18 Oktober 2018

TNI AU Uji Dinamis Radar ADS-B

18 Oktober 2018

Radar ADS-B hasil karya Depohar 50 TNI AU (photo : TNI AU)

TNI AU.  Uji dinamis Radar ADS-B  (Automatic Depending Surveillance Broadcast) ini merupakan tahap terakhir dari sejumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Depohar 50 Koharmatau terhadap Radar ADS-B hasil Penelitian dan Pembuatan Depohar 50 sebelum dilaksanakan sertifikasi dan proses produksi,  Uji Dinamis Radar ADS-B ini dilaksanakan di SatuanRadar 215 Congot Yogyakarta, Kamis (18/10). Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kemampuan Depohar jajaran Koharmatau adalah melaksanakan pembuatan produk lokal sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengadaan dan perbaikan materiel dari pihak luar TNI AU.

Koharmatau mempunyai tugas dalam melaksanakan pemeliharaan dan produksi materiel TNI AU    serta menyelenggarakan pembinaan peralatan bengkel, peralatan produksi dan publikasi teknik. Pemeliharaan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mempertahankan materiel atau fasilitas agar tetap dalam keadaan baik atau memulihkan kondisi materiel atau fasilitas ke dalam kondisi yang siap pakai.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara sangat mengapresiasi terhadap Inovasi dan karya nyata anak bangsa yang membanggakan, dimana Radar ADS-B buatan Depohar 50 ini sangat ekonomis dari segi biaya tetapi mempunyai kemampuan yang lebih handal dibandingkan dengan Radar ADS-B yang dimiliki TNI AU saat ini. Radar ADS-B buatan Depohar 50 ini tidak tergantung terhadap Internet bahkan dapat langsung diintegrasikan dengan Existing System yang sudah dimiliki oleh Kohanudnas.  Demikian yang disampaikan Komandan Koharmatau dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktor Engineering Koharmatau Kolonel Tek Y. Catur Prasetiyanto P.

Dengan adanya keberhasilan pembuatan Radar ADS-B diharapkan setelah Uji dinamis ini, Lembaga Legalisator dalam hal ini Dislitbangau dan Dislambangjaau untuk segera melaksanakan sertifikasi terhadap Radar ADS-B buatan Depohar 50, selanjutnya dapat diproduksi secara masal guna mendukung dan memenuhi kebutuhan  alutsista TNI AU khususnya Radar, sehingga kedepan akan merangsang satuan-satuan pelaksana pemeliharaan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mendukung kesiapan alutsista TNI AU yang muaranya adalah terjaminnya kesiapan dan keandalan materiel utama sistem senjata di lingkungan TNI AU.

(TNI AU)

Keel-Laying for 1st PH Missile-Armed Frigate Now a Done Deal

18 Oktober 2018


Keel laying ceremony for first frigate (photo : PN)

MANILA — The Philippine Navy (PN) announced that the keel-laying ceremony for one of two missile-armed frigates, contracted to Hyundai Heavy Industries (HHI), formally took place in Ulsan, South Korea Tuesday.

Commander Jonathan Zata, Navy spokesperson, on Wednesday said the ceremony, which took place at 10 a.m. (Korea time), was attended by PN flag-officer-in-command, Vice Admiral Robert Empedrad; Defense Acquisition Office director Leodegario Decena Dela Paz; Naval Sea Systems chief, Rear Admiral Giovanni Carlo J. Bacordo; Offshore Combat Force head; Commodore Caesar Bernard Valencia; and PN project supervisor, Capt. Sergio Bartolome.

Also present was HHI senior vice president Yun Kong Yong.

The Philippines and HHI signed a PHP16-billion contract for two missile-armed frigates with another PHP2 billion set aside for its weapon systems and munition.

Projected delivery date of the first frigate is by 2020 while the second one is in 2021.

“The ceremony was conducted at the building dock number 6 of the Special and Naval Shipbuilding Division of HHI. Three blocks of the first PN frigate (with HHI Project Number 159) was installed on the dock,” Bartolome added.

Keel-laying formally marks the start of the ship's construction and is among the four highlights of a vessel life with the other three being launching, commissioning and decommissioning.

The keel is also considered the backbone of any ship and breaking it will result in the destruction and sinking of any water craft.

Steel-cutting for the first frigate took place last April. 

(PNA)

Dibayangi Sanksi AS, Indonesia Tetap Beli Sukhoi Su-35 Rusia

18 Oktober 2018


Pesawat tempur Su-35 (photo : Nicholas Sagan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan proses pembelian pesawat Sukhoi antara Rusia dan Indonesia tetap berjalan meski dibayangi sanksi Amerika Serikat.

"Negara-negara tidak takut (terhadap sanksi AS). Turki dan India masih membeli peralatan militer kita, begitu juga Indonesia," ucap Vorobieva dalam jumpa pers rutin di kantornya di Jakarta, Rabu (17/10).

Vorobieva mengatakan kesepakatan pembelian 11 jet Sukhoi SU-35 antara Rusia-Indonesia masih berlangsung, bahkan sudah melakukan penandatanganan kesepakatan. 

