Pesawat buatan PT DI: CN235-220, NC212i dan N219 (photo: Antara)
PTDI-Embraer tingkatkan kolaborasi industri penerbangan komersial
Rio de Janeiro, Brasil – PTDI dan Embraer telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperluas kolaborasi dalam industri penerbangan komersial. MoU ini ditandatangani dalam Forum CEO Indonesia-Brasil yang dipimpin oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto, di sela-sela KTT G20 di Brasil, dengan disaksikan oleh beberapa tokoh penting Indonesia, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo dan Ketua Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN) Anindya Bakrie.
Melalui MoU ini, Embraer dan PTDI akan melakukan studi bersama untuk mengevaluasi peluang kerja sama di sektor penerbangan komersial, terutama di bidang rekayasa teknik dan penyediaan struktur aeronautika. Kerangka kerja sama ini akan mengikuti standar komersial dan teknis yang ketat, memastikan keselarasan dengan praktik terbaik di industri dan tujuan bisnis. Kedua perusahaan berkomitmen untuk mengeksplorasi peluang yang memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak, sekaligus mempertahankan standar kualitas dan kinerja tertinggi dalam manufaktur kedirgantaraan.
“Saya sangat menyambut baik kerjasama antara Embraer dan perusahaan penerbangan kita, Dirgantara, jadi saya juga berencana untuk meningkatkan kapasitas Dirgantara. Saya akan melakukan investasi baru dan memproduksi pesawat regional kecil, terutama yang berkapasitas antara 17 hingga 35 penumpang, sampai dengan 100 penumpang, jadi ya, saya menyambut dan mendukung kerjasama antara Embraer dan Dirgantara ini,” ujar Presiden Prabowo pada forum tersebut. (PT DI)
Brazil dan Peru terletak di Amerika Latin (image: CountryReports)
Bandung, Humas PTDI -- Sebagai upaya perluasan cakupan pasar di kawasan Amerika, PTDI bersama Anak Perusahaannya, IPTN North America, Inc. bekerja sama dengan salah satu Perusahaan berbasis di Lima, Peru – Lima Avionic’s System S.A.C (LASSAC AERO).
Kerja sama ini dikukuhkan melalui dokumen Framework Agreement yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan & kemudian dilanjutkan penandatanganan oleh Direktur Utama INA, Inc., Indra Gautama dan General Manager LASSAC AERO, Julio Li Chan di sela-sela perhelatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru pada hari Sabtu (16/11), di hadapan Duta Besar RI untuk Peru, Ricky Suhendar.
“Ini akan membuka jalan dan peluang baru dalam pemasaran dan pengembangan teknologi kedirgantaraan, sekaligus dapat memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara. Kolaborasi ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi kami dalam membangun ekosistem industri yang lebih maju,” jelas Indra Gautama, Direktur Utama INA, Inc.
Kerja sama ini akan mendorong perluasan jangkauan produk & jasa kedirgantaraan Indonesia ke kawasan Amerika, termasuk dengan potensi kegiatan transfer teknologi dan pelatihan sumber daya manusia, dimana kedua negara akan mendapatkan keuntungan bersama dalam meningkatkan kapabilitas industri masing-masing. (PT DI)
yg ini pasti gak ada teknologi selang kl haha!🤭🤭🤭
BalasHapusBaca berita ini beruk.pasti.majin kepanasan
BalasHapushttps://nasional.kompas.com/read/2024/11/25/17413481/menhan-prabowo-pasti-akan-tambah-anggaran-pertahanan
PRODUSEN CN 235 DI DUNIA
BalasHapus6 A400M
CN-235 lahir dari kerja sama antara PTDI dan Airbus Defense - yang saat itu adalah CASA dari Spanyol. Sebagai bagian kesepakatan pembelian dua A400M dan opsi tambahan empat A400M antara Indonesia dan Airbus Defence and Space, maka Airbus telah sepakat untuk memberikan autonomous right CN-235 kepada PTDI. Dengan demikian PTDI dapat memproduksi semua komponen CN235 di Bandung.
--------
SATU-SATUNYA PRODUSEN NC212i DIDUNIA
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC212i dan hingga saat ini terhitung sebanyak 122 unit pesawat NC212 series yang telah diproduksi dan dikirimkan PTDI ke berbagai customer, baik dalam maupun luar negeri
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterimakan oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design, it is said that with a 140-metre length and a displacement of 5,996 tons, the Red White frigate will be the largest and most advanced surface combatant ever constructed in Indonesia.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD SUBMARINE The Indonesian government has selected military shipbuilding company Naval Group to supply two Scorpène submarines that will be built in Indonesia.
