• Ketersediaan suku cadang kritis terpusat di vendor asing, mempengaruhi kecepatan perbaikan alutsista.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MALAYDESH
Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Malaydesh (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
• TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
• Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
• Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
• Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
3. Dukungan Logistik dan Sustainment
• Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
• Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
4. Sistem Persenjataan dan Sensor
• Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
• Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
• Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
• Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
• Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
• Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RZD9_NKQIWQ
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
REALITAS SKENARIO PELUNASAN UTANG 2053 “NOL PINJAMAN BARU”
Ringkasan Singkat
Proyeksi pelunasan utang pada 2053 dengan asumsi nol pinjaman baru kini hampir mustahil dicapai. Tren defisit primer negatif dan kebutuhan refinancing menambah beban utang seTIAP TAHUN TIPU-TIPU sehingga rasio utang terus mencetak rekor baru.
• Pinjaman baru TIAP TAHUN TIPU-TIPU meningkat rata-rata 14 % sejak 2022.
• Refinancing (pembayaran pokok yang digantikan utang baru) membesar, menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman baru hanya untuk menggantikan jatuh tempo, bukan membiayai proyek produktif.
===========
Faktor Penghambat Realisasi
• Fragmentasi kebijakan fiskal: target defisit longgar, reformasi perpajakan terhambat.
• Subsidi energi yang masih besar: menyedot anggaran tanpa hasil produktivitas.
• Ketergantungan pada utang valas: meningkatkan risiko nilai tukar dan volatilitas biaya bunga.
• Kurangnya insentif bagi investasi padat karya bernilai tambah.
===========
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RZD9_NKQIWQ
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
TURUN PERINGKAT jadi NEGATIF guys.....HAHAHAHAH
BalasHapusUtang Kebanyakan, Indonesia Diturunkan Peringkat oleh Fitch Ratings
https://mediaindonesia.com/ekonomi/866576/utang-kebanyakan-indonesia-diturunkan-peringkat-oleh-fitch-ratings
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------
PERBANDINGAN POSISI GEOPOLITIK KEDUA
-----------
1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
-----------
2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
-----------
3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
-----------
4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
________________________________________
Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
KELEMAHAN ANGGARAN MILITER MALAYDESH
1. Proporsi Belanja Personel Terlalu Tinggi
• Pada tahun 2024, lebih dari 40 % dari total anggaran (RM 19,73 miliar) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel, meninggalkan hanya sekitar 30 % untuk pengadaan dan modernisasi peralatan.
• Implikasi: Pembelian kapal, pesawat, dan sistem pertahanan menjadi terbatas, sehingga umur aset semakin menua.
2. Dampak Depresiasi Ringgit
• Kenaikan alokasi nominal untuk pengadaan (dari RM 5,04 miliar ke RM 5,71 miliar tahun 2024) sebagian besar hanya mengkompensasi melemahnya ringgit terhadap dolar AS.
• Implikasi: Daya beli nyata menurun, biaya impor peralatan meningkat, dan program modernisasi tertunda.
3. Ketergantungan pada Pemasok Asing
• Malaydesh masih sangat bergantung pada OEM luar negeri untuk peralatan utama (pesawat tempur, kapal selam, sistem radar).
• Implikasi: Proses transfer teknologi terbatas, siklus pengadaan panjang, dan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang serta kebijakan ekspor negara pemasok.
4. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang dan Transparansi
• Proses budgeting belum memberikan garis waktu yang jelas untuk setiap program pengadaan maupun kapan dana akan tersedia.
• Implikasi: Angkatan bersenjata sulit menyusun roadmap modernisasi dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan.
5. Pendapatan Fiskal Tertekan
• Penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas, ditambah defisit akibat subsidi domestik, membatasi ruang fiskal untuk pertahanan.
• Implikasi: Pemerintah enggan memotong belanja lain atau menaikkan pajak untuk mendanai pertahanan.
6. Aset Menua dan Ancaman Regional Meningkat
• Kapal perang usia 45 tahun (misalnya KD Pendekar yang tenggelam tahun 2024) mencerminkan minimnya penggantian aset tua.
• Ancaman di Laut China Selatan semakin nyata, tetapi anggaran masih dianggap “tidak cukup” untuk rencana modernisasi lanjutan.
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
HapusTARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
===========
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIPAY 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
Biar FAKTA berbicara guys......HHAHAHHAHA
BalasHapusRisiko Gagal Bayar Utang Pemerintah Meningkat
https://barisandata.co/analisis/4008/risiko-gagal-bayar-utang-pemerintah-meningkat/
2025-2021 ......
HapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
LACK BUDGET > MISKIN > LACK SKILL
Struktur anggaran dan prioritas
• Ruang fiskal terbatas: Porsi anggaran pertahanan terhadap PDB cenderung moderat, sehingga modernisasi bersaing dengan kebutuhan kesiapan harian dan gaji. Konsekuensinya, upgrade menyebar tipis dan bertahap, bukan lompatan kapabilitas.
• Volatilitas prioritas: Perubahan kabinet dan siklus rencana lima tahunan mendorong re-baselining proyek, memunculkan delay, re-scoping, atau deferral yang menggerus kesinambungan.
• Komposisi belanja: Proporsi O&M dan personel menekan belanja modal; tanpa reform efisiensi, setiap kenaikan kecil anggaran tidak otomatis berbuah platform baru.
Pengadaan dan modernisasi
• Penjadwalan rapuh: Program besar rentan molor karena spesifikasi bergeser, kesiapan industri tidak merata, serta manajemen risiko yang konservatif pada integrasi sistem misi.
• Cost growth dan scope creep: Revisi requirement selama eksekusi meningkatkan biaya, memaksa penyesuaian jumlah unit/fit-out, yang lalu mengurangi efek skala.
• Ketergantungan pemasok eksternal: Diversifikasi pemasok membatasi risiko politik, tetapi meningkatkan kompleksitas integrasi dan dukungan siklus hidup (suku cadang, sertifikasi, konfigurasi).
Kesiapan tempur dan pemeliharaan
• Availability tidak stabil: Platform usia menengah–tua dengan supply chain global memanjang menghasilkan tingkat ketersediaan yang fluktuatif; misi tertentu bergantung pada sejumlah kecil unit high-demand.
• MRO dan suku cadang: Kontrak dukungan sering bersifat reaktif, bukan performance-based. Lead time panjang untuk komponen kritis memicu cannibalization dan downtime.
• Pelatihan vs jam terbang/jelajah: Keterbatasan jam latihan live karena biaya dan keausan meningkatkan ketergantungan pada simulator; transfer ke kesiapan operasional tidak selalu setara tanpa skenario gabungan yang realistis.
Sumber daya manusia
• Retensi spesialis: Kompetisi dengan sektor swasta (aviation, cyber, engineering) menggerus retention niche skills, menaikkan biaya pelatihan ulang.
• Pipeline kepemimpinan teknis: Jalur karier kadang lebih menonjolkan rotasi jabatan daripada pendalaman kompetensi teknis jangka panjang untuk domain kompleks (integrasi sensor, EW, data fusion).
• Keseimbangan tugas: Tugas operasi dalam negeri dan penegakan maritim menyita bandwidth, mengurangi waktu untuk latihan gabungan tingkat tinggi.
Komando, kontrol, dan jointness
• Interoperabilitas terbatas: Sistem C2, data link, dan arsitektur komando lintas matra belum sepenuhnya terstandarisasi; integrasi sensor-to-shooter masih berlapis dan lambat.
• Doktrin gabungan: Latihan gabungan ada, tetapi frekuensi dan kompleksitas skenario multi-domain perlu ditingkatkan untuk mempercepat pengambilan keputusan bersama.
• Kesenjangan data: Kurangnya common operational picture yang kaya metadata menghambat target-quality ISR dan respon cepat antarmatra.
Logistik dan geografi
• Teater terpencar: Garis pantai panjang, perairan luas, dan pulau-pulau terpisah menuntut postur logistik maritim yang berlapis; node dukungan yang jarang memperlambat sustainment.
• Infrastruktur dual-use: Ketergantungan pada pelabuhan/bandara sipil membatasi fleksibilitas surge dan keamanan rantai suplai saat krisis.
• Standardisasi suku cadang: Variasi platform menambah kerumitan inventory dan meningkatkan biaya persediaan.
Industri pertahanan domestik
• Skala dan kedalaman: Pangsa pasar nasional kecil membatasi investasi R&D dan kemampuan desain mandiri untuk platform kompleks; banyak proyek berwujud lisensi/perakitan.
• Manajemen offset: Offset sering fokus pada pekerjaan manufaktur, kurang pada transfer pengetahuan dan kemampuan desain/sertifikasi, sehingga sustainment jangka panjang tetap bergantung luar negeri.
• Kapasitas program besar: Eksekusi proyek kompleks secara bersamaan menimbulkan bottleneck manajerial dan kualitas, memicu rework dan slip.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
KELEMAHAN ANGGARAN MILITER MALAYDESH
1. Proporsi Belanja Personel Terlalu Tinggi
• Pada tahun 2024, lebih dari 40 % dari total anggaran (RM 19,73 miliar) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel, meninggalkan hanya sekitar 30 % untuk pengadaan dan modernisasi peralatan.
• Implikasi: Pembelian kapal, pesawat, dan sistem pertahanan menjadi terbatas, sehingga umur aset semakin menua.
2. Dampak Depresiasi Ringgit
• Kenaikan alokasi nominal untuk pengadaan (dari RM 5,04 miliar ke RM 5,71 miliar tahun 2024) sebagian besar hanya mengkompensasi melemahnya ringgit terhadap dolar AS.
• Implikasi: Daya beli nyata menurun, biaya impor peralatan meningkat, dan program modernisasi tertunda.
3. Ketergantungan pada Pemasok Asing
• Malaydesh masih sangat bergantung pada OEM luar negeri untuk peralatan utama (pesawat tempur, kapal selam, sistem radar).
• Implikasi: Proses transfer teknologi terbatas, siklus pengadaan panjang, dan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang serta kebijakan ekspor negara pemasok.
4. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang dan Transparansi
• Proses budgeting belum memberikan garis waktu yang jelas untuk setiap program pengadaan maupun kapan dana akan tersedia.
• Implikasi: Angkatan bersenjata sulit menyusun roadmap modernisasi dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan.
5. Pendapatan Fiskal Tertekan
• Penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas, ditambah defisit akibat subsidi domestik, membatasi ruang fiskal untuk pertahanan.
• Implikasi: Pemerintah enggan memotong belanja lain atau menaikkan pajak untuk mendanai pertahanan.
6. Aset Menua dan Ancaman Regional Meningkat
• Kapal perang usia 45 tahun (misalnya KD Pendekar yang tenggelam tahun 2024) mencerminkan minimnya penggantian aset tua.
• Ancaman di Laut China Selatan semakin nyata, tetapi anggaran masih dianggap “tidak cukup” untuk rencana modernisasi lanjutan.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------
PERBANDINGAN POSISI GEOPOLITIK KEDUA
-----------
1. Otonomi Strategis vs Subordinasi Kebijakan
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Otonomi Tinggi): Mempertahankan prinsip "Bebas-Aktif" secara nyata. Indonesia mampu bernegosiasi dengan AS tanpa harus memutus hubungan strategis dengan mitra lain (seperti China/Rusia). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai "Bridge Builder" (jembatan) di kawasan yang memiliki daya tawar tinggi karena tidak memihak blok manapun secara absolut.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Subordinasi): Terjebak dalam posisi "Vasal Ekonomi". Dengan adanya klausul intervensi dalam perjanjian dagang, Malaydesh kehilangan hak veto atas kebijakan luar negerinya. AS secara de facto memegang kendali atas dengan siapa Malaydesh boleh bertransaksi (terutama di sektor teknologi dan mineral kritis).
-----------
2. Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Smart Power): Menggunakan Pasar Domestik Besar (PDB USD 1,44 Triliun) dan Hilirisasi Sumber Daya sebagai kartu as. Indonesia memposisikan diri sebagai pusat rantai pasok global masa depan, sehingga negara besar yang ingin masuk harus mengikuti aturan main Indonesia (Mutual Recognition).
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Survival Mode): Berada dalam posisi "Diplomasi Terdesak". Karena beban utang yang melampaui limit dan rasio utang rumah tangga yang kritis, Malaydesh tidak memiliki kemewahan untuk berkata "tidak". Komitmen belanja USD 242 Miliar adalah bentuk "Protection Money" (biaya perlindungan) agar ekonomi domestiknya tidak dihancurkan oleh sanksi tarif luar negeri.
-----------
3. Pengaruh di Kawasan (Regional Leadership)
๐ฎ๐ฉ Indonesia (Regional Leader): Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menentukan arah standar kawasan. Keberhasilan menjaga marwah kedaulatan dalam perjanjian internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai "Anchor" stabilitas politik dan ekonomi ASEAN.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh (Follower): Menjadi preseden buruk di kawasan di mana kedaulatan legislasi bisa ditukar dengan akses pasar. Malaydesh berisiko kehilangan relevansi dalam forum regional karena keputusannya seringkali harus melalui "konsultasi" atau restu dari Washington terlebih dahulu.
-----------
4. Dampak Jangka Panjang pada Struktur Industri
๐ฎ๐ฉ Indonesia: Diplomasi diarahkan untuk Transfer Teknologi dan penguatan industri dalam negeri. Setiap kesepakatan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang mandiri.
-
๐ฒ๐พ Malaydesh: Menjadi Pasar Produk Asing. Dengan kewajiban membeli barang (Boeing, LNG, dll) dalam jumlah masif, Malaydesh sebenarnya sedang mensubsidi industri negara maju menggunakan cadangan devisanya sendiri, yang memperlemah struktur industri lokal dalam jangka panjang.
________________________________________
Kesimpulan: Indonesia bermain dalam level "Strategic Partner" yang setara, sedangkan Malaydesh jatuh ke level "Compliance Officer" yang hanya menjalankan agenda ekonomi negara lain demi keamanan fiskal jangka pendek.
2025-2021 ......
BalasHapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
BalasHapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
KELEMAHAN ANGGARAN MILITER MALAYDESH
1. Proporsi Belanja Personel Terlalu Tinggi
• Pada tahun 2024, lebih dari 40 % dari total anggaran (RM 19,73 miliar) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel, meninggalkan hanya sekitar 30 % untuk pengadaan dan modernisasi peralatan.
• Implikasi: Pembelian kapal, pesawat, dan sistem pertahanan menjadi terbatas, sehingga umur aset semakin menua.
2. Dampak Depresiasi Ringgit
• Kenaikan alokasi nominal untuk pengadaan (dari RM 5,04 miliar ke RM 5,71 miliar tahun 2024) sebagian besar hanya mengkompensasi melemahnya ringgit terhadap dolar AS.
• Implikasi: Daya beli nyata menurun, biaya impor peralatan meningkat, dan program modernisasi tertunda.
3. Ketergantungan pada Pemasok Asing
• Malaydesh masih sangat bergantung pada OEM luar negeri untuk peralatan utama (pesawat tempur, kapal selam, sistem radar).
• Implikasi: Proses transfer teknologi terbatas, siklus pengadaan panjang, dan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang serta kebijakan ekspor negara pemasok.
4. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang dan Transparansi
• Proses budgeting belum memberikan garis waktu yang jelas untuk setiap program pengadaan maupun kapan dana akan tersedia.
• Implikasi: Angkatan bersenjata sulit menyusun roadmap modernisasi dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan.
5. Pendapatan Fiskal Tertekan
• Penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas, ditambah defisit akibat subsidi domestik, membatasi ruang fiskal untuk pertahanan.
• Implikasi: Pemerintah enggan memotong belanja lain atau menaikkan pajak untuk mendanai pertahanan.
6. Aset Menua dan Ancaman Regional Meningkat
• Kapal perang usia 45 tahun (misalnya KD Pendekar yang tenggelam tahun 2024) mencerminkan minimnya penggantian aset tua.
• Ancaman di Laut China Selatan semakin nyata, tetapi anggaran masih dianggap “tidak cukup” untuk rencana modernisasi lanjutan.
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
BalasHapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
1. Laporan Ketua Audit Negara 3/2024
Laporan Ketua Audit Negara 3/2024 mencatatkan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan Malaydesh bagi tahun 2023 berjumlah RM 1.173 trilion, meningkat RM 92.918 bilion atau 8.6% berbanding tahun sebelumnya.
• Pinjaman Dalam Negeri: RM 1.143 trilion (97.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Pinjaman Luar Negeri: RM 29.851 bilion (2.5% daripada jumlah keseluruhan)
• Nisbah hutang persekutuan kepada KDNK: 64.3% (naik dari 60.2% pada 2022)
• Had statutori hutang tidak melebihi 65% KDNK seperti diperuntukkan dalam Perintah Pinjaman 2022
2. Unjuran Kenanga Research (Julai 2025)
Kenanga Research mengunjurkan hutang Malaydesh akan mencecah RM 1.33 trilion pada 2025, bersamaan 65.9% KDNK—melebihi had statutori 65% yang ditetapkan kerajaan tahun ini.
• Peningkatan dari RM 1.22 trilion pada 2024
• Faktor pendorong: pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan lonjakan perbelanjaan kerajaan
• Risiko: kos faedah pinjaman baharu meningkat, potensi tekanan kredit dan penarafan kredit
===========
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
RINGIT TIDAK LAKU
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RZD9_NKQIWQ
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
SELALU JUAL ASEAN KARENA =
BalasHapusDITOLAK BRICS
DITOLAK G20
REAL ASEAN BADUT ๐ฆงGORILATTT
----
GEMPURWIRA30 Juli 2025 pukul 20.42
IQ BOTOL = TIPU FIFA/UN =...KUAT MEMBUAL....HAHAHAHAH
===========
IDN - FRANCE = G20
PRIVATE DINNER
PRIVATE DINNER
PRIVATE DINNER
President Prabowo Subianto attends a private dinner hosted by President of France Emmanuel Macron on Monday evening (07/14) in Paris (Photo by: BPMI of Presidential Secretariat)
The majestic and historic รlysรฉe Palace witnessed to the harmony of diplomatic relations between Indonesia and France as President Prabowo Subianto attended the private dinner hosted by President of France Emmanuel Macron on Monday evening (07/14).
Read more: https://setkab.go.id/en/president-prabowo-attends-private-dinner-hosted-by-president-macron-at-elysee-palace/
---------
MACRON PRIDE = TNI PARADE
MACRON PRIDE = TNI PARADE
MACRON PRIDE = TNI PARADE
President Macron, in a post on his personal social media, thanked President Prabowo for his presence at the Bastille Day celebrations. He expressed pride in seeing Indonesian National Armed Forces troops parading alongside him.
==================
==================
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan
๐MISKIN = DITOLAK G20 DITOLAK BRICS๐
Jadi tak menghairankan kenapa rakyat negara sebelah tu MEMERAS terus rakyatnya....buat BAYAR HUTANG guys....HAHAHAHAH
BalasHapusFitch Pangkas Outlook RI Jadi Negatif, Soroti Bunga Utang, Danantara, hingga BI
https://katadata.co.id/finansial/makro/69a80b2768265/fitch-pangkas-outlook-ri-jadi-negatif-soroti-bunga-utang-danantara-hingga-bi
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
TANPA RECIPROCAL US = KEDAULATAN SUDAH TERGADAI
TANPA RECIPROCAL US = KEDAULATAN SUDAH TERGADAI
TANPA RECIPROCAL US = KEDAULATAN SUDAH TERGADAI
---------
KEDAULATAN SUDAH TERGADAI =
1. Abad ke 7 - 13 dikuasai Sriwijaya
2. Abad ke 14 dikuasai Majapahit
3. Tahun 1511 dikuasai Portugis
4. Tahun 1641 dikuasai Belanda
5. Tahun 1824 dikuasai Inggris
6. Tahun 1942 dikuasai Jepang
7. Tahun 1957 - 999 TUNDUK TAAT KE INGGRIS
---------
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan
---------
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
________________________________________
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
๐ Hutang Isi Rumah Malaydesh – Gambaran & Implikasi
Data yang anda kongsikan daripada Bank Negara Malaydesh (BNM) memang mencerminkan satu realiti penting dalam ekonomi serantau:
• Nilai: RM1.65 trilion (setakat Mac 2025)
• Nisbah terhadap KDNK: 84.3%
• Kedudukan: Tertinggi di ASEAN untuk nisbah hutang isi rumah/KDNK
๐ Kenapa angka ini tinggi?
1. Akses mudah kepada kredit – Kad kredit, pinjaman peribadi, dan skim pembiayaan kenderaan/perumahan yang meluas.
2. Harga rumah yang meningkat – Ramai bergantung pada pinjaman jangka panjang.
3. Kos sara hidup yang tinggi, memaksa sebahagian isi rumah bergantung kepada hutang untuk menampung perbelanjaan.
4. Pertumbuhan pendapatan yang perlahan berbanding kenaikan kos dan komitmen hutang.
๐ Implikasi kepada ekonomi & rakyat
• Kerentanan kewangan – Isi rumah lebih terdedah jika kadar faedah naik atau ekonomi meleset.
• Kesannya kepada penggunaan – Perbelanjaan pengguna mungkin berkurangan kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang.
• Kestabilan kewangan negara – Bank pusat perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan risiko kredit.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
=============
MALAYDESH = OVERLIMITS DEBT = HUTANG BAYAR HUTANG
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
Fitch Pangkas Outlook RI Jadi Negatif, Soroti Bunga Utang, Danantara, hingga BI
BalasHapushttps://katadata.co.id/finansial/makro/69a80b2768265/fitch-pangkas-outlook-ri-jadi-negatif-soroti-bunga-utang-danantara-hingga-bi
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
TANPA RECIPROCAL US = KEDAULATAN SUDAH TERGADAI
TANPA RECIPROCAL US = KEDAULATAN SUDAH TERGADAI
TANPA RECIPROCAL US = KEDAULATAN SUDAH TERGADAI
---------
KEDAULATAN SUDAH TERGADAI =
1. Abad ke 7 - 13 dikuasai Sriwijaya
2. Abad ke 14 dikuasai Majapahit
3. Tahun 1511 dikuasai Portugis
4. Tahun 1641 dikuasai Belanda
5. Tahun 1824 dikuasai Inggris
6. Tahun 1942 dikuasai Jepang
7. Tahun 1957 - 999 TUNDUK TAAT KE INGGRIS
---------
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan
---------
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
________________________________________
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
SELALU JUAL ASEAN KARENA =
DITOLAK BRICS
DITOLAK G20
REAL ASEAN BADUT ๐ฆงGORILATTT
----
GEMPURWIRA30 Juli 2025 pukul 20.42
IQ BOTOL = TIPU FIFA/UN =...KUAT MEMBUAL....HAHAHAHAH
===========
IDN - FRANCE = G20
PRIVATE DINNER
PRIVATE DINNER
PRIVATE DINNER
President Prabowo Subianto attends a private dinner hosted by President of France Emmanuel Macron on Monday evening (07/14) in Paris (Photo by: BPMI of Presidential Secretariat)
The majestic and historic รlysรฉe Palace witnessed to the harmony of diplomatic relations between Indonesia and France as President Prabowo Subianto attended the private dinner hosted by President of France Emmanuel Macron on Monday evening (07/14).
Read more: https://setkab.go.id/en/president-prabowo-attends-private-dinner-hosted-by-president-macron-at-elysee-palace/
---------
MACRON PRIDE = TNI PARADE
MACRON PRIDE = TNI PARADE
MACRON PRIDE = TNI PARADE
President Macron, in a post on his personal social media, thanked President Prabowo for his presence at the Bastille Day celebrations. He expressed pride in seeing Indonesian National Armed Forces troops parading alongside him.
==================
==================
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
DITOLAK BRICS
Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS namun MALAYDESH tidak di izinkan bergabung dengan alasan tertentu.
---------
DITOLAK G20
DITOLAK G20
DITOLAK G20
Penyebab Singapura dan MALAYDESH tak masuk G20 ternyata karena beberapa faktor penting, di antaranya soal PDB dan jumlah populasi penduduknya
---------
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
TUNDUK BRITISH = JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
DITOLAK WARGA LEBANON
BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ
---------
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
DITOLAK ARAB SAUDI
Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
---------
DITOLAK EU
DITOLAK EU
DITOLAK EU
EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
---------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan
๐MISKIN = DITOLAK G20 DITOLAK BRICS๐
MISKIN ๐ฆงGORILA = JONGOS JAMBUL KONENG
HapusKLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
2025 84,3% DARI GDP
-
ANALISIS PROYEKSI PELUNASAN HUTANG MALAYDESH 2053 VS. TREN PENAMBAHAN HUTANG TERKINI
1. Latar Belakang Proyeksi 2053
Malaydesh meramalkan dapat melunasi seluruh hutang pemerintah pada 2053 dengan asumsi tidak ada pinjaman baru untuk defisit atau refinancing mulai 2024.
Per akhir 2022, total hutang pokok pemerintah Persekutuan tercatat RM 1,079.6 miliar atau 60.4% dari PDB; jika memasukkan liabilitas lain, jumlahnya mencapai RM 1.45 triliun (80.9% PDB).
===========
Faktor Pemicu Penambahan Hutang
• Pembiayaan ๐ฆงGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN yang terus berlangsung
• Perpanjangan/rollover surat utang yang matang
• Kenaikan biaya layanan hutang (Debt Service Charges naik dari RM 30.5 miliar 2018 ke RM 41.3 miliar 2022)
• Kontinjensi liabilitas: jaminan pemerintah, 1MDB, dan liabilitas lainnya
• Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak saat ekonomi melambat
===========
Kesimpulan
Proyeksi pelunasan 2053 bersandar pada “nol pinjaman baru” — skenario yang saat ini jauh dari kenyataan. Tren pembiayaan defisit dan refinancing terus mengerek total hutang ke rekor baru. Tanpa langkah konsolidasi fiskal dan reformasi struktural yang tegas, target 2053 akan terus tertunda.
===========
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
TARIF BARANG AMERIKA = 0%
Tarif Impor Malaydesh untuk Barang Amerika
Mulai tanggal 8 Agustus 2025, Malaydesh akan memberlakukan kebijakan 0% atau tarif yang dikurangi untuk banyak produk impor dari Amerika Serikat:
• Lebih dari 11.000 lini produk (tariff lines) akan mendapatkan tarif nol atau tarif lebih rendah
• Dari jumlah itu, sebanyak 6.911 produk (sekitar 61%) akan 0% tarif
• Sisanya (sekitar 39%) akan dikenakan tarif yang dikurangi – keseluruhan mencakup sekitar 98.4% dari semua lini tarif
• Produk pertanian tertentu seperti susu, unggas, buah, dan produk sanitasi termasuk yang diturunkan tarifnya; banyak produk manufaktur juga termasuk dalam daftar tarif nol.
===========
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
2021 = NO SALE OF HORNETS
Hapus2021 = NO SALE OF HORNETS
2021 = NO SALE OF HORNETS
-
KUWAIT (KUNA) -- Kuwait's Ministry of Defense on Thursday denied reports about purported negotiations to sell 33 used F/A-18 Hornet aircraft in possession of the Kuwait Air Force to the Malaysian Air Force.
The Kuwait Army Chairmanship of Staff said any negotiations to sell ordnance owned by the Ministry of Defense would be declared directly.
Such deals are conducted via the assets commissions affiliated to the ministry, as well as in coordination with the Ministry of Finance after approval of the manufacturing country and in line with standing procedures.
https://defense-studies.blogspot.com/2021/12/no-sale-of-hornets-to-malaysia-kuwait.html
________________________________________
MALAYDESH ……
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.50
39 buah + 8 buah..... Banyak woiiii.... ๐๐๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ๐ฒ๐พ
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALAYDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA.
________________________________________
๐คฃ2021-2025 SURAT NGEMIS = 2026 BERJAYA BATAL๐คฃ
2025-2021 ......
BalasHapusNGEMIS = SURAT AKUISISI
-
1x NGEMIS 2021:
Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
-
2x NGEMIS 2023 :
Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
-
3x NGEMIS 2024:
Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
-
4x NGEMIS 2024 :
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
-
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
-
Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
-
Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
-
Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
2021 = NO SALE OF HORNETS
BalasHapus2021 = NO SALE OF HORNETS
2021 = NO SALE OF HORNETS
-
KUWAIT (KUNA) -- Kuwait's Ministry of Defense on Thursday denied reports about purported negotiations to sell 33 used F/A-18 Hornet aircraft in possession of the Kuwait Air Force to the Malaysian Air Force.
The Kuwait Army Chairmanship of Staff said any negotiations to sell ordnance owned by the Ministry of Defense would be declared directly.
Such deals are conducted via the assets commissions affiliated to the ministry, as well as in coordination with the Ministry of Finance after approval of the manufacturing country and in line with standing procedures.
https://defense-studies.blogspot.com/2021/12/no-sale-of-hornets-to-malaysia-kuwait.html
________________________________________
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026
________________________________________
2017 – 2026 …..
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
1. Tragedi F/A-18 Kuwait: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
Timeline yang Anda sajikan (2017–2026) menunjukkan inefisiensi birokrasi dan kegagalan diplomasi pertahanan yang kronis:
Aspirasi Tanpa Eksekusi: Menunggu sejak 2017 menunjukkan bahwa Malaydesh tidak memiliki "Rencana B" yang solid. Ketergantungan pada pesawat bekas (Hornet) yang sudah berusia 30 tahun lebih mencerminkan keputusasaan fiskal.