Meski begitu, dia mengatakan belasan jet tempur militer berteknologi canggih itu kemungkinan baru diterima Indonesia tahun depan, setidaknya sebelum akhir 2019.

"Kontrak (pembelian) memang sudah ditandatangani. Tapi pesawat-pesawatnya masih harus diproduksi sehingga butuh waktu untuk selesai," papar Vorobieva.

Selain itu, Vorobieva memaparkan Indonesia juga memerlukan waktu untuk melatih sejumlah pilot-pilotnya supaya bisa menerbangkan jet-jet tersebut.

"Selain itu, juga masih ada beberapa detil yang perlu difinalisasi antara kedua negara."

Wacana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) ini memicu kekhawatiran bahwa Jakarta akan terkena imbas embargo Negeri Paman Sam.

Seteru Rusia dan AS membuat negara Paman Sam itu kerap menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang memiliki relasi atau kerja sama pertahanan dengan musuh-musuhnya. Sebelumnya, AS sudah menjatuhi sanksi bagi China.

Indonesia juga pernah terkena embargo AS. Embargo ketika itu dijatuhkan lantaran Indonesia dianggap melanggar hak asasi manusia dengan menembaki demonstran di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste), pada 12 November 1991.

Gedung Putih juga sempat menjatuhkan embargo militer untuk Indonesia pada pada 1995 sampai 2005. Paman Sam menyetop penjualan senjata dan suku cadang untuk meremajakan pesawat-pesawat TNI yang dibeli dari mereka.

Pada 2017 lalu, Presiden Donald Trump memberlakukan Undang-Undang Penerpan Sanksi untuk Melawan Musuh-Musuh AS (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act/CAATSA).

UU tersebut melegalkan AS memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang melakukan bisnis pertahanan dan intelijen dengan Rusia, Korea Utara, dan Iran.

September lalu, China terkena imbas CAATSA lantaran membeli senjata dari Rusia. Sementara itu, India juga disebut terancam sanksi AS tersebut lantaran sepakat membeli sistem pertahanan rudal senilai US$5 miliar dari Moskow.

"Tentu sanksi-sanksi tersebut adalah bentuk campur tangan AS terhadap urusan internal negara lain dan juga hubungan bilateral negara lain," tutur Vorobieva.

"Sanksi AS adalah ilegal. Di sisi lain, Rusia bisa menyediakan berbagai jenis peralatan militer apa pun yang dibutuhkan Indonesia dengan kualitas tinggi namun harga terjangkau.

(CNN)

17 Oktober 2018

Tatarstan President (Russia) : Vietnam Plans to Buy More Gepard Missile Defense Ships

17 Oktober 2018



HQ-15 Tran Hung Dao when visit in Japan (photos : Soha)

Vietnam is negotiating to buy more Gepard missile defense vessels from Russia and could be built at the Zelenodolsk plant in the Republic of Tatarstan.

Mr. Rutstam Minnikhanov, the Ambassador of the Republic of Tatarstan and the Vietnamese Ambassador to Russia, Mr. Ngo Duc Manh, had discussions on projects in the military and other fields.

"Military products with KAMAZ trucks, helicopters, and four Gepard warships have also been handed over (to Vietnam) and as we know, the Vietnamese side is also planning to continue buying frigates Zelenodolsk plant's Gepard missile, " Minnikhanov said.



He also noted that Tatarstan and Vietnam had many opportunities to cooperate: "We have good relations at various levels of government, expanding trade, economic and investment exchanges," said the President of the Republic. said Tatarstan.

Earlier, there were reports that Vietnam and Russia had negotiated the third batch of Gepard (No. 5 and No. 6) from 2015. These sources also agreed on a pair of ships The third batch will be equipped with modern missiles.

Renat Mistahov, CEO of the Zelenodolsk plant, has revealed that they plan to install the Klub-N instead of the Uran-E missile system on Gepard ships. If the plan to build the third batch Gepard is realized, the high capacity of these vessels will be equipped with the Klub-N missile.


Russian Gepard class frigate Dagestan 691 with Kalibr NK missile (photo : defencecyclopedia)

At the launching ceremony of the pair of Gepard ships on 4/27/2016 with Vice Admiral Pham Ngoc Minh, Deputy General Director of Zelenodolsk factory, Alexander Karpov said that both sides of Vietnam and Russia ready to sign the agreement to close the third batch Gepard ship.

According to Karpov, the Vietnamese side wants to have the Gepard model that Russia uses in the Syrian battlefield. This means that the Zelenodolsk plant is equipped with the Kalibr-NK missile launchers.

The start of the shipbuilding depends on the time the contract is signed. Each Gepard missile defense mission takes about 3 years on average.

(Soha)

TNI AL Belum Berencana Pindahkan Pangkalan Kapal Selam Dari Palu

17 Oktober 2018


Dermaga kapal selam di Palu (photo : Media Sulawesi)

RMOL. Pembangunan pangkalan kapal selam di Palu, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Rencana Minimum Essensial Force (MEF) untuk mewujudkan postur kekuatan pertahanan RI hingga tahun 2024.

