16 Agustus 2017

Realisasi Kontrak Alutista Kemenhan-Pindad Capai Rp 2,9 Triliun

16 Agustus 2017


Amunisi buatan Pindad (photo : detik)

TEMPO.CO, BANDUNG - Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan, total kontrak pemesanan alutista pemerintah yang sudah dibayarkan pada PT Pindad menembus Rp 2,9 triliun. “Kerjasama dalam industri pertahanan ini kontraknya multi years. Tahun ini sudah on-hand Rp 2,9 triliun, sudah kita pegang,” kata dia di Bandung, Selasa, 15 Agustus 2017.

Abraham mengatakan, kontrak multiyears pemesanan pemerintah untuk alutsista itu dijadwalkan tuntas tahun 208-2019. “Kontrak multi-years seluruhnya sampai dengan Rp 3,4 triliun itu sampai tahun 2018-2019, tapi ini nanti bergulir kontraknya,” kata dia.

Menurut Abraham, beragam jenis alutsista yang tercakup dalam kerjasama kontrak multi-years tersbut. “Yang sudah selesai dikerjakan PT Pindad terhadap kontrak Kementerian Pertahan itu misalnya senjata bawah air, senapan doper, pengembangan tank boat, medium tank," kata dia. Dalam waktu dekat produk Pindad itu akan ditampilkan seperti Tank Anoa, Badak, medium tank, kemudian peralatan anti ranjau.

Abraham mengatakna, porsi terbesar pemesanan itu berupa amunisi beragam kaliber. Namun dia tidak merinci nilainya. Kandungan lokal untuk produk amunisi Pindad itu dikalimnya sudah menembus 60 persen. “Kalau bicara teknologi dan produksi sudah di kita, tapi kalau bicara komponen atau material masih dfari luar. Itu yang harus di lokalkan ke depan,” kata dia.

Saat ini Pindad masih terus menggenjot produksi amunisi.  “Bahasanya pabrik kita, giling aja terus. Kita belum bisa memenuhi kebutuhan, maknay aktia tambah mesin, lakukan strategic-partnership untuk menambah kapasitas,” kata Abraham.

Abraham mengatakan, tahun ini produksi amunisi menembus 120 juta butir per tahun. Tahun depan ditargetkan bisa tembus 300 juta butir amunisi pertahun. “Kebutuhan dalam negeri besar sekali, mungkin sekitar 500-600 juta butir pertahun. Belum terpenuhi,” kata dia.

Kendati demikian, amunisi produksi Pindad ada yang di ekspor keluar negeri. Abraham tidak merinci jumlahnya. “Pasarnya sangat luas, oportunity-nya sangat luas. Makanya kita coba menambah kapasitas produksi. Kalau bisa produksi sampai 500 juta butir per tahun, paling tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor,” kata Abraham.

Abraham mengatakan, investas menambah mesin produksi sudah dilakukan sejak tahun lalu dengan memanfaatkan dana PMN yang diberikan pemerintah bertahap sejak tahun 2015 lalu yang rencananya menembus Rp 700 miliar. “Rencananya PMN sampai 2018 itu Rp 70 milair,” kata dia.

Dari dana yang sudah diserahkan pemerintah, Pindad menggunakan Rp 135 miliar untuk menambah mesin produksi amunisi kaliber besar, dan Rp 130 miliar untuk mesin produksi amunisi kaliber kecil. “Selain itu kita juga membuat velodrome untuk uji performance kendaraan tempur kita, juga untuk pengembangan industri. Pindad juga ditugaskan untuk membangun generator proyek 35 ribu MW,” kata Abraham.

(Tempo)

Blast Testing for LAND 400

16 Agustus 2017


Blast testing for Rheinmetall Boxer (photo : Aus DoD)

Blast Testing Done And Dusted

A final series of blast tests have been completed on the two shortlisted contenders vying to become the Australian Defence Force’s new Combat Reconnaissance Vehicle.

To assess their survivability, Rheinmetall’s Boxer and BAE Systems Australia’s AMV-35, were exposed to simulated mine blasts at Defence’s Proof and Experimental Establishment at Graytown in Victoria.

Minister for Defence Industry, the Hon Christopher Pyne MP, said the blast tests were conducted under the wheels and under the belly of the vehicles, and represented a final trial by fire.

“The aim of this project is to deliver a world-class armoured fighting vehicle which can take a hit, and protect our soldiers,” said Minister Pyne.

“Importantly, these trials have been conducted by Australian soldiers who will operate these vehicles when they are delivered, closely supported by Defence Science and Technology Group staff.”


Blast testing for BAE Systems AMV-35 (photo : Aus DoD)

The tests are the final phase of a rigorous program designed to put the two vehicles through their paces in a range of operating environments.

“During the last 12 months, the vehicles’ protection, lethality and usability have been measured and assessed,” Minister Pyne said.

Defence will buy 225 CRVs costing between $4 to $5 billion.

The LAND 400 Phase 2 team has worked hard to increase opportunities for Australian industry participation in this program.