Kendala Teknis (Februari 2026): Alasan pembatalan terkait modifikasi software (15 bulan) dan ketidakpastian pengiriman membuktikan bahwa alutsista bekas seringkali menjadi "beban" daripada "aset". Malaydesh terjebak dalam kondisi di mana mereka butuh pesawat sekarang, tapi secara teknis pesawat tersebut butuh waktu terlalu lama untuk layak terbang.
Lampu Hijau AS yang Percuma: Izin dari AS (Juni 2025) menjadi tidak relevan ketika kondisi fisik pesawat (hasil inspeksi November 2025) tidak memenuhi ekspektasi atau biaya integrasinya terlalu mahal untuk kantong Malaydesh.
________________________________________
๐ฅ2021 : NO SALE = 2026 : BATAL๐ฅ
Biar FAKTA berbicara guys......HHAHAHHAHA
BalasHapusRisiko Gagal Bayar Utang Pemerintah Meningkat
https://barisandata.co/analisis/4008/risiko-gagal-bayar-utang-pemerintah-meningkat/
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
=============
MALAYDESH = OVERLIMITS DEBT = HUTANG BAYAR HUTANG
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
=============
MALAYDESH = OVERLIMITS DEBT = HUTANG BAYAR HUTANG
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ
F16 UPGRADE VS F18 USANG
Hapus-
PERBANDINGAN KEMAMPUAN F-16 INDONESIA DAN F-18 MALAYDESH =
________________________________________
Kemampuan Rudal AMRAAM:
F-16 Indonesia: Sudah mampu penuh mengoperasikan AIM-120C-7 (jarak jauh, fire-and-forget).
-
F-18 Malaydesh: Terbatas; senjata utama jarak jauh masih mengandalkan AIM-7 Sparrow (teknologi lebih tua) atau R-77 pada jet tempur lain.
________________________________________
Status Modernisasi:
F-16 Indonesia: Sangat tinggi berkat program Falcon STAR-eMLU yang meremajakan seluruh sistem pesawat.
-
F-18 Malaydesh: Masih menggunakan standar lama tanpa pembaruan besar pada sistem integrasi senjata BVR.
________________________________________
Radar & Avionik:
F-16 Indonesia: Menggunakan AN/APG-68(V) hasil upgrade yang lebih sensitif mendeteksi target jarak jauh.
-
F-18 Malaydesh: Menggunakan AN/APG-73 standar yang kemampuannya mulai tertinggal dari versi eMLU Indonesia.
________________________________________
Pertempuran Jarak Jauh (BVR):
F-16 Indonesia: Tinggi (jangkauan AMRAAM C-7 bisa mencapai lebih dari 100 km).
-
F-18 Malaydesh: Sedang (ketergantungan pada rudal Sparrow membatasi jarak serang efektif).
________________________________________
Teknologi Helm Pilot:
F-16 Indonesia: Dilengkapi JHMCS (pilot bisa mengunci lawan hanya dengan menoleh).
-
F-18 Malaydesh: Masih menggunakan sistem helm Standar (belum terintegrasi penuh untuk pencarian target via helm
________________________________________
Analisis Mendalam: Mengapa F-16 Indonesia Lebih Unggul dalam Hal AMRAAM?
-
Program Falcon STAR-eMLU (TNI AU):
Indonesia melakukan Enhanced Mid-Life Update (eMLU) pada pesawat F-16 A/B Block 15. Upgrade ini membuat F-16 Indonesia setara dengan standar Block 52ID. Hal ini mencakup peningkatan avionik, komputer misi, radar AN/APG-68(V) yang lebih canggih, dan integrasi senjata baru.
-
Akuisisi AIM-120C-7 AMRAAM (Indonesia):
Indonesia telah mendapatkan izin dan mengakuisisi rudal AIM-120C-7 AMRAAM, yang merupakan rudal udara-ke-udara jarak menengah-jauh dengan kemampuan fire-and-forget. Rudal ini memberikan kemampuan BVR (Beyond Visual Range) yang sesungguhnya.
-
Situasi F/A-18D Malaysdesh (TUDM):
F/A-18D Hornet Malaydesh adalah pesawat yang tangguh, namun TUDM masih mengandalkan rudal AIM-7 Sparrow yang lebih tua untuk kemampuan BVR, atau rudal Rusia (R-77) pada platform lain, bukan AMRAAM modern seperti Indonesia. TUDM dilaporkan lebih fokus pada upgrade pod penargetan (Sniper ATP) daripada integrasi AMRAAM pada armada F-18 lama mereka.
-
Kombinasi Helm JHMCS dan Sidewinder AIM-9X (Indonesia):
Selain AMRAAM untuk jarak jauh, F-16 TNI AU yang sudah diupgrade juga menggunakan helm JHMCS dan rudal AIM-9X Sidewinder, yang memungkinkan pilot mengunci sasaran hanya dengan menolehkan kepala.
________________________________________
Kesimpulan
F-16 Indonesia melalui Falcon STAR-eMLU telah bertransformasi menjadi jet tempur dengan kemampuan tempur modern (BVR), yang didukung oleh rudal AIM-120 AMRAAM, menjadikannya lebih unggul dalam pertempuran jarak jauh
-
F/A-18D Malaysdesh yang masih menggunakan teknologi radar dan rudal yang lebih lama (sebelum ada kontrak pembaruan penuh)
18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
Hapus10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
-
Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
-
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------
SIPRI 2023 MALAYDESH =
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
------
VETO AIM-120 AMRAAM
VETO AIM-120 AMRAAM
VETO AIM-120 AMRAAM
-
Hambatan integrasi rudal AIM-120 AMRAAM pada armada FA-50PL Polandia adalah contoh nyata bagaimana teknologi militer digunakan sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Analisis mengenai fenomena ini dapat diurai menjadi tiga dimensi utama:
-
1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
Hapus10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
-
Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
-
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------
SIPRI 2023 MALAYDESH =
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ
BAGUS..... HAHAHAHAH
BalasHapusBI Lakukan Intervensi Usai Rupiah Sempat Tembus Rp17.000
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/101614/bi-lakukan-intervensi-usai-rupiah-sempat-tembus-rp17-000
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
HapusFA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
-
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
---------------
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
-
angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
Parameter Simulasi
Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
Pembagian Skema (50:50):
50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..
============
============
PEKANBARU - KL : 291 KM
PONTIANAK - SERAWAK : 498 KM
--------------------------
1. RAFALE ± 1852 KM
2. KF-21 Boramae ± 1.000–1.100 km
3. F-16C/D Block 50/52 ± 1.000–1.300 km
4. KAAN ± 1.100–1.400 km
--------------------------
GORILA PANAS LOA M346FA .....
-
LOA M346F
LOA M346F
LOA M346F
LOA M346F
-
https://www.indomiliter.com/wp-content/uploads/2026/02/Photo_Signing-Ceremony_Letter-of-Award_Indonesia_Leonardo_M-346F.jpg
-
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1VIflp.img?w=768&h=432&m=6&x=395&y=259&s=215&d=76
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM_xCoQ3XFRdymrLVwgcKBAjWnMy_8pl7m4Gmyk9T4hEteLXwgKlita-YflWudvDvkNqAe53qX3BNhze7VlNiCH5EoEWknHL7ZqC-p2bFZUUj8X3PoHNMchCnDDJ37nNrGS0FkoXeCPQp8jB_O3K7Q7FME9YNkbk62rsuauglHS6C1x374Zt7foRRirU1x/s567/Photo_Signing%20Ceremony_Letter%20of%20Award_Indonesia_Leonardo_M-346F.jpeg
---------------------------
KONTRAK KAAN =
-
https://www.indomiliter.com/wp-content/uploads/2025/07/Gwx4UFQW4AAHLqg.jpg
-
https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/_250726191324-889.png
---------------------------
USD 20 MILIAR versus
2025 TAI DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlฤฑฤฤฑ ile imzaladฤฑฤฤฑmฤฑz ve toplamda 48 adet KAAN uรงaฤฤฑna yรถnelik iล birliฤini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaลmasฤฑ” doฤrultusunda; bu anlaลmanฤฑn tรผm detaylarฤฑnฤฑ ve teknik eklerini iรงeren ticari sรถzleลmenin imza tรถrenini bugรผn itibarฤฑyla gerรงekleลtirdik.
--------------------------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La derniรจre tranche de 18 Rafale pour l’Indonรฉsie est entrรฉe en vigueur ce jour. Elle fait suite ร l’entrรฉe en vigueur, en septembre 2022 et en aoรปt 2023, de la premiรจre et de la deuxiรจme tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi complรฉter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonรฉsie dans le cadre du contrat signรฉ en fรฉvrier 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
HapusFA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------------
BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
-
FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
-
1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
-
2. Sensor dan Radar (AESA)
FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
-
3. Persenjataan dan Peran
FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
-------------
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
-------------
18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
10 LCA
8 FLIT
Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
HapusFA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------------
BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
-
FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
-
1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
-
2. Sensor dan Radar (AESA)
FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
-
3. Persenjataan dan Peran
FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
-------------
VETO AIM-120 AMRAAM
-
1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
-
2. Kedaulatan Digital dan "Black Box" Technology
Masalah source code (kode sumber) adalah inti dari hambatan teknis ini.
Proteksi Kekayaan Intelektual: Sistem radar dan komputer misi F-16 atau F-35 adalah rahasia negara paling berharga bagi AS. Membuka kode tersebut agar bisa "berbicara" dengan rudal AMRAAM di platform buatan Korea Selatan (KAI) berisiko membocorkan algoritma sensitif kepada pihak ketiga.
Veto Teknis: AS menggunakan source code sebagai "rem" strategis. Tanpa akses ke kode ini, integrasi senjata menjadi tidak mungkin atau sangat mahal karena harus melibatkan kontraktor AS secara penuh. Ini memberi AS kekuatan veto atas kemampuan tempur yang dimiliki oleh negara pembeli, bahkan setelah pesawat tersebut dibayar lunas.
-
3. Geopolitik Rantai Pasok (Supply Chain Dependency)
Polandia berada dalam posisi sulit karena mereka membutuhkan pesawat dengan cepat untuk menggantikan MiG-29, namun mereka terjebak dalam ketergantungan teknologi AS.
Pelajaran bagi Pembeli Lain: Kasus Polandia mengirimkan pesan kepada pasar global (seperti Malaydesh atau Thailand) bahwa membeli FA-50 tidak otomatis memberikan kemampuan tempur "standar NATO" secara penuh tanpa restu eksplisit dari Washington.
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
HapusFA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------------
BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
-
FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
-
1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
-
2. Sensor dan Radar (AESA)
FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
-
3. Persenjataan dan Peran
FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
-------------
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
-
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------------
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
-
angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
Parameter Simulasi
Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
Pembagian Skema (50:50):
50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..
18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
Hapus10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
-
Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
-
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------
SIPRI 2023 MALAYDESH =
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
------
VETO AIM-120 AMRAAM
VETO AIM-120 AMRAAM
VETO AIM-120 AMRAAM
-
Hambatan integrasi rudal AIM-120 AMRAAM pada armada FA-50PL Polandia adalah contoh nyata bagaimana teknologi militer digunakan sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Analisis mengenai fenomena ini dapat diurai menjadi tiga dimensi utama:
-
1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
Hapus10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
-
Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
-
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------
SIPRI 2023 MALAYDESH =
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
------
VETO AIM-120 AMRAAM
VETO AIM-120 AMRAAM
VETO AIM-120 AMRAAM
-
Hambatan integrasi rudal AIM-120 AMRAAM pada armada FA-50PL Polandia adalah contoh nyata bagaimana teknologi militer digunakan sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Analisis mengenai fenomena ini dapat diurai menjadi tiga dimensi utama:
-
1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
BalasHapusFA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------------
BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
-
FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
-
1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
-
2. Sensor dan Radar (AESA)
FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
-
3. Persenjataan dan Peran
FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
-------------
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
-------------
18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
10 LCA
8 FLIT
Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
BalasHapusFA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------------
BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
-
FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
-
1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
-
2. Sensor dan Radar (AESA)
FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
-
3. Persenjataan dan Peran
FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
-------------
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
-
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------------
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
-
angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
Parameter Simulasi
Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
Pembagian Skema (50:50):
50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..
Sudahlah GADAI KEDAULATAN...KALAH lagi.....HAHAHAHHA
BalasHapusAS Klaim Menang Telak Deal Untung Dagang dengan RI, Trump di Puja Pengusaha
https://jeumpa.com/as-klaim-menang-telak-deal-untung-dagang-dengan-ri-trump-di-puja-pengusaha/
18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
Hapus10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
-
Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
-------
SIPRI 2023 MALAYDESH =
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
-------
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
-
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
---------------
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
-
angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
Parameter Simulasi
Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
Pembagian Skema (50:50):
50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..
VETO AIM-120 AMRAAM
-
Hambatan integrasi rudal AIM-120 AMRAAM pada armada FA-50PL Polandia adalah contoh nyata bagaimana teknologi militer digunakan sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Analisis mengenai fenomena ini dapat diurai menjadi tiga dimensi utama:
-
1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
Hapusutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
==================
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
Hapusutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
==================
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
BalasHapus10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
10 LCA + 8 FLIT
-
Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
-
FA-50 BLOCK 70 = PINOY
FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
-
2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
-
3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
-------
SIPRI 2023 MALAYDESH =
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
-
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ
HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
BalasHapusutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
==================
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
Ternyata INDIANESIA NGEMIS BERAS dan AYAM Amerika guys....HAHAHAHAH
BalasHapusRibuan Ton Beras dan Ayam dari AS Masuk Daftar Impor 2026
https://pangannews.id/berita/1771826552/ribuan-ton-beras-dan-ayam-dari-as-masuk-daftar-impor-2026
INDONESIA .....
Hapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALAYDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
NGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
HapusNGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
NGEMIS 4x = BATAL HORNET KUWAIT
-
Sumber Berita Utama
New Straits Times (NST): Laporan berjudul "Govt scraps plan to acquire Kuwait's used F/A-18 Hornets" yang diterbitkan pada 26 Februari 2026.
Bernama: Kantor berita nasional Malaydesh yang melaporkan penggulungan perdebatan tingkat komite RUU Perbekalan Tambahan di Dewan Rakyat.
Militarnyi & Defense Blog: Portal berita pertahanan internasional yang merangkum keputusan pemerintah Malaydesh berdasarkan laporan teknis dari TUDM.
-
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
Landasan Keputusan: Keputusan formal dicapai dalam rapat Kabinet pada 6 Februari 2026, menyusul hasil evaluasi tim teknis TUDM yang dikirim ke Kuwait pada 11-27 November 2025.
Alasan Teknis: Pesawat Hornet Kuwait (varian C/D) dinilai memiliki risiko logistik jangka panjang dan secara teknis lebih tua dari armada F/A-18D yang saat ini dioperasikan Malaydesh
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2017 – 2026 …..
Hapus9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
________________________________________1. Tragedi F/A-18 Kuwait: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
Timeline yang Anda sajikan (2017–2026) menunjukkan inefisiensi birokrasi dan kegagalan diplomasi pertahanan yang kronis:
Aspirasi Tanpa Eksekusi: Menunggu sejak 2017 menunjukkan bahwa Malaydesh tidak memiliki "Rencana B" yang solid. Ketergantungan pada pesawat bekas (Hornet) yang sudah berusia 30 tahun lebih mencerminkan keputusasaan fiskal.
Kendala Teknis (Februari 2026): Alasan pembatalan terkait modifikasi software (15 bulan) dan ketidakpastian pengiriman membuktikan bahwa alutsista bekas seringkali menjadi "beban" daripada "aset". Malaydesh terjebak dalam kondisi di mana mereka butuh pesawat sekarang, tapi secara teknis pesawat tersebut butuh waktu terlalu lama untuk layak terbang.
Lampu Hijau AS yang Percuma: Izin dari AS (Juni 2025) menjadi tidak relevan ketika kondisi fisik pesawat (hasil inspeksi November 2025) tidak memenuhi ekspektasi atau biaya integrasinya terlalu mahal untuk kantong Malaydesh.
________________________________________
2. Efek Domino: Kegagalan Black Hawk & "Zaman Sewa"
Kegagalan akuisisi Black Hawk mempertegas bahwa Malaydesh saat ini berada dalam krisis kepercayaan vendor:
Black Hawk = Gagal: Pembatalan kontrak karena kegagalan pengiriman vendor menunjukkan lemahnya manajemen kontrak di MINDEF.
Solusi Tender Sewa (CUH): Pengumuman tender sewa helikopter utiliti tempur selama 5 tahun adalah pengakuan tidak langsung bahwa negara tidak mampu membeli.
Dampak Operasional: Memenuhi kebutuhan dengan sewa (CUH) berarti personel militer hanya menjadi "operator tamu". Tidak ada kedaulatan penuh atas aset, dan biaya jangka panjang sewa seringkali lebih mahal daripada membeli, namun dipilih karena tidak mampu membayar uang muka (Down Payment) pembelian.
________________________________________
3. Kontras Strategis: Indonesia vs Malaydesh (Update 2026)
Status Akuisisi Alutsista
Indonesia: Heavy Shopping. Kontrak 42 Rafale lunas, akuisisi Jet Siluman KAAN (Gen-5) dimulai, dan armada M-346F efektif memperkuat lini serang ringan.
-
Malaydesh: Passive Waiting. Totalitas pembatalan: F-18 Kuwait (Gagal logistik), Black Hawk (Gagal kirim), dan pengadaan MRCA yang terus tertunda sejak 2017.
Loncatan Teknologi Udara
Indonesia: High-End Stealth Capability. Lompatan ke teknologi siluman melalui proyek KAAN dan digitalisasi kokpit tingkat tinggi pada M-346F.
-
Malaydesh: Low-End Maintenance. Terjebak pada pemeliharaan aset tua yang mayoritas grounded (MiG-29, MB339) serta jet hasil barter minyak sawit.
Status Kepemilikan Aset
Indonesia: Kepemilikan Penuh. Seluruh alutsista adalah aset negara murni yang dibeli melalui skema anggaran pertahanan mandiri.
-
Malaydesh: Skema Sewa (Leasing). Menjadi "Negara Penyewa" untuk helikopter (CUH, Blackhawk pengganti), jet latih, hingga motor dan simulator karena tidak mampu beli tunai.
Kemandirian & Logistik
Indonesia: ToT & Integrasi. Keterlibatan PTDI dan PT PAL dalam integrasi sistem senjata global (Prancis, Turki, Italia).
-
Malaydesh: Ketergantungan Total. Operasional lumpuh total akibat ketergantungan modifikasi software luar negeri dan ketidakpastian vendor asing.
Kesehatan Fiskal & Daya Beli
Indonesia: Fiscal Space Luas. GDP USD 1,44 Triliun dengan hutang aman (40% GDP). Dana tersedia untuk megaproyek pertahanan jangka panjang.
-
Malaydesh: Debt Trap (Jebakan Hutang). Hutang negara tembus RM 1,65 Triliun (69% GDP). Anggaran pertahanan habis hanya untuk membayar bunga hutang dan sewa alat.
Kesiapan Operasional (Combat Readiness)
Indonesia: Combat Ready. Penambahan skuadron tempur baru secara masif, meningkatkan dominasi udara di kawasan secara signifikan.
-
Malaydesh: Mitigasi Krisis. Militer hanya fokus pada "langkah penyelamatan" agar pilot tetap bisa terbang meski hanya menggunakan pesawat sewa.
GADAI KEDAULATAN....malah KALAH lagi....HAHAHAHAH
BalasHapusCORE: Indonesia harus bayar relatif lebih mahal untuk impor pangan AS
https://kalbar.antaranews.com/berita/691402/core-indonesia-harus-bayar-relatif-lebih-mahal-untuk-impor-pangan-as
2017 – 2026 …..
Hapus9 TAHUN NGEMIS = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN NGEMIS = BERUJUNG DEBU
9 TAHUN NGEMIS = BERUJUNG DEBU
________________________________________
perbandingan kondisi pertahanan dan ekonomi antara Indonesia dan Malaydesh (2017–2026) dalam bentuk daftar:
-
1. Kegagalan Akuisisi: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
Tragedi F/A-18 Kuwait: Penantian sejak 2017 berakhir sia-sia di tahun 2026 karena kendala modifikasi software selama 15 bulan dan kondisi fisik pesawat yang tidak sesuai ekspektasi hasil inspeksi akhir 2025.
Krisis Black Hawk: Pembatalan kontrak akibat kegagalan pengiriman vendor mengungkap kelemahan manajemen kontrak dan hilangnya kepercayaan dari pihak penyedia alutsista global.
Efek Domino Pembatalan: Daftar panjang kegagalan mulai dari JF-17, Rafale, Typhoon, hingga Gripen yang hanya berakhir sebagai wacana, meninggalkan lubang besar pada pertahanan udara.
Grounded & Tanpa Pengganti: Armada MiG-29N dan MB339 yang sudah tidak layak terbang tetap tidak memiliki pengganti konkret, memaksa militer beroperasi dengan aset yang minim.
________________________________________
2. Pergeseran Status: Dari Pemilik Menjadi Penyewa (Leasing)
Budaya Sewa (CUH): Pengalihan skema pembelian menjadi sewa helikopter utiliti selama 5 tahun menunjukkan ketidakmampuan membayar uang muka (DP) dan beban fiskal yang berat.
Kehilangan Kedaulatan Aset: Dengan skema sewa, personel militer hanya berstatus "operator tamu" tanpa hak modifikasi penuh atau kepemilikan aset jangka panjang.
Beban Biaya Jangka Panjang: Secara total, biaya sewa seringkali lebih mahal dibanding pembelian tunai, namun dipilih sebagai jalur darurat akibat keterbatasan anggaran tahunan.
________________________________________
3. Kontras Strategis: Indonesia (Shopping) vs Malaydesh (Cancelling)
Kesiapan Tempur (Combat Readiness): Indonesia berhasil melunasi 42 Rafale dan memulai proyek Gen-5 (KAAN), sementara Malaydesh terjebak dalam siklus pembatalan dan mitigasi krisis agar pilot tetap bisa terbang.
Lompatan Teknologi: Indonesia melakukan digitalisasi kokpit masif dan integrasi sistem senjata global, sedangkan Malaydesh masih berkutat pada pemeliharaan aset tua (low-end maintenance).
Kemandirian Industri: Indonesia melalui PTDI dan PT PAL aktif dalam ToT (Transfer of Technology), sementara Malaydesh mengalami ketergantungan total pada modifikasi software pihak asing.
________________________________________
4. Analisis Kesehatan Fiskal & Daya Beli (2026)
Postur Ekonomi Indonesia:
GDP kuat mencapai USD 1,44 Triliun.
Rasio hutang pemerintah sehat di angka 40% dari GDP.
Defisit terkendali di 2,9% dengan ruang fiskal yang luas untuk belanja modal pertahanan.
Postur Ekonomi Malaydesh:
Terjebak dalam Debt Trap dengan hutang negara mencapai 69% dari GDP (RM 1,65 Triliun).
Hutang rumah tangga yang sangat tinggi di angka 84,3%.
Anggaran pertahanan terkuras habis hanya untuk membayar bunga hutang dan biaya sewa alat.
________________________________________
5. Struktur Pendanaan Alutsista Malaydesh (Gorila Hutang)
Model G2G (Turki): Menggunakan skema antar pemerintah dengan bunga 4-6% dan tenor hingga 15 tahun.
Skema Barter (Korea & Polandia): Ketergantungan pada komoditas CPO (Minyak Sawit) sebesar 30-50% sebagai alat bayar akibat keterbatasan dana tunai.
Kredit Ekspor (China): Penggunaan kredit 100% untuk proyek LMS dengan tenor 10 tahun yang menambah beban utang luar negeri.
Kredit Sindikasi (Proyek LCS): Bunga tinggi (6% saldo menurun) yang membengkak akibat penundaan proyek selama bertahun-tahun.
NO CASH …..
HapusTURKI-KOREA-POLANDIA-CHINA-SINDIKASI LCS
TURKI-KOREA-POLANDIA-CHINA-SINDIKASI LCS
TURKI-KOREA-POLANDIA-CHINA-SINDIKASI LCS
________________________________________
Struktur Pendanaan Alutsista Malaydesh (Gorila Hutang)
Model G2G (Turki): Menggunakan skema antar pemerintah dengan bunga 4-6% dan tenor hingga 15 tahun.
Skema Barter (Korea & Polandia): Ketergantungan pada komoditas CPO (Minyak Sawit) sebesar 30-50% sebagai alat bayar akibat keterbatasan dana tunai.
Kredit Ekspor (China): Penggunaan kredit 100% untuk proyek LMS dengan tenor 10 tahun yang menambah beban utang luar negeri.
Kredit Sindikasi (Proyek LCS): Bunga tinggi (6% saldo menurun) yang membengkak akibat penundaan proyek selama bertahun-tahun.
________________________________________
1. Model G2G (Turki): Stabilitas di Atas Beban Bunga
Kerja sama dengan Turki (seperti pada proyek korvet Ada-class atau drone Anka) menunjukkan pergeseran dari ketergantungan Barat.
Analisis: Bunga 4-6% tergolong moderat namun signifikan untuk tenor 15 tahun. Skema ini memberikan keuntungan berupa transfer teknologi (ToT) yang lebih luwes, namun secara finansial, Malaydesh mengunci kewajiban jangka panjang yang mengurangi fleksibilitas APBN mereka di masa depan. Ini adalah "hutang produktif" yang mahal secara biaya bunga.
________________________________________
2. Skema Barter (Korea & Polandia): Dilema Komoditas
Penggunaan CPO sebesar 30-50% untuk membayar jet FA-50 (Korea) atau tank PT-91 (Polandia) mencerminkan strategi "penghematan kas".
Analisis: Meski menyelamatkan cadangan devisa (USD), skema ini membuat pengadaan alutsista sangat rentan terhadap volatilitas harga komoditas dunia. Jika harga CPO anjlok, volume komoditas yang harus diserahkan membengkak, atau Malaydesh harus menutupi selisihnya dengan tunai. Ini adalah bentuk pertaruhan ekonomi atas kedaulatan pertahanan.
________________________________________
3. Kredit Ekspor (China): Jebakan Likuiditas Proyek LMS
Proyek Littoral Mission Ship (LMS) fase awal menggunakan 100% kredit ekspor dari China.
Analisis: Tenor 10 tahun menciptakan tekanan likuiditas yang ketat. Penggunaan kredit penuh tanpa down payment yang signifikan biasanya disertai dengan syarat pengadaan material dan jasa yang wajib berasal dari negara pemberi utang (China). Hal ini mempersempit ruang kemandirian industri pertahanan lokal Malaydesh dalam rantai pasok proyek tersebut.
________________________________________
4. Kredit Sindikasi & Proyek LCS: "The Money Pit"
Kasus Littoral Combat Ship (LCS) adalah titik terlemah dalam struktur keuangan mereka.
Analisis: Bunga 6% saldo menurun pada proyek yang mengalami penundaan bertahun-tahun menciptakan efek bola salju. Bunga terus berjalan sementara aset tidak kunjung operasional. Hal ini mengakibatkan Opportunity Cost yang masif; dana yang seharusnya bisa digunakan untuk modernisasi skuadron udara justru tersedot untuk membayar bunga hutang kapal yang belum jadi.
________________________________________
Kesimpulan
Struktur pendanaan Malaydesh menunjukkan pola "Aggressive Leveraging". Mereka memaksakan modernisasi di tengah keterbatasan ruang fiskal dengan mengandalkan instrumen hutang yang beragam. Risiko utamanya bukan hanya pada jumlah nominal hutang, melainkan pada biaya pemeliharaan (maintenance) di masa depan yang akan semakin sulit didanai karena anggaran pertahanan tahunan sudah habis terserap untuk mencicil pokok dan bunga dari empat skema di atas
STRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
HapusSTRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
STRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
________________________________________
1. Perangkap "No Cash": Barter vs. Kedaulatan
Malaydesh menggunakan skema Farming (CPO) untuk menutupi kelemahan likuiditas.
Risiko: Bergantung pada volatilitas harga sawit. Jika harga anjlok, beban pengadaan membengkak.
Kontras: Indonesia melakukan Shopping dengan basis GDP USD 1,44 Triliun, memberikan daya tawar tinggi dalam negosiasi ToT (Transfer of Technology) tanpa harus menggadaikan hasil bumi.
________________________________________
2. Efek "Gorila Hutang" Malaydesh
Struktur hutang Malaydesh bersifat multidimensi (G2G, Barter, Kredit Ekspor, Sindikasi):
LCS (Money Pit): Bunga 6% saldo menurun tanpa aset operasional adalah "kanker" keuangan. Dana tersedot hanya untuk melunasi bunga penundaan, bukan modernisasi.
G2G Turki & China: Meskipun bunga terlihat moderat (3,5-6%), tenor panjang (15 tahun) mengunci APBN Malaydesh, membuat mereka kehilangan fleksibilitas untuk merespons ancaman baru di masa depan.
