10 Mei 2026
Pesawat tempur generasi kelima Sukhoi Su-57E masuk kedalam nominasi pesawat tempur favorit untuk RMK-14 (2031-2035) (all photos: Sultan Ibrahim, Khaled Nordin)
KDYMM SPB Yang-Pertuan Agong Sultan Ibrahim senang pergi menyaksikan demonstrasi jet tempur multi-peran generasi kelima, Sukhoi Su-57E di Bandara Internasional Zhukovsky, Moskow hari ini (8 Mei).
Jet tempur itu diujicobakan oleh Sergei Bogdan, Uji uji coba terkenal Rusia, 64 tahun, yang juga penerima gelar "Pahlawan Rusia".
Bogdan adalah pilot uji utama pabrik pesawat Sukhoi sejak tahun 2000 dan dikenal sebagai individu penting dalam program pengembangan pesawat tempur generasi kelima Rusia.
Demonstrasi udara hampir tujuh menit ini menunjukkan kemampuan teknologi militer modern Federasi Rusia, termasuk kecanggihan sistem radar serta kemampuan operasional multi-peran dari jet tempur tersebut.
Yang Mulia juga berkenan diberikan pengarahan tentang jet tempur selain menghabiskan waktu melihat interior Su-57E segera setelah mendarat setelah melakukan demonstrasi udara.
Menemani Yang Mulia adalah YB Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin, Menteri Pertahanan dan TYT Dato' Chung Loon Lai, Duta Besar Malaysia untuk Federasi Rusia.
Sebelumnya, kedatangan Yang Mulia disambut oleh Mikhail Petukhov, Wakil Direktur Layanan Federal untuk Kerjasama Teknik Militer Rusia (FSMTC).
Sultan Ibrahim tiba di Moskow kemarin atas undangan khusus Pemerintah Rusia sebagai tamu kehormatan menjelang perayaan Hari Kemenangan, besok (9 Mei). (Sultan Ibrahim)
Menteri Pertahanan mengiringi lawatan Sultan Ibrahim
Mengiringi KDYMM SPB Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena Lawatan Khas Baginda ke Persekutuan Rusia.
Dalam lawatan tersebut, Seri Paduka Baginda berkenan menyaksikan demonstrasi udara jet pejuang generasi kelima Sukhoi Su-57E yang dipandu oleh juruterbang ujian terkenal Rusia dan penerima gelaran “Hero of Russia”, Sergei Bogdan di Lapangan Terbang Antarabangsa Zhukovsky, Moscow.
Seri Paduka Baginda turut berkenan dipersembahkan taklimat mengenai jet pejuang berkenaan selain meluangkan masa melihat ruangan dalaman Su-57E sebaik ia mendarat selepas selesai demonstrasi udara tersebut.
Terdahulu, Seri Paduka Baginda berangkat tiba di Moscow atas jemputan khas Kerajaan Persekutuan Rusia sebagai tetamu kehormat sempena sambutan Ulang Tahun Hari Kemenangan pada 9 Mei. (Khaled Nordin)






2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Status SIPRI: Vakum vs. Agresif
Malaydesh (Lembar Kosong): Mencatat status KOSONG selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada transfer senjata berat yang terealisasi.
Indonesia (Lembar Penuh): Realisasi masif mencakup Rafale F-4, A400M Atlas, Rudal Khan/Bora, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
-
Kegagalan Pengadaan & Skandal Finansial
Skandal LCS: Proyek RM 9 Miliar yang belum mengirimkan satu pun kapal meski RM 6 Miliar telah dibayarkan. Terdeteksi penyimpangan dana RM 400 Juta untuk bayar utang perusahaan.
Sistem "Middlemen": Ketergantungan pada agen/makelar politik menyebabkan harga alutsista melambung tidak wajar dan spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan militer.
Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan Kemenkeu karena krisis anggaran.
-
Kesenjangan Kemampuan (Capability Gap)
Ketiadaan Pesawat COIN: Menggunakan jet mahal (Su-30MKM) untuk operasi anti-gerilya yang seharusnya menggunakan pesawat ringan. Pengganti (FA-50M) baru akan tiba paling cepat 2026.
Logistik Terfragmentasi: Standarisasi alutsista yang buruk (campuran Rusia, AS, Polandia, China) menciptakan biaya pemeliharaan tinggi dan kesiapan operasional rendah.
Absennya Korps Marinir: Kemampuan amfibi yang terpecah antara AD dan AL melemahkan pertahanan kedaulatan di Laut China Selatan.
-
Krisis Fiskal & "Negara Penyewa"
Spiral Utang: Rasio utang pemerintah (69% GDP) dan rumah tangga (84,3%) yang ekstrem memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing).
Aset Sewaan: Mencakup Helikopter Blackhawk, AW139, pesawat latihan L39, hingga kapal hidrografi dan motor patroli.
Efek Domino: Pembatalan F-18 Hornet Kuwait (2026) menjadi simbol hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan global.
-
Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
Peringkat Merosot: Turun ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), kini berada di bawah Filipina (41) dan jauh tertinggal dari Indonesia (13).
Status Armada: Banyak aset utama berstatus grounded atau tidak layak selam (seperti kasus KD Rahman) akibat kekurangan suku cadang dan teknisi.
FAKTA .....
Hapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
HapusTREASURY ORDERED CUTS
FISCAL COLLAPSE (MIDDLE EAST IMPACT)
OPERATING BUDGET SLASHED
--------------------------------
MEI 2026 = NSM BANNED
NORWAY EXPORT BLOCKADE
NON-NATO BAN POLICY
MARITIME STRIKE VACUUM
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
JANUARY 16 LOCKDOWN
BRIBERY SCANDAL (EX-ARMY CHIEF)
POLICE & MILITARY CONTRACTS FROZEN
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
NAVAL GROUP AUDIT FAILURE
4000 PIPES & CABLES DEFECT
LCS PROJECT PERMANENT STALL
--------------------------------
2025 = SIPRI KOSONG
ZERO GLOBAL ARMS TRANSFER
FISCAL PARALYSIS SYMBOL
NO MODERNIZATION REALIZED
--------------------------------
2024 = SIPRI KOSONG
EMPTY DEFENSE SHOPPING LIST
MILITARY STAGNATION
REGIONAL LAGGARD STATUS
--------------------------------
2023 = 5 TENDER CANCELLED
MINDEF INFRASTRUCTURE FAILURE
SUPPLY CONTRACT TERMINATED
BUDGETARY MISMANAGEMENT
--------------------------------
2026 = PHK MASSAL
24,100 LAYOFFS (SOCSO DATA)
JANUARY CRISIS PEAK
ECONOMIC BANKRUPTCY SIGNAL
--------------------------------
FEBRUARI 2026 = F/A-18 BATAL
KUWAIT HORNET REJECTION
4 OFFICIAL LETTERS FAILED
NO NEW AIR SUPERIORITY
--------------------------------
MANAGEMENT FAILURE =
RM 7.8 BILLION PLAGUED CONTRACTS
68 GEMPITA LATE DELIVERY
RM 162M FINES UNCOLLECTED
--------------------------------
CORRUPTION RISKS =
NON-TRANSPARENT DEAL STRUCTURE
POLITICALLY CONNECTED MIDDLEMEN
"FLYING COFFIN" BLACK HAWK SCANDAL
--------------------------------
AGING INVENTORY =
171 ASSETS OVER 30 YEARS OLD
NO REPLACEMENT ROADMAP
OPERATIONAL READINESS COLLAPSE
--------------------------------
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
1. TURKI (LMS B2) =
G2G VIA SSB
BUNGA 4%-6% OECD
TENOR 15 TAHUN
--------------------------------
2. KOREA SELATAN (FA-50) =
HYBRID KEXIM LOAN
BARTER CPO 50%
MANAGEMENT FEE 0.5%
--------------------------------
3. INGGRIS (HAWK) =
UKEF STANDARD
MUST 15% DOWN PAYMENT
NLF STABLE INTEREST
--------------------------------
4. CHINA (LMS B1) =
100% EXIMBANK LOAN
INTEREST 3.5% FIXED
10 YEAR TENOR
--------------------------------
5. POLANDIA (PT-91M) =
DP 15% + BARTER CPO
TRANSMISSION ISSUES
10 YEAR INSTALLMENT
--------------------------------
6. JERMAN (KEDAH) =
EULER HERMES GUARANTEE
COMMERCIAL CREDIT
DEUTSCHE BANK CONSORTIUM
--------------------------------
7. SINDIKASI LCS =
17 CREDITORS MASSIVE DEBT
INTEREST 6% DECLINING
15 YEAR EXTENDED TENOR
--------------------------------
HUTANG & KEGAGALAN SISTEMIK =
DEBT TO GDP = 84.3% (CRITICAL)
TOTAL DEBT = RM 1.63 TRILLION
1MDB LEGACY = RM 18.2 BILLION
GOVT DEBT RATIO = 60.4%
MIG-29 = GROUNDED / MONUMEN
NURI = GROUNDED (REPLACED BY LEASE)
LCS = MANGKRAK KARATAN
OPV = MANGKRAK (3 PAID, 1 DELIVERED)
SKYHAWK = 48 UNITS MISSING
JET ENGINES = 2 UNITS STOLEN
SUBMARINE = DEFACT / SCANDAL
--------------------------------
CAPACITY VACUUM (NO ASSETS) =
NO MARINIR = NO AMPHIBIOUS POWER
NO LPD / LST = NGEMIS USA LPD
NO SPH = CANCELLED (YAVUZ/CAESAR)
NO HEAVY ATTACK = NGEMIS AH-1Z
NO TANKER / KCR = LOGISTIC FAILURE
NO MPA = ATR-72 DELAYED
NO UCAV = ANKA ISR ONLY (OMPONG)
NO MRAD / LRAD = VSHORAD ONLY
NATION ON LEASE (SEWA NATION) =
SEWA HELI = 28 UNITS (BLACKHAWK/AW139)
SEWA PESAWAT = L-39 ITCC (CANADA)
SEWA SIMULATOR = MKM & EC120B
SEWA MARITIM = FIB, ROVER, MV AISHAH
SEWA LOGISTIK = TRUK 3 TON, 4X4, TRAILERS
SEWA MOTOR = BMW R1250RT & POLIS
SEWA VSHORAD = TEMPORARY DEFENSE
SEWA HOVERCRAFT = NO OWNERSHIP
--------------------------------
STRATEGIC COLLAPSE =
F18 KUWAIT = 4X REJECTED (NGEMIS)
NSM / MICA = CANCELLED / BANNED
C130H = REPLACED 2045 (ANCIENT)
AV8 GEMPITA = MOGOK BERASAP
PT-91M = NO SPARE PARTS
SAVING RATIO = 84% CITIZENS NO SAVING
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Inventaris Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
Indonesia (Aktif):
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Sistem Air Refuel, Drone ANKA-S.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engine (LM-2500).
Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN.
Mesin: TP400-D6.
Malaydesh (Kosong): Tidak ada catatan transfer signifikan dalam periode 2 tahun tersebut.
-
Akar Masalah Modernisasi (Structural Causes)
Anggaran: Dana pertahanan di bawah 1,5% PDB (lebih rendah dari Singapura & Thailand).
Skandal Pengadaan: Proyek LCS (Littoral Combat Ship) senilai RM9 miliar yang gagal kirim dan helikopter MD530G.
Ketergantungan Asing: Kurangnya industri pertahanan domestik memicu kerentanan terhadap fluktuasi mata uang dan sanksi.
Instabilitas Politik: Prioritas pertahanan sering berubah setiap pergantian pemerintah.
-
Tantangan Operasional & Internal
Alutsista Tua: Ketergantungan pada Su-30MKM dan F/A-18D yang mulai menua; pensiunnya MiG-29 tanpa pengganti instan.
Keamanan Maritim: Kewalahan menghadapi intrusi di Laut China Selatan (LCS) dan Selat Malaka akibat kurangnya kapal patroli.
SDM: Gaji rendah dan kurangnya minat generasi muda menyebabkan sulitnya retensi tenaga ahli (pilot & insinyur).
Koordinasi Rendah: Kurangnya integrasi operasi gabungan antara Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
-
Sorotan Skandal & Opini Publik
Kritik Kerajaan: Sultan Ibrahim menyebut helikopter Black Hawk tua sebagai "peti mati terbang".
Korupsi Internal: Operasi Sohor (2025) mengungkap intelijen militer yang membocorkan data ke penyelundup.
Kasus Kekerasan: Insiden penganiayaan kadet di UPNM yang memicu kemarahan publik di media sosial (#ReformATM).
Konspirasi: Keterlibatan sindikat yang membayar petugas hingga RM50.000 per perjalanan untuk aktivitas ilegal.
-
Kesimpulan Perbandingan
Indonesia: Fokus pada pengadaan besar-besaran (Big Ticket Items) dari berbagai negara (Perancis, Turki, AS).
Malaydesh: Mengalami stagnasi akibat jeratan utang proyek lama, skandal korupsi, dan krisis kepercayaan publik terhadap manajemen pengadaan.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Status Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
INDONESIA (Agresif & Ekspansif):
Udara: Akuisisi Rafale F-4, pesawat angkut A400M Atlas, sistem Air Refuel, dan drone ANKA-S.
Laut: Mesin kapal LM-2500, kapal perang PPA-L-Plus, dan Ship Engine lainnya.
Darat/Rudal: Rudal balistik BORA dan KHAN, serta mesin TP400-D6.
MALAYDESH (Stagnan/Kosong):
Tidak ada catatan transfer alutsista utama baru dalam database SIPRI periode tersebut.
-
Skandal & Masalah Struktural Malaydesh
Skandal LCS (Littoral Combat Ship): Dana RM9 miliar cair, namun tidak ada kapal yang dikirim hingga 2025.
Kegagalan MD530G: Pembayaran uang muka 35% untuk helikopter "hantu" yang pengirimannya terus tertunda.
Korupsi Internal: Operasi Sohor (2025) mengungkap intelijen militer yang menjual data klasifikasi ke sindikat penyelundup.
Krisis Anggaran: Pengeluaran pertahanan di bawah 1.5% PDB, jauh di bawah standar regional.
-
Kontroversi Strategi "Leasing" (Sewa) Helikopter
Beban Finansial: Sewa 28 helikopter AW149 (RM16.5 miliar/15 tahun) dianggap lebih mahal dibanding Polandia yang membeli 32 unit seharga USD 1.83 miliar.
Kedaulatan Aset: Aset tidak dimiliki penuh, membatasi kemampuan upgrade, modifikasi, dan konfigurasi ulang untuk misi darurat.
Ketergantungan Swasta: Kesiapan tempur bergantung pada kontraktor (Weststar Aviation), berisiko jika terjadi sengketa hukum atau kegagalan servis.
Nihil Transfer Teknologi: Skema sewa mematikan peluang pertumbuhan industri pertahanan domestik dan penyerapan tenaga ahli lokal.
-
Kondisi Alutsista "Outdated" (Usang)
Laut (RMN): 28 kapal berusia di atas 40 tahun dengan sistem radar analog yang sulit mendeteksi drone atau kapal selam modern.
Udara (RMAF): Ketergantungan pada avionik lama; biaya perawatan melonjak karena suku cadang sudah diskontinu.
Darat (Army): Kendaraan lapis baja dan artileri kekurangan sistem kontrol tembakan berbasis GPS dan komunikasi semi-digital.
-
Kesimpulan Analisis
Indonesia bergerak menuju kekuatan regional dengan diversifikasi pemasok (Prancis, Turki, AS).
Malaydesh terjebak dalam "lingkaran setan" pengadaan: skandal masa lalu → anggaran terbatas → memilih opsi sewa yang mahal → ketergantungan teknologi asing yang kronis.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
DEFENSE INDUSTRY (MDIC/MIDES) =
FRAGMENTED ECOSYSTEM
NO ENFORCEABLE BLUEPRINT
SKILLED MANPOWER SHORTAGE
--------------------------------
PRODUCTION CAPACITY =
LICENSED ASSEMBLER ONLY
NO FULL-SPECTRUM DEVELOPER
M4 CARBINE (ASSEMBLY ONLY) vs SS2/SAR-21 (INDIGENOUS)
--------------------------------
R&D & TECHNOLOGY =
UNDERFUNDED INNOVATION
NASCENT CMS & SENSORS
AI & CYBER WARFARE GHOST PROJECTS
--------------------------------
FOREIGN OEM DEPENDENCE =
SU-30MKM (RUSSIA)
FA-50 (SOUTH KOREA)
SCORPÈNE (FRANCE)
--------------------------------
STRATEGIC VULNERABILITY =
ZERO INDIGENOUS MISSILE
NO LOCAL RADAR PRODUCTION
NO DOMESTIC ARMORED DESIGN
--------------------------------
POLICY & EXECUTION =
BUDGET CONSTRAINTS
POLITICAL DISCONTINUITY
FAILED 15-TO-5 TRANSFORMATION
--------------------------------
IMPACT ANALYSIS =
TOTAL LOGISTIC DEPENDENCY
EMBARGO THREAT VULNERABILITY
ASPIRATIONAL BUT NOT OPERATIONAL
--------------------------------
DEFENCE WHITE PAPER (DWP) 2019 =
AMBITIOUS 10-YEAR ROADMAP
UNIMPLEMENTED DRAFT
PAPER-BASED STRATEGY ONLY
--------------------------------
CREDIBILITY GAP =
POLICY vs REALITY MISMATCH
FAILED CAPACITY PLAN
SLOW CYBER/AIR PROGRESS
--------------------------------
LCS PROJECT SCANDAL =
RM9 BILLION VANISHED
ZERO SHIP DELIVERED (2025)
MANAGEMENT NIGHTMARE
--------------------------------
OPERATIONAL STAGNATION =
GBAD SYSTEM UNFUNDED
HMAV APPROVAL STALL
RELIANCE ON ANCIENT PLATFORMS
--------------------------------
POLITICAL INSTABILITY =
GOVERNMENT CHANGE (2020-2022)
DISRUPTED PLANNING CYCLES
ABANDONED PROGRAMS
--------------------------------
INSTITUTIONAL WEAKNESS =
DIFFUSED ACCOUNTABILITY
NO CENTRALIZED ENFORCEMENT
BUREAUCRATIC INERTIA
--------------------------------
AUDIT & TRANSPARENCY =
REDACTED AUDIT REPORTS
ENFORCEMENT FAILURE
SYSTEMIC INEFFICIENCY
--------------------------------
IMPACT ANALYSIS =
CREDIBILITY COLLAPSE
MISSED MODERNIZATION TIMELINES
CAPABILITY GAP WIDENING
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
armada tua melampaui usia pakai =
lebih dari separuh dari 49 kapal beroperasi di atas 40–45 tahun
kd pendekar (1979) tenggelam tahun 2024 akibat keausan struktur
usia ideal kapal 20–25 tahun, tldm memaksakan dua kali lipatnya
risiko tinggi kegagalan mekanis & ancaman nyawa personel
--------------------------------
penundaan penggantian & kegagalan kontrak =
target 18 kapal baru, hanya 4 unit yang terkirim hingga pertengahan 2025
proyek lcs dihancurkan oleh korupsi, salah urus, & penundaan kronis
laporan audit negara: tldm dipaksa andalkan "besi tua" karena pengganti nihil
celah strategis dalam cakupan patroli wilayah laut
--------------------------------
sistem usang & krisis suku cadang =
kerugian rm384.5 juta akibat 1.62 juta suku cadang tidak kompatibel
sistem gado-gado (prancis, inggris, italia, jerman) menyulitkan integrasi
logistik tidak efisien & siklus perbaikan sangat lama
biaya perawatan membengkak untuk hasil tempur minimal
--------------------------------
daya gentar terbatas & jangkauan lemah =
wilayah laut 500.000 km² tidak mampu dipatroli secara efektif
sensor & daya tahan kapal tua tidak mampu imbangi teknologi modern
gagal membendung kehadiran coast guard & angkatan laut china
vulnerabilitas tinggi di wilayah sengketa (laut china selatan)
--------------------------------
ringkasan kelemahan kapal tldm =
platform tua: >50% armada usia >40 tahun (risiko karam tinggi)
delay kontrak: baru 4 dari 18 kapal selesai (daya patroli jatuh)
sistem usang: teknologi lama & suku cadang mubazir (mro rumit)
gentar terbatas: gagal amankan wilayah luas (strategi defensif lumpuh)
--------------------------------
peran perantara (middlemen) yang mengakar =
kontrak pertahanan sering ditengahi agen atau broker politik
pensiunan perwira militer bertindak sebagai penjaga pintu (gatekeepers)
biaya membengkak akibat lapisan komisi perantara yang rumit
"open secret" dalam ekosistem pertahanan yang merusak transparansi
--------------------------------
tender tertutup & kompetisi terbatas =
kurang dari sepertiga kontrak utama diberikan melalui tender terbuka
didominasi "single-source" yang menguntungkan kroni politik
pemilihan vendor berdasarkan lobi, bukan pertimbangan teknis
efektivitas biaya (cost-effectiveness) dikorbankan demi patronase
--------------------------------
dominasi perusahaan koneksi politik =
perusahaan diisi tokoh militer untuk akses istimewa ke pengambil kebijakan
vendor menang meski tawarkan barang standar rendah atau bekas
kasus black hawk sewaan dicap sebagai "peti mati terbang" oleh sultan
sultan mengecam agen/salesman yang memeras anggaran negara
--------------------------------
dampak sistemik =
dana publik habis untuk komisi broker, bukan senjata berkualitas
anggaran pertahanan selalu tidak cukup akibat harga yang digelembungkan
angkatan bersenjata menerima peralatan usang atau tidak sesuai kebutuhan
kredibilitas kementerian pertahanan (mindef) jatuh di mata rakyat & raja
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Realisasi Impor Senjata Global (SIPRI 2021–2025)
Daftar ini menunjukkan negara dengan kontrak nyata yang sedang berjalan:
Peringkat 18 (Dunia): Indonesia (Pemimpin di Asia Tenggara dengan pangsa 1,5%).
Peringkat 23: Filipina.
Peringkat 26: Singapura.
Peringkat 40: Thailand.
Status Malaydesh: KOSONG (Absen dari daftar 40 besar; status hanya Planned atau Not Yet Ordered).
-
Daftar Belanja Utama Indonesia (2024–2025)
Indonesia mencatatkan satu lembar penuh realisasi alutsista strategis:
Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refueling System.
Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, LM-2500 Gas Turbines.
Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
-
Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
Vietnam – Peringkat 23
Thailand – Peringkat 24
Singapura – Peringkat 29
Myanmar – Peringkat 35
Filipina – Peringkat 41
Malaydesh – Peringkat 42
-
Kronologi Kegagalan Kontrak Malaydesh (Timeline "Prank")
2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
2018: Kapal MRSS PT PAL (Zonk).
2022: Jet HAL Tejas India (Batal).
2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB).
2024-2025: Sewa Black Hawk (Unit tidak kunjung tiba).
2026: Jet F/A-18 Hornet Kuwait (RESMI BATAL).
2026: Pembekuan Total seluruh pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim.
-
Perbandingan Skala Ekonomi (PDB 2026)
Kesenjangan finansial yang menghambat modernisasi militer:
PDB PPP (Daya Beli Riil):
Indonesia: US$ 5,69 Triliun (Peringkat 6 Dunia)
Malaydesh: US$ 1,34 Triliun
Rasio: Indonesia 4,24 kali lipat lebih besar.
PDB Nominal (Nilai Pasar):
Indonesia: US$ 1,69 Triliun
Malaydesh: US$ 0,46 Triliun
Rasio: Indonesia 3,67 kali lipat lebih besar.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
sistem dan platform tua =
171 aset militer (ad, al, au) berusia di atas 30 tahun (data 2024)
kapal serang cepat (fac) tldm berusia di atas 40 tahun
tidak kompatibel dengan sensor, senjata, & komunikasi modern
biaya upgrade sangat mahal atau mustahil karena struktur usang
--------------------------------
ketergantungan suku cadang asing =
inventaris gado-gado (as, inggris, prancis, rusia, dll)
logistik rumit: suku cadang harus diimpor dari berbagai negara
oem berhenti produksi suku cadang (discontinued)
apc condor & tank scorpion andalkan supplier yang sudah tutup
--------------------------------
kerusakan berulang & siklus perbaikan =
tingkat kegagalan tinggi akibat usia & iklim tropis
teknisi terpaksa lakukan perbaikan "tambal sulam" (patchwork)
28 dari 34 kapal perang tldm berusia di atas 40 tahun
kesiapan armada jatuh & misi sering gagal (low mission success)
--------------------------------
kuras anggaran & biaya peluang =
60-70% anggaran habis untuk gaji & perawatan besi tua
dana terserap untuk servis aset usang, bukan beli alutsista baru
investasi tinggi tapi tidak ada peningkatan kekuatan (stagnasi)
kegagalan membangun kemandirian mro domestik
--------------------------------
tabel ringkasan beban biaya tinggi =
sistem usang: platform >30-40 tahun (incompatible & mahal)
dependensi asing: supplier beragam & risiko politik (biaya inflasi)
sering mogok: aus tropis & kegagalan komponen (downtime lama)
impas anggaran: dana habis untuk perawatan (stagnasi strategis)
--------------------------------
skala inventaris besi tua =
171 aset militer atm berusia di atas 30 tahun (data akhir 2024)
angkatan darat: 108 unit usang
tudm: 29 pesawat uzur
tldm: 34 kapal tua
kapal serang cepat (fac) tldm mendekati usia setengah abad
--------------------------------
ketiadaan rencana penggantian terstruktur =
tidak punya roadmap modernisasi multi-tahun yang jelas
pengadaan bersifat ad hoc, reaktif, & disetir kepentingan politik
proses anggaran tidak transparan terkait jadwal penggantian aset
apc condor uzur belum diganti meskipun butuh 136 unit hmav segera
--------------------------------
beban perawatan & pembusukan kapabilitas =
aset tua butuh servis berkala dengan suku cadang yang sudah punah
ketinggalan zaman: platform tua tidak bisa integrasi dengan sistem baru
gagal penuhi standar interoperabilitas dengan sekutu modern
sensor & senjata kapal tua tldm sudah tidak relevan dengan standar laut modern
--------------------------------
konsekuensi strategis =
kemampuan proyeksi kekuatan & jaga wilayah maritim merosot tajam
lemah dalam merespons ancaman keamanan regional
kalah saing dari indonesia, vietnam, & singapura yang punya jalur modernisasi jelas
risiko kehilangan daya gentar (deterrence) di asia tenggara
--------------------------------
tabel ringkasan inventaris tua vs strategi nihil =
platform tua: 171 aset >30 tahun (efektivitas tempur jatuh)
roadmap nihil: tidak ada rencana jangka panjang (celah kemampuan melebar)
biaya mro tinggi: sistem usang & dependensi asing (anggaran bocor)
kerugian regional: tetangga lebih cepat modern (stagnasi strategis malaydesh)
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
kurangnya transparansi & pengawasan =
kurang dari 30% kontrak utama dilakukan melalui tender terbuka
didominasi tender terbatas & penunjukan langsung (single-source)
struktur kontrak tertutup tanpa pengumuman harga atau target pengiriman
sulit melacak kemajuan proyek atau mendeteksi keganjilan dana
--------------------------------
peran broker & agen politik =
pengadaan sering dimediasi pensiunan militer atau perantara politik
bertindak sebagai "salesman" di dalam kementerian pertahanan
gelembungkan harga & arahkan kontrak ke vendor favorit
raja kecam praktik "peti mati terbang" akibat komisi broker yang rakus
--------------------------------
studi kasus skandal besar =
a. skandal lcs: rm9 miliar raib untuk 6 kapal, nol unit terkirim hingga 2025
melibatkan tokoh skandal scorpene & dugaan komisi ilegal lewat ltat
b. skandal scorpene: pengadilan prancis ungkap suap pembelian kapal selam 2002
melibatkan mantan menhan/pm najib razak dalam skema kickback
c. skandal helikopter md530g: bayar 35% di muka sejak 2015, barang nihil hingga 2018
kasus dilaporkan ke badan antikorupsi akibat penyimpangan prosedur
--------------------------------
kelemahan sistemik pemicu skandal =
otoritas terpecah: pengambilan keputusan fragmen, pengawasan lemah
intervensi politik: kontrak diberikan atas dasar koneksi, bukan prestasi
audit macan kertas: temuan ditekan atau terlambat, akuntabilitas rendah
anggaran buram: sulit melacak pembayaran serta deteksi aset fiktif
--------------------------------
dampak strategis =
dana pertahanan habis untuk komisi, bukan senjata berkualitas
kesiapan tempur militer (readiness) berada di titik nadir
prajurit dipaksa gunakan alat standar rendah (substandard)
kredibilitas pertahanan malaydesh jatuh di mata internasional
--------------------------------
apa itu pembayaran progresif multi-tahun? =
pengadaan besar (kapal, pesawat, panser) tidak dibayar tunai di muka
pemerintah mencicil pembayaran selama 5–10 tahun
anggaran tahunan terserap untuk cicilan lama, batasi proyek baru
struktur ini niatnya ringankan fiskal, tapi jadi sumbat jangka panjang
--------------------------------
bagaimana ini hambat pengiriman platform? =
a. kendala arus kas: dana terkunci untuk cicilan lcs atau jet fa-50, program baru ditunda
b. fragmentasi kontrak: oem tuntut bayaran per tahap (milestone) untuk lanjut produksi
c. volatilitas anggaran: jika bayaran per tahap telat, produksi berhenti & jadwal meleset
transisi politik & pelemahan ringgit picu pemotongan jadwal bayar
--------------------------------
contoh nyata penundaan alutsista =
program lcs: target 2019, status 2025 nol unit (penyebab: telat bayar & salah urus)
jet fa-50: target batch awal 2024, meleset ke 2026+ (penyebab: pentahapan anggaran)
av8 gempita: target armada penuh 2020, belum lengkap (penyebab: bayaran tersendat)
--------------------------------
dampak sistemik =
celah kemampuan: pasukan terpaksa pakai besi tua sambil tunggu cicilan lunas
risiko operasional: penundaan aset al & au jatuhkan daya gentar (deterrence)
kehilangan kredibilitas: oem asing anggap malaydesh klien berisiko tinggi
produsen tuntut syarat bayar yang lebih ketat & mahal
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Dominasi Skala Ekonomi: Indonesia sebagai Gajah Asia
Indonesia telah melakukan decoupling (pemisahan kasta) dari ekonomi regional ASEAN:
PDB PPP (Daya Beli Riil): Dengan angka US$ 5,69 Triliun, Indonesia menempati Peringkat 6 Dunia, melampaui Jerman, Inggris, dan Prancis.