“The project secures the ADF’s sovereign CRV expertise and over 1000 jobs across more than 300 Australian based companies,” said Minister Pyne.

“The winner will be announced in the first half of 2018.”

(Aus DoD)

15 Agustus 2017

Singapore Taps Elbit for Chinook, Apache Defensive Suites

15 Agustus 2017


An upgraded Republic of Singapore Air Force Boeing CH-47SD Chinook flies in formation with an AH-64D Apache over Singapore's Central Business District during the country's annual National Day Parade on the 9th of August. (photo : DefenseNews)

MELBOURNE, Australia — Singapore’s fleet of Boeing AH-64 Apache attack and CH-47 Chinook heavy-lift helicopters are being fitted with defensive suites from Elbit Systems as part of survivability and mission capability upgrades.

Close examination of photographs of upgraded Apaches and Chinooks of the Republic of Singapore Air Force, or RSAF, show that they have been fitted with missile approach and laser warning systems that look identical to that offered by Elbit as part of its All-in-Small integrated electronic warfare suite.

A spokesman from Singapore’s Ministry of Defence had earlier confirmed that the RSAF “is equipping the AH-64D with new mission systems to enhance the helicopter’s survivability and improve its mission capability,” adding that the “upgrading programme involves equipping the AH-64D with a Helicopter Integrated Electronic Warfare System (HIEWS) to enhance survivability and SATCOM for more robust communications.”

The helicopters are also fitted with rectangular-shaped radar warning receivers, or RWR, similar to that carried on RSAF’s AS332M/M-1 Super Puma medium-lift helicopter fleet, which had its upgrades completed earlier this decade. Sources have confirmed to Defense News that these RWRs are also an Elbit product, although the company declined to confirm that Singapore was a customer for its helicopter defensive suite.


RSAF Chinook and Apache (photo : RSAF Media)

Defense News understands that a single RSAF Apache has undergone the upgrade so far. This was an aircraft that was severely damaged during a heavy landing in 2010 and only recently repaired into flyable condition and upgraded. At least three of RSAF’s 10 CH-47SD Chinooks have also undergone the upgrades to date.

With the upgrades, RSAF’s Apaches and Chinooks will be equipped with SATCOM “for more robust communications,” according to the ministry. A SATCOM dome has been fitted onto the outer leading edge of each of the upgraded Apache’s stub wings, similar to that on Israel’s AH-64D Sarafs, for full 360-degree coverage while the upgraded Chinooks have a SATCOM dome on the top of the fuselage in between the twin rotor booms.

The upgrades are being carried out by RSAF and the country’s Defence Science and Technology Agency, or DSTA, which has provided further details of the Chinook upgrade. These include replacement of the existing avionics suite and the installation of new mission systems that incorporates new flight control modes and a personnel locator system, a position and status reporting system and a new dual rescue hoist.

DSTA had also proposed improvements to the software design of the digital Automatic Flight Control System to the Chinook’s handling qualities and accuracy in the hover, although it is not known if these have been carried out on the upgraded helicopters.

(DefenseNews)

RHAN 450, Roket Pertahanan Berjangkauan 150Km

15 Agustus 2017



RHAN 450 dalam ujicoba (photo : kemhan)

Mengenal RHAN 450, Roket Balistik RI Berdaya Jelajah 150 Km

Liputan6.com, Jakarta Indonesia tengah gencar memproduksi berbagai macam alutsista demi mewujudkan kemandirian bangsa. Salah satu alutsista yang tengah dikembangkan adalah roket balistik jarak jauh.

RHAN 450, menjadi salah satu dari sekian jenis roket yang diproduksi anak bangsa yang terus dikembangkan kemampuannya.

Roket balistik ini tengah dikembangkan Balitbang Kementerian Pertahanan dan Konsorsium Roket Nasional, yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), PT Pindad (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Dikutip Liputan6.com dari beberapa sumber, RHAN 450 pertama kali menjalani uji statis pada 21 Agustus 2014 yang berlangsung di Lapangan Sonda LAPAN, Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat.

Saat masa pengujian awal, RHAN 450 ini bernama RX-450. Roket ini akhirnya pertama kali diluncurkan dalam masa uji coba pertama pada Mei 2015 dengan jarak jelajah saat itu mencapai 100 kilometer, dan sukses.


RHAN 450 dalam ujicoba (photo : defence.pk)

Namun seiring pengembangannya, Konsorsium Roket Nasional menggandeng Lapan dalam meningkatkan kemampuan RX-450. 

Terakhir, roket ini kembali diuji coba pada Desember 2016. Dalam uji coba itu, jarak jelajah roket ini meningkat menjadi 150 km. Uji coba saat itu RX-450 sudah berubah nama menjadi RHAN 450.

Dengan perubahan nama ini, berarti roket balistik ini sudah siap memasuki tahap produksi. Dengan demikian, RHAN 450 akan melengkapi produksi roket Indonesia lainnya seperti RHAN 122 yang memiliki jarak jelajah 40-50 km.

Selain berperan sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, basis RHAN 450 juga direncanakan sebagai bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai Roket Pengorbit Satelit (RPS).