________________________________________
3. Perbandingan Makro Ekonomi (Data Check)
perbandingan indikator ekonomi pertahanan antara Indonesia dan Malaydesh dalam format daftar:
Produk Domestik Bruto (GDP)
Indonesia (IDN): USD 1,44 Triliun
Malaydesh (MY): USD 416,9 Miliar
Implikasi: Kapasitas belanja dan kekuatan finansial Indonesia mencapai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan Malaydesh.
Utang Pemerintah (Gov. Debt)
Indonesia (IDN): 40% dari GDP
Malaydesh (MY): 69% dari GDP
Implikasi: Rasio utang Malaydesh sangat mengkhawatirkan karena telah melewati batas aman fiskal mereka sendiri (65%), sementara Indonesia masih memiliki ruang napas yang luas.
Status Pengadaan Alutsista
Indonesia (IDN): Buying/Procurement (Membeli & Mengakuisisi)
Malaydesh (MY): Leasing/Retirement (Menyewa & Memensiunkan)
Implikasi: Indonesia berada dalam fase ekspansi militer besar-besaran, sedangkan Malaydesh cenderung mengalami kontraksi dan kesulitan mempertahankan kesiapan aset yang ada.
________________________________________
4. Realita Alutsista: Fakta vs. "Prank"
Narasi "Prank" pada pengadaan Malaydesh (F-18, Rafale, Gripen) membuktikan bahwa tanpa jaminan cash atau ruang fiskal yang sehat, diplomasi pertahanan hanya berujung pada pembatalan. Sebaliknya, Indonesia mengamankan aset high-end seperti Rafale dan KAAN dengan struktur pendanaan yang lebih disiplin.
Kesimpulan:
Malaydesh saat ini sedang melakukan "Aggressive Leveraging". Mereka memaksakan modernisasi dengan hutang di saat beban hutang rumah tangga (84,3%) dan hutang pemerintah sudah di zona merah. Risiko terbesar mereka bukan serangan militer luar, melainkan kebangkrutan anggaran pemeliharaan akibat semua dana terserap untuk mencicil hutang masa lalu.
STRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
HapusSTRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
STRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
________________________________________
1. Perangkap "No Cash": Barter vs. Kedaulatan
Malaydesh menggunakan skema Farming (CPO) untuk menutupi kelemahan likuiditas.
Risiko: Bergantung pada volatilitas harga sawit. Jika harga anjlok, beban pengadaan membengkak.
Kontras: Indonesia melakukan Shopping dengan basis GDP USD 1,44 Triliun, memberikan daya tawar tinggi dalam negosiasi ToT (Transfer of Technology) tanpa harus menggadaikan hasil bumi.
________________________________________
2. Efek "Gorila Hutang" Malaydesh
Struktur hutang Malaydesh bersifat multidimensi (G2G, Barter, Kredit Ekspor, Sindikasi):
LCS (Money Pit): Bunga 6% saldo menurun tanpa aset operasional adalah "kanker" keuangan. Dana tersedot hanya untuk melunasi bunga penundaan, bukan modernisasi.
G2G Turki & China: Meskipun bunga terlihat moderat (3,5-6%), tenor panjang (15 tahun) mengunci APBN Malaydesh, membuat mereka kehilangan fleksibilitas untuk merespons ancaman baru di masa depan.
________________________________________
3. Perbandingan Makro Ekonomi (Data Check)
perbandingan indikator ekonomi pertahanan antara Indonesia dan Malaydesh dalam format daftar:
Produk Domestik Bruto (GDP)
Indonesia (IDN): USD 1,44 Triliun
Malaydesh (MY): USD 416,9 Miliar
Implikasi: Kapasitas belanja dan kekuatan finansial Indonesia mencapai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan Malaydesh.
Utang Pemerintah (Gov. Debt)
Indonesia (IDN): 40% dari GDP
Malaydesh (MY): 69% dari GDP
Implikasi: Rasio utang Malaydesh sangat mengkhawatirkan karena telah melewati batas aman fiskal mereka sendiri (65%), sementara Indonesia masih memiliki ruang napas yang luas.
Status Pengadaan Alutsista
Indonesia (IDN): Buying/Procurement (Membeli & Mengakuisisi)
Malaydesh (MY): Leasing/Retirement (Menyewa & Memensiunkan)
Implikasi: Indonesia berada dalam fase ekspansi militer besar-besaran, sedangkan Malaydesh cenderung mengalami kontraksi dan kesulitan mempertahankan kesiapan aset yang ada.
________________________________________
4. Realita Alutsista: Fakta vs. "Prank"
Narasi "Prank" pada pengadaan Malaydesh (F-18, Rafale, Gripen) membuktikan bahwa tanpa jaminan cash atau ruang fiskal yang sehat, diplomasi pertahanan hanya berujung pada pembatalan. Sebaliknya, Indonesia mengamankan aset high-end seperti Rafale dan KAAN dengan struktur pendanaan yang lebih disiplin.
Kesimpulan:
Malaydesh saat ini sedang melakukan "Aggressive Leveraging". Mereka memaksakan modernisasi dengan hutang di saat beban hutang rumah tangga (84,3%) dan hutang pemerintah sudah di zona merah. Risiko terbesar mereka bukan serangan militer luar, melainkan kebangkrutan anggaran pemeliharaan akibat semua dana terserap untuk mencicil hutang masa lalu.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
IDN : BARGANING VERSUS MY : FARMING
-
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALAYDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
________________________________________
KLAIM CASH = ๐ฆงGORILA HUTANG ASET MILITER
-
1. ๐น๐ท Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. ๐ฐ๐ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. ๐ฌ๐ง Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. ๐จ๐ณ China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. ๐ต๐ฑ Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. ๐ฉ๐ช Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
Ternyata NGEMIS BERAS dan AYAM dari TRUMP....HAHAHAHAHAH
BalasHapusTak Hanya Beras Ribuan Ton, Indonesia Setujui Impor 580.000 Ekor Ayam dari AS
https://ekbis.sindonews.com/read/1679789/34/tak-hanya-beras-ribuan-ton-indonesia-setujui-impor-580000-ekor-ayam-dari-as-1771804952
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
IDN : BARGANING VERSUS MY : FARMING
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
-
2018–2021:
11 Su-35 BATAL (Risiko sanksi CAATSA AS) → Ganti 42 Rafale (Prancis).
-
2024:
12 Mirage 2000-5 BATAL (Masalah fiskal) → Ganti 48 KAAN (Turki, Jet Siluman).
-
2025:
42 J-10CE BATAL (Fokus kerja sama) → Ganti 48 KF-21 Block II (Korsel-RI).
-
2026:
24 F-15IDN PROSES (Risiko ITAR AS) → Ganti 24 M-346F (Latih tempur/serang ringan).
=============
=============
MALAYDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
Hapus-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
DIPERAS TERBESAR
Hapus-
Daftar Komitmen ART ASEAN ke Amerika Serikat
-
๐ฒ๐พ Malaydesh: USD 242 Miliar
Status: Komitmen terbesar; fokus pada investasi manufaktur dan pengadaan energi (LNG).
-
๐ป๐ณ Vietnam: USD 180 - 210 Miliar
Status: Fokus pada penyeimbangan surplus dagang dan pengembangan sektor semikonduktor.
-
๐น๐ญ Thailand: USD 85 - 110 Miliar
Status: Fokus pada akses pasar otomotif/EV dan liberalisasi produk pangan.
-
๐ต๐ญ Filipina: USD 35 - 55 Miliar
Status: Fokus pada rantai pasok mineral kritis (nikel) dan modernisasi pertahanan.
-
๐ฎ๐ฉ Indonesia: USD 38,4 Miliar
Status: Fokus pada impor energi (minyak/gas), infrastruktur TIK, dan semikonduktor.
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
KLAIM CASH = ๐ฆงGORILA HUTANG ASET MILITER
BalasHapus-
1. ๐น๐ท Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. ๐ฐ๐ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. ๐ฌ๐ง Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. ๐จ๐ณ China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. ๐ต๐ฑ Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. ๐ฉ๐ช Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
DIPERAS TERBESAR
BalasHapus-
Daftar Komitmen ART ASEAN ke Amerika Serikat
-
๐ฒ๐พ Malaydesh: USD 242 Miliar
Status: Komitmen terbesar; fokus pada investasi manufaktur dan pengadaan energi (LNG).
-
๐ป๐ณ Vietnam: USD 180 - 210 Miliar
Status: Fokus pada penyeimbangan surplus dagang dan pengembangan sektor semikonduktor.
-
๐น๐ญ Thailand: USD 85 - 110 Miliar
Status: Fokus pada akses pasar otomotif/EV dan liberalisasi produk pangan.
-
๐ต๐ญ Filipina: USD 35 - 55 Miliar
Status: Fokus pada rantai pasok mineral kritis (nikel) dan modernisasi pertahanan.
-
๐ฎ๐ฉ Indonesia: USD 38,4 Miliar
Status: Fokus pada impor energi (minyak/gas), infrastruktur TIK, dan semikonduktor.
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
Ternyata Pendatang HARAM dari negara yang klaim ahli G20 paling ramai guys....HAHAHHAHA
BalasHapus7,043 PATI ditangkap Imigresen, warga Indonesia tertinggi
https://www.utusan.com.my/nasional/2026/02/7043-pati-ditangkap-imigresen-warga-indonesia-tertinggi/
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
✈️ 1. Aging and Limited Fleet Composition
• The RMAF operates a small and aging fleet of combat aircraft, including:
o Su-30MKM (Russian-made multirole fighters)
o F/A-18D Hornets (American-made strike fighters)
o BAE Hawk 208/108 (light attack and trainer aircraft)
• Many of these platforms are over 20 years old, with increasing maintenance costs and reduced reliability.
• The MiG-29N fleet was retired in 2015 due to high upkeep and obsolescence, leaving a gap in air superiority capability.
๐ซ 2. Limited Strategic Reach
• Malaydesh lacks aerial refueling capability, which restricts the range and endurance of its fighter jets.
• There are no airborne early warning and control (AEW&C) systems, which are critical for modern airspace management and long-range threat detection.
• The absence of long-range transport aircraft limits Malaydesh ’s ability to deploy forces or provide humanitarian aid beyond its immediate region.
๐งฐ 3. Maintenance and Logistics Challenges
• The RMAF relies on a diverse mix of Western and Russian platforms, complicating logistics, training, and spare parts management.
• This lack of standardization increases costs and reduces interoperability, especially in joint operations or multinational exercises.
• Maintenance contracts have faced delays and mismanagement, as highlighted in recent Auditor General reports.
๐ธ 4. Budgetary Constraints
• Defence spending prioritizes personnel and basic operations, leaving limited funds for fleet modernization.
• High-end platforms like the Rafale or Eurofighter Typhoon were considered but deemed too expensive.
• Malaydesh recently opted for 18 FA-50 light combat aircraft from South Korea, which are more affordable but offer limited capability compared to full-fledged multirole fighters.
๐งญ 5. Training and Readiness Gaps
• Pilots often train on older platforms that do not reflect modern combat environments.
• Simulator availability and advanced tactical training programs are limited, affecting combat readiness.
• The RMAF’s ability to conduct 24/7 air patrols or rapid response missions is constrained by fleet size and operational tempo.
๐ 6. Limited ISR and Drone Capability
• Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) assets are minimal.
• Malaydesh has begun acquiring Turkish-made drones for maritime surveillance, but integration and deployment are still in early stages.
• The lack of a robust drone fleet limits situational awareness, especially in contested zones like the South China Sea.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What “Deterrence” Means
• Deterrence = convincing a potential adversary that attacking you will be too costly.
• Effective deterrence requires:
1. Credible combat power (modern weapons, trained forces).
2. Readiness (forces operational at short notice).
3. Clear strategy (political will to use military force).
๐ Malaydesh lacks all three.
________________________________________
๐ 2. Small & Obsolete Armed Forces
• Army (TDM): Still uses 1980s-era armored vehicles and artillery. No long-range rockets or modern air defense.
• Navy (TLDM):
o Only 2 Scorpรจne submarines (limited readiness).
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal left Malaydesh without new ships for over a decade.
o Fleet shrinking as old ships decommission faster than new ones arrive.
• Air Force (RMAF/TUDM):
o Only ~26 combat jets (Su-30MKM + F/A-18D), many often grounded.
o No long-range SAMs, tankers, or AWACS.
o Pilots have low training hours.
๐ Malaydesh cannot credibly threaten retaliation if attacked.
________________________________________
๐ 3. China in the South China Sea
• Chinese Coast Guard & Navy regularly enter Malaydesh ’s EEZ (Exclusive Economic Zone).
• Malaydesh responds only with diplomatic protests & small patrols.
• No credible deterrence:
o No modern MPAs (maritime patrol aircraft).
o Weak naval presence.
o No anti-ship missile coverage to deter Chinese fleets.
๐ China does not take Malaydesh ’s military seriously.
________________________________________
๐ 4. Budget Too Small
• Malaydesh spends ~1% of GDP on defense — one of the lowest in ASEAN.
• More than half goes to salaries & pensions, not weapons or readiness.
• Modernization projects delayed or cancelled (LCS, MRCA fighter replacement, Nuri helicopter replacement).
๐ Military cannot modernize fast enough to maintain deterrence.
________________________________________
๐ 5. Weak Defense Industry
• Malaydesh cannot produce its own modern fighters, warships, or missiles.
• Dependent on imports → delays, corruption, and cost overruns.
• Example: Boustead LCS scandal wasted billions, leaving Navy with no new ships.
๐ Without a strong local industry, deterrence = permanently dependent on foreign suppliers.
________________________________________
๐ 6. Low Training & Readiness
• Pilots fly ~100 hours/year or less (NATO standard = 180+).
• Ships sail less due to fuel and maintenance limits.
• Army does limited joint/combined exercises because of budget.
• Many assets grounded for lack of spare parts.
๐ Even if weapons exist, they cannot be deployed effectively.
________________________________________
๐ 7. No Strategic Doctrine
• Malaydesh ’s 2019 Defense White Paper acknowledged threats but failed to provide long-term funding or a clear modernization path.
• Governments keep flip-flopping procurement plans (MiG-29 replacement delayed >10 years).
• Political leaders avoid strong defense postures → prefer diplomacy.
๐ Adversaries know Malaydesh lacks willpower to escalate militarily.
________________________________________
๐ 8. Comparison with Neighbors
• Singapore: Credible deterrence with 100+ modern fighters, Leopard 2 tanks, advanced submarines, long-range SAMs.
• Vietnam: Deterrence against China with large Su-30 fleet, strong coastal missile defenses.
• Indonesia: Expanding deterrence with Rafales, KAAN,KF21, submarines.
• Malaydesh : Stuck with old equipment, no long-range strike capability.
๐ Neighbors can deter aggression. Malaydesh cannot.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Air Force (RMAF)
a. MiG-29 Replacement / MRCA Program
• Planned: Since 2007, Malaydesh has sought replacements for its aging MiG-29 Fulcrums.
• Options considered: Rafale (France), Eurofighter Typhoon (UK), Gripen (Sweden), F/A-18 (US).
• Status: Repeatedly delayed, suspended, and re-announced due to budget constraints and changing governments.
• Impact:
o MiG-29 retired in 2017 → fighter gap remains.
o RMAF left relying on only 18 Su-30MKM and 8 F/A-18D, both aging.
o MRCA “shelved” and replaced with smaller Light Combat Aircraft (LCA) plan (FA-50 from South Korea, delivery starting 2026).
________________________________________
b. Maritime Patrol Aircraft (MPA)
• Planned: Requirement identified since early 2000s to monitor South China Sea and piracy.
• Status: Delayed nearly 20 years.
• Only in 2023 was the Leonardo ATR-72 MPA selected (delivery by 2026).
• Impact:
o Malaydesh had no dedicated MPA fleet for decades, relying on converted transport aircraft and UAVs.
o Limited maritime surveillance → weakness in South China Sea patrols.
________________________________________
๐ 2. Navy (RMN)
a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Planned: 2011, RM9 billion for 6 Gowind-class ships (local build by Boustead Naval Shipyard).
• Status: By 2025, zero ships delivered.
o Design changes, corruption, mismanagement, and cost overruns stalled the project.
• Impact:
o Navy still depends on old Kedah-class (2006) and even older corvettes from the 1980s.
o Weakens ability to secure South China Sea claims.
________________________________________
b. Multi-Role Support Ship (MRSS)
• Planned: Amphibious ship program since 2000s.
• Status: Cancelled/postponed multiple times due to budget.
• Impact:
o RMN has no large amphibious lift → limited ability to move troops/equipment in regional crises.
________________________________________
c. Second Batch of Scorpรจne Submarines
• Planned: Expansion to 4 submarines.
• Status: Shelved due to cost.
• Impact:
o Malaydesh stuck with just 2 Scorpรจnes (delivered 2009–2010), insufficient for wide maritime area.
________________________________________
๐ 3. Army (TDM)
a. Self-Propelled Howitzers (SPH)
• Planned: SPH requirement since early 2000s (to replace old towed artillery).
• Status: Program repeatedly delayed. Korea’s K9 Thunder shortlisted in 2020s, but no final contract.
• Impact: Army artillery remains outdated → reduced firepower compared to Indonesia, Singapore.
________________________________________
b. Armored Vehicle Programs
• AV-8 Gempita: Entered production in 2014, but scaled down from 257 planned units due to cost.
• Condor APC Replacement: Long planned, but repeatedly delayed → Condors from the 1980s still in service.
________________________________________
c. Rotary Wing (Helicopters)
• Army Aviation requested more utility and attack helicopters.
• Programs for attack helicopters (AH-1Z, T129, etc.) discussed but cancelled/delayed.
• Impact: Army lacks dedicated attack helicopter capability, unlike Indonesia.
________________________________________
๐ 4. Reasons for Delay/Failure
1. Budget constraints → defense stuck at ~1% of GDP.
2. Political instability → 5 prime ministers between 2018–2025, each with shifting priorities.
3. Corruption & mismanagement → especially visible in LCS.
4. Overreliance on foreign suppliers → negotiations stall or get too expensive.
5. Short-termism → lack of 10–15 year strategic procurement planning.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐งพ 1. Role of Middlemen and Retired Officers
• Defence procurement in Malaydesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
• These middlemen act as “agents” or “salesmen,” influencing contract awards and inflating prices.
• In a rare public rebuke, Malaydesh King Sultan Ibrahim condemned this practice in 2025, calling out the Defence Ministry for relying on agents and ordering the cancellation of a deal involving 30-year-old Black Hawk helicopters, which he referred to as “flying coffins”.
๐️ 2. Politically Connected Firms Favoured
• According to research by Transparency International, only 20–30% of defence contracts are awarded through open competition.
• The rest are handled via single-source or limited tenders, often favoring firms with political ties or ex-military board members.
• This environment allows agents to exert significant influence over deal structuring, sidelining merit-based selection.
๐ธ 3. Scorpene Submarine Scandal
• One of the most infamous cases involved the purchase of French-made Scorpene submarines, which was mired in allegations of kickbacks and corruption.
• French investigators indicted several individuals and companies in 2018, highlighting the risks of compromised secrecy and foreign contractor influence3.
⚠️ 4. Weak Oversight and Accountability
• Malaydesh lacks a robust oversight system to monitor defence procurement.
• Unlike countries like the U.S. or Singapore, Malaydesh does not have multi-agency checks or parliamentary committees dedicated to defence contract scrutiny.
• This gap allows conflicts of interest to persist with minimal consequences.
๐ 5. Impact on Military Readiness
• Inflated costs and mismanaged contracts result in delayed deliveries, substandard equipment, and budget overruns.
• This directly affects the Malaydesh n Armed Forces’ ability to modernize and maintain operational readiness.
๐งญ 6. Balancing Transparency and Secrecy
• While secrecy is necessary to protect national security, excessive opacity can hide corruption and conflicts of interest.
• Experts argue Malaydesh must adopt best practices from other countries—such as transparent budgeting, competitive bidding, and independent audits—to restore trust and efficiency
Katanya RINGGIT sudah tak laku..ehhhh ternyata rakyat INDIANESIA paling ramai masuk secara HARAM ke MALAYSIA guys....HAHAHAHHA
BalasHapus7,043 PATI ditahan imigresen, Indonesia, Myanmar paling tinggi
https://www.kosmo.com.my/2026/02/24/7043-pati-ditahan-imigresen-indonesia-myanmar-paling-tinggi/
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐งพ 1. Overreliance on Middlemen
• Defence procurement in Malaydesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
• These middlemen inflate costs and complicate negotiations, leading to delays and reduced transparency.
• In 2023, Malaydesh King publicly rebuked the Defence Ministry for relying on agents and “salesmen,” calling out the purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters as “flying coffins”.
๐ 2. Limited Open Tendering
• Only 20–30% of major defence contracts are awarded through open competition.
• Most deals are done via single-source or limited tendering, which reduces accountability and increases the risk of mismanagement.
• This environment favors politically connected firms, often with ex-military figures on their boards.
๐ ️ 3. Contract Management Failures
• The Auditor General’s Report (2025) revealed serious lapses in the management of armoured vehicle contracts worth RM7.8 billion.
• Key issues included:
o Delays in delivery of 68 Gempita vehicles, resulting in a RM162.75 million fine—claimed two years late.
o Full payments made despite missed deadlines.
o Performance bonds were insufficient to cover penalties.
o Maintenance and spare parts services were delayed by over 200 days, with fines still uncollected.
๐งฉ 4. Fragmented Procurement Practices
• Some units conducted small-batch procurements that violated financial regulations.
• Contracts exceeding RM500,000 should go through open tenders, but many were awarded via direct purchases and quotations, totaling RM107.54 million between 2020–2023.
• This ad hoc approach increases governance risks and weakens oversight.
๐งญ 5. Delayed Enforcement and Oversight
• The Army has called for stronger contract enforcement, noting that RM167 million in late penalties remain uncollected from contractors.
• While the Army monitors delays, enforcement lies with the Ministry of Defence (Mindef), which has been slow to act.
• These lapses damage the military’s reputation and delay critical capability upgrades
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Procurement and Equipment Weaknesses
a. Delays in Procurement
• Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
• LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
• Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
• Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
• Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
• Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
• Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
• High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpรจne submarine scandal).
• Cronyism results in:
o Contracts awarded without transparent tenders.
o Selection of unsuitable or overpriced equipment.
• This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
• Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
• Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
• Examples:
o LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
o Scorpรจne deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
• Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
• MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
• Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
________________________________________
5. Strategic and Policy Weaknesses
• Defence policy is sometimes reactive rather than proactive.
• Limited domestic defense production capability leads to dependence on foreign suppliers, often exacerbating delays and cost overruns.
• Politically driven procurement decisions may override strategic military needs.
________________________________________
Conclusion
The weaknesses of the Malaydesh n Armed Forces are interconnected, combining operational, financial, and governance shortcomings:
1. Operational Readiness: Compromised by outdated and delayed equipment.
2. Financial Mismanagement: Overspending and corruption reduce the value of defense budgets.
3. Governance and Transparency Gaps: Lack of accountability allows systemic inefficiency.
4. Human Capital Challenges: Training and retention issues impede force modernization.
Implications:
• National security is at risk, particularly in maritime defense and rapid-response operations.
• Public funds are wasted without meaningful improvements in capability.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
✈️ 1. Lack of Strategic Continuity
• The MRCA program was first proposed in the early 2000s to replace aging MiG-29s and F-5E fighters.
• Over two decades later, no final decision has been made, despite multiple rounds of evaluations and shifting priorities.
• Successive governments have repeatedly postponed the acquisition due to budget constraints, political changes, and lack of consensus.
๐งฉ 2. Fragmented Decision-Making
• Procurement decisions are split between the Ministry of Defence (Mindef) and the Ministry of Finance (MOF), with contracts over RM7 million requiring MOF approval.
• This dual-agency structure often leads to delays, conflicting priorities, and bureaucratic gridlock.
• The absence of a unified procurement authority results in inconsistent evaluations and shifting technical requirements.
๐ผ 3. Opaque Tendering Process
• Malaydesh ’s defence procurement is dominated by limited or single-source tenders, with only 20–30% of contracts awarded through open competition.
• This environment favors politically connected firms, often involving retired military officers as intermediaries.
• The MRCA program has seen multiple contenders—including the Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, and F/A-18—but no transparent selection process has been finalized.
๐ธ 4. Budgetary Uncertainty
• The MRCA program has been repeatedly shelved due to budget reallocations and economic pressures.
• Malaydesh ’s defence budget prioritizes personnel and maintenance, leaving limited room for capital-intensive acquisitions like fighter jets.
• The lack of a multi-year procurement plan makes it difficult to commit to long-term investments.
๐ 5. Changing Operational Requirements
• The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) has shifted its focus toward light combat aircraft (LCA) like the FA-50, due to cost-effectiveness and regional needs.
• This pivot reflects a reactive procurement strategy, rather than a proactive, capability-driven approach.
๐งญ 6. Impact on Readiness
• The delay in MRCA acquisition has left Malaydesh with a limited fighter fleet, relying heavily on aging F/A-18Ds and Su-30MKMs.
• This affects Malaydesh ’s ability to conduct air superiority missions, joint exercises, and regional deterrence.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐งพ 1. Cronyism in Defence Contracts
• Defence contracts are frequently awarded to companies with political connections or ties to retired military officers, rather than based on merit or technical capability.
• Analysts have pointed out that unqualified firms often win major tenders, resulting in poor execution and missed deadlines.
• For example, the Littoral Combat Ship (LCS) project—initially a RM9 billion contract—was plagued by mismanagement. Despite over RM6 billion being paid, none of the six ships were delivered on time.
⚠️ 2. Conflict of Interest in Procurement
• In some cases, contracts have been awarded to companies linked to former defence officials or their families, raising serious questions about impartiality.
• The Self-Propelled Howitzer (SPH) deal faced scrutiny when it was revealed that a company involved had ties to a former deputy defence minister’s family. This prompted public backlash and calls for renegotiation.
๐ธ 3. Financial Mismanagement and Delays
• Crony-linked firms often lack the technical expertise or financial stability to manage complex defence projects.
• This leads to:
o Delayed deliveries (e.g., offshore patrol vessels handed over three years late)
o Cost overruns (LCS project now revised to over RM11 billion)
o Unaccounted spending with little transparency or oversight
๐งญ 4. Weak Enforcement and Accountability
• Experts have questioned the government’s willingness to pursue legal action against companies that fail to deliver.
• There’s concern that lawsuits could expose deeper corruption within the procurement system, making authorities hesitant to act.
๐ 5. Impact on Military Readiness
• These practices directly affect the Malaydesh n Armed Forces’ ability to modernize and maintain operational readiness.
• Delays in acquiring critical assets—like helicopters, ships, and artillery—leave the military under-equipped and vulnerable in key strategic areas.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
• Middlemen & Agents
Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
• Lack of Open Competition
Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
________________________________________
2. High-Profile Procurement Scandals
a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
• Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
• Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
b) Scorpene Submarine Deal (2002)
• A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
d) Little Bird Helicopters (MD530G)
• A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
• Public frustration is palpable:
“No further action will be taken over alleged corruption… typical. Corruption from top to bottom.”
e) SIBMAS Armoured Vehicles (1980s)
• Tender allegedly rigged to favor SIBMAS despite failure to meet specs; final product was heavier, underpowered, and underutilized.
f) Missing Jet Engines (2007)
• Two F-5E jet engines were stolen from RMAF stores; individually linked to procurement corruption during Najib’s tenure. They surfaced in Uruguay later.
________________________________________
3. Mismanagement & Systemic Procurement Failures
• Audit Findings on Gempita Armoured Vehicles
RM162.75 million in penalties for late delivery went unclaimed; maintenance contracts worth RM107 million were fragmented to evade procurement controls.
• Wasted Naval Spare Parts
Auditor-General reported RM384 million worth of unused spare parts for the navy. Public reaction via Reddit reflects widespread disillusionment:
“So much for that expense is kickbacks? 90 percent?”
________________________________________
4. Institutional Weaknesses & Reform Efforts
• The Consumers Association of Penang (CAP) has advocated for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to address 40 years of defence procurement scandals and institutional failures.
• Transparency International Malaydesh (TI-M) has criticized recurrent procurement irregularities (e.g., poor contract evaluation, bypassed controls, fragmented tenders) as symptoms of systemic governance breakdown.
• In August 2025, Parliament passed the Government Procurement Bill, aiming to standardize procedures, penalize wrongdoing, and reduce rent-seeking—yet civil society warns about potential loopholes giving ministers excessive power.
• Prime Minister Anwar Ibrahim has emphasized a "graft-free" defence procurement approach, advocating Government-to-Government (G2G) deals over intermediated ones to reduce corruption and improve transparency.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What “Deterrence” Means
• Deterrence = convincing a potential adversary that attacking you will be too costly.
• Effective deterrence requires:
1. Credible combat power (modern weapons, trained forces).
2. Readiness (forces operational at short notice).
3. Clear strategy (political will to use military force).
๐ Malaydesh lacks all three.
________________________________________
๐ 2. Small & Obsolete Armed Forces
• Army (TDM): Still uses 1980s-era armored vehicles and artillery. No long-range rockets or modern air defense.
• Navy (TLDM):
o Only 2 Scorpรจne submarines (limited readiness).
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal left Malaydesh without new ships for over a decade.
o Fleet shrinking as old ships decommission faster than new ones arrive.