The full lithium-ion battery (LiB) submarines will be built by state-owned shipbuilder PT PAL in Surabaya through a transfer of techNOlogy from Naval Group, the France-based company said in a press statement on Tuesday.
-----
SATU_SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX INDONESIA BUILD 48 KF21 = Despite the offer for less money and a reduced techNOlogy transfer, Indonesia's plan to build 48 aircraft at its local factory remains effective, a senior DAPA official said.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
===========
===========
LCS DIBAYAR 6 RM 11.2 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the LCS project is NOw RM11.2 billion. It must be NOted from that RM11.2 billion, Lunas or the former BNS used around RM1 billion to pay its debts and to upgrade the facilities for the LCS project. And NOt a single ship has been delivered yet.
-----
OPV DIBAYAR 3 JADI 1 = THHE BANGKRUT : Offshore fabricator and shipbuilder TH Heavy Engineering Bhd (THHE) is undertaking a voluntary winding-up, a year after it was delisted from Bursa Malaysia. The company resolved to undertake voluntary winding-up as it is unable to continue its operations due to liabilities, it said in a winding-up NOtice dated Sept 13.
-----
CONDOMS UNISEX = A Malaysian gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
☝️☝️☝️yang begini beruk malon dibawah ini mana paham 😂🤣😅🤣😂🤣
HapusMalon bodoh👇👇👇 mana paham 😂🤣😅
HapusMalon bodoh dibawah 👇👇👇 mana paham 😅🤣😂🤣😅🤣
HapusPesawat tak Laku... Korea saja tak berpuas hati dengan kualiti pesawat buatan sebelah tu... 👎👎🤣🤣
BalasHapusMalaysia's household debt has also been increasing:
Hapus• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term..
===================
2024 RASIO HUTANG 84,2% DARI GDP
HUTANG 2023 = RM 1.53 TRILLION
HUTANG 2022 = RM 1.45 TRILLION
HUTANG 2021 = RM 1.38 TRILLION
HUTANG 2020 = RM 1.32 TRILLION
HUTANG 2019 = RM 1.25 TRILLION
HUTANG 2018 = RM 1.19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023.
In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018).
“The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
===================
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
Malaysia Government debt accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. Malaysia government debt to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024
===================
Malaysia's military is a weakness due to a number of issues, including:
• Outdated equipment
Much of the Malaysian military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated. For example, the KD Rahman submarine, which was purchased in 2010, had technical issues that prevented it from submerging.
• Corruption
Corruption is a problem in the Malaysian military, with some saying that it's at the heart of defense procurement. Corruption can lead to poor decisions and decreased morale.
• Lack of modern assets
The government is unable to provide the military with modern defense assets.
• Poor planning
Some say the military is riddled with poor planning, and that political leaders interfere in procurement.
• Lack of training
Commanders don't receive training on corruption issues before deployments, which can leave troops ill-equipped to respond to threats
Malaysia's military is a weakness due to a number of issues, including:
Hapus• Outdated equipment
Much of the Malaysian military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated. For example, the KD Rahman submarine, which was purchased in 2010, had technical issues that prevented it from submerging.
• Corruption
Corruption is a problem in the Malaysian military, with some saying that it's at the heart of defense procurement. Corruption can lead to poor decisions and decreased morale.
• Lack of modern assets
The government is unable to provide the military with modern defense assets.
• Poor planning
Some say the military is riddled with poor planning, and that political leaders interfere in procurement.
• Lack of training
Commanders don't receive training on corruption issues before deployments, which can leave troops ill-equipped to respond to threats
============
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
Large gaps in Malaysia’s military capability remain, however. These are largely the result of the small procurement budgets of the last quarter-century and ageing equipment inventory. The contracts announced at LIMA promise to increase Malaysia’s air power. But the air force’s most important shortcomings have been caused by the withdrawal from service of its Russia-supplied MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft, also of Russian origin, operational once existing stocks of spares run out. (Sanctions due to Russia’s war in Ukraine will prevent Malaysia from buying them directly from Moscow). In 2017, an earlier government suspended acquisition of a multi-role combat aircraft due to lack of funds. Subsequently, Malaysia expressed interest in buying second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait, but in March 2023, Minister of Defence Mohamad Hasan said the latter had not responded to enquiries.
Anwar spoke in June of his embarrassment over the age of the country’s naval assets. Malaysia’s Littoral Combat Ship programme has been plagued by delays and cost overruns, making only slow progress since an earlier government’s selection in 2011 of the French Gowind-class corvette as the basis for a Malaysian-built warship class. In May 2023, the government injected additional funds into the local shipbuilder responsible for the programme while reducing the number of ships in the class from six to five, with deliveries scheduled for 2026–29. Meanwhile, Malaysia’s army has a longstanding requirement for self-propelled 155 millimetre artillery. In January 2023, however, the Anwar government cancelled the previous government’s order for Turkish-made Yavuz 155mm guns and said it would renegotiate the deal.