Skala Banding: Ekonomi riil Indonesia setara dengan gabungan Thailand + Vietnam + Filipina.
Rasio vs Malaydesh: Indonesia 4,24x lebih besar.
PDB Nominal (Nilai Pasar): Indonesia mencapai US$ 1,69 Triliun (Peringkat 15 Dunia).
Rasio vs Malaydesh: Indonesia 3,67x lebih besar.
-
Kontras Kesehatan Fiskal & Profil Risiko
Perbedaan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara:
Indonesia (Pruden & Sehat):
Rasio Utang: Terjaga stabil di kisaran 40%, jauh di bawah batas aman UU (60%).
Utang Rumah Tangga: Sangat rendah (16%), memberikan ruang konsumsi domestik yang kuat tanpa beban cicilan ekstrem.
Malaydesh (Zona Merah Fiskal):
Rasio Utang: Melonjak hingga 69% - 70,4% (2024-2025), melewati limit internal 65%.
Bom Waktu Rumah Tangga: Rasio utang rumah tangga mencapai 84,3%, salah satu yang tertinggi di Asia, yang mencekik daya beli rakyat.
-
Trajektori Utang Malaydesh (2010–2026)
Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
-
Implikasi Geopolitik & Pertahanan
Kesenjangan ekonomi ini berdampak langsung pada postur militer:
Indonesia: Memiliki Fiscal Space luas untuk modernisasi alutsista (Rafale, Scorpene) karena beban bunga utang yang rendah.
Malaydesh: Terjebak dalam siklus "Hutang Bayar Hutang". Beban bunga utang yang masif memaksa pemerintah melakukan pembekuan total pengadaan militer dan beralih ke skema sewa (leasing) karena ketidaksediaan dana tunai.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
📌 1. Small Defense Budget (Overall Envelope)
Malaydesh spends around RM15–18 billion per year on defense (≈ 1% of GDP).
This is low compared to regional peers:
Singapore: ~3% of GDP (RM70+ billion equivalent)
Indonesia: ~0.8% of GDP, but larger economy → higher absolute spending (~RM60 billion)
Thailand & Vietnam also outspend Malaydesh in modernization.
👉 Malaydesh ’s small budget puts it at a disadvantage from the start.
________________________________________
📌 2. Budget Distribution – Heavy on Salaries
Typical Malaydesh n defense budget split:
60% → Salaries & pensions
20–25% → Operations & maintenance (O&M)
15–20% → Procurement / modernization
🔎 In practice:
Most of the money pays for personnel (over 100,000 active forces + veterans pensions).
Very little left for buying new weapons or even maintaining old ones.
👉 This creates a large but poorly equipped force.
________________________________________
📌 3. Pensions Burden
Malaydesh has a generous pensions system for retired military personnel.
As veterans population grows, pension spending keeps rising.
Defense Ministry becomes a welfare ministry for ex-servicemen as much as a warfighting institution.
This crowds out funds for modernization.
________________________________________
📌 4. Operations & Maintenance (O&M) Shortfall
The O&M budget (fuel, spare parts, training, repairs) is chronically underfunded.
Impact:
Aircraft often grounded due to lack of parts.
Navy ships idle in dockyards.
Troops train less (pilots fewer flight hours, sailors fewer sea days).
👉 This lowers readiness, even before considering modernization gaps.
________________________________________
📌 5. Procurement = Stop-Go Cycle
With only 15–20% for procurement, Malaydesh struggles to commit to big projects.
Big-ticket items (frigates, fighter jets, armored vehicles) are so expensive that the government buys in small batches or delays purchases for years.
Example:
MRCA (fighter jet replacement) delayed since 2010.
Littoral Combat Ship (LCS) consumed billions, but no ships delivered yet.
Each time budgets tighten (economic slowdown, political crisis), procurement is the first to be cut.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
udget & allocation inefficiency =
lowest budget (vs sg/id)
personnel cost heavy (salary/pension)
modernization paralysis
low gdp ratio
--------------------------------
outdated equipment (lagging) =
mig-29 retired (no replacement)
aging scorpene (high maintenance)
delayed lcs (mangkrak)
obsolete naval vessels
--------------------------------
neighbor's modernization (contrast) =
indonesia: rafale jets & new scorpene
singapore: f-35b stealth & cyber units
vietnam: coastal missiles & su-30mk2
high-end procurement growth
--------------------------------
force structure limitations =
fragmented command (no joint ops)
limited active personnel (110k)
weak reserve depth
lack of advanced simulation
--------------------------------
strategic posture (passive) =
non-confrontational doctrine
hadr & internal focus
weak deterrence in scs
defensive-only mindset
--------------------------------
comparative snapshot 2025 =
my: $5.7b - fa-50 & lms b2 (patrol focus)
id: $10.6b - rafale & subs (maritime deterrence)
sg: $15.0b - f-35b & tech lead (superiority)
vn: $6.5b - coastal missile (china deterrence)
--------------------------------
small active force size =
~113,000 personel aktif (modest)
limited operational depth
unable to sustain multi-domain ops
manpower gap vs id (400k) & vn (600k) [1]
--------------------------------
fragmented tri-service coordination =
limited joint doctrine (ego sektoral)
no unified joint operations command
weak interoperability (army/navy/air force)
fragmented planning in complex scenarios [1]
--------------------------------
lack of force projection =
no strategic assets (carrier/bomber/ballistic)
insufficient aerial refueling capacity
limited sealift for long-range deployment
restricted presence in contested scs zones [1]
--------------------------------
overreliance on legacy platforms =
aging scorpene & limited f/18d
procurement delays (lcs mangkrak)
new fa-50 not yet fully integrated
readiness erosion due to obsolescence
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🔧 1. MAINTENANCE BURDEN: AGING ASSETS, FRAGMENTED SUPPORT
⚙️ Structural Drivers
• Asset Age: As of late 2024, 171 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service life. This includes:
o 108 Army vehicles and artillery systems
o 29 RMAF aircraft (e.g., F-5E, Hawk 208)
o 34 RMN vessels, including Fast Attack Craft over 40 years old
• Obsolescence: Many platforms are no longer supported by OEMs (Original Equipment Manufacturers), making spare parts scarce and costly.
💸 Economic Strain
• Maintenance consumes over 50% of the defense budget’s operational expenditure (OPEX), leaving limited room for modernization.
• Even with recent efforts to localize MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) for fighter jets like the F/A-18, cost savings (~20%) are offset by the scale of aging fleets.
🧩 Outsourcing Challenges
• Malaydesh has long outsourced support functions to private firms to reduce costs.
• However, lack of centralized oversight, inconsistent quality control, and limited technical depth in local vendors have led to delays and suboptimal readiness.
📡 2. Poor Interoperability: Platform Diversity, Command Silos
🛠️ Platform Fragmentation
• Malaydesh military operates a highly diverse inventory sourced from:
o Western suppliers (US, UK, France)
o Eastern bloc (Russia, China)
o Regional partners (South Korea, Turkey)
• This results in incompatible communication systems, data links, and logistics chains. For example:
o Russian-made Su-30MKM fighters cannot seamlessly integrate with NATO-standard AWACS or datalink systems.
o Naval platforms lack unified combat management systems across classes.
🧠 Command & Control Gaps
• Joint operations are hindered by service-specific doctrines and siloed command structures.
• The absence of a Joint Operations Command with real-time data fusion limits Malaydesh ability to conduct multi-domain operations.
🧪 Training & Simulation Deficiencies
• Lack of integrated simulation environments means personnel are trained on platform-specific systems, not joint mission profiles.
• Exercises like MALBATT and CARAT show progress, but interoperability remains tactical, not strategic.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🚫 1. No Long-Range Strike Systems
• Malaydesh does not possess ballistic missiles, cruise missiles, or standoff precision-guided munitions.
• Its air force lacks platforms capable of launching deep-strike missions. The Su-30MKM fighters have range and payload potential, but Malaydesh has not equipped them with long-range strike munitions like Kh-59 or BrahMos.
• Naval assets are similarly limited—no ship-launched cruise missiles or land-attack capabilities exist.
Impact: Malaydesh cannot credibly threaten retaliation against adversaries beyond its borders, reducing its strategic leverage.
🛡️ 2. Deterrence by Denial, Not Punishment
• Malaydesh defense doctrine emphasizes “concentric deterrence”, focusing on denial rather than punishment.
• This means the strategy is built around preventing aggression, not retaliating against it.
• While this suits peacetime stability, it’s increasingly inadequate in a region where China, Vietnam, and the Philippines are investing in deterrence-by-punishment capabilities.
Impact: Malaydesh lacks escalation control and cannot impose costs on adversaries, weakening its deterrent posture.
💸 3. Budget Priorities Undermine Capability Development
• Over 60–70% of Malaydesh defense budget goes to salaries, maintenance, and operations.
• This leaves minimal room for R&D, procurement of advanced weapons, or strategic force development.
• The Littoral Combat Ship (LCS) scandal and delays have further eroded trust and diverted resources from strategic programs.
Impact: Malaydesh is stuck in a cycle of maintaining legacy systems rather than investing in future capabilities.
🌐 4. No Indigenous Missile or Strategic Weapons Program
• Unlike regional peers such as Indonesia (which is co-developing missiles with Turkey) or Vietnam (which fields Russian cruise missiles), Malaydesh has no domestic missile development program.
• It also lacks partnerships for co-production or licensed manufacturing of strategic weapons.
Impact: Total dependence on foreign suppliers; no autonomy in strategic force planning.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🚀 1. Accelerated Modernization by Neighbors
• Singapore maintains one of the most technologically advanced militaries in Southeast Asia, with investments in F-15SG fighters, submarines, and integrated air defense systems.
• Indonesia has ramped up procurement of Rafale jets, frigates, and drones, aiming for a more balanced tri-service force.
• Vietnam has focused on asymmetric capabilities, acquiring Kilo-class submarines, coastal missile systems, and modernizing its air defense.
• Philippines is deepening defense ties with the US, Japan, and Australia, acquiring BrahMos missiles and upgrading its naval fleet.
Result: Malaydesh risks falling behind in both conventional and hybrid warfare capabilities2.
📉 2. Malaydesh Budget Bottleneck
• Malaydesh defense budget has stagnated at RM15–18 billion annually, with 60–70% spent on salaries and maintenance, leaving little for modernization.
• Major projects like the Littoral Combat Ship (LCS) program have been plagued by delays and scandals, further eroding trust and capability.
Result: While neighbors invest in future-ready systems, Malaydesh struggles to maintain legacy platforms.
🌊 3. Strategic Exposure in the South China Sea
• China’s coast guard and maritime militia have repeatedly entered Malaydesh Exclusive Economic Zone (EEZ), testing its maritime sovereignty.
• Malaydesh aging naval fleet—28 of 34 vessels are over 40 years old—limits its ability to respond effectively.
Result: Malaydesh deterrence posture is weakened, especially in contested maritime zones.
🧭 4. Diplomatic vs. Hard Power Approach
• Malaydesh has traditionally relied on quiet diplomacy and ASEAN mechanisms to manage regional tensions.
• However, the geopolitical landscape is shifting toward hard power signaling, with countries like the Philippines and Vietnam adopting more assertive defense postures.
Result: Malaydesh soft approach is increasingly outpaced by neighbors who combine diplomacy with credible military strength.
FAKTA .....
Hapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🚀 1. Accelerated Modernization by Neighbors
• Singapore maintains one of the most technologically advanced militaries in Southeast Asia, with investments in F-15SG fighters, submarines, and integrated air defense systems.
• Indonesia has ramped up procurement of Rafale jets, frigates, and drones, aiming for a more balanced tri-service force.
• Vietnam has focused on asymmetric capabilities, acquiring Kilo-class submarines, coastal missile systems, and modernizing its air defense.
• Philippines is deepening defense ties with the US, Japan, and Australia, acquiring BrahMos missiles and upgrading its naval fleet.
Result: Malaydesh risks falling behind in both conventional and hybrid warfare capabilities2.
📉 2. Malaydesh Budget Bottleneck
• Malaydesh defense budget has stagnated at RM15–18 billion annually, with 60–70% spent on salaries and maintenance, leaving little for modernization.
• Major projects like the Littoral Combat Ship (LCS) program have been plagued by delays and scandals, further eroding trust and capability.
Result: While neighbors invest in future-ready systems, Malaydesh struggles to maintain legacy platforms.
🌊 3. Strategic Exposure in the South China Sea
• China’s coast guard and maritime militia have repeatedly entered Malaydesh Exclusive Economic Zone (EEZ), testing its maritime sovereignty.
• Malaydesh aging naval fleet—28 of 34 vessels are over 40 years old—limits its ability to respond effectively.
Result: Malaydesh deterrence posture is weakened, especially in contested maritime zones.
🧭 4. Diplomatic vs. Hard Power Approach
• Malaydesh has traditionally relied on quiet diplomacy and ASEAN mechanisms to manage regional tensions.
• However, the geopolitical landscape is shifting toward hard power signaling, with countries like the Philippines and Vietnam adopting more assertive defense postures.
Result: Malaydesh soft approach is increasingly outpaced by neighbors who combine diplomacy with credible military strength.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧓 1. Aging Components Beyond Service Life
• As of 2024, 171 military assets across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service2.
• Many platforms—like the Royal Malaydesh n Navy’s Fast Attack Craft (FAC)—are over 40 years old, with some approaching 50 years.
• These assets were designed for past-era threats and technologies, and their mechanical systems are now prone to fatigue, corrosion, and failure.
Result: Even routine operations carry elevated risk of malfunction, requiring constant patchwork maintenance.
🌴 2. Tropical Climate Accelerates Wear
• Malaydesh ’s hot, humid, and saline environment is particularly harsh on military hardware:
o Metal fatigue and corrosion are accelerated, especially in naval vessels and aircraft.
o Rubber seals, electronics, and hydraulics degrade faster under tropical heat and moisture.
• The Navy has acknowledged that many vessels no longer meet modern standards due to environmental degradation.
Result: Maintenance cycles shorten, costs rise, and reliability drops.
🔧 3. Obsolete Systems and Spare Parts Shortage
• Many legacy platforms rely on foreign OEMs that have ceased production or support.
• Spare parts must be sourced internationally, often at inflated prices and long lead times.
• In some cases, technicians resort to cannibalizing other units or fabricating parts locally—neither of which guarantees reliability.
Result: Delays in repairs, reduced fleet availability, and compromised safety.
⚠️ 4. Operational Incidents and Safety Risks
• A tragic example: In July 2025, a Malaydesh n commando died during a maritime exercise due to suspected failure of aging diving equipment.
• The Army Chief confirmed that the gear was “rather old,” prompting a full audit of equipment lifecycle and maintenance protocols.
Result: Legacy systems not only reduce readiness—they pose direct risks to personnel.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 defense collapse =
cut defense budget (miskin)
nsm missile banned (norway)
f/18 hornet kuwait batal
freeze procurement (bribery scandal)
phk massal (socso data)
--------------------------------
sipri & contract performance =
id: full shopping tier-1 (rafale/kaan)
id: turkey contract $13 billion
my: sipri kosong 2024-2025 (zonk)
my: turkey contract only $1.17b (9%)
--------------------------------
ownership vs leasing =
id: absolute owner (cash/credit)
id: massive tot & local production
my: renter nation (barter sawit)
my: leasing heli/training jets/bikes
--------------------------------
fiscal health & debt (2026) =
id: govt debt safe (41.1% gdp)
my: govt debt overlimit (70.5% gdp)
my: total debt 224% gdp (bankrupt)
my: debt-to-debt payment cycle
--------------------------------
people's burden (2025-2026) =
my: rm 82,000 debt per capita
my: 300,000+ new unemployment
my: 1 in 3 mental health crisis
my: unpaid military camp utilities
--------------------------------
lcs project final status =
rework 4000 pipes & cables
rm 11.2b cost balloon
15 years mangkrak project
failed naval deterrence
--------------------------------
strategic conclusion =
indonesia: regional hegemony (kaan stealth)
malaydesh: defense paralysis (renter military)
my: loss of sovereignty credibility
my: budget spent on salaries not weapons
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
DEFENSE INDUSTRY (MDIC/MIDES) =
FRAGMENTED ECOSYSTEM
NO ENFORCEABLE BLUEPRINT
SKILLED MANPOWER SHORTAGE
--------------------------------
PRODUCTION CAPACITY =
LICENSED ASSEMBLER ONLY
NO FULL-SPECTRUM DEVELOPER
M4 CARBINE (ASSEMBLY ONLY) vs SS2/SAR-21 (INDIGENOUS)
--------------------------------
R&D & TECHNOLOGY =
UNDERFUNDED INNOVATION
NASCENT CMS & SENSORS
AI & CYBER WARFARE GHOST PROJECTS
--------------------------------
FOREIGN OEM DEPENDENCE =
SU-30MKM (RUSSIA)
FA-50 (SOUTH KOREA)
SCORPÈNE (FRANCE)
--------------------------------
STRATEGIC VULNERABILITY =
ZERO INDIGENOUS MISSILE
NO LOCAL RADAR PRODUCTION
NO DOMESTIC ARMORED DESIGN
--------------------------------
POLICY & EXECUTION =
BUDGET CONSTRAINTS
POLITICAL DISCONTINUITY
FAILED 15-TO-5 TRANSFORMATION
--------------------------------
IMPACT ANALYSIS =
TOTAL LOGISTIC DEPENDENCY
EMBARGO THREAT VULNERABILITY
ASPIRATIONAL BUT NOT OPERATIONAL
--------------------------------
DEFENCE WHITE PAPER (DWP) 2019 =
AMBITIOUS 10-YEAR ROADMAP
UNIMPLEMENTED DRAFT
PAPER-BASED STRATEGY ONLY
--------------------------------
CREDIBILITY GAP =
POLICY vs REALITY MISMATCH
FAILED CAPACITY PLAN
SLOW CYBER/AIR PROGRESS
--------------------------------
LCS PROJECT SCANDAL =
RM9 BILLION VANISHED
ZERO SHIP DELIVERED (2025)
MANAGEMENT NIGHTMARE
--------------------------------
OPERATIONAL STAGNATION =
GBAD SYSTEM UNFUNDED
HMAV APPROVAL STALL
RELIANCE ON ANCIENT PLATFORMS
--------------------------------
POLITICAL INSTABILITY =
GOVERNMENT CHANGE (2020-2022)
DISRUPTED PLANNING CYCLES
ABANDONED PROGRAMS
--------------------------------
INSTITUTIONAL WEAKNESS =
DIFFUSED ACCOUNTABILITY
NO CENTRALIZED ENFORCEMENT
BUREAUCRATIC INERTIA
--------------------------------
AUDIT & TRANSPARENCY =
REDACTED AUDIT REPORTS
ENFORCEMENT FAILURE
SYSTEMIC INEFFICIENCY
--------------------------------
IMPACT ANALYSIS =
CREDIBILITY COLLAPSE
MISSED MODERNIZATION TIMELINES
CAPABILITY GAP WIDENING
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
infrastruktur mro terfragmentasi =
sektor mro dangkal secara teknis
fokus pada komersial, bukan standar militer
dari 200 perusahaan, hanya sedikit yang mampu menangani jet tempur
absennya fasilitas overhaul mesin su-30mkm & hawk
--------------------------------
lokalisasi lambat & ketergantungan asing =
servis kelas tinggi masih butuh teknisi asing
tidak ada roadmap mro nasional yang selaras dengan modernisasi
tidak punya akses ke skema rahasia & software sistem tempur
gagal mandiri saat krisis atau embargo
--------------------------------
lemahnya pengawasan & tata kelola vendor =
laporan audit 2025: denda rm162.75 juta tidak ditagih
denda keterlambatan rm1.42 juta menguap begitu saja
kontrak diberikan ke kroni tanpa uji kompetensi teknis
akuntabilitas terpecah antara mindef & kementerian keuangan
--------------------------------
aset usang & krisis suku cadang =
171 platform berusia di atas 30 tahun
suku cadang sudah tidak diproduksi (discontinued)
kerugian rm384.5 juta akibat 1.62 juta suku cadang mubazir
pemeliharaan reaktif, tidak efisien, & biaya bengkak
--------------------------------
dampak sistemik =
kesiapan tempur armada (readiness) merosot tajam
biaya perawatan meningkat untuk hasil yang minim
risiko sabotase atau kegagalan sistem tempur saat konflik
anggaran negara bocor ke vendor yang tidak kompeten
--------------------------------
inventaris rudal terbatas & jarak pendek =
hanya memiliki sistem pertahanan udara jarak pendek (vshorad)
andalkan starstreak & rapier tua (jarak 5–7 km)
zero perlindungan terhadap jet modern & drone canggih
infrastruktur kritis & pangkalan depan sangat rentan
--------------------------------
modernisasi tertunda & krisis dana =
kebutuhan gbad (ground-based air defence) hanya di atas kertas
usulan sistem mica vl ng & emads (camm) tanpa alokasi dana
rudal vl mica terkunci di proyek lcs yang mangkrak bertahun-tahun
kesiapan operasional lumpuh akibat keterlambatan kontrak
--------------------------------
ekosistem rudal terfragmentasi =
sumber sistem gado-gado (inggris, prancis, rusia)
masalah interoperabilitas & integrasi antar platform
beban logistik, perawatan, & pelatihan yang rumit
zero produksi rudal domestik & rantai pasok lokal
--------------------------------
absennya serangan strategis & pencegahan =
tidak punya rudal balistik, jelajah, atau standoff pgm
tudm tidak mampu melakukan serangan balik jarak jauh
lemah dalam mencegah agresi karena tidak bisa membalas (retaliation)
hanya aktor defensif pasif, tidak mampu membentuk dinamika kawasan
--------------------------------
Ringkasan kelemahan rudal =
inventaris pendek: hanya starstreak/rapier (rentan ancaman udara)
penundaan kontrak: dana gbad nihil & lcs tertunda (readiness jatuh)
ekosistem pecah: banyak supplier, nol produksi lokal (sustainment rendah)
tiada daya serang: tanpa rudal jelajah/balistik (leverage strategis nol)
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
armada tua melampaui usia pakai =
lebih dari separuh dari 49 kapal beroperasi di atas 40–45 tahun
kd pendekar (1979) tenggelam tahun 2024 akibat keausan struktur
usia ideal kapal 20–25 tahun, tldm memaksakan dua kali lipatnya
risiko tinggi kegagalan mekanis & ancaman nyawa personel
--------------------------------
penundaan penggantian & kegagalan kontrak =
target 18 kapal baru, hanya 4 unit yang terkirim hingga pertengahan 2025
proyek lcs dihancurkan oleh korupsi, salah urus, & penundaan kronis
laporan audit negara: tldm dipaksa andalkan "besi tua" karena pengganti nihil
celah strategis dalam cakupan patroli wilayah laut
--------------------------------
sistem usang & krisis suku cadang =
kerugian rm384.5 juta akibat 1.62 juta suku cadang tidak kompatibel
sistem gado-gado (prancis, inggris, italia, jerman) menyulitkan integrasi
logistik tidak efisien & siklus perbaikan sangat lama
biaya perawatan membengkak untuk hasil tempur minimal
--------------------------------
daya gentar terbatas & jangkauan lemah =
wilayah laut 500.000 km² tidak mampu dipatroli secara efektif
sensor & daya tahan kapal tua tidak mampu imbangi teknologi modern
gagal membendung kehadiran coast guard & angkatan laut china
vulnerabilitas tinggi di wilayah sengketa (laut china selatan)
--------------------------------
ringkasan kelemahan kapal tldm =
platform tua: >50% armada usia >40 tahun (risiko karam tinggi)
delay kontrak: baru 4 dari 18 kapal selesai (daya patroli jatuh)
sistem usang: teknologi lama & suku cadang mubazir (mro rumit)
gentar terbatas: gagal amankan wilayah luas (strategi defensif lumpuh)
--------------------------------
peran perantara (middlemen) yang mengakar =
kontrak pertahanan sering ditengahi agen atau broker politik
pensiunan perwira militer bertindak sebagai penjaga pintu (gatekeepers)
biaya membengkak akibat lapisan komisi perantara yang rumit
"open secret" dalam ekosistem pertahanan yang merusak transparansi
--------------------------------
tender tertutup & kompetisi terbatas =
kurang dari sepertiga kontrak utama diberikan melalui tender terbuka
didominasi "single-source" yang menguntungkan kroni politik
pemilihan vendor berdasarkan lobi, bukan pertimbangan teknis
efektivitas biaya (cost-effectiveness) dikorbankan demi patronase
--------------------------------
dominasi perusahaan koneksi politik =
perusahaan diisi tokoh militer untuk akses istimewa ke pengambil kebijakan
vendor menang meski tawarkan barang standar rendah atau bekas
kasus black hawk sewaan dicap sebagai "peti mati terbang" oleh sultan
sultan mengecam agen/salesman yang memeras anggaran negara
--------------------------------
dampak sistemik =
dana publik habis untuk komisi broker, bukan senjata berkualitas
anggaran pertahanan selalu tidak cukup akibat harga yang digelembungkan
angkatan bersenjata menerima peralatan usang atau tidak sesuai kebutuhan
kredibilitas kementerian pertahanan (mindef) jatuh di mata rakyat & raja
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
armada tua melampaui usia pakai =
lebih dari separuh dari 49 kapal beroperasi di atas 40–45 tahun
kd pendekar (1979) tenggelam tahun 2024 akibat keausan struktur
usia ideal kapal 20–25 tahun, tldm memaksakan dua kali lipatnya
risiko tinggi kegagalan mekanis & ancaman nyawa personel
--------------------------------
penundaan penggantian & kegagalan kontrak =
target 18 kapal baru, hanya 4 unit yang terkirim hingga pertengahan 2025
proyek lcs dihancurkan oleh korupsi, salah urus, & penundaan kronis
laporan audit negara: tldm dipaksa andalkan "besi tua" karena pengganti nihil
celah strategis dalam cakupan patroli wilayah laut
--------------------------------
sistem usang & krisis suku cadang =
kerugian rm384.5 juta akibat 1.62 juta suku cadang tidak kompatibel
sistem gado-gado (prancis, inggris, italia, jerman) menyulitkan integrasi
logistik tidak efisien & siklus perbaikan sangat lama
biaya perawatan membengkak untuk hasil tempur minimal
--------------------------------
daya gentar terbatas & jangkauan lemah =
wilayah laut 500.000 km² tidak mampu dipatroli secara efektif
sensor & daya tahan kapal tua tidak mampu imbangi teknologi modern
gagal membendung kehadiran coast guard & angkatan laut china
vulnerabilitas tinggi di wilayah sengketa (laut china selatan)
--------------------------------
ringkasan kelemahan kapal tldm =
platform tua: >50% armada usia >40 tahun (risiko karam tinggi)
delay kontrak: baru 4 dari 18 kapal selesai (daya patroli jatuh)
sistem usang: teknologi lama & suku cadang mubazir (mro rumit)
gentar terbatas: gagal amankan wilayah luas (strategi defensif lumpuh)
--------------------------------
peran perantara (middlemen) yang mengakar =
kontrak pertahanan sering ditengahi agen atau broker politik
pensiunan perwira militer bertindak sebagai penjaga pintu (gatekeepers)
biaya membengkak akibat lapisan komisi perantara yang rumit
"open secret" dalam ekosistem pertahanan yang merusak transparansi
--------------------------------
tender tertutup & kompetisi terbatas =
kurang dari sepertiga kontrak utama diberikan melalui tender terbuka
didominasi "single-source" yang menguntungkan kroni politik
pemilihan vendor berdasarkan lobi, bukan pertimbangan teknis
efektivitas biaya (cost-effectiveness) dikorbankan demi patronase
--------------------------------
dominasi perusahaan koneksi politik =
perusahaan diisi tokoh militer untuk akses istimewa ke pengambil kebijakan
vendor menang meski tawarkan barang standar rendah atau bekas
kasus black hawk sewaan dicap sebagai "peti mati terbang" oleh sultan
sultan mengecam agen/salesman yang memeras anggaran negara
--------------------------------
dampak sistemik =
dana publik habis untuk komisi broker, bukan senjata berkualitas
anggaran pertahanan selalu tidak cukup akibat harga yang digelembungkan
angkatan bersenjata menerima peralatan usang atau tidak sesuai kebutuhan
kredibilitas kementerian pertahanan (mindef) jatuh di mata rakyat & raja
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
akselerasi modernisasi tetangga =
singapura: dominasi f-15sg, kapal selam canggih, & air defense terintegrasi
indonesia: belanja besar-besaran jet rafale, fregat, & drone serang
vietnam: fokus asimetris lewat kapal selam kilo & rudal pesisir
filipina: perkuat aliansi global & akuisisi rudal brahmos
malaydesh berisiko kalah dalam perang konvensional maupun hibrida
--------------------------------
hambatan anggaran & kebocoran dana =
anggaran stagnan di rm15–18 miliar per tahun
60–70% habis untuk gaji & perawatan barang antik
skandal lcs hancurkan kepercayaan publik & kesiapan tempur
tetangga investasi masa depan, malaydesh terjebak masa lalu
--------------------------------
eksposur strategis di laut china selatan =
coast guard & milisi maritim china bebas masuk zee malaydesh
kedaulatan maritim terus diuji tanpa perlawanan berarti
28 dari 34 kapal perang berusia di atas 40 tahun (besi tua)
daya gentar (deterrence) lumpuh di wilayah sengketa
--------------------------------
pendekatan diplomasi vs hard power =
tradisi diplomasi sunyi asean mulai tidak relevan
tetangga (filipina & vietnam) beralih ke sikap lebih asertif
geopolitik bergeser ke arah adu kekuatan (hard power)
pendekatan lunak malaydesh tertinggal oleh kekuatan militer tetangga
--------------------------------
dampak regional =
leverage diplomatik malaydesh di asean merosot tajam
risiko menjadi mata rantai terlemah dalam keamanan regional
ketergantungan pada perlindungan asing meningkat
kehilangan autonomi strategis dalam menjaga wilayah sendiri
--------------------------------
komponen tua melampaui usia pakai =
171 aset militer (ad, al, au) berusia di atas 30 tahun (data 2024)
kapal serang cepat (fac) tldm mendekati usia 50 tahun
sistem mekanis rentan terhadap kelelahan logam & korosi
operasi rutin membawa risiko tinggi malfungsi sistem
--------------------------------
iklim tropis percepat kerusakan =
lingkungan panas & salinitas tinggi merusak perangkat keras
korosi dipercepat pada kapal perang & badan pesawat tempur
elektronik & hidrolik rusak lebih cepat akibat kelembapan
kapal tidak lagi penuhi standar modern akibat degradasi lingkungan
--------------------------------
sistem usang & kelangkaan suku cadang =
oem asing telah hentikan produksi & dukungan teknis
harga suku cadang internasional melambung dengan waktu tunggu lama
praktik kanibalisasi aset & modifikasi lokal yang tidak terjamin
penurunan ketersediaan armada & keselamatan yang dikorbankan
--------------------------------
insiden operasional & risiko nyawa =
kematian komando (juli 2025) akibat kegagalan peralatan selam tua
ksad konfirmasi peralatan sudah "terlalu lama" & butuh audit total
sistem warisan (legacy) menjadi ancaman langsung bagi nyawa personel
kesiapan tempur jatuh di bawah bayang-bayang kecelakaan kerja
--------------------------------
ringkasan faktor kerusakan militer malaydesh =
komponen tua: platform usia 30-50 tahun (keandalan rendah)
aus tropis: panas & garam percepat degradasi (biaya mro naik)
sistem usang: nol dukungan oem (krisis suku cadang kronis)
insiden fatal: kegagalan alat picu kecelakaan (risiko personel tinggi)
FAKTA .....
Hapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
Sekedar minat
BalasHapusMenurut daku, Gripen lebih realistis untuk Malaysia karena menawarkan keseimbangan antara kemampuan tempur modern dan efisiensi biaya. Operasionalnya murah, perawatannya sederhana, dan sudah terbukti cocok untuk misi patroli serta pengawasan wilayah udara-maritim ASEAN.
BalasHapusSebaliknya, Su-57E masih mahal, kompleks, belum matang secara ekspor, dan membawa risiko politik (CAATSA) serta ketergantungan logistik yang lebih tinggi. Untuk kebutuhan Malaysia yang lebih fokus pada stabilitas dan efektivitas, bukan eskalasi kekuatan, Gripen jauh lebih rasional.
Versi akan always🤣🤣🤣
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusLumayan raja monyet dan menteri beruk malondesh bisa foto foto selfie depan SU 57 dan dapat brosuuuur nya juga
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣
RAJA SAMA PMX NYA SAMA SAJA GILA VALIDASI DAN HALU AKUT, MALONDESH BOTOL HANYA KUAT LIHAT DEMO KALO BELI TA ADA DUIT COS MISKIN !!!!
BalasHapusTAMATLAH SUDAH ALKISAH KAMI KATA IPIN 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Maharaja Lelah Kapal Perang Modern MALONDESH yang Viral Karena Lambung Keriting 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapushttps://youtu.be/U9b4VGpKUUU?si=c-tadz3LpQeXvEkO
BEGINI KALO KAPAL PERANG DIBUAT NEGARA BODOH DAN TOLOL 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
NGERI GUYS !!!!!
UANGNYA MANA!!!!!!!!!!
BalasHapusALHAMDULILAH..... Bau bau SU57 ni guys..... Semoga LANCAR....... HOREYYYYY
BalasHapus"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
HapusYear-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
MAHATHIR = MALAS MISKIN
menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu.
-
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
--------------------------------
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
HapusYear-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
=============
=============
INDONESIA
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
(Note: The safety threshold of 60%)
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
Hapus6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
Pakistan (JF-17): Hanya sebatas minat, kesepakatan tidak pernah final.
-
India (Tejas): Negosiasi tingkat lanjut untuk ganti MiG-29, namun gagal terpilih.
-
Turki (Yavuz): Rencana akuisisi SPH 155mm yang terus-menerus ditinjau ulang tanpa hasil.
-
Prancis (Nexter): Sudah tanda tangan LoI (2016) untuk 20 unit, tapi tidak berlanjut ke kontrak.
-
Indonesia (PT PAL): Klaim kontrak kapal MRSS akan diteken Agustus, namun batal terealisasi.
-
Prancis (Rafale): Sempat klaim hanya bicara dengan Dassault untuk 18 unit, tapi akhirnya tidak dibeli.
-
Slovakia (EVA): Ekspektasi kesepakatan SPH 155mm yang berakhir tanpa kontrak.
-
China (KS-1A): Persetujuan prinsip pembelian rudal dan transfer teknologi yang tidak terwujud.
-
PBB (IAG Guardian): Kendaraan ditolak PBB karena tidak memenuhi syarat operasional, biaya tidak diganti.
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
Hapus6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
-
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
-
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
-
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
-
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
-
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
-
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
-
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyarata
--------------------------------
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
=============
=============
INDONESIA
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
(Note: The safety threshold of 60%)
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
Hapus6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
Hapus“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
--------
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan
--------
SEWA VSHORAD SEWA TRUK
The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals.
SEWA BOAT SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022.
SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA HELI Kementerian Pertahanan MALAYDESH pada 27 Mei 2023 lalu telah menandatangani perjanjian SEWA dengan penyedia layanan penerbangan lokal, Aerotree, untuk menyediakan empat helikopter bekas Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di No.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata MALAYDESH sedang mencari untuk menyewa Tarantula
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
HapusUtang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
1️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. Tiongkok – US$40,7 triliun
2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
3. India – US$17,6 triliun
4. Rusia – US$7,19 triliun
5. Jepang – US$6,74 triliun
6. Indonesia – US$5,69 triliun
7. Jerman – US$5,65 triliun
8. Brasil – US$5,27 triliun
9. Turki – US$3,91 triliun
10. Meksiko – US$3,88 triliun
11. Mesir – US$3,85 triliun
12. Inggris – US$3,82 triliun
13. Prancis – US$3,80 triliun
14. Iran – US$3,74 triliun
15. Pakistan – US$2,09 triliun
16. Bangladesh – US$2,05 triliun
17. Italia – US$2,04 triliun
18. Vietnam – US$1,89 triliun
19. Filipina – US$1,87 triliun
20. Thailand – US$1,85 triliun
------------------
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
2. Tiongkok – US$19,90 triliun
3. Jerman – US$5,36 triliun
4. Jepang – US$4,46 triliun
5. India – US$4,26 triliun
6. Inggris – US$3,70 triliun
7. Prancis – US$3,26 triliun
8. Italia – US$2,56 triliun
9. Brasil – US$2,52 triliun
10. Kanada – US$2,49 triliun
11. Rusia – US$2,48 triliun
12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
13. Meksiko – US$1,99 triliun
14. Spanyol – US$1,82 triliun
15. Indonesia – US$1,69 triliun
16. Australia – US$1,68 triliun
17. Turki – US$1,34 triliun
18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
19. Belanda – US$1,27 triliun
20. Swiss – US$1,16 triliun
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
--------------------------------
CLAUSE ART MALAYDESH (https://www.miti.gov.my/ART)
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1
.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
BUKTI sebuah negara MISKIN hanya mampu SIGN KONTRAK KOSONG dan NGEPRANK...MANGSA MANGSA di PRANK seperti J10, SU35, F15, KFX dan MIRAGE RONGSOK....🤡🤡🤣🤣🤣🤣
BalasHapusBoeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
______________________________________
Kemhan Bantah Kontrak Pembelian 42 Pesawat Tempur J-10C Asal China
https://www.pojokpapua.id/kemhan-bantah-pembelian-jet-china
________________________________
Rusia Ungkap Pembayaran Jadi Hambatan RI Beli Jet Su-35
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200212171104-106-474011/rusia-ungkap-pembayaran-jadi-hambatan-ri-beli-jet-su-35
___________________________________
Jubir: Kemhan Batal Beli Mirage 2000-5 Qatar karena Tidak Ada Uang
https://www.idntimes.com/news/indonesia/jubir-kemhan-batal-beli-mirage-2000-5-qatar-karena-tidak-ada-uang-00-rgfwk-mxywg8
FAKTA .....
Hapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
aset tua & tidak memadai =
platform udara, laut, & darat mayoritas berusia di atas 30 tahun
upgrade sangat terbatas, akibatkan sering mogok & biaya mro selangit
ketersediaan aset (availability rate) rendah untuk misi tempur
masih operasikan mig-29 & f-5 uzur yang kalah kelas di kawasan
--------------------------------
masalah alokasi anggaran =
belanja pertahanan rm15–18 miliar per tahun habis dikonsumsi
60–70% dana terserap untuk gaji, pensiun, & operasional dasar
ruang untuk modernisasi, pembelian senjata, & latihan canggih sangat sempit
skandal lcs: miliaran ringgit habis tanpa satu pun kapal terkirim (2025)
--------------------------------
sistem logistik & dukungan lemah =
absennya sistem integrated logistics support (ils) yang tangguh
perencanaan logistik buruk akibatkan rantai pasok tidak efisien
perbaikan tertunda & kesiapan aset (readiness) berada di titik nadir
unit tempur sulit jaga tempo operasional tanpa dukungan logistik kuat
--------------------------------
celah pelatihan & doktrin =
cakupan & frekuensi latihan militer terbatas (low intensity)
gagal simulasi skenario pertempuran modern yang nyata
kurang penekanan pada operasi gabungan (joint operations) matra
doktrin tidak selaras dengan ancaman siber & perang hibrida (grey-zone)
--------------------------------
tantangan sumber daya manusia =
rekrutmen tidak merata & krisis ahli siber, ai, serta perang elektronik
personel spesialis banyak keluar demi gaji sipil yang lebih tinggi (retention)
kekurangan tenaga ahli untuk operasikan alutsista teknologi tinggi
--------------------------------
ketertinggalan strategis & geopolitik =
postur pertahanan terlalu andalkan diplomasi non-provokatif
pendekatan lunak tidak lagi efektif hadapi agresivitas china di zee
risiko kalah saing dari vietnam & filipina yang asertif perkuat aliansi
malaydesh tertinggal dalam perlombaan senjata & kekuatan hard power
--------------------------------
chronic allocation problem =
70% gaji & pensiun (personel)
20-25% operasi & pemeliharaan (o&m)
<10% pembangunan (procurement)
baked-in structural failure
--------------------------------
why so skewed? =
manpower-heavy force (tdm dominate)
political welfare priority (pensions)
rigid locked-in financial system
weak multi-year planning
--------------------------------
effects on rmaf (air force) =
insufficient flying hours (below nato)
multi-fleet maintenance struggle
mrca replacement hoaxes (decades delay)
mig-29 capability gap
--------------------------------
effects on rmn (navy) =
stalled modernization (lcs/mrss)
limited fuel allocation (fewer sea days)
high scorpene operational costs
obsolete patrol fleet
--------------------------------
effects on tdm (army) =
salary budget consumption (bloated)
delayed armored & ad modernization
outdated jungle-only training
spares procurement backlog
--------------------------------
macro-level consequences =
modernization paralysis
prestige project failure (no sustainment)
readiness erosion (grounded assets)
widening gap with neighbors (sg/id)
low return on investment (billions wasted)
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
Hapus“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
--------
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
=========
.The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
Causes
• Aging vessels
Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
• Delayed replacements
The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
• Mismanagement
A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
Effects
• Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
• Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident
===========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.
BUKTI sebuah negara MISKIN hanya mampu SIGN KONTRAK KOSONG dan NGEPRANK...MANGSA MANGSA di PRANK seperti J10, SU35, F15, KFX dan MIRAGE RONGSOK....🤡🤡🤣🤣🤣🤣
BalasHapusBoeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
______________________________________
Kemhan Bantah Kontrak Pembelian 42 Pesawat Tempur J-10C Asal China
https://www.pojokpapua.id/kemhan-bantah-pembelian-jet-china
________________________________
Rusia Ungkap Pembayaran Jadi Hambatan RI Beli Jet Su-35
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200212171104-106-474011/rusia-ungkap-pembayaran-jadi-hambatan-ri-beli-jet-su-35
___________________________________
Jubir: Kemhan Batal Beli Mirage 2000-5 Qatar karena Tidak Ada Uang
https://www.idntimes.com/news/indonesia/jubir-kemhan-batal-beli-mirage-2000-5-qatar-karena-tidak-ada-uang-00-rgfwk-mxywg8
FAKTA .....
Hapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
udget & allocation inefficiency =
lowest budget (vs sg/id)
personnel cost heavy (salary/pension)
modernization paralysis
low gdp ratio
--------------------------------
outdated equipment (lagging) =
mig-29 retired (no replacement)
aging scorpene (high maintenance)
delayed lcs (mangkrak)
obsolete naval vessels
--------------------------------
neighbor's modernization (contrast) =
indonesia: rafale jets & new scorpene
singapore: f-35b stealth & cyber units
vietnam: coastal missiles & su-30mk2
high-end procurement growth
--------------------------------
force structure limitations =
fragmented command (no joint ops)
limited active personnel (110k)
weak reserve depth
lack of advanced simulation
--------------------------------
strategic posture (passive) =
non-confrontational doctrine
hadr & internal focus
weak deterrence in scs
defensive-only mindset
--------------------------------
comparative snapshot 2025 =
my: $5.7b - fa-50 & lms b2 (patrol focus)
id: $10.6b - rafale & subs (maritime deterrence)
sg: $15.0b - f-35b & tech lead (superiority)
vn: $6.5b - coastal missile (china deterrence)
--------------------------------
small active force size =
~113,000 personel aktif (modest)
limited operational depth
unable to sustain multi-domain ops
manpower gap vs id (400k) & vn (600k) [1]
--------------------------------
fragmented tri-service coordination =
limited joint doctrine (ego sektoral)
no unified joint operations command
weak interoperability (army/navy/air force)
fragmented planning in complex scenarios [1]
--------------------------------
lack of force projection =
no strategic assets (carrier/bomber/ballistic)
insufficient aerial refueling capacity
limited sealift for long-range deployment
restricted presence in contested scs zones [1]
--------------------------------
overreliance on legacy platforms =
aging scorpene & limited f/18d
procurement delays (lcs mangkrak)
new fa-50 not yet fully integrated
readiness erosion due to obsolescence
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
Hapus“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
--------
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
Psssttttt.... GORILLA MULAI PANIK... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapus
Hapus2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
kendala anggaran kronis =
anggaran stagnan & tidak mencukupi kebutuhan strategis
pemerintah enggan alihkan dana dari sektor lain untuk modernisasi
pengadaan 136 unit hmav terhenti di kementerian kewangan
rencana pembelian ditunda atau dipangkas habis
besi tua dipaksa bertugas melampaui usia pakai
--------------------------------
salah urus pengadaan & penundaan =
laporan audit 2025: kontrak panser rm7.8 miliar bermasalah
68 unit gempita terlambat dikirim tanpa tindakan tegas
pembayaran penuh tetap dilakukan meski vendor melanggar kontrak
denda rm162.75 juta baru ditagih setelah terlambat dua tahun
servis adnan & pendekar terbengkalai akibat krisis suku cadang
--------------------------------
broker & struktur kontrak tertutup =
kurang dari sepertiga kontrak melalui tender terbuka
didominasi "single-source" yang menguntungkan kroni politik
pensiunan militer jadi broker untuk gelembungkan harga
sultan kecam salesman mindef & broker "peti mati terbang" (black hawk)
korupsi & harga selangit hancurkan kepercayaan publik
--------------------------------
inventaris tua & strategi nihil =
171 aset militer berusia di atas 30 tahun (akhir 2024)
tidak ada roadmap jelas untuk penggantian bertahap
pembelian bersifat ad hoc & reaktif tanpa visi jangka panjang
kesiapan operasional jatuh & celah kemampuan melebar luas
--------------------------------
tabel ringkasan hambatan akuisisi malaydesh =
limit anggaran: rendahnya prioritas belanja pertahanan (akuisisi batal/tunda)
salah urus: pengawasan kontrak lemah & kiriman telat (pemborosan dana & readiness jatuh)
--------------------------------
laporan audit tertunda & disensor =
laporan audit negara sering terlambat atau hanya disajikan sebagian di parlemen
temuan sering disensor (redacted) jika libatkan kontrak sensitif & pejabat tinggi
audit 2025 ungkap denda rm162.75 juta (gempita) tidak pernah ditagih
denda keterlambatan rm1.42 juta menguap tanpa penjelasan
masalah dibiarkan membusuk tanpa koreksi publik
--------------------------------
lemahnya penegakan rekomendasi audit =
kementerian sering gagal jalankan instruksi perbaikan dari audit negara
hanya sebagian kecil rekomendasi dijalankan meski mencakup dana rm48.87 miliar
mindef pecah kontrak servis jadi kecil untuk hindari kontrol pengadaan
tidak ada tindakan disiplin bagi pejabat yang langgar aturan
audit hanya jadi simbol formalitas, bukan alat perbaikan
--------------------------------
kelemahan struktural pengawasan =
tidak punya badan pengawas pengadaan pertahanan yang independen
pengawasan terpecah antara kementerian kewangan, jpm, & mindef
konflik kepentingan tinggi dalam struktur pengawasan internal
unit audit internal militer kekurangan sumber daya & wibawa
tidak ada kewajiban hukum untuk pelacakan kontrak secara real-time
--------------------------------
budaya impunitas & perlindungan politik =
skandal besar (lcs & scorpene) jarang berujung pada vonis atau pemulihan aset
broker & vendor dengan koneksi politik kebal terhadap hukum
transparency international malaydesh sebut adanya "budaya impunitas"
kegagalan sistemik dianggap normal dalam ekosistem pertahanan
akuntabilitas hancur & risiko korupsi terus mengakar
--------------------------------
tabel ringkasan kelemahan audit & konsekuensi =
laporan tertunda/sensor: publik buta terhadap salah urus anggaran
rekomendasi tak jalan: tidak ada tindakan korektif (masalah berulang)
akuntabilitas pecah: celah bagi intervensi politik & penggelembungan biaya
budaya impunitas: korupsi tersistematis & hilangnya wibawa lembaga
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 fiscal & military collapse =
cut defense budget (miskin)
nsm missile banned (mei 2026)
f/18 hornet kuwait batal
freeze procurement (16 jan 2026)
massive layoffs (24,100 phk)
--------------------------------
lcs project disaster (2026) =
rework 4000 pipes & cables
audit by naval group
cost ballooned to rm 11.2b
72.9% completion vs target 76.1%
--------------------------------
sipri zero growth data =
2025 sipri kosong (no transfers)
2024 sipri kosong (no orders)
2023 cancelled 5 tenders
procurement stagnation
--------------------------------
failed leasing deals (black hawk) =
contract cancelled nov 2024
"flying coffins" (royal intervention)
zero delivery after multiple delays
rm 187m wasted lease plan
--------------------------------
corruption & irregularities =
rm 162.75m gempita penalties unpaid
contract splitting (rm 107.54m)
bribery allegations (senior officials)
lack of accountability & oversight
--------------------------------
total lack of deterrence =
no credible combat power
navy fleet shrinking (obsolete)
air force grounded (no tankers/awacs)
china ignore diplomatic protests
--------------------------------
macro-level breakdown =
1% gdp spending (lowest asean)
treasury budget cuts (middle east impact)
non-nato export ban (norway)
modernization paralysis (failed mrca)
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
Hapus“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
--------
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
===================
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = HUTANG
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = HUTANG
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = HUTANG
Malon membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan pembayaran berperingkat.
--------
FA50M SAWIT
FA50M SAWIT
FA50M SAWIT
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to Malon in the future. Malon announced that at least half of the payment would be made in palm oil
--------
SCORPENE SAWIT
SCORPENE SAWIT
SCORPENE SAWIT
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of Malonn palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and technology transfer to local firms here.
--------
PT91 SAWIT KARET
PT91 SAWIT KARET
PT91 SAWIT KARET
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and technology transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
--------
ANKA = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
Malonn to use Anka-S for Maritime Surveillance, and will NOt be equipped with any weaponry.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
HapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
MALAYDESH
1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------
2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
-
1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
-
2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
-
2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
-
2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
-
2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
-
2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
-
2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
-
2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
-
2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
-
2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
-
2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
Equipment
• Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
• Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
• Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
• Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
• Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
sistem dan platform tua =
171 aset militer (ad, al, au) berusia di atas 30 tahun (data 2024)
kapal serang cepat (fac) tldm berusia di atas 40 tahun
tidak kompatibel dengan sensor, senjata, & komunikasi modern
biaya upgrade sangat mahal atau mustahil karena struktur usang
--------------------------------
ketergantungan suku cadang asing =
inventaris gado-gado (as, inggris, prancis, rusia, dll)
logistik rumit: suku cadang harus diimpor dari berbagai negara
oem berhenti produksi suku cadang (discontinued)
apc condor & tank scorpion andalkan supplier yang sudah tutup
--------------------------------
kerusakan berulang & siklus perbaikan =
tingkat kegagalan tinggi akibat usia & iklim tropis
teknisi terpaksa lakukan perbaikan "tambal sulam" (patchwork)
28 dari 34 kapal perang tldm berusia di atas 40 tahun
kesiapan armada jatuh & misi sering gagal (low mission success)
--------------------------------
kuras anggaran & biaya peluang =
60-70% anggaran habis untuk gaji & perawatan besi tua
dana terserap untuk servis aset usang, bukan beli alutsista baru
investasi tinggi tapi tidak ada peningkatan kekuatan (stagnasi)
kegagalan membangun kemandirian mro domestik
--------------------------------
tabel ringkasan beban biaya tinggi =
sistem usang: platform >30-40 tahun (incompatible & mahal)
dependensi asing: supplier beragam & risiko politik (biaya inflasi)
sering mogok: aus tropis & kegagalan komponen (downtime lama)
impas anggaran: dana habis untuk perawatan (stagnasi strategis)
--------------------------------
skala inventaris besi tua =
171 aset militer atm berusia di atas 30 tahun (data akhir 2024)
angkatan darat: 108 unit usang
tudm: 29 pesawat uzur
tldm: 34 kapal tua
kapal serang cepat (fac) tldm mendekati usia setengah abad
--------------------------------
ketiadaan rencana penggantian terstruktur =
tidak punya roadmap modernisasi multi-tahun yang jelas
pengadaan bersifat ad hoc, reaktif, & disetir kepentingan politik
proses anggaran tidak transparan terkait jadwal penggantian aset
apc condor uzur belum diganti meskipun butuh 136 unit hmav segera
--------------------------------
beban perawatan & pembusukan kapabilitas =
aset tua butuh servis berkala dengan suku cadang yang sudah punah
ketinggalan zaman: platform tua tidak bisa integrasi dengan sistem baru
gagal penuhi standar interoperabilitas dengan sekutu modern
sensor & senjata kapal tua tldm sudah tidak relevan dengan standar laut modern
--------------------------------
konsekuensi strategis =
kemampuan proyeksi kekuatan & jaga wilayah maritim merosot tajam
lemah dalam merespons ancaman keamanan regional
kalah saing dari indonesia, vietnam, & singapura yang punya jalur modernisasi jelas
risiko kehilangan daya gentar (deterrence) di asia tenggara
--------------------------------
tabel ringkasan inventaris tua vs strategi nihil =
platform tua: 171 aset >30 tahun (efektivitas tempur jatuh)
roadmap nihil: tidak ada rencana jangka panjang (celah kemampuan melebar)
biaya mro tinggi: sistem usang & dependensi asing (anggaran bocor)
kerugian regional: tetangga lebih cepat modern (stagnasi strategis malaydesh)
BUKTI sebuah negara MISKIN hanya mampu SIGN KONTRAK KOSONG dan NGEPRANK...MANGSA MANGSA di PRANK seperti J10, SU35, F15, KFX dan MIRAGE RONGSOK....🤡🤡🤣🤣🤣🤣
BalasHapusBoeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
______________________________________
Kemhan Bantah Kontrak Pembelian 42 Pesawat Tempur J-10C Asal China
https://www.pojokpapua.id/kemhan-bantah-pembelian-jet-china
________________________________
Rusia Ungkap Pembayaran Jadi Hambatan RI Beli Jet Su-35
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200212171104-106-474011/rusia-ungkap-pembayaran-jadi-hambatan-ri-beli-jet-su-35
___________________________________
Jubir: Kemhan Batal Beli Mirage 2000-5 Qatar karena Tidak Ada Uang
https://www.idntimes.com/news/indonesia/jubir-kemhan-batal-beli-mirage-2000-5-qatar-karena-tidak-ada-uang-00-rgfwk-mxywg8
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
struktur anggaran pengadaan terfragmentasi =
anggaran tidak terpusat & tidak berurutan secara strategis
pembayaran progresif fa-50 & lcs kuras dana tahunan tanpa hasil instan
tidak ada roadmap pengadaan jangka panjang yang jelas
dana belanja modal (capital) kalah bersaing dengan biaya operasional
modernisasi antar platform menjadi tidak koheren
--------------------------------
penundaan program modernisasi =
skandal lcs: target 6 kapal mulai 2019, nol unit terkirim hingga 2025
salah urus finansial & sengketa kontrak hambat pengiriman kapal
penggantian panser ad: apc condor uzur belum diganti hmav baru
tunggu persetujuan dana meski kebutuhan operasional mendesak
celah udara tudm: transisi mig-29 ke fa-50 berjalan sangat lambat
dana hanya cair sebagian, jadwal pengiriman ditarik ulur
--------------------------------
depresiasi mata uang & dependensi impor =
tergantung penuh pada oem asing untuk sistem senjata utama
lemahnya ringgit hancurkan daya beli alutsista secara riil
kenaikan anggaran nominal tidak menambah jumlah senjata yang dibeli
industri domestik lumpuh, tetap butuh komponen impor yang mahal
--------------------------------
minimnya tata kelola pengadaan strategis =
tidak ada otoritas tunggal untuk pengawasan jangka panjang
keputusan tersebar di berbagai kementerian & lembaga (eg: mindef & mof)
transisi politik ubah prioritas, picu pembatalan proyek di tengah jalan
program sering ditinggalkan (abandoned) sebelum mencapai siklus penuh
celah kapabilitas militer semakin melebar luas
--------------------------------
prioritas anggaran timpang ke gaji & pensiun =
rm19.73 miliar alokasi pertahanan 2024 (usd 4.16 miliar)
di atas 40% habis hanya untuk gaji & tunjangan personel
porsi belanja modal (capex) untuk senjata & upgrade sangat kecil
besi tua dipaksa bertugas tanpa pembaruan (refurbishment) layak
kesiapan tempur (readiness) jatuh akibat kerusakan aset
--------------------------------
pendanaan pengadaan terfragmentasi & reaktif =
dana capex terkunci untuk cicilan fa-50, a400m, & lcs mangkrak
pembayaran sudah terikat kontrak lama (pre-committed)
nol fleksibilitas untuk upgrade baru atau perbaikan darurat
modernisasi skala besar dicicil bertahun-tahun (lambat)
tidak mampu merespons kebutuhan mendesak di lapangan
--------------------------------
depresiasi ringgit hancurkan daya beli =
tergantung pada supplier asing (oem) untuk senjata & suku cadang
ringgit yang lemah gerus nilai riil alokasi anggaran militer
anggaran naik secara nominal, tapi daya beli alutsista stagnan
biaya suku cadang internasional melambung tinggi
--------------------------------
enggan alihkan belanja sektor lain =
pemerintah enggan pangkas jumlah personel untuk modernisasi
pertahanan sering dikalahkan oleh program sosial & infrastruktur
militer dipaksa bekerja ekstra dengan platform usang
siklus upgrade sangat terbatas karena dana terserap subsidi
--------------------------------
konsekuensi nyata: kegagalan peralatan fatal =
kapal tldm kd pendekar (usia 45 tahun) tenggelam tahun 2024
penyebab: kegagalan lambung akibat pemeliharaan kurang dana
setengah dari 49 kapal tldm operasi di luar usia pakai (audit negara)
nyawa personel dipertaruhkan demi menjaga "besi tua" tetap jalan
--------------------------------
tabel ringkasan krisis anggaran malaydesh =
gaji vs senjata: dana habis untuk orang, bukan mesin (stagnasi teknologi)
cicilan macet: dana terkunci hutang lama (modernisasi terhenti)
ringgit lemah: bayar lebih mahal untuk barang yang sama (inflasi alutsista)
risiko karam: aset uzur makan korban jiwa (krisis kedaulatan maritim)
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
💰 1. Budget Priorities Skewed Toward Salaries and Pensions
• In 2024, Malaydesh allocated RM19.73 billion (~USD 4.16 billion) for defense, but over 40% of that went to salaries and allowances.