Namun demikian, tahap pembangunan yang sudah dilakukan itu terkena imbas dari gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu, pada 28 September lalu.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Gig Jonias Mosez Sipasulta menyebut, hingga kini masih belum ada keputusan dari TNI AL untuk memindahkan pangkalan kapal selam dari Palu.  

“Kalau itu biar nanti para pimpinan di TNI yang ambil keputusan untuk menjawab. Kalau sudah ada yang disampaikan dari atas pasti akan saya sampaikan,” ujar Gig di Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Senin (15/10).

Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1988 itu menegaskan bahwa pangkalan kapal selam itu sudah masuk dalam program MEF dari tahun 2010. Dengan kata lain, pihaknya tidak menduga akan ada gempa dan tsunami yang berpengaruh pada tahap pembangunan.

“Pada waktu MEF dibuat kan kita tidak pernah berfikir kalau ada kejadian seperti ini,” imbuhnya.

(RMOL)

Malaysia Cannot Have Own Fighter Jet Yet: Mohamad Sabu

17 Oktober 2018


RMAF fighter jet (photo : Chakrit Samithinan)

KUALA LUMPUR: Malaysia does not have the capability yet, especially in terms of the financial aspect, to have its own fighter jet, the Dewan Rakyat was told today.

Defence Minister Mohamad Sabu said that though researchers feel that Malaysia can produce a fighter jet in 2020, it will also depend on the country's financial capacity.

"In the country's attempt to manufacture an aircraft, for example, we have been able to manufacture a passenger aircraft, but small in size. If we want to manufacture about 50 units, it is just not economical, so we have to mass produce but where can we sell them?" he asked.

He was responding to a supplementary question from Datuk Dr Abd Latiff Ahmad (BN-Mersing) who wanted to know whether the ministry will be keen to collaborate with a university that has the expertise but not enough capital, to be coordinated with members of the Malaysian Defence Industry Council (MIPM), to enable the self-reliance policy to be expedited.

Meanwhile, in his reply to another supplementary question, from Ahmad Fadhli Shaari (PAS-Pasir Mas), on the capability of the fighter jets of the Malaysian Armed Forces (MAF) in operations and warfare, Mohamad reminded all quarters not to look down on the capability of the MAF.

The MAF equipment is sufficient, in good condition and ready for use in the event of a war, he said.

"We will not go to war with any country, but we are fully prepared, and our military personnel are in high spirits. If it (military equipment) is in a state of disrepair, we will fix it," he said.

(SunDaily)

16 Oktober 2018

Turki Ingin Gandeng Indonesia Kembangkan Pesawat Tempur

16 Oktober 2018

Program pesawat tempur TFX oleh TAI (image : Hurriyet)

Turkish Aerospace Industries (TAI) sedang mencari mitra strategis di Indonesia untuk pengembangan pesawat tempur.

Vice Presiden Corporate Marketing and Communications TAI Tamer Ozmen mengatakan hal tersebut kepada Anadolu Agency saat berkunjung ke fasilitas pengujian pesawat terbang di BPPT Serpong, Banten, akhir pekan lalu.

Tamer mengatakan pihaknya sedang berusaha memperkuat kerja sama dengan industri pertahanan yang ada di Indonesia. Upaya tersebut dimulai melalui proses tender pengembangan pesawat terbang tanpa awak (Unmanned Aircraft Vehicle) oleh Kementerian Pertahanan Indonesia yang diikuti TAI.

Turki menurut dia, memiliki program pengembangan pesawat tempur yang ditargetkan akan mulai mengudara pada 2023 mendatang dan memulai operasional penerbangan pada 2026.

“Pewasat tempur tersebut akan menggantikan seluruh pesawat tempur F16 yang dimiliki Turki pada 2040 mendatang,” ungkap Tamer.

Program tersebut menurut Tamer, membutuhkan dukungan banyak teknisi. Oleh karena itu, TAI ingin menggandeng kemitraan dengan industri dirgantara dan pertahanan di Indonesia seperti PT Dirgantara Indonesia serta universitas di Indonesia untuk penyediaan sumber daya manusianya.

Pesawat angkut R-80 (photo : Detik)

Perusahaan tersebut lanjut Tamer, sedang mempertimbangkan untuk menggunakan teknisi asal Indonesia.

“Mungkin kita akan membuka kantor di Jakarta atau Bandung. Kita tahu universitas di Bandung (ITB) cukup kuat untuk pengembangan pesawat tempur,” imbuh dia.

Proyek pesawat angkut R-80

Selain itu, TAI menurut Tamer, juga sedang mencari kesempatan untuk bekerja sama dalam pengembangan pesawat regional dengan menggandeng PT Regio Aviasi Industri (PT RAI) yang saat ini sedang menggarap pesawat R80.

“Turki memiliki kehebatan dalam pengembangan pesawat regional dan mungkin bisa menggandeng PT RAI untuk bekerja sama,” aku Tamer.

(Anadolu)

Safran to Transfer Submarine Technology to Australia

16 Oktober 2018


The first phase of cooperation is submarine navigation system (photo : Safran)

Safran signs new partnership agreements with Australian companies to enhance the transfer of submarine technology

Safran is expanding its partnerships, with two Australian companies Advanced Navigation and Thomas Global Systems, to further the development of innovative and world-leading submarine technology in Australia.