Equipment-modernisation challenges are not Malaysia’s only defence woes. The Malaysian Armed Forces have difficulty recruiting and retaining sufficient high-calibre personnel, partly because of poor conditions of service. In June, Anwar remarked that he was ‘appalled’ by the condition of some military living quarters. But beyond immediate remedial measures, fixing defence infrastructure will probably not happen until 2024 at the earliest, as the government is currently prioritising the repair of dilapidated school buildings.
The government is also seeking to rebalance the ethnic composition of the armed forces. Indigenous Malaysians (Bumiputeras) have long been significantly over represented, and ethnic Chinese Malaysians have been under-represented. In April, Mohamad said that the defence ministry was implementing plans to attract more non-Bumiputeras to military service through online applications and nationwide roadshows.
BLACKHAWK = GAGAL
HapusBLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, ia susulan pelanjutan kontrak oleh syarikat itu pada Oktober lalu selepas gagal mematuhi kontrak penyerahannya.
"Oktober sudah berakhir. Tiada apa-apa (Black Hawks), tiada apa-apa.
---
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
The Procurement division of the Home Ministry issued two separate tenders for the supply and delivery of seven twin-engine utility and transport aircraft and five light twin engine helicopters for the police’s Air Wing. the tender for the five twin-engine helicopters has been canceled. Checks on the Eperolehan website today confirmed the cancelation
----
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM); Polis Diraja Malaysia (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) (4).
----
Sewa 28 heli RM 16.8bn = U$ 3.7bn/$ 3.700 jt dolar
•harga heli AW149 adalah $ 31 juta dolar
•28 bijik x $ 31 jt=$ 857 juta dolar
•$ 3.700jt ÷ $ 31 jt = 119 heli
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU
----
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 bilion
BELI BARU = RM3.954 bilion
sewaan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaysia (ATM).
----
SEWA BEKAS = 15 TAHUN
15 TAHUN = BELI RONGSOK
Semua dikendalikan oleh syarikat yang melakukan pajakan ini dan pajakan ini adalah pajakan To-Own bermakna selepas 15 tahun, kerajaan diberikan pilihan untuk membeli kesemua 28 helikopter itu pada harga nominal RM1 sahaja.
----
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
https://www.facebook.com/share/p/gnmpDnsCCTn8tx6b/
---
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
------
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
------
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered......'
-----
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
---
SALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to Malaysia at one of the country’s ports.
---
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
The Malaysian government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
Malaysia's household debt has also been increasing:
Hapus• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
• The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
============
1. HUTANG 84.2% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1.5 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST SHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. TUDM SEWA 12 AW149
62. TUDM SEWA 4 AW139
63. TUDM SEWA 5 EC120B
64. TLDM SEWA 2 AW159
65. TDM SEWA 4 UH-60A
67. TDM SEWA 12 AW149
68. BOMBA SEWA 4 AW139
69. MMEA SEWA 2 AW159
70. POLIS SEWA 7 BELL429
Factors that influence Malaysia's military budget include:
Hapus• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
==============
Malaysia's household debt-to-GDP ratio
December 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
==============
Malaysia has had several issues with its fighter jets, including:
• Aircraft availability: Malaysia has struggled with aircraft availability. For example, in 2018, only four out of the 28 Russian-made fighter jets in the Royal Malaysian Air Force (RMAF) were able to fly.
• Grounded MB-339s: The MB-339s have been grounded since 2018 due to engine issues.
• Limited number of Russian-made fighter jets: In 2018, the RMAF had 18 Sukhoi Su-30MKM and 10 MiG-29 fighter jets
HapusMalaysia's national debt has grown due to a number of factors, including:
• Government spending
Increased government spending, such as during the Asian Financial Crisis, can lead to higher debt.
• Tax cuts
Tax cuts can cause a sharp rise in national debt.
• Corruption
Embezzlement by corrupt officials can add to the debt, as the government may be unable to recover the funds. The 1MDB scandal added around USD 51.11 billion to Malaysia's debt.
• Fiscal deficits
Fiscal deficits can lead to higher debt, especially when there is a narrow revenue base.
• Economic growth
Expansionary fiscal policy to stimulate economic growth can lead to higher debt.
• Government priorities
Prioritizing certain goals, such as becoming a developed country, can lead to higher debt.
• Household debt
The rise of digital lending platforms has made it easier to borrow money, which has led to higher personal debt
==============
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF).