• This leaves a much smaller portion for capital expenditure (CAPEX) like procurement, upgrades, and maintenance.
• The imbalance means aging equipment stays in service longer without proper refurbishment, increasing breakdowns and reducing combat readiness.
🧾 2. Procurement Funding Is Fragmented and Reactive
• The budget for procurement includes progressive payments for ongoing contracts (e.g., FA-50 fighter jets, A400M upgrades, Littoral Combat Ships).
• These payments are pre-committed, leaving little flexibility for new upgrades or emergency repairs.
• Funding for large-scale modernization is often spread across multiple years, making it hard to respond quickly to urgent needs.
📉 3. Currency Depreciation Reduces Purchasing Power
• Malaydesh sources much of its military equipment from foreign suppliers, and the weakening ringgit erodes the real value of allocated funds.
• Even when budgets increase nominally, the actual capability to purchase spare parts or upgrade systems may remain stagnant or decline.
🧱 4. Political Reluctance to Reallocate Spending
• Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce manpower to boost defense funding.
• Defense modernization is often deprioritized in favor of social programs, infrastructure, or healthcare.
• This results in a military that is operationally stretched, with outdated platforms and limited upgrade cycles.
🚢 5. Real-World Consequences: Equipment Failures
• A 45-year-old Malaydesh n Navy vessel, KD Pendekar, sank during patrol in 2024 due to hull failure, highlighting the dangers of underfunded maintenance.
• Half of the Navy’s 49 ships are operating beyond their serviceable lifespan, according to the Auditor-General.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 fiscal & military collapse =
cut defense budget (miskin)
nsm missile banned (mei 2026)
f/18 hornet kuwait batal
freeze procurement (16 jan 2026)
massive layoffs (24,100 phk)
--------------------------------
lcs project disaster (2026) =
rework 4000 pipes & cables
audit by naval group
cost ballooned to rm 11.2b
72.9% completion vs target 76.1%
--------------------------------
sipri zero growth data =
2025 sipri kosong (no transfers)
2024 sipri kosong (no orders)
2023 cancelled 5 tenders
procurement stagnation
--------------------------------
failed leasing deals (black hawk) =
contract cancelled nov 2024
"flying coffins" (royal intervention)
zero delivery after multiple delays
rm 187m wasted lease plan
--------------------------------
corruption & irregularities =
rm 162.75m gempita penalties unpaid
contract splitting (rm 107.54m)
bribery allegations (senior officials)
lack of accountability & oversight
--------------------------------
total lack of deterrence =
no credible combat power
navy fleet shrinking (obsolete)
air force grounded (no tankers/awacs)
china ignore diplomatic protests
--------------------------------
macro-level breakdown =
1% gdp spending (lowest asean)
treasury budget cuts (middle east impact)
non-nato export ban (norway)
modernization paralysis (failed mrca)
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
Hapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
===================
===================
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
--------
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
kurangnya transparansi & pengawasan =
kurang dari 30% kontrak utama dilakukan melalui tender terbuka
didominasi tender terbatas & penunjukan langsung (single-source)
struktur kontrak tertutup tanpa pengumuman harga atau target pengiriman
sulit melacak kemajuan proyek atau mendeteksi keganjilan dana
--------------------------------
peran broker & agen politik =
pengadaan sering dimediasi pensiunan militer atau perantara politik
bertindak sebagai "salesman" di dalam kementerian pertahanan
gelembungkan harga & arahkan kontrak ke vendor favorit
raja kecam praktik "peti mati terbang" akibat komisi broker yang rakus
--------------------------------
studi kasus skandal besar =
a. skandal lcs: rm9 miliar raib untuk 6 kapal, nol unit terkirim hingga 2025
melibatkan tokoh skandal scorpene & dugaan komisi ilegal lewat ltat
b. skandal scorpene: pengadilan prancis ungkap suap pembelian kapal selam 2002
melibatkan mantan menhan/pm najib razak dalam skema kickback
c. skandal helikopter md530g: bayar 35% di muka sejak 2015, barang nihil hingga 2018
kasus dilaporkan ke badan antikorupsi akibat penyimpangan prosedur
--------------------------------
kelemahan sistemik pemicu skandal =
otoritas terpecah: pengambilan keputusan fragmen, pengawasan lemah
intervensi politik: kontrak diberikan atas dasar koneksi, bukan prestasi
audit macan kertas: temuan ditekan atau terlambat, akuntabilitas rendah
anggaran buram: sulit melacak pembayaran serta deteksi aset fiktif
--------------------------------
dampak strategis =
dana pertahanan habis untuk komisi, bukan senjata berkualitas
kesiapan tempur militer (readiness) berada di titik nadir
prajurit dipaksa gunakan alat standar rendah (substandard)
kredibilitas pertahanan malaydesh jatuh di mata internasional
--------------------------------
apa itu pembayaran progresif multi-tahun? =
pengadaan besar (kapal, pesawat, panser) tidak dibayar tunai di muka
pemerintah mencicil pembayaran selama 5–10 tahun
anggaran tahunan terserap untuk cicilan lama, batasi proyek baru
struktur ini niatnya ringankan fiskal, tapi jadi sumbat jangka panjang
--------------------------------
bagaimana ini hambat pengiriman platform? =
a. kendala arus kas: dana terkunci untuk cicilan lcs atau jet fa-50, program baru ditunda
b. fragmentasi kontrak: oem tuntut bayaran per tahap (milestone) untuk lanjut produksi
c. volatilitas anggaran: jika bayaran per tahap telat, produksi berhenti & jadwal meleset
transisi politik & pelemahan ringgit picu pemotongan jadwal bayar
--------------------------------
contoh nyata penundaan alutsista =
program lcs: target 2019, status 2025 nol unit (penyebab: telat bayar & salah urus)
jet fa-50: target batch awal 2024, meleset ke 2026+ (penyebab: pentahapan anggaran)
av8 gempita: target armada penuh 2020, belum lengkap (penyebab: bayaran tersendat)
--------------------------------
dampak sistemik =
celah kemampuan: pasukan terpaksa pakai besi tua sambil tunggu cicilan lunas
risiko operasional: penundaan aset al & au jatuhkan daya gentar (deterrence)
kehilangan kredibilitas: oem asing anggap malaydesh klien berisiko tinggi
produsen tuntut syarat bayar yang lebih ketat & mahal
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
struktur anggaran pengadaan terfragmentasi =
anggaran tidak terpusat & tidak berurutan secara strategis
pembayaran progresif fa-50 & lcs kuras dana tahunan tanpa hasil instan
tidak ada roadmap pengadaan jangka panjang yang jelas
dana belanja modal (capital) kalah bersaing dengan biaya operasional
modernisasi antar platform menjadi tidak koheren
--------------------------------
penundaan program modernisasi =
skandal lcs: target 6 kapal mulai 2019, nol unit terkirim hingga 2025
salah urus finansial & sengketa kontrak hambat pengiriman kapal
penggantian panser ad: apc condor uzur belum diganti hmav baru
tunggu persetujuan dana meski kebutuhan operasional mendesak
celah udara tudm: transisi mig-29 ke fa-50 berjalan sangat lambat
dana hanya cair sebagian, jadwal pengiriman ditarik ulur
--------------------------------
depresiasi mata uang & dependensi impor =
tergantung penuh pada oem asing untuk sistem senjata utama
lemahnya ringgit hancurkan daya beli alutsista secara riil
kenaikan anggaran nominal tidak menambah jumlah senjata yang dibeli
industri domestik lumpuh, tetap butuh komponen impor yang mahal
--------------------------------
minimnya tata kelola pengadaan strategis =
tidak ada otoritas tunggal untuk pengawasan jangka panjang
keputusan tersebar di berbagai kementerian & lembaga (eg: mindef & mof)
transisi politik ubah prioritas, picu pembatalan proyek di tengah jalan
program sering ditinggalkan (abandoned) sebelum mencapai siklus penuh
celah kapabilitas militer semakin melebar luas
--------------------------------
prioritas anggaran timpang ke gaji & pensiun =
rm19.73 miliar alokasi pertahanan 2024 (usd 4.16 miliar)
di atas 40% habis hanya untuk gaji & tunjangan personel
porsi belanja modal (capex) untuk senjata & upgrade sangat kecil
besi tua dipaksa bertugas tanpa pembaruan (refurbishment) layak
kesiapan tempur (readiness) jatuh akibat kerusakan aset
--------------------------------
pendanaan pengadaan terfragmentasi & reaktif =
dana capex terkunci untuk cicilan fa-50, a400m, & lcs mangkrak
pembayaran sudah terikat kontrak lama (pre-committed)
nol fleksibilitas untuk upgrade baru atau perbaikan darurat
modernisasi skala besar dicicil bertahun-tahun (lambat)
tidak mampu merespons kebutuhan mendesak di lapangan
--------------------------------
depresiasi ringgit hancurkan daya beli =
tergantung pada supplier asing (oem) untuk senjata & suku cadang
ringgit yang lemah gerus nilai riil alokasi anggaran militer
anggaran naik secara nominal, tapi daya beli alutsista stagnan
biaya suku cadang internasional melambung tinggi
--------------------------------
enggan alihkan belanja sektor lain =
pemerintah enggan pangkas jumlah personel untuk modernisasi
pertahanan sering dikalahkan oleh program sosial & infrastruktur
militer dipaksa bekerja ekstra dengan platform usang
siklus upgrade sangat terbatas karena dana terserap subsidi
--------------------------------
konsekuensi nyata: kegagalan peralatan fatal =
kapal tldm kd pendekar (usia 45 tahun) tenggelam tahun 2024
penyebab: kegagalan lambung akibat pemeliharaan kurang dana
setengah dari 49 kapal tldm operasi di luar usia pakai (audit negara)
nyawa personel dipertaruhkan demi menjaga "besi tua" tetap jalan
--------------------------------
tabel ringkasan krisis anggaran malaydesh =
gaji vs senjata: dana habis untuk orang, bukan mesin (stagnasi teknologi)
cicilan macet: dana terkunci hutang lama (modernisasi terhenti)
ringgit lemah: bayar lebih mahal untuk barang yang sama (inflasi alutsista)
risiko karam: aset uzur makan korban jiwa (krisis kedaulatan maritim)
BAU BAU SU57 ni guys..... Semoga LANCAR proses nya.....
BalasHapus2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧓 1. Aging Equipment Across All Branches
• Over 171 military assets—including tanks, aircraft, and naval vessels—have exceeded 30 years of service.
• These aging platforms require frequent repairs, often using obsolete parts that are hard to source or no longer manufactured.
• For example, 28 Royal Malaydesh n Navy (RMN) ships have been in service for over 40 years, far beyond their optimal lifespan.
Impact: Older systems break down more often, reducing operational availability and increasing downtime.
🔧 2. Outsourced Maintenance with Governance Issues
• Malaydesh has long relied on outsourcing maintenance to private contractors, aiming to reduce costs and improve efficiency.
• However, poor oversight and fragmented contracts have led to inconsistent service quality, delays, and inflated costs.
• The lack of centralized control means that maintenance standards vary, and accountability is diluted.
Impact: Maintenance becomes reactive instead of preventive, driving up costs and reducing reliability.
💸 3. Budget Constraints and Spending Priorities
• A large portion of Malaydesh ’s defense budget goes to salaries and pensions, leaving limited funds for asset upkeep.
• Capital expenditure (CAPEX) and operational expenditure (OPEX) are split almost evenly, but OPEX often falls short of what’s needed to maintain aging systems.
• Modernization plans are frequently delayed due to competing national priorities.
Impact: Insufficient funding for spare parts, upgrades, and technical support leads to degraded performance.
🧠 4. Technological Obsolescence
• Many older platforms lack interoperability with newer systems and are incompatible with modern digital warfare tools.
• Upgrading legacy systems is often more expensive than replacing them, but replacements are slow due to procurement delays.
Impact: Even when operational, outdated equipment may not meet mission requirements or integrate with allied forces.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧱 1. Weak Implementation of Integrated Logistics Support (ILS)
ILS is a structured approach used globally to ensure military assets are supported throughout their lifecycle. In Malaydesh :
• The ILS framework is not consistently applied across all branches of the Armed Forces.
• Logistics Support Analysis (LSA), which helps forecast maintenance and supply needs, is underutilized or poorly executed, especially for armored vehicles.
• This leads to inefficient sustainment, meaning equipment can't be reliably maintained or deployed when needed.
🔄 2. Fragmented Logistics Planning Across Services
• The Army, Navy, and Air Force each operate their own logistics systems with limited integration, causing duplication and delays.
• There’s a lack of centralized coordination, which means supplies, spare parts, and maintenance schedules are often mismatched or delayed.
• During joint operations or disaster response, this fragmentation slows down deployment and resupply efforts.
🧠 3. Limited Organizational Learning and Process Capability
• Studies show that the Malaydesh n Army struggles with adapting logistics processes to dynamic operational environments.
• There’s insufficient investment in training logisticians and developing agile systems that can respond to fast-changing battlefield conditions.
• Without a culture of continuous improvement, logistics systems remain rigid and outdated.
🛠️ 4. Aging Infrastructure and Supply Chain Bottlenecks
• Warehouses, transport fleets, and IT systems used for logistics are often outdated or underfunded.
• Malaydesh broader logistics sector also faces regulatory inconsistencies and economic instability, which spill over into military logistics.
• These bottlenecks reduce the speed and reliability of asset delivery, repairs, and replenishment.
📉 5. Lack of Strategic Logistics Alliances
• Unlike some regional militaries, Malaydesh has limited partnerships with private sector logistics providers or international allies.
• This restricts access to advanced supply chain technologies, predictive maintenance tools, and global best practices.
PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
Hapus“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
PRANK INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
PRANK CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
--------
PRANK UN-PRANK IAG
Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
===================
===================
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
HapusUtang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
-------------------
2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
BUKTI sebuah negara MISKIN hanya mampu SIGN KONTRAK KOSONG dan NGEPRANK...MANGSA MANGSA di PRANK seperti J10, SU35, F15, KFX dan MIRAGE RONGSOK....🤡🤡🤣🤣🤣🤣
BalasHapusBoeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
______________________________________
Kemhan Bantah Kontrak Pembelian 42 Pesawat Tempur J-10C Asal China
https://www.pojokpapua.id/kemhan-bantah-pembelian-jet-china
________________________________
Rusia Ungkap Pembayaran Jadi Hambatan RI Beli Jet Su-35
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200212171104-106-474011/rusia-ungkap-pembayaran-jadi-hambatan-ri-beli-jet-su-35
___________________________________
Jubir: Kemhan Batal Beli Mirage 2000-5 Qatar karena Tidak Ada Uang
https://www.idntimes.com/news/indonesia/jubir-kemhan-batal-beli-mirage-2000-5-qatar-karena-tidak-ada-uang-00-rgfwk-mxywg8
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🕒 Missed Timelines
These refer to delays in procurement, deployment, or modernization of military assets and infrastructure:
• Delayed Equipment Acquisition: Major programs like the procurement of Littoral Combat Ships (LCS) have faced years-long delays, with none delivered despite contracts signed over a decade ago.
• Slow Modernization Cycles: Malaydesh defense planning often suffers from bureaucratic inertia and inconsistent funding, causing long gaps between planning and execution.
• Strategic Planning Lags: The implementation of the 4th Dimension Malaydesh n Armed Forces Strategic Plan (4D MAF) has been slower than anticipated, limiting the pace of transformation.
⚔️ Capability Gaps
These are areas where Malaydesh military lacks sufficient resources, technology, or readiness:
1. Aging Equipment
• Over 171 military assets across the Army, Navy, and Air Force are more than 30 years old.
• This includes outdated fighter jets, naval vessels, and armored vehicles, many of which are no longer combat-effective.
2. AI and Cyber Warfare Deficiencies
• Malaydesh lags behind in artificial intelligence (AI) integration for defense, especially in surveillance, autonomous systems, and cyber warfare.
• The shortage of skilled professionals and limited R&D investment exacerbates this gap.
3. Logistics and Mobility
• Limited infrastructure for rapid deployment and logistics resilience, especially in East Malaydesh (Sabah and Sarawak), hinders operational flexibility.
• Lack of pre-positioned supplies and forward-operating bases reduces response time in crisis scenarios.
4. Force Readiness
• The military remains oriented toward peacetime deterrence rather than high-intensity or hybrid conflict readiness.
• There’s a need for modular, rapid-reaction units capable of operating in grey-zone environments like the South China Sea.
5. Inter-Service Rivalry and Planning Gaps
• Internal competition between branches of the military has slowed unified capability development.
• Strategic planning lacks cohesion and clear national security alignment, making long-term modernization difficult.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Overdependence on Foreign OEMs
• Malaydesh relies heavily on international suppliers for critical components, systems, and platforms.
• This includes aircraft avionics, naval combat systems, and armored vehicle parts.
• Any delay or disruption from these OEMs—due to geopolitical tensions, export controls, or production backlogs—directly stalls Malaydesh n projects.
2. Limited Local Manufacturing Capability
• Domestic defense firms mostly handle maintenance, repair, and overhaul (MRO), not full-scale production.
• Indigenous capabilities are focused on small arms, logistics vehicles, and basic electronics—not advanced systems like radar, missiles, or propulsion.
• This creates a dependency loop, where even minor upgrades require foreign input.
3. Fragmented Supply Chain Ecosystem
• Malaydesh defense supply chain lacks integration and coordination between stakeholders.
• Poor visibility across upstream (OEMs) and downstream (end users) leads to inefficiencies.
• Absence of a centralized strategic procurement framework weakens resilience during crises or delays.
4. Custom Design & Integration Challenges
• Malaydesh often requests custom configurations (e.g., in the LCS project), which complicates integration of foreign systems.
• OEMs must redesign or adapt components, leading to technical mismatches and longer lead times.
5. Lack of Economies of Scale
• Malaydesh relatively small order volumes make it less attractive to global OEMs.
• This results in higher unit costs, longer delivery timelines, and lower priority in production queues.
6. Policy & Bureaucratic Delays
• Procurement processes are slow and opaque, with frequent changes in specifications and leadership.
• Delays in contract approvals, payment schedules, and regulatory compliance further disrupt supply timelines.
🔧 Example: LCS Project Impact
• The Littoral Combat Ship (LCS) program suffered from delayed component deliveries, incompatible systems, and OEM withdrawal, all linked to poor supply chain coordination2.
• Result: RM6 billion spent, zero ships delivered as of 2025.
GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
Hapus2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaydesh per awal Januari 2026 =
1. Statistik Pelepasan Kewarganegaraan (2020–2025)
Dalam kurun waktu lima tahun yang berakhir pada 17 Desember 2025, tercatat 61.116 warga Malaydesh resmi menanggalkan status kewarganegaraan mereka.
Destinasi Utama: Singapura menjadi pilihan mutlak bagi 57.300 orang (93,78%).
Destinasi Lainnya: Australia menyerap 2,15% (sekitar 1.314 orang), diikuti Brunei Darussalam di bawah 1%.
Demografi: Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah yang paling dominan (31,6%), dengan persentase wanita mencapai 57,9% dari total pemohon.
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
BUKTI sebuah negara MISKIN hanya mampu SIGN KONTRAK KOSONG dan NGEPRANK...MANGSA MANGSA di PRANK seperti J10, SU35, F15, KFX dan MIRAGE RONGSOK....🤡🤡🤣🤣🤣🤣
BalasHapusBoeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
______________________________________
Kemhan Bantah Kontrak Pembelian 42 Pesawat Tempur J-10C Asal China
https://www.pojokpapua.id/kemhan-bantah-pembelian-jet-china
________________________________
Rusia Ungkap Pembayaran Jadi Hambatan RI Beli Jet Su-35
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200212171104-106-474011/rusia-ungkap-pembayaran-jadi-hambatan-ri-beli-jet-su-35
___________________________________
Jubir: Kemhan Batal Beli Mirage 2000-5 Qatar karena Tidak Ada Uang
https://www.idntimes.com/news/indonesia/jubir-kemhan-batal-beli-mirage-2000-5-qatar-karena-tidak-ada-uang-00-rgfwk-mxywg8
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧱 1. Aging and Inadequate Equipment
• Many of Malaydesh military platforms—especially aircraft, naval vessels, and armored vehicles—are over 30 years old, with limited upgrades.
• This leads to frequent breakdowns, low availability rates, and high maintenance costs.
• For example, the Royal Malaydesh n Air Force still operates MiG-29s and F-5s, which are outdated compared to regional counterparts.
💸 2. Budget Allocation Issues
• Malaydesh spends around RM15–18 billion annually on defense, but 60–70% of that goes to salaries, pensions, and basic operations.
• This leaves little room for modernization, procurement of new systems, or advanced training.
• The Littoral Combat Ship (LCS) project, meant to boost naval capability, has been plagued by delays and mismanagement, with no ships delivered despite billions spent.
🔧 3. Weak Logistics and Support Systems
• Malaydesh lacks a robust Integrated Logistics Support (ILS) system, which is crucial for sustaining equipment over its lifecycle.
• Poor implementation of logistics planning leads to inefficient supply chains, delayed repairs, and low asset readiness.
• Without proper logistics, even well-equipped units struggle to maintain operational tempo.
🧠 4. Training and Doctrine Gaps
• Military exercises are limited in scope and frequency, reducing the ability to simulate real combat scenarios.
• There’s insufficient emphasis on joint and combined operations, which are essential for modern warfare.
• Training doctrines are not fully aligned with emerging threats like cyber warfare, grey-zone conflict, and multi-domain operations.
🧍 5. Human Resource Challenges
• Recruitment is uneven across ethnic groups, and there’s a shortage of personnel with skills in cybersecurity, AI, and electronic warfare.
• Retention is also a problem, especially for highly trained specialists who may leave for better-paying civilian roles.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🛠️ 1. Aging Equipment and Maintenance Issues
• Many of Malaydesh ’s military assets—especially aircraft, ships, and armored vehicles—are over 30 years old, leading to frequent breakdowns and reduced operational availability.
• Maintenance is often outsourced to private contractors, which can be cost-effective but also introduces delays and accountability issues.
• Spare parts for legacy systems are hard to source, and upgrades are slow due to budget constraints.
💰 2. Budget Constraints and Spending Inefficiencies
• Although Malaydesh spends around USD 4 billion annually on defense, much of this goes to salaries and pensions rather than modernization or training.
• Procurement processes are often delayed or mismanaged, as seen in the Littoral Combat Ship (LCS) project, which has faced years of setbacks.
🧠 3. Limited Training and Exercise Frequency
• Military exercises are crucial for readiness, but Malaydesh conducts fewer joint and combined drills compared to regional peers.
• Training programs are not always aligned with modern doctrines like Multi-Domain Operations (MDO), which integrate cyber, space, and information warfare.
• The lack of realistic, high-intensity training limits the military’s ability to respond to hybrid or asymmetric threats.
🧍 4. Human Resource Challenges
• Recruitment and retention are uneven across ethnic groups. Non-Malay youth, for example, face barriers to joining due to cultural, linguistic, and perception issues.
• There’s also a shortage of personnel trained in cybersecurity, AI, and electronic warfare, which are critical for modern readiness.
🧭 5. Strategic and Doctrinal Gaps
• Malaydesh ’s defense strategy has been slow to adapt to multi-domain threats, such as cyberattacks, disinformation campaigns, and maritime incursions.
• The absence of a unified doctrine across the Army, Navy, and Air Force leads to fragmented planning and poor inter-service coordination.
🧃 6. Public Perception and Political Will
• Public sensitivity and support for the military are lower than for other institutions like the police or immigration services.
• This affects recruitment, funding priorities, and political momentum for reform.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Aging Fleet & Capability Gaps
• Many ships, like the KD Kasturi and KD Lekir, are over 30 years old, with limited combat capability.
• Malaydesh lacks modern anti-submarine warfare (ASW) platforms and long-range missile systems, leaving gaps in deterrence.
• The fleet is not equipped to handle high-tempo operations or multi-domain threats.
2. LCS Procurement Scandal & Delays
• The RM11 billion Littoral Combat Ship (LCS) program has been plagued by:
o Procurement mismanagement
o Political interference
o Technical delays
• As of 2025, only 72% progress has been made, with the first ship expected to begin sea trials in December 2025.
