10 April 2026

TNI AU Tunggu Keputusan Kemhan Soal Pembelian Empat Pesawat A400M

10 April 2026

Apabila opsi pembelian 4 unit A400M direalisasikan maka armada A400M TNI AU akan menjadi enam unit (photo: Getty Images)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan TNI AU menunggu keputusan Kementerian Pertahanan (Kemhan) soal rencana menambah empat unit pesawat angkut A400M.

"Sebagai pengguna kekuatannya adalah Panglima TNI. Jadi saya siapkan, Panglima yang menggunakan," kata Tonny saat jumpa pers usai upacara perayaan HUT Ke-80 TNI AU di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Tonny, pihaknya hanya bertugas sebagai pengguna atau operator dari setiap alat utama sistem senjata yang dibeli Kemhan.

Tidak hanya sebagai pengguna, TNI AU juga memegang peran dalam perawatan, pembinaan dan pembangunan infrastruktur pendukung alutsista.

Selain itu, TNI AU juga bertugas untuk memastikan awak pengguna alutsista mendapat pelatihan yang layak dan berkualitas.

Untuk itu, dia kembali menegaskan bahwa TNI AU siap jika Kemhan akan mendatangkan empat pesawat A400M.

"Jadi, pengembangan pesawat A400M, kami menunggu dari Kemhan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami, tetapi Angkatan Udara bersiap," ucap Tonny.

Untuk diketahui, TNI AU pada 2026 ini sudah memiliki dua unit A400M baru buatan Airbus. Pemerintah pun berencana menambah pesawat A400M untuk mendukung operasi militer dan nonmiliter yang dilakukan TNI AU.

"Kita sudah aktif (kontrak pembelian pesawat A400M) dua unit. Kita sudah ada opsi empat unit. Kita mungkin negosiasi untuk kita tanda tangan (pembelian) empat unit lagi. Sementara itu," kata Presiden Prabowo Subianto saat menerima unit pertama A400M di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada November 2025 lalu.

Namun demikian, hingga saat ini pihak Kemhan belum mengeluarkan pernyataan resmi soal tambahan pembelian pesawat angkut A400M tersebut.

226 komentar:

  1. PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
    (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
    -
    1. Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T) = Ekonomi 3,07 kali lipat .
    -
    2. Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T) = Ekonomi 3,01 kali lipat
    -
    3. Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T) = Ekonomi 3,04 kali lipat
    -
    4. Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T) = Ekonomi 4,24 kali lipat
    -
    5. Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T) = Ekonomi 6,69 kali lipat
    ________________________________________
    PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
    (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
    -
    1 Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T) = Ekonomi 2,91 kali lipat.
    -
    2 Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T) = Ekonomi 3,18 kali lipat
    -
    3 Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T) = Ekonomi 3,31 kali lipat.
    -
    4 Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T) = Ekonomi 3,44 kali lipat.
    -
    5 Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T) = Ekonomi 3,67 kali lipat
    ________________________________________
    PERBANDINGAN KEKUATAN RIIL (INDONESIA VS MALAYDESH):
    -
    Skala Ekonomi (PPP)
    Indonesia: Peringkat 6 Dunia (US$5,69 T).
    Malaydesh: Peringkat 45+ Dunia (US$1,34 T).
    -
    Kekuatan Relatif
    Indonesia: Ekonomi 4,24 kali lipat lebih besar dari Malaydesh (Terbesar ASEAN)
    Malaydesh: Tercecer di peringkat 5-6 ASEAN.
    -
    Sektor Energi
    Indonesia: Eksportir utama & pemegang kendali pasokan.
    Malaydesh: Importir batubara (sangat bergantung pada Indonesia).
    -
    Ketahanan Pangan
    Indonesia: Surplus beras (menjadi penyuplai untuk Malaydesh).
    Malaydesh: Mengalami krisis beras, daging, dan telur.
    -
    Kekuatan Militer
    Indonesia: Modernisasi masif (belanja Rafale & Scorpรจne).
    Malaydesh: Stagnasi dan mengalami krisis kesiagaan tempur.
    -
    Status Finansial
    Indonesia: Kreditur (posisi menagih utang gas ke Petronas).
    Malaydesh: Debitur (beban utang tinggi & gagal bayar denda).
    ________________________________________
    ANALISIS RINGKAS PDB PPP
    -
    Dominasi Mutlak: Indonesia secara riil (PPP) kini sudah setara dengan gabungan ekonomi Thailand, Vietnam, dan Filipina.
    -
    Gap dengan Malaydesh: Ekonomi Indonesia kini lebih dari 4 kali lipat ukuran ekonomi Malaydesh, yang menjelaskan mengapa ruang fiskal Indonesia untuk belanja militer jauh lebih besar.
    -
    Skala Ekonomi: Angka "3 kali lipat" terhadap pesaing terdekat di ASEAN (Thailand & Vietnam) menunjukkan bahwa Indonesia telah keluar dari "liga menengah" ASEAN dan masuk ke jajaran Top 6 Ekonomi Dunia secara riil.
    ________________________________________
    ANALISIS RINGKAS PDB NOMINAL
    -
    Dominasi Kawasan: Secara nominal (nilai tukar pasar), Indonesia tetap menjadi pemimpin tunggal di ASEAN dengan angka di atas US$1,5 Triliun, sementara negara tetangga lainnya masih berada di kisaran US$0,4 T - US$0,5 T.
    -
    Kesenjangan dengan Malaydesh: Dalam PDB Nominal, ekonomi Indonesia 3,67 kali lipat Malaydesh. Ini menunjukkan kekuatan finansial Indonesia dalam transaksi internasional (seperti belanja alutsista) jauh lebih superior.
    -
    Pergeseran Peringkat: Di level nominal, Singapura dan Thailand bersaing ketat untuk posisi kedua, namun keduanya tetap tertinggal jauh di belakang skala ekonomi Indonesia.
    ________________________________________
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%

    BalasHapus
    Balasan
    1. HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      2018 (Fase "Open Donasi"): Utang menembus RM1 triliun; peluncuran Tabung Harapan untuk sumbangan rakyat. [1]
      -
      2019 (59%): Laporan Audit mengungkap mayoritas pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama. [1]
      RASIO HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      2020 (60%): Ketergantungan meningkat; anggaran pembangunan mulai terhimpit beban utang.
      -
      2021 (50,4%): RM98,05 miliar dari total RM194,55 miliar pinjaman digunakan untuk bayar utang matang.
      -
      2022 (52,4%): Pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar di tengah pemulihan pascapandemi.
      -
      2023 (64,3%): Rekor tertinggi; RM145,8 miliar dari RM226,6 miliar pinjaman lari ke utang lama.
      -
      2024 (58,9%): Upaya konsolidasi dimulai; RM121,3 miliar dialokasikan untuk utang matang.
      -
      2025 (58%): Pinjaman kasar RM184 miliar dengan alokasi bayar prinsipal RM106,8 miliar.

      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF) Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara: Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

      Hapus
    2. SKEMA UTANG ASET MILITER
      -
      Turki (LMS Batch 2): Model Antar-Pemerintah (G2G) via SSB; Bunga 4%–6% (Fixed/OECD); Tenor 10–15 tahun.
      Korea Selatan (FA-50): Model Hybrid (Kredit KEXIM + Barter CPO 50%); Biaya manajemen rendah (0,10%–0,50%).
      -
      Inggris (Hawk): Standar UKEF; Wajib DP 15% (OECD); Bunga stabil mengikuti National Loans Fund.
      -
      China (LMS Batch 1): 100% Kredit Ekspor (China Eximbank); Bunga murah 3,5% Fixed; Tenor 10 tahun.
      -
      Polandia (PT-91M): DP 15% + Barter CPO (30–40%); Tenor cicilan 10 tahun.
      -
      Jerman (Kedah-Class): Kredit Komersial dijamin Euler Hermes; Pendana Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      Kredit Sindikasi (LCS): Skala masif (17 Kreditor); Bunga 6% (Saldo Menurun); Tenor 15 tahun (akibat penundaan).
      ________________________________________
      Dampak Kebijakan Perdana Menteri (2023 & 2026)
      -
      2023 (Efisiensi): Pembatalan 5 tender pengadaan (suplai, jasa, infrastruktur) demi mencegah kebocoran anggaran dan beralih ke sistem tender terbuka.

      2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan sementara keputusan pengadaan militer dan polisi akibat investigasi korupsi oleh MACC dan indikasi suap

      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

      Hapus
    3. BUKTI TRANSFER SENJATA 2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG ..
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      ________________________________________
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpรจne, dan Kapal PPA).
      -
      MALAYDESH (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

      Hapus
    4. 2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      ----------------------------------------------------
      TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
      -
      2005: Prank China (Rudal KS-1A)
      Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
      Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
      -
      2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
      Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
      Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
      -
      2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
      Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
      Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
      -
      2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
      Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
      Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
      -
      2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
      Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
      Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
      -
      2022: Prank India (HAL Tejas)
      Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
      Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
      -
      2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
      Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
      Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
      -
      2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
      Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
      Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
      -
      2023: Prank PBB (IAG Guardian)
      Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
      Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
      -
      2024–2025: Prank Black Hawk
      Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
      Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
      -
      2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
      Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
      Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
      -
      2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
      Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 MILIAR
      2011: RM 456,1 MILIAR
      2012: RM 501,6 MILIAR
      2013: RM 547,7 MILIAR
      2014: RM 582,8 MILIAR
      2015: RM 630,5 MILIAR
      2016: RM 648,5 MILIAR
      2017: RM 686,8 MILIAR
      2018: RM 1,19 TRILIUN
      2019: RM 1,25 TRILIUN
      2020: RM 1,32 TRILIUN
      2021: RM 1,38 TRILIUN
      2022: RM 1,45 TRILIUN
      2023: RM 1,53 TRILIUN
      2024: RM 1,63 TRILIUN
      2025: RM 1,71 TRILIUN
      2026: RM 1,79 TRILIUN
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah

      Hapus
  2. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    ---------------------------------
    1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
    2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
    3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    61. MKM BARTER PALM OIL
    62. MIG29N BARTER PALM OIL
    63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
    64. SCORPENE BARTER PALM OIL
    65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
    67. FA50M BARTER PALM OIL
    ---------------------------------
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
    5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
    9. SEWA UTILITY BOAT
    10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
    11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
    12. SEWA MV AISHAH AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4x4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLIS

    BalasHapus
  3. Balasan
    1. Buat layananan Skadron mana dulu?
      Kedepannya, beda skadron akan beda fighter...๐Ÿคช

      Hapus
  4. Batas pengambilan opsi berapa tahun?
    A400M dalam situasi dimana pembeli utamanya pada nggak ada duit. Mereka lagi cari pembeli supaya jalur produksi bisa tetap jalan dan komitmen tidak perlu dilaksanakan sekarang.

    BalasHapus
  5. Tolong di SAH kan pak prabowo termantab.
    Kita punya 1 skuadron A400 heavy lift
    Rafale juga ada rumor nambah lagi kemungkinan juga bisa jdi 80an unitan

    Huraaa

    BalasHapus
  6. Pssstttt... GORILLA kalau MEMBUAL memang seram guys.... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    Pssstttt... Si MISKIN hanya 2 buah A400M saja terpaksa NGEMIS HUTANG LENDER... Itu FAKTA ya... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
      2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
      3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
      4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
      5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
      8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
      2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
      4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
      5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
      8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
      ---------------------------------
      1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
      2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
      3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. MKM BARTER PALM OIL
      62. MIG29N BARTER PALM OIL
      63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
      64. SCORPENE BARTER PALM OIL
      65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
      67. FA50M BARTER PALM OIL
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
    2. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
      2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
      3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
      4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
      5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
      8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
      2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
      4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
      5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
      8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
      ---------------------------------
      1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
      2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
      3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. MKM BARTER PALM OIL
      62. MIG29N BARTER PALM OIL
      63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
      64. SCORPENE BARTER PALM OIL
      65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
      67. FA50M BARTER PALM OIL
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
    3. PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
      (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
      -
      1. Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T) = Ekonomi 3,07 kali lipat .
      -
      2. Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T) = Ekonomi 3,01 kali lipat
      -
      3. Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T) = Ekonomi 3,04 kali lipat
      -
      4. Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T) = Ekonomi 4,24 kali lipat
      -
      5. Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T) = Ekonomi 6,69 kali lipat
      ________________________________________
      PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
      (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
      -
      1 Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T) = Ekonomi 2,91 kali lipat.
      -
      2 Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T) = Ekonomi 3,18 kali lipat
      -
      3 Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T) = Ekonomi 3,31 kali lipat.
      -
      4 Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T) = Ekonomi 3,44 kali lipat.
      -
      5 Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T) = Ekonomi 3,67 kali lipat.
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics


      Hapus
    4. HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      2018 (Fase "Open Donasi"): Utang menembus RM1 triliun; peluncuran Tabung Harapan untuk sumbangan rakyat. [1]
      -
      2019 (59%): Laporan Audit mengungkap mayoritas pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama. [1]
      RASIO HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      2020 (60%): Ketergantungan meningkat; anggaran pembangunan mulai terhimpit beban utang.
      -
      2021 (50,4%): RM98,05 miliar dari total RM194,55 miliar pinjaman digunakan untuk bayar utang matang.
      -
      2022 (52,4%): Pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar di tengah pemulihan pascapandemi.
      -
      2023 (64,3%): Rekor tertinggi; RM145,8 miliar dari RM226,6 miliar pinjaman lari ke utang lama.
      -
      2024 (58,9%): Upaya konsolidasi dimulai; RM121,3 miliar dialokasikan untuk utang matang.
      -
      2025 (58%): Pinjaman kasar RM184 miliar dengan alokasi bayar prinsipal RM106,8 miliar.

      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF) Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara: Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

      Hapus
    5. BUKTI TRANSFER SENJATA 2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG ..
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      MALAYDESH KOSONG = INDONESIA SHOPPING
      ________________________________________
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpรจne, dan Kapal PPA).
      -
      MALAYDESH (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas seperti pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

      Hapus
    6. PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      1. INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpรจne, dan Kapal PPA).
      -
      2. Filipina (1,2%)
      STATUS: URUTAN KEDUA DI KAWASAN.
      Fokus: Penguatan pertahanan pantai dan udara (Rudal BrahMos, helikopter tempur, dan kapal fregat).
      -
      3. Singapura (1,1%)
      STATUS: URUTAN KETIGA DI KAWASAN.
      Fokus: Pemeliharaan keunggulan teknologi (Jet tempur F-35B dan kapal selam tipe 218SG).
      -
      4. Thailand (0,5%)
      STATUS: URUTAN KEEMPAT DI KAWASAN.
      Fokus: Alutsista dari Swedia, AS, dan Korea Selatan (termasuk jet tempur dan bom berpemandu).
      -
      5. Malaydesh (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan.
      -
      6. Kamboja (0,1%)
      STATUS: URUTAN KEENAM DI KAWASAN.
      Fokus: Dominasi pasokan dari China, termasuk sistem peluncur roket multipel (MLRS).
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.



      Hapus
    7. ๐ŸฆงGORILA DIAYAM-AYAMkAN = Ye Ye
      ๐ŸฆงGORILA DIAYAM-AYAMKAN = UANG KOPI
      -
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      2026 JENDERAL UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
    8. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS VESSELS
      Here are the key weaknesses of Royal Malaydesh n Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
      ________________________________________
      Structural & Material Weaknesses
      1. Aging fleet & hull fragility
      Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
      A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
      2. Underarmed patrol vessels
      The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
      ________________________________________
      Procurement & Shipbuilding Issues
      1. Systemic delays & cost overruns
      The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
      Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
      2. Limited shipyard capability
      Malaydesh n yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
      ________________________________________
      Broader Capability & Strategic Gaps
      1. Underfunded modernization
      Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
      2. Limited deterrent posture
      With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
      3. Small submarine & amphibious support capacity
      RMN’s submarine force is limited to just two Scorpรจne-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed


      Hapus
    9. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
      5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
      9. SEWA Utility Boat
      10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
      11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
      12. SEWA MV Aishah AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS


      Hapus
    10. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat

      Hapus
    11. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat

      Hapus
    12. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat

      Hapus
    13. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat

      Hapus
    14. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------OBSELETE ASSETS
      ________________________________________
      Assets Over 30 Years Old (Still in Service)
      A parliamentary disclosure on October 21, 2024 confirmed:
      • 171 military assets across all branches have surpassed 30 years in service.
      o Army: 108 units
      o RMAF: 29 units
      o RMN: 34 vessels
      • Notably, 34 RMN ships exceeded their intended service lives, with 28 of them more than 40 years old, despite an age limit of 30–35 years depending on ship type
      These aging assets impose rising maintenance costs, reduced tech compatibility, and increased risk of operational failure
      ________________________________________
      Assets That Have Been Retired or Declared Obsolete
      Army
      • Scorpion Light Tanks: Decommissioned due to high maintenance costs and obsolescence
      • Condor APCs and Sibmas recovery vehicles: Officially retired from service as of January 1, 2023
      • SIBMAS Wheeled Support Vehicles: Phased out gradually and replaced by DefTech AV8 Gempita IFVs
      Air Force
      • MiG 29N/NUB Fighter Jets: Operated from 1995, the fleet was fully retired by 2017 after several phased withdrawals beginning in 2009 due to rising maintenance costs
      Navy
      • Older Patrol Boats & Corvettes: Classes such as Kasturi, Laksamana, Handalan, Jerung, and Perdana—some dating back to the late 1960s and early 1970s—are well past their designed operational age limits and have been explicitly highlighted as obsolete

      Hapus
    15. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      LACK BUDGET OF ARMED FORCES
      ________________________________________
      ๐Ÿ”ด Key Budget Challenges
      1. Low Defense Spending (as % of GDP)
      • Malaydesh spends around 1.0–1.2% of its GDP on defense, below the global average and much lower than regional powers like Singapore (~3%).
      • Defense budget growth has been slow and often stagnant in real terms due to economic pressures, competing national priorities, and political considerations.
      2. Aging Equipment
      • Many assets (especially in the Royal Malaydesh n Air Force and Navy) are decades old and suffer from:
      High maintenance costs
      Frequent breakdowns
      Reduced combat readiness
      Examples:
      • MiG-29s were retired due to maintenance issues and budget constraints.
      • Delays in replacing outdated naval ships and air defense systems.
      3. Slow Modernization
      • Modernization plans (e.g., CAP 55 for the Air Force, 15-to-5 for the Navy) are progressing slowly due to lack of funding.
      • Procurement of new assets like fighter jets, maritime patrol aircraft, and submarines is often delayed or scaled down.
      4. Limited Operational Capability
      • Budget constraints impact:
      Training and readiness
      Fuel and maintenance availability
      Joint operations and international missions
      Personnel retention due to limited benefits
      5. Dependency on Foreign Vendors
      • Budget restrictions limit local defense industry development, forcing Malaydesh to rely heavily on foreign suppliers.
      • This increases long-term costs due to currency fluctuations and maintenance support contracts.
      ________________________________________
      ⚖️ Competing National Priorities
      Malaydesh faces pressure to allocate funds toward:
      • Healthcare
      • Education
      • Infrastructure
      • Economic recovery (especially post-COVID-19)
      As a result, defense often takes a back seat in annual budgets.
      ________________________________________
      ๐Ÿ“Š Defense Budget in Numbers
      • 2024 Defense Budget: USD4.1 billion)
      Still modest compared to ASEAN counterparts
      • Allocation breakdown:
      ~70–75% for operating expenses (salaries, maintenance)
      Only ~25–30% for development/capital expenditure

      Hapus
    16. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
      GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      BADUT ๐ŸฆงGORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ------------------
      GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
      BADUT ๐ŸฆงGORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

      Hapus
  7. HELP... HELP... HELP.... INDIANESIA PANIK GUYS... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ



    Rupiah Jebol Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah, Alarm Bahaya Ekonomi Menyala

    https://www.sabangmeraukenews.com/berita/33975/rupiah-jebol-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah-alarm-bahaya-ekonomi-menyala.html

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
      2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
      3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
      4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
      5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
      8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
      2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
      4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
      5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
      8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.

      Hapus
    2. PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
      (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
      -
      1. Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T) = Ekonomi 3,07 kali lipat .
      -
      2. Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T) = Ekonomi 3,01 kali lipat
      -
      3. Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T) = Ekonomi 3,04 kali lipat
      -
      4. Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T) = Ekonomi 4,24 kali lipat
      -
      5. Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T) = Ekonomi 6,69 kali lipat
      ________________________________________
      PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
      (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
      -
      1 Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T) = Ekonomi 2,91 kali lipat.
      -
      2 Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T) = Ekonomi 3,18 kali lipat
      -
      3 Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T) = Ekonomi 3,31 kali lipat.
      -
      4 Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T) = Ekonomi 3,44 kali lipat.
      -
      5 Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T) = Ekonomi 3,67 kali lipat.
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics


      Hapus
    3. 2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
      -
      PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
      -
      1. INDONESIA
      Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
      -
      2. SINGAPURA
      SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
      -
      3. VIETNAM
      USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
      -
      4. THAILAND
      204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
      -
      5. FILIPINA
      295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
      -
      6. MALAYDESH
      RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
      =============
      =============
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics


      Hapus
    4. 2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      -----------------------------------------------------
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      1. Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582)
      -
      2. Vietnam – Peringkat 23 Dunia (Skor: 0,4066)
      -
      3. Thailand – Peringkat 24 Dunia (Skor: 0,4458)
      -
      4. Singapura – Peringkat 29 Dunia (Skor: 0,5272)
      -
      5. Myanmar – Peringkat 35 Dunia (Skor: 0,6265)
      -
      6. Filipina – Peringkat 41 Dunia (Skor: 0,6993)
      -
      7. Malaydesh – Peringkat 42 Dunia (Skor: 0,7379)
      -
      8. Kamboja – Peringkat 83 Dunia (Skor: 1,8434)
      -
      9. Laos – Peringkat 125 Dunia (Skor: 2,8672)
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

      Hapus
    5. PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      PERSENTASE IMPOR SENJATA = SIPRI PERIODE 2021–2025
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      1. INDONESIA (1,5%)
      STATUS: URUTAN PERTAMA PENERIMA SENJATA TERBESAR DI ASIA TENGGARA.
      Fokus: Modernisasi besar-besaran (Jet tempur Rafale,, Kapal Selam Scorpรจne, dan Kapal PPA).
      -
      2. Filipina (1,2%)
      STATUS: URUTAN KEDUA DI KAWASAN.
      Fokus: Penguatan pertahanan pantai dan udara (Rudal BrahMos, helikopter tempur, dan kapal fregat).
      -
      3. Singapura (1,1%)
      STATUS: URUTAN KETIGA DI KAWASAN.
      Fokus: Pemeliharaan keunggulan teknologi (Jet tempur F-35B dan kapal selam tipe 218SG).
      -
      4. Thailand (0,5%)
      STATUS: URUTAN KEEMPAT DI KAWASAN.
      Fokus: Alutsista dari Swedia, AS, dan Korea Selatan (termasuk jet tempur dan bom berpemandu).
      -
      5. Malaydesh (0,3%)
      STATUS: URUTAN KELIMA DI KAWASAN.
      Fokus: Modernisasi terbatas pengadaan 18 unit pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan.
      -
      6. Kamboja (0,1%)
      STATUS: URUTAN KEENAM DI KAWASAN.
      Fokus: Dominasi pasokan dari China, termasuk sistem peluncur roket multipel (MLRS).
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.



