27 Agustus 2024

P-8A Poseidon US Navy Tampil Dengan Multi-Mission Pod Baru

27 Agustus 2024

P-8A Poseidon skuadron VX-20 dengan Multi-Mission Pod (photo: Connor Ochs/Airplane Fotos)

Pod multi-misi/Multi-Mission Pod (MMP), yang saat ini sedang diuji pada P-8A Poseidon milik Air Test and Evaluation Squadron (VX-20), pod ini didanai secara internal oleh Boeing dan dimaksudkan untuk membawa sensor yang bukan organik bagi Poseidon.

Boeing baru-baru ini merinci pengujian kemampuan baru yang sedang berlangsung pada Poseidon, termasuk Rudal Anti-Kapal Jarak Jauh (LRASM) dan MPP dari Pangkalan Udara Angkatan Laut Patuxent River, Maryland, pangkalan asal VX-20.

Multi-Mission Pod

Pod tersebut dikembangkan dengan peralatan desain digital yang sama yang digunakan untuk pesawat latih canggih T-7 Red Hawk, kata Boeing, dan dimaksudkan untuk dipasang pada titik akses pemasangan, daya, dan pendinginan yang sudah ada yang telah disediakan untuk radar APS-154 Advanced Airborne Sensor (AAS). Pengujian terowongan angin dikatakan hanya menunjukkan peningkatan hambatan yang dapat diabaikan dengan pod yang terpasang.

P-8A Poseidon dengan pod multi-misi/multi-mission pad (image: Boeing)

Boeing memberikan info bahwa Angkatan Laut AS memberikan kontrak untuk mengintegrasikan pod tersebut pada Poseidon pada bulan September 2023. Dengan pengujian ini Boeing berharap bahwa sertifikasi diharapkan diperoleh pada akhir musim panas tahun ini.

“Pod multimisi merupakan sesuatu yang telah dikembangkan Boeing selama beberapa tahun,” kata Jon Spore, manajer pengembangan bisnis untuk program P-8. “Dan untuk meningkatkan kemampuan pesawat, pod multimisi dirancang untuk membawa sensor yang tidak organik bagi P-8.

Muatan pod saat ini tidak diketahui, meskipun Boeing mengatakan “setiap sensor yang sesuai dengan ukuran, berat, daya, dan parameter pendinginan MMP merupakan kandidat potensial untuk diintegrasikan dengan MMP dan pesawat.”

(The Avionist)

10 komentar:

