Badan Keamanan Laut Akan Pegunakan Alat Utama Buatan Dalam Negeri

22 Mei 2015

Peralatan Remotely Operated Vehicle (ROV) yang digunakan Bakamla (photo : TribunNews)

Bakamla Deklarasikan Alutsis Keamanan dan Keselamatan Laut Buatan dalam Negeri

JMOL – Bakamla RI mendeklarasikan Alat Utama Sistem Keamanan Dan Keselamatan Laut produk dalam negeri untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Deklarasi ini diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2015 di Ruang Serbaguna Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

“Melalui kegiatan ini Bakamla diharapkan dapat menjadi pelopor dalam kemandirian dan pengembangan teknologi dalam negeri, terutama pada bidang keamanan dan keselamatan di laut. Hal ini tentunya untuk menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup mumpuni dalam hal kualitas. Dengan kemampuan alat yang baik serta perawatan yang sesuai dengan standar internasional, maka produk dalam negeri tersebut tidak kalah dari produk luar”, ujar Plt. Deputi Inhuker Bakamla RI, Laksamana Pertama Maritim Eko Susilo Hadi dalam sambutannya mewakili Kabakamla RI.

Settama Bakamla RI Laksma Maritim Ir. Dr. Dicky R. Munaf menegaskan alutsiskamla merupakan peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan di laut seperti teknologi, kapal, persenjataan, peralatan SAR, dan peralatan pendukung lainnya. Adapun tujuan dari peningkatan Alutsiskamla ini untuk mengimbangi meningkatnya jumlah pengguna jasa laut sebagai salah satu wujud terlaksananya Poros Maritim Dunia sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. Sehingga pengawasan keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dapat terakomodir secara menyeluruh.

Beberapa produk dalam negeri yang akan digunakan oleh Bakamla RI sebagai alutsiskamla tambahan, antara lain: 

Forward Looking Infra Red (FLIR) akan digunakan untuk pengawasan kapal yang ditujukan untuk mendukung operasional Bakamla dalam hal Sistem Deteksi Dini yang diantaranya: pengenalan pergerakan di laut untuk pengintaian, pengawasan dan akuisisi target obyek, pencarian di permukaan, pencarian dan pelacakan di luar kapal, dll. 

Remotely Operated Vehicle (ROV) yang akan digunakan untuk Maritime SAR mendukung survey bawah air sebagai alat deteksi dini BAKAMLA. ROV diinginkan untuk dapat beroperasi sampai kedalaman 100 meter. 

Serta Radar Over The Horizon (OTH) yang akan digunakan untuk traffic monitoring, yang memiliki pantauan wilayah mencapai hingga ± 250 NM. Dengan Radar OTH ini diharapkan Bakamla RI dapat memonitoring kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia dengan jangkauan wilayah yang lebih luas.

Bakamla RI bekerja sama dengan Intitut Teknologi Bandung (ITB) melakukan pengembangan-pengembangan teknologi ini. Pada tahap awal Bakamla RI menggunakan 10 produk Wakatobi Mini ROV Tactical Underwater Robot. Penggunaan teknologi lokal ini akan mendorong semangat pengembangan teknologi lokal sehingga di masa depan teknologi lokal akan terus diinovasikan pada setiap level dan bidang sendi negara baik di bidang pertahanan, keamanan dan kemanusiaan. (Jurnal Maritim)


Badan Keamanan Laut Minati Pesawat Amfibi dari ITB

Bakamla menargetkan bisa menggunakan pesawat amfibi tersebut dalam operasi patroli laut pada Januari 2016 mendatang. Pesawat itu setidaknya akan diawaki oleh tiga personel, yaitu pilot, navigator, dan penyidik. Kehadiran penyidik ini diharapkan bisa mempercepat proses penegakan hukum yang langsung dilakukan di kapal tersebut. (photo : Kaskus Militer)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Keamanan Laut (Bakamla) berencana membeli pesawat amfibi buatan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membantu pelaksanaan tugas pengamanan laut. Menurut pelaksana tugas Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut, Laksamana Pertama Dicky R. Munaf, pesawat amfibi dapat menjadi solusi pemberantasan tindakan ilegal di laut Indonesia.

Dicky mencontohkan, kapal-kapal asing pelaku tindakan ilegal sering berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau berjarak 200 mil laut dari garis pantai Indonesia. Dengan begitu, mereka mudah melarikan diri ketika aparat keamanan Indonesia menyergap mereka. Kapal-kapal asing itu cukup bergerak sedikit menuju laut internasional, sehingga tak bisa ditangkap petugas. 

"Padahal untuk mengerahkan kapal patroli dari pantai ke Zona Ekonomi Eksklusif bisa makan waktu delapan jam. Kalau pakai pesawat amfibi, waktu tempuh lebih singkat," kata Dicky di kantor Bakamla, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2015.

Sesuai dengan rencana, pesawat amfibi tersebut bisa dinaiki minimal tiga orang, yang terdiri atas pilot, navigator, dan penyidik Bakamla. Penyidik Bakamla menjadi awak terpenting dalam pesawat itu. Sebab kejahatan di laut harus ditangani pada saat itu juga oleh petugas Bakamla. 

Dicky menjelaskan, saat satelit pusat Bakamla menemukan kejanggalan aktivitas kapal di laut, pesawat amfibi akan dikerahkan ke lokasi kapal itu. Pesawat akan mendarat di dekat kapal yang dicurigai. Penyidik selanjutnya menaiki rakit untuk menuju kapal guna melakukan pemeriksaan. "Jadi penyidikannya bisa dilakukan di laut langsung," katanya.

Bakamla belum tahu persis rupa pesawat amfibi yang bakal dibeli dari ITB itu. Sebab sampai sekarang Mulyo Widodo, profesor dari ITB, masih berupaya menyelesaikan riset pesawat itu. Meski hasil rise itu belum jelas, Dicky mengatakan, Bakamla siap membeli enam pesawat amfibi dari ITB. Pesawat-pesawat itu akan disebar ke sejumlah pangkalan Bakamla di Batam, Manado, dan Ambon. "Kami belum buka tender, tapi kami minta ITB segera menyelesaikan produknya," kata Dicky.

Sebelumnya, Bakamla membeli sepuluh robot bawah air dari ITB. Robot tersebut akan digunakan dalam misi search and rescue dan pemberantasan kejahatan bawah laut. Robot ITB mampu menyelam hingga kedalaman 100 meter dan dilengkapi dua kamera, di depan dan belakang badan, yang bisa langsung menampilkan video di bawah laut kepada operator yang berada di atas kapal. Robot bawah laut ITB dihargai Rp 1,7 miliar per unit. (Tempo)