      Hapus
    6. 2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      ----------------------------------------------------
      1. UTANG PEMERINTAH FEDERAL (FISKAL)
      Posisi Utang: Mencapai RM 1,25 Triliun (akhir 2024) dan diproyeksi naik ke RM 1,3 Triliun (2025).
      Rasio PDB: Berada di kisaran 64% – 69%. Data Statista memprediksi lonjakan hingga 70,4% pada 2025.
      Status: Melebihi target jangka menengah (60%), namun diklaim masih di bawah plafon hukum instrumen tertentu (65%).
      ________________________________________
      2. UTANG RUMAH TANGGA (RAKYAT)
      Total Utang: Terakumulasi sebesar RM 1,63 Triliun per Desember 2024 (naik drastis dari RM 1,19 Triliun di 2018).
      Rasio PDB: Level kritis 84,1% – 84,3%; salah satu yang tertinggi di ASEAN.
      Komposisi: Didominasi kredit perumahan (60,5%), disusul kendaraan dan pinjaman pribadi.
      Risiko: BNM klaim masih "terkendali" meski rasio utang rakyat sangat tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi.
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

      Hapus
    7. 2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      ----------------------------------------------------
      1. UTANG PEMERINTAH FEDERAL (FISKAL)
      Posisi Utang: Mencapai RM 1,25 Triliun (akhir 2024) dan diproyeksi naik ke RM 1,3 Triliun (2025).
      Rasio PDB: Berada di kisaran 64% – 69%. Data Statista memprediksi lonjakan hingga 70,4% pada 2025.
      Status: Melebihi target jangka menengah (60%), namun diklaim masih di bawah plafon hukum instrumen tertentu (65%).
      ________________________________________
      2. UTANG RUMAH TANGGA (RAKYAT)
      Total Utang: Terakumulasi sebesar RM 1,63 Triliun per Desember 2024 (naik drastis dari RM 1,19 Triliun di 2018).
      Rasio PDB: Level kritis 84,1% – 84,3%; salah satu yang tertinggi di ASEAN.
      Komposisi: Didominasi kredit perumahan (60,5%), disusul kendaraan dan pinjaman pribadi.
      Risiko: BNM klaim masih "terkendali" meski rasio utang rakyat sangat tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi.
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
      ________________________________________
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
      -
      Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
      -
      Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
      ________________________________________
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

      Hapus
    8. ๐ŸฆงGORILA KLAIM CASH =
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      --------------------
      Berikut adalah daftar strategi pembiayaan pertahanan dalam format poin-poin:
      Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2
      Penyedia: Turk Eximbank (Turki)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G) dengan pembayaran bertahap mengikuti progres konstruksi fisik.
      -
      Jet Tempur Ringan KAI FA-50
      Penyedia: Korea Aerospace Industries (KAI) (Korea Selatan)
      Skema: Deferred Payment (Bayar Tunda) selama 10–15 tahun yang diintegrasikan ke dalam anggaran Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
      -
      Helikopter Leonardo AW139
      Penyedia: Leonardo S.p.A. (Italia)
      Skema: Leasing (Sewa), yaitu mengubah beban biaya modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui pembayaran sewa bulanan.
      -
      Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
      Penyedia: Produsen Strategis (Turki/Global)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan jaminan penuh antar-pemerintah guna mendapatkan suku bunga kompetitif (kisaran 4%-6%).
      -
      Alutsista Strategis Umum
      Penyedia: Berbagai Vendor Internasional
      Skema: Barter / Offset (Imbal Dagang)
      ----------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
    9. ๐ŸฆงGORILA KLAIM CASH =
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      --------------------
      Berikut adalah daftar strategi pembiayaan pertahanan dalam format poin-poin:
      Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2
      Penyedia: Turk Eximbank (Turki)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G) dengan pembayaran bertahap mengikuti progres konstruksi fisik.
      -
      Jet Tempur Ringan KAI FA-50
      Penyedia: Korea Aerospace Industries (KAI) (Korea Selatan)
      Skema: Deferred Payment (Bayar Tunda) selama 10–15 tahun yang diintegrasikan ke dalam anggaran Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
      -
      Helikopter Leonardo AW139
      Penyedia: Leonardo S.p.A. (Italia)
      Skema: Leasing (Sewa), yaitu mengubah beban biaya modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui pembayaran sewa bulanan.
      -
      Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
      Penyedia: Produsen Strategis (Turki/Global)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan jaminan penuh antar-pemerintah guna mendapatkan suku bunga kompetitif (kisaran 4%-6%).
      -
      Alutsista Strategis Umum
      Penyedia: Berbagai Vendor Internasional
      Skema: Barter / Offset (Imbal Dagang)
      ----------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
    10. ๐ŸฆงGORILA DIAYAM-AYAMkAN = Ye Ye
      ๐ŸฆงGORILA DIAYAM-AYAMKAN = UANG KOPI
      -
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      2026 JENDERAL UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
    11. ๐ŸฆงGORILA DIAYAM-AYAMkAN = Ye Ye
      ๐ŸฆงGORILA DIAYAM-AYAMKAN = UANG KOPI
      -
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      2026 JENDERAL UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
    12. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      ------------------
      WEAKNESS MISSILES ASSETS
      1. Limited Indigenous Missile Development
      • Malaydesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
      • This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
      2. Short to Medium Range Focus
      • Most of Malaydesh ’s missile systems are short- to medium-range, such as:
      o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
      o Starstreak (short-range air defense)
      o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
      o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
      • There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
      o Ballistic Missiles
      o Cruise Missiles with strategic reach
      o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
      3. Limited Air Defense Coverage
      • The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
      • No medium- or long-range SAM systems like:
      o S-300/S-400 (Russia)
      o Patriot (USA)
      o Aster 30 (Europe)
      • Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
      4. Naval Missile Gaps
      • Some Malaydesh n Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
      • Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
      • Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
      5. No Strategic Missile Deterrent
      • Unlike some neighbors, Malaydesh does not possess:
      o Land-attack cruise missiles (LACM)
      o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
      o Submarine-launched missiles
      • This limits Malaydesh ’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
      6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
      • While Malaydesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.

      Hapus
    13. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      ------------------
      WEAKNESS MISSILES ASSETS
      1. Limited Indigenous Missile Development
      • Malaydesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
      • This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
      2. Short to Medium Range Focus
      • Most of Malaydesh ’s missile systems are short- to medium-range, such as:
      o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
      o Starstreak (short-range air defense)
      o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
      o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
      • There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
      o Ballistic Missiles
      o Cruise Missiles with strategic reach
      o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
      3. Limited Air Defense Coverage
      • The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
      • No medium- or long-range SAM systems like:
      o S-300/S-400 (Russia)
      o Patriot (USA)
      o Aster 30 (Europe)
      • Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
      4. Naval Missile Gaps
      • Some Malaydesh n Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
      • Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
      • Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
      5. No Strategic Missile Deterrent
      • Unlike some neighbors, Malaydesh does not possess:
      o Land-attack cruise missiles (LACM)
      o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
      o Submarine-launched missiles
      • This limits Malaydesh ’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
      6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
      • While Malaydesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.

      Hapus
    14. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat

      Hapus
    15. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
      GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      BADUT ๐ŸฆงGORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ------------------
      GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
      BADUT ๐ŸฆงGORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

      Hapus
    16. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      -
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      -
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      -
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi



      Hapus
  8. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    -
    KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
    -
    1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------
    WEAKNESS LMS B1
    WEAKNESS LMS B2
    Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
    ________________________________________
    Background: LMS Batch 1 Issues
    The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
    • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
    • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
    • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
    • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
    These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
    ________________________________________
    LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
    1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
    Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
    2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
    Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
    3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
    While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat

    BalasHapus
  9. Saya tunggu berapa lama Menteri kewangan INDIANESIA sanggup menahan harga minyak ya guys... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Rupiah Jebol Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah, Alarm Bahaya Ekonomi Menyala

    https://www.sabangmeraukenews.com/berita/33975/rupiah-jebol-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah-alarm-bahaya-ekonomi-menyala.html

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      ๐Ÿ“Œ 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
      Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
      Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
      Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
      ๐Ÿ“Œ 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
      Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
      Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
      Pilihan utama:
      Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
      Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
      ๐Ÿ“Œ 3. Penerbitan Obligasi Internasional
      Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
      ๐Ÿ“Œ 4. Dampak Ekonomi
      Negatif:
      Menambah beban utang luar negeri.
      Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
      Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
      ๐Ÿ“Š Alur Sederhana
      Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
      Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
      -----------
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
      70% PDB
      70% PDB
      70% PDB
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      ๐Ÿ“Œ Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
      70% PDB
      70% PDB
      70% PDB
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      ๐Ÿ“Œ Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
      70% PDB
      70% PDB
      70% PDB
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      ๐Ÿ“Œ Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

      Hapus
    5. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      TIADA ๐ŸฆงGORILA MALAYDESH ........
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
      ๐ŸŒRanking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
      Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      Sources:
      ๐Ÿ“Š Catatan Penting
      China vs AS: Secara global, AS masih nomor 1, tapi di Asia, China unggul jauh.
      Indonesia: Menariknya, ada perbedaan sumber. Forbes menempatkan Indonesia di peringkat 15 dunia, sedangkan IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia. Perbedaan ini muncul karena metodologi berbeda (nominal vs PPP, proyeksi vs realisasi).
      India: Diprediksi akan menyalip Jepang dalam dekade mendatang, menjadi ekonomi terbesar kedua di Asia.
      Asia Timur & Tenggara: Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia menunjukkan daya saing kuat di sektor teknologi dan manufaktur.
      ๐Ÿ”Ž Analisis Singkat
      Asia tetap menjadi motor pertumbuhan global, dengan China, India, dan Indonesia sebagai tiga negara kunci yang mendorong dinamika ekonomi. Indonesia khususnya menarik karena lonjakan peringkat IMF menunjukkan potensi besar, meski masih ada tantangan seperti utang rumah tangga tinggi dan ketergantungan ekspor komoditas.

      Hapus
    6. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      NASIB ๐ŸฆงGORILA MALAYDESH ........
      DEFISIT SEJAK 1998
      Malaydesh mengalami defisit anggaran federal secara berkelanjutan sejak tahun 1998, yang didorong oleh kombinasi kelemahan struktural ekonomi dan kebijakan fiskal ekspansif yang berkelanjutan.
      Berikut adalah penjelasan detail mengenai kelemahan ekonomi Malaydesh yang berkontribusi terhadap defisit kronis tersebut:
      1. Ketergantungan pada Kebijakan Fiskal Ekspansif
      Pemerintah Malaydesh secara konsisten menjalankan kebijakan fiskal ekspansif (mengeluarkan lebih banyak uang daripada pendapatan) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah Krisis Finansial Asia 1998.
      Pembiayaan Melalui Utang: Karena pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah membiayai defisit ini melalui pinjaman (utang), yang menyebabkan peningkatan utang publik secara berkelanjutan. Pinjaman ini, menurut aturan fiskal Malaydesh, ditujukan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, namun tetap menambah beban utang.
      Beban Subsidi Tinggi: Sebagian besar pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk subsidi yang besar (seperti bahan bakar dan pangan), yang membebani anggaran negara dalam jangka panjang dan mengurangi fleksibilitas fiskal.
      2. Struktur Penerimaan Pajak yang Belum Optimal
      Salah satu tantangan berkelanjutan Malaydesh adalah penerimaan pajak yang tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang tinggi.
      Perdebatan Pajak: Terdapat perdebatan mengenai strategi keuangan, seperti penerapan kembali Pajak Barang dan Jasa (GST) atau reformasi sistem pajak lainnya, untuk meningkatkan basis pendapatan, namun implementasinya sering kali menghadapi resistensi politik dan tantangan.
      Ketergantungan pada Komoditas: Meskipun ekonominya telah terdiversifikasi, pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor komoditas seperti minyak dan gas, yang pendapatannya fluktuatif mengikuti harga pasar global.
      3. Kerentanan Eksternal dan Fluktuasi Mata Uang
      Ekonomi Malaydesh masih rentan terhadap guncangan eksternal dan pergerakan pasar global.
      Pelemahan Ringgit: Mata uang Ringgit Malaydesh (RM) sering mengalami pelemahan signifikan terhadap Dolar AS, terutama saat terjadi penguatan dolar AS atau perbedaan suku bunga yang lebar. Pelemahan mata uang ini meningkatkan beban utang luar negeri dalam mata uang asing dan biaya impor, yang berdampak negatif pada neraca keuangan negara.
      Arus Modal Keluar: Kerentanan terhadap sentimen pasar global dapat memicu arus modal keluar yang cepat, memberikan tekanan lebih lanjut pada mata uang dan cadangan devisa.

      Hapus
    7. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      --------------
      "Prank ๐ŸฆงGORILA" (2005–2026):
      2005 (China):
      Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
      -
      2014 (Prancis):
      Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
      -
      2016 (Prancis):
      Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
      -
      2017 (Pakistan):
      Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
      -
      2018 (Indonesia):
      Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
      -
      2022 (India/Turki/Slovakia):
      Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
      -
      2023 (IAG Guardian):
      Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
      -
      2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
      Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
      -
      2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Mindef.

      Hapus
    8. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      --------------
      TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
      -----
      2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
      -----
      2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
      ------
      2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
      -----
      2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
      -----
      2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
      -----
      2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
      -----
      2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
      -----
      17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.

      Hapus
    9. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      --------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
    10. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    11. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK ๐ŸฆงGORILA ....
      -------------------------------
      ๐ŸฆงGORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
      --------------------------------
      "Prank ๐ŸฆงGORILA" (2005–2026):
      2005 (China):
      Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
      -
      2014 (Prancis):
      Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
      -
      2016 (Prancis):
      Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
      -
      2017 (Pakistan):
      Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
      -
      2018 (Indonesia):
      Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
      -
      2022 (India/Turki/Slovakia):
      Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
      -
      2023 (IAG Guardian):
      Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
      -
      2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
      Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
      -
      2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Mindef.

      Hapus
    12. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK ๐ŸฆงGORILA ....
      -------------------------------
      ๐ŸฆงGORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.

      Hapus
    13. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK ๐ŸฆงGORILA ....
      -------------------------------
      ๐ŸฆงGORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.

      Hapus
  10. Cadangan devisa RI turun 3 bulan beruntun, sisa US$148,2 miliar

    https://www.idnfinancials.com/id/news/62803/cadangan-devisa-ri-turun-3-bulan-beruntun-sisa-us148-2-miliar

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      ๐Ÿ“Œ 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
      Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
      Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
      Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
      ๐Ÿ“Œ 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
      Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
      Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
      Pilihan utama:
      Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
      Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
      ๐Ÿ“Œ 3. Penerbitan Obligasi Internasional
      Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
      ๐Ÿ“Œ 4. Dampak Ekonomi
      Negatif:
      Menambah beban utang luar negeri.
      Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
      Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
      ๐Ÿ“Š Alur Sederhana
      Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
      Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
      -----------
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
      SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      HUTANG LUAR NEGERI
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
      ๐Ÿ“Š Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
      2023: 68.2% dari PDB
      2024: 69.7% dari PDB
      Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
      Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
      2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
      ๐Ÿ“Œ Interpretasi Ekonomi
      Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
      Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
      Faktor pendorong:
      Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
      Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
      Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
      -----------
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      ๐Ÿ“Š Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      ๐Ÿ“‰ Analisis
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      ๐Ÿ“Œ Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      ๐Ÿ“Š Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      ๐Ÿ“‰ Analisis
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      ๐Ÿ“Œ Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
    5. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      NASIB ๐ŸฆงGORILA MALAYDESH ........
      DEFISIT SEJAK 1998
      Malaydesh mengalami defisit anggaran federal secara berkelanjutan sejak tahun 1998, yang didorong oleh kombinasi kelemahan struktural ekonomi dan kebijakan fiskal ekspansif yang berkelanjutan.
      Berikut adalah penjelasan detail mengenai kelemahan ekonomi Malaydesh yang berkontribusi terhadap defisit kronis tersebut:
      1. Ketergantungan pada Kebijakan Fiskal Ekspansif
      Pemerintah Malaydesh secara konsisten menjalankan kebijakan fiskal ekspansif (mengeluarkan lebih banyak uang daripada pendapatan) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah Krisis Finansial Asia 1998.
      Pembiayaan Melalui Utang: Karena pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah membiayai defisit ini melalui pinjaman (utang), yang menyebabkan peningkatan utang publik secara berkelanjutan. Pinjaman ini, menurut aturan fiskal Malaydesh, ditujukan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, namun tetap menambah beban utang.
      Beban Subsidi Tinggi: Sebagian besar pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk subsidi yang besar (seperti bahan bakar dan pangan), yang membebani anggaran negara dalam jangka panjang dan mengurangi fleksibilitas fiskal.
      2. Struktur Penerimaan Pajak yang Belum Optimal
      Salah satu tantangan berkelanjutan Malaydesh adalah penerimaan pajak yang tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang tinggi.
      Perdebatan Pajak: Terdapat perdebatan mengenai strategi keuangan, seperti penerapan kembali Pajak Barang dan Jasa (GST) atau reformasi sistem pajak lainnya, untuk meningkatkan basis pendapatan, namun implementasinya sering kali menghadapi resistensi politik dan tantangan.
      Ketergantungan pada Komoditas: Meskipun ekonominya telah terdiversifikasi, pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor komoditas seperti minyak dan gas, yang pendapatannya fluktuatif mengikuti harga pasar global.
      3. Kerentanan Eksternal dan Fluktuasi Mata Uang
      Ekonomi Malaydesh masih rentan terhadap guncangan eksternal dan pergerakan pasar global.
      Pelemahan Ringgit: Mata uang Ringgit Malaydesh (RM) sering mengalami pelemahan signifikan terhadap Dolar AS, terutama saat terjadi penguatan dolar AS atau perbedaan suku bunga yang lebar. Pelemahan mata uang ini meningkatkan beban utang luar negeri dalam mata uang asing dan biaya impor, yang berdampak negatif pada neraca keuangan negara.
      Arus Modal Keluar: Kerentanan terhadap sentimen pasar global dapat memicu arus modal keluar yang cepat, memberikan tekanan lebih lanjut pada mata uang dan cadangan devisa.

      Hapus
    6. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      --
      Turki (Tรผrkiye) – Proyek Kapal Perang (LMS Batch 2)
      Turki menawarkan skema yang sangat kompetitif untuk menarik mitra strategis melalui mekanisme Government-to-Government (G2G).
      • Jenis Bunga: Mengacu pada OECD CIRR (tetap/fixed).
      • Estimasi Bunga: 4% – 6% per tahun.
      • Tenor: 10 – 15 tahun.
      • Karakteristik: Adanya Premium Fee (biaya jaminan risiko) yang dibayar di muka. Keunggulan utamanya adalah perlindungan dari fluktuasi pasar global karena bunga tetap.
      -
      2. Korea Selatan – Kolaborasi KEXIM
      Menekankan pada fleksibilitas tinggi dengan melibatkan bank ekspor-impor negara (KEXIM).
      • Struktur Pinjaman: Terbagi dua, yaitu 50% Pinjaman (bunga subsidi di bawah pasar) dan 50% Barter (minyak sawit).
      • Biaya Tambahan: Management Fee sekitar 0,10% - 0,50%.
      • Karakteristik: Komponen barter tidak berbunga, namun ada biaya logistik dan manajemen komoditas.
      -
      3. Inggris (UK) – Standar Ketat UKEF
      Menggunakan regulasi yang sangat transparan namun memiliki syarat administrasi yang ketat.
      • Jenis Bunga: OECD CIRR atau National Loans Fund rates.
      • Syarat Uang Muka: Wajib membayar minimal 15% dari nilai kontrak sebagai DP sebelum kredit cair.
      • Biaya: Membebankan Premium Fee berdasarkan credit rating negara pembeli.
      -
      4. China – Proyek LMS Batch 1
      Fokus pada bunga "lunak" untuk memenangkan persaingan pasar di luar standar OECD.
      • Nilai Proyek: ± US$ 250 Juta (untuk 4 unit kapal).
      • Mekanisme: 100% Kredit Ekspor melalui China Eximbank.
      • Estimasi Bunga: Sangat rendah, sekitar 3,5% per tahun (Fixed).
      • Tenor: 10 Tahun.
      • Angsuran: Menggunakan sistem saldo menurun (Tahun ke-1: US$ 33,75 Juta
      Tahun ke-10: US$ 25,87 Juta).
      -
      5. Polandia – Proyek Tank PT-91M Pendekar
      Menggunakan kombinasi pembiayaan tunai dan komoditas (barter).
      • Nilai Kontrak: RM 1,4 Miliar (DP 15% atau RM 210 Juta).
      • Mekanisme: Kredit Ekspor dengan tenor 10 tahun.
      • Komposisi Barter: Sekitar 30-40% angsuran tahunan dibayar menggunakan minyak sawit (estimasi RM 40-50 Juta/tahun).
      • Total Kewajiban: RM 130 Juta – RM 160 Juta per tahun (termasuk pokok dan bunga).
      -
      6. Jerman – Proyek Kedah-Class (MEKO 100)
      Pembiayaan melalui lembaga kredit resmi negara.
      • Lembaga Penjamin: Euler Hermes, sering berkolaborasi dengan bank komersial (seperti Deutsche Bank).
      • Mekanisme: Kredit Ekspor (Hutang) dengan standar regulasi Eropa yang ketat.
      -
      7. Kredit Sindikasi – Proyek LCS (Littoral Combat Ship)
      Ini merupakan proyek dengan beban finansial terbesar (Skala Masif).
      • Nilai Proyek: US$ 2,5 Miliar (RM 11,2 Miliar).
      • Mekanisme: Kredit Sindikasi internasional/domestik dengan Government Guarantee.
      • Bunga: Estimasi 6% (Saldo Menurun).
      • Tenor: 15 Tahun.
      • Risiko: Pembayaran murni tunai (USD), sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar (kurs) dan eskalasi biaya jangka panjang.