To support Safran's commitment to Australian industry capabilities, Safran Electronics & Defense Australasia (SEDA) has recently signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Australian company Advanced Navigation, to cooperate on the development of inertial navigation systems for land and maritime defence applications. This MoU represents the first step towards close cooperation on the navigation market between Safran (a worldwide market leader) and Advanced Navigation (an inertial navigation expert with a proven export record). The first phase of this cooperation is focused on the navigation subsystem of the Future Submarine Program, and would see Safran and Advanced Navigation's engineers working together as part of a combined project team.

It is also intended that Safran's strategic partner, Sydney-based Company Thomas Global Systems, will also play a significant role in Safran's future submarine activities. The scope of the partnership —signed in early 2018 to manufacture the PASEO sighting system for Land 400 and 907— has been extended to cover the production of hardware for Safran's naval systems, including submarine optronics and navigation systems.

These two partnership agreements contribute to reinforce Safran's strategy which comprises two key components: the first is to grow the local subsidiary, Safran Electronics & Defense Australasia, by increasing its capabilities to better support the Australian Defence Force (ADF); the second is to partner with Australian companies to facilitate the exchange of technology and thereby enhance the capabilities of the country's defence industry.

"We believe this approach will have a positive and enduring effect on Australia's defence industry. We see this as the most effective path to bring cutting-edge submarine technology to Australia, and it will make real progress towards establishing sovereign capability for the Australian Defence Force," says Alexis de Pelleport, CEO of Safran Electronics & Defense Australasia.

(Safran)

TNI AL Akan Bentuk Komando Armada Gabungan

16 Oktober 2018


Koarmada Gabungan akan membawahi Koarmada I, II, dan III (photo : Surabaya Online)

JAKARTA - Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) akan membentuk komando armada (Koarmada) gabungan yang nantinya membawahi tiga komando utama, yakni Koarmada I, Koarmada II dan Koarmada III.

"Ini masih dalam rencana yang tertuang dalam Minimum Essential Force (MEF), namanya armada besar. Mengenai kapan terlaksananya masih menunggu kebijakan pimpinan TNI. Doakan saja," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Gig JM Sipasulta usai acara pisah sambut Kadispenal, di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/10/2018).

Menurut dia, pembentukan Koarmada gabungan membutuhkan sarana, seperti kantor, anggaran, dan prajurit. Apabila direalisasikan, otomatis satuan tersebut pimpinan oleh perwira tinggi dengan pangkat bintang tiga atau laksamana madya.

"Nah, kalau tambah satu bintang tiga lagi di TNI AL, itu bagus. Dan rencana pembentukannya pun sudah dibahas di Mabes TNI dan Mabes TNI AL," ujarnya.

Keputusan mengenai rencana pembentukan Koarmada gabungan itu, kata Kadispenal, berada di tangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai penentu kebijakan bagi pengembangan organisasi TNI.

Koarmada gabungan TNI AL itu akan setara dengan satuan serupa di TNI Angkatan Darat, yakni Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad). Dalam strukturnya, Kostrad membawahi Divisi Infanteri I, Divisi Infanteri II, dan Divisi Infanteri III.

(Okezone)

Bangkok Dock Offers Three OPV to Srilanka

16 Oktober 2018


Krabi class 90m Naval OPV (photo : AAG)

Thailand Shipbulider's Bangkok Dock Company (State owned company) in progressing to offer new 3 Offshore Patrol Vessels for Sri Lanka Navy as a Managing Director and Executive Director was attended to meet event between Cabinet of Deputy Minister of Defense of Sri Lanka and Minister of Defense Thailand, 9 October 2018.

Executive Director of Bangkok Winery Co., Ltd., attended the reception of the Deputy Minister of Defense of Sri Lanka, to meet with the Minister of Defense of Thailand following the construction of a offshore patrol vessel for Sri Lanka. 

The meeting was attended by the Sri Lankan Defense Minister. And the Minister of Defense, General Pravit Wongsuwan, welcomed the visit of Thailand on October 9, 2018 to discuss several issues of security cooperation between Thailand and Sri Lanka.

The Bangkok Dock Company, the managing director and executive of Bangkok Dock Company, also attended the event. According to the policy of supporting Thai internal security industry by the Thai government by Thai Prime Minister General Prayut Chanacha, 

Bangkok Thai Overseas is in the process of proposing the 3 OPV Offshore Patrol Vessel projects 12,000 million baht ($ 362.61 million) to the Sri Lanka Navy with Wuxi Bangkok, Thailand. Bangkok Dock has purchased a patent surveillance ships. 90m OPV mechanical side of BAE Systems, UK (BVT Surface Fleet original) since 2008, with the agreement to build a ship for use within Thailand and exported abroad for a period of 10 years.