RHAN 450 dapat membawa payload seberat 50 kg – 100 kg, bisa diartikan payload sebagai hulu ledak bila roket ini difungsikan alutsista artileri medan.

RHAN 450 adalah tipe roket balistik dengan panjang total 6.110 mm, panjang motor 4.459 mm, berat total 1.500 kg, berat muatan 100 kg, gaya dorong 12895 kg, dan menggunakan bahan bakar propelan komposit.

(Liputan6)

Navantia Pitches F-5000 Design for Future Frigates Bid

15 Agustus 2017


A rendered image of Navantia's F-5000 design. (image : Navantia Australia)

Navantia Australia has submitted its response to the Commonwealth’s Request for Tender for the Sea 5000 Future Frigate program with what it regards as “a comprehensive plan for a leading edge anti-submarine warfare (ASW) vessel and Australia’s continuous shipbuilding industry”.

The F-5000, an evolution of the soon to be commissioned Navantia-designed Hobart Class DDG, will be designed locally to meet specific requirements of the Royal Australian Navy, and built in Adelaide using expertise, experience and equipment from Australia, according to the company.

With capabilities based on the Hobart Class, the F-5000 also incorporates lessons learnt from the operational requirements of the Navantia designed and built Norwegian F-310 ASW frigate. The F-5000 will also provide operational flexibility and force multiplication by incorporating 48 strike length missile cells, a Mk45 5” gun, an advanced above water sensor suite, and integration of the MH-60R combat helicopter and UAV featured in the F-5000’s design.

Navantia says that incorporating the Navantia-SAGE Automation Group’s (NSAG) Integrated Platform Management System (IPMS), which will already be operated by 1,500 men and women of the Navy across seven existing naval platforms, additional training requirements will be reduced and the Adelaide based NSAG will continue to grow as a key input to capability.

“By using an in service Australian ship as our reference to build the F-5000, we will be ensuring that Australia’s future ASW frigate is able to seamlessly integrate into the RAN’s fleet and provide the savings through economies of scale for shipbuilding, training, maintenance and supply support.” Navantia Australia’s Donato Martínez said.


Navantia proposed for SEA 5000 during Pacific 2015 exhibition (photo : Navy Recognition)

Navantia Australia board member and former DMO chief executive Warren King said the F-5000 builds on over a decade of ship design and build experience with industry that ensures a low risk, early start for the Australian shipbuilding industry.

“When Navantia first partnered with the Commonwealth on the Hobart Class destroyer, we didn’t have a ship designer, and we didn’t have a shipyard. Now, over a decade since the partnership first began, Navantia Australia has developed the intimate customer knowledge, understanding of Australian industry capability and commitment to building Australia’s own shipbuilding industry.”
In April Navantia Australia managing director Paco Barón told ADM studies had “basically confirmed the AWD platform can undertake Sea 5000 requirements in a very low risk fashion with engineering work we would consider routine”.

At the time, Navantia was analysing any changes to the Commonwealth’s requirements and “was trying to stick to a philosophy of minimum change”, and, according to Barón, the existing design had space and weight margins to provide for the requirements.

He didn’t foresee any change to the AWD hull design and said, “the platform as it is, even in terms of noise signature, is at a very high level of performance”.

(AustralianDefence)

Setelah Nagapasa, Indonesia Bakal Punya Kapal Selam Kedua Tahun Ini

15 Agustus 2017


KRI Ardadedali 404 (photo : KBS News)

Jakarta - Pemerintah Indonesia telah meresmikan kapal selam KRI Nagapasa-403 pada Rabu (2/8) kemarin menjadi kapal perang. Kapal tersebut merupakan bentuk kerja sama transfer teknologi dengan pemerintah Korea Selatan. Masih ada dua kapal selam lagi yang tengah dibangun 

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan kapal selam kedua memiliki spesifikasi yang sama dengan KRI Nagapasa-403. 

"Sama (spesifikasi). Hanya produknya di sana banyak dikerjakan tangan Korea, di sini nanti tangan Indonesia," kata Ade kepada wartawan di Gedung Kemenko Polhukam, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, (14/8/2017).

Ade mengatakan, kapal selam kedua bakal rampung pada tahun ini. Sementara yang ketiga target pembangunannya sekitar 2,5-3 tahun. Kapal selam kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerjasama dengan DSME Korsel.

"Target pembangunan kan 3 tahun. 2,5 tahun sampai 3 tahun. Yang kedua akhir tahun atau awal tahun, kemudian yang ketiga itu tahun 2018," jelas Ade.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah meresmikan kapal selam KRI Nagapasa-403 masuk ke dalam jajaran kapal perang TNI AL. Kapal ini rencananya akan tiba di Surabaya, Jawa Timur dari Korea Selatan pada 28 Agustus mendatang. 

Kapal selam KRI Nagapasa-403 memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan ± 21 knot di bawah air. Kapal ini punya ketahanan berlayar lebih dari 50 hari dan mampu menampung 40 kru untuk menunjang fungsi. Juga dipersenjatai torpedo dengan fasilitas delapan buah tabung peluncur. 