      Hapus
    7. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
      --------------
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK ๐ŸฆงGORILA ....
      -
      ๐ŸฆงGORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.

      Hapus
    8. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      --------------
      TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
      -----
      2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
      -----
      2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
      ------
      2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
      -----
      2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
      -----
      2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
      -----
      2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
      -----
      2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
      -----
      17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.

      Hapus
    9. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK ๐ŸฆงGORILA ....
      -------------------------------
      ๐ŸฆงGORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.


      Hapus
    10. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      "Prank ๐ŸฆงGORILA" (2005–2026):
      2005 (China):
      Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
      -
      2014 (Prancis):
      Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
      -
      2016 (Prancis):
      Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
      -
      2017 (Pakistan):
      Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
      -
      2018 (Indonesia):
      Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
      -
      2022 (India/Turki/Slovakia):
      Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
      -
      2023 (IAG Guardian):
      Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
      -
      2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
      Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
      -
      2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Mindef

      Hapus
    11. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK ๐ŸฆงGORILA ....
      -------------------------------
      ๐ŸฆงGORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
      --------------------------------
      "Prank ๐ŸฆงGORILA" (2005–2026):
      2005 (China):
      Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
      -
      2014 (Prancis):
      Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
      -
      2016 (Prancis):
      Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
      -
      2017 (Pakistan):
      Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
      -
      2018 (Indonesia):
      Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
      -
      2022 (India/Turki/Slovakia):
      Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
      -
      2023 (IAG Guardian):
      Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
      -
      2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
      Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
      -
      2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Mindef.

      Hapus
    12. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
      ===================
      2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
      -----
      2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
      ------
      2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
      -----
      2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
      -----
      2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
      -----
      2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
      -----
      2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..


      Hapus
    13. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
      ===================
      2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
      -----
      2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
      ------
      2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
      -----
      2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
      -----
      2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
      -----
      2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
      -----
      2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..


      Hapus
    14. BEDA KASTA ....
      -
      1. Batas Limit Utang terhadap PDB (Legal Ceiling)
      Indonesia: Memiliki batas limit sebesar 60%.
      Malaydesh: Memiliki batas limit sebesar 65%.
      Analisis: Malaydesh sudah melampaui ambang batas keamanan yang ditetapkan sendiri.
      -
      2. Utang Pemerintah (Government Debt)
      Indonesia: Berada di level aman sebesar 40% dari PDB.
      Malaydesh: Melonjak hingga 69% dari PDB.
      Status: Malaydesh dinyatakan Overlimit karena rasio utang pemerintah telah menembus batas kewajaran.
      -
      3. Utang Rumah Tangga (Household Debt)
      Indonesia: Sangat rendah di angka 16% dari PDB.
      Malaydesh: Sangat tinggi di angka 84,3% dari PDB.
      Dampak: Beban finansial rakyat Malaydesh jauh lebih berat karena sebagian besar pendapatan habis untuk membayar cicilan pribadi.
      -
      4. Total Beban Akumulasi (Gov + HH Debt)
      Indonesia: Total beban gabungan hanya sebesar 56% dari PDB.
      Malaydesh: Total beban gabungan mencapai 153,3% dari PDB.
      Risiko: Kondisi Malaydesh menunjukkan adanya Risiko Sistemik, di mana tekanan utang negara dan rakyat secara bersamaan dapat memicu krisis ekonomi yang dalam.
      -
      5. Analisis Krisis Utang Malaydesh (2010 - 2025)
      Data menunjukkan adanya tren "gali lubang tutup lubang" yang persisten:
      Pelanggaran Batas Aman: Sejak 2020 (62%), rasio utang Malaydesh terus merangkak naik hingga mencapai 70,4% pada 2024. Meskipun diproyeksikan turun tipis ke 69% pada 2025, angka ini tetap di atas batas aman 65%.
      Beban Per Kapita yang Masif:
      Setiap penduduk menanggung beban RM 81.998 (akumulasi utang negara dan rumah tangga).
      Tingginya utang rumah tangga (84,3% terhadap PDB) menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat dibiayai oleh kredit, bukan pendapatan riil. Ini adalah "bom waktu" ekonomi.
      Pertumbuhan Utang Nominal: Dari USD 150 miliar (2010) menjadi USD 375 miliar (2025). Kenaikan 150% dalam 15 tahun tanpa diimbangi kekuatan fiskal yang setara.
      -
      6. Dampak Terhadap Kekuatan Militer (Procurement Zonk)
      Kekangan keuangan akibat beban bunga utang berdampak langsung pada modernisasi pertahanan. Fenomena "Bual" (omong kosong) yang Anda sebutkan tercermin dalam:
      Krisis LCS (Littoral Combat Ship): Proyek mangkrak sejak 2011. Ketidakmampuan fiskal menyebabkan proyek strategis tidak selesai tepat waktu meski dana terus tersedot.
      Zonk Procurement (MRCA, SPH, MRSS):
      Ketidakstabilan politik (5x ganti PM & 6x ganti Menhan) merusak kontinuitas perencanaan.
      Anggaran pertahanan seringkali menjadi "korban" pertama ketika negara harus membayar cicilan utang yang jatuh tempo.
      Freeze 2026: Tanpa ruang fiskal (karena utang 69%), hampir mustahil melakukan pembelian alutsista besar di tahun-tahun mendatang.
      -
      6. Kesimpulan: Stabilitas vs Instabilitas
      Indonesia: Memiliki manajemen utang yang jauh lebih konservatif dan aman. Dengan utang pemerintah di 40% dan utang rumah tangga yang sangat rendah (16%), Indonesia memiliki kapasitas jauh lebih besar untuk melakukan pengadaan militer (Procurement) dan investasi infrastruktur tanpa risiko bangkrut.
      Malaydesh: Terjebak dalam Debt Trap (Perangkap Utang). Rasio utang terhadap PDB yang gabungan (Negara + Rumah Tangga) mencapai lebih dari 150% menandakan ekonomi yang sangat rapuh terhadap guncangan bunga global. Klaim pelunasan 2053 dianggap tidak realistis jika tren "utang bayar utang" terus berlanjut.
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
    15. BEDA KELAS ......
      -
      Analisis perbandingan risiko fiskal dan beban utang antara Indonesia dan Malaydesh dalam bentuk daftar poin untuk kemudahan pembacaan:
      1. Perbandingan Kesehatan Fiskal
      Indonesia (Zona Aman):
      Rasio utang pemerintah sangat terkendali di angka 40% dari GDP.
      Masih memiliki selisih 20% sebelum menyentuh batas limit undang-undang (60%).
      Utang rumah tangga sangat rendah (16%), menandakan daya beli masyarakat masih berbasis pendapatan, bukan kredit.
      Malaydesh (Zona Merah/Overlimit):
      Rasio utang pemerintah mencapai 69% - 70,4%, melampaui batas aman yang ditetapkan (65%).
      Utang rumah tangga sangat ekstrem mencapai 84,3% dari GDP.
      Total beban utang (Negara + Rakyat) mencapai 153,3% dari GDP, menciptakan risiko kebangkrutan sistemik.
      ________________________________________
      2. Beban Rakyat Malaydesh (Per Kapita)
      Beban Utang Negara: Setiap individu di Malaydesh menanggung beban sebesar RM 36.139.
      Beban Utang Pribadi: Setiap individu rata-rata memiliki utang rumah tangga sebesar RM 45.859.
      Total Beban Individu: Setiap kepala di Malaydesh "berhutang" sebanyak RM 81.998. Ini menjelaskan mengapa terjadi eksodus besar-besaran (97.000 orang) karena tekanan biaya hidup yang tinggi.
      ________________________________________
      3. Tren Gali Lubang Tutup Lubang (2010 - 2025)
      Pertumbuhan Utang: Dalam 15 tahun, nominal utang melonjak dari USD 150 miliar menjadi USD 375 miliar (naik 150%).
      Siklus Gagal Bayar: Data menunjukkan utang baru digunakan hanya untuk menutupi bunga dan pokok utang lama, bukan untuk pembangunan produktif.
      Kegagalan Target: Janji pelunasan utang pada tahun 2053 diprediksi gagal total karena jumlah utang nominal terus bertambah setiap tahunnya.
      ________________________________________
      4. Dampak Kelumpuhan Militer (Zonk Procurement)
      Akibat keuangan yang "sekarat" karena cicilan utang, modernisasi militer Malaydesh mengalami kegagalan total:
      Ketidakstabilan Politik: Pergantian 5 kali Perdana Menteri dan 6 kali Menteri Pertahanan menghancurkan konsistensi kebijakan pertahanan.
      Proyek Mangkrak (LCS): Proyek kapal perang yang berjalan sejak 2011 tetap berstatus ZONK (tidak kunjung selesai) meskipun uang negara terus mengalir.
      Pembatalan Massal: Program MRCA (pesawat tempur), SPH (meriam), dan MRSS (kapal angkut) semuanya berstatus NO PROCUREMENT atau dibekukan karena "kekangan kewangan" (anggaran membeku hingga 2026).
      Ketimpangan: Saat negara tetangga (seperti Indonesia) aktif belanja alutsista baru, Malaydesh hanya bisa melakukan "Bual" (klaim tanpa realisasi).
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
  11. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    ๐Ÿ“Œ 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
    Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
    Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
    Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
    ๐Ÿ“Œ 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
    Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
    Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
    Pilihan utama:
    Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
    Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
    ๐Ÿ“Œ 3. Penerbitan Obligasi Internasional
    Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
    ๐Ÿ“Œ 4. Dampak Ekonomi
    Negatif:
    Menambah beban utang luar negeri.
    Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
    Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
    ๐Ÿ“Š Alur Sederhana
    Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
    Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
    -----------
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

    BalasHapus
  12. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    HUTANG LUAR NEGERI
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
    ๐Ÿ“Š Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
    2023: 68.2% dari PDB
    2024: 69.7% dari PDB
    Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
    Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
    2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
    ๐Ÿ“Œ Interpretasi Ekonomi
    Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
    Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
    Faktor pendorong:
    Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
    Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
    Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
    -----------
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

    BalasHapus
  13. Pengembangan Squadron angkut harusnya di Medan, Pontianak, Malang Biak Armadanya C130H, Utk Jakarta AirbusA400, Untuk Makasar C130J Super Hercules....

    BalasHapus
  14. Si KASTA PENGUTANG yang KUAT NGUTANG LENDER... Baca guys... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Sketsa Pasar Pertahanan Indonesia, Pinjaman Luar Negeri Masih Jadi Andalan

    https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/sketsa-pasar-pertahanan-indonesia-pinjaman-luar-negeri-masih-jadi-andalan/

    BalasHapus
    Balasan
    1. REAL versus ZONK
      -
      Perbandingan antara lonjakan pengadaan alutsista Indonesia (modernisasi masif) dengan rentetan kegagalan atau penundaan (Zonk) di Malaydesh pada periode yang sama (2020–2025):
      1. Matra Udara: Jet Tempur & Angkut
      Indonesia (Sukses/Aktif):
      Dassault Rafale (Prancis): Sukses mengaktifkan kontrak untuk 42 unit; pengiriman tahap pertama dijadwalkan mulai awal 2026.
      Airbus A400M Atlas: Pembelian 2 unit pesawat angkut berat berkemampuan tanker yang akan memperkuat logistik udara.
      C-130J Super Hercules: Penambahan 5 unit armada baru yang sudah mulai tiba dan beroperasi untuk TNI AU.
      Malaydesh (Zonk/Batal):
      MRCA (Multi-Role Combat Aircraft): Program penggantian jet tempur (seperti MiG-29 yang sudah pensiun) berstatus Zonk (batal/beku) karena masalah anggaran.
      Helikopter Black Hawk: Upaya sewa/beli baru-baru ini dibatalkan setelah mendapat sorotan tajam dari otoritas tertinggi karena inefisiensi pengadaan.
      LIFT FA-50 (Korea Selatan): Meskipun ada kesepakatan, jumlahnya sangat terbatas dan belum cukup menutupi celah kekuatan udara yang menua.
      2. Matra Laut: Kapal Perang & Selam
      Indonesia (Sukses/Aktif):
      Kapal Selam Scorpene Evolved: Kontrak dengan Naval Group Prancis untuk 2 unit kapal selam tercanggih dengan teknologi baterai Lithium-ion.
      Fregat Merah Putih (Arrowhead 140): Pembangunan 2 unit fregat berat kelas dunia di galangan kapal lokal (PT PAL) bekerja sama dengan Babcock Inggris.
      Fregat Paolo Thaon di Revel (PPA): Akuisisi 2 unit kapal patroli tempur canggih dari galangan Fincantieri Italia yang siap kirim.
      Malaydesh (Zonk/Mangkrak):
      LCS (Littoral Combat Ship) Kelas Maharaja Lela: Proyek mangkrak sejak 2011. Kapal pertama baru memulai sea trial pada Januari 2026 dengan estimasi penyerahan (tauliah) paling cepat Desember 2026—setelah belasan tahun tertunda.
      MRSS (Multi-Role Support Ship): Program kapal induk/LPD berstatus Zonk (tidak ada progres pembelian) karena prioritas anggaran dialihkan untuk menambal kerugian proyek LCS.
      Kapal Selam Scorpene: Hanya mengandalkan 2 unit lama tanpa ada program penambahan atau modernisasi signifikan di tengah anggaran yang terkunci.
      3. Matra Darat: Artileri & Kendaraan Tempur
      Indonesia (Sukses/Aktif):
      Rudal Khan (Turki): Akuisisi sistem rudal balistik taktis jarak menengah untuk meningkatkan daya gempur strategis.
      Tank Harimau: Produksi massal tank medium hasil kerja sama PT Pindad dan FNSS Turki yang kini sudah memperkuat satuan kavaleri.
      Radar Ground Master 400 Alpha: Pembelian 13 unit radar pertahanan udara canggih dari Thales Prancis untuk memantau seluruh wilayah kedaulatan.
      Malaydesh (Zonk/Stagnan):
      SPH (Self-Propelled Howitzer): Program pengadaan meriam gerak sendiri (seperti M109 atau K9) berulang kali masuk daftar belanja namun selalu dicoret karena "kekangan kewangan".
      Modernisasi Tank: Tidak ada penambahan armada tank tempur utama (MBT) baru; masih mengandalkan PT-91M Pendekar dalam jumlah terbatas.
      4. Akar Masalah: Anggaran vs Realitas
      Indonesia: Memanfaatkan Foreign Military Financing dan ruang fiskal yang sehat (Utang/GDP 40%) untuk melakukan belanja besar di saat harga pasar kompetitif.
      Malaydesh: Terjebak pada belanja operasional yang sangat besar (mencapai RM 355 miliar dari total anggaran RM 421 miliar) untuk membayar gaji dan perawatan alutsista tua, sehingga sisa dana untuk pembangunan atau pembelian baru sangat minim.
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
    2. STABILITAS VS. RISIKO SISTEMIK
      -
      Kesimpulan Strategis: Stabilitas vs. Risiko Sistemik
      Analisis komparatif periode 2010–2025 menunjukkan perbedaan kontras antara manajemen fiskal yang konservatif (Indonesia) dan pola pertumbuhan utang yang tidak berkelanjutan (Malaydesh). Hal ini berdampak langsung pada kemampuan negara dalam memodernisasi kekuatan pertahanan mereka.
      1. Kesehatan Fiskal dan Manajemen Utang
      Secara fundamental, Indonesia berada dalam posisi yang jauh lebih tangguh dibandingkan Malaydesh:
      Ketahanan Anggaran: Indonesia mempertahankan rasio utang pemerintah di angka 40%, jauh di bawah ambang batas hukum (legal ceiling) 60%. Sebaliknya, Malaydesh telah berada di "Zona Merah" dengan rasio 69%, melampaui batas aman mereka sendiri (65%).
      Beban Ganda (Dual Burden): Malaydesh menghadapi risiko sistemik karena utang rumah tangga yang ekstrem (84,3%). Total akumulasi beban (Negara + Rakyat) mencapai 153,3% dari PDB, menciptakan ekonomi yang rapuh terhadap guncangan suku bunga global. Indonesia jauh lebih stabil dengan total beban gabungan hanya 56%.
      2. Dampak Sosial: Tekanan Beban Per Kapita
      Beban finansial di Malaydesh telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan bagi individu:
      Utang per Kepala: Setiap warga Malaydesh menanggung beban akumulasi sebesar RM 81.998.
      Eksodus Penduduk: Tekanan biaya hidup yang tinggi akibat konsumsi yang dibiayai kredit (bukan pendapatan riil) telah memicu migrasi besar-besaran (sekitar 97.000 orang) untuk mencari peluang ekonomi di luar negeri.
      3. Kelumpuhan Modernisasi Militer (Procurement Zonk)
      Kegagalan manajemen utang di Malaydesh berdampak fatal pada sektor pertahanan, menciptakan fenomena "Zonk Procurement":
      Indonesia (Modernisasi Masif): Berhasil mengaktifkan kontrak strategis seperti 42 Jet Rafale, Kapal Selam Scorpene Evolved, Fregat Merah Putih, hingga rudal balistik Khan. Hal ini dimungkinkan karena adanya ruang fiskal yang longgar.
      Malaydesh (Stagnasi & Batal):
      Proyek LCS: Mangkrak selama 15 tahun (sejak 2011) akibat salah kelola dana.
      Pembekuan Anggaran: Program vital seperti MRCA (Jet Tempur) dan MRSS (Kapal Angkut) dibatalkan atau dibekukan hingga 2026 karena negara harus memprioritaskan pembayaran bunga utang.
      Instabilitas Politik: Pergantian 5 PM dan 6 Menhan dalam waktu singkat merusak kontinuitas perencanaan pertahanan, mengubah rencana strategis menjadi sekadar "klaim atau bual" tanpa realisasi.
      Ringkasan Akhir Perbandingan Strategis
      Status Risiko Ekonomi
      Indonesia: Stabil & Konservatif (Manajemen utang sangat disiplin).
      Malaydesh: Risiko Sistemik (Debt Trap) akibat beban utang yang melampaui batas aman.
      Kapasitas Belanja Negara
      Indonesia: Tinggi (Masih memiliki ruang fiskal yang luas untuk investasi).
      Malaydesh: Lumpuh (Mengalami kekangan kewangan karena pendapatan tersedot cicilan bunga).
      Kondisi Alutsista & Pertahanan
      Indonesia: Modernisasi Aktif & Masif (Pengadaan jet tempur dan kapal selam kelas dunia terus berjalan).
      Malaydesh: Proyek Mangkrak & Batal (Zonk) ditandai dengan kasus LCS dan pembatalan berbagai kontrak penting.
      Proyeksi Masa Depan
      Indonesia: Pertumbuhan berkelanjutan dengan penguatan militer yang konsisten.
      Malaydesh: Terjebak dalam siklus "Gali Lubang Tutup Lubang" yang mengancam stabilitas jangka panjang.
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
    3. STABILITAS VS. RISIKO SISTEMIK
      -
      Kesimpulan Strategis: Stabilitas vs. Risiko Sistemik
      Analisis komparatif periode 2010–2025 menunjukkan perbedaan kontras antara manajemen fiskal yang konservatif (Indonesia) dan pola pertumbuhan utang yang tidak berkelanjutan (Malaydesh). Hal ini berdampak langsung pada kemampuan negara dalam memodernisasi kekuatan pertahanan mereka.
      1. Kesehatan Fiskal dan Manajemen Utang
      Secara fundamental, Indonesia berada dalam posisi yang jauh lebih tangguh dibandingkan Malaydesh:
      Ketahanan Anggaran: Indonesia mempertahankan rasio utang pemerintah di angka 40%, jauh di bawah ambang batas hukum (legal ceiling) 60%. Sebaliknya, Malaydesh telah berada di "Zona Merah" dengan rasio 69%, melampaui batas aman mereka sendiri (65%).
      Beban Ganda (Dual Burden): Malaydesh menghadapi risiko sistemik karena utang rumah tangga yang ekstrem (84,3%). Total akumulasi beban (Negara + Rakyat) mencapai 153,3% dari PDB, menciptakan ekonomi yang rapuh terhadap guncangan suku bunga global. Indonesia jauh lebih stabil dengan total beban gabungan hanya 56%.
      2. Dampak Sosial: Tekanan Beban Per Kapita
      Beban finansial di Malaydesh telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan bagi individu:
      Utang per Kepala: Setiap warga Malaydesh menanggung beban akumulasi sebesar RM 81.998.
      Eksodus Penduduk: Tekanan biaya hidup yang tinggi akibat konsumsi yang dibiayai kredit (bukan pendapatan riil) telah memicu migrasi besar-besaran (sekitar 97.000 orang) untuk mencari peluang ekonomi di luar negeri.
      3. Kelumpuhan Modernisasi Militer (Procurement Zonk)
      Kegagalan manajemen utang di Malaydesh berdampak fatal pada sektor pertahanan, menciptakan fenomena "Zonk Procurement":
      Indonesia (Modernisasi Masif): Berhasil mengaktifkan kontrak strategis seperti 42 Jet Rafale, Kapal Selam Scorpene Evolved, Fregat Merah Putih, hingga rudal balistik Khan. Hal ini dimungkinkan karena adanya ruang fiskal yang longgar.
      Malaydesh (Stagnasi & Batal):
      Proyek LCS: Mangkrak selama 15 tahun (sejak 2011) akibat salah kelola dana.
      Pembekuan Anggaran: Program vital seperti MRCA (Jet Tempur) dan MRSS (Kapal Angkut) dibatalkan atau dibekukan hingga 2026 karena negara harus memprioritaskan pembayaran bunga utang.
      Instabilitas Politik: Pergantian 5 PM dan 6 Menhan dalam waktu singkat merusak kontinuitas perencanaan pertahanan, mengubah rencana strategis menjadi sekadar "klaim atau bual" tanpa realisasi.
      Ringkasan Akhir Perbandingan Strategis
      Status Risiko Ekonomi
      Indonesia: Stabil & Konservatif (Manajemen utang sangat disiplin).
      Malaydesh: Risiko Sistemik (Debt Trap) akibat beban utang yang melampaui batas aman.
      Kapasitas Belanja Negara
      Indonesia: Tinggi (Masih memiliki ruang fiskal yang luas untuk investasi).
      Malaydesh: Lumpuh (Mengalami kekangan kewangan karena pendapatan tersedot cicilan bunga).
      Kondisi Alutsista & Pertahanan
      Indonesia: Modernisasi Aktif & Masif (Pengadaan jet tempur dan kapal selam kelas dunia terus berjalan).
      Malaydesh: Proyek Mangkrak & Batal (Zonk) ditandai dengan kasus LCS dan pembatalan berbagai kontrak penting.
      Proyeksi Masa Depan
      Indonesia: Pertumbuhan berkelanjutan dengan penguatan militer yang konsisten.
      Malaydesh: Terjebak dalam siklus "Gali Lubang Tutup Lubang" yang mengancam stabilitas jangka panjang.
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      ------------------
      WEAKNESS MALAYDESH PROCUREMENT
      Procurement weaknesses in the Malaydesh n Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
      Key Weaknesses in MAF Procurement
      1. Lack of Transparency
      Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
      Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
      2. Corruption and Mismanagement
      Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpรจne submarine scandal).
      Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
      3. Political Interference
      Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
      Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
      4. Lack of Strategic Planning
      Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
      Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
      5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
      Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
      Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
      6. Weak Oversight and Accountability
      Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
      Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
      7. Limited Local Industry Capability
      Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
      Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
      8. Fragmented Procurement Process
      Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination

      Hapus
    5. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      ------------------
      WEAKNESS MALAYDESH PROCUREMENT
      Procurement weaknesses in the Malaydesh n Armed Forces (MAF) have been highlighted over the years in various government audits, media investigations, and academic studies. These weaknesses often stem from a combination of systemic, structural, and operational issues.
      Key Weaknesses in MAF Procurement
      1. Lack of Transparency
      Many defense procurements are classified under national security, limiting public scrutiny.
      Closed or restricted tenders are common, reducing competition and increasing the risk of corruption or favoritism.
      2. Corruption and Mismanagement
      Allegations and cases involving high-level corruption in defense procurement (e.g., the Scorpรจne submarine scandal).
      Inflated costs and questionable deals without proper due diligence or cost-benefit analysis.
      3. Political Interference
      Procurement decisions sometimes reflect political priorities rather than military needs.
      Projects awarded to politically connected companies, regardless of capability.
      4. Lack of Strategic Planning
      Procurement not always aligned with long-term defense strategy or operational requirements.
      Reactive rather than proactive planning, leading to mismatched or obsolete equipment.
      5. Poor Maintenance and Lifecycle Management
      Insufficient budgeting and planning for maintenance, upgrades, and training.
      Resulting in equipment quickly becoming non-operational or under-utilized.
      6. Weak Oversight and Accountability
      Limited oversight by Parliament or independent bodies on defense spending.
      Auditor-General’s reports have highlighted irregularities, but follow-up actions are often limited.
      7. Limited Local Industry Capability
      Over-reliance on foreign suppliers due to underdeveloped domestic defense manufacturing.
      Local offset programs sometimes fail to deliver real capability or transfer of technology.
      8. Fragmented Procurement Process
      Involvement of multiple agencies (Ministry of Defence, armed services, contractors), leading to inefficiencies and lack of coordination

      Hapus
    6. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS ARMORED ASSETS
      ________________________________________
      1. Limited Number of Main Battle Tanks (MBTs)
      • Inventory: Malaydesh operates around 48 PT-91M Pendekar tanks, which are modernized Polish versions of the Soviet T-72.
      • Weakness: This number is small by regional standards, limiting Malaydesh ’s ability to deploy heavy armor across multiple fronts or sustain prolonged high-intensity operations.
      ________________________________________
      2. Aging Platforms and Modernization Issues
      • The PT-91M, while upgraded, is based on an older Soviet-era design (T-72). It lacks some of the survivability and firepower features found in newer MBTs like the Leopard 2A7 or K2 Black Panther.
      • Upgrades: Modernization has been slow, and budget constraints have hampered efforts to acquire more advanced armor.
      ________________________________________
      3. Lack of Indigenous Tank Production
      • Malaydesh relies on foreign suppliers (notably Poland and previously Russia) for tanks and spare parts, which can pose logistical and geopolitical vulnerabilities.
      • Indigenous development is mostly limited to light armored vehicles and support platforms.
      ________________________________________
      4. Limited Combined Arms Capability
      • The integration of tanks with mechanized infantry, artillery, and air support is not as well developed as in more advanced militaries.
      • Training and joint operations involving armor are less frequent, affecting real combat readiness.
      ________________________________________
      5. Terrain Limitations
      • Much of Malaydesh ’s terrain (jungle, swamp, mountains) is not favorable to tank operations, which limits the strategic value of tanks.
      • Tanks can be vulnerable to ambushes in such environments, particularly from well-equipped irregular forces.
      ________________________________________
      6. Logistical Constraints
      • Supporting MBTs in Malaydesh ’s tropical, humid climate requires robust logistics, including maintenance, spare parts, and fuel. This poses a strain during prolonged deployments or in remote areas.
      ________________________________________
      7. Budgetary Constraints
      • Defense spending is relatively low, hovering around 1–1.5% of GDP.
      • Competing national priorities have limited Malaydesh 's ability to expand or upgrade its armored force substantially.

      Hapus
    7. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
      5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
      9. SEWA Utility Boat
      10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
      11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
      12. SEWA MV Aishah AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
  15. Si KASTA PENGUTANG yang KUAT NGUTANG LENDER... Baca guys... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Sketsa Pasar Pertahanan Indonesia, Pinjaman Luar Negeri Masih Jadi Andalan

    https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/sketsa-pasar-pertahanan-indonesia-pinjaman-luar-negeri-masih-jadi-andalan/

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      ------------------
      WEAKNESS MISSILES ASSETS
      1. Limited Indigenous Missile Development
      • Malaydesh relies heavily on foreign suppliers (e.g., Russia, China, France, and the U.S.) for its missile systems.
      • This makes the country vulnerable to supply chain disruptions, technology embargoes, or political shifts.
      2. Short to Medium Range Focus
      • Most of Malaydesh ’s missile systems are short- to medium-range, such as:
      o Exocet MM40 Block 2/3 (anti-ship)
      o Starstreak (short-range air defense)
      o Jernas (Rapier) (short-range air defense)
      o Seawolf (naval short-range SAM, older generation)
      • There is no long-range missile deterrence, either in the form of:
      o Ballistic Missiles
      o Cruise Missiles with strategic reach
      o Long-range surface-to-air missiles (SAMs)
      3. Limited Air Defense Coverage
      • The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) lacks a layered and integrated air defense network.
      • No medium- or long-range SAM systems like:
      o S-300/S-400 (Russia)
      o Patriot (USA)
      o Aster 30 (Europe)
      • Vulnerable to saturation missile or drone attacks.
      4. Naval Missile Gaps
      • Some Malaydesh n Navy ships still operate with older missile systems or have missile slots not fully equipped.
      • Ships like the Laksamana-class corvettes are aging and face missile system obsolescence.
      • Lack of vertical launch system (VLS) on many platforms limits multi-role missile capabilities.
      5. No Strategic Missile Deterrent
      • Unlike some neighbors, Malaydesh does not possess:
      o Land-attack cruise missiles (LACM)
      o Anti-access/area denial (A2/AD) missiles
      o Submarine-launched missiles
      • This limits Malaydesh ’s ability to deter or respond to strategic threats beyond its immediate borders.
      6. Dependence on Multinational Exercises and Alliances
      • While Malaydesh participates in exercises like CARAT, RIMPAC, and FPDA, its missile doctrine is still defensive and reactive, not designed for power projection.

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat

      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      WEAKNESS LMS B1
      WEAKNESS LMS B2
      Here are some of the key weaknesses and limitations associated with the LMS Batch 2 (LMSB2) vessels of the Royal Malaydesh n Navy (RMN), as they relate to their design, acquisition, and operational capability:
      ________________________________________
      Background: LMS Batch 1 Issues
      The previous Batch 1 Keris class LMS ships, built in China and commissioned between 2020–2022, encountered significant problems:
      • Combat system and sensor deficiencies: Chinese supplied subsystems—radar, electro optical trackers, ESM, combat management systems—underperformed during operational use
      • Under armed and limited combat roles: Armed only with a 30 mm cannon and twin heavy machine guns, offering minimal surface or air defense capability
      • Poor seakeeping and small size: At ~68 m, they had low endurance and were not seaworthy enough in bad weather
      • Reliability concerns: The navy expressed dissatisfaction with the quality and dependability of these vessels
      These issues prompted a shift in LMSB2 specifications toward larger, more capable corvettes.
      ________________________________________
      LMS Batch 2: Emerging Weaknesses
      1. Lack of Anti Submarine Warfare (ASW) Capability
      Despite being based on the Turkish Ada class corvette, LMSB2 reportedly will not include sonar or torpedoes, effectively removing ASW capability from its operational profile
      2. Compromise on Combat Capability to Cut Costs
      Sources suggest LMSB2 is likely a "cheaper variant"—selecting less advanced sensors and weapons to lower system costs. This economic trade off could impact future upgradeability and mission effectiveness
      3. Still Limited Weapon Loadout (Compared to Full Corvette)
      While new specs include a 57 mm gun, anti ship missiles, twin 30 mm systems, and potential air defense missiles, LMSB2 lacks full three dimensional warfare capability or ASW sensors—meaning it still falls short of high intensity combat

      Hapus
    4. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS SKILL
      The Malaydesh n Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), comprises the Malaydesh n Army (TDM), Royal Malaydesh n Navy (TLDM), and Royal Malaydesh n Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
      Key Weaknesses in Skill and Capability
      1. Limited Joint Operations Capability
      • There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
      • Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
      2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
      • ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
      • Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
      3. Technical and Engineering Expertise
      • Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
      • Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
      4. Language and Communication Barriers
      • English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
      • Can affect participation in international training and joint missions.
      5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
      • Malaydesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
      6. Limited Experience in Large-Scale Combat
      • The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
      7. Air Force Pilot Training & Retention
      • The Royal Malaydesh n Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
      • Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.

      Hapus
  16. Si KASTA PENGUTANG yang KUAT NGUTANG LENDER... Baca guys... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Sketsa Pasar Pertahanan Indonesia, Pinjaman Luar Negeri Masih Jadi Andalan

    https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/sketsa-pasar-pertahanan-indonesia-pinjaman-luar-negeri-masih-jadi-andalan/

    BalasHapus
    Balasan
    1. ๐ŸฆงGORILA KLAIM CASH =
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      --------------------
      Berikut adalah daftar strategi pembiayaan pertahanan dalam format poin-poin:
      Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2
      Penyedia: Turk Eximbank (Turki)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G) dengan pembayaran bertahap mengikuti progres konstruksi fisik.
      -
      Jet Tempur Ringan KAI FA-50
      Penyedia: Korea Aerospace Industries (KAI) (Korea Selatan)
      Skema: Deferred Payment (Bayar Tunda) selama 10–15 tahun yang diintegrasikan ke dalam anggaran Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
      -
      Helikopter Leonardo AW139
      Penyedia: Leonardo S.p.A. (Italia)
      Skema: Leasing (Sewa), yaitu mengubah beban biaya modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui pembayaran sewa bulanan.
      -
      Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
      Penyedia: Produsen Strategis (Turki/Global)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan jaminan penuh antar-pemerintah guna mendapatkan suku bunga kompetitif (kisaran 4%-6%).
      -
      Alutsista Strategis Umum
      Penyedia: Berbagai Vendor Internasional
      Skema: Barter / Offset (Imbal Dagang)
      ----------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
  17. Si KASTA PENGUTANG yang KUAT NGUTANG LENDER... Baca guys... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Sketsa Pasar Pertahanan Indonesia, Pinjaman Luar Negeri Masih Jadi Andalan

    https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/sketsa-pasar-pertahanan-indonesia-pinjaman-luar-negeri-masih-jadi-andalan/

    BalasHapus
    Balasan
    1. ๐ŸฆงGORILA KLAIM CASH =
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      --------------------
      Berikut adalah daftar strategi pembiayaan pertahanan dalam format poin-poin:
      Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2
      Penyedia: Turk Eximbank (Turki)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G) dengan pembayaran bertahap mengikuti progres konstruksi fisik.
      -
      Jet Tempur Ringan KAI FA-50
      Penyedia: Korea Aerospace Industries (KAI) (Korea Selatan)
      Skema: Deferred Payment (Bayar Tunda) selama 10–15 tahun yang diintegrasikan ke dalam anggaran Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
      -
      Helikopter Leonardo AW139
      Penyedia: Leonardo S.p.A. (Italia)
      Skema: Leasing (Sewa), yaitu mengubah beban biaya modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui pembayaran sewa bulanan.
      -
      Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
      Penyedia: Produsen Strategis (Turki/Global)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan jaminan penuh antar-pemerintah guna mendapatkan suku bunga kompetitif (kisaran 4%-6%).
      -
      Alutsista Strategis Umum
      Penyedia: Berbagai Vendor Internasional
      Skema: Barter / Offset (Imbal Dagang)
      ----------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

      Hapus
    2. PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      NASIB ๐ŸฆงGORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
      1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
      2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
      3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
      4. TIAP TAHUN = DEFISIT
      5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
      -----
      2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
      Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
      Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
      Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
      Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
      -----
      2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
      Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      ============
      ============
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN

      Hapus
    3. ๐ŸฆงGORILA DIAYAM-AYAMkAN = Ye Ye
      ๐ŸฆงGORILA DIAYAM-AYAMKAN = UANG KOPI
      -
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      ----------
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      ----------
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      ----------
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
      --------------------------
      2026 JENDERAL UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
    4. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
      Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
      Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
      ------------
      1. Aging Aircraft Fleet
      • MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
      • F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
      • SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
      ------------
      2. Limited Fleet Size
      • Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
      • The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
      ------------
      3. Modernization Delays
      • RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
      • The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
      ------------
      4. Logistical and Maintenance Challenges
      • Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
      • Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
      ------------
      5. Limited Indigenous Defense Industry
      • Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
      • It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
      ------------
      6. Insufficient Force Multipliers
      • The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
      • Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
      ------------

      Hapus
    5. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
      Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
      Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
      ------------
      1. Aging Aircraft Fleet
      • MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
      • F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
      • SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
      ------------
      2. Limited Fleet Size
      • Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
      • The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
      ------------
      3. Modernization Delays
      • RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
      • The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
      ------------
      4. Logistical and Maintenance Challenges
      • Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
      • Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
      ------------
      5. Limited Indigenous Defense Industry
      • Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
      • It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
      ------------
      6. Insufficient Force Multipliers
      • The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
      • Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
      ------------

      Hapus
    6. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      WEAKNESS ARMORED ASSETS
      ________________________________________
      1. Limited Number of Main Battle Tanks (MBTs)
      • Inventory: Malaydesh operates around 48 PT-91M Pendekar tanks, which are modernized Polish versions of the Soviet T-72.
      • Weakness: This number is small by regional standards, limiting Malaydesh ’s ability to deploy heavy armor across multiple fronts or sustain prolonged high-intensity operations.
      ________________________________________
      2. Aging Platforms and Modernization Issues
      • The PT-91M, while upgraded, is based on an older Soviet-era design (T-72). It lacks some of the survivability and firepower features found in newer MBTs like the Leopard 2A7 or K2 Black Panther.
      • Upgrades: Modernization has been slow, and budget constraints have hampered efforts to acquire more advanced armor.
      ________________________________________
      3. Lack of Indigenous Tank Production
      • Malaydesh relies on foreign suppliers (notably Poland and previously Russia) for tanks and spare parts, which can pose logistical and geopolitical vulnerabilities.
      • Indigenous development is mostly limited to light armored vehicles and support platforms.
      ________________________________________
      4. Limited Combined Arms Capability
      • The integration of tanks with mechanized infantry, artillery, and air support is not as well developed as in more advanced militaries.
      • Training and joint operations involving armor are less frequent, affecting real combat readiness.
      ________________________________________
      5. Terrain Limitations
      • Much of Malaydesh ’s terrain (jungle, swamp, mountains) is not favorable to tank operations, which limits the strategic value of tanks.
      • Tanks can be vulnerable to ambushes in such environments, particularly from well-equipped irregular forces.
      ________________________________________
      6. Logistical Constraints
      • Supporting MBTs in Malaydesh ’s tropical, humid climate requires robust logistics, including maintenance, spare parts, and fuel. This poses a strain during prolonged deployments or in remote areas.
      ________________________________________
      7. Budgetary Constraints
      • Defense spending is relatively low, hovering around 1–1.5% of GDP.
      • Competing national priorities have limited Malaydesh 's ability to expand or upgrade its armored force substantially.

      Hapus
  18. ๐ŸฆงGORILA KLAIM CASH =
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
    --------------------
    Berikut adalah daftar strategi pembiayaan pertahanan dalam format poin-poin:
    Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2
    Penyedia: Turk Eximbank (Turki)
    Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G) dengan pembayaran bertahap mengikuti progres konstruksi fisik.
    -
    Jet Tempur Ringan KAI FA-50
    Penyedia: Korea Aerospace Industries (KAI) (Korea Selatan)
    Skema: Deferred Payment (Bayar Tunda) selama 10–15 tahun yang diintegrasikan ke dalam anggaran Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
    -
    Helikopter Leonardo AW139
    Penyedia: Leonardo S.p.A. (Italia)
    Skema: Leasing (Sewa), yaitu mengubah beban biaya modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui pembayaran sewa bulanan.
    -
    Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
    Penyedia: Produsen Strategis (Turki/Global)
    Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan jaminan penuh antar-pemerintah guna mendapatkan suku bunga kompetitif (kisaran 4%-6%).
    -
    Alutsista Strategis Umum
    Penyedia: Berbagai Vendor Internasional
    Skema: Barter / Offset (Imbal Dagang)
    ----------------
    KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    -
    ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

    BalasHapus
  19. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    -
    HUTANG LUAR NEGERI
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
    ๐Ÿ“Š Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
    2023: 68.2% dari PDB
    2024: 69.7% dari PDB
    Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
    Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
    2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
    ๐Ÿ“Œ Interpretasi Ekonomi
    Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
    Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
    Faktor pendorong:
    Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
    Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
    Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
    -----------
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

    BalasHapus
  20. BAGUS..... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Rupiah Hancur, Rekor Terburuk Sepanjang Sejarah Tembus Rp17.105, BI Langsung Pasang Badan

    https://difanews.com/rupiah-hancur-rekor-terburuk-sepanjang-sejarah-tembus-rp17-105-bi-langsung-pasang-badan/

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2026 = MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Army's readiness is affected by a number of factors, including corruption, poor planning, and inadequate funding.
      Factors affecting readiness
      • Corruption: The MALAYDESH military has been affected by corruption.
      • Poor planning: The MALAYDESH military has been affected by poor planning.
      • Political interference: Political leaders have interfered in the procurement process.
      • Inadequate funding: The MALAYDESH military has not received adequate funding.
      • Unsuitable equipment: The MALAYDESH military has been affected by unsuitable equipment and weapons.
      • Logistical problems: The MALAYDESH military has been affected by logistical problems.
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
      1. Corruption
      The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
      2. Political influence
      Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
      Weak parliamentary oversight
      Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
      3. Limited financial scrutiny
      Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      4. Violation of procedures
      Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures


      Hapus
    3. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
      1. Delays
      Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
      2. Small tonnage
      MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
      3. Supply chain disruptions
      Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
      ------------------
      MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
      Budget constraints
      • The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
      • The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
      Outdated equipment
      • Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
      • The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
      Political influence
      • The procurement process is subject to political influence from suppliers.
      • The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems with their combat ships, including funding, delays, and corruption.
      Funding
      • The MAF has been underfunded for years, especially for buying new assets.
      • The government has allocated more money to maintenance and repairs than to new naval assets.
      • The government has been unwilling to reduce government spending.
      Delays
      • The Littoral Combat Ship (LCS) program has been delayed due to technical difficulties, cost overruns, and corruption.
      • The first LCS was originally scheduled for delivery in 2019, but has not yet been delivered.
      Corruption
      • The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) arrested two senior executives involved in the LCS project.
      ------------------
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several challenges that have contributed to its aircraft fleet weakness, including budget constraints, techNOLogical obsolescence, and frequent government changes.
      Budget constraints
      • The MALAYDESH government's military budget fluctuates with the economy. The 1997 Asian financial crisis and the COVID-19 pandemic have both held back defense spending.
      • The government has limited defense modernization funds.
      TechNOLogical obsolescence
      • The RMAF's fleet of legacy Hornets are rapidly becoming techNOLogically obsolete.
      • Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive and burdensome.
      Frequent government changes
      • Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments.
      • The government is focused on other priorities, such as revitalizing the economy and reducing the national deficit.