• This delay leaves Malaydesh without modern surface combatants for coastal and EEZ defense.
3. Fragmented Fleet Structure
• RMN operates too many ship classes, complicating logistics, training, and maintenance.
• The 15-to-5 Transformation Plan aims to consolidate the fleet into five core classes, but implementation is slow.
• Fragmentation leads to supply chain inefficiencies and higher operational costs.
4. Budgetary Constraints
• Defense spending is insufficient to support rapid modernization.
• High personnel costs consume over 40% of the defense budget, leaving limited funds for procurement and upgrades.
• Malaydesh ’s navy modernization is often delayed or scaled down due to fiscal pressures.
5. Limited Maritime Surveillance & Deterrence
• Malaydesh faces frequent incursions by foreign vessels, especially in the South China Sea.
• Lack of long-range radars, UAVs, and submarine detection systems weakens maritime domain awareness.
• The Navy is stretched thin across Peninsular and East Malaydesh , with limited ability to respond quickly.
6. Geopolitical Pressure & Strategic Vulnerability
• Malaydesh ’s neutral foreign policy limits its access to strategic alliances like AUKUS or QUAD.
• Rising Chinese assertiveness and illegal fishing by Vietnamese vessels challenge Malaydesh ’s Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Without a credible naval deterrent, Malaydesh risks losing strategic influence in regional waters.
KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
HapusEXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
TREN UTAMA 2010–2026
HapusAwal (2010): RM 407,1 Miliar.
Lonjakan (2018): Tembus RM 1,19 Triliun.
Proyeksi Akhir (2026): RM 1,79 Triliun.
-
TOTAL BEBAN UTANG PER WARGA (KUMULATIF : UTANG PEMERINTAH + UTANG HOUSEHOLD)
2021: RM 67.667 per jiwa
2022: RM 70.901 per jiwa
2023: RM 74.587 per jiwa
2024: RM 79.315 per jiwa
2025: RM 81.998 per jiwa
2026: RM 94.544 per jiwa
-
STATUS KRISIS RASIO PDB 2026
Utang Pemerintah: 70,5% (Melewati batas aman 65%).
Utang Rumah Tangga: 84,3% (Melewati batas aman 65%).
--------------------------------
RATA-RATA KENAIKAN HUTANG MALAYDESH 2026-2021 =
Utang Pemerintah (Per Warga):
Kenaikan Total: RM 49.196 (2026) - RM 28.580 (2021) = RM 20.616
Rata-rata Kenaikan: RM 4.123 /tahun
-
Utang Rumah Tangga (Per Warga):
Kenaikan Total: RM 45.348 (2026) - RM 39.087 (2021) = RM 6.261
Rata-rata Kenaikan: RM 1.252 /tahun
-
Total Beban Kumulatif (Per Warga):
Kenaikan Total: RM 94.544 (2026) - RM 67.667 (2021) = RM 26.877
Rata-rata Kenaikan: RM 5.375 /tahun
--------------------------------
NOMOR 1 (SATU) DIPERAS TERBESAR
-
Daftar Komitmen ART ASEAN ke Amerika Serikat
-
🇲🇾 Malaydesh: USD 242 Miliar
Status: Komitmen terbesar; fokus pada investasi manufaktur dan pengadaan energi (LNG).
-
🇻🇳 Vietnam: USD 180 - 210 Miliar
Status: Fokus pada penyeimbangan surplus dagang dan pengembangan sektor semikonduktor.
-
🇹🇭 Thailand: USD 85 - 110 Miliar
Status: Fokus pada akses pasar otomotif/EV dan liberalisasi produk pangan.
-
🇵🇭 Filipina: USD 35 - 55 Miliar
Status: Fokus pada rantai pasok mineral kritis (nikel) dan modernisasi pertahanan.
-
🇮🇩 Indonesia: USD 38,4 Miliar
Status: Fokus pada impor energi (minyak/gas), infrastruktur TIK, dan semikonduktor.
-
🇰🇭 Kamboja: Pembukaan Pasar 100%
Status: Komitmen penghapusan seluruh tarif masuk bagi barang industri dan pertanian AS.
-
🇸🇬 Singapura: Tidak ada nilai baru
Status: Tetap menggunakan skema Free Trade Agreement (FTA) bilateral yang sudah ada.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
FAKTA .....
BalasHapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
F15 versi MEMBUAL..... TERNYATA SIGN KONTRAK KOSONG guys... MALUNYA... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL.. 🤡🤡
Menhan Prabowo Resmi Beli 24 Unit Jet F-15 EX Eagle
https://news.republika.co.id/berita/rzrrdq484/menhan-prabowo-resmi-beli-24-unit-jet-f15-ex-eagle
==================
SELEPAS MEMBUAL.. 🤣🤣🤣
Boeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
💱 Currency Depreciation: Strategic Impact
1. Import-Heavy Defence Procurement
• Malaydesh imports most of its advanced military equipment—jets, radars, missiles, naval systems—from countries like the U.S., France, South Korea, and Russia.
• When the Malaydesh n ringgit weakens, the cost of these imports rises sharply, even if the nominal budget stays the same.
• Example: Payments for the Airbus A400M, FA-50 jets, and Littoral Combat Ships became more expensive due to ringgit depreciation.
2. Progressive Payment Burden
• Defence contracts often involve multi-year payments in foreign currencies.
• A depreciating ringgit means Malaydesh pays more each year for the same asset, squeezing future budgets.
• This affects not just procurement, but also spare parts, training, and software licensing.
3. Reduced Purchasing Power
• Even with increased defence allocations (e.g. RM19 billion in 2024), the real value of that budget is eroded.
• Malaydesh ends up buying fewer units, delaying upgrades, or scaling down specifications.
📉 Fiscal Constraints: Structural Challenges
1. Shrinking Revenue Base
• Malaydesh ’s traditional revenue sources—oil, gas, and palm oil—have faced volatility.
• Combined with rising subsidies and social spending, this leaves limited fiscal space for defence.
2. High Personnel & Operational Costs
• Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, pensions, housing, and maintenance.
• Capital expenditure (for new systems) is often less than 30%, making modernization difficult.
3. Competing National Priorities
• Defence competes with education, healthcare, and infrastructure for funding.
• Political leaders are often reluctant to increase defence spending due to low public pressure and non-confrontational foreign policy.
4. Outsourcing Limitations
• Malaydesh has outsourced many military support functions since the 1970s to save costs.
• However, poor governance and weak oversight have undermined efficiency, leading to waste and capability gaps.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
📌 1. What is the “Chronic Allocation Problem”?
Malaydesh defense budget suffers from structural imbalances:
• ~70% → Salaries, pensions, allowances.
• ~20–25% → Operations & maintenance (O&M).
• <10% → Development (procurement, modernization).
This pattern has persisted for decades, regardless of who is in power. It’s “chronic” because it doesn’t change year to year — it is baked into Malaydesh defense system.
________________________________________
📌 2. Why So Skewed?
1. Large manpower-heavy force → Army dominates with many personnel, each entitled to allowances & pensions.
2. Political incentives → Governments prefer to expand or protect jobs and welfare (pensions, veterans’ benefits) rather than invest in long-term modernization.
3. Rigid financial system → Once salaries & pensions are committed, they are “locked in,” leaving procurement squeezed.
4. Weak multi-year planning → Budgets are annual, so each year O&M & salaries get priority over new projects.
________________________________________
📌 3. Effects on the Armed Forces
✈️ Air Force (RMAF)
• Insufficient flying hours → pilots often below NATO standards.
• Can’t afford to maintain multiple fleets (Su-30, F/A-18D, Hawks).
• Retirement of MiG-29 left gap, but MRCA replacement delayed decades due to budget.
________________________________________
🚢 Navy (RMN)
• Modernization projects (e.g., LCS frigates) stalled because there’s no steady development funding.
• Existing fleet spends fewer days at sea due to limited fuel allocations.
• Submarines (Scorpène) struggle with high operational costs.
________________________________________
🪖 Army (TDM)
• Personnel-heavy structure consumes most of the salary budget.
• Modernization of armored vehicles, artillery, and air defense delayed.
• Training often limited to small-scale jungle exercises (cheap but outdated for modern warfare).
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧭 Strategic and Policy Challenges
• Lack of Clear Long-Term Vision: Malaydesh ’s defence budgeting process often lacks transparency and predictability, making it difficult for the armed forces to plan long-term procurement and modernization programs.
• Frequent Political Changes: Since 2018, Malaydesh has seen multiple changes in government, which has disrupted continuity in defence planning and policy execution.
💰 Budgetary Constraints
• Limited Procurement Funding: Although the defence budget has increased to RM19.73 billion in 2024, over 40% is allocated to salaries and allowances, leaving relatively little for equipment upgrades and procurement.
• Currency Depreciation: Malaydesh relies heavily on foreign defence suppliers. The weakening ringgit reduces purchasing power, making imported equipment more expensive.
⚙️ Operational and Equipment Issues
• Aging Equipment: Many platforms, such as the Condor Armoured Personnel Carriers, are outdated. Replacement plans are slow due to budget and bureaucratic hurdles.
• Dependence on Foreign OEMs: Domestic defence manufacturing is still heavily reliant on foreign original equipment manufacturers, limiting self-reliance.
🧪 Technological and Industrial Limitations
• Underdeveloped Defence Industry: Malaydesh ’s local defence industry lacks the capacity to produce advanced systems independently, which hampers modernization efforts.
• Low R&D Investment: There’s insufficient investment in defence science and technology, which affects innovation and indigenous capability development.
🤝 Civil-Military Integration Issues
• Misunderstanding of HANRUH Concept: The “Comprehensive Defence” (HANRUH) strategy is often misinterpreted as a purely military doctrine, rather than a whole-of-nation approach involving civil sectors.
• Weak Civil-Military Collaboration: The fading spirit of civil-military synergy, once strong during the Malayan Emergency, has weakened over time.
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
Hapus2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
KRISIS
Hapus-
1. Krisis Pangan & Ketergantungan pada Indonesia
Krisis Beras: Malaydesh menghadapi kelangkaan stok beras lokal yang parah. Untuk mengatasinya, pemerintah menyepakati impor total sebesar 500.000 ton beras dari Indonesia melalui Perum BULOG, dengan pengiriman rutin sebesar 2.000 ton/bulan dari Kalimantan Barat mulai Mei 2025.
Krisis Protein Hewani:
Daging Ayam & Telur: Subsidi telur dihapus total per 1 Agustus 2025 untuk menghemat anggaran RM1,2 miliar, menyebabkan harga telur mengikuti mekanisme pasar bebas. Malaydesh kini menjadi importir bibit ayam (GPS) dari AS sebagai bagian dari komitmen dagang ART.
Daging Merah (Sapi/Kambing): Tingkat kemandirian pangan berada di bawah 15%. Sebanyak 90% kebutuhan daging bergantung pada impor, yang diperburuk oleh maraknya isu penyelundupan daging ilegal di perbatasan.
-
2. Krisis Energi: Vitalitas Batubara Indonesia
Volume Impor: Malaydesh sangat bergantung pada pasokan energi dari Indonesia, dengan volume impor mencapai 23,97 juta metrik ton (MT) batubara pada tahun 2025.
Ketergantungan PLTU: Lebih dari 80% kebutuhan batubara nasional dipasok oleh Indonesia.
-
3. Krisis Keuangan & Beban Utang
Utang Negara: Per Juni 2025, utang pemerintah federal mencapai RM1,3 triliun, dengan rasio utang diproyeksikan menyentuh 68,9% dari PDB (melampaui batas aman jangka menengah).
Utang Rumah Tangga: Berada di level kritis sebesar 84,3% dari PDB, salah satu yang tertinggi di kawasan, yang secara signifikan menekan daya beli masyarakat dan memicu tekanan inflasi pada barang kebutuhan pokok.
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
INDIANESIA MEMBUAL memang SERAM guys.... Ternyata J10 YA BOONG GUYS ..... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL... 🤡🤡🤡
Sjafrie Sjamsoeddin: Jet Tempur Chengdu J-10 Sebentar Lagi Terbang di Jakarta
https://nasional.kompas.com/read/2025/10/15/13573331/sjafrie-sjamsoeddin-jet-tempur-chengdu-j-10-sebentar-lagi-terbang-di-jakarta
======================
SELEPAS MEMBUAL.. 🤣🤣🤣
Kemhan Bantah Kontrak Pembelian 42 Pesawat Tempur J-10C Asal China
https://www.pojokpapua.id/kemhan-bantah-pembelian-jet-china
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Overweight on Operating Expenditure
• Over 40% of Malaydesh defence budget goes to salaries, pensions, and allowances.
• This leaves limited room for capital expenditure (procurement, upgrades, R&D).
• Example: In 2024, RM8.2 billion was allocated for personnel costs, while only RM5.71 billion went to procurement.
2. Fragmented Procurement Planning
• The Ministry of Defence lacks a clear multi-year procurement roadmap.
• Funding is often allocated year-to-year, making it hard to commit to long-term modernization projects.
• This leads to delays, cost overruns, and underutilized platforms (e.g. the Littoral Combat Ship fiasco).
3. Political Hesitation to Rebalance
• Successive governments have been unwilling to cut personnel costs or restructure the armed forces.
• Reducing manpower or retiring outdated equipment is politically sensitive, especially with veterans and civil service unions.
4. Currency Depreciation & Import Dependence
• Malaydesh imports most of its defence equipment.
• The weak ringgit erodes purchasing power, so even increased budgets don’t translate into real capability gains.
5. Multi-Year Commitments Hidden in Annual Budgets
• Annual allocations include progressive payments for past procurements (e.g. FA-50 jets, A400M upgrades).
• These payments crowd out new investments, creating the illusion of fresh funding when it’s actually backlog servicing.
🔍 Consequences of the Chronic Allocation Problem
• Delayed modernization: RMN, RMAF, and Army struggle to replace aging platforms.
• Capability gaps: Limited readiness for maritime threats, cyber warfare, and regional deterrence.
• Low regional competitiveness: Malaydesh lags behind Indonesia, Singapore, and Vietnam in defence tech and force structure
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🛡️ Why Malaydesh Lags Behind in Defence Tech & Force Structure
1. Limited Defence Budget & Allocation Inefficiency
• Malaydesh ’s defence budget is lower than Indonesia and Singapore, and a large portion goes to personnel costs, not modernization.
• In contrast:
o Indonesia: USD10.6 billion budget (2025), focused on maritime security and modernization
o Singapore: USD15 billion budget, with 4.9% of GDP allocated to defence—the highest in ASEAN
o Vietnam: Prioritizes coastal defence with diversified procurement from the U.S., South Korea, and Israel
2. Outdated Equipment & Slow Modernization
• Malaydesh still operates legacy platforms like MiG-29s (retired), aging Scorpene submarines, and delayed Littoral Combat Ships.
• Meanwhile:
o Indonesia is acquiring Rafale jets, Scorpène-class submarines, and expanding naval bases
o Singapore has F-35B stealth fighters, advanced UAVs, and integrated cyber warfare units
o Vietnam is modernizing its Soviet-era arsenal and investing in coastal missile systems
3. Force Structure Limitations
• Malaydesh ’s armed forces are fragmented and lack joint operational doctrine.
• Singapore’s SAF is highly integrated, with tri-service coordination and advanced simulation training.
• Indonesia and Vietnam maintain large active personnel (400,000 and 600,000 respectively), while Malaydesh has ~110,000 with limited reserve depth1
4. Strategic Doctrine & Regional Role
• Malaydesh ’s defence posture is non-confrontational, focused on internal security and humanitarian missions.
• In contrast:
o Indonesia asserts maritime dominance in the South China Sea and Malacca Strait.
o Vietnam maintains a deterrence posture against China, especially in the Spratly Islands.
o Singapore positions itself as a technological leader and regional training hub.
FAKTA .....
Hapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
Hutang Kerajaan Persekutuan:
Hapus-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
MIRAGE RONGSOK JUGA DI PRANK GUYS SAMA SI MISKIN ..... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL.. 🤡🤡
Resmi, 12 Mirage 2000 Bekas Qatar Sah Indonesia Beli, Kemenhan: Kontrak Jual Beli 31 Januari 2023
https://www.zonajakarta.com/internasional/6739147109/resmi-12-mirage-2000-bekas-qatar-sah-indonesia-beli-kemenhan-kontrak-jual-beli-31-januari-2023
------------------------------------
SELEPAS MEMBUAL... 🤣🤣🤣
Jubir: Kemhan Batal Beli Mirage 2000-5 Qatar karena Tidak Ada Uang
https://www.idntimes.com/news/indonesia/jubir-kemhan-batal-beli-mirage-2000-5-qatar-karena-tidak-ada-uang-00-rgfwk-mxywg8
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🛡️ Why Malaydesh Lags Behind in Defence Tech & Force Structure
1. Limited Defence Budget & Allocation Inefficiency
• Malaydesh ’s defence budget is lower than Indonesia and Singapore, and a large portion goes to personnel costs, not modernization.
• In contrast:
o Indonesia: USD10.6 billion budget (2025), focused on maritime security and modernization
o Singapore: USD15 billion budget, with 4.9% of GDP allocated to defence—the highest in ASEAN
o Vietnam: Prioritizes coastal defence with diversified procurement from the U.S., South Korea, and Israel
2. Outdated Equipment & Slow Modernization
• Malaydesh still operates legacy platforms like MiG-29s (retired), aging Scorpene submarines, and delayed Littoral Combat Ships.
• Meanwhile:
o Indonesia is acquiring Rafale jets, Scorpène-class submarines, and expanding naval bases
o Singapore has F-35B stealth fighters, advanced UAVs, and integrated cyber warfare units
o Vietnam is modernizing its Soviet-era arsenal and investing in coastal missile systems
3. Force Structure Limitations
• Malaydesh ’s armed forces are fragmented and lack joint operational doctrine.
• Singapore’s SAF is highly integrated, with tri-service coordination and advanced simulation training.
• Indonesia and Vietnam maintain large active personnel (400,000 and 600,000 respectively), while Malaydesh has ~110,000 with limited reserve depth1
4. Strategic Doctrine & Regional Role
• Malaydesh ’s defence posture is non-confrontational, focused on internal security and humanitarian missions.
• In contrast:
o Indonesia asserts maritime dominance in the South China Sea and Malacca Strait.
o Vietnam maintains a deterrence posture against China, especially in the Spratly Islands.
o Singapore positions itself as a technological leader and regional training hub.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🛠️ What Does “Legacy Platforms” Mean?
Legacy platforms refer to aging military equipment—aircraft, ships, vehicles, and systems—that are:
• Outdated in technology
• Costly to maintain
• Operationally limited in modern combat scenarios
Malaydesh continues to operate many such platforms across its armed services.
🔍 Why Malaydesh Overrelies on Legacy Platforms
1. Budget Constraints & Prioritization Gaps
• Defence spending has never been a top priority in Malaydesh ’s national budget.
• Most funds go to personnel costs, leaving little for capital upgrades.
• Modernization plans are often delayed or cancelled due to economic pressures.
2. Delayed Procurement Cycles
• Example: The MiG-29N jets, delivered in 1995, were supposed to retire by 2010. But due to budget issues, their service was extended indefinitely.
• The Littoral Combat Ship (LCS) program, meant to replace aging naval assets, has faced years of delay, leaving the Navy reliant on older patrol vessels.
3. Fragmented Modernization Strategy
• Malaydesh lacks a cohesive long-term procurement roadmap.
• Acquisitions are often piecemeal, reactive, and politically driven.
• This leads to a mix of platforms from Russia, the U.S., France, and China, complicating logistics and interoperability.
4. Maintenance Burden
• Legacy systems require frequent repairs, spare parts, and specialized technicians.
• Example: Malaydesh ’s fleet includes C-130 Hercules from the 1970s and CN-235s from the early 2000s.
• These platforms consume budget without delivering modern capability.
5. Capability Gaps
• Malaydesh ’s Air Force can only cover one-third of its territory with current aircraft.
• The Navy lacks sufficient sealift, anti-submarine warfare, and maritime surveillance assets.
• The Army relies on older armored vehicles with limited protection and mobility.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
HapusTREASURY ORDERED CUTS
FISCAL COLLAPSE (MIDDLE EAST IMPACT)
OPERATING BUDGET SLASHED
--------------------------------
MEI 2026 = NSM BANNED
NORWAY EXPORT BLOCKADE
NON-NATO BAN POLICY
MARITIME STRIKE VACUUM
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
JANUARY 16 LOCKDOWN
BRIBERY SCANDAL (EX-ARMY CHIEF)
POLICE & MILITARY CONTRACTS FROZEN
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
NAVAL GROUP AUDIT FAILURE
4000 PIPES & CABLES DEFECT
LCS PROJECT PERMANENT STALL
--------------------------------
2025 = SIPRI KOSONG
ZERO GLOBAL ARMS TRANSFER
FISCAL PARALYSIS SYMBOL
NO MODERNIZATION REALIZED
--------------------------------
2024 = SIPRI KOSONG
EMPTY DEFENSE SHOPPING LIST
MILITARY STAGNATION
REGIONAL LAGGARD STATUS
--------------------------------
2023 = 5 TENDER CANCELLED
MINDEF INFRASTRUCTURE FAILURE
SUPPLY CONTRACT TERMINATED
BUDGETARY MISMANAGEMENT
--------------------------------
2026 = PHK MASSAL
24,100 LAYOFFS (SOCSO DATA)
JANUARY CRISIS PEAK
ECONOMIC BANKRUPTCY SIGNAL
--------------------------------
FEBRUARI 2026 = F/A-18 BATAL
KUWAIT HORNET REJECTION
4 OFFICIAL LETTERS FAILED
NO NEW AIR SUPERIORITY
--------------------------------
MANAGEMENT FAILURE =
RM 7.8 BILLION PLAGUED CONTRACTS
68 GEMPITA LATE DELIVERY
RM 162M FINES UNCOLLECTED
--------------------------------
CORRUPTION RISKS =
NON-TRANSPARENT DEAL STRUCTURE
POLITICALLY CONNECTED MIDDLEMEN
"FLYING COFFIN" BLACK HAWK SCANDAL
--------------------------------
AGING INVENTORY =
171 ASSETS OVER 30 YEARS OLD
NO REPLACEMENT ROADMAP
OPERATIONAL READINESS COLLAPSE
--------------------------------
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
1. TURKI (LMS B2) =
G2G VIA SSB
BUNGA 4%-6% OECD
TENOR 15 TAHUN
--------------------------------
2. KOREA SELATAN (FA-50) =
HYBRID KEXIM LOAN
BARTER CPO 50%
MANAGEMENT FEE 0.5%
--------------------------------
3. INGGRIS (HAWK) =
UKEF STANDARD
MUST 15% DOWN PAYMENT
NLF STABLE INTEREST
--------------------------------
4. CHINA (LMS B1) =
100% EXIMBANK LOAN
INTEREST 3.5% FIXED
10 YEAR TENOR
--------------------------------
5. POLANDIA (PT-91M) =
DP 15% + BARTER CPO
TRANSMISSION ISSUES
10 YEAR INSTALLMENT
--------------------------------
6. JERMAN (KEDAH) =
EULER HERMES GUARANTEE
COMMERCIAL CREDIT
DEUTSCHE BANK CONSORTIUM
--------------------------------
7. SINDIKASI LCS =
17 CREDITORS MASSIVE DEBT
INTEREST 6% DECLINING
15 YEAR EXTENDED TENOR
--------------------------------
HUTANG & KEGAGALAN SISTEMIK =
DEBT TO GDP = 84.3% (CRITICAL)
TOTAL DEBT = RM 1.63 TRILLION
1MDB LEGACY = RM 18.2 BILLION
GOVT DEBT RATIO = 60.4%
MIG-29 = GROUNDED / MONUMEN
NURI = GROUNDED (REPLACED BY LEASE)
LCS = MANGKRAK KARATAN
OPV = MANGKRAK (3 PAID, 1 DELIVERED)
SKYHAWK = 48 UNITS MISSING
JET ENGINES = 2 UNITS STOLEN
SUBMARINE = DEFACT / SCANDAL
--------------------------------
CAPACITY VACUUM (NO ASSETS) =
NO MARINIR = NO AMPHIBIOUS POWER
NO LPD / LST = NGEMIS USA LPD
NO SPH = CANCELLED (YAVUZ/CAESAR)
NO HEAVY ATTACK = NGEMIS AH-1Z
NO TANKER / KCR = LOGISTIC FAILURE
NO MPA = ATR-72 DELAYED
NO UCAV = ANKA ISR ONLY (OMPONG)
NO MRAD / LRAD = VSHORAD ONLY
NATION ON LEASE (SEWA NATION) =
SEWA HELI = 28 UNITS (BLACKHAWK/AW139)
SEWA PESAWAT = L-39 ITCC (CANADA)
SEWA SIMULATOR = MKM & EC120B
SEWA MARITIM = FIB, ROVER, MV AISHAH
SEWA LOGISTIK = TRUK 3 TON, 4X4, TRAILERS
SEWA MOTOR = BMW R1250RT & POLIS
SEWA VSHORAD = TEMPORARY DEFENSE
SEWA HOVERCRAFT = NO OWNERSHIP
--------------------------------
STRATEGIC COLLAPSE =
F18 KUWAIT = 4X REJECTED (NGEMIS)
NSM / MICA = CANCELLED / BANNED
C130H = REPLACED 2045 (ANCIENT)
AV8 GEMPITA = MOGOK BERASAP
PT-91M = NO SPARE PARTS
SAVING RATIO = 84% CITIZENS NO SAVING
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
⚓ 1. LCS (LITTORAL COMBAT SHIP) – Kegagalan Proyek Kapal Tempur
Masalah utama:
Keterlambatan ekstrem: Proyek dimulai pada 2011 untuk membangun 6 kapal tempur pesisir, namun hingga 2025 belum ada satu pun yang selesai.
Pembengkakan biaya: Dari anggaran awal RM9 miliar, lebih dari RM6 miliar telah dibelanjakan tanpa hasil nyata.
Manajemen buruk: Audit mengungkapkan penyimpangan dalam kontrak, perubahan desain tanpa persetujuan, dan lemahnya pengawasan oleh Kementerian Pertahanan.
Dampak strategis: Kegagalan ini menghambat kemampuan Angkatan Laut Malaydesh untuk menjaga wilayah maritim secara efektif.
🔫 2. VB BERAPI LP06 – SENAPAN SERBU YANG GAGAL TOTAL
Latar belakang:
Senapan ini adalah upaya Malaydesh untuk mengembangkan senjata serbu lokal dengan desain bullpup, menggunakan peluru 5.56×45mm NATO.
Dirancang oleh Viktor Prykhodko, seorang warga Rusia yang tinggal di Malaydesh, dan diproduksi oleh Vita Berapi.
Masalah utama:
Desain buruk: Senapan ini menjadi bahan olok-olok internasional karena bentuknya yang tidak ergonomis dan tampak “aneh”.
Tidak lolos uji militer: Tidak pernah digunakan secara resmi oleh militer Malaydesh karena performa dan reliabilitas yang diragukan.
Kegagalan branding: Alih-alih menjadi simbol kemandirian industri pertahanan, VB Berapi LP06 justru mempermalukan reputasi Malaydesh di bidang ini.
🛡️ 3. TANK STRIDE – PROYEK TANK NASIONAL YANG MANDEK
Catatan:
STRIDE (Science Technology Research Institute for Defence) adalah lembaga riset militer Malaydesh.
Proyek tank ini bertujuan menciptakan kendaraan tempur ringan buatan lokal.
Masalah utama:
Tidak pernah masuk tahap produksi massal: Prototipe sempat dipamerkan, namun tidak ada kelanjutan.
Kurangnya dukungan industri: Malaydesh belum memiliki ekosistem manufaktur militer yang cukup matang untuk mendukung produksi kendaraan tempur berat.
Kegagalan strategi: Proyek ini menunjukkan kurangnya perencanaan jangka panjang dan sinergi antara riset dan kebutuhan operasional militer.
📉 Kesimpulan dan Implikasi
Ketiga kasus ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengadaan alutsista Malaydesh, termasuk:
Lemahnya tata kelola proyek dan pengawasan internal.
Ketergantungan pada pihak luar tanpa transfer teknologi yang efektif.
Kurangnya integrasi antara riset, industri, dan kebutuhan militer.