(Detik)

Coast Guard Getting 7 New Helicopters

15 Agustus 2017


Bo-105 helicopter of PCG (photo : chosun)

The National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee (ICC)-Cabinet Committee approved the acquisition of seven maritime disaster response helicopters for Philippine Coast Guard (PCG).

The approval was made during ICC-Cabinet Committee’s meeting last Friday, August 11. ICC-Cabine Committee is being chaired by Secretary of Finance Carlos Dominguez III, co-chaired by NEDA Director-General Ernesto Pernia.

The Department of Finance (DOF) said the ICC-Cabinet Committee approved the procurement of seven maritime disaster response helicopters to strengthen and expand the Philippine Coast Guard’s capability to respond to maritime incidents during natural calamities.

DOF said the procurement worth PHP5.887 billion will include training of pilots and technical crew; purchase of mission equipment, maintenance tools and spare parts; construction of hangars; and project management.

This project proposal will no go to NEDA Board chaired by President Rodrigo Duterte for final approval before implementation.

(Update)

14 Agustus 2017

Indonesia Shortlists BT-3F Amphibious Tracked Vehicle from Russia for Marines Corps

14 Agustus 2017

Indonesia has shortlisted the Russian developed BT-3F amphibious tracked vehicle to replace its marines corps’ ageing BTR-50PKs. Contract may see Indonesia become the first international customer of the BT-3F (photo : bronetechnikamira)

A request by the Indonesian Marines (Korps Marinir – KORMAR) to formally withdraw from further acquisitions of the BTR-4 8x8 amphibious wheeled armoured personnel carriers (APCs) is close to being approved by the Indonesian government, and the service has singled out Russia’s BT-3F platform as a front runner replacement in the programme.

Sources from the Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut, or TNI-AL) told Jane’s on 14 August that as part of a due diligence process to select the replacement, KORMAR chief Major General Bambang Suswantono, and a delegation of senior officers from the service, will arrive in Russia in the week beginning 21 August to witness a demonstration of the BT-3F near Moscow.

Major Gen Bambang will also participate in the Army 2017 military-technical forum as part of his visit, and visit the premises of Concern Tractor Plants, the Russian heavy industry equipment developer that designed BT-3F. KORMAR is a service under the TNI-AL’s command structure.

The Indonesian House of Representatives’ commission on defence, intelligence, and foreign affairs (Komisi I) had previously approved a sum of USD95 million under the country's 2017 defence budget to replace the KORMAR's ageing BTR-50PK APCs with BTR-4s. This approval was granted in addition to the initial batch of five BTR-4 APCs ordered by the Indonesian Ministry of Defence (MoD) from Ukraine's defence industry holding group UkrOboronProm in February 2014.

(Jane's)

$1.5b Tiger Choppers Grounded After Being Classed ‘Unsafe’

14 Agustus 2017


Tiger Armed Reconnaissance Helicopter (all photos : Aus DoD)

Australia’s $1.5 billion Tiger attack helicopters have been grounded in all but emergency situations after being deemed to be “unsafe” by the manufacturer.

The move is the latest in a series of setbacks for the Australian ­Defence Force, which has recently been beset by a number of failures of costly military hardware.

The “near-grounding” edict ­issued by Airbus Helicopters was in response to the results of a preliminary investigation into the crash of a German variant in ­Africa that killed two crew members last month. Rotor blades falling mid-flight have been nominated as a possible cause of the crash that saw the German aircraft plunge 550m into the desert in Mali and ­explode.

Defence last night confirmed it had “temporarily restricted the operations of Tiger fleet to those flights that enable the capability to remain deployable, while ensuring any unknown risks are mitigated”.

A Defence spokesman said Tiger operations were restricted to essential flights only following the fatal accident in Africa.

“Defence is consulting with Airbus Group Asia Pacific to ­review recent advice. No new information has been received from the accident investigation,’’ he said.

“Defence continues to monitor the situation closely.”

The Airbus Helicopters bulletin released on Friday night said “despite the missing ­information and considering a sudden failure, Airbus Helicopters (AH) declares (an) unsafe condition for all Tiger versions”.

“AH can neither identity the part, the failure of which would lead to the accident, nor the origin of the failure (design, manufacturing, maintenance). Consequently AH is not in a position to propose a protective measure.”

Investigations are continuing into the Mali crash, with Germany’s Die Welt newspaper saying there had been reports that when the aircraft crashed, its nose had suddenly pointed downwards, meaning it speared into the ground vertically. There was no suggestion the aircraft had been shot down.



The aircraft was supporting troops as part of a German peacekeeping operation in Mali at the time.

Australia has 22 of the aircraft, which are under consideration for a midlife upgrade estimated to cost more than $500 million. The helicopters have a troubled past, ­including reaching final operational capability only last year — seven years late and with several caveats on their operations.