      Hapus
    5. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      The cost overrun for the LCS project in MALAYDESH was RM1 billion. This was part of a RM9.13 billion contract that the government paid RM6.08 billion for.
      Explanation
      • RM1.4 billion was not used for the project
      • RM1 billion was considered a cost overrun
      • RM400 million was used to pay off PSCI's DEBTs
      Cost overruns are a common problem in the construction industry in MALAYDESH . In fact, most construction projects in MALAYDESH have cost overruns of 5–10% of the total contract price
      ===========
      MALAYDESH shipyards face several key problems including: intense competition from neighboring countries like Singapore with more advanced infrastructure, limited techNOLogical capabilities, supply chain disruptions due to global factors like COVID-19, a shortage of skilled labor, inconsistent demand for shipbuilding, and sometimes issues with project management and cost overruns, particularly when building complex vessels; all of which can hinder their competitiveness in the international market.
      Specific challenges:
      • Infrastructure limitations:
      MALAYDESH ports might not be as modern or well-equipped as those in Singapore, leading to inefficiencies and higher costs.
      • Skill gap:
      A lack of highly skilled workers in shipbuilding can impact quality and production timelines.
      • Nological limitations:
      MALAYDESH shipyards may not have access to the latest shipbuilding techNOLogies, hindering their ability to build complex vessels.
      • Market volatility:
      Depending heavily on the oil and gas industry for demand, fluctuations in the market can significantly impact orders for offshore vessels.
      • Cost competitiveness:
      Facing pressure to compete on price with other regional shipyards, which can sometimes lead to compromising quality.
      • Project management issues:
      Past instances of delays and cost overruns in major shipbuilding projects have raised concerns about project management capabilities.
      Recent developments:
      • Focus on green nology:
      MALAYDESH shipyards are increasingly looking to build more environmentally friendly vessels like LNG-powered ships to stay competitive.
      • Collaboration with international partners:
      Some MALAYDESH shipyards are collaborating with foreign companies to access advanced techNOLogy and expertise.
      • Government initiatives:
      The MALAYDESH government is providing incentives to boost the shipbuilding industry and address some of these challenges

      Hapus
    6. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      =============
      MALAYDESH Armed Forces (MAF) in terms of readiness, defense preparedness, and logistics.
      Challenges
      • Logistics: Outdated inventory can make it difficult to deliver the right supplies to soldiers at the right time. This can hinder operations and make it harder to mobilize soldiers in hostile environments.
      • Defense preparedness: Outdated equipment can make it difficult for the MAF to keep up with evolving geopolitical and strategic threats.
      • Fleet sustainment: A large fleet of aging aircraft can be expensive to maintain.
      ===========
      The defense industry of MALAYDESH armed forces faces several weaknesses, including corruption, lack of human resources, and insufficient research and development.
      Corruption
      • Procurement
      The procurement process is vulnerable to corruption due to foreign and domestic interests.
      • Commanders
      Commanders may not receive training on corruption issues, which can leave troops ill-equipped to respond to corruption risks.
      Lack of human resources
      • STEM specialists
      There is a lack of STEM specialists, especially in the defense-industrial sector.
      • Local companies
      Local companies may not have the necessary capabilities to produce defense equipment.
      Insufficient research and development
      • Local universities and corporate sector
      There is little use of the research and development capabilities in local universities and the corporate sector.
      • Government guidance
      The government may not have clear guidance for the future strategic direction of the industry.
      Other weaknesses
      • Limited parliamentary oversight: Parliamentary oversight of the defense sector is weak.
      • Limited financial scrutiny: Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      • Reluctance of OEMs: Original Equipment Manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their techNOLogy.
      • Reluctance of MAF: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) may be reluctant to use locally produced products.
      MALAYDESH armed forces face challenges in modernizing their budget due to economic limitations, historical budget constraints, and competing national priorities. However, the country has recently increased its military spending to address these challenges.
      Challenges
      Budget constraints: MALAYDESH defense spending is low compared to other regional powers, and the country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives.
      Aging aircraft: The country's fleet of aging aircraft is burdensome to maintain, which adds to fleet sustainment problems.
      Leakage of funds: The pandemic and political uncertainty have limited defense spending


      Hapus
    7. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP K
      ==============
      SEWA VVSHORAD
      SEWA TRUK CINA 3 TON
      Three weeks ago, the Madani government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd. The estimated cost for the deal is RM10.7 billion and it will be covered in installments over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
      SEWA PESAWAT
      ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA SIMULATOR MKM TAHUN
      Five-year contract for Sukhoi’s simulators. Publicly listed HeiTech Padu Bhd has announced that it had been awarded a RM67 million, five-year contract to operate and maintain the Su-30MKM flight simulators at the RMAF airbase in Gong Kedak
      SEWA HELI SEWA SIMULATOR
      Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA HELI
      4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
      SEWA BOAT
      SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI
      MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA MOTOR
      The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
      SEWA 28 HELI
      The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies

      Hapus
  21. BAGUS..... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Rupiah Hancur, Rekor Terburuk Sepanjang Sejarah Tembus Rp17.105, BI Langsung Pasang Badan

    https://difanews.com/rupiah-hancur-rekor-terburuk-sepanjang-sejarah-tembus-rp17-105-bi-langsung-pasang-badan/

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      -
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      -
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      -
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi




      Hapus
    2. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
      -
      Sumber Berita Utama
      Tribun Jateng (7 Januari 2026)
      Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
      -
      Kompas.com (6 Januari 2026)
      Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
      -
      YouTube – Tribun Video
      Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi




      Hapus
    3. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      2026 UANG KOPI SEDAP .....
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
      -
      • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
      -
      • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
      -
      • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
      -
      • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
      -
      • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
      -
      • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

      Hapus
    4. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      Some say that MALAYDESH 's military has outdated aircraft, but the country has also been modernizing its military with new equipment and programs.
      Outdated aircraft
      • Some say that MALAYDESH 's aircraft are becoming techNOLogically obsolete.
      • A larger fleet of older aircraft could be difficult to maintain.
      Modernization programs
      • The MALAYDESH Army has a program called the Future Soldier System (FSS) to equip soldiers with personal protection equipment.
      • The MALAYDESH government has allocated funds for maintenance, repairs, and new military assets.
      Defense budget
      • MALAYDESH 's defense budget is USD4 billion, which supports a modest ground force and an improving air force.
      • The government has allocated funds for maintenance, repairs, and new military assets
      ------------------
      MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
      1. Corruption
      The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
      2. Political influence
      Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
      Weak parliamentary oversight
      Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
      3. Limited financial scrutiny
      Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
      4. Violation of procedures
      Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures

      Hapus
    5. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, financial constraints, and corruption.
      Outdated equipment
      • Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Some of the navy's fleet and helicopters were commissioned in the 1960s.
      • The government auditor-general found that half of the navy's ships were beyond their serviceable lifespan.
      • The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging.
      Financial constraints
      • The government's financial ability may limit the MAF's ability to develop and equip modern assets.
      • The government's budget allocation may need to be spent prudently.
      Corruption
      • The MAF has been involved in several corruption scandals
      ------------------
      MALAYDESH 's military has faced a number of challenges in maintaining its equipment, including:
      • Budgetary limitations
      Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • Corruption
      Defence procurement has been characterized by corruption, budgetary uncertainty, and opaque decision making.
      • Outdated equipment
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
      • Political interference
      Political interference has undermined combat readiness.
      • Logistics weaknesses
      There are issues with the quality of logistics equipment and the delivery of spares to soldiers .




      Hapus
    6. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      MALAYDESH 's armed forces face several problems related to cost, including fiscal limitations, outdated equipment, and a lack of investment in research and development.
      Fiscal limitations
      • Limited defense budget
      MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints, with governments unwilling to cut spending in other areas.
      • Low percentage of GDP
      MALAYDESH 's defense budget has never exceeded 1.5% of GDP in the last 20 years.
      Outdated equipment
      • Old ships
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including some that are over 40 years old.
      • Outdated inventory
      The MAF has outdated inventory stock, which can affect the country's security.
      Lack of investment in research and development
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
      Outdated equipment
      • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
      • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
      • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
      Limited procurement budgets
      • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
      • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
      • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
      Political interference
      • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.


      Hapus
    7. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      -----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
      Equipment
      • Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
      • Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
      • Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
      • Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
      • Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
      Military spending
      • MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
      • The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
      Other factors
      • The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
      • The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats

      Hapus
    8. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
      Factors
      • Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
      • National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
      • Frequent government changes: Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
      Impact
      • Outdated equipment
      The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
      • Limited modernization
      The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
      • Limited access to defense information
      It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
      ----------------
      MALAYDESH 's military has faced several challenges, including outdated equipment, corruption, and budgetary constraints.
      Outdated equipment
      • Aircraft
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      • Ships
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including the KD Sri Perlis and KD SRI Johor gunboats that were commissioned in the late 1960s.
      • Submarines
      The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
      Corruption
      • The Public Accounts Committee found that the RMN recommended purchasing Dutch-made Sigma littoral combat ships (LCS), but the Ministry of Defence (MOD) chose the French-made Govind LCS EXCLUDING consulting the RMN.
      Budgetary constraints
      • The 1997 Asian financial crisis limited the funds available for military procurements.
      • MALAYDESH 's military budget is limited, and some say that spending too much on outdated equipment is not a good use of funds.




      Hapus
    9. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      MALAYDESH 's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
      Factors
      • Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
      • National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
      • Frequent government changes: Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
      Impact
      • Outdated equipment
      The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
      • Limited modernization
      The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
      • Limited access to defense information
      It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
      ----------------
      MALAYDESH 's military has faced several challenges, including outdated equipment, corruption, and budgetary constraints.
      Outdated equipment
      • Aircraft
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      • Ships
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including the KD Sri Perlis and KD SRI Johor gunboats that were commissioned in the late 1960s.
      • Submarines
      The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
      Corruption
      • The Public Accounts Committee found that the RMN recommended purchasing Dutch-made Sigma littoral combat ships (LCS), but the Ministry of Defence (MOD) chose the French-made Govind LCS EXCLUDING consulting the RMN.
      Budgetary constraints
      • The 1997 Asian financial crisis limited the funds available for military procurements.
      • MALAYDESH 's military budget is limited, and some say that spending too much on outdated equipment is not a good use of funds.




      Hapus
    10. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      SEWA 28 HELI
      The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
      SEWA PESAWAT
      ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA HELI
      Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA HELI
      4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
      SEWA BOAT
      SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI
      tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA MOTOR
      The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
      SEWA VVSHORAD
      SEWA TRUK CINA 3 TON
      government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

      Hapus
  22. Si KASTA PENGUTANG yang KUAT NGUTANG LENDER... Baca guys... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Sketsa Pasar Pertahanan Indonesia, Pinjaman Luar Negeri Masih Jadi Andalan

    https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/sketsa-pasar-pertahanan-indonesia-pinjaman-luar-negeri-masih-jadi-andalan/

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      LACK BUDGET OF ARMED FORCES
      ________________________________________
      ๐Ÿ”ด Key Budget Challenges
      1. Low Defense Spending (as % of GDP)
      • Malaydesh spends around 1.0–1.2% of its GDP on defense, below the global average and much lower than regional powers like Singapore (~3%).
      • Defense budget growth has been slow and often stagnant in real terms due to economic pressures, competing national priorities, and political considerations.
      2. Aging Equipment
      • Many assets (especially in the Royal Malaydesh n Air Force and Navy) are decades old and suffer from:
      High maintenance costs
      Frequent breakdowns
      Reduced combat readiness
      Examples:
      • MiG-29s were retired due to maintenance issues and budget constraints.
      • Delays in replacing outdated naval ships and air defense systems.
      3. Slow Modernization
      • Modernization plans (e.g., CAP 55 for the Air Force, 15-to-5 for the Navy) are progressing slowly due to lack of funding.
      • Procurement of new assets like fighter jets, maritime patrol aircraft, and submarines is often delayed or scaled down.
      4. Limited Operational Capability
      • Budget constraints impact:
      Training and readiness
      Fuel and maintenance availability
      Joint operations and international missions
      Personnel retention due to limited benefits
      5. Dependency on Foreign Vendors
      • Budget restrictions limit local defense industry development, forcing Malaydesh to rely heavily on foreign suppliers.
      • This increases long-term costs due to currency fluctuations and maintenance support contracts.
      ________________________________________
      ⚖️ Competing National Priorities
      Malaydesh faces pressure to allocate funds toward:
      • Healthcare
      • Education
      • Infrastructure
      • Economic recovery (especially post-COVID-19)
      As a result, defense often takes a back seat in annual budgets.
      ________________________________________
      ๐Ÿ“Š Defense Budget in Numbers
      • 2024 Defense Budget: RM 19.7 billion (USD4.1 billion)
      Still modest compared to ASEAN counterparts
      • Allocation breakdown:
      ~70–75% for operating expenses (salaries, maintenance)
      Only ~25–30% for development/capital expenditure

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      CANCELLED FIVE PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
      GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      BADUT ๐ŸฆงGORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ------------------
      GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
      BADUT ๐ŸฆงGORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      6x GANTI MOF
      ------------------
      ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

      Hapus
    3. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      SEWA 28 HELI
      The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
      SEWA PESAWAT
      ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA HELI
      Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA HELI
      4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
      SEWA BOAT
      SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI
      tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA MOTOR
      The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
      SEWA VVSHORAD
      SEWA TRUK CINA 3 TON
      government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

      Hapus
    4. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      SEWA 28 HELI
      The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
      SEWA PESAWAT
      ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA HELI
      Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA HELI
      4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
      SEWA BOAT
      SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI
      tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA MOTOR
      The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
      SEWA VVSHORAD
      SEWA TRUK CINA 3 TON
      government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

      Hapus
    5. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....

      Hapus
    6. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
      Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....

      Hapus
    7. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      Some factors that contribute to the MALAYDESH Army's perceived weakness include:
      • Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
      • Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
      • Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
      • Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
      • Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
      Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
      ----------------
      MALAYDESH 's military has faced delays due to fiscal limitations and a lack of willingness to reduce government spending.
      Explanation
      • Defense budget
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut government spending to fund defense. This has led to delays in the military's ability to procure new equipment and maintain existing assets.
      • Military size
      MALAYDESH governments have been reluctant to reduce the size of the armed forces by reducing manpower and equipment.
      • Military spending
      MALAYDESH has been increasing its military spending, but the country's defense budget is still limited by fiscal constraints

      Hapus
  23. Jadi bahan ketawa jiran guys... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Rupiah Jebol Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah, Alarm Bahaya Ekonomi Menyala

    https://www.sabangmeraukenews.com/berita/33975/rupiah-jebol-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah-alarm-bahaya-ekonomi-menyala.html

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------WEAKNESS SHIPYARDS
      ________________________________________
      Major Weaknesses in Malaydesh n Naval Shipbuilding
      1. Persistent Delays & Cost Overruns
      • The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
      2. Financial Mismanagement & Irregularities
      • A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
      • Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
      3. Engineering & Quality Shortcomings
      • Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
      • As noted:
      “Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
      4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
      • Malaydesh n yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
      • The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
      5. Supply Chain & Workforce Constraints
      • Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
      • The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
      6. Poor Governance & Procurement Oversight
      • Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
      • Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------OBSELETE ASSETS
      ________________________________________
      Assets Over 30 Years Old (Still in Service)
      A parliamentary disclosure on October 21, 2024 confirmed:
      • 171 military assets across all branches have surpassed 30 years in service.
      o Army: 108 units
      o RMAF: 29 units
      o RMN: 34 vessels
      • Notably, 34 RMN ships exceeded their intended service lives, with 28 of them more than 40 years old, despite an age limit of 30–35 years depending on ship type
      These aging assets impose rising maintenance costs, reduced tech compatibility, and increased risk of operational failure
      ________________________________________
      Assets That Have Been Retired or Declared Obsolete
      Army
      • Scorpion Light Tanks: Decommissioned due to high maintenance costs and obsolescence
      • Condor APCs and Sibmas recovery vehicles: Officially retired from service as of January 1, 2023
      • SIBMAS Wheeled Support Vehicles: Phased out gradually and replaced by DefTech AV8 Gempita IFVs
      Air Force
      • MiG 29N/NUB Fighter Jets: Operated from 1995, the fleet was fully retired by 2017 after several phased withdrawals beginning in 2009 due to rising maintenance costs
      Navy
      • Older Patrol Boats & Corvettes: Classes such as Kasturi, Laksamana, Handalan, Jerung, and Perdana—some dating back to the late 1960s and early 1970s—are well past their designed operational age limits and have been explicitly highlighted as obsolete

      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Logistics
      A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
      • Budgeting
      MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • Personnel
      The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
      • Procurement
      The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
      • Political interference
      Political interference and corruption are undermining combat readiness.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
      • Fleet sustainment
      The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
      • Nological obsolescence
      Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
      • Modernization
      The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited

      Hapus
    4. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
      Engine problems
      • In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
      • The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
      Integration with Western systems
      • The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
      • This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
      Fatigue failure
      • Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
      • Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
      Other considerations
      • The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
      ----------------
      The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
      Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
      Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
      Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
      Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
      Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
      Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
      Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
      Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.

      Hapus
    5. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
      Delayed replacements
      • A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
      • The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
      • Over half of the RMN's fleet is past its prime.
      Failed LCS program
      • The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
      • The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
      • The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
      ==========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
      Fleet sustainment problems
      The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
      The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
      Lack of research and development
      The MAF has limited research and development (R&D) activities.
      The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
      Reliance on imported equipment
      Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
      The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
      Other technical issues
      The MAF has faced logistic management problems.
      The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.

      Hapus
    6. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
      • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
      • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
      • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
      • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
      • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
      • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
      Other challenges include:
      • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
      • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
      =============
      MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
      • Political crisis
      From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
      • Financial crisis
      MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
      • Economic crisis
      MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.

      Hapus
    7. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
      • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
      • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
      • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
      • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
      • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
      • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
      Other challenges include:
      • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
      • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
      =============
      MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
      • Political crisis
      From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
      • Financial crisis
      MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
      • Economic crisis
      MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.

      Hapus
  24. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
    -
    1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------WEAKNESS SHIPYARDS
    ________________________________________
    Major Weaknesses in Malaydesh n Naval Shipbuilding
    1. Persistent Delays & Cost Overruns
    • The Littoral Combat Ship (LCS) program, contracted in 2013 for six modern frigates (Maharaja Lela-class), has seen zero completed ships by mid-2025, despite RM 6.08 billion paid. The initial first delivery target of 2019 is now postponed to 2026, and the total cost is projected to rise from RM 9 billion to over RM 11 billion
    2. Financial Mismanagement & Irregularities
    • A forensic audit revealed about RM 1 billion unaccounted for, with RM 1.7 billion worth of equipment, 15% of which had already become obsolete, looted funds, and contracts with inflated intermediaries
    • Former BHIC Managing Director was charged with criminal breach of trust for misappropriating RM 13m+ contracts without board approval
    3. Engineering & Quality Shortcomings
    • Ship quality issues have surfaced, including substandard fabrication, technical flaws in design (e.g., hull or gear issues), outdated materials, and poor workmanship leading to extensive reworks and cost escalation
    • As noted:
    “Local shipyards have poor record building big ships… BNS… only had contract to build 12 warships in its existence.… learning is one thing, tolerating ‘still learning’ after 20 plus years is not good enough.”
    4. Limited Industrial Capacity & Small Tonnage
    • Malaydesh n yards generally lack the capacity for large, complex vessels. Their history of constructing small patrol craft, OSVs, or leisure ships limits scalability and technical maturity needed for modern warships
    • The tonnage of ships built remains very low compared to regional peers like Indonesia or Singapore
    5. Supply Chain & Workforce Constraints
    • Disruptions due to COVID-19 and global events have caused delays in materials and skilled labor shortages, exacerbating schedule slippage and quality issues
    • The workforce is aging with few young recruits entering shipbuilding trades, contributing to resource gaps in the industry
    6. Poor Governance & Procurement Oversight
    • Formal RMN input was sidelined in choosing ship designs—initial preference for the Sigma design was overridden by ministry decisions to adopt the Gowind design without proper consultation, undermining project alignment
    • Contracts were awarded via direct negotiation, not open tender, creating space for opaque decision-making and vendor favoritism

    BalasHapus
  25. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
    MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
    -
    2026 PM says =
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    FREEZES PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
    -
    2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
    https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
    ------------------
    2023 PM says =
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    CANCELLED FIVE PROCUREMENT
    -
    KUALA LUMPUR:
    The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
    “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
    ------------------
    2026 UANG KOPI SEDAP .....
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
    -
    • iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
    -
    • Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
    -
    • New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
    -
    • ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
    -
    • VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
    -
    • Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer

    BalasHapus
  26. Jadi bahan ketawa jiran guys... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Rupiah Jebol Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah, Alarm Bahaya Ekonomi Menyala

    https://www.sabangmeraukenews.com/berita/33975/rupiah-jebol-rekor-terlemah-sepanjang-sejarah-alarm-bahaya-ekonomi-menyala.html

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      MALAYDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
      • Budget constraints
      Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
      • Economic limitations
      Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
      • Regional security challenges
      The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
      What is the military budget for 2025?
      • MALAYDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
      • The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.
      ------------------
      The MALAYDESH armed forces face several problems with procurement, including:
      • Cost: The cost of procurement is a major challenge.
      • Corruption: Corruption is a recurring problem in the MALAYDESH military.
      • Budgetary uncertainty: The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      • Opaque decision making: The decision-making process is often opaque and vendor-driven.
      • Political influence: Political influence is often used to circumvent established protocols.
      • External influences: The procurement process is subject to external influences, such as political influence from suppliers.
      • Weak external oversight: The external oversight of the procurement process is weak.
      • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources equipment from many different sources, which can make it difficult to find personnel to manage the equipment.
      • Outdated inventory: The MALAYDESH armed forces have outdated inventory stock.