• Air Force (RMAF/TUDM):
o Only ~26 combat jets (Su-30MKM + F/A-18D), many often grounded.
o No long-range SAMs, tankers, or AWACS.
o Pilots have low training hours.
๐ Malaydesh cannot credibly threaten retaliation if attacked.
________________________________________
๐ 3. China in the South China Sea
• Chinese Coast Guard & Navy regularly enter Malaydesh ’s EEZ (Exclusive Economic Zone).
• Malaydesh responds only with diplomatic protests & small patrols.
• No credible deterrence:
o No modern MPAs (maritime patrol aircraft).
o Weak naval presence.
o No anti-ship missile coverage to deter Chinese fleets.
๐ China does not take Malaydesh ’s military seriously.
________________________________________
๐ 4. Budget Too Small
• Malaydesh spends ~1% of GDP on defense — one of the lowest in ASEAN.
• More than half goes to salaries & pensions, not weapons or readiness.
• Modernization projects delayed or cancelled (LCS, MRCA fighter replacement, Nuri helicopter replacement).
๐ Military cannot modernize fast enough to maintain deterrence.
________________________________________
๐ 5. Weak Defense Industry
• Malaydesh cannot produce its own modern fighters, warships, or missiles.
• Dependent on imports → delays, corruption, and cost overruns.
• Example: Boustead LCS scandal wasted billions, leaving Navy with no new ships.
๐ Without a strong local industry, deterrence = permanently dependent on foreign suppliers.
________________________________________
๐ 6. Low Training & Readiness
• Pilots fly ~100 hours/year or less (NATO standard = 180+).
• Ships sail less due to fuel and maintenance limits.
• Army does limited joint/combined exercises because of budget.
• Many assets grounded for lack of spare parts.
๐ Even if weapons exist, they cannot be deployed effectively.
________________________________________
๐ 7. No Strategic Doctrine
• Malaydesh ’s 2019 Defense White Paper acknowledged threats but failed to provide long-term funding or a clear modernization path.
• Governments keep flip-flopping procurement plans (MiG-29 replacement delayed >10 years).
• Political leaders avoid strong defense postures → prefer diplomacy.
๐ Adversaries know Malaydesh lacks willpower to escalate militarily.
________________________________________
๐ 8. Comparison with Neighbors
• Singapore: Credible deterrence with 100+ modern fighters, Leopard 2 tanks, advanced submarines, long-range SAMs.
• Vietnam: Deterrence against China with large Su-30 fleet, strong coastal missile defenses.
• Indonesia: Expanding deterrence with Rafales, F-15EX, submarines.
• Malaydesh : Stuck with old equipment, no long-range strike capability.
๐ Neighbors can deter aggression. Malaydesh cannot.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What “Deterrence” Means
• Deterrence = convincing a potential adversary that attacking you will be too costly.
• Effective deterrence requires:
1. Credible combat power (modern weapons, trained forces).
2. Readiness (forces operational at short notice).
3. Clear strategy (political will to use military force).
๐ Malaydesh lacks all three.
________________________________________
๐ 2. Small & Obsolete Armed Forces
• Army (TDM): Still uses 1980s-era armored vehicles and artillery. No long-range rockets or modern air defense.
• Navy (TLDM):
o Only 2 Scorpรจne submarines (limited readiness).
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal left Malaydesh without new ships for over a decade.
o Fleet shrinking as old ships decommission faster than new ones arrive.
• Air Force (RMAF/TUDM):
o Only ~26 combat jets (Su-30MKM + F/A-18D), many often grounded.
o No long-range SAMs, tankers, or AWACS.
o Pilots have low training hours.
๐ Malaydesh cannot credibly threaten retaliation if attacked.
________________________________________
๐ 3. China in the South China Sea
• Chinese Coast Guard & Navy regularly enter Malaydesh ’s EEZ (Exclusive Economic Zone).
• Malaydesh responds only with diplomatic protests & small patrols.
• No credible deterrence:
o No modern MPAs (maritime patrol aircraft).
o Weak naval presence.
o No anti-ship missile coverage to deter Chinese fleets.
๐ China does not take Malaydesh ’s military seriously.
________________________________________
๐ 4. Budget Too Small
• Malaydesh spends ~1% of GDP on defense — one of the lowest in ASEAN.
• More than half goes to salaries & pensions, not weapons or readiness.
• Modernization projects delayed or cancelled (LCS, MRCA fighter replacement, Nuri helicopter replacement).
๐ Military cannot modernize fast enough to maintain deterrence.
________________________________________
๐ 5. Weak Defense Industry
• Malaydesh cannot produce its own modern fighters, warships, or missiles.
• Dependent on imports → delays, corruption, and cost overruns.
• Example: Boustead LCS scandal wasted billions, leaving Navy with no new ships.
๐ Without a strong local industry, deterrence = permanently dependent on foreign suppliers.
________________________________________
๐ 6. Low Training & Readiness
• Pilots fly ~100 hours/year or less (NATO standard = 180+).
• Ships sail less due to fuel and maintenance limits.
• Army does limited joint/combined exercises because of budget.
• Many assets grounded for lack of spare parts.
๐ Even if weapons exist, they cannot be deployed effectively.
________________________________________
๐ 7. No Strategic Doctrine
• Malaydesh ’s 2019 Defense White Paper acknowledged threats but failed to provide long-term funding or a clear modernization path.
• Governments keep flip-flopping procurement plans (MiG-29 replacement delayed >10 years).
• Political leaders avoid strong defense postures → prefer diplomacy.
๐ Adversaries know Malaydesh lacks willpower to escalate militarily.
________________________________________
๐ 8. Comparison with Neighbors
• Singapore: Credible deterrence with 100+ modern fighters, Leopard 2 tanks, advanced submarines, long-range SAMs.
• Vietnam: Deterrence against China with large Su-30 fleet, strong coastal missile defenses.
• Indonesia: Expanding deterrence with Rafales, KAAN,KF21, submarines.
• Malaydesh : Stuck with old equipment, no long-range strike capability.
๐ Neighbors can deter aggression. Malaydesh cannot.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐งจ 1. Long-Delayed Procurement Timeline
• The SPH program was first proposed in 2010, but has faced repeated delays and cancellations.
• As of 2024, the Malaydesh n Army expressed renewed interest in acquiring 66 units of 155mm/52 calibre SPHs, but the program remains in limbo.
๐ธ 2. Opaque Tendering and Political Controversy
• The procurement, valued at RM819.09 million, went through a selected pre-qualification tender involving six bidders.
• In 2022, allegations surfaced that the contract had been awarded directly to a company linked to a former deputy defence minister’s family, raising concerns about conflict of interest and cronyism.
• The Ministry of Finance approved the tender in January 2024, but required renegotiation of the price before finalization.
๐ 3. Government-to-Government (G2G) Confusion
• Initially, Malaydesh planned to acquire the Yavuz 155mm SPH from Tรผrkiye’s state-owned MKE via a G2G deal.
• However, the deal was later reviewed and renegotiated, with the Defence Minister emphasizing the need for open tendering to ensure the equipment meets end-user specifications.
• This flip-flop between direct negotiation and open tendering reflects fragmented procurement strategy and lack of institutional clarity.
๐งฉ 4. Dual Oversight and Bureaucratic Gridlock
• Defence procurement in Malaydesh is overseen by both Mindef and the Ministry of Finance, creating a dual-layered approval process that often leads to delays and misalignment.
• The lack of a centralized procurement authority results in conflicting decisions, as seen in the SPH case where Mindef had to renegotiate a deal already approved by MOF.
๐งญ 5. Impact on Operational Capability
• Malaydesh ’s artillery units currently rely on towed howitzers, which are slower to deploy and less survivable in modern combat.
• The delay in acquiring SPHs hampers the Army’s ability to conduct rapid fire support missions, especially in mobile and contested environments.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Scorpรจne Submarine Scandal (2002 Onward)
• Malaydesh procured two Scorpรจne-class submarines and one Agosta-class submarine for RM4.5 billion via Perimekar Sdn Bhd, a company with no track record, tied to defense analyst Abdul Razak Baginda. Perimekar received RM510 million in commissions—around 11% of the deal value
• French investigators implicated key figures, including members of DCNS/Naval Group, in bribery and misuse of corporate assets
• This case also interwove with a tragic murder: Altantuyaa Shaariibuugiin, a translator allegedly involved in the deal, was murdered amid claims she demanded a commission. Baginda was acquitted of the conspiracy charges in Malaydesh , but French courts later charged him with corruption and misappropriation
________________________________________
2. Little Bird (MD530G) Helicopter Contract (2016)
• A RM321 million deal for six light attack helicopters collapsed due to delivery failures and substandard adherence to specifications.
• After a MACC probe, the Attorney General’s Chambers opted not to prosecute, prompting public outrage.
“No further action will be taken… typical. Corruption from top to bottom.”
________________________________________
3. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Scandal (1990s–2000s)
• The project aimed to replace aging patrol crafts with 27 Meko 100-designed ships. PSC-ND, a politically linked company, secured the contract.
• Only six vessels were completed, and delays and financial mismanagement ballooned costs from RM5.35 billion to RM6.75 billion.
• PSC-ND fell into debt and was absorbed by Boustead Holdings, becoming Boustead Naval Shipyard
________________________________________
4. Offshore Patrol Vessels (OPV) Fiasco
• In the late 1990s, an UMNO-linked firm was contracted for six OPVs at RM4.9 billion. Only two were delivered, fraught with defects.
• Payments reached RM4.26 billion for merely RM2.87 billion worth of work completed—a 48% overpayment. Late penalties were waived by government directive.
________________________________________
5. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal (2011–Present)
• Valued at RM9 billion, the LCS project delivered zero ships despite over RM6 billion disbursed
• The Royal Malaydesh n Navy preferred the Dutch-designed Sigma class, but the decision was overridden to adopt the French Gowind class—aligned with Boustead’s interests
• MACC investigations revealed shell companies were used to siphon off at least RM23 million for fake technical services, linked to high-ranking officials
• There were also allegations of circular flow of funds benefitting a core network of political and contractor cronies
• PAC uncovered RM1.4 billion in cost overruns, and RM400 million was used to repay liabilities from past failed projects
• The public and parliament now clamour for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to fully investigate the scandal
• Commentary reflects deep frustration:
“Before everyone gets their pitchforks out… First 2 ships supposed to deliver in 2020. Now none delivered… How much go into pocket of officials?
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
• Middlemen & Agents
Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
• Lack of Open Competition
Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
________________________________________
2. High-Profile Procurement Scandals
a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
• Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
• Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
b) Scorpene Submarine Deal (2002)
• A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
d) Little Bird Helicopters (MD530G)
• A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
• Public frustration is palpable:
“No further action will be taken over alleged corruption… typical. Corruption from top to bottom.”
e) SIBMAS Armoured Vehicles (1980s)
• Tender allegedly rigged to favor SIBMAS despite failure to meet specs; final product was heavier, underpowered, and underutilized.
f) Missing Jet Engines (2007)
• Two F-5E jet engines were stolen from RMAF stores; individually linked to procurement corruption during Najib’s tenure. They surfaced in Uruguay later.
________________________________________
3. Mismanagement & Systemic Procurement Failures
• Audit Findings on Gempita Armoured Vehicles
RM162.75 million in penalties for late delivery went unclaimed; maintenance contracts worth RM107 million were fragmented to evade procurement controls.
• Wasted Naval Spare Parts
Auditor-General reported RM384 million worth of unused spare parts for the navy. Public reaction via Reddit reflects widespread disillusionment:
“So much for that expense is kickbacks? 90 percent?”
________________________________________
4. Institutional Weaknesses & Reform Efforts
• The Consumers Association of Penang (CAP) has advocated for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to address 40 years of defence procurement scandals and institutional failures.
• Transparency International Malaydesh (TI-M) has criticized recurrent procurement irregularities (e.g., poor contract evaluation, bypassed controls, fragmented tenders) as symptoms of systemic governance breakdown.
• In August 2025, Parliament passed the Government Procurement Bill, aiming to standardize procedures, penalize wrongdoing, and reduce rent-seeking—yet civil society warns about potential loopholes giving ministers excessive power.
• Prime Minister Anwar Ibrahim has emphasized a "graft-free" defence procurement approach, advocating Government-to-Government (G2G) deals over intermediated ones to reduce corruption and improve transparency.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What “Deterrence” Means
• Deterrence = convincing a potential adversary that attacking you will be too costly.
• Effective deterrence requires:
1. Credible combat power (modern weapons, trained forces).
2. Readiness (forces operational at short notice).
3. Clear strategy (political will to use military force).
๐ Malaydesh lacks all three.
________________________________________
๐ 2. Small & Obsolete Armed Forces
• Army (TDM): Still uses 1980s-era armored vehicles and artillery. No long-range rockets or modern air defense.
• Navy (TLDM):
o Only 2 Scorpรจne submarines (limited readiness).
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal left Malaydesh without new ships for over a decade.
o Fleet shrinking as old ships decommission faster than new ones arrive.
• Air Force (RMAF/TUDM):
o Only ~26 combat jets (Su-30MKM + F/A-18D), many often grounded.
o No long-range SAMs, tankers, or AWACS.
o Pilots have low training hours.
๐ Malaydesh cannot credibly threaten retaliation if attacked.
________________________________________
๐ 3. China in the South China Sea
• Chinese Coast Guard & Navy regularly enter Malaydesh ’s EEZ (Exclusive Economic Zone).
• Malaydesh responds only with diplomatic protests & small patrols.
• No credible deterrence:
o No modern MPAs (maritime patrol aircraft).
o Weak naval presence.
o No anti-ship missile coverage to deter Chinese fleets.
๐ China does not take Malaydesh ’s military seriously.
________________________________________
๐ 4. Budget Too Small
• Malaydesh spends ~1% of GDP on defense — one of the lowest in ASEAN.
• More than half goes to salaries & pensions, not weapons or readiness.
• Modernization projects delayed or cancelled (LCS, MRCA fighter replacement, Nuri helicopter replacement).
๐ Military cannot modernize fast enough to maintain deterrence.
________________________________________
๐ 5. Weak Defense Industry
• Malaydesh cannot produce its own modern fighters, warships, or missiles.
• Dependent on imports → delays, corruption, and cost overruns.
• Example: Boustead LCS scandal wasted billions, leaving Navy with no new ships.
๐ Without a strong local industry, deterrence = permanently dependent on foreign suppliers.
________________________________________
๐ 6. Low Training & Readiness
• Pilots fly ~100 hours/year or less (NATO standard = 180+).
• Ships sail less due to fuel and maintenance limits.
• Army does limited joint/combined exercises because of budget.
• Many assets grounded for lack of spare parts.
๐ Even if weapons exist, they cannot be deployed effectively.
________________________________________
๐ 7. No Strategic Doctrine
• Malaydesh ’s 2019 Defense White Paper acknowledged threats but failed to provide long-term funding or a clear modernization path.
• Governments keep flip-flopping procurement plans (MiG-29 replacement delayed >10 years).
• Political leaders avoid strong defense postures → prefer diplomacy.
๐ Adversaries know Malaydesh lacks willpower to escalate militarily.
________________________________________
๐ 8. Comparison with Neighbors
• Singapore: Credible deterrence with 100+ modern fighters, Leopard 2 tanks, advanced submarines, long-range SAMs.
• Vietnam: Deterrence against China with large Su-30 fleet, strong coastal missile defenses.
• Indonesia: Expanding deterrence with Rafales, F-15EX, submarines.
• Malaydesh : Stuck with old equipment, no long-range strike capability.
๐ Neighbors can deter aggression. Malaydesh cannot.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What “Deterrence” Means
• Deterrence = convincing a potential adversary that attacking you will be too costly.
• Effective deterrence requires:
1. Credible combat power (modern weapons, trained forces).
2. Readiness (forces operational at short notice).
3. Clear strategy (political will to use military force).
๐ Malaydesh lacks all three.
________________________________________
๐ 2. Small & Obsolete Armed Forces
• Army (TDM): Still uses 1980s-era armored vehicles and artillery. No long-range rockets or modern air defense.
• Navy (TLDM):
o Only 2 Scorpรจne submarines (limited readiness).
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal left Malaydesh without new ships for over a decade.
o Fleet shrinking as old ships decommission faster than new ones arrive.
• Air Force (RMAF/TUDM):
o Only ~26 combat jets (Su-30MKM + F/A-18D), many often grounded.
o No long-range SAMs, tankers, or AWACS.
o Pilots have low training hours.
๐ Malaydesh cannot credibly threaten retaliation if attacked.
________________________________________
๐ 3. China in the South China Sea
• Chinese Coast Guard & Navy regularly enter Malaydesh ’s EEZ (Exclusive Economic Zone).
• Malaydesh responds only with diplomatic protests & small patrols.
• No credible deterrence:
o No modern MPAs (maritime patrol aircraft).
o Weak naval presence.
o No anti-ship missile coverage to deter Chinese fleets.
๐ China does not take Malaydesh ’s military seriously.
________________________________________
๐ 4. Budget Too Small
• Malaydesh spends ~1% of GDP on defense — one of the lowest in ASEAN.
• More than half goes to salaries & pensions, not weapons or readiness.
• Modernization projects delayed or cancelled (LCS, MRCA fighter replacement, Nuri helicopter replacement).
๐ Military cannot modernize fast enough to maintain deterrence.
________________________________________
๐ 5. Weak Defense Industry
• Malaydesh cannot produce its own modern fighters, warships, or missiles.
• Dependent on imports → delays, corruption, and cost overruns.
• Example: Boustead LCS scandal wasted billions, leaving Navy with no new ships.
๐ Without a strong local industry, deterrence = permanently dependent on foreign suppliers.
________________________________________
๐ 6. Low Training & Readiness
• Pilots fly ~100 hours/year or less (NATO standard = 180+).
• Ships sail less due to fuel and maintenance limits.
• Army does limited joint/combined exercises because of budget.
• Many assets grounded for lack of spare parts.
๐ Even if weapons exist, they cannot be deployed effectively.
________________________________________
๐ 7. No Strategic Doctrine
• Malaydesh ’s 2019 Defense White Paper acknowledged threats but failed to provide long-term funding or a clear modernization path.
• Governments keep flip-flopping procurement plans (MiG-29 replacement delayed >10 years).
• Political leaders avoid strong defense postures → prefer diplomacy.
๐ Adversaries know Malaydesh lacks willpower to escalate militarily.
________________________________________
๐ 8. Comparison with Neighbors
• Singapore: Credible deterrence with 100+ modern fighters, Leopard 2 tanks, advanced submarines, long-range SAMs.
• Vietnam: Deterrence against China with large Su-30 fleet, strong coastal missile defenses.
• Indonesia: Expanding deterrence with Rafales, KAAN,KF21, submarines.
• Malaydesh : Stuck with old equipment, no long-range strike capability.
๐ Neighbors can deter aggression. Malaydesh cannot.
jom bandingkan RATING FITCH MALAYSIA Vs INDIANESIA... HAHAHAHAHAH
BalasHapusMALAYSIA - STABIL
INDIANESIA - NEGATIF
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Overview of Malaydesh ’s Local Defense Industry
• Malaydesh has several state-linked defense companies like Boustead Naval Shipyard (BNS), DefTech, SME Ordnance, ATSC (Aerospace Technology Systems Corporation).
• However, compared to Singapore’s ST Engineering or Indonesia’s PT Pindad/PT PAL/PT Dirgantara, Malaydesh ’s industry is:
o Small in scale
o Heavily dependent on foreign technology transfer
o Politically influenced
o Limited in R&D capacity
________________________________________
๐ 2. Structural Weaknesses
a. Overdependence on Foreign Technology
• Local companies rarely design or develop indigenous platforms.
• Instead, they assemble or license-build:
o AV-8 Gempita → Turkish FNSS design
o LCS Gowind-class → French Naval Group design
o DefTech trucks/APCs → based on imported chassis
• This makes Malaydesh vulnerable when foreign partners withdraw or when funding for ToT (Transfer of Technology) dries up.
________________________________________
b. Limited R&D and Innovation
• Defense R&D budgets are tiny (well under 1% of defense spending).
• No serious indigenous aircraft, ship, or armored vehicle program has emerged.
• Malaydesh lacks the ecosystem (universities + defense labs + industry partnerships) that Singapore and South Korea used to build self-reliant industries.
________________________________________
c. Project Mismanagement
• Local companies given prestige projects beyond their capacity.
• Example:
o Boustead Naval Shipyard (BNS) with the RM9 billion Littoral Combat Ship (LCS) program.
o BNS failed to deliver even 1 ship by 2025, despite billions spent.
o Poor project management, design changes, and alleged corruption highlight the weakness of local capability.
________________________________________
d. Small Market Size
• Malaydesh ’s defense budget is low (~1% of GDP).
• Domestic orders are too small to sustain a strong local industry.
• Example: DefTech’s AV-8 Gempita → only ~250 ordered, not enough to support large-scale production.
• Without export markets, companies cannot achieve economies of scale.
________________________________________
e. Political Interference
• Contracts often awarded to politically connected firms rather than those with genuine expertise.
• Results in cost overruns, low quality, and weak accountability.
• Defense industry becomes a tool for patronage, not capability.
________________________________________
f. Weak Supply Chain
• Malaydesh imports engines, avionics, weapons, electronics → only basic assembly done locally.
• Spare parts often need to be ordered from Europe, the US, or Russia → long delays, high costs.
________________________________________
๐ 3. Examples of Weakness in Action
1. LCS Program (Boustead Naval Shipyard)
o RM9 billion contract (2011) → no ships delivered by 2025.
o Demonstrates limits of local project management.
2. AV-8 Gempita (DefTech)
o Based on Turkish design.
o Good vehicle, but overpriced (RM30 million per unit) due to local production inefficiencies.
o No exports → production ends after Malaydesh n order.
3. SME Ordnance (Small Arms)
o Tried producing M4 rifles under license.
o Quality issues and low output.
o Malaydesh still imports small arms and ammo in bulk.
4. ATSC (Aircraft Maintenance)
o Handles Su-30MKM maintenance.
o Limited capability; many spare parts still need to come from Russia.
o Readiness rates remain low.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Overview of Malaydesh ’s Local Defense Industry
• Malaydesh has several state-linked defense companies like Boustead Naval Shipyard (BNS), DefTech, SME Ordnance, ATSC (Aerospace Technology Systems Corporation).
• However, compared to Singapore’s ST Engineering or Indonesia’s PT Pindad/PT PAL/PT Dirgantara, Malaydesh ’s industry is:
o Small in scale
o Heavily dependent on foreign technology transfer
o Politically influenced
o Limited in R&D capacity
________________________________________
๐ 2. Structural Weaknesses
a. Overdependence on Foreign Technology
• Local companies rarely design or develop indigenous platforms.
• Instead, they assemble or license-build:
o AV-8 Gempita → Turkish FNSS design
o LCS Gowind-class → French Naval Group design
o DefTech trucks/APCs → based on imported chassis
• This makes Malaydesh vulnerable when foreign partners withdraw or when funding for ToT (Transfer of Technology) dries up.
________________________________________
b. Limited R&D and Innovation
• Defense R&D budgets are tiny (well under 1% of defense spending).
• No serious indigenous aircraft, ship, or armored vehicle program has emerged.
• Malaydesh lacks the ecosystem (universities + defense labs + industry partnerships) that Singapore and South Korea used to build self-reliant industries.
________________________________________
c. Project Mismanagement
• Local companies given prestige projects beyond their capacity.
• Example:
o Boustead Naval Shipyard (BNS) with the RM9 billion Littoral Combat Ship (LCS) program.
o BNS failed to deliver even 1 ship by 2025, despite billions spent.
o Poor project management, design changes, and alleged corruption highlight the weakness of local capability.
________________________________________
d. Small Market Size
• Malaydesh ’s defense budget is low (~1% of GDP).
• Domestic orders are too small to sustain a strong local industry.
• Example: DefTech’s AV-8 Gempita → only ~250 ordered, not enough to support large-scale production.
• Without export markets, companies cannot achieve economies of scale.
________________________________________
e. Political Interference
• Contracts often awarded to politically connected firms rather than those with genuine expertise.
• Results in cost overruns, low quality, and weak accountability.
• Defense industry becomes a tool for patronage, not capability.
________________________________________
f. Weak Supply Chain
• Malaydesh imports engines, avionics, weapons, electronics → only basic assembly done locally.
• Spare parts often need to be ordered from Europe, the US, or Russia → long delays, high costs.
________________________________________
๐ 3. Examples of Weakness in Action
1. LCS Program (Boustead Naval Shipyard)
o RM9 billion contract (2011) → no ships delivered by 2025.
o Demonstrates limits of local project management.
2. AV-8 Gempita (DefTech)
o Based on Turkish design.
o Good vehicle, but overpriced (RM30 million per unit) due to local production inefficiencies.
o No exports → production ends after Malaydesh n order.
3. SME Ordnance (Small Arms)
o Tried producing M4 rifles under license.
o Quality issues and low output.
o Malaydesh still imports small arms and ammo in bulk.
4. ATSC (Aircraft Maintenance)
o Handles Su-30MKM maintenance.
o Limited capability; many spare parts still need to come from Russia.
o Readiness rates remain low.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Chronic Underfunding
• Malaydesh spends ~1% of GDP on defense (2023–2025: around RM16–19 billion).
• By comparison:
o Singapore: ~3% of GDP
o Indonesia: ~1.2–1.3% but rising
• The small “envelope” means:
o Not enough money for procurement + operations + maintenance simultaneously.
o Programs get stretched for decades, cancelled, or reduced in scale.
o Even when announced, many projects end up shelved.
________________________________________
๐ 2. Political Instability & Short-Termism
• Since 2018, Malaydesh has had 5 prime ministers in 7 years → policies keep changing.
• Each new government “re-evaluates” defense programs, often pausing or cancelling them.
• Politicians see defense as low priority compared to subsidies, social spending, and debt repayment.
• Long-term defense plans (like the Defense White Paper 2019) collapse because they require 10–15 years of consistent execution, which Malaydesh ’s politics cannot provide.
________________________________________
๐ 3. Budget Distribution Problems
• Even the small budget is poorly allocated:
o ~50–60% on salaries and pensions.
o ~20–30% on operations & maintenance.
o <20% left for procurement/modernization.
• Effect: Malaydesh maintains a large but under-equipped force → many personnel, few modern assets.
________________________________________
๐ 4. Weak Local Defense Industry
• Malaydesh relies on foreign technology and local assembly (e.g., AV-8 Gempita, LCS).
• Local firms often have political ties, not technical competence.
• Results in scandals and failures (e.g., Littoral Combat Ship – RM9 billion, zero ships delivered).
• No strong exports → cannot sustain industry with economies of scale.
________________________________________
๐ 5. Procurement Delays, Cancellations & Scandals
• Major programs (fighters, ships, artillery) delayed for 10–20 years.
• Scandals (LCS, helicopter purchases) erode public and political trust.
• Frequent “resetting” of programs → capability gaps widen.
• Example: MRCA program to replace MiG-29 has been discussed since 2007, still no aircraft by 2025.
________________________________________
๐ 6. Operational & Maintenance Weakness
• Many platforms cannot be sustained:
o Su-30MKM fighter availability often <50%.
o Submarines require costly foreign maintenance.
o Condor APCs from 1980s still in service because replacements delayed.
• Spare parts supply chain weak → long downtime for equipment.
________________________________________
๐ 7. External Dependence
• Malaydesh buys from multiple suppliers (Russia, US, Europe, China, Korea).
• Creates logistics nightmare → incompatible spare parts, training, and support.
• Unlike Singapore (which standardizes on Western tech), Malaydesh struggles with interoperability.
________________________________________
๐ 8. Public Perception & Priorities
• Ordinary Malaydesh ns often see defense spending as “wasteful”.
• Scandals reinforce belief that defense = corruption.
• Governments focus instead on subsidies, civil service pay, and development projects to win votes.
• Defense is always sacrificed first when budget pressures rise.
.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What Are Policy Flip-Flops?
Policy flip-flops in Malaydesh ’s defense mean:
• Frequent changes in plans, programs, and procurement priorities.
• Caused by government changes, minister reshuffles, or shifting political agendas.
• Leads to cancellations, re-tendering, or redesigning programs.
• Results in years of delays, wasted funds, and capability gaps.
________________________________________
๐ 2. Drivers of Policy Flip-Flops
a. Frequent Political Changes
• Since 2018: Malaydesh had 5 prime ministers in 7 years (Najib → Mahathir → Muhyiddin → Ismail Sabri → Anwar).
• Each PM/defense minister reviews and changes defense priorities.
• Example: The same program (fighter jets, navy ships) can be launched, paused, revived, or cancelled multiple times.
________________________________________
b. Short-Term Focus
• Politicians prioritize 5-year election cycles over 15–20 year defense modernization.
• Programs requiring long-term funding commitments (e.g., fighter jets, submarines, frigates) get disrupted.
________________________________________
c. Budget Pressures
• High national debt (69% of GDP in 2025).
• Defense is seen as “non-essential”, so big-ticket programs are often the first to be cut or postponed.
• Leads to repeated “defer until later” cycles.
________________________________________
d. Corruption & Scandals
• When scandals erupt (e.g., LCS RM9 billion scandal), programs face:
o Audits, suspensions, parliamentary probes.
o Restructuring or even outright cancellation.