HTMS Krabi 551 (photo : thaifighterclub)

The technology transfer to the Mahidol Aduldad shipyard of the Royal Thai Navy at Sattahip, Chonburi, the first Royal Navy ships, HMS Krabi, were built on 26 August 2013 and now Mahidol is under construction the second HMS Krabi is the HMS Trang, which has been improved from the first ship is the HMS Krabi, such as a deck, flying stern subordinate helicopter size 10 tons and equipped with missile launchers. Counteract Boeing Harpoon USA, etc. 

The Sri Lankan Navy is currently in the process of expanding its capacity to become a Blue Water Navy to protect the land-based country of the Indian Ocean. Sri Lanka has been supplying many offshore patrol vessels over the years.

The two Saryu class ships, which are joined by the Goa Shipyard Limited (GSL) India, are the P623 SLNS Sayurala and P624 SLNS Sindurala, as well as the offshore surveillance ships previously stationed in the Indian Navy. The Indian Coast Guard and the US Coast Guard, formerly the Sukanya Indian Crew, are the P620 SLNS Sayura (P54 INS Sarayu), the Indian Vikram Vessel, P622 SLNS Sagara. (41 ICGS Varaha original) and Medium Enduro Medium Ship Rance Cutter US SLNS Samudura (WMEC-622 USCGC Courageous Original)

No more details at this time. It is understood that Bangkok Dock Thailand would like to offer a 90m OPV of BAE Systems to Sri Lanka. The shipbuilding by Thai shipyard for export for export friendly country would be cheaper than the country. It will be shipbuilding at the British shipyard. It may also include cooperation with the Sri Lankan Navy Colombo Dockyard with the capability of shipbuilding for the Sri Lankan Navy and the Sri Lanka Coast Guard, based on the Zealand Navy's Protector class.

Bangkok Dusit has also offered a patrol boat to another Philippines, even though it has yet to report its interest in ordering supplies. But it expresses the confidence of the friendly country and support to the Thai government's internal security industry.

(AAG)

DND Likely to Acquire Swedish-Made Fighter Jets

16 Oktober 2018


Saab Gripen at ADAS 2018 (photos : United Defense of the Philippines)

MANILA – After a thorough study and research, the Department of National Defense (DND) is most likely to buy the Swedish-made Gripenmulti-role supersonic jet fighter for the Philippine Air Force (PAF).

Defense Secretary Delfin Lorenzana made this disclosure in an exclusive interview with the Philippine News Agency (PNA) on the sidelines of the book launching of former President Fidel V. Ramos at the Manila Hotel on Sunday.

Lorenzana said aside from being cheaper and less expensive in maintenance cost, the Gripen has been proven to be an excellent supersonic fighter aircraft with a top speed of Mach 2 or 1,236 kilometers per hour, or twice the speed of sound.

The Gripen has a delta wing and canard configuration and is powered by the Volvo RM12. It is being used by various countries in Europe and the Middle East.

The PAF has been scouting for over a decade of what jetfighter aircraft it would buy to replace the US-made F5A/B jet interceptors that retired in 2005 due to old age and lack of spare parts.

Since the F-5s were pulled from service, the Air Force tried to acquire advanced jetfighters such as the supersonic F-16 from the United States, but no progress was made.



Lorenzana said the United States government offered anew to sell F-16 fighter jets to the Philippines.

The offer, Lorenzana added, was made by US Defense Secretary James Mattis when the DND secretary visited Washington last month.

Lorenzana confirmed the US offer, but said the F-16 supersonic jetfighter interceptors are too expensive.

In comparison, the Gripen costs less and has the same capability with other multi-role jetfighters, including the F-16.

Since F-5s were put out of service, the PAF has no multi-role jetfighters in its arsenal, although it had bought from South Korea a dozen of F-50 jets but the planes’ capability is limited compared with the Gripen, F-16 and similar aircraft.

The acquisition of multi-role jetfighters, Lorenzana said, is badly needed to protect the country’s airspace.

It may be recalled that in 1995 during the administration of President Fidel V. Ramos, Congress passed the modernization program of the Armed Forces of the Philippines that includes the acquisition of new planes, helicopters and naval vessels to replace aging ones.

(PNA)

15 Oktober 2018

Fasilitas Merpati Akan Difungsikan Jadi Pusat Perawatan Pesawat Militer

15 Oktober 2018


Merpati Maintenance Facility, Surabaya (photo : Merpati)

MERPATI Maintenance Facility (MMF) yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, akan dijadikan sebagai pusat perawatan pesawat militer.

"Kita kembangkan untuk basis perawatan pesawat militer atas permintaan," kata Direktur Bisnis & Base Maintenance GMF, Tazar Marta Kurniawan saat peninjauan ke fasilitas perawatan roda pendaratan di Tangerang, hari ini.

Dia mengatakan rencananya tahun depan sudah bisa digunakan, hanya saat ini masih menunggu otorisasi dari Federal Aviation Administration (FAA) dan European Aviation Safety Agency (EASA).

Proses perawatan pesawat militer akan bekerja sama dengan Garuda Maintenance Facility (GMF AeroAsia) yang sudah dilakukan sejak 2016. "Rencana kita dipusatkan di sana, kemarin baru ditambahkan dengan adendum kerja sama dengan Merpati," katanya.