==============
2024 DEBT TO GDP 84,2% DARI GDP = NEW LOANS
2023 DEBT RM 1.53 TRILLION = NEW LOANS
2022 DEBT RM 1.45 TRILLION = NEW LOANS
2021 DEBT RM 1.38 TRILLION = NEW LOANS
2020 DEBT RM 1.32 TRILLION = NEW LOANS
2019 DEBT RM 1.25 TRILLION = NEW LOANS
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==============
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
Malaysia Government debt accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. Malaysia government debt to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024.
==============
2024 HUTANG JATUH TEMPO = The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF)
----
2023 TIDAK BAYAR HUTANG = “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
----
2022 HUTANG BAYAR HUTANG 52,4% = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
----
2021 HUTANG BAYAR HUTANG 50,4% = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
----
2020 HUTANG BAYAR HUTANG 60% = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang .
----
2019 HUTANG BAYAR HUTANG 59% = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
----
2018 RASIO HUTANG 80% DARI GDP : OPEN DONASI = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
Several factors have affected Malaysia's military budget, including:
Hapus• Government change: Frequent government changes since 2018 have hindered defense development.
• Fiscal cost of COVID-19: The government is still dealing with the fiscal cost of the pandemic.
• National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
• Public debt: A study found a positive association between public debt and defense spending.
• Corruption: Corruption can negatively impact a government system.
• Regional security landscape: The Malaysian Armed Forces (MAF) faces challenges meeting the changing regional security landscape.
Unemployment: A high unemployment rate can lead to a decrease in military spending
==================
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies.
=========
Malaysians believe their country is in economic crisis, despite positive economic growth:
• Survey results
A May 2024 Ipsos survey found that 68% of Malaysians believe the country is in recession, which is contrary to the actual economic situation. The survey also found that one in three Malaysians believe the cost-of-living crisis is worse than in other countries.
• Economic growth
Malaysia's economy grew 4.2% in the first quarter of 2024. In 2023, the economy grew 3.7% and is expected to continue growing between 4% and 5% in 2024.
• Perception of the economy
There is a clear disparity between Malaysians' perception of the economic situation and the economic growth data. Half of Malaysians claim they are just getting by financially.
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
HapusUPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
UPSLIP (NAIK DARAT) = KAPAL DARAT (KD)
The Littoral Combat Ship (LCS) 1 has successfully completed the upslip process, marking a significant milestone in its journey toward achieving the physical completeness of the vessel.
-----
BERKARAT DAN UNFINISHED
BERKARAT DAN UNFINISHED
BERKARAT DAN UNFINISHED
https://facebook.com/watch/?v=1962651894213006&vanity=lumutnavalshipyard
-----
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5
PAY RM 12.4 BILLION = 6 TO 5
The number of Littoral Combat Ships (LCS) in Malaysia was reduced from six to five due to the LCS 6 not starting construction and the equipment being used on the other LCS. The construction of the five LCSs is expected to be completed in 2029, which is a significant delay from the original contract where LCS 5 was supposed to be delivered in 2022.
Here are some other details about the LCS construction:
• The construction cost of the LCS has increased from RM9.128 billion to RM11.22 billion.
• The construction of the LCS has been delayed due to a standstill in construction since December 11, 2021.
• The Public Accounts Committee (PAC) visited the LCS construction site in Lumut on December 11, 2021 and again on June 10, 2023.
• The PAC tabled the Progress Report of the Second-Generation LCS for the period from October 2022 to May 2023
=========
LCS 2024-2011 = 13 TAHUN
MENUNGGU : 13 TAHUN
MENUNGGU : 13 TAHUN
MENUNGGU : 13 TAHUN
LCS DIBAYAR 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and debt.
-----
OPV 2024-2017 = 8 TAHUN
MENUNGGU : 8 TAHUN
MENUNGGU : 8 TAHUN
MENUNGGU : 8 TAHUN
OPV DIBAYAR 3 JADI 1 = THHE BANGKRUT : Offshore fabricator and shipbuilder TH Heavy Engineering Bhd (THHE) is undertaking a voluntary winding-up, a year after it was delisted from Bursa Malaysia. The company resolved to undertake voluntary winding-up as it is unable to continue its operations due to liabilities, it said in a winding-up NOtice dated Sept 13.
-----
LCS BAYAR HUTANG NGPVs = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada bayaran pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan hutang lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenamakan semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd....