• Creates uncertainty for ongoing and future procurement.
________________________________________
๐ 3. Examples of Policy Flip-Flops
✈️ Fighter Jet Replacement (MRCA Program)
• 2007–2010: Plan to replace MiG-29 with new fighters.
• Candidates: Rafale, Typhoon, Gripen, Super Hornet, Su-35.
• 2015: Najib government delayed due to budget.
• 2018: Mahathir cancelled, shifted to cheaper LCA (Light Combat Aircraft).
• 2022: RMAF selected Korean FA-50 → but deliveries only from 2026.
⏳ Result: 20 years later, still no MRCA. MiG-29 retired with no replacement.
________________________________________
๐ข Littoral Combat Ship (LCS) Program
• 2011: Najib government approved 6 ships (RM9 billion).
• 2018: PH government halted payments due to mismanagement.
• 2020: PN government restarted program with restructuring.
• 2023–2025: Still no ship delivered.
⏳ Result: Program flip-flopped between “go-ahead” and “pause”, now 14 years with 0 ships.
________________________________________
๐ Helicopter Procurement
• Malaydesh planned medium-lift helicopter replacements (Nuri).
• 2017: Nuri retired suddenly → capability gap.
• 2019: Mahathir’s government cancelled immediate purchase, shifted to leasing option.
• 2022: Army announced leasing 4 Black Hawks → contract collapsed due to disputes.
⏳ Result: Years without adequate helicopters.
________________________________________
๐ช Army Armored Vehicles
• 1980s Condor APCs still in use.
• AV-8 Gempita ordered (2011) → only 257 built, production ended.
• Plan for new wheeled APC → repeatedly delayed.
⏳ Result: Army still operates outdated vehicles because replacement kept shifting.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Malaydesh n Armed Forces (ATM) Structure
• Army (TDM) → largest service, but light and poorly mechanized.
• Navy (TLDM) → overstretched, with too few warships to patrol massive waters.
• Air Force (RMAF/TUDM) → very small, with limited combat aircraft and surveillance capability.
Overall → ATM is small in size and outdated in technology.
________________________________________
๐ 2. Army (TDM) – Outdated & Lightly Armed
• Tanks & Armor:
o No modern Main Battle Tanks (MBTs).
o Relies mostly on PT-91M Pendekar (Polish MBT, ~2000s tech, inferior to Leopard 2 or T-90).
o Many armored vehicles (Condor, Sibmas) date back to the 1980s.
• Artillery:
o Mostly old Oto Melara 105mm howitzers, with limited 155mm systems.
o No long-range rocket artillery (MLRS) like Indonesia (ASTROS) or Singapore (HIMARS).
• Air Defense:
o Only short-range MANPADS (Igla, Starstreak).
o No medium- or long-range SAMs → airspace exposed.
• Helicopters:
o Nuri (Sikorsky S-61A) retired without full replacement.
o Limited utility/attack helicopter capability.
๐ Problem: The Army is big in manpower (~80,000) but under-armed compared to regional standards.
________________________________________
๐ 3. Navy (TLDM) – Shrinking & Aging
• Frigates/Corvettes:
o Only 2 Lekiu-class (1990s), and 4 Laksamana-class corvettes (1980s Italian ships).
o All nearing end-of-life.
• Submarines:
o 2 Scorpรจne-class (KD Tunku Abdul Rahman, KD Tun Razak).
o Aging, with high maintenance costs.
o Cannot cover both Peninsular & East Malaydesh simultaneously.
• Patrol Vessels:
o Many are small, slow, and aging (Kasturi-class corvettes, Handalan-class FACs from the 1970s).
• New ships delayed:
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal: 6 planned Gowind-class frigates, 0 delivered since 2011.
๐ Problem: The Navy is too small to secure Malaydesh South China Sea EEZ or counter Chinese presence.
________________________________________
๐ 4. Air Force (RMAF/TUDM) – Very Small Fleet
• Fighters:
o ~18 Su-30MKM (but many often grounded due to maintenance issues).
o ~8 F/A-18D Hornets (aging, no replacements yet).
o MiG-29 fleet retired with no direct replacement.
o Only 36 FA-50 light fighters on order (delivery starting mid-2020s).
• Air Defense:
o No long-range SAMs, no integrated IADS.
o Airspace relies on fighters only.
• Surveillance/Support:
o Limited AEW&C (Airborne Early Warning & Control).
o Few aerial tankers → no long-range endurance.
• Transport/Helicopters:
o Small fleet of C-130s and CN-235s.
o Heavy dependence on aging Nuri helicopters (retired, with gaps in capability).
๐ Problem: The Air Force is tiny compared to neighbors (Singapore, Indonesia, Vietnam).
________________________________________
๐ 5. Why “Small & Obsolete” Matters
• Cannot project power: ATM lacks long-range strike, strong navy, or heavy armor.
• Poor deterrence: Enemies know Malaydesh cannot respond effectively.
• Maintenance burden: Old equipment costs more to keep running than buying new.
• Capability gaps:
o No long-range air defense.
o No modern drones for ISR/strike.
o No sufficient submarine fleet.
o Weak sealift/airlift for East Malaydesh defense.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What is Fiscal Space?
• Fiscal space = the government’s capacity to spend without threatening debt sustainability.
• For defense, it means: how much room Malaydesh has in its annual budget to allocate funds for military modernization, operations, and maintenance.
________________________________________
๐ 2. Why Malaydesh Has Limited Fiscal Space
a. High National Debt
• As of mid-2025: Debt = RM1.3 trillion (~69% of GDP).
• Much higher than during the 2000s (below 55%).
• Debt servicing (interest payments) alone takes up 15–17% of annual federal revenue.
• This squeezes out spending on “non-priority” sectors like defense.
________________________________________
b. Revenue Constraints
• Malaydesh ’s tax base is relatively small.
• GST (Goods & Services Tax) abolished in 2018 → replaced by SST (Sales & Service Tax).
o GST: broad, efficient, higher revenue.
o SST: narrower, less revenue.
• Oil & gas revenue is volatile (20–25% of government income), so during oil price slumps, fiscal stress rises.
________________________________________
c. Competing Social Priorities
• Large commitments to:
o Education & health (biggest budget shares).
o Fuel subsidies & cash assistance programs.
o Infrastructure projects.
• Defense is politically unpopular → gets < 1% of GDP annually, one of the lowest in ASEAN.
________________________________________
d. Rigid Operating Expenditure
• Around 70% of defense budget goes to salaries, pensions, and allowances.
• Very little left for capital expenditure (procurement & modernization).
• Fiscal rigidities make it impossible to redirect funds without upsetting powerful civil service & veterans’ groups.
________________________________________
e. Currency Weakness
• Ringgit depreciation against USD (RM4.70–RM4.80 in 2025) makes imported defense systems much more expensive.
• Every billion USD contract now costs far more in local currency terms, shrinking what Malaydesh can buy.
________________________________________
๐ 3. Effects on Military Spending
• Annual defense budget stuck at ~RM15–19 billion (0.9–1% of GDP).
• Compare:
o Singapore: ~3–4% of GDP.
o Indonesia: 1–1.2% of GDP, but on a much bigger GDP base.
• Result: Malaydesh ’s defense envelope is too small to cover both O&M (operations & maintenance) and procurement.
________________________________________
๐ 4. Consequences for Military Procurement
1. Delayed Programs → MRCA fighter jets, LCS frigates, helicopters.
2. Cancelled or Downsized Orders → e.g., MRCA reduced to LCA, Black Hawk leasing plan shrunk then collapsed.
3. Inability to Commit to Multi-Year Plans → no guaranteed funding stream.
4. Patchwork Modernization → instead of comprehensive upgrades, Malaydesh buys in piecemeal fashion.
________________________________________
๐ 5. Strategic Impact
• Malaydesh cannot sustain credible deterrence in South China Sea.
• Must rely heavily on diplomacy and ASEAN forums instead of hard power.
• Forces risk becoming a “hollow military”: large on paper, weak in practice.
________________________________________
๐ 6. Comparison with Indonesia (MEF)
• Indonesia also has fiscal limits, but:
o Clear 25-year modernization roadmap (MEF).
o Willingness to borrow externally for defense procurement.
o Gradual capability improvements visible (submarines, fighters, naval ships).
• Malaydesh : stuck in short-term annual budgeting + unwillingness to take on foreign defense loans → programs constantly stall.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Malaydesh Defense Budget in Absolute Terms
• Over the past decade (2015–2025), Malaydesh defense allocation has hovered around:
o RM15–19 billion annually (≈ USD 3.2–4.0 billion).
• 2024 Budget: ~RM19.7 billion (~USD 4.2B).
• 2025: projected to stay roughly flat, given limited fiscal space and high national debt.
________________________________________
๐ 2. Why This is Small in Absolute Terms
• While 1% of GDP looks modest, the total envelope in ringgit is also small compared to regional peers:
Country (2024 est.) Defense Budget (USD) Population Notes
Singapore ~USD12.5B 6M Spends 3–4% GDP; much higher per capita.
Indonesia ~USD9.5B 280M 1–1.2% GDP, but larger economy gives bigger envelope.
Thailand ~USD7B 70M 1.2% GDP.
Philippines ~USD5.3B 115M Rising due to South China Sea focus.
Malaydesh ~USD4.0B 34M ~0.9–1% GDP, lowest absolute spend among major ASEAN states.
๐ Malaydesh absolute spending is the lowest among middle-sized ASEAN militaries, despite having major maritime security needs in the South China Sea.
________________________________________
๐ 3. Effect of a Small Absolute Budget
Even if % of GDP rises slightly, the absolute ringgit amount remains too small to:
a. Fund Modern Procurement
• Fighter jets, frigates, and submarines are multi-billion RM projects.
• Example: 6 LCS Gowind frigates → RM9 billion+ (but still incomplete).
• With only RM19B annual budget, one major program can consume the entire procurement budget for years.
b. Support Operations & Maintenance (O&M)
• Fuel, spare parts, training, logistics are expensive.
• A small total envelope means O&M is constantly underfunded → low readiness.
c. Currency Weakness Effect
• Most modern weapons are priced in USD or EUR.
• Ringgit depreciation (RM4.7–4.8 per USD in 2025) shrinks buying power even further.
• What looks like RM19B is really only USD 4B, compared to Singapore’s USD 12B.
d. Crowding Out by Salaries
• Out of RM19B defense budget:
o ~70% goes to salaries, pensions, allowances.
o Only ~20–25% available for development & procurement.
• In absolute terms: less than RM4–5B/year for modernization.
________________________________________
๐ 4. Strategic Impact
1. Procurement Delays → Malaydesh can’t afford large-scale upgrades (MRCA fighter replacement, LCS frigates).
2. Training Cuts → limited fuel/ammo for exercises.
3. Capability Gap with Neighbors widens:
o Singapore buys F-35s, new submarines.
o Indonesia expands fighter fleet and naval assets.
o Philippines accelerates modernization with US/Japan support.
o Malaydesh remains stagnant.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What Policy Flip-Flops Mean in Procurement
In Malaydesh ’s case:
• A procurement program is announced, then delayed, cancelled, or changed.
• Often re-started later under different specs, suppliers, or budget levels.
• Result: equipment arrives 10–20 years late — or never at all.
These flip-flops waste money, damage credibility, and create long gaps in capabilities.
________________________________________
๐ 2. Key Drivers of Procurement Flip-Flops
1. Frequent Government Changes → new prime minister or defense minister wants to review/restart.
2. Budget Constraints → once economy slows, defense is first to be cut.
3. Scandals/Corruption → programs frozen or restructured.
4. Shifting Priorities → suddenly focus on cheaper “interim” solutions.
5. Lack of Multi-Year Funding → no guarantee a program survives beyond one budget cycle.
________________________________________
๐ 3. Case Studies of Procurement Flip-Flops
✈️ MRCA Fighter Program
• 2007: Malaydesh starts plan to replace MiG-29 (retired 2017).
• 2010–2015: Bidders included Rafale, Eurofighter, Gripen, Su-35, F/A-18E.
• 2015: Najib defers due to budget.
• 2018: Mahathir cancels MRCA, shifts to LCA (Light Combat Aircraft).
• 2021: RMAF issues tender → 2023 chooses FA-50 (Korea).
• Flip-Flop Outcome: 20 years of talk, still no MRCA fleet by 2025. Only stopgap FA-50 arriving 2026.
________________________________________
๐ข Littoral Combat Ship (LCS)
• 2011: Approved → 6 ships (RM9b).
• 2014–2018: Delays + corruption scandals.
• 2019: PH gov stops payments pending audit.
• 2020: PN gov restarts but restructures.
• 2022: Again reviewed, delivery pushed to 2029.
• Flip-Flop Outcome: After 14 years, 0 ships delivered, billions sunk.
________________________________________
๐ Helicopter Replacement (Nuri/Medium-Lift)
• 2017: Nuri retired abruptly → big air mobility gap.
• 2018–2019: PH gov cancels procurement, proposes leasing option.
• 2021: Leasing plan with 12 helicopters → downsized to 4 Black Hawks.
• 2023: Contract collapses due to dispute.
• Flip-Flop Outcome: Still no medium-lift replacement by 2025. Army depends on ad-hoc leased platforms.
________________________________________
๐ช Army Armored Vehicles
• 1980s-era Condor APCs still in service.
• 2011: Order for 257 AV-8 Gempita → delivered but overpriced.
• Plan for new 4x4 and 6x6 vehicles → multiple tenders cancelled, restarted, then frozen.
• Flip-Flop Outcome: Malaydesh lacks a coherent APC fleet, stuck with old Condors.
________________________________________
๐ญ Radar & Air Defense Systems
• Plans for new air defense radars since mid-2000s.
• 2015: Deferred.
• 2020: Restarted → selected Thales GM403.
• 2022: Procurement delayed again due to budget reallocation.
• Flip-Flop Outcome: Still no nationwide radar coverage in 2025.
•
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What is Fiscal Space?
• Fiscal space = the government’s capacity to spend without threatening debt sustainability.
• For defense, it means: how much room Malaydesh has in its annual budget to allocate funds for military modernization, operations, and maintenance.
________________________________________
๐ 2. Why Malaydesh Has Limited Fiscal Space
a. High National Debt
• As of mid-2025: Debt = RM1.3 trillion (~69% of GDP).
• Much higher than during the 2000s (below 55%).
• Debt servicing (interest payments) alone takes up 15–17% of annual federal revenue.
• This squeezes out spending on “non-priority” sectors like defense.
________________________________________
b. Revenue Constraints
• Malaydesh ’s tax base is relatively small.
• GST (Goods & Services Tax) abolished in 2018 → replaced by SST (Sales & Service Tax).
o GST: broad, efficient, higher revenue.
o SST: narrower, less revenue.
• Oil & gas revenue is volatile (20–25% of government income), so during oil price slumps, fiscal stress rises.
________________________________________
c. Competing Social Priorities
• Large commitments to:
o Education & health (biggest budget shares).
o Fuel subsidies & cash assistance programs.
o Infrastructure projects.
• Defense is politically unpopular → gets < 1% of GDP annually, one of the lowest in ASEAN.
________________________________________
d. Rigid Operating Expenditure
• Around 70% of defense budget goes to salaries, pensions, and allowances.
• Very little left for capital expenditure (procurement & modernization).
• Fiscal rigidities make it impossible to redirect funds without upsetting powerful civil service & veterans’ groups.
________________________________________
e. Currency Weakness
• Ringgit depreciation against USD (RM4.70–RM4.80 in 2025) makes imported defense systems much more expensive.
• Every billion USD contract now costs far more in local currency terms, shrinking what Malaydesh can buy.
________________________________________
๐ 3. Effects on Military Spending
• Annual defense budget stuck at ~RM15–19 billion (0.9–1% of GDP).
• Compare:
o Singapore: ~3–4% of GDP.
o Indonesia: 1–1.2% of GDP, but on a much bigger GDP base.
• Result: Malaydesh ’s defense envelope is too small to cover both O&M (operations & maintenance) and procurement.
________________________________________
๐ 4. Consequences for Military Procurement
1. Delayed Programs → MRCA fighter jets, LCS frigates, helicopters.
2. Cancelled or Downsized Orders → e.g., MRCA reduced to LCA, Black Hawk leasing plan shrunk then collapsed.
3. Inability to Commit to Multi-Year Plans → no guaranteed funding stream.
4. Patchwork Modernization → instead of comprehensive upgrades, Malaydesh buys in piecemeal fashion.
________________________________________
๐ 5. Strategic Impact
• Malaydesh cannot sustain credible deterrence in South China Sea.
• Must rely heavily on diplomacy and ASEAN forums instead of hard power.
• Forces risk becoming a “hollow military”: large on paper, weak in practice.
________________________________________
๐ 6. Comparison with Indonesia (MEF)
• Indonesia also has fiscal limits, but:
o Clear 25-year modernization roadmap (MEF).
o Willingness to borrow externally for defense procurement.
o Gradual capability improvements visible (submarines, fighters, naval ships).
• Malaydesh : stuck in short-term annual budgeting + unwillingness to take on foreign defense loans → programs constantly stall.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What is Fiscal Space?
• Fiscal space = the government’s capacity to spend without threatening debt sustainability.
• For defense, it means: how much room Malaydesh has in its annual budget to allocate funds for military modernization, operations, and maintenance.
________________________________________
๐ 2. Why Malaydesh Has Limited Fiscal Space
a. High National Debt
• As of mid-2025: Debt = RM1.3 trillion (~69% of GDP).
• Much higher than during the 2000s (below 55%).
• Debt servicing (interest payments) alone takes up 15–17% of annual federal revenue.
• This squeezes out spending on “non-priority” sectors like defense.
________________________________________
b. Revenue Constraints
• Malaydesh ’s tax base is relatively small.
• GST (Goods & Services Tax) abolished in 2018 → replaced by SST (Sales & Service Tax).
o GST: broad, efficient, higher revenue.
o SST: narrower, less revenue.
• Oil & gas revenue is volatile (20–25% of government income), so during oil price slumps, fiscal stress rises.
________________________________________
c. Competing Social Priorities
• Large commitments to:
o Education & health (biggest budget shares).
o Fuel subsidies & cash assistance programs.
o Infrastructure projects.
• Defense is politically unpopular → gets < 1% of GDP annually, one of the lowest in ASEAN.
________________________________________
d. Rigid Operating Expenditure
• Around 70% of defense budget goes to salaries, pensions, and allowances.
• Very little left for capital expenditure (procurement & modernization).
• Fiscal rigidities make it impossible to redirect funds without upsetting powerful civil service & veterans’ groups.
________________________________________
e. Currency Weakness
• Ringgit depreciation against USD (RM4.70–RM4.80 in 2025) makes imported defense systems much more expensive.
• Every billion USD contract now costs far more in local currency terms, shrinking what Malaydesh can buy.
________________________________________
๐ 3. Effects on Military Spending
• Annual defense budget stuck at ~RM15–19 billion (0.9–1% of GDP).
• Compare:
o Singapore: ~3–4% of GDP.
o Indonesia: 1–1.2% of GDP, but on a much bigger GDP base.
• Result: Malaydesh ’s defense envelope is too small to cover both O&M (operations & maintenance) and procurement.
________________________________________
๐ 4. Consequences for Military Procurement
1. Delayed Programs → MRCA fighter jets, LCS frigates, helicopters.
2. Cancelled or Downsized Orders → e.g., MRCA reduced to LCA, Black Hawk leasing plan shrunk then collapsed.
3. Inability to Commit to Multi-Year Plans → no guaranteed funding stream.
4. Patchwork Modernization → instead of comprehensive upgrades, Malaydesh buys in piecemeal fashion.
________________________________________
๐ 5. Strategic Impact
• Malaydesh cannot sustain credible deterrence in South China Sea.
• Must rely heavily on diplomacy and ASEAN forums instead of hard power.
• Forces risk becoming a “hollow military”: large on paper, weak in practice.
________________________________________
๐ 6. Comparison with Indonesia (MEF)
• Indonesia also has fiscal limits, but:
o Clear 25-year modernization roadmap (MEF).
o Willingness to borrow externally for defense procurement.
o Gradual capability improvements visible (submarines, fighters, naval ships).
• Malaydesh : stuck in short-term annual budgeting + unwillingness to take on foreign defense loans → programs constantly stall.
jom bandingkan RATING FITCH MALAYSIA Vs INDIANESIA... HAHAHAHAHAH
BalasHapusMALAYSIA - STABIL
INDIANESIA - NEGATIF
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Structural Causes of Weak Modernization
1. Small overall defense budget
o Around RM18–20B annually (≈ USD 3.5–4B), much lower than neighbors.
o Most of it goes to salaries & pensions → modernization share <10%.
2. No Multi-Year Planning
o Procurement is done on a year-by-year basis, so long projects stall if next year’s budget is cut.
o Example: LCS Gowind frigates stuck for a decade because funds were not consistently released.
3. Currency Weakness
o Weapons priced in USD/EUR, while ringgit has depreciated.
o RM19B sounds large, but only USD 4B in real purchasing power.
________________________________________
๐ 2. Key Military Branch Problems
✈️ Air Force (RMAF)
• MiG-29 retired (2015) → never replaced, leaving capability gap.
• Su-30MKM → advanced but expensive to maintain, low flying hours.
• F/A-18D Hornet → old fleet, insufficient numbers.
• MRCA program (new multirole fighter) → repeatedly delayed since 2007 due to lack of funds.
• MALE UAV program → still limited, while neighbors already deploy combat drones.
๐ Result: RMAF today has fewer fighters in service than 20 years ago.
________________________________________
๐ข Navy (RMN)
• Gowind LCS frigate program (RM9B) → delayed over 10 years, still undelivered (as of 2025).
• Patrol fleet → many ships >30 years old, suffering from low readiness.
• Submarines (Scorpรจne) → only 2 units, high maintenance costs limit patrol days.
• LMS Batch 1 → Chinese-built, limited combat capability.
• LMS Batch 2 → delayed due to funding debates.
๐ Result: RMN faces critical shortfall in surface combatants for South China Sea patrols.
________________________________________
๐ช Army (TDM)
• Mechanization → limited. AV8 Gempita produced locally, but expensive → numbers restricted.
• Air defense → virtually nonexistent, only MANPADS.
• Artillery → outdated, limited range compared to regional peers.
• Helicopters & transport → too few, most missions still rely on aging Nuri replacements (EC725).
๐ Result: Army still manpower-heavy, low-tech, designed for counterinsurgency not modern warfare.
________________________________________
๐ 3. Consequences of Weak Modernization
1. Capability Gaps Grow
o Air defense, fighters, frigates, and UAVs → all behind ASEAN peers.
o Singapore buying F-35s, Indonesia adding Rafale & submarines, Philippines modernizing with U.S./Japan help.
2. Prestige Projects Without Sustainment
o Malaydesh sometimes buys “showpiece” assets (Scorpรจne, Su-30MKM) but can’t afford to keep them fully operational.
3. Dependence on Foreign Partners
o Relies on FPDA (UK, Australia, Singapore, NZ) to cover gaps in defense.
o Reluctant to invest in self-reliance due to cost.
4. Readiness vs Numbers Mismatch
o On paper, Malaydesh has frigates, fighters, submarines.
o In reality, many are grounded, under maintenance, or underutilized due to low O&M budgets.
________________________________________
๐ 4. Why Modernization is Weak Compared to Neighbors
• Singapore: Spends USD 12–13B, continuous pipeline of upgrades.
• Indonesia: Larger budget (~USD 9–10B), long-term MEF plan ensures steady procurement.
• Philippines: Once weaker than Malaydesh , but now modernizing faster due to external funding & security urgency.
• Malaydesh : Stuck in “holding pattern,” replacing nothing major since early 2000s.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Nature of Corruption in Defense
Defense procurement is especially vulnerable in Malaydesh because:
• Contracts are opaque, often labeled “national security” (no public scrutiny).
• Deals are politically negotiated, not based on military needs.
• Offsets and local content requirements create opportunities for rent-seeking.
• Oversight is weak; Parliament rarely audits defense deals in depth.
________________________________________
๐ 2. Major Examples of Corruption & Mismanagement
a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Budget: RM9 billion (≈ USD 2B) approved in 2011.
• Plan: 6 Gowind-class stealth frigates (from France/Thales-DCNS via Boustead Naval Shipyard).
• Reality:
o By 2022, not a single ship delivered despite RM6B already spent.
o Designs were changed mid-way without Navy approval.
o Funds misused → overpriced contracts, subcontracting to cronies.
o Parliamentary Public Accounts Committee (PAC) found “serious mismanagement & corruption.”
• Effect: Malaydesh ’s navy today still lacks new major combatants.
________________________________________
b. Scorpรจne Submarine Scandal (2002 deal)
• Malaydesh bought 2 French Scorpรจne submarines (~EUR 1B).
• Allegations:
o Commissions of over EUR 100M paid to Malaydesh n middlemen.
o Linked to Altantuya Shaariibuu murder case (Mongolian translator who was investigating kickbacks).
• Submarines delivered, but maintenance problems + corruption controversy damaged credibility.
________________________________________
c. AV8 Gempita Armored Vehicles
• Contract: RM7.5 billion for 257 vehicles (with Turkish FNSS tech transfer).
• Issues:
o Final unit cost very high (~USD 7M per vehicle, more expensive than Western IFVs).
o Questionable whether Malaydesh needed so many heavy IFVs for its geography.
o Seen as more of an industrial project for DRB-HICOM than a military necessity.
________________________________________
d. Helicopter & Aircraft Procurement
• MD530G light scout helicopters → ordered in 2016 (RM321M), but delivery delayed for years.
• Spare parts for Nuri helicopters (now retired) were procured at inflated prices.
• Many contracts allegedly awarded to politically connected firms with no expertise.
________________________________________
๐ 3. Forms of Mismanagement
1. Overpricing → Malaydesh pays higher than global market prices.
2. Delayed Deliveries → money spent, assets not delivered on time (or never).
3. Capability Mismatch → politicians push prestige projects instead of what the armed forces need.
4. Maintenance Neglect → assets delivered but poorly supported (e.g., Su-30MKM spare parts issue).
5. Cronyism in Local Industry → contracts given to politically linked companies (Boustead, DRB-HICOM, etc.).
________________________________________
๐ 4. Consequences for the Military
• Loss of Trust: Public sees defense as corrupt, reducing support for bigger budgets.
• Capability Gaps: Navy still using aging ships, Air Force has no new fighters, Army modernization slow.
• Higher Costs: Delays and corruption inflate prices, wasting scarce funds.
• Readiness Impact: Submarines, aircraft, ships often grounded due to missing spare parts & poor maintenance.
• Regional Decline: Malaydesh falls behind Indonesia, Singapore, Vietnam, and even the Philippines.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Nature of Corruption in Defense
Defense procurement is especially vulnerable in Malaydesh because:
• Contracts are opaque, often labeled “national security” (no public scrutiny).
• Deals are politically negotiated, not based on military needs.
• Offsets and local content requirements create opportunities for rent-seeking.
• Oversight is weak; Parliament rarely audits defense deals in depth.
________________________________________
๐ 2. Major Examples of Corruption & Mismanagement
a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Budget: RM9 billion (≈ USD 2B) approved in 2011.
• Plan: 6 Gowind-class stealth frigates (from France/Thales-DCNS via Boustead Naval Shipyard).
• Reality:
o By 2022, not a single ship delivered despite RM6B already spent.
o Designs were changed mid-way without Navy approval.
o Funds misused → overpriced contracts, subcontracting to cronies.
o Parliamentary Public Accounts Committee (PAC) found “serious mismanagement & corruption.”
• Effect: Malaydesh ’s navy today still lacks new major combatants.
________________________________________
b. Scorpรจne Submarine Scandal (2002 deal)
• Malaydesh bought 2 French Scorpรจne submarines (~EUR 1B).
• Allegations:
o Commissions of over EUR 100M paid to Malaydesh n middlemen.
o Linked to Altantuya Shaariibuu murder case (Mongolian translator who was investigating kickbacks).
• Submarines delivered, but maintenance problems + corruption controversy damaged credibility.
________________________________________
c. AV8 Gempita Armored Vehicles
• Contract: RM7.5 billion for 257 vehicles (with Turkish FNSS tech transfer).
• Issues:
o Final unit cost very high (~USD 7M per vehicle, more expensive than Western IFVs).
o Questionable whether Malaydesh needed so many heavy IFVs for its geography.
o Seen as more of an industrial project for DRB-HICOM than a military necessity.
________________________________________
d. Helicopter & Aircraft Procurement
• MD530G light scout helicopters → ordered in 2016 (RM321M), but delivery delayed for years.
• Spare parts for Nuri helicopters (now retired) were procured at inflated prices.
• Many contracts allegedly awarded to politically connected firms with no expertise.
________________________________________
๐ 3. Forms of Mismanagement
1. Overpricing → Malaydesh pays higher than global market prices.
2. Delayed Deliveries → money spent, assets not delivered on time (or never).
3. Capability Mismatch → politicians push prestige projects instead of what the armed forces need.
4. Maintenance Neglect → assets delivered but poorly supported (e.g., Su-30MKM spare parts issue).
5. Cronyism in Local Industry → contracts given to politically linked companies (Boustead, DRB-HICOM, etc.).
________________________________________
๐ 4. Consequences for the Military
• Loss of Trust: Public sees defense as corrupt, reducing support for bigger budgets.