The caveats related to deficiencies in the electronic warfare self-protection system, limitations with voice and data communications, missiles no longer being manufactured by the original maker, and constraints on spare parts, ­according to a 2016 report by the Australian National Audit ­Office. The report noted 76 perceived deficiencies with the helicopter.

In a Senate estimates committee hearing on May 30, Chief of Army Angus Campbell was forced to defend the reliability of the helicopters and to confirm they were safe to fly ­despite there still being caveats on their operations. He also confirmed that Australia was part of an information-sharing group with the Germans and other operators of Tiger variants.

Lieutenant General Campbell also confirmed the Defence ­Department had budgeted to fly the helicopters consistently over the next three years. He described the aircraft as “a very advanced, very sophisticated and complex system”.

Last week Defence still had not responded to a question on notice from the May hearing about whether the sustainment costs for the Tiger helicopters had blown out from a budgeted amount of $397m to $1.3bn.

A spokesman would say only that Defence was “actively monitoring sustainment contract of the Tiger helicopter capability to ensure it achieves value for money”.

Airbus did not respond yesterday to a request for comment.

(The Australian)

RI Siap Bangun Kapal Selam Sendiri pada 2019

14 Agustus 2017

Modul kapal selam KRI 405 yang telah tiba di Fasilitas Pembuatan Kapal Selam PT PAL. Adapun 9 dari 12 kapal selam yang dibutuhkan oleh Indonesia diupayakan pembuatannya di dalam negeri.  (photo : Portal Komando)

JAKARTA, KOMPAS — Setelah pembangunan kapal selam ketiga yang merupakan kerja sama RI dengan Korea Selatan, Indonesia diharapkan dapat membangun sendiri kapal-kapal selam berikutnya. Sesuai rencana strategis pemenuhan kebutuhan pokok minimum alat utama sistem persenjataan, TNI Angkatan Laut membutuhkan 12 kapal selam untuk melaksanakan tugas pokoknya. 

"Sisa yang sembilan diutamakan akan dibangun di dalam negeri. Kita memang ingin tekankan untuk bisa meraih kemandirian tahun 2019,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Widodo, Minggu (13/8), seusai meninjau pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) produksi dalam negeri di halaman Kementerian Pertahanan di Jakarta. 

Awal Agustus ini, TNI AL baru saja mendapatkan kapal selam KRI Nagapasa 403. KRI Nagapasa adalah kapal selam pertama yang dibangun Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd untuk Indonesia. Kapal selam tipe 209/1400 itu diadakan dengan disertai skema transfer teknologi. Menurut rencana, kapal selam ketiga akan dibangun di PT PAL, Surabaya. 


KRI Nagapasa 403 dan KRI Ardadedali 404 (photo : KBS News)

”Saat ini sedang dilaksanakan di PT PAL, dua section sedang disambung,” kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Leonardi.

Menurut Leonardi, PT PAL meminta pemerintah menambah investasi sebesar Rp 2,5 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah sudah investasi Rp 1,5 triliun. Dengan suntikan dana ini, PT PAL sudah bisa menyambung modul-modul kapal selam dengan teknologi yang sudah ada. Selain itu, sudah sekitar 200 karyawan PT PAL yang telah belajar di Korea selama pembuatan kapal selam. ”Diharapkan tahun 2008 kapal selam buatan PT PAL ini sudah bisa dites,” katanya. 

KRI Nagapasa 403 akan tiba di Surabaya pada 28 Agustus 2017. Menurut rencana, akhir tahun ini kapal selam itu akan diperlengkapi dengan senjata Black Shark yang merupakan torpedo buatan Whitehead Sistemi Subacquei (WASS), Finmeccanica Company, Italia. Sementara baterai kapal selam akan dibuat di dalam negeri. ”Senjatanya memang harus disesuaikan dengan konfigurasi kapal selam dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan,” kata Widodo.

(Kompas)

Automatic Weapons Manufactured by Vietnam

14 Agustus 2017

Some other types of automatic control weapons are researched by the Institute of Technology - General Department of Defense Industry. (photo: VTV2)

Self-propelled robot for combat and scouts

The Institute  of Technology  under the General Department of Defense Industry recently studied the manufacture of a versatile self-propelled robot for combat and ground reconnaissance.

According to the introduction, robots are created by applying new scientific and technological achievements in the world, accompanied by the integration of equipped weapons on the service. The instrument is controlled via a computer and is capable of transmitting data to the command center via an electronic photo-camera.


Military robot developed by the Institute of Technology - General Department of Defense Industry. (photo: VTV2)

Product design consists of two main parts are command center and robot self-propelled device. In which the command center is the place to store the map, receive observation information and direct the command to the associated equipment; Self propelled vehicles can run on predefined routes according to digital maps.

In addition, the network communication system of the robot is secured by encryption algorithms are very safe.

Currently, the Institute of Technology is continuing to study the completion of 12.7 mm machine guns and shoulder-mount anti-aircraft missiles installed on the remote control pad. This is the premise for the launch of large chassis to create the future power generation robot battlefield.