Dalam kerja sama tersebut, Tazar menjelaskan, GMF akan menggunakan dua line dari total empat line yang dimiliki MMF. MMF, lanjut dia, akan tetap difokuskan untuk perawatan mesin pesawat baling-baling, yaitu turboprop.

"Modifikasi kita menjadikan pesawat penumpang menjadi pesawat kargo, seperti untuk di Jayawijaya itu, kemudian kita kembangkan basis perawatan pesawat militer," katanya.

Secara legalitas, lanjut dia, GMF sudah mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan sebagai industri perawatan pesawat militer. "Sebenarnya GMF sendiri secara organisasi sudah dianggap oleh Kemenhan sebagai industri MRO pertahanan," katanya.

Sejak beberapa tahun belakangan, lanjut dia, MMF sebetulnya sudah melakukan perawatan pesawat militer, namun untuk jenis pesawat kecil, seperti helikopter. "Kita sudah pernah melakukan 'heavy check' di sana untuk pesawat ATR, tapi belum ada 'EASA approval'," katanya.

Dia menargetkan setelah seluruh proses selesai, akan segera dilakukan
pengerjaan perawatan. "Insya Allah secepatnya, begitu dapat pesanan, kita kerjakan di sana," katanya.

(Media Indonesia)

DND Eyes to Fast Track Air Defense System Acquisitions

15 Oktober 2018


PA has requirements to acquire MANPADS (photo : Army Technology)

The Department of National Defense (DND) is eyeing to fast track the acquisition of air defense systems for Philippine Air Force (PAF), Philippines Navy, and Philippine Army under Revised Armed Forces of the Philippines (AFP) Modernization Program Horizon 2.

“The Department of National Defense reiterates recently the need to fast track the acquisition of Ground Based Air Defense Systems (GBADS) for the Philippine Air Force, as well as for other air defense requirements from the Philippine Army and Philippine Navy as part of the Horizon 2 phase of the RAFPMP,” MaXDefense Philippines said on October 14.


PN to acquire surface-to-air missile systems (photo : MBDA)

“This is based on the DND’s recent action plans, which determines the urgent projects that needs prioritization of implementation,” it added.

MaxDefense noted that PAF has a GBADS acquisition project, the Army has requirements to acquire man-portable air-defense system (MANPADS), and the Navy is introducing ship-based surface-to-air missile systems in its new ship acquisitions like the upcoming new frigate and new Corvette acquisition.

(Mintfo)

Turangga APC Mulai Dikirimkan ke Paskhas TNI AU

15 Oktober 2018


APC Turangga 4x4 (photo : Tugas Anda)

Deretan 13 APC Turangga 4x4 pesanan Paskhas TNI AU di Tugas Anda Defence (TAD) telah mulai berkurang karena pada akhir September lalu telah dikirimkan beberapa unit ke Mako Korpaskhas di Margahayu Bandung. Pada pameran alutsista dalam memperingati HUT TNI ke-73 pada 5-7 Oktober lalu kendaraan ini muncul di Lapangan Gasibu, Bandung. Info yang beredar Korpaskhas telah menerima 4 unit kendaraan ini di Markas Lanud Sulaiman, Bandung. 

APC Turangga 4x4 (photo : Tugas Anda)


Paskhas membutuhkan 119 kendaraan taktis/tempur yang akan disuplai dari industri pertahanan dalam negeri. Setelah menerima kendaraan DMV-30T dan DMV-30A buatan PT DI, Paskhas memesan kendaraan ke Pindad (Anoa dan Komodo), SSE (P2 APC dan P6 ATAV) serta TAD (Turangga). Kendaraan-kendaraan ini lebih sesuai dengan kebutuhan Paskhas untuk mengamankan pangkalan udara dan obyek vital strategis lainnya yang cenderung berada di perkotaan.


 APC Turangga 4x4 (photo : Tugas Anda)

PT Karya Tugas Anda sebagai perusahaan yang membuat kendaraan Turangga APC 4x4 awalnya adalah perusahaan karoseri yang berdiri sejak tahun 1982 di Pasuruan, Jawa Timur. Karoseri (“carrosseri”) adalah ruangan yang dibangun di atas rangka kendaraan seperti mobil, bus, atau truk. Pengalaman 34 tahun dalam karoseri mobil ini memperluas bisnis perusahaan menjadi divisi pabrikan, divisi konstruksi, divisi rental dan terakhir divisi defence. Tugas Anda berencana melakukan ekspansi bisnis ke ASEAN. 

APC Turangga 4x4 (photo : Angkasa)


Kendaraan Turangga APC 4x4 ini dibangun berdasarkan mobil Ford 550 Super Duty, semua komponen Ford tetap dipakai disini seperti chassis, mesin turbo diesel V8 6.700cc, transmisi dan suspensi. Oleh TAD kendaraan ini tampil garang dengan kesan robotik dengan berat maksimal 8.845 ton dan ground clearance 65 cm. Dengan payload 1000 kg Turangga dapat mengangkut 12 personel termasuk driver dan komandan, kendaraan ini dapat dipacu hingga kecepatan 110 km/jam.