MEMBUAL KONON RESMI BELI SU35.. lah ternyata tak punya wang... MALUNYA.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusIndonesia Resmi Beli 11 Jet Tempur Rusia
https://www.dw.com/id/indonesia-resmi-beli-11-jet-tempur-rusia/a-40188044
------------------------------------
Rusia Ungkap Pembayaran Jadi Hambatan RI Beli Jet Su-35
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200212171104-106-474011/rusia-ungkap-pembayaran-jadi-hambatan-ri-beli-jet-su-35
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🔍 Why Malaydesh Deterrence Is Reduced
1. Limited Military Capabilities
• Malaydesh lacks strategic assets like long-range missiles, stealth aircraft, or advanced naval platforms.
• Its air force has only 18 F/A-18Ds and is just beginning to induct FA-50 light fighters, which are not deterrent-grade.
• The Navy’s delayed Littoral Combat Ship (LCS) program and aging submarines weaken maritime deterrence.
2. Fragmented Force Structure
• The armed forces operate in silos, with weak joint command and coordination.
• This reduces operational effectiveness in multi-domain scenarios like amphibious defense or cyber warfare.
3. Budget Constraints
• Over 40% of the defence budget goes to personnel costs, leaving little for modernization.
• Malaydesh defence spending is ~1% of GDP, far below regional peers like Singapore (~4.9%).
4. Technological Gaps
• Malaydesh defence tech lags behind in:
o Cyber warfare
o Electronic warfare
o Unmanned systems
• This limits its ability to counter modern threats like drones, grey-zone tactics, and hybrid warfare.
5. Geostrategic Vulnerabilities
• Malaydesh sits near critical maritime chokepoints: the Strait of Malacca and South China Sea.
• Chinese Coast Guard incursions near Sarawak and airspace violations in 2021 exposed Malaydesh inability to respond decisively.
6. Diplomatic Ambiguity
• Malaydesh non-confrontational foreign policy avoids hard deterrence postures.
• While it promotes regional peace, this can be perceived as strategic passivity, reducing deterrence credibility.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
Malaydesh ’s Military Modernization Is Slow
1. Budget Allocation Imbalance
• Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, pensions, and maintenance, leaving little for new systems or upgrades.
• Malaydesh spends around RM15–18 billion annually, but most of it is used to “keep the lights on” rather than invest in future capabilities.
2. Procurement Delays & Scandals
• The Littoral Combat Ship (LCS) program—meant to modernize the Navy—has faced years of delay, cost overruns, and corruption investigations2.
• These setbacks have eroded public trust and stalled critical upgrades, leaving the Navy with outdated ships.
3. Fragmented Modernization Strategy
• Malaydesh lacks a cohesive long-term defence roadmap.
• Procurement is often reactive, driven by political cycles rather than strategic planning.
• Result: a patchwork of platforms from Russia, the U.S., France, and China, complicating logistics and interoperability.
4. Weak Indigenous Defence Industry
• Malaydesh ’s domestic defence sector focuses on maintenance and basic manufacturing, not advanced systems.
• Outsourcing of maintenance since the 1970s was meant to build self-reliance, but it hasn’t scaled to meet modernization needs.
5. Currency Depreciation & Fiscal Constraints
• The weak ringgit reduces Malaydesh ’s purchasing power for foreign defence equipment.
• Declining oil revenues and economic pressures have shrunk the government’s coffers, limiting capital expenditure.
⚠️ Why Readiness Is Poor
1. Aging Equipment
• Many platforms are decades old, including:
o C-130 Hercules (1970s)
o Condor APCs (1980s)
o Scorpene submarines (2009)
• These systems require frequent maintenance and offer limited combat capability.
2. Limited Joint Operations Capability
• The Army, Navy, and Air Force operate with minimal integration.
• There’s no unified Joint Operations Command, reducing effectiveness in multi-domain missions.
3. Training & Doctrine Gaps
• Budget constraints affect training frequency, simulation systems, and doctrinal development.
• Malaydesh lacks advanced cyber warfare, electronic warfare, and drone operations capabilities.
LCS OMPONG = BLOKIR NSM
HapusFA50 RUDAL NON BVR = BLOKIR AMRAAM 120
-
Mei 2026 : BLOKIR NSM LCS
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
-
Februari 2026: BLOKIR AMRAAM FA50
Berbagai media seperti Defense Express (7 Februari) dan Zona Jakarta (9 Februari) melaporkan adanya pemblokiran/penahanan persetujuan integrasi AMRAAM oleh AS untuk FA50
-
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
-------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
Causes
Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
Effects
Vulnerability to threats
The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
Challenges with air force
The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
Challenges with naval assets
The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Procurement Mismanagement
• The project began in 2011, with a contract awarded to Boustead Naval Shipyard (BNS) to build 6 ships.
• By 2022, despite RM6.08 billion already spent, not a single ship had been delivered.
• Poor oversight and lack of accountability led to cost overruns and schedule slippage.
2. Design Changes Midway
• The original plan was to use the MEKO A-100 design from France.
• Midway, the Navy requested changes to combat systems and sensors, causing delays in integration and testing.
• These changes required re-certification and re-engineering, adding years to the timeline.
3. Supply Chain & OEM Issues
• Delays in receiving components from Original Equipment Manufacturers (OEMs) disrupted construction schedules.
• Some systems were not delivered on time, while others were incompatible with the revised ship design.
4. Financial Overruns
Metric Original Plan Current Status
Total Cost RM9 billion RM11.22 billion
Ships Ordered 6 5 (1 cancelled)
Completion Timeline 2019–2023 2026–2029
The cost ballooned by RM2.22 billion, forcing the government to scale down the number of ships.
5. Political & Institutional Delays
• Multiple changes in government between 2018–2022 led to policy uncertainty.
• Investigations by the Public Accounts Committee (PAC) revealed serious lapses in governance.
• The project was temporarily frozen, then restarted under a restructured plan.
6. Impact on National Security
• Experts warn that the delay leaves Malaydesh vulnerable in its maritime zones, especially in the South China Sea.
• The Navy lacks modern surface combatants to replace aging ships like the KD Kasturi and KD Lekir
MEMBUAL KONON RESMI BELI SU35.. lah ternyata tak punya wang... MALUNYA.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL.. 🤡🤡
Indonesia Resmi Beli 11 Jet Tempur Rusia
https://www.dw.com/id/indonesia-resmi-beli-11-jet-tempur-rusia/a-40188044
------------------------------------
SELEPAS MEMBUAL... 🤣🤣🤣
Rusia Ungkap Pembayaran Jadi Hambatan RI Beli Jet Su-35
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200212171104-106-474011/rusia-ungkap-pembayaran-jadi-hambatan-ri-beli-jet-su-35
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
HapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI (SENGAJA DILEMAHKAN) MATA UANG TERHADAP DOLAR:
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
-
HARGA BARANG MURAH :
Melemahnya kurs membuat harga produk lokal di luar negeri jadi lebih murah. Konsumen global pun lebih memilih produk mereka dibanding kompetitor.
-
KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT :
Saat hasil penjualan dalam Dolar ditukar ke mata uang lokal yang sedang rendah, perusahaan menerima jumlah uang lebih banyak. Ini memperbesar margin keuntungan.
-
MENGHAMBAT IMPOR :
Barang impor menjadi mahal bagi warga lokal. Hal ini memaksa masyarakat beralih ke produk dalam negeri dan melindungi industri domestik.
---------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
YEAR-ON-YEAR CUMULATIVE DEBT SUMMARY (GOVERNMENT + HOUSEHOLD DEBt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
HapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI YEN YUAN SENGAJA DILEMAHKAN DIBANDING DOLLAR =
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
-
Strategi devaluasi mata uang (sengaja menurunkan nilai tukar) atau intervensi pasar=
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
Misalkan kurs awal adalah 1 Dollar = 100 Yen. Sebuah kamera seharga 10.000 Yen akan dijual seharga $100 di Amerika.Jika Jepang sengaja membuat Yen melemah menjadi 1 Dollar = 125 Yen, maka kamera seharga 10.000 Yen tadi harganya turun menjadi hanya $80 di Amerika. Karena harganya lebih murah dari kompetitor, orang Amerika akan lebih banyak membeli kamera dari Jepang. Ekspor pun naik.
-
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
Saat eksportir China atau Jepang menerima pembayaran dalam Dollar, mereka akan menukarkannya kembali ke mata uang lokal (Yuan/Yen).Jika mata uang lokal rendah, mereka mendapat lebih banyak unit Yuan/Yen untuk setiap 1 Dollar yang dihasilkan.Ini meningkatkan margin laba perusahaan dan memberi mereka modal lebih untuk ekspansi atau menurunkan harga lebih jauh guna memenangkan persaingan.
-
3. MENGHAMBAT IMPOR (Proteksi Dalam Negeri)
Ketika Yuan atau Yen rendah, harga barang dari luar negeri (impor) justru jadi lebih mahal bagi warga lokal.Contoh: Membeli iPhone seharga $1.000 akan terasa jauh lebih berat jika nilai Yuan lemah terhadap Dollar.Hasilnya: Warga lokal cenderung membeli produk buatan dalam negeri sendiri, yang membantu ekonomi domestik tetap berputar
---------------------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
HapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI YEN YUAN SENGAJA DILEMAHKAN DIBANDING DOLLAR =
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
-
Strategi devaluasi mata uang (sengaja menurunkan nilai tukar) atau intervensi pasar=
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
Misalkan kurs awal adalah 1 Dollar = 100 Yen. Sebuah kamera seharga 10.000 Yen akan dijual seharga $100 di Amerika.Jika Jepang sengaja membuat Yen melemah menjadi 1 Dollar = 125 Yen, maka kamera seharga 10.000 Yen tadi harganya turun menjadi hanya $80 di Amerika. Karena harganya lebih murah dari kompetitor, orang Amerika akan lebih banyak membeli kamera dari Jepang. Ekspor pun naik.
-
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
Saat eksportir China atau Jepang menerima pembayaran dalam Dollar, mereka akan menukarkannya kembali ke mata uang lokal (Yuan/Yen).Jika mata uang lokal rendah, mereka mendapat lebih banyak unit Yuan/Yen untuk setiap 1 Dollar yang dihasilkan.Ini meningkatkan margin laba perusahaan dan memberi mereka modal lebih untuk ekspansi atau menurunkan harga lebih jauh guna memenangkan persaingan.
-
3. MENGHAMBAT IMPOR (Proteksi Dalam Negeri)
Ketika Yuan atau Yen rendah, harga barang dari luar negeri (impor) justru jadi lebih mahal bagi warga lokal.Contoh: Membeli iPhone seharga $1.000 akan terasa jauh lebih berat jika nilai Yuan lemah terhadap Dollar.Hasilnya: Warga lokal cenderung membeli produk buatan dalam negeri sendiri, yang membantu ekonomi domestik tetap berputar
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
HapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI YEN YUAN SENGAJA DILEMAHKAN DIBANDING DOLLAR =
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
-
Strategi devaluasi mata uang (sengaja menurunkan nilai tukar) atau intervensi pasar=
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
Misalkan kurs awal adalah 1 Dollar = 100 Yen. Sebuah kamera seharga 10.000 Yen akan dijual seharga $100 di Amerika.Jika Jepang sengaja membuat Yen melemah menjadi 1 Dollar = 125 Yen, maka kamera seharga 10.000 Yen tadi harganya turun menjadi hanya $80 di Amerika. Karena harganya lebih murah dari kompetitor, orang Amerika akan lebih banyak membeli kamera dari Jepang. Ekspor pun naik.
-
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
Saat eksportir China atau Jepang menerima pembayaran dalam Dollar, mereka akan menukarkannya kembali ke mata uang lokal (Yuan/Yen).Jika mata uang lokal rendah, mereka mendapat lebih banyak unit Yuan/Yen untuk setiap 1 Dollar yang dihasilkan.Ini meningkatkan margin laba perusahaan dan memberi mereka modal lebih untuk ekspansi atau menurunkan harga lebih jauh guna memenangkan persaingan.
-
3. MENGHAMBAT IMPOR (Proteksi Dalam Negeri)
Ketika Yuan atau Yen rendah, harga barang dari luar negeri (impor) justru jadi lebih mahal bagi warga lokal.Contoh: Membeli iPhone seharga $1.000 akan terasa jauh lebih berat jika nilai Yuan lemah terhadap Dollar.Hasilnya: Warga lokal cenderung membeli produk buatan dalam negeri sendiri, yang membantu ekonomi domestik tetap berputar
---------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 70.5
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
HapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI YEN YUAN SENGAJA DILEMAHKAN DIBANDING DOLLAR =
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
.The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
Causes
Aging vessels
Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
Delayed replacements
The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
Mismanagement
A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
Effects
Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
Personnel issues
Lack of military knowledge
Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
Civil-military relations
The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
Logistics issues
Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Limited Defense Budget Allocation
Malaydesh historically allocates a relatively modest portion of its national budget to defense. While exact figures vary yearly, defense spending generally hovers around 1.2%–1.5% of GDP, which is lower than many neighboring countries in Southeast Asia. This limited allocation constrains the military’s ability to fund:
• Procurement of advanced weapons systems
• Research and development (R&D)
• Infrastructure maintenance and upgrades
• Personnel training and welfare
________________________________________
2. High Operational Costs vs. Budget
Even with a modest defense budget, a significant portion goes toward salaries, pensions, and day-to-day operations, leaving limited funds for modernization programs. For instance:
• Military personnel costs (salaries, benefits, retirement pay) consume a large share of the budget.
• Routine operational expenses such as fuel, maintenance, and logistics reduce available funds for new equipment.
This means that Malaydesh often faces trade-offs between maintaining existing forces and acquiring new capabilities.
________________________________________
3. Competition with Domestic Priorities
Malaydesh faces multiple domestic financial priorities, including:
• Education and healthcare
• Infrastructure development
• Social welfare programs
These competing priorities make it politically and economically difficult to significantly increase defense spending, even when modernization is needed.
________________________________________
4. Dependency on Foreign Technology
Malaydesh relies heavily on foreign suppliers for advanced military hardware, which is expensive. Limited financial resources make it challenging to:
• Procure large quantities of modern equipment
• Maintain sophisticated systems
• Engage in long-term defense research or develop indigenous capabilities
As a result, Malaydesh often acquires second-hand equipment or delays procurement programs.
________________________________________
5. Impact on Modernization and Strategic Readiness
The financial constraints directly influence Malaydesh ’s military readiness:
• Aging Equipment: Existing platforms (ships, aircraft, and vehicles) are kept operational beyond their intended lifespan due to budget constraints.
MEMBUAL KONON RESMI BELI SU35.. lah ternyata tak punya wang... MALUNYA.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL.. 🤡🤡
Indonesia Resmi Beli 11 Jet Tempur Rusia
https://www.dw.com/id/indonesia-resmi-beli-11-jet-tempur-rusia/a-40188044
------------------------------------
SELEPAS MEMBUAL... 🤣🤣🤣
Rusia Ungkap Pembayaran Jadi Hambatan RI Beli Jet Su-35
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200212171104-106-474011/rusia-ungkap-pembayaran-jadi-hambatan-ri-beli-jet-su-35
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Overview of Malaydesh ’s Military Budget
Malaydesh ’s armed forces are collectively called Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), which includes:
• Tentera Darat (Army)
• Tentera Laut (Navy)
• Tentera Udara (Air Force)
The military budget comes from the national budget, which is approved annually by the government. Historically, Malaydesh allocates around 1.5% to 2% of its GDP to defense, which is lower than regional neighbors like Singapore (~3% of GDP) or Thailand (~2.5% of GDP).
________________________________________
2. Reasons for Budgetary Constraints
Several factors contribute to limits on Malaydesh ’s military spending:
1. Economic Priorities
o Malaydesh has competing priorities like infrastructure, healthcare, education, and social programs.
o Defense often has to share funding with these critical sectors, especially during economic slowdowns or crises like the COVID-19 pandemic.
2. Low GDP Proportion Allocation
o Defense spending is not a large share of GDP, meaning ATM must operate efficiently with limited resources.
3. Cost of Modernization
o Modern weapons systems (jets, naval ships, missile defense) are very expensive.
o Limited budgets often force Malaydesh to prioritize maintenance over new acquisitions.
4. Debt and Fiscal Policy Constraints
o The government manages national debt levels and budget deficits, which restricts discretionary spending, including military upgrades.
5. Regional Security Assessment
o Malaydesh generally faces lower direct military threats compared to neighbors like the Philippines or Singapore, so it may choose cost-effective defense rather than high-tech military expansion.
________________________________________
3. Impact of Budgetary Constraints
Budget limits have several practical effects on Malaydesh ’s armed forces:
1. Delayed Modernization
o Acquisition of advanced aircraft, naval ships, and weapon systems may be postponed or scaled down.
o Example: Procurement of new fighter jets or submarines can take decades from planning to delivery.
2. Maintenance Challenges
o Aging equipment sometimes cannot be replaced, leading to higher maintenance costs and operational limitations.
o Some aircraft or naval vessels may be grounded due to lack of spare parts or funding.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Major Examples
a. Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Budget: Initially RM9 billion for 6 ships.
• Actual Spending: Over RM11 billion and only partial completion (first ship expected in 2026).
• Reasons:
o Poor project planning.
o Technical challenges and redesigns.
o Use of shell companies and opaque contracts.
• Impact: Reduced naval capability and wasted taxpayer money.
b. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Initial Budget: RM5.35 billion for 27 vessels.
• Final Cost: RM6.75 billion for only a portion of the ships.
• Causes: Delays, quality issues, and mismanagement.
c. Scorpène Submarine Procurement
• Original Cost: RM4.3 billion for 2 submarines.
• Overrun Factors: Bribery allegations, use of intermediaries, and additional unforeseen costs in logistics and training.
d. Light Helicopters & MD530G
• Contracts were canceled after payment, or delivery failures caused financial losses.
• Resulted in extra spending for replacements or alternative solutions.
________________________________________
2. Causes of Cost Overruns
1. Poor Planning & Project Management
o Unrealistic timelines.
o Underestimation of technical and operational complexities.
2. Political Interference
o Decisions often influenced by political connections rather than operational requirements.
o Preference for certain contractors can inflate costs.
3. Corruption & Cronyism
o Inflated contract values due to intermediaries or bribes.
o Shell companies and indirect payments increase total expenditure.
4. Technological & Operational Challenges
o Acquisition of outdated or incompatible equipment requires modifications.
o Training and infrastructure costs escalate unexpectedly.
5. Weak Oversight & Transparency
o Limited parliamentary supervision.
o Use of Official Secrets Act to hide financial irregularities.
________________________________________
3. Consequences
• Operational Impact: Delays in delivery reduce combat readiness.
• Financial Loss: Taxpayer money is wasted, limiting funds for other essential projects.
• Public Trust Erosion: Perception of mismanagement and corruption undermines confidence in the military and government.
• Long-term Strategic Weakness: Dependence on foreign suppliers increases vulnerability.
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
MALAYDESH armed forces face challenges due to limited funding, which has led to an aging equipment inventory and gaps in military capability.
Limited funding
Small procurement budgets
The military budget has remained small as a percentage of GDP, and governments have been unwilling to cut spending elsewhere
Postponed purchases
The global financial crisis has forced the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to postpone large purchases
Aging equipment
Outdated inventory
The MAF's equipment is aging due to small procurement budgets and a lack of investment in maintenance and repair
Withdrawal of aircraft
The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017, and is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter operational
Other challenges
Procurement system: The procurement system needs reform, and there are delays in the delivery of new equipment
Corruption: There are weaknesses in anti-corruption standards and reporting, and political connections can influence promotion decisions
Oversight: There is little effective oversight of the defense sector
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
Lack of funding
There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
Limited local capabilities
Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
Lack of strategic partnerships
There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Overview
Malaydesh armed forces, Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), operate under limited budgets. Over the decades, this has led to prolonged use of older military equipment and delays in modernizing their forces. These challenges impact operational readiness, capabilities, and strategic deterrence.
________________________________________
2. Ageing Equipment
“Ageing equipment” refers to military hardware that has outlived its intended operational lifespan or requires extensive maintenance to remain functional.
Examples in Malaydesh :
1. Air Force (TUDM / Tentera Udara Diraja Malaydesh )
o MiG-29s and F-5E Tiger IIs: Some aircraft are over 30 years old.
o Maintenance costs increase with age, and spare parts become harder to source.
o Operational readiness is reduced; fewer aircraft are available for exercises or patrols.
2. Navy (TLDM / Tentera Laut Diraja Malaydesh )
o Kasturi-class frigates and older Perdana-class patrol vessels are decades old.
o Ships need constant upkeep; older vessels have limited combat capabilities compared to modern ships.
3. Army (TDM / Tentera Darat Malaydesh )
o Condor armored vehicles and old artillery systems are still in service.
o Modern threats like asymmetric warfare or rapid deployment require more advanced, mobile systems.
Consequences of Ageing Equipment
• Higher maintenance costs: More resources go into keeping old hardware operational.
• Reduced combat effectiveness: Outdated technology may be inferior to neighboring militaries’ systems.
• Operational limitations: Older platforms may be slower, less reliable, or incompatible with modern communication and weapon systems.
________________________________________
3. Delayed Modernization
“Delayed modernization” occurs when planned upgrades or new acquisitions are postponed, usually due to budget constraints, bureaucratic issues, or changing priorities.
Examples in Malaydesh :
1. Air Force
o Replacement of aging fighters like MiG-29s and F-5E has been delayed.
o New acquisitions like the Su-30MKM and M346 trainers are fewer than initially planned.
2. Navy
o Plans for new frigates, submarines, and multi-role combat ships are often slow-moving or downscaled.
o Patrol vessels are prioritized over high-end warships due to cost constraints.
MEMBUAL KONON RESMI BELI SU35.. lah ternyata tak punya wang... MALUNYA.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL.. 🤡🤡
Indonesia Resmi Beli 11 Jet Tempur Rusia
https://www.dw.com/id/indonesia-resmi-beli-11-jet-tempur-rusia/a-40188044
------------------------------------
SELEPAS MEMBUAL... 🤣🤣🤣
Rusia Ungkap Pembayaran Jadi Hambatan RI Beli Jet Su-35
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200212171104-106-474011/rusia-ungkap-pembayaran-jadi-hambatan-ri-beli-jet-su-35
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
⚙️ Aging Equipment Across All Branches
• Over 30 Years in Service: A total of 171 military assets have exceeded 30 years of service:
o Malaydesh n Army: 108 units
o Royal Malaydesh n Air Force (RMAF): 29 units
o Royal Malaydesh n Navy (RMN): 34 units2
• Maintenance Burden: These aging platforms require more frequent and costly maintenance, often with diminishing returns in performance and reliability.
• Obsolete Technology: Many systems are technologically outdated, making them less effective in modern combat scenarios and harder to integrate with newer platforms.
🚢 Naval Fleet Limitations
• RMN Vessels Past Lifespan: Of the 53 ships operated by the RMN, 34 have exceeded their intended service life, with 28 vessels over 40 years old2.
• Capability Gaps: These older ships lack modern sensors, weapons systems, and propulsion technologies, reducing Malaydesh ability to patrol and secure its vast maritime zones.
• Urgent Replacement Needs: The Navy has highlighted the need to replace these vessels to maintain operational readiness and maritime security.
✈️ Procurement and Oversight Issues
• Middlemen and Inflated Costs: Defence procurement has been criticized for relying on intermediaries, often retired military officers, which can lead to inflated prices and questionable deals.
• “Flying Coffins” Controversy: Malaydesh King recently ordered the cancellation of a deal involving 30-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins” and condemning the use of outdated assets.
• Limited Open Competition: Only 20–30% of major defence contracts are awarded through open tenders, reducing transparency and value for money.
🔧 Operational Readiness Challenges
• Training vs. Technology Gap: Troops often train on platforms that are no longer representative of modern battlefield conditions, limiting their tactical preparedness.
• Interoperability Issues: Malaydesh mix of Western, Russian, and local systems creates integration challenges, especially in joint operations or multinational exercises.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
⚓ 1. Aging Fleet and Maintenance Burden
• Over 60% of RMN vessels are past their intended service life, with many exceeding 40 years of operation.
• Older ships like the KD Lekiu and KD Kasturi class corvettes require frequent maintenance, which drains resources and reduces operational availability.
• These aging platforms lack modern combat systems, sensors, and propulsion technologies, making them less effective in maritime security operations.
💰 2. Budgetary Constraints
• Malaydesh ’s defence budget is modest compared to regional powers like Singapore or Indonesia. This limits the ability to procure new vessels or upgrade existing ones.
• The 15-to-5 Transformation Programme, aimed at streamlining the fleet from 15 classes to 5, has faced delays due to funding shortfalls and procurement bottlenecks.
🛠️ 3. Procurement and Project Delays
• The Littoral Combat Ship (LCS) scandal is a major setback: six ships were ordered, but none have been delivered as of 2025 due to mismanagement and cost overruns.
• This delay has left a critical gap in Malaydesh ’s ability to patrol its exclusive economic zone (EEZ) and respond to maritime threats.
🌊 4. Strategic Maritime Challenges
• Malaydesh has 4,700 km of coastline and is a claimant in the South China Sea dispute, requiring a robust naval presence.
• The current fleet lacks sufficient blue-water capability to project power or maintain sustained operations in contested waters.
🔄 5. Limited Indigenous Shipbuilding Capability
• While Malaydesh has domestic shipbuilders like Boustead Naval Shipyard, they still rely heavily on foreign technology and expertise, which slows down production and increases costs.
• The lack of a mature defence industrial base means Malaydesh cannot quickly replace or upgrade its fleet without external support.
🧭 6. Policy and Planning Gaps
• The Royal Malaydesh n Navy’s previous strategies were based on outdated frameworks like the Maritime Defence Strategy (2009) and National Defence Policy (2010).
• Although the Defence White Paper (2020) and National Military Strategy 2.0 (2022) introduced new concepts like Concentric Deterrence, implementation has been slow.
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local content
Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
Local company capabilities
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
Defense infrastructure
The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
SHOPING.. SHOPING.. SHOPING.. SHOPING...... COME TO PAPA SU57
BalasHapus2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧾 1. Role of Middlemen and Retired Officers
• Defence procurement in Malaydesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
• These middlemen act as “agents” or “salesmen,” influencing contract awards and inflating prices.
• In a rare public rebuke, Malaydesh King Sultan Ibrahim condemned this practice in 2025, calling out the Defence Ministry for relying on agents and ordering the cancellation of a deal involving 30-year-old Black Hawk helicopters, which he referred to as “flying coffins”.
🏛️ 2. Politically Connected Firms Favoured
• According to research by Transparency International, only 20–30% of defence contracts are awarded through open competition.
• The rest are handled via single-source or limited tenders, often favoring firms with political ties or ex-military board members.
• This environment allows agents to exert significant influence over deal structuring, sidelining merit-based selection.
💸 3. Scorpene Submarine Scandal
• One of the most infamous cases involved the purchase of French-made Scorpene submarines, which was mired in allegations of kickbacks and corruption.
• French investigators indicted several individuals and companies in 2018, highlighting the risks of compromised secrecy and foreign contractor influence3.
⚠️ 4. Weak Oversight and Accountability
• Malaydesh lacks a robust oversight system to monitor defence procurement.
• Unlike countries like the U.S. or Singapore, Malaydesh does not have multi-agency checks or parliamentary committees dedicated to defence contract scrutiny.
• This gap allows conflicts of interest to persist with minimal consequences.
📉 5. Impact on Military Readiness
• Inflated costs and mismanaged contracts result in delayed deliveries, substandard equipment, and budget overruns.
• This directly affects the Malaydesh n Armed Forces’ ability to modernize and maintain operational readiness.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧾 1. Role of Middlemen and Retired Officers
• Defence procurement in Malaydesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
• These middlemen act as “agents” or “salesmen,” influencing contract awards and inflating prices.
• In a rare public rebuke, Malaydesh King Sultan Ibrahim condemned this practice in 2025, calling out the Defence Ministry for relying on agents and ordering the cancellation of a deal involving 30-year-old Black Hawk helicopters, which he referred to as “flying coffins”.
🏛️ 2. Politically Connected Firms Favoured
• According to research by Transparency International, only 20–30% of defence contracts are awarded through open competition.
• The rest are handled via single-source or limited tenders, often favoring firms with political ties or ex-military board members.
• This environment allows agents to exert significant influence over deal structuring, sidelining merit-based selection.