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ------------------
      MALAYDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
      • Budget constraints
      Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
      • Economic limitations
      Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
      • Regional security challenges
      The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
      What is the military budget for 2025?
      • MALAYDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
      • The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.
      ------------------
      The MALAYDESH armed forces face several problems with procurement, including:
      • Cost: The cost of procurement is a major challenge.
      • Corruption: Corruption is a recurring problem in the MALAYDESH military.
      • Budgetary uncertainty: The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      • Opaque decision making: The decision-making process is often opaque and vendor-driven.
      • Political influence: Political influence is often used to circumvent established protocols.
      • External influences: The procurement process is subject to external influences, such as political influence from suppliers.
      • Weak external oversight: The external oversight of the procurement process is weak.
      • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources equipment from many different sources, which can make it difficult to find personnel to manage the equipment.
      • Outdated inventory: The MALAYDESH armed forces have outdated inventory stock.

      Hapus
    3. MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
      Lack of modern equipment
      • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
      • The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
      • The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
      Corruption
      • Corruption has been a recurring issue within the MAF
      • Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
      Supply chain management issues
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
      Equipment
      • Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
      • Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
      • Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
      • Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
      • Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
      Military spending
      • MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
      • The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
      Other factors
      • The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
      • The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats


      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
      Aging fleet
      • Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
      • The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
      Delays in acquiring new ships
      • The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
      • The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
      Corruption
      • Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
      • The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
      Other challenges
      • Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
      • Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
      • Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
      China's assertiveness in the South China Sea
      ============
      The MALAYDESH Armed Forces (ATM) face several readiness issues, including a lack of funding, outdated techNOLogy, and morale issues. These issues can affect the ATM's combat readiness and strategic deterrence capability.
      Lack of funding
      • Inadequate funding can affect the ATM's training, techNOLogy, and morale.
      • The government may not be able to provide the ATM with the latest defense assets.
      Outdated techNOLogy
      • The ATM may lack modern military assets, which can expose it to internal and external threats.
      • For example, the KD Rahman submarine had technical issues in 2010 that prevented it from submerging.

      Hapus
    5. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      2026 PM says =
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
      The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
      https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
      -
      2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
      https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
      ------------------
      2023 PM says =
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
      -
      KUALA LUMPUR:
      The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
      “Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
      ----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
      Budget
      • The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
      • The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
      Outsourcing
      • The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
      • Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
      • The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
      Spare parts for specific assets
      • The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
      • The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
      Other issues
      • The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry


      Hapus
    6. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
      ========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
      Ships
      • The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
      • The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
      • The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
      • The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
      Helicopters

      Hapus
    7. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
      ========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
      Ships
      • The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
      • The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
      • The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
      • The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
      Helicopters

      Hapus
    8. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
      Lack of funding
      There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
      The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
      Limited local capabilities
      Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
      There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
      Lack of strategic partnerships
      There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
      There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry
      ===========
      .The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
      Causes
      • Aging vessels
      Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
      • Delayed replacements
      The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
      • Mismanagement
      A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
      Effects
      • Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
      • Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
      Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident

      Hapus
    9. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
      Lack of funding
      There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
      The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
      Limited local capabilities
      Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
      There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
      Lack of strategic partnerships
      There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
      There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry
      ===========
      .The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
      Causes
      • Aging vessels
      Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
      • Delayed replacements
      The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
      • Mismanagement
      A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
      Effects
      • Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
      • Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
      Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident

      Hapus
    10. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
      Lack of funding
      There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
      The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
      Limited local capabilities
      Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
      There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
      Lack of strategic partnerships
      There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
      There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry
      ===========
      .The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
      Causes
      • Aging vessels
      Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
      • Delayed replacements
      The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
      • Mismanagement
      A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
      Effects
      • Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
      • Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
      Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident

      Hapus
    11. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
      Causes
      • Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
      • Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
      Effects
      • Vulnerability to threats
      The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
      • Challenges with air force
      The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
      • Challenges with naval assets
      The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.
      ===========
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems with its aircraft, including an aging fleet, limited funding, and a lack of responsiveness in its logistics system.
      Aging fleet
      • The RMAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
      • The RMAF's aircraft include the Mikoyan MiG-29, Boeing F/A-18 Hornet, and BAE Hawk.
      Limited funding
      • The government's defense modernization budget is limited. .
      • The government has many other priorities, including revitalizing the economy and reducing the national deficit.
      Logistics system
      • The RMAF's logistics system has problems with readiness and responsiveness.
      • Readiness is the ability to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
      • Responsiveness is the ability to provide accurate support at the right time and place.
      Government change



      Hapus
  27. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
    -
    1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------
    SEWA 28 HELI
    The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
    SEWA PESAWAT
    ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
    SEWA HELI
    Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
    SEWA HELI
    4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
    SEWA BOAT
    SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
    SEWA HIDROGRAFI
    tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
    SEWA MOTOR
    The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
    SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
    Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
    SEWA VVSHORAD
    SEWA TRUK CINA 3 TON
    government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals

    BalasHapus
  28. KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
    -
    1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------
    MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
    Causes of underfunding
    • Government spending
    MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
    • Size of armed forces
    Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
    • Corruption
    Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
    Effects of underfunding
    • Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
    • Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
    • Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats
    ===========
    MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
    Factors contributing to underfunding
    • Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
    • Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
    • Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
    Impacts of underfunding
    • Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
    • Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
    • Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.

    BalasHapus
  29. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALAYDESH : NOL (KOSONG)
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    ==============
    ๐ŸฆงGORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
    SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
    •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
    •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
    •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
    ----
    4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
    SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
    BELI BARU = RM3.954 BILION
    SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
    -------------------------------------
    CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
    -
    HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
    -
    HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
    -------------------------------------
    DOWNGRADE HISAR
    DOWNGRADE HISAR
    DOWNGRADE HISAR
    CHEAPEST VARIANT LMS
    -
    1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
    -
    2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
    -
    3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
    -
    HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
    HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
    HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
    TCG AKHISAR dan TCG KOร‡HISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
    Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
    -------------------------------------
    CHEAPEST VARIANT FA50
    CHEAPEST VARIANT FA50
    CHEAPEST VARIANT FA50
    -
    1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
    -
    2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
    -
    3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
    -
    FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
    FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
    South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
    -------------------------------------
    ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
    While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry.

    BalasHapus
  30. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    ==============
    SEWA HONDA CIVIC
    SEWA 40 BMW SUPERBIKES
    SEWAd BMW superbikes for military police. The Army’s military police – Kor Polis Tentera Di Raja – took delivery of 40 BMW R1250RT super bikes today. The superbikes are under SEWA from Syarikat Ammo Defence Sdn Bhd under a RM13.7 million Letter of Award.The tender for the superbikes was published in June, this year. Interestingly the reSEWA by Tentera Darat said the leasing period was for five years, but the tender notice said it was for a four-year period only. That said the leasing period could have been extended for another year during the negotiation process.
    As for leasing vehicles, this has been common practise by government departments for the decade or so as it is supposed to be cheaper overall. The MPs had also taken delivery of Honda Civics under a leasing programme,
    -----
    SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT
    SEWA UTILITY BOAT
    SEWA RIGID HULL FENDER BOAT
    SEWA ROVER FIBER GLASS
    SEWA EC120B
    SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE
    Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
    Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
    -----
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    SEWA KAPAL HIDROLOGI
    Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin berkata Aishah Aims 4 diperoleh melalui kontrak Sewaan bagi menggantikan dua kapal hidrografi sedia ada milik TLDM iaitu KD Mutiara dan KD Perantau yang akan melalui proses lucut tauliah secara berperingkat.

    BalasHapus
  31. FAKTA... TERLEMAH DI ASIA... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคญ๐Ÿคญ



    Rupiah Hari Ini: Terlemah di Asia, Terlemah Sepanjang Masa

    https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/105565/rupiah-hari-ini-terlemah-di-asia-terlemah-sepanjang-masa

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      BADUT ๐ŸฆงGORILA KASTA PENGHUTANG = KLAIM GENG PENIPU KLAIM GOIB
      NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------
      2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
      "Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
      ---
      2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
      Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
      ---
      2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
      ---
      2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
      ---
      2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
      ---
      2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
      ---
      2018 = OPEN DONASI
      Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.



      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      BADUT ๐ŸฆงGORILA KASTA PENGHUTANG = KLAIM GENG PENIPU KLAIM GOIB
      NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------
      2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
      "Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
      ---
      2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
      Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
      ---
      2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
      ---
      2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
      ---
      2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
      ---
      2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
      ---
      2018 = OPEN DONASI
      Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.



      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      BADUT ๐ŸฆงGORILA KASTA PENGHUTANG = KLAIM GENG PENIPU KLAIM GOIB
      NO MONEY = 2024-2018 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------
      2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
      "Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
      ---
      2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
      Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
      ---
      2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
      ---
      2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
      ---
      2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
      ---
      2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
      ---
      2018 = OPEN DONASI
      Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.



      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
      "Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
      ---
      2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
      Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
      ---
      2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
      ---
      2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
      ---
      2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
      ---
      2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
      ---
      2018 = OPEN DONASI
      Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
      ===========
      2023 GIFTED PAID BY USA
      Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkNOwn number and type of coastal surveillance radars which were kNOwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
      ---
      5 RADAR RUSAK
      Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoNOmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
      ---
      2023 DONATED BY US
      Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
      ---
      2023 DONATED BY JAPAN
      It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
      ============
      ๐ŸฆงGORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
      SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
      •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
      •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
      •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
      ----
      4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
      SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
      BELI BARU = RM3.954 BILION
      SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)




      Hapus
    5. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      2016 PRANK NEXTER
      Nexter in cooperation with Advanced Defense Systems (ADS) is proposing the CAESAR 155mm 52 .cal self propelled howitzer to the MALAYDESH Army, in order to fill a capability gap. An LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the MALAYDESH Army's firepower inventory.
      --
      2023 PRANK MKE
      The MALAYDESH Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
      --
      2022 PRANK KDS
      MALAYDESH is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm self-propelled howitzers for the MALAYDESH Army.
      -------------------------------------
      The ‘CAESAR CLUB’ aims to bring together its different user countries and share feedback. Around the manufacturer, KNDS, the officialization in Canjuers gathered countries using the self-propelled howitzer: France (76), Thailand (6), Saudi Arabia (132), Indonesia (55), Czech Republic (62), Belgium (9 GN ordered) and Lithuania (18). And Ukraine for several months.
      -
      SPH MYANMAR : That is the main reason why Myanmar bought large number of SH 1 howitzers in early 2010s. Currently there are as many as 72 SH 1 howitzers in Myanmar inventory and they are used extensively in many counter insurgency operations.
      -
      SPH LAOS : At the end of 2017, a unit of the Lao People's Army Artillery Division surprised the regional military observers with the publicity of CS/SH1's self-evident training image.
      -
      SPH FILIPINA : Philippine Army operates two batteries of ATMOS 155 self-propelled guns which consist of 6 mobile firing units each (12 total) has been delivered by Elbit Systems.
      -
      SPH THAILAND : THailand mengakuisisi sistem meriam swagerak (self-propelled gun-howitzer) kaliber 155 mm untuk melindungi wilayah perbatasan timur Negara Gajah Putih dengan Kamboja.
      -
      SPH VIETNAM : Over the past decade the People's Army of Vietnam developed homebuilt self-propelled howitzers using leftover M101 self-propelled guns combined with the chassis of Ural trucks & M548 tracked cargo carriers
      -
      NORA B-52 = CYPRUS, ALGERIA, KENYA, AZERBAIJAN, BANGLADESH AND MYANMAR
      This artillery system, beyond the domestic market, has seen a fair amount of success in international sales to Cyprus, Algeria, Kenya, Azerbaijan, Bangladesh and Myanmar.
      -------------------------------------
      The MALAYDESH army has faced some challenges, including corruption and issues with military personnel:
      • Corruption
      MALAYDESH 's military has been involved in corruption, and the country's military doctrine doesn't recognize it as a threat. The Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document, and commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
      • Military personnel
      Some say that military personnel have struggles with thinking skills, decision-making, and problem-solving.
      • Logistics
      Some say that MALAYDESH has had problems ensuring the readiness of the MALAYDESH Armed Forces (MAF) in the face of threats

      Hapus
    6. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      DIBAWAH KAKI =
      LAOS
      VIETNAM
      MYANMAR
      BANGLADESH
      KENYA
      -
      The ‘CAESAR CLUB’ aims to bring together its different user countries and share feedback. Around the manufacturer, KNDS, the officialization in Canjuers gathered countries using the self-propelled howitzer: France (76), Thailand (6), Saudi Arabia (132), Indonesia (55), Czech Republic (62), Belgium (9 GN ordered) and Lithuania (18). And Ukraine for several months.
      -
      SPH MYANMAR : That is the main reason why Myanmar bought large number of SH 1 howitzers in early 2010s. Currently there are as many as 72 SH 1 howitzers in Myanmar inventory and they are used extensively in many counter insurgency operations.
      -
      SPH LAOS : At the end of 2017, a unit of the Lao People's Army Artillery Division surprised the regional military observers with the publicity of CS/SH1's self-evident training image.
      -
      SPH FILIPINA : Philippine Army operates two batteries of ATMOS 155 self-propelled guns which consist of 6 mobile firing units each (12 total) has been delivered by Elbit Systems.
      -
      SPH THAILAND : THailand mengakuisisi sistem meriam swagerak (self-propelled gun-howitzer) kaliber 155 mm untuk melindungi wilayah perbatasan timur Negara Gajah Putih dengan Kamboja.
      -
      SPH VIETNAM : Over the past decade the People's Army of Vietnam developed homebuilt self-propelled howitzers using leftover M101 self-propelled guns combined with the chassis of Ural trucks & M548 tracked cargo carriers
      -
      NORA B-52 = CYPRUS, ALGERIA, KENYA, AZERBAIJAN, BANGLADESH AND MYANMAR
      This artillery system, beyond the domestic market, has seen a fair amount of success in international sales to Cyprus, Algeria, Kenya, Azerbaijan, Bangladesh and Myanmar.
      -------------------------------------
      The MALAYDESH army has faced some challenges, including corruption and issues with military personnel:
      • Corruption
      MALAYDESH 's military has been involved in corruption, and the country's military doctrine doesn't recognize it as a threat. The Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document, and commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
      • Military personnel
      Some say that military personnel have struggles with thinking skills, decision-making, and problem-solving.
      • Logistics
      Some say that MALAYDESH has had problems ensuring the readiness of the MALAYDESH Armed Forces (MAF) in the face of threats

      Hapus
    7. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      DIBAWAH KAKI =
      LAOS
      VIETNAM
      MYANMAR
      BANGLADESH
      KENYA
      -
      The ‘CAESAR CLUB’ aims to bring together its different user countries and share feedback. Around the manufacturer, KNDS, the officialization in Canjuers gathered countries using the self-propelled howitzer: France (76), Thailand (6), Saudi Arabia (132), Indonesia (55), Czech Republic (62), Belgium (9 GN ordered) and Lithuania (18). And Ukraine for several months.
      -
      SPH MYANMAR : That is the main reason why Myanmar bought large number of SH 1 howitzers in early 2010s. Currently there are as many as 72 SH 1 howitzers in Myanmar inventory and they are used extensively in many counter insurgency operations.
      -
      SPH LAOS : At the end of 2017, a unit of the Lao People's Army Artillery Division surprised the regional military observers with the publicity of CS/SH1's self-evident training image.
      -
      SPH FILIPINA : Philippine Army operates two batteries of ATMOS 155 self-propelled guns which consist of 6 mobile firing units each (12 total) has been delivered by Elbit Systems.
      -
      SPH THAILAND : THailand mengakuisisi sistem meriam swagerak (self-propelled gun-howitzer) kaliber 155 mm untuk melindungi wilayah perbatasan timur Negara Gajah Putih dengan Kamboja.
      -
      SPH VIETNAM : Over the past decade the People's Army of Vietnam developed homebuilt self-propelled howitzers using leftover M101 self-propelled guns combined with the chassis of Ural trucks & M548 tracked cargo carriers
      -
      NORA B-52 = CYPRUS, ALGERIA, KENYA, AZERBAIJAN, BANGLADESH AND MYANMAR
      This artillery system, beyond the domestic market, has seen a fair amount of success in international sales to Cyprus, Algeria, Kenya, Azerbaijan, Bangladesh and Myanmar.
      -------------------------------------
      The MALAYDESH army has faced some challenges, including corruption and issues with military personnel:
      • Corruption
      MALAYDESH 's military has been involved in corruption, and the country's military doctrine doesn't recognize it as a threat. The Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document, and commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
      • Military personnel
      Some say that military personnel have struggles with thinking skills, decision-making, and problem-solving.
      • Logistics
      Some say that MALAYDESH has had problems ensuring the readiness of the MALAYDESH Armed Forces (MAF) in the face of threats

      Hapus
    8. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      52.225 RELINQUISH [EKSODUS]
      PER TAHUN = 10.104 MALAYDESH EKSODUS
      PER BULAN = 842 MALAYDESH EKSODUS
      PER HARI = 28 MALAYDESH EKSODUS
      Total of 52,225 applications from MALAYDESH s to renounce their citizenship were approved between 1 January 2020 and 15 February this year.
      This means, on average, 842 MALAYDESH s relinquish their citizenship every month
      ===================
      THE MALAYDESH ARMY HAS FACED SOME CHALLENGES, INCLUDING CORRUPTION AND ISSUES WITH MILITARY PERSONNEL:
      1. Corruption
      MALAYDESH 's military has been involved in corruption, and the country's military doctrine doesn't recognize it as a threat. The Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document, and commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
      2. Military personnel
      Some say that military personnel have struggles with thinking skills, decision-making, and problem-solving.
      3. Logistics
      Some say that MALAYDESH has had problems ensuring the readiness of the MALAYDESH Armed Forces (MAF) in the face of threats
      -------------------------------------
      MALAYDESH ARMED FORCES (MAF) FACES SEVERAL CHALLENGES WITH MAINTAINING ITS EQUIPMENT, INCLUDING:
      1. Budget
      The MAF has a limited budget, which affects the serviceability of its assets.
      2. Outsourcing
      The MAF has outsourced maintenance of its assets since the 1970s, but the outsourcing program has faced challenges such as undertrained staff, underperforming contractors, and lack of contract enforcement.
      3. Old inventory
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has a number of old ships in service, including the Kasturi-class Corvette, the Laksamana Corvette class, the Perdana-class gunboat, and the Handalan and Jerung class.
      4. Spare parts
      There are issues with delivering spare parts to soldiers on the ground at the right time

      Hapus
    9. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      FUNDING USA = NGEMIS USA
      UPGRADE SHOOTING RANGE.
      UPGRADE SHOOTING RANGE.
      UPGRADE SHOOTING RANGE.
      United States is continuing to provide funding for upgrades of facilities of the Armed Forces. The latest funding is for the upgrade of the Kota Belud firing range in Sabah. Army Eastern Field Commander Leftenant General Mohd Sofi Md Lepi said in Tawau on April 16 that they will work with the US Army Pacific (USARPAC) for the RM57.6 million upgrade of the shooting range.
      --------------------
      FUNDING USA = NGEMIS USA
      EXPANSION MMEA HEADQUARTERS
      EXPANSION MMEA HEADQUARTERS
      EXPANSION MMEA HEADQUARTERS
      the US through its Indo-Pacific Command ( IndoPacom) is funding the expansion of the MMEA headquarters in Kuching, Sarawak, the Tun Abang Salahuddin Complex or Komtas, located at Muara Tebas. The complex is located some 30km – by road – north of Kuching.
      --------------------
      FUNDING USA = NGEMIS USA
      UPGRADE MSA CN235
      UPGRADE MSA CN235
      UPGRADE MSA CN235
      The handover ceremony of the modified CN-235-200M MSA to RMAF Chief General Tan Sri Mohd Asghar Goriman Khan by the U.S. government represented by its ambassador to MALAYDESH , Edgard D. Kagan, took place at Subang Air Base today.
      --------------------
      GIFTED PAID BY USA = NGEMIS RADAR USA
      GIFTED PAID BY USA = NGEMIS RADAR USA
      GIFTED PAID BY USA = NGEMIS RADAR USA
      Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
      --------------------
      DONATED BY US = NGEMIS RADAR USA
      DONATED BY US = NGEMIS RADAR USA
      DONATED BY US = NGEMIS RADAR USA

      Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
      --------------------
      DONATED BY JAPAN = NGEMIS RADAR JAPAN
      DONATED BY JAPAN = NGEMIS RADAR JAPAN
      DONATED BY JAPAN = NGEMIS RADAR JAPAN
      It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF
      ===========
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
      5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
      9. SEWA Utility Boat
      10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
      11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
      12. SEWA MV Aishah AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
    10. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      FUNDING USA = NGEMIS USA
      UPGRADE SHOOTING RANGE.
      UPGRADE SHOOTING RANGE.
      UPGRADE SHOOTING RANGE.
      United States is continuing to provide funding for upgrades of facilities of the Armed Forces. The latest funding is for the upgrade of the Kota Belud firing range in Sabah. Army Eastern Field Commander Leftenant General Mohd Sofi Md Lepi said in Tawau on April 16 that they will work with the US Army Pacific (USARPAC) for the RM57.6 million upgrade of the shooting range.
      --------------------
      FUNDING USA = NGEMIS USA
      EXPANSION MMEA HEADQUARTERS
      EXPANSION MMEA HEADQUARTERS
      EXPANSION MMEA HEADQUARTERS
      the US through its Indo-Pacific Command ( IndoPacom) is funding the expansion of the MMEA headquarters in Kuching, Sarawak, the Tun Abang Salahuddin Complex or Komtas, located at Muara Tebas. The complex is located some 30km – by road – north of Kuching.
      --------------------
      FUNDING USA = NGEMIS USA
      UPGRADE MSA CN235
      UPGRADE MSA CN235
      UPGRADE MSA CN235
      The handover ceremony of the modified CN-235-200M MSA to RMAF Chief General Tan Sri Mohd Asghar Goriman Khan by the U.S. government represented by its ambassador to MALAYDESH , Edgard D. Kagan, took place at Subang Air Base today.
      --------------------
      GIFTED PAID BY USA = NGEMIS RADAR USA
      GIFTED PAID BY USA = NGEMIS RADAR USA
      GIFTED PAID BY USA = NGEMIS RADAR USA
      Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
      --------------------
      DONATED BY US = NGEMIS RADAR USA
      DONATED BY US = NGEMIS RADAR USA
      DONATED BY US = NGEMIS RADAR USA

      Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
      --------------------
      DONATED BY JAPAN = NGEMIS RADAR JAPAN
      DONATED BY JAPAN = NGEMIS RADAR JAPAN
      DONATED BY JAPAN = NGEMIS RADAR JAPAN
      It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
      ------------------
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
      DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.