The 37 mm automatic two-barrel anti-aircraft gun study model was conducted by the Institute of Military Automation Engineering. (photo : VPA)

37 mm automatic two-barrel anti-aircraft gun

The construction of a typical SCADA system and 37 mm two-round anti-aircraft guns are typical topics of the Military Technological Automation Institute under the Military Science and Technology Institute 

The original 37 mm cannon was only capable of daytime shots, hand-fired, eye-sighted, so it was difficult to meet the demands of modern warfare. Facing the new situation, the Institute of Automation has launched a 37 mm automatic two-bar automatic guns according to the theme of the group award Ho Chi Minh Award 2012.

The 37 mm two-barrel gun system was born thanks to the combination of modern technology and combat experience in the conditions of military equipment. The team is capable of observing, detecting, identifying target trajectories and calculating fully automatic firepower. The deployment time is very fast due to the application of automatic balancing technology, offset angle.


Missile repair line at Plant Z119. (photo : QPVN)

The command center displays all the parameters of the target on the screen, helping the commander make the right decision at the right time. It automatically calculates the target coordinates for each cannon, passing the command to each gun, without manual calculations. After the upgrade, the 37 mm two-barrel cannon  destroyed the target as low and as fast as cruise missiles.

Lieutenant General Be Xuan Truong - Member of the Party Central Committee - Deputy Minister of Defense on 8/8 visited the factory A31 and Z119 under the Technical Department, Air Defense - Air Force, this is the place to improve and repair. Weapons, gas weapons are not modern.

Two factories have asked the Ministry of National Defense and the Ministry of Defense to continue assigning tasks and allocating budgets for repair lines suitable for the workshops in order to maintain the contingent of highly qualified technical staff. And experienced; As well as the addition of test cases, materials for repairing missile combinations using radio, optical and thermal technologies.

(Soha)

35mm CIWS Ordered for Indonesian Frigates

14 Agustus 2017


35mm CIWS Millenium Gun (photo : Rheinmetall)

Rheinmetall has received an order for its Millenium Gun 35mm naval weapon system to outfit Indonesia's two new Sigma 10514 Perusak Kawal Rudal (PKR) light frigates.

Damen handed over the first frigate in February this year, with the second undergoing contractor sea trials at press time (late May). Delivery of this ship is planned for October 2017. The primary mission of the 105m, 2,365 tonne ships is anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. Secondary roles include maritime security, search and rescue and humanitarian support.

DTR believes four Millenium Gun systems are part of the Indonesian order. Each Sigma 10514 PKR frigate is allocated one Millenium Gun system installed forward of the bridge. The first Sigma 10514 PKR frigate was delivered without its Millenium Gun system, although the plinth mount is visible in photographs.

Able to fire Rheinmetall's Advanced Hit Efficiency And Destruction (AHEAD) programmable 35mm ammunition, a single Millenium Gun mount can operate as both CIWS and secondary armament on surface combatants of various sizes. Millenium Gun's Oerlikon revolver cannon fires at up to 1,000 rounds per minute. Using AHEAD ammunition natures, figures from Rheinmetall cite that a 25-round burst can achieve a kill a manned aircraft at 3,500m against guided missiles/cruise missiles at 2,000m and against a sea-skimming anti-ship missile at 1,500m. Keep out range against surface targets is approximately 4,000m.

The Indonesian Air Force already operates the Oerlikon 35mm revolver cannon as the effector elements of its land-based Skyshield very short-range air defence system. These system can be ground or truck-mounted.

(Defence Technology Review)

Australian Navy Extending Service Life of Huon-Class Minehunters

14 Agustus 2017


Huon class minehunter (photo : RAN)

The Australian defense department on August 11 announced that the project to extend the service life for Navy’s Huon-class minehunter coastal vessels had been granted first pass approval by the government.

The Head of Navy Capability, Rear Admiral Jonathan Mead, said the project forecast in the Defence White Paper 2016 will ensure Defence is able to provide an effective maritime mine countermeasure capability out to the 2030s.

The Australian Navy is now in negotiations with Thales Australia to engage the company as the prime systems integrator to deliver the project.

The Huon-class were built by Thales Australia, formerly ADI, and were introduced into service in the early 2000s.

“The Huon-class have proven highly capable, supporting Defence’s international engagement strategy through participation in exercises and operations to secure our sea lanes and disposing of Second World War explosive remnants, and they will continue to serve Australia for years to come,” Rear Admiral Mead said.

“In addition to its mine warfare role, the Huon-class vessels play a unique role in Defence assistance to the civil community and in 2011 provided support in response to severe flooding in Queensland, including the disposal of debris that posed a navigational hazard.”

(Naval Today)

13 Agustus 2017

Kapal Selam KRI Nagapasa-403 Tiba di Indonesia Akhir Agustus

13 Agustus 2017


KRI Nagapasa 403 (photo : TNI AL)

Jakarta - Kapal selam KRI Nagapasa-403 hasil pengembangan Transfer of Technology (ToT) bersama Korea Selatan akan tiba di Indonesia pada akhir Agustus ini. Kapal selam itu rencananya akan diserahterimakan di Surabaya.