• Capability Gaps: Navy still using aging ships, Air Force has no new fighters, Army modernization slow.
• Higher Costs: Delays and corruption inflate prices, wasting scarce funds.
• Readiness Impact: Submarines, aircraft, ships often grounded due to missing spare parts & poor maintenance.
• Regional Decline: Malaydesh falls behind Indonesia, Singapore, Vietnam, and even the Philippines.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Nature of Corruption in Defense
Defense procurement is especially vulnerable in Malaydesh because:
• Contracts are opaque, often labeled “national security” (no public scrutiny).
• Deals are politically negotiated, not based on military needs.
• Offsets and local content requirements create opportunities for rent-seeking.
• Oversight is weak; Parliament rarely audits defense deals in depth.
________________________________________
๐ 2. Major Examples of Corruption & Mismanagement
a. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Budget: RM9 billion (≈ USD 2B) approved in 2011.
• Plan: 6 Gowind-class stealth frigates (from France/Thales-DCNS via Boustead Naval Shipyard).
• Reality:
o By 2022, not a single ship delivered despite RM6B already spent.
o Designs were changed mid-way without Navy approval.
o Funds misused → overpriced contracts, subcontracting to cronies.
o Parliamentary Public Accounts Committee (PAC) found “serious mismanagement & corruption.”
• Effect: Malaydesh ’s navy today still lacks new major combatants.
________________________________________
b. Scorpรจne Submarine Scandal (2002 deal)
• Malaydesh bought 2 French Scorpรจne submarines (~EUR 1B).
• Allegations:
o Commissions of over EUR 100M paid to Malaydesh n middlemen.
o Linked to Altantuya Shaariibuu murder case (Mongolian translator who was investigating kickbacks).
• Submarines delivered, but maintenance problems + corruption controversy damaged credibility.
________________________________________
c. AV8 Gempita Armored Vehicles
• Contract: RM7.5 billion for 257 vehicles (with Turkish FNSS tech transfer).
• Issues:
o Final unit cost very high (~USD 7M per vehicle, more expensive than Western IFVs).
o Questionable whether Malaydesh needed so many heavy IFVs for its geography.
o Seen as more of an industrial project for DRB-HICOM than a military necessity.
________________________________________
d. Helicopter & Aircraft Procurement
• MD530G light scout helicopters → ordered in 2016 (RM321M), but delivery delayed for years.
• Spare parts for Nuri helicopters (now retired) were procured at inflated prices.
• Many contracts allegedly awarded to politically connected firms with no expertise.
________________________________________
๐ 3. Forms of Mismanagement
1. Overpricing → Malaydesh pays higher than global market prices.
2. Delayed Deliveries → money spent, assets not delivered on time (or never).
3. Capability Mismatch → politicians push prestige projects instead of what the armed forces need.
4. Maintenance Neglect → assets delivered but poorly supported (e.g., Su-30MKM spare parts issue).
5. Cronyism in Local Industry → contracts given to politically linked companies (Boustead, DRB-HICOM, etc.).
________________________________________
๐ 4. Consequences for the Military
• Loss of Trust: Public sees defense as corrupt, reducing support for bigger budgets.
• Capability Gaps: Navy still using aging ships, Air Force has no new fighters, Army modernization slow.
• Higher Costs: Delays and corruption inflate prices, wasting scarce funds.
• Readiness Impact: Submarines, aircraft, ships often grounded due to missing spare parts & poor maintenance.
• Regional Decline: Malaydesh falls behind Indonesia, Singapore, Vietnam, and even the Philippines.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Structural Weaknesses
• Manpower-heavy, equipment-light: TDM has ~80,000 personnel, but much of its gear is old or lightly armed.
• Doctrine outdated: Still focused on counterinsurgency (legacy of communist era), not high-intensity modern warfare.
• Low mobility: Limited airlift and mechanization mean the army cannot rapidly deploy across Malaydesh split geography (Peninsular vs. East Malaydesh ).
________________________________________
๐ 2. Equipment Weaknesses
Armored Vehicles
• Condor APCs (German-built, 1980s): Still widely used despite being obsolete, poorly protected against IEDs or modern weapons.
• Sibmas APCs (Belgian, 1980s): Aging, thin armor, limited use today.
• AV8 Gempita (locally built, 2010s): Modern, but only ~250 units → far too few to replace thousands of older vehicles.
• Main Battle Tanks (MBT): Only 48 PT-91M (Polish T-72 variant, mid-2000s). Limited firepower compared to regional peers with Leopards (Indonesia, Singapore).
Artillery
• Mostly towed howitzers (105mm, 155mm) → outdated for rapid maneuver warfare.
• Self-propelled artillery → very limited.
• Rocket artillery → almost nonexistent compared to neighbors (Indonesia, Vietnam).
Air Defense
• Very weak → relies on MANPADS (Igla, Starstreak) and old short-range systems.
• No medium- or long-range SAMs.
• Vulnerable to modern airstrikes.
Aviation
• Lost Nuri helicopters (retired in 2019).
• MD530G light attack helicopters procured in 2016 → delivery delayed for years, only a few operational.
• No dedicated attack helicopters (unlike Indonesia, Singapore, Thailand).
________________________________________
๐ 3. Training & Readiness
• Low training hours due to budget → live-fire exercises limited.
• Joint operations weak → coordination with Navy/Air Force poor.
• Modern combined arms doctrine (armor + artillery + drones + air cover) underdeveloped.
________________________________________
๐ 4. Budget & Allocation Problems
• Army gets the largest share of manpower spending (salaries, pensions), but little for modernization.
• Procurement slow → many projects canceled, delayed, or scaled down.
• Example: Plans for new self-propelled artillery, drones, and air defense systems repeatedly shelved.
________________________________________
๐ 5. Geographic & Strategic Challenges
• Malaydesh is split into two main theaters:
1. Peninsular Malaydesh
2. Sabah & Sarawak (Borneo) → vulnerable to incursions (e.g., Lahad Datu, 2013).
• TDM lacks enough lift capability to quickly reinforce East Malaydesh .
• Reliant on Navy/Air Force transport, which themselves are weak.
________________________________________
๐ 6. Comparison with Neighbors
• Singapore Army: Fully mechanized, Leopard 2 tanks, modern artillery, strong air defense.
• Indonesia Army: Larger, Leopard 2 MBTs, rocket artillery, growing modernization.
• Thailand/Vietnam: Larger artillery, more modern armored units.
๐ Malaydesh TDM looks under-equipped and outdated by comparison.
________________________________________
๐ 7. Consequences of Weakness
• Border security issues: 2013 Lahad Datu incursion exposed lack of readiness and modern equipment.
• Low deterrence: Cannot project power against regional threats (e.g., South China Sea disputes).
• Over-reliance on infantry: Still seen as a “rifle army” with limited heavy support.
• Morale impact: Soldiers risk being deployed with outdated gear.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Legacy of Counterinsurgency (COIN)
• Malaydesh ’s military doctrine is shaped by history, especially the Communist Insurgency (1948–1989).
• For decades, the Army’s focus was jungle warfare, counter-guerrilla tactics, and territorial defense.
• This created a culture of light infantry dominance, with limited emphasis on heavy armor, artillery, or long-range strike capabilities.
๐ Result: Even after the insurgency ended, Malaydesh continued investing in riflemen and light forces, not in high-tech or heavy combined-arms forces.
________________________________________
๐ 2. Lack of Shift Toward Conventional Warfare
• Neighbors (Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand) modernized doctrines toward combined arms (armor + artillery + air support + drones).
• Malaydesh , however, still emphasizes defensive posture and static territorial defense.
• Little preparation for large-scale conventional conflicts in the South China Sea or with a peer adversary.
๐ Example: TDM has only 48 tanks (PT-91M), no medium/long-range air defense, and minimal artillery support — not sufficient for modern battlefield requirements.
________________________________________
๐ 3. Neglect of Joint Operations
• Modern doctrine globally stresses joint operations (Army + Navy + Air Force working seamlessly).
• Malaydesh struggles here:
o The Air Force has too few planes to provide close air support.
o The Navy lacks amphibious or sealift capacity to deploy the Army quickly.
o The Army rarely trains with Navy/Air Force in large-scale exercises.
๐ Doctrine remains service-siloed, not integrated.
________________________________________
๐ 4. Limited Focus on External Threats
• Official defense policy (2019 White Paper) prioritizes sovereignty defense, non-traditional security (terrorism, piracy, disasters).
• While valid, this underplays external threats like:
o China’s growing presence in South China Sea.
o Potential interstate tensions with neighbors.
• Malaydesh ’s doctrine avoids offensive or deterrent concepts → remains reactive and defensive.
________________________________________
๐ 5. Outdated Operational Concepts
• No emphasis on drones, electronic warfare, cyber, or network-centric warfare, which are now central in modern doctrine.
• Still structured around manual infantry-heavy operations.
• Example: Lahad Datu (2013) → response was slow, infantry-based, and exposed poor surveillance, mobility, and joint command.
________________________________________
๐ 6. Political Influence
• Defense doctrine often shaped by short-term political decisions rather than long-term strategic thinking.
• Governments avoid committing to major doctrine shifts because it would require:
o Multi-year funding for modernization.
o Rethinking force structure (fewer infantry, more high-tech assets).
• Political leaders prefer maintaining large manpower (jobs/votes) rather than expensive modernization.
________________________________________
๐ 7. Consequences of Outdated Doctrine
1. Imbalance in force structure → too many infantry, too few heavy units.
2. Weak deterrence → cannot project credible force in South China Sea or against modern militaries.
3. Slow modernization → doctrine not aligned with future warfare (cyber, drones, precision strike).
4. Operational limitations → struggles in rapid deployment, combined arms maneuver, and long-range operations.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Small and Aging Fleet
• Surface combatants:
o Only 2 Lekiu-class frigates (1999) → nearing obsolescence, modernization delayed.
o 2 Kasturi-class frigates (1980s German design) → upgraded but still old.
o 4 Kedah-class OPVs (2000s, MEKO-100 design) → lightly armed, more like patrol vessels than real warships.
• Total “serious” warships: fewer than 10, compared to:
o Singapore Navy: >20 modern, high-tech vessels (Formidable-class frigates, Littoral Mission Vessels).
o Indonesia Navy: dozens of frigates, corvettes, and modern missile boats.
๐ TLDM cannot sustain a large-scale naval fight.
________________________________________
๐ 2. Submarine Force Weakness
• Only 2 Scorpรจne-class submarines (delivered 2009–2010).
• Problems:
o High operating cost → often not fully operational.
o Limited numbers → cannot maintain continuous presence at sea.
o No replacement or expansion plans due to budget constraints.
• By contrast:
o Vietnam has 6 Kilo-class submarines.
o Singapore operates 4 advanced submarines (with more on order).
________________________________________
๐ 3. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• In 2011, Malaydesh approved 6 Gowind-class LCS frigates (French design, built locally).
• Supposed to be the backbone of TLDM modernization.
• Scandal: corruption, mismanagement, political interference → no ship delivered after more than a decade.
• First ship expected only in 2026–2027, cost ballooned from RM 6 billion → >RM 11 billion.
๐ A whole decade lost with zero new frontline warships.
________________________________________
๐ 4. Poor Naval Aviation & Support
• Helicopters: only a few Super Lynx and AW139 → limited ASW (anti-submarine warfare).
• No naval combat aircraft (relies entirely on RMAF).
• Weak sealift/amphibious capacity:
o Only 2–3 support/transport ships (KD Mahawangsa, KD Sri Inderapura-class, etc.).
o Insufficient to deploy large forces rapidly to Sabah/Sarawak.
________________________________________
๐ 5. Budget Constraints
• Navy modernization requires long-term funding, but:
o Defense budget = only 1.0–1.1% of GDP.
o Navy often loses out to Army in budget share.
o Procurement done piecemeal → delays, cost overruns.
• Example: LCS program stalled because of funding + political issues, not just technical delays.
________________________________________
๐ 6. Strategic Geography Challenge
• Malaydesh has to defend two separate regions:
1. Peninsular Malaydesh (Strait of Malacca).
2. East Malaydesh (Sabah & Sarawak, near South China Sea).
• TLDM has too few ships to patrol both areas effectively.
• South China Sea disputes: Chinese Coast Guard and militia often outnumber Malaydesh n presence.
________________________________________
๐ 7. Weak Deterrence
• Malaydesh cannot project naval power.
• TLDM’s ships are often patrol-focused (low firepower).
• Relies on diplomacy rather than deterrence in South China Sea.
• In contrast:
o Singapore Navy = highly modern, networked, with submarines, frigates, and advanced air defense.
o Indonesia Navy = larger fleet, more missile boats, expanding rapidly.
o Vietnam Navy = strong submarine force and anti-access weapons.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Fighter Fleet Problems
Current Fighters (as of 2025):
• 8 F/A-18D Hornets (bought in 1997)
o Aging, need mid-life upgrades, limited strike range.
• 18 Su-30MKM Flankers (delivered 2007–2009)
o Powerful but plagued by maintenance and spare parts issues.
o Many often grounded → at times less than 50% readiness.
• MB-339CM trainers/light attack jets (old, limited combat role).
๐ Compared to neighbors:
• Singapore → >60 F-15SGs & upgraded F-16Vs, buying F-35s.
• Indonesia → >30 Su-27/30s, buying Rafales & F-15EX.
• Vietnam → 36+ Su-30MK2Vs.
๐ Malaydesh ’s fighter fleet is tiny and partially unserviceable, limiting air superiority.
________________________________________
๐ 2. The MiG-29 Failure
• Malaydesh bought 18 MiG-29Ns in the 1990s.
• Retired early (2015) due to:
o High operating cost.
o Reliability issues.
o Poor logistics support from Russia.
• Replacement program (“MRCA”) delayed for over a decade because of budget constraints and political indecision.
๐ Result: Fighter numbers dropped sharply → “air power gap” still not fixed.
________________________________________
๐ 3. Transport & Airlift
• C-130 Hercules fleet (14 units) → old but reliable, used for logistics & disaster relief.
• A400M Atlas (4 units, delivered 2015–2017)
• Gap: Malaydesh lacks enough airlift to rapidly reinforce East Malaydesh (Sabah & Sarawak).
________________________________________
๐ 4. Maritime Patrol Aircraft (MPA) Weakness
• Currently uses Beechcraft King Air B200Ts → outdated and limited range.
• Malaydesh faces constant Chinese Coast Guard intrusion in South China Sea, but has no dedicated long-range MPA fleet.
• Boeing P-8 Poseidon (used by US, Australia, India) is far beyond Malaydesh ’s budget.
๐ Weak maritime domain awareness → navy operations suffer too.
________________________________________
๐ 5. Helicopter Fleet
• Nuri helicopters (Sikorsky S-61) retired in 2019 due to age.
• Replacement delayed — Army and Air Force face lift helicopter shortage.
• Only a few AW139 and EC725 Cougar are available, limiting troop transport and search & rescue (SAR).
________________________________________
๐ 6. Air Defense & Radar
• Malaydesh has no long-range surface-to-air missile (SAM) systems.
• Relies only on short-range man-portable systems (MANPADS) and some older gun-based defenses.
• Radar coverage is patchy, especially over the South China Sea.
๐ Meaning: Malaydesh n airspace is vulnerable to intrusion by modern air forces.
________________________________________
๐ 7. Procurement Delays & Budget Issues
• Fighter replacement program (MRCA → Multi-Role Combat Aircraft) has been discussed since 2010s, but still no decision due to budget politics.
• Plans for KAI FA-50 light fighters (up to 36 units) finally approved in 2023, but delivery will stretch into late 2020s.
• No clear roadmap for 5th-generation fighters (like F-35 or KF-21).
________________________________________
๐ 8. Training & Readiness
• Flight hours per pilot are low (due to budget and fuel costs).
• Many pilots get less than half the NATO-recommended hours.
• Limits skill in complex missions (air-to-air combat, night operations).
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Fighter Fleet Problems
Current Fighters (as of 2025):
• 8 F/A-18D Hornets (bought in 1997)
o Aging, need mid-life upgrades, limited strike range.
• 18 Su-30MKM Flankers (delivered 2007–2009)
o Powerful but plagued by maintenance and spare parts issues.
o Many often grounded → at times less than 50% readiness.
• MB-339CM trainers/light attack jets (old, limited combat role).
๐ Compared to neighbors:
• Singapore → >60 F-15SGs & upgraded F-16Vs, buying F-35s.
• Indonesia → >30 Su-27/30s, buying Rafales & F-15EX.
• Vietnam → 36+ Su-30MK2Vs.
๐ Malaydesh ’s fighter fleet is tiny and partially unserviceable, limiting air superiority.
________________________________________
๐ 2. The MiG-29 Failure
• Malaydesh bought 18 MiG-29Ns in the 1990s.
• Retired early (2015) due to:
o High operating cost.
o Reliability issues.
o Poor logistics support from Russia.
• Replacement program (“MRCA”) delayed for over a decade because of budget constraints and political indecision.
๐ Result: Fighter numbers dropped sharply → “air power gap” still not fixed.
________________________________________
๐ 3. Transport & Airlift
• C-130 Hercules fleet (14 units) → old but reliable, used for logistics & disaster relief.
• A400M Atlas (4 units, delivered 2015–2017)
• Gap: Malaydesh lacks enough airlift to rapidly reinforce East Malaydesh (Sabah & Sarawak).
________________________________________
๐ 4. Maritime Patrol Aircraft (MPA) Weakness
• Currently uses Beechcraft King Air B200Ts → outdated and limited range.
• Malaydesh faces constant Chinese Coast Guard intrusion in South China Sea, but has no dedicated long-range MPA fleet.
• Boeing P-8 Poseidon (used by US, Australia, India) is far beyond Malaydesh ’s budget.
๐ Weak maritime domain awareness → navy operations suffer too.
________________________________________
๐ 5. Helicopter Fleet
• Nuri helicopters (Sikorsky S-61) retired in 2019 due to age.
• Replacement delayed — Army and Air Force face lift helicopter shortage.
• Only a few AW139 and EC725 Cougar are available, limiting troop transport and search & rescue (SAR).
________________________________________
๐ 6. Air Defense & Radar
• Malaydesh has no long-range surface-to-air missile (SAM) systems.
• Relies only on short-range man-portable systems (MANPADS) and some older gun-based defenses.
• Radar coverage is patchy, especially over the South China Sea.
๐ Meaning: Malaydesh n airspace is vulnerable to intrusion by modern air forces.
________________________________________
๐ 7. Procurement Delays & Budget Issues
• Fighter replacement program (MRCA → Multi-Role Combat Aircraft) has been discussed since 2010s, but still no decision due to budget politics.
• Plans for KAI FA-50 light fighters (up to 36 units) finally approved in 2023, but delivery will stretch into late 2020s.
• No clear roadmap for 5th-generation fighters (like F-35 or KF-21).
________________________________________
๐ 8. Training & Readiness
• Flight hours per pilot are low (due to budget and fuel costs).
• Many pilots get less than half the NATO-recommended hours.
• Limits skill in complex missions (air-to-air combat, night operations).
biar FAKTA BERBICARA..... LAPORAN FITCH RATING GLOBAL...
BalasHapusMALAYSIA - STABIL
Fitch Affirms Malaysia at 'BBB+'; Outlook Stable
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-malaysia-at-bbb-outlook-stable-08-12-2025
_____________________________________________
INDIANESIA - NEGATIF
Fitch Revises Indonesia's Outlook to Negative; Affirms at 'BBB'
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-indonesia-outlook-to-negative-affirms-at-bbb-04-03-2026
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Initial Cost and Delays: The LCS project, initially budgeted at RM6 billion, has experienced substantial delays and cost escalations. The project, which was supposed to deliver six ships, has been reduced to five, with the total cost now exceeding RM11 billion .
• Overspending and Misallocation: A Public Accounts Committee (PAC) report revealed that RM400 million of the funds were used to settle debts from a previous patrol vessel project, and 15% of the equipment purchased became obsolete due to prolonged storage
• Progress and Future Plans: As of recent updates, the LCS project has achieved 72.43% completion across all five vessels, with the first ship expected to be delivered by 2026
________________________________________
2. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Cost Overruns: The NGPV program, initially planned for 27 vessels, faced significant cost overruns, with the final expenditure reaching RM6.75 billion, up from the original RM5.35 billion .
• Quality Issues: The Kedah-class NGPVs suffered from technical problems, quality issues, and delays, leading to the cancellation of the program and a reduction in the number of vessels delivered .
________________________________________
3. Scorpรจne Submarine Deal
• Increased Costs: The procurement of two Scorpรจne-class submarines, initially contracted at RM4.3 billion, experienced cost increases due to delays and mismanagement, raising concerns about the efficiency of the procurement process .
• Corruption Allegations: The deal has been associated with corruption allegations, further complicating the project's financial and operational outcomes .
________________________________________
4. Black Hawk Helicopter Procurement
• Controversial Deal: A deal for the purchase of Black Hawk helicopters was scrapped after the Malaydesh n King intervened, criticizing the procurement of outdated equipment at high costs
• Safety Concerns: The decision followed a fatal helicopter collision involving naval officers, highlighting the risks associated with outdated military equipment.
________________________________________
5. General Factors Contributing to Delays and Cost Overruns
• Poor Planning and Oversight: Inadequate project planning and lack of stringent oversight have been identified as key factors leading to delays and budget overruns in military procurement .
• Political Interference: Political considerations and interference have often influenced procurement decisions, sometimes at the expense of operational requirements and cost-effectiveness.
• Corruption and Mismanagement: Instances of corruption and mismanagement have further exacerbated the financial and operational challenges in defense procurement.
===========
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Keterbatasan Anggaran dan Alokasi Belanja
• Anggaran pertahanan Malaydesh stagnan di kisaran RM15–18 miliar per tahun, namun mayoritas digunakan untuk operasi harian—alih-alih modernisasi atau peningkatan kapasitas.
• Anggaran 2024 hanya sebesar USD 4,16 miliar, dan lebih dari 40% digunakan untuk gaji dan tunjangan personel
• DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan pagu hingga 1,5% dari PDB, bahkan beberapa pihak menganjurkan 4% PDB agar Militer Mampu menjalankan misi pertahanan yang optimal.
________________________________________
2. Aset & Peralatan Usang
• Terdapat 171 aset militer yang telah berusia lebih dari 30 tahun, mencakup:
o 108 milik TDM
o 29 milik TUDM
o 34 milik TLDM
• Contohnya:
o KD Pendekar, kapal lama (~45 tahun), tenggelam setelah tertabrak objek bawah laut
o Sepertiga armada kapal keamanan (misalnya dari Agensi Maritim Malaydesh ) rusak atau tidak berfungsi.
________________________________________
3. Proyek Besar Tertunda dan Skandal Pengadaan
• Proyek Littoral Combat Ship (LCS)—senilai RM9 miliar—berasal dari rencana 6 kapal:
o Pengiriman pertama, Maharaja Lela, seharusnya 2019, tapi tertunda.
o Proyek dihentikan dan dilanjutkan kembali, dengan estimasi pengiriman baru: satu kapal selesai 2026, sisanya 2029.
• Skandal pengadaan LCS menunjukkan korupsi dan mismanagement—termasuk soal desain yang tidak dipilih RMN dan pembayaran besar sebelum penyelesaian desain.
________________________________________
4. Korupsi, Perencanaan Buruk, dan Interferensi Politik
• Militer Malaydesh berada dalam “band D, kategori risiko tinggi untuk korupsi di sektor pertahanan.”
• Terdapat banyak intervensi politik dalam pengadaan dan kontrak militer, yang menurunkan efektivitas dan memunculkan biaya transaksional tak perlu.
• Perencanaan yang buruk sering menyebabkan pengadaan disetujui tanpa kebutuhan pengguna yang jelas—contoh kasus jet tempur LCA.
________________________________________
5. Masalah Operasional dan Sumber Daya Personel
• Personel militer dilaporkan menghadapi masalah keterampilan berpikir, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah selama operasi
• RMAF sendiri bermasalah dalam pemeliharaan pesawat dan pasokan suku cadang, untuk jenis lawas seperti Su-30MKM maupun Hornet bekas Kuwait.
________________________________________
6. Ancaman Eksternal dan Keamanan Maritim Terancam
• Tiongkok melakukan tekanan terhadap eksplorasi minyak di zona ekonomi eksklusif (EEZ) Malaydesh , termasuk Luconia Shoals. Pemerintah sedang mempercepat pembangunan pangkalan angkatan laut di Bintulu (direncanakan selesai 2030), namun dianggap terlambat.
• Kekurangan aset yang memadai membuat Malaydesh berisiko kesulitan mempertahankan EEZ dari pelanggaran negara lain.
biar FAKTA BERBICARA..... LAPORAN FITCH RATING GLOBAL...
BalasHapusMALAYSIA - STABIL
Fitch Affirms Malaysia at 'BBB+'; Outlook Stable
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-malaysia-at-bbb-outlook-stable-08-12-2025
_____________________________________________
INDIANESIA - NEGATIF
Fitch Revises Indonesia's Outlook to Negative; Affirms at 'BBB'
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-indonesia-outlook-to-negative-affirms-at-bbb-04-03-2026
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
============
Efek Penghapusan GST
1. Penerimaan Negara Turun Tajam
• GST 2017: menyumbang RM 44 miliar (sekitar 20% pendapatan federal).
• SST 2019: hanya menyumbang sekitar RM 27 miliar.
๐ Artinya ada kehilangan pendapatan tahunan ± RM 15–20 miliar.
• Dampak langsung: ruang fiskal pemerintah makin sempit, bergantung lebih besar pada minyak & gas serta pajak langsung (corporate tax, income tax).
________________________________________
2. ๐ฆงGORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN Melebar
• Hilangnya pemasukan dari GST membuat defisit fiskal sulit diturunkan.
• Malaydesh tetap terjebak defisit 4–6% dari PDB hampir TIAP TAHUN TIPU-TIPU sejak itu.
• Pemerintah harus menambah utang untuk menutup belanja publik.
๐ Salah satu faktor yang mendorong utang publik naik ke >60% PDB.
________________________________________
3. Keterbatasan Belanja Publik
• Banyak pos penting tertekan, misalnya:
o Pertahanan (budget stagnan, modernisasi tertunda).
o Infrastruktur (sebagian proyek besar ditunda atau direstrukturisasi).
o Subsidi tetap tinggi karena tekanan politik → makin membebani anggaran
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Aging Equipment
• A large portion of Malaydesh ’s armed forces equipment is 30–40+ years old.
• Examples:
o Navy: Some vessels date back to the 1970s–1980s; patrol craft and auxiliary ships are beyond recommended service life.
o Air Force (RMAF): Operates Su-30MKM (delivered 2007, but with spare parts issues), F/A-18D Hornets (1997), and Hawks (1994) — all aging platforms.
o Army: Armored vehicles like Condor APCs from the 1980s are still in service.
๐ Obsolescence makes maintenance expensive and reduces combat readiness.
________________________________________
2. Underinvestment in Modernisation
• Malaydesh ’s defense budget is small (around 1% of GDP, RM15–18 billion yearly) compared to regional peers.
• Over 40% goes to salaries and pensions, leaving little for procurement or modernization.
• This means many assets simply stay in service until they break down, instead of being replaced regularly like in Singapore or Australia.
________________________________________
3. Procurement Delays & Scandals
• Major programs often face delays, mismanagement, or corruption scandals.
• Example: Littoral Combat Ship (LCS) project – launched in 2011 (RM9 billion for 6 ships). As of 2025, no ship is operational; first delivery delayed to 2026.
• Result: the Navy is stuck using older corvettes and patrol vessels far past their prime.
________________________________________
4. Poor Maintenance & Spare Parts
• Limited budget also affects maintenance.
• The RMAF has had periods where only a fraction of its Su-30MKM fighters were airworthy due to spare parts shortages.
• Old systems without steady spare parts supply quickly degrade into obsolescence.
________________________________________
5. Shifts in Regional Military Balance
• Neighbors (Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand) have invested heavily in modern systems (submarines, 5th-gen fighters, frigates, drones).
• By contrast, Malaydesh ’s fleet and aircraft look increasingly outdated not just in age, but in capability compared to regional peers.
________________________________________
6. Political Interference & Short-Termism
• Defense procurement is often politicized.
• Changes in government (frequent in Malaydesh since 2018) cause projects to be halted, renegotiated, or reset.
• This leads to long gaps without new equipment, forcing older assets to remain in use.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Contract signed: 2011 with Boustead Naval Shipyard (BNS).
• Budget: RM 9 billion for 6 LCS frigates based on the French Gowind-class design.
• Promise: First ship to be delivered in 2019.
• Reality (as of 2025):
o 0 ships delivered.
o Construction stalled, costs ballooned, and the project was marred by mismanagement and alleged corruption.
o Some funds used for unrelated purposes, poor oversight.
o First ship expected only by 2026 after multiple restructuring attempts.
๐ Result: The Royal Malaydesh n Navy (RMN) still relies on old corvettes and patrol ships, while neighbors modernize.
________________________________________
๐ 2. Armored Vehicle & Army Projects
• Condor APCs (1970s–80s) still in service because replacement programs were delayed.