=========
Here are some key events in the history of Malaysia's Littoral Combat Ship (LCS) project:
2011: The Ministry of Defence awards the project to BHIC
2019: The first-of-class ship was originally scheduled for delivery to the Royal Malaysian Navy (RMN)
2020: The Malaysian government announces that the project is delayed
2024: The delivery date for the first ship is pushed back to November
2026: The delivery date for the first ship is pushed back to October
The LCS project has been delayed multiple times. In 2020, a Public Accounts Committee (PAC) was convened by Putrajaya to investigate the reasons for the delays. The PAC published its findings on the delays
===================
Some factors that contribute to the Malaysian Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaysian Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
LOW KUALITI... 👎👎🤣🤣
BalasHapusParlemen Korsel: Pesawat CN 235 Buatan Indonesia Sering Rusak
https://internasional.kompas.com/read/2013/10/30/0549516/Parlemen.Korsel.Pesawat.CN.235.Buatan.Indonesia.Sering.Rusak
BLACKHAWK = GAGAL
HapusBLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, ia susulan pelanjutan kontrak oleh syarikat itu pada Oktober lalu selepas gagal mematuhi kontrak penyerahannya.
"Oktober sudah berakhir. Tiada apa-apa (Black Hawks), tiada apa-apa.
---
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
The Procurement division of the Home Ministry issued two separate tenders for the supply and delivery of seven twin-engine utility and transport aircraft and five light twin engine helicopters for the police’s Air Wing. the tender for the five twin-engine helicopters has been canceled. Checks on the Eperolehan website today confirmed the cancelation
----
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM); Polis Diraja Malaysia (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) (4).
----
Sewa 28 heli RM 16.8bn = U$ 3.7bn/$ 3.700 jt dolar
•harga heli AW149 adalah $ 31 juta dolar
•28 bijik x $ 31 jt=$ 857 juta dolar
•$ 3.700jt ÷ $ 31 jt = 119 heli
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU
----
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 bilion
BELI BARU = RM3.954 bilion
sewaan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaysia (ATM).
----
SEWA BEKAS = 15 TAHUN
15 TAHUN = BELI RONGSOK
Semua dikendalikan oleh syarikat yang melakukan pajakan ini dan pajakan ini adalah pajakan To-Own bermakna selepas 15 tahun, kerajaan diberikan pilihan untuk membeli kesemua 28 helikopter itu pada harga nominal RM1 sahaja.
----
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
https://www.facebook.com/share/p/gnmpDnsCCTn8tx6b/
---
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
------
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
------
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered......'
-----
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
---
SALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to Malaysia at one of the country’s ports.
---
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
The Malaysian government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
Factors that influence Malaysia's military budget include:
Hapus• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
==============
Malaysia's household debt-to-GDP ratio
December 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
==============
Malaysia has had several issues with its fighter jets, including:
• Aircraft availability: Malaysia has struggled with aircraft availability. For example, in 2018, only four out of the 28 Russian-made fighter jets in the Royal Malaysian Air Force (RMAF) were able to fly.
• Grounded MB-339s: The MB-339s have been grounded since 2018 due to engine issues.
• Limited number of Russian-made fighter jets: In 2018, the RMAF had 18 Sukhoi Su-30MKM and 10 MiG-29 fighter jets
HapusMalaysia's national debt has grown due to a number of factors, including:
• Government spending
Increased government spending, such as during the Asian Financial Crisis, can lead to higher debt.
• Tax cuts
Tax cuts can cause a sharp rise in national debt.
• Corruption
Embezzlement by corrupt officials can add to the debt, as the government may be unable to recover the funds. The 1MDB scandal added around USD 51.11 billion to Malaysia's debt.
• Fiscal deficits
Fiscal deficits can lead to higher debt, especially when there is a narrow revenue base.
• Economic growth
Expansionary fiscal policy to stimulate economic growth can lead to higher debt.
• Government priorities
Prioritizing certain goals, such as becoming a developed country, can lead to higher debt.
• Household debt
The rise of digital lending platforms has made it easier to borrow money, which has led to higher personal debt
==============
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF).
==============
2024 DEBT TO GDP 84,2% DARI GDP = NEW LOANS
2023 DEBT RM 1.53 TRILLION = NEW LOANS
2022 DEBT RM 1.45 TRILLION = NEW LOANS
2021 DEBT RM 1.38 TRILLION = NEW LOANS
2020 DEBT RM 1.32 TRILLION = NEW LOANS
2019 DEBT RM 1.25 TRILLION = NEW LOANS
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
==============
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
Malaysia Government debt accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. Malaysia government debt to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024.
==============
2024 HUTANG JATUH TEMPO = The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF)
----
2023 TIDAK BAYAR HUTANG = “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
----
2022 HUTANG BAYAR HUTANG 52,4% = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
----
2021 HUTANG BAYAR HUTANG 50,4% = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
----
2020 HUTANG BAYAR HUTANG 60% = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang .
----
2019 HUTANG BAYAR HUTANG 59% = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
----
2018 RASIO HUTANG 80% DARI GDP : OPEN DONASI = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
Some factors that contribute to the Malaysian Army's perceived weakness include:
Hapus• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaysian Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
• Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations.