"Tanggal 28 Agustus sampai sini, sementara langsung Surabaya, nanti mungkin diterima di sana," ujar Sekjen (Kemenhan) Dr Widodo di lapangan Bhinneka Tunggal Ika, gedung kementerian pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2017).

Widodo mengatakan kapal selam KRI Nagapasa-403 akan dipersenjatai dengan senjata buatan Italia. Senjata berjenis torpedo itu ditargetkan dapat dioperasikan pada bulan November atau Desember tahun ini. 

"Untuk senjatanya ini sedang dipesan, mudah-mudahan di 2017 ini sudah bisa dioperasikan. Untuk senjata jadi nanti dari Italia, untuk baterai kita kembangkan di dalam negeri ada BUMS. Senjatanya torpedo, targetnya paling lambat November atau Desember sehingga pada 2018 sudah bisa dioperasikan secara penuh," katanya.

KRI Nagapasa 403 akan menggunakan torpedo kelas berat Leonardo Black Shark (photo : Defence Talk)

Senjata torpedo dinilai paling cocok untuk senjata kapal selam. "Kapal selam ini tidak bisa segala jenis senjata bisa masuk, disesuaikan dengan konfigurasi dengan kapal selam itu," jelasnya.

TNI Angkatan Laut sebagai operator juga telah menguji keunggulan senjata torpedo tersebut. "Dari penggunaan TNI AL dalam hal ini sudah menentukan spesifikasi teknis operation recruitmen-nya sehingga senjata itu cocok untuk TNI AL atau TNI," ungkapnya.

Indonesia akan terus memenuhi kebutuhan kapal selam dengan mengandalkan perusahaan dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam industri pertahanan.

"Kita akan upayakan dalam negeri, karena komitmen Presiden juga sama untuk mengembangkan industri dalam negeri. Jadi untuk kemandirian industri pertahanan ini mutlak, mudah-mudahan 2019 sudah bisa kita raih. Kapal selam ini nanti akan dikembangkan dan ditempatkan di beberapa titik, tidak hanya di Surabaya, salah satunya di Palu, di utara, di wilayah barat, Natuna jadi semua nanti ada semua," imbuhnya.

Sebelumnya pada Rabu 28 Agustus lalu Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meresmikan kapal selam Hull No 7712 yang diberi nama KRI Nagapasa-403 di dermaga galangan kapal DSME, Okpo, Geoje, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan. Kapal selam ini resmi masuk dalam kapal perang di jajaran angkatan laut Indonesia. (Detik)


Torpedo Leonardo Black Shark (photo : airgroup2000)

Kapal Selam KRI Nagapasa 403 Buatan Galangan Kapal Korea Akan Dilengkapi Black Shark

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapal selam KRI Nagapasa 403 yang diproduksi di Korea Selatan segera perkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal telah berlayar dari Korsel sejak Jumat (13/8/2017).

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo menerangkan, Indonesia memesan tiga unit kapal selam ke Korea Selatan. Dengan kesepakatan kerja sama transfer teknologi.

Kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel, DSME, sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerjasama dengan DSME Korsel.

Kapal Selam KRI Nagapasa-403 berlayar dari galangan kapal okpo, Geoje, Korea Selatan pada Jumat (11/8/2017). Kapal dijadwalkan tiba di perairan Surabaya, Jawa Timur pada Senin (28/8/2017).

"Estimasi tanggal 28 Agustus ini. Langsung di Surabaya, sementara langsung Surabaya," ujar Widodo di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2017).

Widodo menerangkan, kapal selam tersebut belum dilengkapi alat utama sistem pertahanan. Nantinya, Pemerintah akan memesan senjata dari Italia. Sedangkan, untuk baterai kapal dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri.


Perbandingan beberapa jenis torpedo (image : MC-72)

"Untuk senjata jadi khusus kapal selam ini dari Italia kemudian untuk baterainya kita upayakan nanti. Kita juga lagi kembangkan baterainya, kita buat dari dalam negeri, khusus untuk baterai kapal selam ini," ujar Widodo.

Senjata yang akan dipesan dari Italia untuk melengkapi persenjataan Kapal Selam Nagapasa, yakni torpedo kelas berat, Black Sharck buatan Whitehead Sistemi Subacquei, Finmeccanica Company, Italia.

Black Shark atau yang akrab diberi label IF21, juga wujud dari torpedo tercanggih di kelas kaliber 533 mm. Black Shark di dapuk sebagai sosok senjata monster bawah laut yang mampu menjangkau target jarak jauh.

"Senjata torpedo, Black shark. Jadi mungkin mudah-mudahan tahun ini, bisa masuk. Mungkin paling lambat November atau Desember senjatanya," ujar Widodo.