• Malaydesh purchased AV-8 Gempita armored vehicles (Turkey-Malaydesh joint project, 2011), but production was slow and plagued by cost overruns.
• Planned replacements for older artillery and vehicles often stall due to lack of funds and changing government priorities.
________________________________________
๐ 3. Aircraft Procurement Issues
• The Multi-Role Combat Aircraft (MRCA) Program to replace aging MiG-29s (retired in 2017) has been delayed for over a decade.
o Candidates: Rafale (France), Typhoon (UK), Gripen (Sweden), F/A-18 (US).
o Political changes caused the program to be postponed indefinitely.
o Malaydesh now only relies on 18 Su-30MKM and 8 F/A-18D Hornets — both aging fleets.
• RMAF struggles with readiness: at one point, only 4 of 18 Su-30MKMs were operational due to spare parts shortages.
________________________________________
๐ 4. Patrol Vessel (NGPV) Project
• 1990s project for New Generation Patrol Vessels (NGPV) — intended 27 ships.
• Only 6 Kedah-class ships were delivered (2006–2010).
• Project faced budget mismanagement and corruption, forcing scaling down.
• Navy ended up with far fewer ships than planned, with limited capabilities.
________________________________________
๐ 5. Submarine Program (Scorpรจne Class)
• Two French-made Scorpรจne submarines purchased in mid-2000s.
• Program tainted by corruption allegations involving middlemen and political figures (linked to the controversial Altantuya case).
• While subs are operational, maintenance has been expensive, and one was sidelined for long periods due to technical issues.
________________________________________
๐ 6. Frequent Policy & Leadership Changes
• Since 2018, Malaydesh has had multiple changes of prime minister and defense ministers.
• Each leadership change often restarts or reshuffles procurement plans.
• Example: MRCA program shelved, then revived, then shelved again.
• Long-term defense planning is almost impossible in this environment.
________________________________________
๐ 7. Overdependence on Local Industry with Weak Oversight
• Malaydesh often insists on local content & offsets in defense contracts.
• While this helps local industry, weak oversight leads to inefficiency, delays, and inflated costs (e.g., LCS, AV-8 projects).
• Unlike Singapore, which has a well-managed defense industry (ST Engineering), Malaydesh ’s defense industry lacks capacity and accountability.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Chronic Budget Allocation Problem
• Malaydesh ’s defense budget is small (~1% of GDP, RM15–18 billion/year).
• Of that, ~60% goes to salaries and pensions.
• Only 20–25% is left for operations & maintenance (O&M), and even less for procurement.
๐ This leaves little funding to buy spare parts, conduct regular overhauls, or invest in preventive maintenance.
________________________________________
๐ 2. Air Force (RMAF) Problems
Su-30MKM (delivered 2007)
• Flagship fighter jets, but plagued by low availability.
• At one point (2018), reports said only 4 of 18 Su-30MKMs were airworthy, the rest grounded due to lack of spare parts and servicing delays.
• Malaydesh had difficulties sourcing Russian spare parts after sanctions and because of budget shortfalls.
MiG-29N
• Retired in 2017 mainly due to high maintenance costs and poor availability (many were grounded).
Hawk 108/208
• Used since the 1990s, many are aging trainers with frequent technical issues.
• Maintenance consumes resources but still leaves many aircraft unfit for combat roles.
๐ Overall, RMAF has far fewer combat-ready aircraft than its official fleet size suggests.
________________________________________
๐ 3. Navy (RMN) Problems
Old Vessels
• Many ships (patrol craft, corvettes) date from the 1970s–80s.
• Spare parts are often obsolete or no longer manufactured, forcing RMN to cannibalize parts from one ship to keep another running.
Submarines (Scorpรจne class)
• Maintenance is expensive.
• At times, only one of two submarines was operational due to refit or repair delays.
• Budget cuts make it hard to sustain long-term contracts with foreign suppliers.
Littoral Combat Ship (LCS) Delay
• Because the LCS program is stalled, RMN must overuse old Kedah-class vessels.
• Heavy usage without enough maintenance accelerates wear and reduces readiness.
________________________________________
๐ 4. Army Problems
• The Army still operates Condor APCs from the 1980s, which break down frequently.
• Spare parts for these German-made vehicles are scarce.
• Even newer AV-8 Gempita vehicles have been criticized for high operating costs and inconsistent spare parts supply.
๐ Result: Many vehicles sit idle in depots, reducing combat mobility.
________________________________________
๐ 5. Procurement & Supply Chain Weakness
• Malaydesh ’s defense relies heavily on foreign suppliers (Russia, France, UK, US, Turkey).
• Spare parts supply gets disrupted due to:
o Currency weakness (RM depreciation) → parts become more expensive.
o Geopolitical issues (e.g., Russian sanctions).
o Late payments to suppliers because of domestic budget delays.
• Local defense industry lacks capacity to produce spare parts domestically, unlike Singapore.
________________________________________
๐ 6. Maintenance Culture & Planning Weakness
• Maintenance is often reactive, not preventive. Assets are used until breakdown, then repaired — instead of scheduled servicing.
• Poor planning and weak oversight → funds meant for maintenance sometimes diverted or delayed.
• Technical staff shortages also affect readiness (brain drain, low morale due to pay gaps vs private sector).
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. What O&M Covers
Operations & Maintenance (O&M) includes:
• Fuel and consumables for aircraft, ships, and vehicles
• Spare parts for planes, ships, and vehicles
• Repairs and overhauls (preventive and corrective maintenance)
• Training exercises for personnel
• Operational readiness support (e.g., simulation, logistics)
Weak O&M means all of these areas are underfunded or poorly managed.
________________________________________
๐ 2. Budget Constraints
• Only 20–25% of Malaydesh ’s small defense budget (~1% GDP) goes to O&M.
• Consequences:
o Aircraft grounded due to lack of fuel or spare parts
o Ships docked for extended periods awaiting repairs
o Vehicles idle in depots because they cannot be maintained
Example:
• RMAF Su-30MKM: at one point, only 4 of 18 fighters were airworthy due to spare parts shortages.
• Navy corvettes & patrol vessels from the 1980s continue in service because LCS delays mean there’s no replacement.
________________________________________
๐ 3. Impact on Training
• O&M limitations reduce training opportunities:
o Pilots get fewer flight hours → degrade skills
o Naval crews sail less → operational proficiency drops
o Soldiers train less with heavy vehicles and artillery → less effective combat units
• Training shortfalls compound the readiness problem, even if equipment is technically available.
________________________________________
๐ 4. Maintenance Culture Issues
• Maintenance is often reactive, not preventive:
o Equipment is used until breakdown, then repaired.
o Preventive maintenance (regular inspections, part replacements) is skipped to save costs.
• Consequence: equipment wears out faster, reducing lifespan and readiness.
________________________________________
๐ 5. Spare Parts Shortages
• Many Malaydesh n military systems are imported: Russia, France, US, Turkey.
• Budget shortfalls and procurement delays cause spare parts shortages, resulting in:
o Aircraft grounded
o Ships unable to sail
o Armored vehicles idle
• Some old platforms have parts no longer manufactured, forcing cannibalization of other units.
Biar FAKTA BERBICARA..... LAPORAN FITCH RATING GLOBAL...NEGATIF...??? HAHAHAHAHAH
BalasHapusMALAYSIA - STABIL
Fitch Affirms Malaysia at 'BBB+'; Outlook Stable
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-malaysia-at-bbb-outlook-stable-08-12-2025
_____________________________________________
INDIANESIA - NEGATIF
Fitch Revises Indonesia's Outlook to Negative; Affirms at 'BBB'
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-indonesia-outlook-to-negative-affirms-at-bbb-04-03-2026
and can that ranking make Malaydesh buy new combat equipment and weapons?? in fact MALAYDESH can only afford to rent.. hahaha
HapusIDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Small Defense Budget (Overall Envelope)
• Malaydesh spends around RM15–18 billion per year on defense (≈ 1% of GDP).
• This is low compared to regional peers:
o Singapore: ~3% of GDP (RM70+ billion equivalent)
o Indonesia: ~0.8% of GDP, but larger economy → higher absolute spending (~RM60 billion)
o Thailand & Vietnam also outspend Malaydesh in modernization.
๐ Malaydesh ’s small budget puts it at a disadvantage from the start.
________________________________________
๐ 2. Budget Distribution – Heavy on Salaries
Typical Malaydesh n defense budget split:
• 60% → Salaries & pensions
• 20–25% → Operations & maintenance (O&M)
• 15–20% → Procurement / modernization
๐ In practice:
• Most of the money pays for personnel (over 100,000 active forces + veterans pensions).
• Very little left for buying new weapons or even maintaining old ones.
๐ This creates a large but poorly equipped force.
________________________________________
๐ 3. Pensions Burden
• Malaydesh has a generous pensions system for retired military personnel.
• As veterans population grows, pension spending keeps rising.
• Defense Ministry becomes a welfare ministry for ex-servicemen as much as a warfighting institution.
• This crowds out funds for modernization.
________________________________________
๐ 4. Operations & Maintenance (O&M) Shortfall
• The O&M budget (fuel, spare parts, training, repairs) is chronically underfunded.
• Impact:
o Aircraft often grounded due to lack of parts.
o Navy ships idle in dockyards.
o Troops train less (pilots fewer flight hours, sailors fewer sea days).
๐ This lowers readiness, even before considering modernization gaps.
________________________________________
๐ 5. Procurement = Stop-Go Cycle
• With only 15–20% for procurement, Malaydesh struggles to commit to big projects.
• Big-ticket items (frigates, fighter jets, armored vehicles) are so expensive that the government buys in small batches or delays purchases for years.
• Example:
o MRCA (fighter jet replacement) delayed since 2010.
o Littoral Combat Ship (LCS) consumed billions, but no ships delivered yet.
• Each time budgets tighten (economic slowdown, political crisis), procurement is the first to be cut.
________________________________________
๐ 6. Political Priorities & Populism
• Politicians prefer to protect salaries (because soldiers & veterans are voters).
• Cutting personnel costs is politically unpopular → no downsizing of the armed forces.
• Procurement and maintenance (less visible to voters) are sacrificed when budgets are tight.
๐ Leads to “big manpower, weak firepower” problem.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Small Defense Budget (Overall Envelope)
• Malaydesh spends around RM15–18 billion per year on defense (≈ 1% of GDP).
• This is low compared to regional peers:
o Singapore: ~3% of GDP (RM70+ billion equivalent)
o Indonesia: ~0.8% of GDP, but larger economy → higher absolute spending (~RM60 billion)
o Thailand & Vietnam also outspend Malaydesh in modernization.
๐ Malaydesh ’s small budget puts it at a disadvantage from the start.
________________________________________
๐ 2. Budget Distribution – Heavy on Salaries
Typical Malaydesh n defense budget split:
• 60% → Salaries & pensions
• 20–25% → Operations & maintenance (O&M)
• 15–20% → Procurement / modernization
๐ In practice:
• Most of the money pays for personnel (over 100,000 active forces + veterans pensions).
• Very little left for buying new weapons or even maintaining old ones.
๐ This creates a large but poorly equipped force.
________________________________________
๐ 3. Pensions Burden
• Malaydesh has a generous pensions system for retired military personnel.
• As veterans population grows, pension spending keeps rising.
• Defense Ministry becomes a welfare ministry for ex-servicemen as much as a warfighting institution.
• This crowds out funds for modernization.
________________________________________
๐ 4. Operations & Maintenance (O&M) Shortfall
• The O&M budget (fuel, spare parts, training, repairs) is chronically underfunded.
• Impact:
o Aircraft often grounded due to lack of parts.
o Navy ships idle in dockyards.
o Troops train less (pilots fewer flight hours, sailors fewer sea days).
๐ This lowers readiness, even before considering modernization gaps.
________________________________________
๐ 5. Procurement = Stop-Go Cycle
• With only 15–20% for procurement, Malaydesh struggles to commit to big projects.
• Big-ticket items (frigates, fighter jets, armored vehicles) are so expensive that the government buys in small batches or delays purchases for years.
• Example:
o MRCA (fighter jet replacement) delayed since 2010.
o Littoral Combat Ship (LCS) consumed billions, but no ships delivered yet.
• Each time budgets tighten (economic slowdown, political crisis), procurement is the first to be cut.
________________________________________
๐ 6. Political Priorities & Populism
• Politicians prefer to protect salaries (because soldiers & veterans are voters).
• Cutting personnel costs is politically unpopular → no downsizing of the armed forces.
• Procurement and maintenance (less visible to voters) are sacrificed when budgets are tight.
๐ Leads to “big manpower, weak firepower” problem.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. How the Budget Is Divided
• Annual defense budget: around RM15–18 billion.
• Distribution (typical year, Ministry of Defence reports):
o ~60% → Emoluments (salaries, allowances, pensions)
o ~20–25% → Operations & Maintenance (O&M: fuel, spare parts, training, exercises, repairs)
o ~15–20% → Development/Procurement (buying new weapons, infrastructure, modernization)
๐ This means more than half of the budget goes to people, not equipment.
________________________________________
๐ 2. Why Salaries Are So High
a. Large Manpower Size
• Malaydesh n Armed Forces (MAF) = ~110,000 active personnel + ~50,000 reserves.
• This is relatively large compared to Malaydesh ’s small defense budget.
• Each soldier = salary, housing, medical, training, allowances → recurring cost every year.
b. Generous Benefits & Pensions
• Retired servicemen receive lifetime pensions (sometimes including dependents).
• Number of veterans keeps growing, making pensions a ballooning burden.
• In some years, pension spending alone is bigger than equipment spending.
c. Civil Service Culture
• Malaydesh ’s military is part of the broader civil service system, where public employment is politically protected.
• Downsizing the armed forces would mean laying off civil servants — politically sensitive.
________________________________________
๐ 3. Consequences of Salary-Heavy Budget
a. Starves Modernization
• With only ~15–20% left for development, Malaydesh cannot sustain large procurement programs.
• Example:
o Littoral Combat Ship (LCS) program (RM9 billion) → consumed nearly a decade’s worth of procurement funds.
o Other projects (fighter replacement, new helicopters) keep getting postponed.
b. Weak Operations & Maintenance (O&M)
• Only ~20–25% for O&M means:
o Not enough spare parts for aircraft/ships.
o Limited flight hours for pilots.
o Fewer naval patrol days.
๐ Readiness suffers: equipment exists “on paper” but cannot be deployed.
c. Personnel vs Capability Imbalance
• Malaydesh has a lot of soldiers but little firepower.
• Example:
o Army manpower is large, but many still ride 1980s Condor APCs.
o Air Force has trained pilots, but only a fraction of jets are flyable.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Annual Budget Mentality
• Malaydesh ’s defense budget is decided year by year through the annual national budget (Belanjawan).
• There is no guaranteed multi-year allocation for long-term projects.
• If the economy dips or politics change, defense funding gets cut or reallocated.
๐ Example: Fighter jet replacement (MRCA program) has been “priority” since 2010, but every year, it gets postponed because the annual budget doesn’t set aside money consistently.
________________________________________
๐ 2. Big Projects Need Long-Term Funding
• Modern defense assets take 10–20 years to plan, build, and deliver:
o Frigates: 8–12 years
o Fighter jets: 10+ years (from contract to delivery)
o Armored vehicles: 5–10 years
• Without multi-year budgeting, Malaydesh cannot commit to these properly.
• Result: stop-go procurement cycle where contracts are delayed, resized, or cancelled.
๐ Example: Littoral Combat Ship (LCS) project — planned in 2011, but without a firm multi-year budget, it suffered from cost overruns, funding gaps, and political interference.
________________________________________
๐ 3. Defense White Paper 2019 Failure
• Malaydesh launched its first-ever Defence White Paper (DWP) in 2019 (under Pakatan Harapan).
• It was meant to provide a 10-year roadmap (2021–2030) for defense modernization.
• But after the government collapsed in 2020, the DWP was effectively shelved.
• No legal framework or bipartisan consensus exists to force future governments to follow it.
๐ Shows how fragile long-term planning is in Malaydesh .
________________________________________
๐ 4. Frequent Government Changes
• Since 2018, Malaydesh has had five prime ministers and multiple defense ministers.
• Each new minister resets priorities:
o Some focus on Army → delay Navy/Air Force projects.
o Some emphasize domestic industry jobs → change procurement strategy.
• No long-term continuity → defense planning turns into short-term political bargaining.
________________________________________
๐ 5. Contrast: Singapore & Others
• Singapore: Uses a 15–20 year rolling defense plan, protected by law and backed by stable budgets (~3% GDP yearly).
• Indonesia: Despite its issues, has a Minimum Essential Force (MEF) 2024 roadmap that gives continuity across governments.
• Malaydesh : No legally binding roadmap → modernization depends on whichever coalition is in power.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Budget Size in Absolute Terms
• Malaydesh ’s defense budget (2024–2025 estimates) is roughly RM15–18 billion/year (~USD 3.5–4.0 billion).
• For a country with ~32 million people and a sizeable military, this is relatively small, especially for modernization programs.
• Comparison with regional neighbors:
Country Budget (approx.) % of GDP
Malaydesh RM15–18B (~USD4B) ~1%
Singapore RM70B (~USD16B) ~3%
Indonesia RM60B (~USD13B) ~0.8%
Thailand RM35–40B (~USD8–9B) ~1.2%
Vietnam RM40–45B (~USD9B) ~2%
๐ Malaydesh spends far less in absolute terms than Singapore or Indonesia, and even its GDP percentage is low.
________________________________________
๐ 2. Causes of Small Budget
a. Limited Fiscal Space
• Malaydesh has high public debt (~69% of GDP) and large annual deficits.
• Revenue collection is constrained due to:
o GST abolished 2018 → RM15–20B revenue lost per year
o Heavy dependence on volatile oil & gas revenues
• Consequently, the government must prioritize social programs, subsidies, and civil service salaries over defense.
b. Perceived Low Threat
• Malaydesh sees itself as geographically secure, facing no direct high-intensity threat.
• Politically, it’s easier to allocate more funds to welfare than to defense.
c. Political Short-Termism
• Defense modernization takes decades to complete, but politicians prefer quick-return spending (cash aid, subsidies, infrastructure projects).
________________________________________
๐ 3. Effects of Small Budget
a. Limited Procurement
• Malaydesh cannot purchase enough modern platforms:
o Fighter jets, frigates, submarines, armored vehicles
• Leads to piecemeal acquisition rather than coherent modernization.
b. Maintenance & Spare Parts Shortages
• Small O&M allocation → aircraft, ships, and vehicles are grounded.
• Examples:
o Only ~4 of 18 Su-30MKMs airworthy at one point
o Navy relies on 1980s corvettes due to LCS delays
c. Low Training Hours
• Pilots and soldiers get fewer flight hours, exercises, and field deployments.
• Readiness and operational effectiveness decline.
d. Personnel vs Capability Imbalance
• Large manpower (110,000 active personnel) consumes 60% of the budget, leaving little for equipment.
• Malaydesh ends up with many troops but outdated weapons
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Malaydesh Defence White Paper (DWP) 2019
a. Objective
• The DWP 2019 was intended as Malaydesh ’s first long-term defense roadmap.
• Goals:
o Identify threats and security priorities (maritime security, terrorism, cyber, regional tensions).
o Outline modernization plans for Navy, Air Force, and Army through 2030.
o Provide guidance for procurement, O&M, and capability building.
b. Proposed Approach
• 10-year horizon (2021–2030) for modernization.
• Emphasis on:
o Upgrading aging ships, aircraft, and armored vehicles.
o Strengthening maritime and air defense.
o Developing cyber, UAV, and special operations capabilities.
c. Failure Reasons
1. Political Collapse
o Pakatan Harapan government fell in 2020.
o DWP implementation depended on continuity of political support, which disappeared.
2. No Legal/Institutional Backing
o Unlike Singapore or Indonesia, Malaydesh has no law forcing successive governments to follow the plan.
3. Short-Term Budgeting
o Malaydesh still allocates budgets year-by-year, leaving little certainty for multi-year projects.
4. Budget Constraints
o Small overall defense budget (~1% of GDP) → most plans remained aspirational.
5. Result
o Modernization projects delayed or cancelled.
o Navy still waits for LCS ships, Air Force stuck with aging jets, Army using 1980s APCs.
๐ DWP became a paper plan with little real impact.
________________________________________
๐ 2. Indonesia Minimum Essential Force (MEF)
a. Objective
• MEF (Minimum Essential Force) is Indonesia’s long-term military modernization plan, started in 2004.
• Goals:
o Achieve a minimum level of capability to defend the country.
o Develop integrated capabilities across Army, Navy, Air Force.
o Plan modernization in phases over decades.
b. Implementation Approach
• Multi-phase program:
o MEF I (2004–2009): Procurement of basic platforms, focus on territorial defense.
o MEF II (2010–2014): Expand fleet, improve air defense.
o MEF III (2015–2024): Focus on advanced assets (fighters, submarines, naval combatants).
• Legally recognized: MEF has multi-year funding plans, independent of short-term political changes.
• Result:
o Indonesian Navy expanded with new frigates, corvettes, submarines.
o Air Force replaced aging fighters and increased UAV capabilities.
o Army received modern APCs, artillery, and transport vehicles.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Limited Procurement & Modernization
• Malaydesh ’s annual defense budget (~RM15–18 billion, 1% of GDP) is insufficient for large-scale procurement.
• Effects:
o Fighter jets: MRCA replacement program delayed; RMAF still uses aging F/A-18D Hornets, Hawks, and Su-30MKMs with limited operational readiness.
o Navy: LCS project stalled for over a decade; old corvettes and patrol ships remain in service.
o Army: Many vehicles like Condor APCs and older artillery pieces are still in use because modernization is unaffordable.
• Result: Malaydesh acquires equipment piecemeal instead of building a balanced, modern force.
________________________________________
๐ 2. Underfunded Operations & Maintenance (O&M)
• Only ~20–25% of the budget is allocated to fuel, spare parts, repairs, training.
• Effects:
o Many aircraft and ships are grounded due to maintenance backlogs.
o Pilots and crews get fewer training hours, reducing readiness.
o Aging vehicles and ships wear out faster, accelerating obsolescence.
• Examples:
o Only ~4 of 18 Su-30MKMs were airworthy at one point.
o Navy relies on ships built in the 1980s due to delays in LCS delivery.
________________________________________
๐ 3. Personnel vs Capability Imbalance
• ~60% of the budget goes to salaries and pensions.
• Consequences:
o Large manpower (110,000 active personnel) cannot be properly equipped.
o Military is “people-heavy but equipment-light,” limiting operational effectiveness.
• Soldiers are well-paid but often lack modern tools or transport, reducing combat effectiveness.
________________________________________
๐ 4. Reduced Readiness
• Small budget and underfunding of O&M → low operational readiness:
o Aircraft, ships, and armored vehicles often not deployable.
o Training exercises are limited due to fuel and maintenance costs.
• Malaydesh cannot sustain continuous deterrence or regional presence, unlike Singapore or Indonesia.
________________________________________
๐ 5. Vulnerability to Regional Gap
• Neighbors (Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia) have invested more in modernization and readiness.
• Malaydesh ’s small budget → capability gap grows:
o Navy: fewer modern frigates and submarines.
o Air Force: fewer operational jets and limited air defense.
o Army: older vehicles, limited mobility.
________________________________________
๐ 6. Delayed or Cancelled Programs
• Many projects are postponed indefinitely due to funding constraints:
o MRCA (fighter replacement)
o Littoral Combat Ship (LCS)
o Armored vehicle upgrades and artillery modernization
• Stop-go procurement leads to wasted funds, inefficiency, and obsolescence.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Chronic Budget Constraints
• Defense spending is only ~1% of GDP (2024), among the lowest in ASEAN.
• Most regional peers spend closer to 1.5–3% of GDP (Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia).
• This means:
o Little money for modernization.
o Old equipment kept in service far too long.
o Programs constantly delayed or cancelled.
๐ Core issue: Malaydesh cannot fund a modern military with such a small envelope.
________________________________________
๐ 2. Poor Budget Distribution
• 50–55% of the defense budget goes to salaries, pensions, and allowances.
• Operations & maintenance (O&M): chronically underfunded.
• Procurement/modernization: gets only 15–20% of the budget (too low).
๐ Result: Malaydesh pays for people, not capability. Troops are numerous but poorly equipped.
________________________________________
๐ 3. Aging & Obsolete Equipment
• Army (TDM): still relies on 1980s armored vehicles, limited artillery, no modern air defense.
• Navy (TLDM): fewer than 10 serious warships, only 2 old submarines, Littoral Combat Ship (LCS) scandal left modernization frozen for a decade.
• Air Force (RMAF/TUDM): small fighter fleet, many grounded, lacks long-range SAMs or modern drones.
๐ Malaydesh platforms are outdated compared to Singapore, Indonesia, Vietnam.
________________________________________
๐ 4. Procurement Delays & Scandals
• LCS scandal (6 Gowind-class ships, none delivered since 2011).
• MiG-29 replacement delayed for over 10 years, only FA-50s ordered in 2023.
• Army modernization programs constantly shifted or downsized.
• Corruption, political interference, and lack of accountability = wasted billions.
๐ Loss of trust: Even inside ATM, officers see procurement as politically driven.
________________________________________
๐ 5. Political Interference & Short-Termism
• Every change of government resets priorities.
• Projects canceled or reshaped based on politics, not strategy.
• Defense White Paper (2019) promised long-term stability, but ignored due to COVID and fiscal crisis.
๐ ATM never gets consistent 10–20 year planning like Singapore’s MINDEF.
________________________________________
๐ 6. Weak Operations & Maintenance (O&M)
• Not enough funds for spare parts, fuel, and maintenance.
• Submarines sometimes not operational due to lack of upkeep.
• Fighter aircraft often grounded.
• Army vehicles and artillery poorly maintained.
๐ Readiness is much lower than it looks on paper.
________________________________________
๐ 7. Low Training Hours
• Fighter pilots often fly <120 hours/year (NATO standard = 180+).
• Naval ships sail less because of fuel & maintenance limits.
• Army units rarely conduct large-scale combined exercises due to cost.
๐ Troops lack real combat training experience.
________________________________________
๐ 8. Weak Doctrine & Planning
• ATM doctrine is outdated and fragmented.
• Malaydesh tries to prepare for everything (conventional war, counter-insurgency, humanitarian aid) but lacks resources.
• No focus on joint operations (Army, Navy, Air Force coordination weak).
• Defense planning often reactive, not proactive.
BalasHapusIDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
IDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
๐ 1. Frequent Change of Governments
• Since 2018, Malaydesh has gone through five prime ministers (Najib → Mahathir → Muhyiddin → Ismail Sabri → Anwar).
• Each new administration brings in new defense ministers, new priorities, and new reviews of procurement plans.
• Defense programs often get shelved, re-tendered, or cancelled, even if already in progress.
๐ Example: The MRCA (fighter jet replacement) program was delayed repeatedly as every government pushed it aside to focus on other political promises.
________________________________________
๐ 2. Short-Term Political Goals vs. Long-Term Defense Needs
• Politicians often treat the defense budget as a political tool, not a national strategy.
• Instead of investing in long-term modernization (ships, jets, systems that take 10–20 years), governments focus on populist measures like subsidies and cash transfers.
• Defense ends up being underfunded because it doesn’t bring quick electoral returns.
๐ Result: Modernization plans are written on paper (e.g., Malaydesh Defence White Paper 2019) but rarely implemented.
________________________________________
๐ 3. Procurement Decisions Driven by Politics
• Major defense deals are often influenced by political patronage and corruption instead of operational needs.
• Contracts are awarded to companies with political links, regardless of whether they can deliver.
๐ Example: The Littoral Combat Ship (LCS) project was handed to Boustead Naval Shipyard (linked to UMNO interests), leading to billions spent without a single ship delivered by 2025.
________________________________________
๐ 4. Policy Flip-Flops
• Projects often get reversed or changed midway because of political shifts.
• Example:
o NGPV (New Generation Patrol Vessel) plan was for 27 ships. After political scandals and leadership changes, only 6 were built.
o MRCA Program (to replace MiG-29s) has been “top priority” since 2010, but each government postponed it → leaving RMAF with a shrinking fleet.
• This creates a stop-go cycle where billions are wasted and no consistent progress is made.
________________________________________
๐ 5. Lack of Bipartisan Consensus on Defense
• Unlike Singapore (where defense is a non-political, bipartisan national priority), in Malaydesh defense policy shifts with each ruling coalition.
• No stable long-term vision: every government reopens old debates instead of following through on past commitments.
๐ The 2019 Defence White Paper was a good roadmap, but after Pakatan Harapan fell in 2020, it was quietly shelved.
________________________________________
๐ 6. Overemphasis on Local Industry & Patronage
• Malaydesh insists on local build requirements to create domestic defense jobs.
• In principle this is good, but in practice it often serves political interests and patronage networks.