      Hapus
    11. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      ============
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.

      Hapus
    12. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============

      MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
      Factors contributing to underfunding
      • Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
      • Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
      • Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
      Impacts of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
      • Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
      • Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region. F.
      ------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
      Budget
      • The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
      • The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
      Outsourcing
      • The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
      • Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
      • The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
      Spare parts for specific assets
      • The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
      • The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
      Other issues
      • The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry

      Hapus
    13. .KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
      • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
      • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
      • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
      • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
      • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
      • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
      Other challenges include:
      • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
      • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
      ------------------
      MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
      • Political crisis
      From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
      • Financial crisis
      MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
      • Economic crisis
      MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
      • Household DEBT crisis
      As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
      MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior

      Hapus
    14. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
      Engine problems
      • In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
      • The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
      Integration with Western systems
      • The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
      • This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
      Fatigue failure
      • Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
      • Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
      Other considerations
      • The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
      .
      ------------------
      The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
      Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
      Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
      Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
      Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
      Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
      Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
      Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
      Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
      Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.

      Hapus
    15. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
      Outdated equipment
      • The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
      • The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
      Corruption
      • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has been plagued by corruption.
      Budgetary constraints
      • The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
      • The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
      Non-traditional security threats
      • The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
      • The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
      Regional strategic environment
      The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective
      -----------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
      • Logistics
      A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
      • Budgeting
      MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
      • Personnel
      The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
      • Procurement
      The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
      • Political interference
      Political interference and corruption are undermining combat readiness.
      • Territorial disputes
      MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
      • Transboundary haze
      Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
      • Fleet sustainment
      The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
      • Nological obsolescence
      Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
      • Modernization
      The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited

      Hapus
  32. RUPIAH HARI INI....MAKIN HANCUR..... hahahahah



    1.00 USD = 17,113.31 IDR

    https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IDR

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      ============
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.



      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      The Malaydesh Armed Forces' assets are a mix of modern and aging equipment spread across three branches: the Army, Navy, and Air Force. A significant portion of these assets, totaling 171 units, is over 30 years old, creating a number of readiness and logistical challenges.
      ________________________________________
      Malaydesh Army ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ
      The Malaydesh Army's assets are a mix of domestic and foreign-sourced equipment, but many face issues with age and quantity.
      • Tanks: The main battle tank (MBT) is the PT-91M Pendekar, a modernized version of the T-72. The main issue is the small number of units (around 48), which limits strategic deployment and sustained operations.
      • Armored Vehicles: The Army has a diverse fleet of armored vehicles, including the locally produced DefTech AV8 Gempita and the ACV-300 Adnan. While locally-made vehicles offer some logistical advantages, the diverse range of platforms from different countries can create complexities in maintenance and spare parts supply.
      • Artillery: The Army operates the G5 Mk III 155mm howitzer and the Astros II MLRS. Some of these systems have been in service for a considerable time, raising concerns about their readiness and effectiveness against modern threats.
      ________________________________________
      Royal Malaydesh Navy (RMN) ⚓
      The RMN's fleet is grappling with significant issues related to aging ships, maintenance, and delayed procurement. A recent audit revealed that 34 of the RMN's 53 vessels have exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old.
      • Fleet Aging: Many of the Navy's ships are past their prime. This has led to higher maintenance costs and a lower operational readiness rate.
      • Procurement Delays: The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to provide six new frigates, has been plagued by major delays and cost overruns. None of the ships have been delivered, forcing the navy to continue operating its aging vessels.
      • Logistical Problems: The lack of a consistent procurement strategy has resulted in a fleet with various classes of ships from different manufacturers. This has created logistical nightmares, with the RMN holding over RM380 million in unused spare parts, some of which are now obsolete and no longer compatible with the active fleet.

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      ๐Ÿ“ฃ 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
      Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
      • The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
      • Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
      MD530G Helicopter Failure
      • Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
      • The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
      ๐Ÿ‘‘ 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
      • King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
      • His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
      ๐Ÿ•ต️‍♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
      • In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
      • Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
      • The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
      ๐Ÿง‘‍⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
      • A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
      • Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
      ๐Ÿ“ฑ 5. Social Media & Grassroots Pressure
      • Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
      • Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
      ๐Ÿ› ️ Impact on Policy & Reform
      • The backlash has led to:
      o Cancellation of controversial deals
      o Promises of procurement reform
      o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
      • However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change

      Hapus
  33. INDIANESIA KALAH LAGI.....HAHAHAHAHAH



    Malaysia, China ekonomi berdaya tahan di Asia ketika ketidaktentuan pasaran tenaga

    https://www.astroawani.com/berita-bisnes/malaysia-china-ekonomi-berdaya-tahan-di-asia-ketika-ketidaktentuan-pasaran-tenaga

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      THE REPLACEMENT OF MILITARY ASSETS IN MALAYDESH HAS BEEN SIGNIFICANTLY STALLED, PARTICULARLY FOR THE ROYAL MALAYDESH AIR FORCE (RMAF), DUE TO A COMBINATION OF FACTORS INCLUDING A RELIANCE ON A SINGLE FOREIGN SUPPLIER, COMPLEX LOGISTICAL ISSUES, AND DELAYS IN PROPOSED ACQUISITION DEALS.
      Stalled Fighter Jet Replacements
      The RMAF's fighter fleet, including the Sukhoi Su-30MKM and the F/A-18D Hornet, is aging, with many jets having been in service for decades. The replacement programs have been beset by a number of issues:
      • Reliance on a Single Foreign Supplier: The RMAF's fleet of Su-30MKM jets, acquired from Russia, has faced persistent challenges with spare parts and maintenance, leading to a low operational readiness rate. International sanctions on Russia have exacerbated these issues, making it difficult for Malaydesh to secure the necessary components to keep its fleet fully operational.
      • Failed Acquisition of Used Hornets: Malaydesh had planned to acquire a number of used F/A-18C/D Hornet jets from Kuwait as a stop-gap measure. However, this deal has been subject to long delays because Kuwait itself is waiting for the delivery of its new F/A-18E/F Super Hornets from the United States. This uncertainty has prompted Malaydesh to reconsider the deal and explore other options.
      • Long-Term Modernization Delays: Malaydesh long-term plan to replace its fighter fleet by 2040 with a fifth-generation stealth platform, such as the F-35 or Rafale, is a distant goal. The current delays in stop-gap measures and the high cost of new jets have left the RMAF with a significant capability gap in the interim.
      ________________________________________
      Other Delays
      The problems are not limited to the Air Force. The Royal Malaydesh Navy (RMN) and the Malaydesh Army also face significant delays in their modernization programs.
      • Littoral Combat Ship (LCS) Program: This program, meant to deliver six modern frigates to the RMN, has been crippled by severe delays and cost overruns. None of the ships have been delivered, forcing the Navy to rely on an aging fleet, with many vessels now over 40 years old.
      • Logistical Challenges: The stalled acquisitions and a lack of a single, coherent modernization strategy have created a logistical nightmare. The RMN, for example, has accumulated hundreds of millions of ringgit in unused and obsolete spare parts because of its mixed fleet from various international suppliers.

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MALAYDESH
      Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Malaydesh (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
      1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
      • TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
      • Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
      2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
      • Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
      • Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
      3. Dukungan Logistik dan Sustainment
      • Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
      • Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
      4. Sistem Persenjataan dan Sensor
      • Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
      • Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
      5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
      • Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
      • Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
      6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
      • Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
      • Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MALAYDESH
      Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
      • pertahanan udara yang terbatas
      • kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
      • armada laut yang minim
      • anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
      • keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
      1. Pertahanan Udara
      • Malaydesh hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
      • Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
      • Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Malaydesh Timur secara simultan.
      2. Kekuatan Darat
      • Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Malaydesh (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
      • Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
      • Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
      3. Kekuatan Laut
      • Armada perang Malaydesh sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
      • Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Malaydesh mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
      4. Anggaran & Pemeliharaan
      • Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar USUSD 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (USUSD 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
      • Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.

      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
      Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
      Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
      ------------
      1. Aging Aircraft Fleet
      • MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
      • F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
      • SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
      ------------
      2. Limited Fleet Size
      • Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
      • The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
      ------------
      3. Modernization Delays
      • RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
      • The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
      ------------
      4. Logistical and Maintenance Challenges
      • Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
      • Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
      ------------
      5. Limited Indigenous Defense Industry
      • Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
      • It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
      ------------
      6. Insufficient Force Multipliers
      • The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
      • Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
      ------------
      7. Geopolitical Pressures and Resource Constraints
      • Regional tensions in the South China Sea require stronger capabilities than currently available.
      • Defense budgets are constrained due to domestic priorities and economic conditions.
      ------------
      8. Pilot Training and Retention
      • Budget limitations can impact pilot training hours.
      • Retaining skilled pilots and technical personnel can be challenging due to better pay in the private sector or other government roles.

      Hapus
    5. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ---------------------------------
      ๐Ÿ“ฃ 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
      Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
      • The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
      • Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
      MD530G Helicopter Failure
      • Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
      • The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
      ๐Ÿ‘‘ 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
      • King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
      • His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
      ๐Ÿ•ต️‍♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
      • In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
      • Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
      • The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
      ๐Ÿง‘‍⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
      • A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
      • Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
      ๐Ÿ“ฑ 5. Social Media & Grassroots Pressure
      • Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
      • Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
      ๐Ÿ› ️ Impact on Policy & Reform
      • The backlash has led to:
      o Cancellation of controversial deals
      o Promises of procurement reform
      o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
      • However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change

      Hapus
  34. HUTANG TERUSSSSSSS...............HAHAHAHA



    Sketsa Pasar Pertahanan Indonesia, Pinjaman Luar Negeri Masih Jadi Andalan

    https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/sketsa-pasar-pertahanan-indonesia-pinjaman-luar-negeri-masih-jadi-andalan/

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a consolidated look at the main weaknesses and controversies surrounding Malaydesh ’s Littoral Combat Ship (LCS) programme, based on findings from the Public Accounts Committee (PAC), media investigations, and defence analysts:
      ⚙️ Project & Design Issues
      • Platform Change Midstream – The original plan for a smaller Sigma-class design was switched to the larger Gowind-class frigate without full feasibility reassessment, causing integration and cost complications.
      • Incomplete Vessels – Despite billions spent, no ship was delivered by the original 2022 deadline; the first vessel, Maharaja Lela, is still undergoing outfitting and trials2.
      • Capability Gap Risk – Delays mean the Royal Malaydesh n Navy (RMN) continues to operate ageing ships, potentially leaving maritime security gaps.
      ๐Ÿ›  Procurement & Management Failures
      • Cost Overruns – Initial RM9 billion budget ballooned to RM11 billion, with RM6.08 billion already paid before any delivery2.
      • Weak Oversight – PAC found that financial viability checks on Boustead Naval Shipyard (BNS) failed to detect serious cash flow problems.
      • Advance Payments Against Policy – RM1.36 billion was paid upfront to BNS, contrary to Treasury guidelines.
      • Direct Negotiation Risks – The contract was awarded without open tender, raising transparency concerns.
      ๐Ÿ”„ Execution & Technical Delays
      • Slow Build Progress – As of mid-2025, overall completion is ~72%, with first sea trials only expected in late 2025.
      • Integration Challenges – Complex combat systems and sensors require extensive testing; delays in supplier deliveries have compounded the schedule slip.
      • Staggered Delivery Timeline – Final ship (LCS 5) not expected until 2029, far beyond the original plan.
      ๐Ÿ‘ฅ Operational & Strategic Impact
      • Morale & Public Trust – The LCS saga has become a symbol of procurement mismanagement, affecting public confidence in defence spending.
      • Maritime Security Exposure – Experts warn that prolonged delays weaken deterrence in critical waterways like the Strait of Malacca.
      • Political Fallout – The project has been a flashpoint in parliamentary debates, with calls for accountability and even criminal investigations.

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP

      --------------------
      ISR, C4ISR, dan domain bersama
      • Fusion ISR dan COP belum matang: Data dari radar darat, sensor udara/laut, dan sumber eksternal belum sepenuhnya terintegrasi ke common operational picture real-time.
      • MDAs tidak merata: Cakupan radar maritim dan kamera pantai tidak homogen; bottleneck di choke point tertentu.
      • Interoperabilitas gabungan & mitra: Prosedur, data link, dan TTP gabungan belum standar penuh untuk operasi koalisi.
      SDM, latihan, dan kesiapan
      • Jam terbang & sea days berfluktuasi: Anggaran O&M dan ketersediaan platform memengaruhi exposure latihan, proficiency, dan sertifikasi awak.
      • Retensi teknisi & pilot: Persaingan pasar sipil dan jalur karier mempengaruhi retensi kompetensi kritikal (avionik, mesin, sistem senjata).
      • Latihan gabungan high-end terbatas: Kompleksitas skenario mult domain (EW/SEAD/ASW) belum rutin pada skala memadai.
      Logistik, sustainment, dan industri
      • Fragmentasi armada multi-asal: Kombinasi Rusia, Amerika, Eropa, dan China meningkatkan beban suku cadang, alat uji, pelatihan pemeliharaan, dan dependensi geopolitik.
      • Kontrak TLS & suku cadang: Perencanaan siklus hidup dan pencadangan parts tidak selalu selaras realisasi anggaran, memicu cannibalization dan downtime.
      • Governance pengadaan & local content: Keterlambatan proyek besar (contoh LCS) dan tuntutan alih teknologi yang tidak realistis meningkatkan risiko biaya dan jadwal.
      Siber dan ruang
      • Kapabilitas siber militer terbatas: Defensive cyber, red-teaming, dan kemampuan pemulihan C2 dari serangan canggih perlu ditingkatkan.
      • Ketahanan satkom & PNT: Ketergantungan pada aset komersial/mitra untuk komunikasi strategis dan navigasi memperbesar risiko jamming/spoofing.
      Risiko misi paling kritikal
      1. Kehilangan kontrol udara lokal: Tanpa AEW&C, MRCA, dan GBAD berlapis, sulit mempertahankan superioritas udara waktu-kritis.
      2. Sea control/denial di SCS & Selat: Kombatan permukaan modern terbatas dan ASW lemah menurunkan efek gentar terhadap kapal permukaan/selam lawan.
      3. Ketahanan operasi rendah: Kesiapan platform dan stok amunisi presisi membatasi durasi operasi intensitas menengah.
      4. Respons grey-zone kurang tajam: LMS minim senjata dan beban tugas konstabulary mengurangi kemampuan “presence with punch”.

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Rincian kelemahan per domain
      Udara
      • AEW&C tidak tersedia: Tanpa platform peringatan dini dan kendali udara, deteksi dini rendah, manajemen pertempuran udara terbatas, dan CAP/Intercept tidak efisien.
      • Celah MRCA berkepanjangan: Penghentian MiG-29N tidak diikuti pengganti MRCA; armada tempur bertumpu pada F/A-18D (jumlah terbatas) dan Su-30MKM (kompleksitas sustainment). LCA/FLIT membantu training dan tugas ringan, tetapi tidak menggantikan high-end MRCA.
      • AAR/SEAD/EW terbatas: Kapasitas air-to-air refuelling operasional dan paket penindakan pertahanan udara musuh (SEAD) terbatas, membatasi radius operasi dan survivability.
      • GBAD terintegrasi belum berlapis: Dominan SHORAD; ketiadaan medium-range/networked GBAD yang matang menyulitkan penciptaan gelembung anti-akses tingkat menengah.
      • Ketersediaan platform fluktuatif: Tantangan suku cadang multi-negara dan pendanaan O&M menekan mission-capable rates serta jam terbang tahunan.
      Maritim
      • Keterlambatan LCS dan kesenjangan kombatan permukaan: Kelas Lekiu/Kasturi menua; Kedah-class OPV minim persenjataan ofensif; LCS belum operasional sehingga kemampuan AAW/ASuW modern terhambat.
      • ASW/MPA masih terbatas: Kapasitas peperangan anti-kapal selam (sensor, helikopter ASW, torpedo) dan MPA berkualifikasi ASW terbatas, menyulitkan deteksi/penindakan subsurface.
      • LMS batch awal berkapasitas rendah: Platform generasi pertama kurang persenjataan, membatasi deterrence di grey-zone dan littoral.
      • Kapal selam sedikit dan siklus pemeliharaan ketat: Hanya dua unit aktif; availability turun-naik karena docking dan sustainment.
      • Angkut amfibi dan dukungan armada terbatas: Program MRSS tertunda; mengurangi kemampuan proyeksi kekuatan, HADR besar, dan ketahanan logistik maritim.
      • Konstabulary backfill oleh RMN: Keterbatasan MMEA mendorong RMN menyerap tugas penegakan maritim, menggerus jam laut untuk latihan tempur inti.
      Darat
      • Pertahanan udara darat tidak berlapis: Ketergantungan pada SHORAD (MANPADS/SHORAD) tanpa medium-range modern mengurangi perlindungan area terhadap fixed-wing/stand-off.
      • Artileri jarak jauh & presisi terbatas: MLRS ada namun skala, amunisi presisi, sensor counter-battery, dan integrasi kill chain masih terbatas.
      • Armour & mekanisasi terbatas jumlah/modernisasi: MBT dan IFV/ICV campuran generasi, survivability dan sensor fusion tertinggal dari peer modern.
      • Mobilitas udara & logistik taktis: Kapasitas helikopter angkut/utility dan jembatan logistik darat untuk operasi berintensitas tinggi masih menjadi pembatas.

      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      KELEMAHAN ANGGARAN MILITER MALAYDESH
      1. Proporsi Belanja Personel Terlalu Tinggi
      • Pada tahun 2024, lebih dari 40 % dari total anggaran (RM 19,73 miliar) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel, meninggalkan hanya sekitar 30 % untuk pengadaan dan modernisasi peralatan.
      • Implikasi: Pembelian kapal, pesawat, dan sistem pertahanan menjadi terbatas, sehingga umur aset semakin menua.
      2. Dampak Depresiasi Ringgit
      • Kenaikan alokasi nominal untuk pengadaan (dari RM 5,04 miliar ke RM 5,71 miliar tahun 2024) sebagian besar hanya mengkompensasi melemahnya ringgit terhadap dolar AS.
      • Implikasi: Daya beli nyata menurun, biaya impor peralatan meningkat, dan program modernisasi tertunda.
      3. Ketergantungan pada Pemasok Asing
      • Malaydesh masih sangat bergantung pada OEM luar negeri untuk peralatan utama (pesawat tempur, kapal selam, sistem radar).
      • Implikasi: Proses transfer teknologi terbatas, siklus pengadaan panjang, dan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang serta kebijakan ekspor negara pemasok.
      4. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang dan Transparansi
      • Proses budgeting belum memberikan garis waktu yang jelas untuk setiap program pengadaan maupun kapan dana akan tersedia.
      • Implikasi: Angkatan bersenjata sulit menyusun roadmap modernisasi dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan.
      5. Pendapatan Fiskal Tertekan
      • Penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas, ditambah defisit akibat subsidi domestik, membatasi ruang fiskal untuk pertahanan.
      • Implikasi: Pemerintah enggan memotong belanja lain atau menaikkan pajak untuk mendanai pertahanan.
      6. Aset Menua dan Ancaman Regional Meningkat
      • Kapal perang usia 45 tahun (misalnya KD Pendekar yang tenggelam tahun 2024) mencerminkan minimnya penggantian aset tua.
      • Ancaman di Laut China Selatan semakin nyata, tetapi anggaran masih dianggap “tidak cukup” untuk rencana modernisasi lanjutan.