Widodo mengatakan, Black Shark buatan Italia paling sesuai dengan desain Kapal Selam KRI Nagapasa-403, serta memenuhi persyaratan operasional yang telah ditentukan TNI Angkatan Laut. Setelah dilengkapi senjata, Kapal Selam KRI Nagapasa-403 diharapkan bisa beroperasi pada 2018 mendatang. (TribunNews)

KASAD Saksikan LatihanTempur Tingkat Brigade di Baturaja

13 Agustus 2017


Latihan Antar Kecabangan TNI AD 2017 di Baturaja (all photos : Kostrad, TNI AD) 

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono didampingi Komandan Komando, Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dan Kodiklatad) Letjen TNI Agus Kriswanto dan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menyaksikan puncak latihan antar kecabangan tingkat brigade yang digelar di Pusat latihan tempur Angkatan Darat (Puslatpur AD), Martapura, Baturaja, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (12/8/2017.



Latihan antar kecabangan dalam wadah Brigade Infanteri (Brigif) Mekanis 6/TBS Divif 2 Kostrad melibatkan satuan dari berbagai kecabangan jajaran TNI AD sebagai satuan perkuatan yang meliputi satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan bantuan administrasi, satuan intelijen dan satuan teritorial. 


Pada latihan antar kecabangan TNI AD tahun 2017 kali ini mengerahkan 3.300 personel dan berbagai Alutsista paling modern yang dimiliki TNI AD antara lain, Helly MI 35,Tank Leopard, Tank M113, Meriam Artileri medan Astros, Meriam Caesar, Meriam Artileri pertahanan udara RBS 70 serta Alutsista modern lainnya yang dimiliki Angkatan Darat.



Dikatakan Kasad, tujuan latihan antar kecabangan adalah untuk meningkatkan kemampuan tempur tingkat perorangan sampai dengan satuan setingkat Brigade dan kerjasama antar satuan/kecabangan dalam wadah Brigade Tim Pertempuran (BTP) melalui penyelenggaraan operasi tempur yang didukung oleh operasi intelijen dan operasi teritorial. Muaranya adalah untuk mewujudkan sinergitas dan interoperabilitas antar kecabangan guna memperoleh daya tempur yang efektif.



“Latihan antar kecabangan Angkatan Darat merupakan satu tahapan latihan yang memadukan kemampuan-kemapuan teknis, kemampuan taktis dan kemampuan tempur dari seluruh kecabangan di Angkatan Darat yang diformulasikan dalam satu brigade pertempuran.



“Harapan kita bahwa latihan ini dapat meningkatkan kemampuan dasar prajurit prajurit saya dalam membantu tugas-tugas kedepan untuk menunjang tugas pokok TNI Angkatan Darat”, ujar Kasad.



Kegiatan latihan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut yang pada puncaknya dilaksanakan latihan antar kecabangan yang disesuaikan dengan doktrin yang berlaku dengan melibatkan berbagai Alutsista baru. Latihan antar kecabangan merupakan latihan yang dilaksanakan untuk memelihara, meningkatkan dan menguji kemampuan antar kecabangan guna mencapai kemampuan standar.



Kasad menegaskan, selaras dengan kebijakan pimpinan TNI AD untuk mewujudkan prajurit yang disiplin, jago tembak, jago beladiri, jago perang dan memiliki fisik yang prima, maka tuntutan perubahan harus dihadapi dengan peningkatan profesionalisme dan tertib administrasi. Dengan demikian latihan harus sesuai dengan realisme, dihadapkan pada tugas operasi yang sesungguhnya agar mampu mewujudkan prajurit TNI AD yang jago perang.



Usai menyaksikan puncak latihan antar kecabangan Angkatan Darat 2017 ini, Kasad mengungkapkan rasa bangganya pada prajurit yang melaksanakan latihan dan berharap latihan ini dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tempur perorangan maupun satuan.


Penembakan rudal anti pesawat RBS-70 (photo : Indomiliter)

Puncak latihan antar kecabangan Angkatan Darat tahun 2017 juga disaksikan oleh para Asisten Kasad, Pangkotama, Kepala Badan Pelaksana Pusat Angkatan Darat, para Komandan Brigade dan Komandan Resimen. 

(TNI AD)

Pengadaan 12 Radar TNI AU Dibagi Dalam 3 Tahapan

13 Agustus 2017


Radar Weibel TNI AU (photo : Tifando ZK)

Perkuat Pertahanan Udara Indonesia, TNI AU Tambah 12 Radar

SLEMAN - TNI AU akan menambah 12 radar guna memperkuat pertahanan udara di Indonesia. Radar-radar tersebut akan ditempatkan di wilayah Jawa dan wilayah timur Indonesia. Diharapkan dengan adanya penambahan radar ini kemampuan TNI AU terus meningkat.

“Dengan adanya penambahan radar ini, nantinya jumlah radar yang kita miliki menjadi 32 radar. Sebab sebelumnya sudah ada 20 radar,” ujar KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai pelantikan Gubernur AAU di Lapangan Dirgantara AAU, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (12/8/2017).

Penambahan radar tersebut tidak sekaligus, namun dalam tiga tahap. Dimana untuk tahap awal akan ada penambahan empat radar. Tahapan ini juga sudah sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan. Terutama transfer of teknologi (ToT).

“Untuk ToT radar saat ini sudah 40%,” paparnya.

(SindoNews)