• Without strong oversight, projects like LCS or AV-8 Gempita become political cash cows, plagued by cost overruns and delays.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
Biar FAKTA BERBICARA..... LAPORAN FITCH RATING GLOBAL...NEGATIF...??? HAHAHAHAHAH
BalasHapusMALAYSIA - STABIL
Fitch Affirms Malaysia at 'BBB+'; Outlook Stable
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-malaysia-at-bbb-outlook-stable-08-12-2025
_____________________________________________
INDIANESIA - NEGATIF
Fitch Revises Indonesia's Outlook to Negative; Affirms at 'BBB'
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-indonesia-outlook-to-negative-affirms-at-bbb-04-03-2026
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-๐ 1. Definition of Readiness
• Military readiness is the ability of armed forces to deploy, fight, and sustain operations effectively.
• It depends on:
o Personnel training and morale
o Equipment availability and functionality
o Supply chains, spare parts, and logistics
o Command, control, and operational planning
________________________________________
๐ 2. Factors Reducing Readiness in Malaydesh
a. Aging Equipment
• Many systems are decades old:
o Army: Condor APCs (1980s), aging artillery
o Air Force: Hawks, F/A-18D, Su-30MKM maintenance-dependent
o Navy: Corvettes and patrol ships from the 1980s and 1990s
• Aging equipment is less reliable and requires more maintenance, reducing operational availability.
b. Weak Operations & Maintenance (O&M)
• Underfunded O&M (~20–25% of defense budget) leads to:
o Aircraft grounded for spare parts or repairs
o Ships docked for extended periods
o Vehicles in depots awaiting maintenance
• Result: Even available personnel cannot train on or deploy operational equipment.
c. Limited Procurement & Modernization
• Programs like LCS, MRCA, and AV-8 Gempita delayed or scaled down → old platforms overused
• Delayed modernization keeps capabilities obsolete, reducing effective combat power
d. Personnel vs Equipment Imbalance
• ~60% of the budget goes to salaries → large manpower, small equipment share
• Large number of soldiers and pilots, but few operational assets to use → readiness suffers
e. Short Training Hours
• Reduced O&M funds → limited exercises, flight hours, and sea days
• Consequences:
o Pilots lose proficiency
o Sailors have fewer operational patrols
o Soldiers have limited live-fire or armored vehicle training
f. Political Interference & Short-Termism
• Stop-go projects and annual budgeting → unpredictable availability of equipment
• Forces cannot plan for sustained readiness when budgets, programs, and leadership priorities keep changing
________________________________________
๐ 3. Operational Examples
Branch Issue Readiness Effect
Air Force Su-30MKM grounded due to spares Only ~4 of 18 aircraft airworthy at one point
Navy LCS delayed; old Kedah-class ships overused Limited patrol capability; aging ships prone to breakdown
Army Condor APCs and artillery aging Many vehicles inoperable; reduced mechanized mobility
Training Fuel, spare parts, and O&M cuts Reduced exercise frequency and quality
Overall Combined issues Forces cannot sustain high-intensity or prolonged operations
________________________________________
๐ 4. Strategic Implications
• Malaydesh can maintain territorial defense against minor threats, but:
o Limited ability to project force regionally
o Low deterrence credibility
o Vulnerability in maritime security (South China Sea, Sulu Sea piracy)
o Reliance on diplomacy and alliances rather than strong self-reliant military
________________________________________
๐ 5. Cycle of Low Readiness
1. Small budget → underfunded O&M
2. Old equipment overused → more breakdowns
3. Limited procurement → no modern replacements
4. Training reduced → skill atrophy
5. Operational readiness declines → forces cannot execute missions
6. Aging equipment further stressed → cycle repeats
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-๐ 1. Definition of Readiness
• Military readiness is the ability of armed forces to deploy, fight, and sustain operations effectively.
• It depends on:
o Personnel training and morale
o Equipment availability and functionality
o Supply chains, spare parts, and logistics
o Command, control, and operational planning
________________________________________
๐ 2. Factors Reducing Readiness in Malaydesh
a. Aging Equipment
• Many systems are decades old:
o Army: Condor APCs (1980s), aging artillery
o Air Force: Hawks, F/A-18D, Su-30MKM maintenance-dependent
o Navy: Corvettes and patrol ships from the 1980s and 1990s
• Aging equipment is less reliable and requires more maintenance, reducing operational availability.
b. Weak Operations & Maintenance (O&M)
• Underfunded O&M (~20–25% of defense budget) leads to:
o Aircraft grounded for spare parts or repairs
o Ships docked for extended periods
o Vehicles in depots awaiting maintenance
• Result: Even available personnel cannot train on or deploy operational equipment.
c. Limited Procurement & Modernization
• Programs like LCS, MRCA, and AV-8 Gempita delayed or scaled down → old platforms overused
• Delayed modernization keeps capabilities obsolete, reducing effective combat power
d. Personnel vs Equipment Imbalance
• ~60% of the budget goes to salaries → large manpower, small equipment share
• Large number of soldiers and pilots, but few operational assets to use → readiness suffers
e. Short Training Hours
• Reduced O&M funds → limited exercises, flight hours, and sea days
• Consequences:
o Pilots lose proficiency
o Sailors have fewer operational patrols
o Soldiers have limited live-fire or armored vehicle training
f. Political Interference & Short-Termism
• Stop-go projects and annual budgeting → unpredictable availability of equipment
• Forces cannot plan for sustained readiness when budgets, programs, and leadership priorities keep changing
________________________________________
๐ 3. Operational Examples
Branch Issue Readiness Effect
Air Force Su-30MKM grounded due to spares Only ~4 of 18 aircraft airworthy at one point
Navy LCS delayed; old Kedah-class ships overused Limited patrol capability; aging ships prone to breakdown
Army Condor APCs and artillery aging Many vehicles inoperable; reduced mechanized mobility
Training Fuel, spare parts, and O&M cuts Reduced exercise frequency and quality
Overall Combined issues Forces cannot sustain high-intensity or prolonged operations
________________________________________
๐ 4. Strategic Implications
• Malaydesh can maintain territorial defense against minor threats, but:
o Limited ability to project force regionally
o Low deterrence credibility
o Vulnerability in maritime security (South China Sea, Sulu Sea piracy)
o Reliance on diplomacy and alliances rather than strong self-reliant military
________________________________________
๐ 5. Cycle of Low Readiness
1. Small budget → underfunded O&M
2. Old equipment overused → more breakdowns
3. Limited procurement → no modern replacements
4. Training reduced → skill atrophy
5. Operational readiness declines → forces cannot execute missions
6. Aging equipment further stressed → cycle repeats
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
๐ 1. Procurement Weaknesses
a. Stop–Go Procurement
• Major projects (fighters, ships, armored vehicles) are often announced, delayed, or cancelled depending on which government is in power.
• No stable multi-year defense budget → contractors cannot plan effectively → delays & cost escalation.
Example:
• MRCA fighter replacement: in discussion since 2009, but never finalized → MiG-29s retired in 2017 without replacement.
________________________________________
b. Political Interference
• Contracts sometimes awarded to politically connected companies rather than the most capable suppliers.
• Domestic firms given contracts they cannot deliver on, leading to project mismanagement.
Example:
• Littoral Combat Ship (LCS) scandal: RM9 billion allocated in 2011 for 6 ships. As of 2025, none are delivered, funds mismanaged, and Navy stuck with 1980s-era ships.
________________________________________
c. Corruption & Lack of Transparency
• Defense procurement in Malaydesh has often been opaque, with corruption scandals undermining delivery.
• This creates mistrust in both local industry and international partners.
________________________________________
๐ 2. Supply Chain Weaknesses
a. Heavy Foreign Dependence
• Malaydesh imports almost all high-end systems:
o Fighters → Russia, US, UK
o Ships → France, Germany, locally assembled with foreign parts
o Vehicles → Turkey, South Korea
• Spare parts must come from abroad, which is expensive, slow, and vulnerable to geopolitical disruptions.
________________________________________
b. Poor Local Industrial Capacity
• Local defense industry (Boustead, DefTech, etc.) has limited expertise.
• They rely on foreign designs and technology transfer.
• When local firms are given contracts they cannot handle → projects stall or quality suffers.
________________________________________
c. Spare Parts Shortages
• Weak procurement planning → parts not stockpiled properly.
• Old systems (MiG-29s, Condors, etc.) → parts no longer manufactured.
• This leads to “cannibalization”, where one aircraft or vehicle is stripped to keep others running.
________________________________________
d. Weak Logistics & Sustainment Planning
• Malaydesh tends to focus on buying platforms, not sustainment packages.
• Lifecycle support (20–30 years of maintenance, training, spares) is often underfunded or ignored.
• Platforms quickly become unusable once warranty/support packages expire.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
Indonesia – Turki (G20 & MIKTA) > USD 12-13 MILLIAR
1. Jet Tempur KAAN
Indonesia jadi pembeli ekspor pertama (2025).
48 unit, kontrak ±10 miliar USD.
-
2. Fregat I-Class
Pilihan desain Turki untuk armada laut.
2 unit (opsi tambahan).
-
3. Rudal Atmaca & Torpedo Akya
Ganti rudal Barat dengan teknologi Turki.
-
4. Drone ANKA
Skema ToT dengan PTDI.
12 unit (6 dari Turki, 6 dirakit di Indonesia).
-
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Pengadaan UCAV.
60 unit TB3, 6 unit AKINCI.
-
6. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Proyek kerja sama industri pertahanan.
18 unit awal, target >100 unit.
-
7. Sistem Pertahanan Udara KHAN & Trisula (Hisar)
KHAN: rudal balistik taktis (1–2 baterai).
Trisula: pertahanan jarak menengah (untuk Kalimantan).
-
8. Rudal Jelajah รakฤฑr
Produksi lokal dengan ToT.
-
9. Rudal Sungur (VSHORAD)
Pembelian + penjajakan alih teknologi.
-
10. Kapal Cepat Rudal FACM-70 (KCR 70)
TAIS Shipyard bangun 2 unit (2024).
-
11. APC Kaplan
Prototipe kerja sama PT Pindad & FNSS.
-
12. Radio Militer SDR
Litbang Aselsan + PT LEN & Wellracom.
-
13. IFV Generasi Baru
R&D PT Pindad & FNSS.
-
14. Produksi Bersama Bayraktar TB3
Skema ToT + pelatihan + integrasi UAV maritim.
-
15. Kerja Sama Kapal Selam
Penjajakan proyek alternatif di Indo Defence 2025.
=================
=================
๐ฐ Total Pengadaan Militer Malondesh dari Turki
> US$1,17 miliar
1. Kapal Perang (Laut) — >US$1 Miliar
LMS Batch 2 (Kelas Ada): 3 korvet, estimasi US$600–800 juta.
MPMS (Multi-Purpose Mission Ship): 1 kapal, US$68,8 juta.
-
2. Drone & Sistem Udara — US$91,6 Juta
UAV Anka-S: 3 unit, kontrak US$91,6 juta
Persenjataan Darat & Rudal — >US$20 Juta
-
3. ATGM Karaok: 18 peluncur + 108 rudal, estimasi US$20 juta.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
SHOPPING - KAYA =
-
1. Jet Tempur Siluman KAAN 48 Unit.
Sumber Berita: Defense News, The Diplomat, dan AeroTime.
---------------
2. Kapal Perang Fregat Kelas-ฤฐstif (I-Class) 2 Unit
Sumber Berita: Naval News dan Janes Defense.
---------------
3. Rudal Jelajah Atmaca & Torpedo Akya
Sumber Berita: Naval Post dan Military Leak.
---------------
4. Drone ANKA 12 Unit
Sumber Berita: Reuters dan C4ISRNET.
---------------
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Sumber Berita: Breaking Defense dan The Defense Post.
Jumlah: 60 Unit TB3 dan 6 Unit AKINCI.
---------------
6. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Sumber Berita: Army Recognition dan FNSS Media.
---------------
7. Sistem Pertahanan Udara (ADS) Trisula & KHAN
Sumber Berita: Defense Turkey dan Janes.
Jumlah:
KHAN: 1-2 Baterai (pengiriman tahap pertama telah tiba).
Trisula (ADS): Tidak disebutkan jumlah unit peluncur secara detail, namun direncanakan melindungi titik-titik vital di Kalimantan.
---------------
8. Rudal Jelajah รakฤฑr
Sumber Berita: Antara News, Roketsan Media, dan Republicorp.
Narasi: Proyek ini difokuskan pada produksi lokal rudal jelajah รakฤฑr di Indonesia melalui proses transfer teknologi (ToT)
---------------
9. Rudal Pertahanan Udara Sungur
Sumber Berita: TRT World dan Kementerian Pertahanan RI.
Narasi: VSHORAD Sungur Perjanjian ini tidak hanya mencakup pembelian unit, tetapi juga penjajakan alih teknologi untuk pembuatan serta pemeliharaan rudal di Indonesia.
---------------
10. Kapal Cepat Rudal FACM-70 (KCR 70)
Sumber: East Asia Forum, Naval News.
Jumlah: 2 Unit (Tahap awal).
---------------
11. Kendaraan Pengangkut Personel Lapis Baja (APC) Kaplan
Sumber: East Asia Forum, LinkedIn Defence Analysis.
Jumlah: Tahap awal pengembangan prototipe.
---------------
12. Modernisasi Sistem Radio Militer (Software-Defined Radio)
Sumber: Antara News, Aselsan Media.
---------------
13. Pengembangan Kendaraan Tempur Infanteri (IFV)
Sumber: Antara News.
---------------
14. Kerja Sama Produksi Bersama Drone Bayraktar TB3
Sumber: TVRI News, AP-Law Solution.
---------------
15. Kerja Sama Strategis Kapal Selam
Sumber: Instagram News (Reel), Indo Defence Update
----------------------------
KAYA .....
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
SHOPPING KAYA versus MISKIN
INDONESIA TURKEY = USD 12-13 MILLIAR
MALAYDESH TURKEY = USD 1,17 MILLIAR
---------------
Total nilai kemitraan pertahanan Indonesia-Turki hingga 2026 diperkirakan mencapai 12 hingga 13 miliar USD (sekitar Rp187 - Rp202 triliun).
1. Jet Tempur Siluman KAAN
Kesepakatan ini merupakan ekspor militer terbesar dalam sejarah Turki yang ditandatangani pada pertengahan 2025.
Nilai Kontrak: 10 Miliar USD (setara ± Rp162 triliun).
Jumlah: 48 Unit.
Spesifikasi: Jet generasi kelima dengan kemampuan siluman (stealth), sistem berbasis AI, dan 8 internal weapon bay.
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) 70M
Estimasi Nilai Kontrak: Sekitar 180 - 200 juta USD (± Rp2,8 - Rp3,1 triliun) untuk 2 unit pertama.
Jumlah: 2 Unit (NB74 dan NB75).
-
3. Kapal Perang Fregat Kelas-ฤฐstif (I-Class)
Estimasi Nilai Kontrak: Sekitar 1 miliar USD (± Rp15,6 triliun) untuk 2 unit pertama.
-
4. Drone ANKA
Nilai Kontrak: 300 juta USD (sekitar Rp4,5 triliun).
-
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Estimasi Nilai Kontrak: Sekitar 400 - 600 juta USD.
-
6. Rudal Jelajah Atmaca & Torpedo Akya
Estimasi Nilai Kontrak: Lebih dari 500 juta USD.
Rincian: Indonesia memberikan kontrak awal untuk pengadaan sekitar 45 unit rudal Atmaca. Mengingat rudal ini direncanakan untuk mempersenjatai lebih dari 41 kapal perang TNI AL (termasuk Fregat I-Class dan Kapal Cepat Rudal), nilai total diperkirakan akan terus bertambah seiring penambahan pesanan stok.
-
7. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Nilai Kontrak Tahap Awal: Sekitar 135 juta USD (untuk fase pertama).
Rincian: Kontrak awal untuk 18 unit memiliki nilai sekitar 135 juta USD. Namun, dengan target kebutuhan total TNI AD mencapai lebih dari 100 unit [Data User], nilai proyek jangka panjang ini diperkirakan akan melampaui 800 juta USD yang dikelola melalui kerja sama PT Pindad dan FNSS Turki.
-
8. Sistem Pertahanan Udara (ADS) KHAN & Trisula
Estimasi Nilai Kontrak: Ratusan juta dolar AS.
Rincian: Meskipun angka pasti untuk sistem Trisula (Hisar) belum dipublikasikan secara mendetail, pengadaan sistem rudal balistik taktis KHAN telah terealisasi dengan pengiriman tahap pertama ke Kalimantan pada Agustus 2025.
======================
======================
Total nilai pengadaan militer Malondesh dari Turkiye, berdasarkan rincian yang Anda berikan, diperkirakan mencapai lebih dari US$1,17 miliar
1. Kapal Perang (Sektor Laut) — Est. >US$1 Miliar
LMS Batch 2 (Kelas Ada): Kontrak untuk tiga kapal korvet kelas Ada estimasi industri untuk kapal sejenis berada di kisaran US$600 juta - US$800 juta.
Multi-Purpose Mission Ship (MPMS): Akuisisi kapal misi serbaguna dari galangan kapal Desan pada Maret 2025 bernilai US$68,8 juta.
-
2. Drone dan Sistem Udara — Est. US$91,6 Juta
UAV Anka-S: Kontrak yang ditandatangani dengan Turkish Aerospace Industries (TAI) untuk tiga unit drone Anka-S bernilai US$91,6 juta. Drone ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2026 untuk mengawasi Laut China Selatan.
-
3. Persenjataan Darat dan Rudal — Est. US$20 Juta+
ATGM Karaok: Malondesh mengakuisisi 18 unit peluncur dan 108 rudal anti-tank Karaok dari Roketsan dengan perkiraan nilai kontrak sekitar US$20 juta
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
SHOPPING KAYA 12 -13 MILIAR USD
---------------
Total nilai kemitraan pertahanan Indonesia-Turki hingga 2026 diperkirakan mencapai 12 hingga 13 miliar USD (sekitar Rp187 - Rp202 triliun).
1. Jet Tempur Siluman KAAN
Kesepakatan ini merupakan ekspor militer terbesar dalam sejarah Turki yang ditandatangani pada pertengahan 2025.
Nilai Kontrak: 10 Miliar USD (setara ± Rp162 triliun).
Jumlah: 48 Unit.
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) 70M
Pengadaan ini bertujuan untuk memperkuat armada pemukul TNI AL dengan kapal yang memiliki mobilitas tinggi dan daya gempur rudal.
Estimasi Nilai Kontrak: Sekitar 180 - 200 juta USD (± Rp2,8 - Rp3,1 triliun) untuk 2 unit pertama.
Jumlah: 2 Unit (NB74 dan NB75).
-
3. Kapal Perang Fregat Kelas-ฤฐstif (I-Class)
Estimasi Nilai Kontrak: Sekitar 1 miliar USD (± Rp15,6 triliun) untuk 2 unit pertama.
Rincian: Harga rata-rata per unit fregat kelas ini adalah sekitar 500 juta USD. Kontrak ini biasanya mencakup desain, integrasi sistem persenjataan Turki (seperti rudal Atmaca dan sensor Gokdeniz), serta opsi transfer teknologi untuk pembangunan unit selanjutnya di galangan kapal lokal.
-
4. Drone ANKA
Nilai Kontrak: 300 juta USD (sekitar Rp4,5 triliun).
Rincian: Kontrak ini mencakup 12 unit drone tempur ANKA (6 unit CBU dari Turki dan 6 unit dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia). Nilai tersebut sudah termasuk sistem kontrol darat (Ground Control Station), pelatihan, dan logistik selama 24 bulan.
-
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Estimasi Nilai Kontrak: Sekitar 400 - 600 juta USD.
Rincian: Indonesia memesan 60 unit TB3 dan 9 unit AKINCI. Berdasarkan harga ekspor TB3 ke negara lain (sekitar 6–7 juta USD per unit), total kontrak untuk unit-unit ini diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Kerja sama ini melibatkan skema produksi bersama antara Baykar Technologies dan perusahaan lokal Indonesia, Republikorp.
-
6. Rudal Jelajah Atmaca & Torpedo Akya
Estimasi Nilai Kontrak: Lebih dari 500 juta USD.
Rincian: Indonesia memberikan kontrak awal untuk pengadaan sekitar 45 unit rudal Atmaca. Mengingat rudal ini direncanakan untuk mempersenjatai lebih dari 41 kapal perang TNI AL (termasuk Fregat I-Class dan Kapal Cepat Rudal), nilai total diperkirakan akan terus bertambah seiring penambahan pesanan stok.
-
5. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Nilai Kontrak Tahap Awal: Sekitar 135 juta USD (untuk fase pertama).
Rincian: Kontrak awal untuk 18 unit memiliki nilai sekitar 135 juta USD. Namun, dengan target kebutuhan total TNI AD mencapai lebih dari 100 unit [Data User], nilai proyek jangka panjang ini diperkirakan akan melampaui 800 juta USD yang dikelola melalui kerja sama PT Pindad dan FNSS Turki.
-
7. Sistem Pertahanan Udara (ADS) KHAN & Trisula
Estimasi Nilai Kontrak: Ratusan juta dolar AS.
Rincian: Meskipun angka pasti untuk sistem Trisula (Hisar) belum dipublikasikan secara mendetail, pengadaan sistem rudal balistik taktis KHAN telah terealisasi dengan pengiriman tahap pertama ke Kalimantan pada Agustus 2025.
-
8. Rudal Jelajah รakฤฑr
Sumber Berita: Neraca, Roketsan Media, dan Republikorp.
Narasi: Kontrak strategis untuk alih produksi dan pembentukan joint venture ditandatangani pada ajang IDEF 2025 di Istanbul antara Roketsan dan PT Republik Roketsan Indonesia (RRI).
-
9. Rudal Pertahanan Udara Sungur
Sumber Berita: Kompas, Indomiliter, dan Kementerian Pertahanan RI.
Narasi: Kontrak pengadaan telah ditandatangani oleh Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan RI dengan Republikorp pada Agustus 2024.
======================
======================
Total nilai pengadaan militer Malondesh dari Turkiye, berdasarkan rincian yang Anda berikan, diperkirakan mencapai lebih dari US$1,17 miliar
1. Kapal Perang (Sektor Laut) — Est. >US$1 Miliar .
-
2. Drone dan Sistem Udara — Est. US$91,6 Juta .
-
3. Persenjataan Darat dan Rudal — Est. US$20 Juta+
ATGM Karaok: Malondesh mengakuisisi 18 unit peluncur dan 108 rudal anti-tank Karaok dari Roketsan dengan perkiraan nilai kontrak sekitar US$20 juta
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
IDN : BARGANING VERSUS MY : FARMING
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
-
2018–2021:
11 Su-35 BATAL (Risiko sanksi CAATSA AS) → Ganti 42 Rafale (Prancis).
-
2024:
12 Mirage 2000-5 BATAL (Masalah fiskal) → Ganti 48 KAAN (Turki, Jet Siluman).
-
2025:
42 J-10CE BATAL (Fokus kerja sama) → Ganti 48 KF-21 Block II (Korsel-RI).
-
2026:
24 F-15IDN PROSES (Risiko ITAR AS) → Ganti 24 M-346F (Latih tempur/serang ringan).
=============
=============
MALAYDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
SHOPPING - KAYA =
-
1. Jet Tempur Siluman KAAN 48 Unit.
Sumber Berita: Defense News, The Diplomat, dan AeroTime.
---------------
2. Kapal Perang Fregat Kelas-ฤฐstif (I-Class) 2 Unit
Sumber Berita: Naval News dan Janes Defense.
---------------
3. Rudal Jelajah Atmaca & Torpedo Akya
Sumber Berita: Naval Post dan Military Leak.
---------------
4. Drone ANKA 12 Unit
Sumber Berita: Reuters dan C4ISRNET.
---------------
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Sumber Berita: Breaking Defense dan The Defense Post.
Jumlah: 60 Unit TB3 dan 6 Unit AKINCI.
---------------
6. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Sumber Berita: Army Recognition dan FNSS Media.
---------------
7. Sistem Pertahanan Udara (ADS) Trisula & KHAN
Sumber Berita: Defense Turkey dan Janes.
Jumlah:
KHAN: 1-2 Baterai (pengiriman tahap pertama telah tiba).
Trisula (ADS): Tidak disebutkan jumlah unit peluncur secara detail, namun direncanakan melindungi titik-titik vital di Kalimantan.
---------------
8. Rudal Jelajah รakฤฑr
Sumber Berita: Antara News, Roketsan Media, dan Republicorp.
Narasi: Proyek ini difokuskan pada produksi lokal rudal jelajah รakฤฑr di Indonesia melalui proses transfer teknologi (ToT)
---------------
9. Rudal Pertahanan Udara Sungur
Sumber Berita: TRT World dan Kementerian Pertahanan RI.
Narasi: VSHORAD Sungur Perjanjian ini tidak hanya mencakup pembelian unit, tetapi juga penjajakan alih teknologi untuk pembuatan serta pemeliharaan rudal di Indonesia.
---------------
10. Kapal Cepat Rudal FACM-70 (KCR 70)
Sumber: East Asia Forum, Naval News.
Jumlah: 2 Unit (Tahap awal).
---------------
11. Kendaraan Pengangkut Personel Lapis Baja (APC) Kaplan
Sumber: East Asia Forum, LinkedIn Defence Analysis.
Jumlah: Tahap awal pengembangan prototipe.
---------------
12. Modernisasi Sistem Radio Militer (Software-Defined Radio)
Sumber: Antara News, Aselsan Media.
---------------
13. Pengembangan Kendaraan Tempur Infanteri (IFV)
Sumber: Antara News.
---------------
14. Kerja Sama Produksi Bersama Drone Bayraktar TB3
Sumber: TVRI News, AP-Law Solution.
---------------
15. Kerja Sama Strategis Kapal Selam
Sumber: Instagram News (Reel), Indo Defence Update
----------------------------
KAYA .....
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
IDN : BARGANING VERSUS MY : FARMING
-
INDONESIA .....
11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALAYDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
________________________________________
KLAIM CASH = ๐ฆงGORILA HUTANG ASET MILITER
-
1. ๐น๐ท Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. ๐ฐ๐ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. ๐ฌ๐ง Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. ๐จ๐ณ China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. ๐ต๐ฑ Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. ๐ฉ๐ช Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
KLAIM CASH = ๐ฆงGORILA HUTANG ASET MILITER
BalasHapus-
1. ๐น๐ท Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. ๐ฐ๐ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. ๐ฌ๐ง Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. ๐จ๐ณ China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. ๐ต๐ฑ Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. ๐ฉ๐ช Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
BalasHapus-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
DIPERAS TERBESAR
BalasHapus-
Daftar Komitmen ART ASEAN ke Amerika Serikat
-
๐ฒ๐พ Malaydesh: USD 242 Miliar
Status: Komitmen terbesar; fokus pada investasi manufaktur dan pengadaan energi (LNG).
-
๐ป๐ณ Vietnam: USD 180 - 210 Miliar
Status: Fokus pada penyeimbangan surplus dagang dan pengembangan sektor semikonduktor.
-
๐น๐ญ Thailand: USD 85 - 110 Miliar
Status: Fokus pada akses pasar otomotif/EV dan liberalisasi produk pangan.
-
๐ต๐ญ Filipina: USD 35 - 55 Miliar
Status: Fokus pada rantai pasok mineral kritis (nikel) dan modernisasi pertahanan.
-
๐ฎ๐ฉ Indonesia: USD 38,4 Miliar
Status: Fokus pada impor energi (minyak/gas), infrastruktur TIK, dan semikonduktor.
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
Kelemahan militer Malaydesh pada periode 2025-2026 berfokus pada tantangan modernisasi dan masalah struktural internal. Berikut adalah poin-poin utamanya:
-
Aset Militer yang Menua (Obsolecence):
Panglima Angkatan Darat Malaydesh mengakui tantangan besar dalam mengelola aset warisan (legacy assets), terutama kendaraan tempur yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Armada jet tempur F/A-18D Hornet milik RMAF juga dinilai mulai mencapai batas efektivitas teknisnya, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.
-
Skandal Korupsi dan Transparansi:
Sektor pertahanan Malaydesh terus dibayangi oleh skandal tender yang tidak transparan. Pada awal 2026, Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC) melakukan penyelidikan terhadap 26 perusahaan terkait proyek militer, yang memicu tuntutan reformasi disiplin di tubuh Angkatan Tentera Malaydesh (ATM).
-
Ketergantungan pada Pemeliharaan Luar Negeri:
Beberapa aset strategis, seperti kapal selam dan jet tempur Sukhoi, sering kali menghadapi kendala kesiapan tempur karena ketergantungan pada suku cadang dan teknologi luar negeri, yang diperparah oleh dinamika geopolitik global.
-
Prioritas Anggaran yang Terbagi:
Sebagian besar anggaran pertahanan (sekitar 65% dari biaya operasional) habis digunakan untuk gaji dan tunjangan personel, menyisakan ruang gerak yang terbatas untuk pengadaan teknologi tempur terbaru secara masif.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
MAHATHIR = MALAS MISKIN
menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
MAHATHIR = MALAS MISKIN
menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
MAHATHIR = MALAS MISKIN
menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
INDIANESIA TAK BAIK BAIK saja guys....NEGATIF guys.......HAHAHAHHA
BalasHapusFitch Pangkas Outlook Utang RI ke Negatif, Soroti Kondisi Fiskal
https://ekbis.sindonews.com/read/1683279/33/fitch-pangkas-outlook-utang-ri-ke-negatif-soroti-kondisi-fiskal-1772611396