      Hapus
    5. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      KELEMAHAN KAPAL PERANG MILITER MALAYDESH
      Militer Laut Diraja Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan mendasar yang membatasi efektivitas operasional dan daya jaga kedaulatan laut. Faktor utama meliputi usia armada yang tinggi, jumlah platform terbatas, kesenjangan kemampuan tempur, serta tantangan pemeliharaan dan logistik.
      1. Aset dan Modernisasi
      • Usia rata-rata kapal melebihi 30 tahun, memicu frekuensi kegagalan sistem dan tenggelamnya KD Pendekar akibat kebocoran ruang mesin pada Agustus 2024.
      • Hanya memiliki 6 fregat utama (Lekiu-class dan Maharaja Lela-class) untuk mengawaki lebih dari 4.600 km garis pantai.
      • Rencana pengadaan Maharaja Lela-class terhambat gangguan rantai pasok dan anggaran, memperpanjang keterbatasan jumlah unit tempur.
      2. Kekuatan Tempur dan Sensor
      • Kapasitas penembakan rudal anti-kapal terbatas pada sistem peluncur jarak menengah; tidak ada rudal jelajah anti-kapal jarak jauh.
      • Sistem pertahanan udara kapal sebagian besar hanya mengandalkan peluncur rudal MICA VL (16 sel), tanpa VLS terintegrasi untuk ancaman berlapis.
      • Sensor sonar aktif/pasif pada kapal selam Scorpene-class belum dilengkapi towed array sonar, mengurangi jangkauan deteksi kapal selam musuh.
      3. Pemeliharaan, Logistik, dan Industri
      • Kapasitas galangan nasional untuk perawatan tengah-umur (mid-life upgrade) terbatas; sebagian besar kapal diperbaiki di luar negeri dengan lead time > 6 bulan.
      • Sistem manajemen suku cadang terfragmentasi, menyebabkan stok critical-spare part sering kosong.
      • Anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M) hanya 15-18% dari total alokasi Angkatan Laut, di bawah standar ideal 20-25%.
      4. Interoperabilitas dan Jaringan
      • Belum ada sistem C4I terpadu antar kapal dan pesawat patroli untuk datalink real-time; setiap platform menggunakan protokol berbeda.
      • Latihan bersama (multilateral exercises) terbatas pada skala korvet dan frigat; belum pernah full-spectrum joint exercise dengan platform HMS/US Navy.


      Hapus
  35. RUPIAH HARI INI....MAKIN HANCUR..... hahahahah



    1.00 USD = 17,113.31 IDR

    https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=IDR

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      THE MALAYDESH MILITARY FACES SIGNIFICANT LOGISTICAL CHALLENGES DUE TO A RELIANCE ON A DIVERSE RANGE OF PLATFORMS FROM DIFFERENT INTERNATIONAL SUPPLIERS, AGING EQUIPMENT, AND A LACK OF A COHESIVE, MODERN LOGISTICS SYSTEM. THIS CREATES PROBLEMS IN MAINTENANCE, READINESS, AND COST-EFFECTIVENESS.
      1. Fragmentation of Supply Chains
      Malaydesh has historically procured military equipment from various countries, including the United States, Russia, Poland, the United Kingdom, and China. This practice has created a complex and inefficient supply chain.
      • Diverse Parts and Maintenance Needs: Each type of equipment, from the Polish-made PT-91M tanks to the Russian Sukhoi Su-30MKM fighter jets, requires different spare parts, tools, and maintenance expertise.
      • Reliance on Foreign Suppliers: The military is highly dependent on foreign manufacturers for critical components. For example, sanctions on Russia have made it difficult to secure spare parts for the Su-30MKM fleet, leading to a low operational readiness rate.
      • Obsolete Parts: A diverse and aging inventory means that many spare parts become obsolete. The Royal Malaydesh Navy (RMN) reportedly has millions of ringgit in unused, obsolete spare parts because of a mismatched fleet and inconsistent procurement.
      2. Aging Fleet and High Maintenance Costs
      A significant portion of Malaydesh military assets is over 30 years old, which directly impacts operational readiness.
      • Increased Maintenance Burden: Older vehicles, ships, and aircraft require more frequent and expensive maintenance. A 2021 study revealed that 34 of the RMN's 53 vessels had exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old. This leads to higher maintenance costs and a lower operational tempo.
      • Inadequate Readiness: An aging fleet often fails to meet readiness targets. For instance, the Malaydesh Army's Type-B vehicles, which include non-armored transport vehicles, have historically failed to meet their mandated 80% serviceability rate, limiting their ability to support operations.

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ---------------------
      Here’s a structured look at the key weaknesses that have been identified in Malaydesh ’s shipbuilding and ship repair (SBSR) sector, drawing from industry studies and government/academic reports:
      ⚓ Market & Demand Structure
      • Small global share: Malaydesh accounts for roughly 1% of the world’s shipbuilding orderbook, making it vulnerable to demand swings and limiting economies of scale.
      • Over reliance on small vessel segments: Over 70% of vessels built are small craft (barges, tugs, coastal boats), which are lower margin and more exposed to regional competition.
      • Fragmented competition: Many yards chase the same market niches, leading to price wars instead of specialization.
      ๐Ÿ’ฐ Cost & Capital Challenges
      • High capital and operating costs: Heavy upfront investment in yard infrastructure and rising labor/material costs erode competitiveness.
      • Limited financial resilience: Smaller yards often lack the cash flow to weather long project cycles or invest in modernization.
      ๐Ÿ›  Technology & Productivity Gaps
      • Slow modernization: Outdated facilities and equipment in some yards limit efficiency and quality output.
      • Low automation adoption: Manual processes dominate, reducing productivity compared to regional leaders.
      • Skill shortages: Gaps in specialized trades (naval welding, systems integration, advanced coatings) lead to rework and delays.
      ๐Ÿ“ฆ Supply Chain & Local Content Issues
      • Shallow supplier base: Limited domestic production of high spec marine components forces reliance on imports, adding cost and lead time risk.
      • Local content pressures: Ambitious localization targets can outpace supplier readiness, affecting quality and delivery.
      ๐Ÿ“‹ Governance & Project Management
      • Weak program controls: Inconsistent milestone tracking, change management, and risk oversight contribute to schedule slippage.
      • Design maturity issues: Starting builds before finalizing designs leads to costly rework and integration problems.
      ๐ŸŒฑ Sustainability & Compliance Pressures
      • Green transition lag: Limited readiness for low emission vessel design, alternative fuels, and compliance with tightening environmental rules.
      • Certification delays: Misalignment between classification societies, regulators, and clients can stall vessel acceptance.

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a structured look at the key challenges facing Malaydesh ’s defence industry — covering policy, economic, operational, and governance aspects — based on recent studies and official reports2.
      ๐Ÿ› Policy & Strategic Direction Issues
      • Fragmented long term planning — Defence industrial goals often shift with changes in government, leading to inconsistent priorities and stalled projects.
      • Lack of a unified industrial master plan — While the Defence White Paper outlines broad aims, there’s no fully integrated roadmap linking R&D, procurement, and export strategies.
      • Over reliance on foreign suppliers — Despite decades of local industry development, Malaydesh still depends heavily on imported high tech systems, limiting self reliance.
      ๐Ÿ’ฐ Budgetary & Economic Constraints
      • High operating cost ratio — Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, maintenance, and operations, leaving little for R&D or modernisation.
      • Currency depreciation — Weakening ringgit reduces purchasing power for imported components and technology transfers.
      • Limited economies of scale — Small domestic demand makes it hard for local manufacturers to achieve cost efficient production.
      ⚙️ Procurement & Project Management Problems
      • Delays and scandals — The Littoral Combat Ship (LCS) programme has faced years of delay, cost overruns, and governance controversies.
      • Offset agreements under delivering — Technology transfer clauses in foreign contracts often fail to produce lasting local capability.
      • Slow acquisition cycles — Bureaucratic processes and political interference can stretch procurement timelines far beyond operational needs.
      ๐Ÿญ Industrial Capability Gaps
      • Limited indigenous production — Local firms can produce small arms, ammunition, patrol craft, and some UAVs, but lack capacity for advanced systems like fighter jets or submarines.
      • Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) bottlenecks — While companies like AIROD provide MRO services, capacity constraints and reliance on foreign parts slow turnaround times.
      • Low R&D investment — Minimal funding for innovation means Malaydesh often buys rather than builds cutting edge tech.
      ๐Ÿ“‹ Governance & Leadership Challenges
      • Weak oversight mechanisms — Inconsistent monitoring of defence contracts leads to inefficiencies and, at times, corruption risks.
      • Talent retention issues — Skilled engineers and technicians are often lured to better paying private or overseas jobs.
      • Civil military coordination gaps — Limited integration between the armed forces’ operational needs and industry’s production planning.

      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP.
      --------------------
      Here’s a detailed, structured look at the key challenges facing the Royal Malaydesh n Navy (RMN), based on recent audits, defence analyses, and maritime security reports:
      ๐Ÿšข Ageing Fleet & Modernisation Delays
      • Over half the fleet past prime – A 2024 government audit found that more than 50% of RMN vessels have exceeded their intended service life, with some over 40 years old.
      • Littoral Combat Ship (LCS) delays – The flagship LCS programme, meant to deliver six modern warships, has been plagued by cost overruns and years of delay, leaving capability gaps in coastal defence.
      • Maintenance burden – Older ships require more frequent and costly repairs, reducing operational availability.
      ๐Ÿ’ฐ Budgetary & Procurement Constraints
      • Limited capital expenditure – Much of the Navy’s procurement budget is tied to progress payments for existing contracts, leaving little for new acquisitions.
      • Currency depreciation – The weak ringgit inflates the cost of imported naval systems and spare parts.
      • Reliance on foreign partners – Delays in domestic shipbuilding have increased reliance on the US and other allies for maritime patrols and training.
      ๐ŸŒ Strategic & Security Pressures
      • South China Sea tensions – Persistent Chinese naval and coast guard presence near Malaydesh n-claimed waters, especially around the Spratly Islands, forces the RMN to stretch its limited assets3.
      • Illegal fishing & piracy – Vietnamese illegal fishing fleets and piracy in the Malacca and Singapore Straits remain ongoing threats.
      • Non-traditional threats – Smuggling, maritime terrorism routes in the Celebes Sea, and environmental disasters add to operational demands.
      ⚓ Capability Gaps
      • Submarine fleet limitations – Only two Scorpรจne-class submarines are in service, limiting underwater deterrence.
      • Insufficient patrol coverage – Large Exclusive Economic Zone (EEZ) with too few operational ships for constant monitoring.
      • Aging support infrastructure – Some naval bases and dockyards lack modern facilities for advanced warship maintenance.
      ๐Ÿ“Œ Core Problems in Summary
      1. Obsolete platforms – Many ships beyond service life.
      2. Procurement delays – LCS and other projects years behind schedule.
      3. Budget rigidity – Funds locked into old contracts, little for new tech.
      4. Strategic overstretch – Multiple threats across vast maritime zones.
      5. Dependence on allies – Reliance on foreign navies for certain missions.

      Hapus
    5. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Here’s a clear breakdown of the key budgetary challenges facing the Malaydesh n Armed Forces (MAF), based on recent defence analyses and official figures:
      ๐Ÿ’ฐ Structural Budget Constraints
      • High share for salaries & allowances – In 2024, over 40% of the RM19.73 billion defence budget went to personnel costs, leaving less for equipment, training, and modernization.
      • Limited procurement funds – Only about RM5.71 billion was allocated for procurement, and much of this is tied up in progress payments for ongoing contracts (e.g., FA 50 fighter jets, Littoral Combat Ships, Airbus A400M upgrades) rather than new acquisitions.
      • Ringgit depreciation impact – Since much of Malaydesh ’s defence equipment is imported or relies on foreign components, currency weakness erodes real purchasing power.
      ⚙️ Modernisation Delays & Ageing Assets
      • Slow replacement cycles – Some naval vessels are over 40 years old; e.g., the KD Pendekar sank in 2024 after hitting an underwater object.
      • Backlog of upgrades – The Army is still awaiting approval to replace ageing Condor armoured personnel carriers with 136 High Mobility Armoured Vehicles.
      • Multi year funding gaps – Large projects often require multi year commitments, but annual budgets don’t always guarantee continuity.
      ๐ŸŒ Strategic & Regional Pressures
      • South China Sea tensions – Daily presence of Chinese coast guard vessels in Malaydesh n waters was recorded in 2024, raising calls for stronger maritime defence.
      • Neighbourhood comparison – Malaydesh ’s defence budget is smaller relative to neighbours like Singapore and Indonesia, limiting parity in capability.
      • ASEAN role in 2025 – As incoming ASEAN chair, Malaydesh faces expectations to project readiness, but budget limits constrain rapid capability boosts

      Hapus
  36. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    -------------------
    Here’s a clear breakdown of the main challenges the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) is grappling with — both operational and structural — based on recent reports and defence analyses:
    ✈️ Aging Fleet & Maintenance Burden
    • 29 aircraft in the RMAF inventory are over 30 years old, including transport planes and fighters.
    • Older platforms like the BAE Hawk 108/208 and F/A 18D Hornets face rising maintenance costs, reduced availability, and difficulty sourcing spare parts.
    • Prolonged use of legacy systems risks capability gaps if replacements are delayed.
    ๐Ÿ’ฐ Budget Constraints
    • Defence budgets have been consistently tight, with over 40% of funds going to salaries and allowances, leaving limited room for procurement.
    • The depreciation of the ringgit erodes purchasing power for imported systems, meaning even budget increases don’t always translate into real capability gains.
    • Multi year procurement plans are often disrupted by shifting political priorities and fiscal limits.
    ๐Ÿ›ซ Procurement Delays & Modernisation Gaps
    • The RMAF’s “Capability 2055” plan aims to replace ageing fighters and expand surveillance, but acquisitions like the Light Combat Aircraft (Tejas Mk1A) and Maritime Patrol Aircraft (ATR 72MP) are still in early delivery stages.
    • Replacement of the F/A 18D Hornets and MiG 29Ns has been repeatedly postponed, leaving a shrinking high performance fighter fleet.
    ๐ŸŒŠ Maritime Surveillance Shortfalls
    • Malaydesh ’s vast maritime borders, especially in the South China Sea, require persistent patrols.
    • Limited numbers of Maritime Patrol Aircraft and UAVs mean coverage gaps, impacting the ability to monitor illegal fishing, piracy, and territorial incursions.
    ⚙️ Technical & Safety Incidents
    • Recent mishaps, such as the CN235 220M transport aircraft nose gear failure in Kuching (June 2025), highlight maintenance and safety oversight challenges.
    • While no injuries occurred, such incidents can disrupt operations and erode public confidence.
    ๐ŸŒ Regional Capability Gap
    • Neighbouring air forces (e.g., Singapore, Indonesia) are modernising faster, creating a widening technology and readiness gap.
    • This affects deterrence credibility and interoperability in joint operations.

    BalasHapus
  37. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    -------------------
    1. Scorpรจne Submarine Deal (2002)
    • Malaydesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpรจne submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
    • Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
    • The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
    • French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
    ________________________________________
    2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
    • In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
    • By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
    • The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
    • Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
    ________________________________________
    3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
    • A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
    • By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
    ________________________________________
    4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
    • In 2015, Malaydesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malaydesh n Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
    • Law Minister Wan Junaidi confirmed that no action would be taken, even though significant funds had changed hands without resolution

    BalasHapus
  38. 2021 = NO SALE OF HORNETS
    2021 = NO SALE OF HORNETS
    2021 = NO SALE OF HORNETS
    -
    KUWAIT (KUNA) -- Kuwait's Ministry of Defense on Thursday denied reports about purported negotiations to sell 33 used F/A-18 Hornet aircraft in possession of the Kuwait Air Force to the Malaydeshn Air Force.
    The Kuwait Army Chairmanship of Staff said any negotiations to sell ordnance owned by the Ministry of Defense would be declared directly.
    Such deals are conducted via the assets commissions affiliated to the ministry, as well as in coordination with the Ministry of Finance after approval of the manufacturing country and in line with standing procedures.
    https://defense-studies.blogspot.com/2021/12/no-sale-of-hornets-to-malaydesh-kuwait.html
    ________________________________________
    2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
    2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
    2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
    Detail Konfirmasi Resmi
    Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
    Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026
    ________________________________________
    2017 – 2026 …..
    9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
    9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
    9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
    1. Tragedi F/A-18 Kuwait: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
    Timeline yang Anda sajikan (2017–2026) menunjukkan inefisiensi birokrasi dan kegagalan diplomasi pertahanan yang kronis:
    Aspirasi Tanpa Eksekusi: Menunggu sejak 2017 menunjukkan bahwa Malaydesh tidak memiliki "Rencana B" yang solid. Ketergantungan pada pesawat bekas (Hornet) yang sudah berusia 30 tahun lebih mencerminkan keputusasaan fiskal.
    Kendala Teknis (Februari 2026): Alasan pembatalan terkait modifikasi software (15 bulan) dan ketidakpastian pengiriman membuktikan bahwa alutsista bekas seringkali menjadi "beban" daripada "aset". Malaydesh terjebak dalam kondisi di mana mereka butuh pesawat sekarang, tapi secara teknis pesawat tersebut butuh waktu terlalu lama untuk layak terbang.
    Lampu Hijau AS yang Percuma: Izin dari AS (Juni 2025) menjadi tidak relevan ketika kondisi fisik pesawat (hasil inspeksi November 2025) tidak memenuhi ekspektasi atau biaya integrasinya terlalu mahal untuk kantong Malaydesh.
    ________________________________________
    GAME OVER
    -
    2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
    -
    2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
    -
    2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
    -
    2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
    -
    2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
    -
    2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
    -
    2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
    -
    2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
    -

    BalasHapus
  39. 2025-2021 ......
    NGEMIS = SURAT AKUISISI
    -
    1x NGEMIS 2021:
    Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
    Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
    -
    2x NGEMIS 2023 :
    Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
    Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
    -
    3x NGEMIS 2024:
    Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
    Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
    -
    4x NGEMIS 2024 :
    Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
    -
    2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
    2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
    2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
    Detail Konfirmasi Resmi
    Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
    Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
    ________________________________________
    Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
    -
    Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
    -
    Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
    -
    Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
    ________________________________________
    GAME OVER
    -
    2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
    -
    2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
    -
    2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
    -
    2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
    -
    2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
    -
    2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
    -
    2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
    -
    2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
    -
    2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.

    BalasHapus
  40. IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
    IDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
    IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
    -
    INDONESIA .....
    11 SU-35 > 42 RAFALE
    12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
    42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
    24 F-15IDN > 24 M-346F
    -
    MALAYDESH .......
    F18 KUWAIT = CANCELLED
    JF17 = PRANK
    RAFALE = PRANK
    TYPHOON = PRANK
    GRIPEN = PRANK
    TEJAS = PRANK
    MIG29N = TIADA GANTI
    FA50MURAH = DIBLOKIR USA
    ________________________________________
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    2029 = 438,09 BILLION USD
    2028 = 412,2 BILLION USD
    2027 = 386,51 BILLION USD
    2026 = 362,19 BILLION USD
    2025 = 338,75 BILLION USD
    2024 = 316,15 BILLION USD
    2023 = 293,83 BILLION USD
    2022 = 271,49 BILLION USD
    2021 = 247,49 BILLION USD
    2020 = 221,49 BILLION USD
    ________________________________________
    DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
    DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
    2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
    2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
    2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
    2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
    2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
    2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
    2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
    2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
    2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
    2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
    ________________________________________
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.
    ________________________________________
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH .....

    BalasHapus
  41. 5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    2017:
    MiG-29N → PENSIUN
    Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
    -
    2018 - 2022:
    RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
    Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
    -
    2023:
    TEJAS → GAGAL
    Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
    -
    2023:
    FA-50 (M) → DEAL
    Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
    -
    2026: FA-50 → VETO USA
    AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
    -
    2026:
    F-18 KUWAIT → BATAL
    Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
    ________________________________________
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
    2029 = 438,09 BILLION USD
    2028 = 412,2 BILLION USD
    2027 = 386,51 BILLION USD
    2026 = 362,19 BILLION USD
    2025 = 338,75 BILLION USD
    2024 = 316,15 BILLION USD
    2023 = 293,83 BILLION USD
    2022 = 271,49 BILLION USD
    2021 = 247,49 BILLION USD
    2020 = 221,49 BILLION USD
    ________________________________________
    DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
    DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
    2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
    2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
    2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
    2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
    2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
    2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
    2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
    2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
    2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
    2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
    ________________________________________
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    ________________________________________
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah..
    ________________________________________
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH .....

    BalasHapus
  42. IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
    IDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
    IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
    IDN : BARGANING VERSUS MY : FARMING
    -
    INDONESIA .....
    BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    GDP = USD 1,44 TRILIUN
    -
    2018–2021:
    11 Su-35 BATAL (Risiko sanksi CAATSA AS) → Ganti 42 Rafale (Prancis).
    -
    2024:
    12 Mirage 2000-5 BATAL (Masalah Jet Tua) → Ganti 48 KAAN (Turki, Jet Siluman).
    -
    2025:
    42 J-10CE BATAL (Fokus kerja sama) → Ganti 48 KF-21 Block II (Korsel-RI).
    -
    2026:
    24 F-15IDN PROSES (Risiko ITAR AS) → Ganti 24 M-346F (Latih tempur/serang ringan).
    =============
    =============
    MALAYDESH.......
    BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    GDP = USD 416,90 MILIAR
    -
    5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
    -
    2017:
    MiG-29N → PENSIUN
    Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
    -
    2018 - 2022:
    RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
    Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
    -
    2023:
    TEJAS → GAGAL
    Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
    -
    2023:
    FA-50 (M) → DEAL
    Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
    -
    2026: FA-50 → VETO USA
    AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
    -
    2026:
    F-18 KUWAIT → BATAL
    Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
    ________________________________________
    GAME OVER
    -
    2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
    -
    2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
    -
    2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
    -
    2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
    -
    2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
    -
    2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
    -
    2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
    -
    2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
    -
    2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.


    BalasHapus