💸 3. Scorpene Submarine Scandal
• One of the most infamous cases involved the purchase of French-made Scorpene submarines, which was mired in allegations of kickbacks and corruption.
• French investigators indicted several individuals and companies in 2018, highlighting the risks of compromised secrecy and foreign contractor influence3.
⚠️ 4. Weak Oversight and Accountability
• Malaydesh lacks a robust oversight system to monitor defence procurement.
• Unlike countries like the U.S. or Singapore, Malaydesh does not have multi-agency checks or parliamentary committees dedicated to defence contract scrutiny.
• This gap allows conflicts of interest to persist with minimal consequences.
📉 5. Impact on Military Readiness
• Inflated costs and mismanaged contracts result in delayed deliveries, substandard equipment, and budget overruns.
• This directly affects the Malaydesh n Armed Forces’ ability to modernize and maintain operational readiness.
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET
HapusNSM : NASIB SIAL MELARAT
-
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
-------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-------------------------------
YEAR-ON-YEAR CUMULATIVE DEBT SUMMARY (GOVERNMENT + HOUSEHOLD DEBt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
Factors
Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
Ships
The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
Helicopters
Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
Spare parts
The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet
Grmpurwaria aka malaydesh ingat proton milik china jangan harap buat beli sukhoi 57 cukup pakai fa 50 sampai kiamat
BalasHapusGORILLA MISKIN PANIK guys.... 🤣🤣🤣
BalasHapus2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧾 1. Overreliance on Middlemen
• Defence procurement in Malaydesh is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
• These middlemen inflate costs and complicate negotiations, leading to delays and reduced transparency.
• In 2023, Malaydesh King publicly rebuked the Defence Ministry for relying on agents and “salesmen,” calling out the purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters as “flying coffins”.
📉 2. Limited Open Tendering
• Only 20–30% of major defence contracts are awarded through open competition.
• Most deals are done via single-source or limited tendering, which reduces accountability and increases the risk of mismanagement.
• This environment favors politically connected firms, often with ex-military figures on their boards.
🛠️ 3. Contract Management Failures
• The Auditor General’s Report (2025) revealed serious lapses in the management of armoured vehicle contracts worth RM7.8 billion.
• Key issues included:
o Delays in delivery of 68 Gempita vehicles, resulting in a RM162.75 million fine—claimed two years late.
o Full payments made despite missed deadlines.
o Performance bonds were insufficient to cover penalties.
o Maintenance and spare parts services were delayed by over 200 days, with fines still uncollected.
🧩 4. Fragmented Procurement Practices
• Some units conducted small-batch procurements that violated financial regulations.
• Contracts exceeding RM500,000 should go through open tenders, but many were awarded via direct purchases and quotations, totaling RM107.54 million between 2020–2023.
• This ad hoc approach increases governance risks and weakens oversight.
🧭 5. Delayed Enforcement and Oversight
• The Army has called for stronger contract enforcement, noting that RM167 million in late penalties remain uncollected from contractors.
• While the Army monitors delays, enforcement lies with the Ministry of Defence (Mindef), which has been slow to act.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
1. Procurement and Equipment Weaknesses
a. Delays in Procurement
• Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
• LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
• Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
• Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
• Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
• Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
• Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
• High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpène submarine scandal).
• Cronyism results in:
o Contracts awarded without transparent tenders.
o Selection of unsuitable or overpriced equipment.
• This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
• Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
• Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
• Examples:
o LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
o Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
• Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
• MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
• Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET
HapusNSM : NASIB SIAL MELARAT
-
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
-------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 70.5
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
--------------------------------
2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 347%
2. Malaydesh 🇲🇾: 224%
3. Thailand 🇹🇭: 223%
4. Vietnam 🇻🇳: 161%
5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
---------------------------------
2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
3. Malaydesh 🇲🇾: 70,5%
4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
-
Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
Budget
The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
Outsourcing
The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
Spare parts for specific assets
The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
Other issues
The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry
--------------------------------
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
Fleet maintenance
The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
Age of aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
Need for a multi-role combat aircraft
The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
Other issues
The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
F15 versi MEMBUAL..... TERNYATA SIGN KONTRAK KOSONG guys... MALUNYA... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL.. 🤡🤡
Menhan Prabowo Resmi Beli 24 Unit Jet F-15 EX Eagle
https://news.republika.co.id/berita/rzrrdq484/menhan-prabowo-resmi-beli-24-unit-jet-f15-ex-eagle
==================
SELEPAS MEMBUAL.. 🤣🤣🤣
Boeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
JANUARI 2026:
HapusPembekuan Pengadaan (Freeze Procurement): Terhitung mulai 16 Januari 2026, kontrak militer dan polisi dibekukan akibat dugaan suap pejabat senior.
Krisis Ekonomi: Puncak gelombang PHK (mencapai 24.100 kasus berdasarkan data SOCSO).
-
FEBRUARI 2026:
Pembatalan F/A-18: Akuisisi Hornet bekas Kuwait resmi dinyatakan batal setelah empat kali pengajuan surat.
-
MARET 2026:
Laporan SIPRI: Data menunjukkan transfer persenjataan ke Malaydesh kosong (nihil) untuk periode pelaporan tahun sebelumnya.
-
APRIL 2026:
Cut Budget : Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026.
-
MEI 2026:
Embargo NSM: Norwegia memblokir pengiriman rudal Naval Strike Missile (NSM) karena kebijakan ekspor senjata non-NATO.
---------------------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
JANUARI 2026:
HapusPembekuan Pengadaan (Freeze Procurement): Terhitung mulai 16 Januari 2026, kontrak militer dan polisi dibekukan akibat dugaan suap pejabat senior.
Krisis Ekonomi: Puncak gelombang PHK (mencapai 24.100 kasus berdasarkan data SOCSO).
-
FEBRUARI 2026:
Pembatalan F/A-18: Akuisisi Hornet bekas Kuwait resmi dinyatakan batal setelah empat kali pengajuan surat.
-
MARET 2026:
Laporan SIPRI: Data menunjukkan transfer persenjataan ke Malaydesh kosong (nihil) untuk periode pelaporan tahun sebelumnya.
-
APRIL 2026:
Cut Budget : Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026.
-
MEI 2026:
Embargo NSM: Norwegia memblokir pengiriman rudal Naval Strike Missile (NSM) karena kebijakan ekspor senjata non-NATO.
--------------------------------
YEAR-ON-YEAR CUMULATIVE DEBT SUMMARY (GOVERNMENT + HOUSEHOLD DEBt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
INDONESIA 147 UCAV + 48 UNIT GEN 5 KAAN
Hapus60 UNIT = 12 KIZILELMA + 48 UNIT
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
=============
=============
MALAYDESH 3 ANKA ISR
-
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2026 ANKA MISI UTAMA PENGAWASAN = ISR
Misi Utama drone ini adalah untuk pengawasan maritim di Laut China Selatan dan Sabah Utara untuk memantau intrusi asing dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaydesh.
https://defense-studies.blogspot.com/2026/02/malaydesh-terima-3-unit-drone-anka-s.html#comment-form
-
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 19.30
FAKTA... 🤭🤭🤣🤣🤣
MALAYDESH
3 UNIT ANKA S MARITIM
-
3 ANKA OMPONG = VERSI MURAH ISR
2024 SURVEILLANCE CAPABILITIES
Former Defense Minister, Datuk Seri Mohamad Hasan emphasized the importance of equipping the country with comprehensive surveillance capabilities and the need to have “eyes to see and ears to hear” everything happening in the country’s waters, especially in the South China Sea
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES DAN KEMENHAN RI =
Hapus48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Bu imza, sadece bir ihracat hamlesi değil; mühendislik, üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemin de kapısıdır. Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı, dostlukla örülü stratejik derinliğimizin sahadaki yansıması olacaktır.
-----------
2026 = INDONESIA TURKI.....
60 UNIT = 12 KIZILELMA + 48 UNIT
“We have signed our first export agreement for Bayraktar KIZILELMA with Indonesia. Under the agreement, deliveries of a fleet of 12 Bayraktar KIZILELMA drones are targeted to begin in 2028. The agreement also includes an option for an additional 4 fleets.
---------
2025 = INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
2025 = JV INDONESIA TURKEY
ASELSAN DAN ROKETSAN ...........
SARP
CENK
FCS
DATA LINK
SUNGUR
CAKIR
MAM-L
UAV
TANK
Turkish defence firms Aselsan and Roketsan have signed strategic agreements for defence industry transfers with Indonesia under the leadership of Türkiye’s Presidency of Defence Industries (SSB) in Jakarta.
Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
Additionally, memorandums of understanding on the transfers of unmanned surface vehicles, tank modernisation, and missile system maintenance were signed
---------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5 =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
------
2024 KONTRAK RUDAL ÇAKIR SUNGUR
MRO RCWS
Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan Rudal Permukaan ke Permukaan Çakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan Republikorp Indonesia. Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Founder Republikorp, Norman Joesoef di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Görgün
Norman Joesoef, mewakili Republikorp, menandatangani perjanjian dengan ASELSAN untuk produksi Sistem Senjata Kendali Jarak Jauh (RCWS), serta dengan ROKETSAN untuk mendirikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan produksi rudal ÇAKIR, ATMACA, dan HISAR
2026 = INDONESIA TURKI.....
Hapus60 UNIT = 12 KIZILELMA + 48 UNIT
“We have signed our first export agreement for Bayraktar KIZILELMA with Indonesia. Under the agreement, deliveries of a fleet of 12 Bayraktar KIZILELMA drones are targeted to begin in 2028. The agreement also includes an option for an additional 4 fleets.
---------
2025 = INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
2025 = JV INDONESIA TURKEY
ASELSAN DAN ROKETSAN ...........
SARP
CENK
FCS
DATA LINK
SUNGUR
CAKIR
MAM-L
UAV
TANK
Turkish defence firms Aselsan and Roketsan have signed strategic agreements for defence industry transfers with Indonesia under the leadership of Türkiye’s Presidency of Defence Industries (SSB) in Jakarta.
Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
Additionally, memorandums of understanding on the transfers of unmanned surface vehicles, tank modernisation, and missile system maintenance were signed
---------
ROKETSAN WILL CO-PRODUCE THE ATMACA ANTI-SHIP MISSILE IN INDONESIA
Turkey’s defence firm Roketsan will co-produce the ATMACA anti-ship missile in Indonesia under a new agreement announced at the 2025 Antalya Diplomacy Forum. The deal, signed between Roketsan and several Indonesian defence companies, covers joint production of not only the ATMACA missile but also cruise missiles and a wide range of smart munitions.
------
CONTRACT 45 ATMACA
This contract, which covers the procurement of 45 missile rounds and associated launcher units and user terminals, paves the way for the Indonesian Navy to be the first export customer of the Turkish-developed guided weapon.
------
2024 KONTRAK RUDAL ÇAKIR SUNGUR
MRO RCWS
Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan Rudal Permukaan ke Permukaan Çakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan Republikorp Indonesia. Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Founder Republikorp, Norman Joesoef di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Görgün
Norman Joesoef, mewakili Republikorp, menandatangani perjanjian dengan ASELSAN untuk produksi Sistem Senjata Kendali Jarak Jauh (RCWS), serta dengan ROKETSAN untuk mendirikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan produksi rudal ÇAKIR, ATMACA, dan HISAR
INDONESIA 147 UCAV + 48 UNIT GEN 5 KAAN
Hapus60 UNIT = 12 KIZILELMA + 48 UNIT
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
KAYA .....
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
----------------
GDP INDONESIA 2024 X 1.5% = BUDGET DEFENSE
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
Indonesia's Ministry of Defense aims to gradually increase the defense budget from 0.8 percent to 1.5 percent of the country's gross domestic product (GDP) to enhance defense capabilities
----------------
WELCOME ANKA =
LANUD SUPADIO KALIMANTAN
LANUD SUPADIO KALIMANTAN
LANUD SUPADIO KALIMANTAN
https://facebook.com/story.php?story_fbid=122143183004657028&id=61569710849191
---------------
2026 = INDONESIA TURKI.....
60 UNIT = 12 KIZILELMA + 48 UNIT
“We have signed our first export agreement for Bayraktar KIZILELMA with Indonesia. Under the agreement, deliveries of a fleet of 12 Bayraktar KIZILELMA drones are targeted to begin in 2028. The agreement also includes an option for an additional 4 fleets.
---------------
6 UCAV = RUDAL AR1 dan RUDAL AR2
6 UCAV = RUDAL AR1 dan RUDAL AR2
6 UCAV = RUDAL AR1 dan RUDAL AR2
Spesifikasi UCAV Rainbow (CH-4) Angkatan Udara Indonesia yang membawa persenjataan meliputi sayap 18 meter, panjang 8,5 meter, berat maksimum lepas landas 1.300 kg, dan muatan 345 kg. UCAV ini mampu membawa berbagai jenis bom dan rudal, serta memiliki daya tahan operasional hingga 30 jam untuk pengintaian dan 12 jam untuk misi tempur.
---------------
COME INTO FORCE .....
60 TB3
9 AKINCI
(DEFENCE SECURITY ASIA)
The agreement—sealed in the presence of Turkish President Recep Tayyip Erdoğan and Indonesian President Prabowo Subianto—ushers in a new era of defense collaboration, paving the way for Indonesia’s acquisition of up to 60 cutting-edge Bayraktar TB3 UCAVs and nine formidable Bayraktar Akıncı UCAVs.
🤣BEDA KASTA BEDA LEVEL🤣
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET
HapusNSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
----------------
Tahun 2022
Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
----------------
Tahun 2024
Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
----------------
Tahun 2025
Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
----------------
Januari 2026
Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
----------------
MEI 2026 : NOWRWEGIA BANNED NSM
Pemerintah Norwegia secara sepihak memblokir pengiriman rudal NSM ke Malaysia. Norwegia dilaporkan telah memberlakukan undang-undang baru yang melarang pengiriman senjata canggih ke negara-negara non-NATO, kecuali kepada sekutu dekat tertentu.
----------------
🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
🦧GORILA = NGEMIS QATAR SOFTLOAN ISTIF
----------------------
https://www.malaydeshndefence.com/how-much-is-that-istif-frigate-in-the-window/
It is likely that Qatar is providing a soft loan to Indonesia for the procurement of the two Istif frigates. Can it later be turned into a gift then? Of course, Qatar could do it if the Indonesian government asked for it.
Can Malaydesh do the same, get Qatar, UAE or any Middle east country to offer soft loans for the procurement of military equipment and later be gifted ? Of course, but the government has to decide on the matter as you aware as there is nothing as a free horse.
We already has various defence agreements with various Middle East countries – Saudi Arabia and UAE among them – but so far nothing involving procurement of military equipment. I am open for us to buy stuff from UAE, military equipment on a government to government basis – which is likely to offer huge discounts – even without them being gifted – but I am guessing some people will not want this.
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
Causes of underfunding
Government spending
MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
Size of armed forces
Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
Corruption
Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
Effects of underfunding
Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats
--------------------------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
Factors contributing to underfunding
Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
Impacts of underfunding
Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.
FAKTA .....
BalasHapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
F15 versi MEMBUAL..... TERNYATA SIGN KONTRAK KOSONG guys... MALUNYA... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL.. 🤡🤡
Menhan Prabowo Resmi Beli 24 Unit Jet F-15 EX Eagle
https://news.republika.co.id/berita/rzrrdq484/menhan-prabowo-resmi-beli-24-unit-jet-f15-ex-eagle
==================
SELEPAS MEMBUAL.. 🤣🤣🤣
Boeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
HapusTREASURY ORDERED CUTS
FISCAL COLLAPSE (MIDDLE EAST IMPACT)
OPERATING BUDGET SLASHED
--------------------------------
MEI 2026 = NSM BANNED
NORWAY EXPORT BLOCKADE
NON-NATO BAN POLICY
MARITIME STRIKE VACUUM
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
JANUARY 16 LOCKDOWN
BRIBERY SCANDAL (EX-ARMY CHIEF)
POLICE & MILITARY CONTRACTS FROZEN
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
NAVAL GROUP AUDIT FAILURE
4000 PIPES & CABLES DEFECT
LCS PROJECT PERMANENT STALL
--------------------------------
2025 = SIPRI KOSONG
ZERO GLOBAL ARMS TRANSFER
FISCAL PARALYSIS SYMBOL
NO MODERNIZATION REALIZED
--------------------------------
2024 = SIPRI KOSONG
EMPTY DEFENSE SHOPPING LIST
MILITARY STAGNATION
REGIONAL LAGGARD STATUS
--------------------------------
2023 = 5 TENDER CANCELLED
MINDEF INFRASTRUCTURE FAILURE
SUPPLY CONTRACT TERMINATED
BUDGETARY MISMANAGEMENT
--------------------------------
2026 = PHK MASSAL
24,100 LAYOFFS (SOCSO DATA)
JANUARY CRISIS PEAK
ECONOMIC BANKRUPTCY SIGNAL
--------------------------------
FEBRUARI 2026 = F/A-18 BATAL
KUWAIT HORNET REJECTION
4 OFFICIAL LETTERS FAILED
NO NEW AIR SUPERIORITY
--------------------------------
MANAGEMENT FAILURE =
RM 7.8 BILLION PLAGUED CONTRACTS
68 GEMPITA LATE DELIVERY
RM 162M FINES UNCOLLECTED
--------------------------------
CORRUPTION RISKS =
NON-TRANSPARENT DEAL STRUCTURE
POLITICALLY CONNECTED MIDDLEMEN
"FLYING COFFIN" BLACK HAWK SCANDAL
--------------------------------
AGING INVENTORY =
171 ASSETS OVER 30 YEARS OLD
NO REPLACEMENT ROADMAP
OPERATIONAL READINESS COLLAPSE
--------------------------------
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
1. TURKI (LMS B2) =
G2G VIA SSB
BUNGA 4%-6% OECD
TENOR 15 TAHUN
--------------------------------
2. KOREA SELATAN (FA-50) =
HYBRID KEXIM LOAN
BARTER CPO 50%
MANAGEMENT FEE 0.5%
--------------------------------
3. INGGRIS (HAWK) =
UKEF STANDARD
MUST 15% DOWN PAYMENT
NLF STABLE INTEREST
--------------------------------
4. CHINA (LMS B1) =
100% EXIMBANK LOAN
INTEREST 3.5% FIXED
10 YEAR TENOR
--------------------------------
5. POLANDIA (PT-91M) =
DP 15% + BARTER CPO
TRANSMISSION ISSUES
10 YEAR INSTALLMENT
--------------------------------
6. JERMAN (KEDAH) =
EULER HERMES GUARANTEE
COMMERCIAL CREDIT
DEUTSCHE BANK CONSORTIUM
--------------------------------
7. SINDIKASI LCS =
17 CREDITORS MASSIVE DEBT
INTEREST 6% DECLINING
15 YEAR EXTENDED TENOR
--------------------------------
HUTANG & KEGAGALAN SISTEMIK =
DEBT TO GDP = 84.3% (CRITICAL)
TOTAL DEBT = RM 1.63 TRILLION
1MDB LEGACY = RM 18.2 BILLION
GOVT DEBT RATIO = 60.4%
MIG-29 = GROUNDED / MONUMEN
NURI = GROUNDED (REPLACED BY LEASE)
LCS = MANGKRAK KARATAN
OPV = MANGKRAK (3 PAID, 1 DELIVERED)
SKYHAWK = 48 UNITS MISSING
JET ENGINES = 2 UNITS STOLEN
SUBMARINE = DEFACT / SCANDAL
--------------------------------
CAPACITY VACUUM (NO ASSETS) =
NO MARINIR = NO AMPHIBIOUS POWER
NO LPD / LST = NGEMIS USA LPD
NO SPH = CANCELLED (YAVUZ/CAESAR)
NO HEAVY ATTACK = NGEMIS AH-1Z
NO TANKER / KCR = LOGISTIC FAILURE
NO MPA = ATR-72 DELAYED
NO UCAV = ANKA ISR ONLY (OMPONG)
NO MRAD / LRAD = VSHORAD ONLY
NATION ON LEASE (SEWA NATION) =
SEWA HELI = 28 UNITS (BLACKHAWK/AW139)
SEWA PESAWAT = L-39 ITCC (CANADA)
SEWA SIMULATOR = MKM & EC120B
SEWA MARITIM = FIB, ROVER, MV AISHAH
SEWA LOGISTIK = TRUK 3 TON, 4X4, TRAILERS
SEWA MOTOR = BMW R1250RT & POLIS
SEWA VSHORAD = TEMPORARY DEFENSE
SEWA HOVERCRAFT = NO OWNERSHIP
--------------------------------
STRATEGIC COLLAPSE =
F18 KUWAIT = 4X REJECTED (NGEMIS)
NSM / MICA = CANCELLED / BANNED
C130H = REPLACED 2045 (ANCIENT)
AV8 GEMPITA = MOGOK BERASAP
PT-91M = NO SPARE PARTS
SAVING RATIO = 84% CITIZENS NO SAVING
KAYA = FMP PPA ISTIF GARIBALDI
Hapus-
MISKIN = LCS NSM BANNED - LMS NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
----------------
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
----------------
TNI AL =
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
==========
==========
MURAHAN DOWNGRADE - UTANG RM 94.544
1. BUDGET MILITER USD 20 MILIAR vs USD 4,7 MILIAR
2. BUDGET 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
3. BUDGET 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
4. BUDGET 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
6. BUDGET SEWA 28 HELI = BUDGET 119 HELI BARU
7. BUDGET 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
8. UCAV ANKA vs ANKA ISR NOT ARMED
9. BUDGET 1 UNIT LCS EXCLUDING AMMO = 1 UNIT DESTROYER INCLUDING AMMO
--------------------------------
FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
--------------------------------
PERDANA MENTERI = DEFACT KILL PREGNANT WOMEN
LCS = MANGKRAK 15 YEARS - BANNED NSM
LMS B1 = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
LMS B2 = DOWNGRADE BABUR CLASS NO TORPEDO
LEKIU = EXO B2 EXPIRED
KASTURI = EXO B2 EXPIRED NO TORPEDO
LAKSAMANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
KEDAH = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
PERDANA = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
HANDALAN = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
JERUNG = GUNBOAT NO MISSILE NO TORPEDO
--------------------------------
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM : 185 KM GHOIB - BANNED NORWEGIA
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET
HapusNSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
----------------
Tahun 2022
Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
----------------
Tahun 2024
Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
----------------
Tahun 2025
Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
----------------
Januari 2026
Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
----------------
MEI 2026 : NOWRWEGIA BANNED NSM
Pemerintah Norwegia secara sepihak memblokir pengiriman rudal NSM ke Malaysia. Norwegia dilaporkan telah memberlakukan undang-undang baru yang melarang pengiriman senjata canggih ke negara-negara non-NATO, kecuali kepada sekutu dekat tertentu.
----------------
NAVAL GRUP = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
LCS REWORK (SALAH PASANG)
LCS REWORK (SALAH PASANG)
LCS REWORK (SALAH PASANG)
--
https://www.airtimes.my/2026/01/28/penyerahan-lcs-1-dan-2-rasmi-ditunda-kapal-pertama-lewat-4-bulan-ke-disember-2026/
Beliau turut menjelaskan secara spesifik mengenai isu teknikal yang menyumbang kepada kelewatan ini, di mana Pihak Berkuasa Reka Bentuk (Design Authority), Naval Group, telah mengarahkan supaya penambahbaikan dilakukan demi keselamatan kapal.
"Naval Group buat audit, lihat supaya semua kerja berjalan sebagaimana spesifikasi, dan mereka telah membuat teguran supaya ditambah baik ataupun re-work pemasangan perpaipan dan juga kabel. Untuk makluman ada 4,000 unit paip, jadi diminta supaya dikaji semula dan dipasang semula," jelas Menteri Pertahanan.
---------------------
PAC = TANPA PERSETUJUAN PENUH
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
-
Masalah utama:
Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET
HapusNSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
----------------
Tahun 2022
Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
----------------
Tahun 2024
Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
----------------
Tahun 2025
Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
----------------
Januari 2026
Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
----------------
MEI 2026 : NOWRWEGIA BANNED NSM
Pemerintah Norwegia secara sepihak memblokir pengiriman rudal NSM ke Malaysia. Norwegia dilaporkan telah memberlakukan undang-undang baru yang melarang pengiriman senjata canggih ke negara-negara non-NATO, kecuali kepada sekutu dekat tertentu.
-----------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
Aging fleet
Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
Delays in acquiring new ships
The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
Corruption
Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
Other challenges
Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
China's assertiveness in the South China Sea
.
F15 versi MEMBUAL..... TERNYATA SIGN KONTRAK KOSONG guys... MALUNYA... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL.. 🤡🤡
Menhan Prabowo Resmi Beli 24 Unit Jet F-15 EX Eagle
https://news.republika.co.id/berita/rzrrdq484/menhan-prabowo-resmi-beli-24-unit-jet-f15-ex-eagle
==================
SELEPAS MEMBUAL.. 🤣🤣🤣
Boeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧨 1. Long-Delayed Procurement Timeline
• The SPH program was first proposed in 2010, but has faced repeated delays and cancellations.
• As of 2024, the Malaydesh n Army expressed renewed interest in acquiring 66 units of 155mm/52 calibre SPHs, but the program remains in limbo.
💸 2. Opaque Tendering and Political Controversy
• The procurement, valued at RM819.09 million, went through a selected pre-qualification tender involving six bidders.
• In 2022, allegations surfaced that the contract had been awarded directly to a company linked to a former deputy defence minister’s family, raising concerns about conflict of interest and cronyism.
• The Ministry of Finance approved the tender in January 2024, but required renegotiation of the price before finalization.
🔄 3. Government-to-Government (G2G) Confusion
• Initially, Malaydesh planned to acquire the Yavuz 155mm SPH from Türkiye’s state-owned MKE via a G2G deal.
• However, the deal was later reviewed and renegotiated, with the Defence Minister emphasizing the need for open tendering to ensure the equipment meets end-user specifications.
• This flip-flop between direct negotiation and open tendering reflects fragmented procurement strategy and lack of institutional clarity.
🧩 4. Dual Oversight and Bureaucratic Gridlock
• Defence procurement in Malaydesh is overseen by both Mindef and the Ministry of Finance, creating a dual-layered approval process that often leads to delays and misalignment.
• The lack of a centralized procurement authority results in conflicting decisions, as seen in the SPH case where Mindef had to renegotiate a deal already approved by MOF.
• missions, especially in mobile and contested environments.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
Hapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
🧾 1. Cronyism in Defence Contracts
• Defence contracts are frequently awarded to companies with political connections or ties to retired military officers, rather than based on merit or technical capability.
• Analysts have pointed out that unqualified firms often win major tenders, resulting in poor execution and missed deadlines.
• For example, the Littoral Combat Ship (LCS) project—initially a RM9 billion contract—was plagued by mismanagement. Despite over RM6 billion being paid, none of the six ships were delivered on time.
⚠️ 2. Conflict of Interest in Procurement
• In some cases, contracts have been awarded to companies linked to former defence officials or their families, raising serious questions about impartiality.
• The Self-Propelled Howitzer (SPH) deal faced scrutiny when it was revealed that a company involved had ties to a former deputy defence minister’s family. This prompted public backlash and calls for renegotiation.
💸 3. Financial Mismanagement and Delays
• Crony-linked firms often lack the technical expertise or financial stability to manage complex defence projects.
• This leads to:
o Delayed deliveries (e.g., offshore patrol vessels handed over three years late)
o Cost overruns (LCS project now revised to over RM11 billion)
o Unaccounted spending with little transparency or oversight
🧭 4. Weak Enforcement and Accountability
• Experts have questioned the government’s willingness to pursue legal action against companies that fail to deliver.
• There’s concern that lawsuits could expose deeper corruption within the procurement system, making authorities hesitant to act.
🔄 5. Impact on Military Readiness
• These practices directly affect the Malaydesh n Armed Forces’ ability to modernize and maintain operational readiness.
• Delays in acquiring critical assets—like helicopters, ships, and artillery—leave the military under-equipped and vulnerable in key strategic areas.
FAKTA .....
Hapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET
HapusNSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
----------------
Tahun 2022
Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
----------------
Tahun 2024
Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
----------------
Tahun 2025
Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
----------------
Januari 2026
Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
----------------
MEI 2026 : NOWRWEGIA BANNED NSM
Pemerintah Norwegia secara sepihak memblokir pengiriman rudal NSM ke Malaysia. Norwegia dilaporkan telah memberlakukan undang-undang baru yang melarang pengiriman senjata canggih ke negara-negara non-NATO, kecuali kepada sekutu dekat tertentu.