Mengenai level proteksi, untuk kompartemen penumpang berdasarkan European Committee for Standardization kendaraan ini berada di level B6 yang artinya mampu menahan munisi 7,62 mm dari jarak 10 m. Sedangkan untuk lantai kendaraan sudah mengadopsi konstruksi V-hull dengan baja penahan ledakan.

(Defense Studies)

Aussie Engineering in Export Deal with Malaysian Armed Forces

15 Oktober 2018


Violvo FMX trucks (photo : Volvo Group)

Volvo Group Australia has dispatched a shipment of specialised military vehicles to Malaysia, launching what it hopes will be a new export initiative for the company, for Queensland and for Australia.

In a world-first export deal for Volvo in Australia, the team at the company’s headquarters in Wacol, Brisbane, took two years to plan and adapt the two civilian Volvo FMX trucks to meet the highly specific requirements of military heavy recovery vehicles.

Vice president of state and federal sales at Volvo Group Australia, Jon Mclean, described the export as significant for Australian engineering and manufacturing, with the potential to be just the start of a new line of defence exports for Australia.

"These vehicles are like nothing ever before produced here in Australia," Mclean said.

Designed to operate off-road in demanding operational conditions, they can lift and tow the full range of military vehicles weighing up to 30 tonnes.

Mclean and his team recently put the vehicles through their paces at testing facilities in Brisbane, before preparing them for shipping to Malaysia.

"Volvo has a reputation in the truck industry around the world for its stringent testing, and I’m pleased to say these vehicles more than met these standards," Mclean explained.

Volvo Group Australia is strategically placed to support the Commonwealth government’s Defence Export Strategy, which aims to position Australia as one of the world’s top 10 defence exporters by 2028.

Currently, Australia’s defence exports total between $1.5 billion and $2.5 billion annually.

Mclean said, "The government’s strategy identifies four priority market groups for defence exports and we are well-positioned to contribute to this growth, particularly in the Pacific region."

The Volvo FMX is designed to be the ultimate truck for rough terrain. Its chassis has been designed to withstand the most demanding of driving conditions. And it’s been built to carry the heaviest loads. The robustness of the Volvo FMX makes military logistics assignments easier, safer and more resource- and cost-effective. It’s easily adapted to suit an individual mission’s requirements, and laden with innovative features.

Volvo Group Australia is responsible for Mack, Renault, UD and Volvo truck brands within Australia, New Zealand, New Caledonia, Papua New Guinea and the south Pacific islands.

(DefenceConnect)

13 Oktober 2018

Uji Dinamik Senapan Serbu-Bawah Air

13 Oktober 2018


Senapan serbu bawah air (photos : Kemhan)

Kegiatan Uji Dinamik FA Senapan Serbu Bawah Air dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2018, bertempat di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, dipimpin oleh Kadislitbangal. Kegiatan ini juga dihadiri PT.Pindad, Staf Subdit Tekhan Dittekindhan dan undangan lainnya. Senjata Serbu Bawah Air (SSBA) mempunyai kemampuan menembak di bawah air hingga kedalaman 15 meter, dan memiliki spesifikasi: Berat 4,5 kg, panjang 820 mm, lebar 82 mm, menggunakan tenaga gas dalam sistem penembakan.



Kegiatan uji dinamik FA. Senapan Serbu bawah Air ini termasuk dalam Program Bangtekindhan, sesuai dengan Permenhan No. 39 Tahun 2016 tentang Bangtekindhan yang merupakan kegiatan pengembangan yang dilakukan industri pertahanan dalam negeri dengan didukung sumber anggaran rupiah murni.FA. Senapan Serbu Bawah Air ini diarahkan kepada penguasaan teknologi guna menjamin kelangsungan penyediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) serta kemajuan dan kemandirian industri pertahanan. Kegiatan ini berjalan dengan aman dan lancar.

(Kemhan)

RAAF Pauses F-35A Flying for Safety Inspections

13 Oktober 2018


RAAF F-35A A35-009 (photo : Aus DoD)

Defence has confirmed the RAAF has “paused” flying its F-35A Joint Strike Fighters while engine inspections are undertaken.

The confirmation on Friday afternoon comes after the US Department of Defense announced on Thursday US time it had suspended F-35 flying to inspect fuel tubes within the aircraft’s Pratt & Whitney F135 engines, following initial investigations into a US Marine Corps F-35B crash in South Carolina, near Marine Corps Air Station Beaufort, in late September. The pilot ejected safely.

“Following a recent incident in the United States (United States Marine Corps South Carolina 29 Sep 18) the F-35 fleet has been instructed to conduct safety inspections across all delivered engines,” a Defence spokesperson said via emailed statement on Friday.

“Australian F-35 aircraft currently based in the US will return to flying operations once safety inspections are complete. Some international partners within the F-35 program are already commencing flying following conclusion of their inspections.”

In early September, the RAAF took delivery of its ninth F-35A. The aircraft, A35-009, was the first to be taken on strength by its first operational flying unit to fly the jet, No 3 Squadron.

The Defence spokesperson said the new safety inspections “will not affect the delivery of aircraft to Australia”.