  1. Balasan
    1. Enggak....kata siapa, wong baru pulang dari Amrik kok

      Hapus
  2. PAYMENT ADJUSTMENT (PENYESUAIAN) BUKAN PEMOTONGAN (DISKON)
    Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan istilah yang tepat atas langkah yang diambil pemerintah terkait pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21 adalah 'penyesuaian pembayaran' (payment adjustment), bukan 'pemotongan pembayaran'. Ia mengatakan penyesuaian tersebut sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih akan dilaksanakan bersama Republik Korea.
    "Penyesuaian pembayaran ini merupakan sebuah langkah yang logis dan rasional, mengingat terdapat beberapa kegiatan dalam program yang tidak dapat diikuti oleh teknisi Indonesia," kata dia ketika dikonfirmasi pada Senin (6/5/2024).
    -----
    MANFAAT JOINT VENTURE =
    1. kemampuan produksi yaitu bagaimana mendesain dan membangun pesawat tempur, membuat beberapa komponen. Komponen tersebut, lanjut dia, meliputi sayap, ekor, beberapa bagian badan belakang pesawat dan bagian pylon atau adapter untuk persenjataan dan sensor. Selain itu juga, kata dia, dalam melakukan final assembly, uji terbang dan re-sertifikasi untuk pesawat IFX.
    2. kemampuan operasi dan pemeliharaan yaitu kemampuan mengembangkan integrated logistic support dan perawatan pesawat tempur KFX/IFX, mengembangkan sistem training untuk Pilot dan teknisi serta mendukung kegiatan trouble shooting pada saat operasional.
    3. kemampuan modifikasi dan upgrading yaitu melakukan desain integrasi dan re-sertifikasi unique RI requirement berupa drag chute, eksternal fuel tank dan Air Refueling serta melakukan integrasi new weapon system, avionik, sensor dan elektronik," kata Edwin.Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI pernah menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan beredar di media yang menyatakan Indonesia telah mengajukan pemotongan pembayaran bagi pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21 atau KFX/IFX.
    -----
    COST SHARE 2024 = The official also said Indonesia has prepared 1.25 trillion rupiah (US$79.6 million) this year to cover its unpaid share of costs in the joint project launched in 2015 and worth over 8 trillion won (US$6 billion).
    -----
    COST SHARE 2022 AND 2023 = Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Dwi Pudjiastuti Handayani menegaskan bahwa cost share untuk KF 21 Boromae sudah dialokasikan ke dalam APBN 2022 dan 2023
    -----
    2024 BUKTI 42 RAFALE RESMI DASSAULT =
    6 RAFALE SEPTEMBER 2022
    18 RAFALE AGUSTUS 2023
    18 RAFALE JANUARI 2024
    DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
    (Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
    ---
    2024 BUKTI 42 RAFALE RESMI DASSAULT =
    6 RAFALE SEPTEMBER 2022
    18 RAFALE AGUSTUS 2023
    18 RAFALE JANUARI 2024
    DEFENSE STUDIES = 42 RAFALE
    (Saint-Cloud) – The final tranche of 18 Rafale for Indonesia came into force today. It follows the entry into force, in September 2022 and August 2023, of the first and second tranches of 6 and 18 Rafale, thus completing the number of aircraft on order for Indonesia under the contract signed in February 2022 for the acquisition of 42 Rafale.
    ---
    PT TAI INDONESIA BANDUNG
    PT Turkish Aerospace Indonesia dari Turki didirikan di Bandung guna menjalin kerjasama strategis global. CEO of Turkish Aerospace, Mehmet Demiroğlu, mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonensia untuk meningkatkan dan mengembangkan proyek-proyek kerjasama di bidang kedirgantaraan. "Jadi, kami menegaskan bahwa kami tidak bersaing, tapi saling melengkapi. Itu sebabnya kami ada di sini," ujarnya seusai launching PT. Turkish Aerospace Indonesia di Bandung

    BalasHapus
  3. PENDEKAR TENGGELAM
    BOCOR KAPAL 1978
    Kuala Lumpur: Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) mengesahkan Kapal Diraja (KD) Pendekar mengalami kebocoran dan kebanjiran besar di dua batu nautika Tenggara Tanjung Penyusop, Johor ketika sedang melaksanakan penugasan operasi.
    -
    READINESS 58.6%
    Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob hari ini menyatakan tahap kesiagaan armada Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) adalah di bawah sasaran.
    Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau semasa menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2024 dan Setahun Pemerintahan Panglima Tentera Laut di Wisma Pertahanan.
    “Kesiagaan TLDM masih berada di bawah sasaran iaitu 58.6% berbanding sasaran 75%,
    -
    OBSOLETE ....
    PM Anwar said he had been astonished to see a navy frigate dating from the 1970s on display at the recent LIMA maritime and aerospace expo in Langkawi. “I want to salute these ships but I don’t know where to put my face. The last frigate (on display at LIMA) was from 1998,” he said
    -
    ASET USANG
    masalah penggunaan aset usang ini bukan hanya membabitkan pelbagai ketumbukan dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM), malah Polis Diraja Malaysia (PDRM), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) dan pasukan keselamatan lain sebagai sebahagian daripada barisan pertahanan negara.
    -
    RONGSOK KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
    -
    RONGSOK KAPAL SELAM BEKAS 1970 = In 2002, Malaysia signed a contract with France for acquisition of two Scorpène-class diesel-electric submarines.3 As part of the submarine induction process, Malaysia also negotiated for an ex-French Agosta 70-class submarine – Quessant – to be based in Toulon for RMN crew training and instruction
    -
    RONGSOK KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
    -
    RONGSOK KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
    -
    RONGSOK KAPAL 1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the Malaysian Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to Malaysia in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
    -
    RONGSOK KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the Malaysian Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
    -
    RONGSOK 1960 BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
    -
    RONGSOK BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC

    BalasHapus
  4. UAV ANKA = MENUNGGU 2030
    LMS B2 = MENUNGGU 2030
    MRSS = MENUNGGU 2030
    HELI = MENUNGGU 2030
    KUALA LUMPUR – Rancangan perolehan aset baharu Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dijangka akan menelan belanja sekurang-kurangnya RM10 bilion untuk tempoh Rancangan Malaysia Ke-13 (RMKe-13).
    Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan, Adly Zahari semasa Perbahasan Penggulungan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) di Dewan Rakyat, hari ini.
    Menurut beliau, perolehan Kapal Misi Pesisir (Littoral Mission Ship) Batch Kedua (LMSB2) yang dilakukan oleh kerajaan pada Jun lalu merupakan sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan armada TLDM.
    “Di bawah RMKe-13 pula, usaha memperkasakan armada TLDM diteruskan dengan termeterainya perjanjian perolehan bagi tiga buah kapal Littoral Mission Ship Batch 2 dengan negara Turkiye baru-baru ini,” katanya di Dewan Rakyat.
    Perolehan 3 buah LMSB2 itu dilakukan melalui kaedah Government to Government (G2G) dengan negara Turkiye.
    RMKe-13 merangkumi tempoh tahun 2026-2030.
    “Perolehan bagi baki 3 buah LMS lagi akan dimasukkan di bawah RMKe-13,” ujar beliau.
    Selain LMS, TLDM turut merancang perolehan 2 buah kapal Multi Role Support Ship (MRSS), 3 buah kapal Littoral Mission Ship Batch 3, 4 buah helikopter anti kapal selam dan 6 buah Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
    “Proses perolehan bagi aset-aset baharu ini dijangka berlangsung sehingga 2030. Kesemua perolehan aset TLDM ini dianggarkan berjumlah RM10 – RM11 bilion bergantung kepada keadaan ekonomi semasa kerajaan,” katanya.
    ===========================
    2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
    2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
    2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
    Malaysia Government debt accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. Malaysia government debt to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024.
    ------------------
    LIMIT DEBT 65% TO GDP ...
    LIMIT DEBT 65% TO GDP ...
    LIMIT DEBT 65% TO GDP ...
    Malaysia Plan, 2021-2025 (Twelfth Plan), the Government maintained the statutory debt limit at 65% of GDP under the Loan (Local) (Statutory Ceiling for Borrowing) and Government Funding (Statutory Ceiling of Moneys Received) Order 2022 [P.U. (A) 399/2022] which came into effect on 1 January 2023. As at end-August 2023, the Federal Government statutory debt which comprises MGS, MGII and MITB recorded 59.9% of GDP, below the stipulated debt ceiling.
    ------------------
    SCANDALS = Now and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera Malaysia Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional norm.
    ------
    HASIL STUDI = BELANJA PERTAHANAN TERGANTUNG HUTANG
    The results reveal a robust positive association between Public Debt and Defence Spending, substantiated by the significant coefficient of 0.7601 (p < 0.01). This suggests that an increase in Public Debt corresponds to a substantial rise in Defence Spending. Additionally, the study underscores the influence of Gross Domestic Saving and Exchange Rate on Defence Spending, with coefficients of 1.5996 (p < 0.01) and 0.4703 (p < 0.05), respectively. These findings contribute valuable insights into the fiscal dynamics of Malaysia's defence budget, shedding light on the interplay between Public Debt and strategic resource allocation. The incorporation of control variables enhances the robustness of the analysis, providing a nuanced understanding of the factors shaping defence spending in the Malaysian context.

    BalasHapus
  5. Bertanya-tanya beli rudal Cakir mau ditaruh dimana dah??

    BalasHapus