============
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
============
Malaysia's military budget is based on a number of factors, including the country's socio-economic priorities, threat escalation, and affordability:
• Affordability
The government's defense budget is based on its ability to afford it, rather than being pegged to GDP or GNP.
• Socio-economic priorities
The government considers other priorities, such as socio-economic development, when deciding how much to allocate to defense.
• Threat escalation
The budget is sensitive to the level of threat to the country.
• Modernization
The budget is used to modernize the country's military platforms and capabilities
============
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies.
The Royal Malaysian Navy (RMN) faces several challenges, including:
Hapus• Aging fleet: More than half of the RMN's fleet is past its prime, and the country has only received four of the 18 new vessels it planned to acquire. The last time the RMN acquired a combat ship was in 1997.
• Delayed replacements: The RMN's plans to replace its aging fleet have been stalled due to mismanagement.
• Insufficient defense budget: Malaysia's defense budget is less than one percent of its GDP, while neighboring Singapore spends six percent.
• Lack of coordination: There is a lack of coordination among agencies.
• Outdated assets: The RMN's ships and assets are outdated.
• Combat system issues: The RMN has observed deficiencies with the combat system of its LMS type vessels.
• Low endurance: The LCS's endurance was too low to stay with a carrier strike group or amphibious ready group without significant refueling.
• Lack of air and surface warfare capabilities: The LCS lacked significant air and surface warfare capabilities
=========
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests
=========
Malaysia's national debt has grown due to a number of factors, including:
• Government spending
Increased government spending, such as during the Asian Financial Crisis, can lead to higher debt.
• Tax cuts
Tax cuts can cause a sharp rise in national debt.
• Corruption
Embezzlement by corrupt officials can add to the debt, as the government may be unable to recover the funds. The 1MDB scandal added around USD 51.11 billion to Malaysia's debt.
• Fiscal deficits
Fiscal deficits can lead to higher debt, especially when there is a narrow revenue base.
• Economic growth
Expansionary fiscal policy to stimulate economic growth can lead to higher debt.
• Government priorities
Prioritizing certain goals, such as becoming a developed country, can lead to higher debt.
• Household debt
The rise of digital lending platforms has made it easier to borrow money, which has led to higher personal debt.
============
Malaysia's inflation is driven by a number of factors, including:
• Exchange rate: The exchange rate is a significant influence on Malaysia's inflation rate, and is affected by crude oil prices, foreign debt, and indirect tax per capita.
• Supply chain disruptions: Disruptions in the supply chain can contribute to inflation.
• Government policies: Government policies can play a role in causing inflation.
• Consumer demand: Strong consumer demand can lead to inflation. In 2023, Malaysia's consumer spending continued to grow, supported by the labor market recovery, government subsidies, and social assistance.
• Currency depreciation: The depreciation of the ringgit against the US dollar can make imported goods more expensive.
• Labor shortages: Post-pandemic labor shortages can contribute to inflation.
• Minimum wage increases: Minimum wage increases can contribute to inflation.
• Energy subsidy rationalization: Plans to rationalize energy subsidies in 2024 could contribute to inflation
Several factors have affected Malaysia's military budget, including:
Hapus• Government change: Frequent government changes since 2018 have hindered defense development.
• Fiscal cost of COVID-19: The government is still dealing with the fiscal cost of the pandemic.
• National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
• Public debt: A study found a positive association between public debt and defense spending.
• Corruption: Corruption can negatively impact a government system.
• Regional security landscape: The Malaysian Armed Forces (MAF) faces challenges meeting the changing regional security landscape.
Unemployment: A high unemployment rate can lead to a decrease in military spending
==================
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies.
=========
Malaysians believe their country is in economic crisis, despite positive economic growth:
• Survey results
A May 2024 Ipsos survey found that 68% of Malaysians believe the country is in recession, which is contrary to the actual economic situation. The survey also found that one in three Malaysians believe the cost-of-living crisis is worse than in other countries.
• Economic growth
Malaysia's economy grew 4.2% in the first quarter of 2024. In 2023, the economy grew 3.7% and is expected to continue growing between 4% and 5% in 2024.
• Perception of the economy
There is a clear disparity between Malaysians' perception of the economic situation and the economic growth data. Half of Malaysians claim they are just getting by financially.
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
Hapus• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests
==================
Factors that influence Malaysia's military budget include:
• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
TUA BANGKA UZUR RONGSOK
HapusKAPAL 1953
KAPAL 1953
KAPAL 1953
Launched 9 September 1953 Completed 9 September 1954 The ship was transferred to the Royal Malayan Navy on 1 April 1958, being renamed Sri Perlis. Following transfer, Sri Perlis' 40mm Bofors gun and minesweeping gear was removed and replaced by three 20 mm Oerlikon cannon
------
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
------
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
------
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered......'