----------------
2026 =
BUKTI LCS KARATAN
BUKTI LCS KARATAN
BUKTI LCS KARATAN
-
https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/618729088_122257611464152127_3846135779091436202_n-768x512.jpg
------------------
2026 =
BUKTI LCS OMPONG
BUKTI LCS OMPONG
BUKTI LCS OMPONG
-
https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/616602398_122257611656152127_3607545269913185334_n.jpg
------------------
2026 =
BUKTI LCS DELAY
BUKTI LCS DELAY
BUKTI LCS DELAY
-
Defence Minister DS Khaled Nordin told Parliament today that the sea trials for the ship has been rescheduled for April and its commissioning this December, a delay of four months of the original schedule. LCS 2 commissioning is postponed to August 27 while LCS 3 commissioning remained on schedule for December 2027. As with LCS 4 on August 2028 and LCS 5 April 2029.
------------------
LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
-
https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/615891933_122257611716152127_8374116749521824848_n-768x512.jpg
-
https://www.malaydeshndefence.com/lcs-sea-trials-after-raya-and-commissioning-this-december/
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
--------------------------------
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
=============
=============
INDONESIA
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
(Note: The safety threshold of 60%)
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
Delayed replacements
A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
Over half of the RMN's fleet is past its prime.
Failed LCS program
The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
Fleet sustainment problems
The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
Lack of research and development
The MAF has limited research and development (R&D) activities.
The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
Reliance on imported equipment
Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
Other technical issues
The MAF has faced logistic management problems.
The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapus2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
--------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
Malaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
✈️ 1. Lack of Strategic Continuity
• The MRCA program was first proposed in the early 2000s to replace aging MiG-29s and F-5E fighters.
• Over two decades later, no final decision has been made, despite multiple rounds of evaluations and shifting priorities.
• Successive governments have repeatedly postponed the acquisition due to budget constraints, political changes, and lack of consensus.
🧩 2. Fragmented Decision-Making
• Procurement decisions are split between the Ministry of Defence (Mindef) and the Ministry of Finance (MOF), with contracts over RM7 million requiring MOF approval.
• This dual-agency structure often leads to delays, conflicting priorities, and bureaucratic gridlock.
• The absence of a unified procurement authority results in inconsistent evaluations and shifting technical requirements.
💼 3. Opaque Tendering Process
• Malaydesh ’s defence procurement is dominated by limited or single-source tenders, with only 20–30% of contracts awarded through open competition.
• This environment favors politically connected firms, often involving retired military officers as intermediaries.
• The MRCA program has seen multiple contenders—including the Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, and F/A-18—but no transparent selection process has been finalized.
💸 4. Budgetary Uncertainty
• The MRCA program has been repeatedly shelved due to budget reallocations and economic pressures.
• Malaydesh ’s defence budget prioritizes personnel and maintenance, leaving limited room for capital-intensive acquisitions like fighter jets.
• The lack of a multi-year procurement plan makes it difficult to commit to long-term investments.
🔄 5. Changing Operational Requirements
• The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) has shifted its focus toward light combat aircraft (LCA) like the FA-50, due to cost-effectiveness and regional needs.
• This pivot reflects a reactive procurement strategy, rather than a proactive, capability-driven approach.
🧭 6. Impact on Readiness
• The delay in MRCA acquisition has left Malaydesh with a limited fighter fleet, relying heavily on aging F/A-18Ds and Su-30MKMs.
• This affects Malaydesh ’s ability to conduct air superiority missions, joint exercises, and regional deterrence.
GORILLA selepas membaca berita MALAYSIA dan SU57 terus bertukar ke MODE PANIK... PANIK... PANIK..... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusKLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
Hapus-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
--------------------------------
DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
--------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
KAYA = FMP PPA ISTIF GARIBALDI
Hapus-
MISKIN = LCS NSM BANNED - LMS NO ASW NO SONAR NO TORPEDO
----------------
Welcome to in force .......
1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
LCS PAY DEBT NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
LCS OMPONG = BLOKIR NSM
HapusFA50 RUDAL NON BVR = BLOKIR AMRAAM 120
-
Mei 2026 : BLOKIR NSM LCS
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
-
Februari 2026: BLOKIR AMRAAM FA50
Berbagai media seperti Defense Express (7 Februari) dan Zona Jakarta (9 Februari) melaporkan adanya pemblokiran/penahanan persetujuan integrasi AMRAAM oleh AS untuk FA50
---------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
YEAR-ON-YEAR CUMULATIVE DEBT SUMMARY (GOVERNMENT + HOUSEHOLD DEBt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
LCS OMPONG = BLOKIR NSM
HapusFA50 RUDAL NON BVR = BLOKIR AMRAAM 120
-
Mei 2026 : BLOKIR NSM LCS
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
-
Februari 2026: BLOKIR AMRAAM FA50
Berbagai media seperti Defense Express (7 Februari) dan Zona Jakarta (9 Februari) melaporkan adanya pemblokiran/penahanan persetujuan integrasi AMRAAM oleh AS untuk FA50
---------------------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
________________________________________
Kedaulatan Ekonomi dan Penguasaan Aset
-
Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya dengan penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan mendapatkan tambahan 12% saham secara gratis menunjukkan posisi tawar yang sangat kuat dalam negosiasi tanpa membebani keuangan negara.
-
Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan melalui "Klausul Pemutusan Sepihak" oleh AS. Kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi terbatas karena ketergantungan pada restu geopolitik AS terhadap mitra dagang pihak ketiga (seperti China/Rusia).
________________________________________
Efisiensi Biaya dan Pemanfaatan Devisa
-
Indonesia: Sangat efisien dengan komitmen hanya US$ 22,7 Miliar untuk akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada hilirisasi memastikan modal tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur.
-
Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi produk jadi AS (Boeing & LNG), yang merupakan bentuk transfer kekayaan kembali ke negara maju.
________________________________________
Kedaulatan Data dan Standarisasi Regulasi
-
Indonesia: Memegang kendali penuh melalui UU PDP. Pertukaran data lintas batas hanya berlaku untuk Data Komersial, bukan data kependudukan pribadi, sehingga privasi warga negara tetap terlindungi.
-
Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi). Kewajiban memfasilitasi transfer data dan larangan membatasi layanan digital AS berpotensi menghambat inovasi dan kemandirian teknologi lokal.
________________________________________
Ketahanan Fiskal dan Orientasi Masa Depan
-
Indonesia: Memiliki ruang fiskal yang sehat (utang ~40% GDP) dan fokus pada pembangunan basis produksi serta energi hijau melalui hilirisasi.
-
Malaydesh: Berada dalam tekanan krisis utang (69% GDP) dengan pola ekonomi yang cenderung konsumtif terhadap produk Barat demi mengamankan posisi politik.
--------------------------------
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
=============
=============
INDONESIA
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
(Note: The safety threshold of 60%)
KLAIM KELUAR ART =
HapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
Budgeting
MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
Personnel
The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
Procurement
The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
Territorial disputes
MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
Transboundary haze
Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited
LCS OMPONG = BLOKIR NSM
BalasHapusFA50 RUDAL NON BVR = BLOKIR AMRAAM 120
-
Mei 2026 : BLOKIR NSM LCS
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
-
Februari 2026: BLOKIR AMRAAM FA50
Berbagai media seperti Defense Express (7 Februari) dan Zona Jakarta (9 Februari) melaporkan adanya pemblokiran/penahanan persetujuan integrasi AMRAAM oleh AS untuk FA50
---------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
2010: RM 407,1 Miliar
2011: RM 456,1 Miliar
2012: RM 501,6 Miliar
2013: RM 547,7 Miliar
2014: RM 582,8 Miliar
2015: RM 630,5 Miliar
2016: RM 648,5 Miliar
2017: RM 686,8 Miliar
2018: RM 1,19 Triliun
2019: RM 1,25 Triliun
2020: RM 1,32 Triliun
2021: RM 1,38 Triliun
2022: RM 1,45 Triliun
2023: RM 1,53 Triliun
2024: RM 1,63 Triliun
2025: RM 1,71 Triliun
2026: RM 1,79 Triliun
-
SUMBER :
Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
--------------------------------_
Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
-
SUMBER :
BNM | MOF | Statista/Trading Economics
--------------------------------
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 70.5
-
SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
--------------------------------
DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
-
SUMBER:
IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
LCS OMPONG = BLOKIR NSM
BalasHapusFA50 RUDAL NON BVR = BLOKIR AMRAAM 120
-
Mei 2026 : BLOKIR NSM LCS
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
-
Februari 2026: BLOKIR AMRAAM FA50
Berbagai media seperti Defense Express (7 Februari) dan Zona Jakarta (9 Februari) melaporkan adanya pemblokiran/penahanan persetujuan integrasi AMRAAM oleh AS untuk FA50
-
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
-------------------------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
---------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
BERUK KASTA SUBSIDI : TIADA PAHAM DEVALUASI =
BalasHapusPANTAS KLAIM RINGGIT MENGUAT
HUTANG MENINGKAT YEAR ON YEAR
-
DEVALUASI YEN YUAN SENGAJA DILEMAHKAN DIBANDING DOLLAR =
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
3. MENGHAMBAT IMPOR
-
Strategi devaluasi mata uang (sengaja menurunkan nilai tukar) atau intervensi pasar=
1. HARGA BARANG MURAH DI PASAR INTERNASIONAL
Misalkan kurs awal adalah 1 Dollar = 100 Yen. Sebuah kamera seharga 10.000 Yen akan dijual seharga $100 di Amerika.Jika Jepang sengaja membuat Yen melemah menjadi 1 Dollar = 125 Yen, maka kamera seharga 10.000 Yen tadi harganya turun menjadi hanya $80 di Amerika. Karena harganya lebih murah dari kompetitor, orang Amerika akan lebih banyak membeli kamera dari Jepang. Ekspor pun naik.
-
2. KEUNTUNGAN EKSPOR MENINGKAT
Saat eksportir China atau Jepang menerima pembayaran dalam Dollar, mereka akan menukarkannya kembali ke mata uang lokal (Yuan/Yen).Jika mata uang lokal rendah, mereka mendapat lebih banyak unit Yuan/Yen untuk setiap 1 Dollar yang dihasilkan.Ini meningkatkan margin laba perusahaan dan memberi mereka modal lebih untuk ekspansi atau menurunkan harga lebih jauh guna memenangkan persaingan.
-
3. MENGHAMBAT IMPOR (Proteksi Dalam Negeri)
Ketika Yuan atau Yen rendah, harga barang dari luar negeri (impor) justru jadi lebih mahal bagi warga lokal.Contoh: Membeli iPhone seharga $1.000 akan terasa jauh lebih berat jika nilai Yuan lemah terhadap Dollar.Hasilnya: Warga lokal cenderung membeli produk buatan dalam negeri sendiri, yang membantu ekonomi domestik tetap berputar
---------------------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
---------------------------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET NSM BANNED
BalasHapus----------------
• 2022 : Muncul rencana awal (proposal TLDM) untuk melengkapi KD Kedah dan KD Pahang dengan rudal anti-kapal NSM.
• 2024 : Pemerintah menyetujui anggaran awal sebesar MYR 214 juta melalui program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
• 2025 : PM Anwar Ibrahim menargetkan pengiriman peluncur NSM pada Agustus 2025 guna memperkuat pertahanan maritim.
• Januari 2026 : Proyek diperluas untuk mencakup seluruh enam unit kapal kelas Kedah yang akan dilaksanakan secara bertahap.
• Mei 2026 : Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO.
----------------
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
Maharaja Lelah Kapal Perang Modern MALONDESH yang Viral Karena Lambung Keriting 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapushttps://youtu.be/U9b4VGpKUUU?si=c-tadz3LpQeXvEkO
BEGINI KALO KAPAL PERANG DIBUAT NEGARA BODOH DAN TOLOL JADI KAPAL JERUK PURUT 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
NGERI GUYS !!!!!
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET
BalasHapusNSM : NASIB SIAL MELARAT
-
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS LMS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
----------------
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
2026 = NSM BANNED
2026 = F18 BATAL
2026 = PHK MASSAL
2026 = FREEZE PROCUREMENT
2025 = SIPRI KOSONG
2024 = SIPRI KOSONG
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
----------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2022 2024 2025 2026 = BLOKIR - CUT BUDGET
BalasHapusNSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
NSM : NASIB SIAL MELARAT
----------------
Tahun 2022
Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
----------------
Tahun 2024
Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
----------------
Tahun 2025
Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
----------------
Januari 2026
Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
----------------
MEI 2026 : NOWRWEGIA BANNED NSM
Pemerintah Norwegia secara sepihak memblokir pengiriman rudal NSM ke Malaysia. Norwegia dilaporkan telah memberlakukan undang-undang baru yang melarang pengiriman senjata canggih ke negara-negara non-NATO, kecuali kepada sekutu dekat tertentu.
----------------
TLDM =
❎EXO BLOCK 2 : 72 KM (USANG)
❎NSM : 185 KM GHOIB
==========
==========
TNI AL =
✅️YAKHONT 300 KM
✅️EXO B3 = 250 KM
✅️ATMACA = 250 KM
✅️NSM (KSR X-33) = 185 KM
✅️C802 = 180 KM
✅️C705 = 150 KM
-
ROKETSAN WILL CO-PRODUCE THE ATMACA ANTI-SHIP MISSILE IN INDONESIA
Turkey’s defence firm Roketsan will co-produce the ATMACA anti-ship missile in Indonesia under a new agreement announced at the 2025 Antalya Diplomacy Forum. The deal, signed between Roketsan and several Indonesian defence companies, covers joint production of not only the ATMACA missile but also cruise missiles and a wide range of smart munitions. Speaking at the forum, Roketsan CEO Murat İkinci said the agreement marks a strategic shift, aimed at long-term collaboration.
------
CONTRACT 45 ATMACA
This contract, which covers the procurement of 45 missile rounds and associated launcher units and user terminals, paves the way for the Indonesian Navy to be the first export customer of the Turkish-developed guided weapon.
------
2024 KONTRAK RUDAL ÇAKIR SUNGUR
MRO RCWS
Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerja sama pengadaan Rudal Permukaan ke Permukaan Çakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan Republikorp Indonesia. Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Founder Republikorp, Norman Joesoef di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Görgün
MAHATHIR = MALAS MISKIN
BalasHapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
=============
=============
INDONESIA
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
(Note: The safety threshold of 60%)
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
BalasHapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
--------------------------------
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
=============
=============
INDONESIA
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
(Note: The safety threshold of 60%)
"Claim of Wealth = Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
BalasHapusYear-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
2021: RM 67,667 (Pandemic peak; household debt ratio hit a record 89.1%).
2022: RM 70,901 (Up by RM 3,234).
2023: RM 74,587 (Up by RM 3,686).
2024: RM 79,315 (Up by RM 4,728).
2025: RM 81,998 (Up by RM 2,683).
2026: RM 94,544 (A massive surge of RM 12,546; government debt has breached the safety limit at 70.5% of GDP).
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
Detailed Annual Breakdown
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
=============
=============
INDONESIA
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
(Note: The safety threshold of 60%)
tengok esyu 57, poto2 selpie...langsung klaim dah Shopping haha!🤥🍌🤥
BalasHapusPakistan (JF-17): Hanya sebatas minat, kesepakatan tidak pernah final.
BalasHapus-
India (Tejas): Negosiasi tingkat lanjut untuk ganti MiG-29, namun gagal terpilih.
-
Turki (Yavuz): Rencana akuisisi SPH 155mm yang terus-menerus ditinjau ulang tanpa hasil.
-
Prancis (Nexter): Sudah tanda tangan LoI (2016) untuk 20 unit, tapi tidak berlanjut ke kontrak.
-
Indonesia (PT PAL): Klaim kontrak kapal MRSS akan diteken Agustus, namun batal terealisasi.
-
Prancis (Rafale): Sempat klaim hanya bicara dengan Dassault untuk 18 unit, tapi akhirnya tidak dibeli.
-
Slovakia (EVA): Ekspektasi kesepakatan SPH 155mm yang berakhir tanpa kontrak.
-
China (KS-1A): Persetujuan prinsip pembelian rudal dan transfer teknologi yang tidak terwujud.
-
PBB (IAG Guardian): Kendaraan ditolak PBB karena tidak memenuhi syarat operasional, biaya tidak diganti.
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
BalasHapus2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
BalasHapus-
2005 (China): Batal beli rudal KS-1A meski dijanjikan transfer teknologi.
-
2014 (Prancis): Rencana 18 unit Rafale mangkrak total karena kendala anggaran.
-
2016 (Prancis): Kontrak artileri Nexter Caesar tidak pernah ditandatangani.
-
2017 (Pakistan): Wacana jet JF-17 hanya berakhir di media tanpa aksi.
-
2018 (Indonesia): Janji kontrak kapal MRSS PT PAL tidak terealisasi hingga kini.
-
2022 (India): HAL Tejas kalah saing oleh FA-50 Korea Selatan.
-
2022 (Turki & Slovakia): Akuisisi artileri Yavuz dan EVA 155mm batal/mangkrak.
-
2023 (PBB): Unit IAG Guardian gagal spek PBB dan kena sanksi biaya.
-
2024–2025 (AS): Sewa Black Hawk mangkrak tanpa kepastian unit tiba.
-
2026 (Kuwait): Pembelian F/A-18 Hornet bekas resmi dibatalkan karena biaya logistik.
-
2026 (Internal): PM Anwar Ibrahim membekukan total pengadaan militer akibat investigasi korupsi dan kartel.
--------------------------------
Malaydesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
KLAIM KELUAR ART =
BalasHapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
lah menhan bukannya ke Norway nego
BalasHapusNSM=N⛔️T SELLING MISSILE???
malah nengok esyu 57, ruski kan musuh Norway haha!😆🍌😆
paraahhh 🔥
MALONDESH MEMANG DILAHIRKAN DARI OROK SUDAH BOTOL ITU OM 🤣🤣🤣🤣🤣
Hapuspanik mreka om, SHOPPING KITA $15 BN, mana mampu mreka kcuali, poto selpie haha!😆🍌😆
HapusMaharaja Lelah Kapal Perang Modern MALONDESH yang Viral Karena Lambung Keriting 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapushttps://youtu.be/U9b4VGpKUUU?si=c-tadz3LpQeXvEkO
BEGINI KALO KAPAL PERANG DIBUAT NEGARA BODOH DAN TOLOL JADI KAPAL JERUK PURUT 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
NGERI GUYS !!!!!
KLAIM KELUAR ART =
BalasHapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)
NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL
😀😝🤣😀😝🤣😀😝🤣
-
2025 - 2026 KACUNG JAMBUL KONENG = ART USD 240 MILIAR
-
1958 – 2026 BABU KACUNG = BRITISH CHINA
-
2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
The confusion came to a head on Sunday when Trade Minister Johari Abdul Ghani told reporters that the court ruling had rendered the deal invalid. “It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void,” he was quoted as saying by local English-language daily The Star.By Sunday evening, his own ministry had issued a correction. The minister had “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”, it said, offering no further explanation.
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
---------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
--------------------------------
MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
Political crisis
From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
Financial crisis
MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
Economic crisis
MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
fokus bodi felon gaesz, kok tonjolan bautnya Gde2 yak, ada yg pada ilang haha!😁🤫😁
BalasHapusini ploduk serial ape masi proto yak?
lah menhan malah selpie bukannya ke Norway nego
NSM=N⛔️T SELLING MISSILE???
malah nengok esyu 57, ruski kan musuh Norway haha!😆🍌😆
paraahhh 🔥
⬇️⬇️⬇️⬇️
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjErzueBpno56uBMOpRUDY00nXv9NLfQcX707bU27T3EoZ8OyPG_mkilKl7QRh5wzwYUmp6jetVOOQCjGkaBcVQC58Wg4OxsPgK_nbOmC94Xt66nXG7zRHOzhvzQudKb0JNeb9i8KqQFMOREcYwKwcJMiWS1sE8GY4gFBXzlu0zcKcyvgMpi520r7eiJHm9/s1536/690806966_1520642662763726_4666956808922579910_n.jpg
Plexing dolo aahh, biar NGAMUK🔥
BalasHapus✨️MENYALA ABANGKUH haha!🔥🚀🦾
✅️KAAN GEN 5 FULL AESA
✅️RAFALE GEN 4.5 FULL AESA
✅️BORAMAE GEN 4.5 FULL AESA
✅️M346FA FULL AESA
MAHAL & MEWAH haha!🤑🦾😂
semuanya TOP TIER 1 MAHAESA haha!😎🧞♂️😎
✨️FULL METEOR DAN TAURUS KEPD haha!🚀🦾🚀
mreka ke ruski karna tau2 ESYU 35 kita datang bentar lagu..
BalasHapuswahhh NGAMUK🔥KOYAK warganyet kl haha!😤🍌😤
KLAIM KELUAR ART =
BalasHapusKACUNG ART : USD 240 BILLION
---------------------------------
MALAYDESH HAS NOT INFORMED US OF WITHDRAWAL FROM TRADE DEAL: OFFICIAL
https://thediplomat.com/2026/03/confusion-reigns-after-malaydeshn-minister-declares-us-trade-agreement-null-and-void/
--------------------------------
CORRECTION. THE MINISTER HAD “MISSPOKEN (ASBUN : ASAL BUNYI)”,
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3346749/confusion-over-malaydesh-us-trade-deal-null-and-void-claim-retracted
--------------------------------
CLAUSE ART MALAYDESH (https://www.miti.gov.my/ART)
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1
.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
Kizilelma segra datang 2028 haha!🤑✌️🤑
BalasHapusAmannnn kita ada kizi haha!👍🦾👍
BalasHapus2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
IMPOR 500.000 TON DARI INDONESIA
IMPOR AYAM GPS USA
IMPOR DAGING AYAM
IMPOR DAGING SAPI
IMPOR DAGING KAMBING
IMPOR TELUR AYAM
KRISIS HUTANG GOVERMENT - HOUSEHOLD
________________________________________
1. KRISIS HUTANG (TREN MENINGKAT)
Beban Negara: Utang Pemerintah Federasi melonjak dari RM1,25 triliun (2024) menjadi proyeksi RM1,3 triliun (2025), mencapai 69% dari PDB.
Beban Rumah Tangga: Sangat tinggi di angka RM1,73 triliun (85,8% PDB) pada 2025, membatasi daya beli masyarakat.
-
2. KRISIS BERAS (KETAHANAN PANGAN)
Pemicu: Larangan ekspor India (2023) memicu lonjakan harga Beras Impor (BPI) dan kelangkaan Beras Lokal (BPT) karena panic buying.
Pemulihan: Tahun 2025, Malaydesh mulai mengimpor 500.000 ton beras dari Indonesia (Kalimantan Barat) untuk menstabilkan stok, terutama di Sarawak.
-
3. KRISIS UNGGAS & TELUR (KETERGANTUNGAN PAKAN)
Ayam: Berubah dari eksportir menjadi net importer (Juli 2025). Subsidi dicabut (2023) untuk menyeimbangkan pasar setelah sempat melarang ekspor pada 2022.
Telur: Sempat impor darurat dari India (2022). Per Agustus 2025, subsidi telur dihapus sepenuhnya untuk menghemat anggaran negara RM1,2 miliar.
Penyebab: Kenaikan harga pakan global (jagung/kedelai) akibat konflik geopolitik.
-
4. DAGING MERAH (SAPI & KAMBING)
Kemandirian Rendah: Malaydesh bergantung pada 90% impor untuk kebutuhan daging sapi.
Masalah Utama: Biaya produksi lokal tinggi, isu daging ilegal di perbatasan (2024), dan pelemahan Ringgit yang membuat harga daging impor makin mahal hingga 2025.
-
5. KRISIS AYAM GPS - RILIS RESMI PEMERINTAH AS (USTR):
Dokumen utama bersumber dari Office of the United States Trade Representative (USTR) melalui Fact Sheet berjudul "United States and Malaydesh Reach Agreement on Reciprocal Trade" yang diterbitkan pada 15 Oktober 2025. Dokumen ini secara resmi merinci komitmen Malaydesh dalam memberikan akses pasar preferensial bagi produk pertanian Amerika Serikat, yang mencakup prioritas pada genetika unggas (GPS)
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.
---------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
Causes
• Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
• Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
Effects
• Vulnerability to threats
The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
• Challenges with air force
The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
• Challenges with naval assets
The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
.The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
Causes
• Aging vessels
Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
• Delayed replacements
The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
• Mismanagement
A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
Effects
• Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
• Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident
---------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
Personnel issues
Lack of military knowledge
Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
Civil-military relations
The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
Logistics issues
Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
MALAYDESH armed forces face challenges due to limited funding, which has led to an aging equipment inventory and gaps in military capability.
Limited funding
Small procurement budgets
The military budget has remained small as a percentage of GDP, and governments have been unwilling to cut spending elsewhere
Postponed purchases
The global financial crisis has forced the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to postpone large purchases
Aging equipment
Outdated inventory
The MAF's equipment is aging due to small procurement budgets and a lack of investment in maintenance and repair
Withdrawal of aircraft
The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017, and is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter operational
Other challenges
Procurement system: The procurement system needs reform, and there are delays in the delivery of new equipment
Corruption: There are weaknesses in anti-corruption standards and reporting, and political connections can influence promotion decisions
Oversight: There is little effective oversight of the defense sector
---------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
Lack of funding
There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
Limited local capabilities
Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
Lack of strategic partnerships
There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
Ships
• The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
• The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
• The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
• The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
Helicopters
• Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
Spare parts
• The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet
---------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local content
Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
Local company capabilities
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
Defense infrastructure
The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
last last NSM=N⛔️T SELLING MISSILE haha!🤥🍌🤥
BalasHapusyawdah pasang exo b2 ajah, yg penting, jimat kos haha!😆🤪😆
FAKTA .....
BalasHapus----------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
---------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDANCE
PLATFORM AGING
----------------
🤣😝😀😁🤣😝😀😁
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
Fleet maintenance
The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
Age of aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
Need for a multi-role combat aircraft
The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
Other issues
The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
---------------------------------
MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
Factors
Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
Factors contributing to underfunding
• Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
• Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
• Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
Impacts of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
• Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
• Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region. F.
---------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
Budget
• The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
• The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
Outsourcing
• The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
• Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
• The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
Spare parts for specific assets
• The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
• The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
Other issues
• The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
Aging fleet
• Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
• The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
Delays in acquiring new ships
• The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
• The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
Corruption
• Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
• The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
Other challenges
• Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
• Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
• Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
China's assertiveness in the South China Sea
.
---------------------------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
Causes of underfunding
• Government spending
MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
• Size of armed forces
Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
• Corruption
Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
Effects of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
• Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
• Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats
F15 versi MEMBUAL..... TERNYATA SIGN KONTRAK KOSONG guys... MALUNYA... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSEMASA MEMBUAL.. 🤡🤡
Menhan Prabowo Resmi Beli 24 Unit Jet F-15 EX Eagle
https://news.republika.co.id/berita/rzrrdq484/menhan-prabowo-resmi-beli-24-unit-jet-f15-ex-eagle
==================
SELEPAS MEMBUAL.. 🤣🤣🤣
Boeing resmi menghentikan kampanye penjualan F-15EX ke Indonesia, Kemhan: Harganya kemahalan
https://www.airspace-review.com/2026/02/05/boeing-resmi-menghentikan-kampanye-penjualan-f-15ex-ke-indonesia-kemhan-harganya-kemahalan/
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
HapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
Delayed replacements
• A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
• The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
• Over half of the RMN's fleet is past its prime.
Failed LCS program
• The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
• The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
• The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
----------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
Fleet sustainment problems
The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
Lack of research and development
The MAF has limited research and development (R&D) activities.
The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
Reliance on imported equipment
Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
Other technical issues
The MAF has faced logistic management problems.
The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.
2026 = CUT DEFENSE BUDGET
BalasHapusMalaydesh’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke Malaydesh akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYDESH = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
Delayed replacements
• A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
• The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
• Over half of the RMN's fleet is past its prime.
Failed LCS program
• The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
• The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
• The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
----------------------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
Fleet sustainment problems
The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
Lack of research and development
The MAF has limited research and development (R&D) activities.
The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
Reliance on imported equipment
Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
Other technical issues
The MAF has faced logistic management problems.
The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.