3SQN pilots and maintenance personnel are currently training on the F-35 with the US Air Force’s 56th Fighter Wing at Luke. The squadron is due to bring the first two jets to Australia in mid-December for a ‘Verification & Validation Testing’ program and to allow in-country F-35 maintenance training to begin.

(ADBR)

PHL Navy Pilots Now Training for 2 AW159 “Wildcat” Anti-Submarine Helicopters

12 Oktober 2018

AW159 Wildcat ASW helicopter (photo : Yeovil Press)

Four Philippine Navy Naval Air Group pilots are now in United Kingdom to train for the upcoming AW159 “Wildcat” anti-submarine helicopters ordered from Leonardo, formerly AgustaWestland.

According to Pinoy Aviators, the Filipino naval aviators are at AgustaWestland Training Academy in Yeovil, South West of England (UK).

“These four Naval Aviators started their AW159 Wildcat Training on Monday. They will be the first breed of AW159 Wildcat Anti-Submarine helicopter pilots in the country. They will be flying the most expensive bird in the Armed Forces of the Philippines (AFP) inventory,” Pinoy Aviators said.

The Philippine Navy is expecting the delivery in March 2019.

The contract for the two anti-submarine helicopters was signed March 2016. The contract is worth PHP5.4 billion and includes munition, mission essential equipment, and integrated logistic support.

(Mintfo)

TAI Perkuat Kerja Sama Pengujian UAV dengan BPPT

13 Oktober 2018


Pengujian di ILST BPPT (photo : AA)

Perusahaan dirgantara Turki Turkish Aerospace Industries (TAI) melakukan kunjungan ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis, untuk memperkuat kerja sama.

Kunjungan tersebut sekaligus menandai 10 tahun kerja sama antar perusahaan dan lembaga kedua negara tersebut.

Vice President Corporate Marketing and Communication TAI Tamer Ozmen mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa kerja sama kedua pihak tersebut sudah berlangsung sejak 2008.

“Kerja sama dimulai pada saat pengembangan program pesawat terbang tanpa awak (unmanned aircraft vehicle/UAV) ANKA,” ujar Tamer.

Pada waktu itu, TAI melakukan uji coba terowongan angin (wind tunnel) UAV ANKA di fasilitas Indonesian Low Speed Tunnel (ILST) milik Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika (BBTA3) BPPT.


Pengujian di ILST BPPT (photo : AA)

ANKA merupakan pesawat terbang tanpa awak (UAV) kelas Medium Altitude Long Endurance (MALE) yang dikembangkan TAI. Pengujian tersebut untuk memperoleh data karakteristik aerodinamika UAV tersebut.

Kemudian, Tamer menjelaskan pengujian kedua yang dilakukan TAI di BBTA3 untuk varian lain ANKA termasuk varian SATCOM pada April hingga Mei 2015.

Pengujian ini untuk mendapatkan data terkait efek dari perubahan bentuk (deformasi) sayap, SAR dan SATCOM, kamera, winglet, dan saluran masuk udara dalam karakteristik aerodinamika ANKA.

Selanjutnya, pada April dan Juni 2015 telah dilakukan pengujian ketiga dalam skala penuh untuk bagian sayap dari ANKA generasi terbaru. Dan pengujian keempat dilakukan pada Oktober 2017 untuk seluruh konfigurasi ANKA generasi terbaru.


ANKA-2 with 2 turboprop engine (image : Keypublishing)

“Keempat pengujian terowongan angin (wind tunnel test) di ILST telah berkontribusi besar terhadap pengembangan sistem UAV ANKA dengan performa terbang yang superior dan fitur keamanan yang meningkat,” Tamer mengakui.

Tamer menegaskan bahwa UAV ANKA kelas MALE memiliki sistem kecerdasan, pengintaian, pengawasan, dan penyerangan untuk bertempur yang sudah teruji untuk keamanan dalam negeri di Turki.

“Selain itu, ANKA juga sudah teruji untuk operasi pengawasan yang dipakai oleh berbagai end users di Turki,” imbuh Tamer.

Tamer juga mengatakan saat ini ANKA sudah siap untuk melayani misi militer dengan berbagai konfigurasi payload yang dibutuhkan angkatan udara dari berbagai negara.


ANKA ELINT/COMINT version (photo : TAI)

“ANKA sudah memiliki pengalaman yang matang dan sudah terbang di Turki dan negara lainnya untuk aktivitas anti terorisme serta pengawasan darat dan laut,” ungkap Tamer.

Saat ini, TAI juga sedang berkolaborasi dengan BBTA3 untuk kelima kalinya dalam pengujian kapasitas payload sistem UAV di ILST untuk mendapatkan data karakteristik aerodinamika untuk pesawat terbang tanpa awak terbaru yang sedang dikembangkan TAI

“Kami sangat mengapresiasi kontribusi BPPT melalui BBTA3 untuk kesuksesan dari pengembangan barisan produk UAV kami dan hal ini sangat menentukan untuk tetap mempertahankan kolaborasi yang bermanfaat untuk tahun-tahun yang akan datang,” ungkap Tamer.

(Anadolu)