-----
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
-----
RONGSOK KAPAL 1967
The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
-----
RONGSOK KAPAL 1968
USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-----
RONGSOK KAPAL SELAM BEKAS 1970
In 2002, Malaysia signed a contract with France for acquisition of two Scorpène-class diesel-electric submarines.3 As part of the submarine induction process, Malaysia also negotiated for an ex-French Agosta 70-class submarine – Quessant – to be based in Toulon for RMN crew training and instruction
-----
RONGSOK KAPAL 1980
KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-----
RONGSOK KAPAL 1989 DAN 1991
Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-----
RONGSOK KAPAL 1990–1991
KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the Malaysian Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to Malaysia in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-----
RONGSOK KAPAL 1989
KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the Malaysian Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
-----
RONGSOK 1960 BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA
RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
-----
RONGSOK BEKAS MMEA
RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
😝RONGSOK BEKAS = HASRAT SURAT😝
Parlemen Korsel: Pesawat CN 235 Buatan Indonesia Sering Rusak
BalasHapushttps://internasional.kompas.com/read/2013/10/30/0549516/Parlemen.Korsel.Pesawat.CN.235.Buatan.Indonesia.Sering.Rusak
Some factors that contribute to the Malaysian Army's perceived weakness include:
Hapus• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaysian Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
• Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations.
============
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
============
Malaysia's military budget is based on a number of factors, including the country's socio-economic priorities, threat escalation, and affordability:
• Affordability
The government's defense budget is based on its ability to afford it, rather than being pegged to GDP or GNP.
• Socio-economic priorities
The government considers other priorities, such as socio-economic development, when deciding how much to allocate to defense.
• Threat escalation
The budget is sensitive to the level of threat to the country.
• Modernization
The budget is used to modernize the country's military platforms and capabilities
============
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies.
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
Hapus• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests.
=========
Malaysia's debt levels are high due to a number of factors, including:
• COVID-era spending: The government spent more during the COVID-19 pandemic
• Fiscal deficit: Malaysia has had a large fiscal deficit, the second-widest in Southeast Asia after the Philippines
• Keeping essentials affordable: The government has kept the price of essentials below market levels
• Household debt: Household debt has been rising rapidly, with the household debt-to-GDP ratio reaching 84.2% at the end of 2023
• Government debt: The government's debt as a share of GDP reached 64.3% in 2023, approaching the statutory debt limit of 65% The government has inherited a debt of 1.5 trillion MYR (356 billion USD). The government is working to reduce debt and fiscal deficit.
=========
Malaysia's household debt-to-GDP ratio
December 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
53000 = RM1.9 BILLION IN CUMULATIVE DEBT
53000 = RM1.9 BILLION IN CUMULATIVE DEBT
53000 = RM1.9 BILLION IN CUMULATIVE DEBT
The Credit Counselling and Debt Management Agency (AKPK) has revealed that 53,000 individuals under 30 are burdened by nearly RM1.9 billion in cumulative debt.
Finance minister II Amir Hamzah Azizan said the agency also found that 28% of working adults have borrowed money to purchase essential goods.
=========
Malaysians believe their country is in economic crisis, despite positive economic growth:
• Survey results
A May 2024 Ipsos survey found that 68% of Malaysians believe the country is in recession, which is contrary to the actual economic situation. The survey also found that one in three Malaysians believe the cost-of-living crisis is worse than in other countries.
• Economic growth
Malaysia's economy grew 4.2% in the first quarter of 2024. In 2023, the economy grew 3.7% and is expected to continue growing between 4% and 5% in 2024.
• Perception of the economy
There is a clear disparity between Malaysians' perception of the economic situation and the economic growth data. Half of Malaysians claim they are just getting by financially.
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
Hapus• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests.
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
=========
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
=========
Malaysians believe their country is in economic crisis, despite positive economic growth:
• Survey results
A May 2024 Ipsos survey found that 68% of Malaysians believe the country is in recession, which is contrary to the actual economic situation. The survey also found that one in three Malaysians believe the cost-of-living crisis is worse than in other countries.
• Economic growth
Malaysia's economy grew 4.2% in the first quarter of 2024. In 2023, the economy grew 3.7% and is expected to continue growing between 4% and 5% in 2024.
• Perception of the economy
There is a clear disparity between Malaysians' perception of the economic situation and the economic growth data. Half of Malaysians claim they are just getting by financially.
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
Hapus• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests
==================
Factors that influence Malaysia's military budget include:
• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
HapusThe Malaysian Armed Forces (MAF) has faced several issues with its rifles, including:
• Logistics
Some say that the MAF has problems with the quality of its logistics equipment, and that there is a lack of explanation about the government's policy on developing it. Others say that the MAF has problems delivering spares to soldiers in a timely manner, which can lead to stalled vehicles and soldiers being unable to mobilize effectively.
• Technical and logistical problems
The MAF and local defense industry have faced many technical and logistical problems, including the need to integrate advanced weapon systems from different countries with differing technical standards and specifications.
• Procurement
The MAF has made diversified acquisitions, which can lead to increased costs.
• Government change
Frequent government changes since 2018 have hindered Malaysia's defense development. The government is currently grappling with the fiscal cost of the Covid-19 pandemic and the need to cut spending and reduce the national deficit
==================
Factors that influence Malaysia's military budget include:
• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
==================
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
HapusFA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = MURAHAN hahahaha
------
BUDGET USD 38 BILLION = CASH PREMIUM
FA 50 GF (TA 50 blok II) 12 biji harga USD 705 juta alias USD 58,75 juta/biji
FA 50 PL (blok 20) 36 biji harga USD 2300 juta alias USD 63,89 juta/biji
------
BUDGET USD 4,3 BILLION = BARTER
DOWNGRADE
FA 50M 18 biji harga USD 920 juta alias USD 51,1 juta/biji
==============
KATA KUNCI =
BUDGET USD 38 BILLION = GROUNDED
BUDGET USD 4,3 BILLION = PASTI LEBIH GROUNDED!!!
At Monday’s press conference in the south-eastern city of Rzeszow, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz addressed the report, saying that while the Law and Justice (PiS) cabinet, whose administration ended last December, in fact made several deals for military equipment purchases, they did not arrange for appropriate changes that would prepare the armed forces for its implementation. In his view, after the army received the purchased FA-50 planes, they were not ready for take-off or to be used right away.
----
KATA KUNCI =
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
Tomczyk revealed that while Poland initially pursued the acquisition of the FA-50s from South Korea with the expectation of receiving operational aircraft, it subsequently emerged that the armaments intended for these aircraft had been discontinued. As a result, the Polish Ministry of Defence has received 12 aircraft that are no longer capable of fulfilling combat roles.....
----
KATA KUNCI =
FA50 = TRAINING AIRCRAFT
FA50 = TRAINING AIRCRAFT
So far, Poland has received 12 of the jets in the GF (Gap Filler) version, but Blaszczak failed to secure weapons for them, Cezary Tomczyk, a deputy defence minister, told parliament on Thursday.
According to him, the delivery of the 36 remaining jets in the PL version custom-made for Poland "is largely at risk" and delays in their deliveries may reach nine months.
While praising the role the FA-50s are playing in the Polish Air Force, Tomczyk said that they can only be used as training aircraft.
------
KATA KUNCI =
HELI MD530G = HELI TRAINING
HELI MD530G = HELI TRAINING
A notable attraction at this year’s Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition are six new MD530Gs, which were delivered to Malaysia’s army in 2022. The type is appearing on static, and also participated in the show’s opening ceremony.
The six rotorcraft – delivery of which was delayed for several years – are primarily used for training.....
------
KATA KUNCI =
DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
==============
Some factors that contribute to the Malaysian Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaysian Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
The Malaysian Army has faced issues with its tanks, including breakdowns and operational problems:
Hapus• August 2022 breakdowns
A PT-91M Pendekar tank broke down on a highway in Kuala Lumpur on Friday, August 26, 2022, while returning to the Sungai Besi camp after rehearsals for the 65th Independence Day parade. The tank was towed to the National Museum for repairs. The next day, a prime mover also broke down on Jalan Damansara in front of the National Museum. The Malaysian Army apologized for the incidents and promised to dispatch a standby recovery team to prevent future breakdowns.
• Operational issues
The Malaysian Army is addressing operational issues with its PT-91M Pendekar tanks. The issues include problems with the Renk France ESM 350M hydrokinetic transmissions, the electronic components of the GLRF laser rangefinder, and the Sagem Savan-15 fire control system.
• Spare parts
The Original Equipment Manufacturer (OEM) for the Pendekar PT-90M, Bumar Labedy from Poland, has stopped producing spare parts for the tanks.
• Life Extension Program (LEP)
The Malaysian Army plans to implement an LEP for the Pendekar PT-90M Main Battle Tank. The LEP is expected to be included in the 12th Malaysia Plan (12MP) or 13th Malaysia Plan (13MP).
----
BUKTI TEMPEL STICKER PARS 8x8 =
1. TIDAK ADA PERJANJIAN KERJASAMA JV
2. TIDAK ADA PROTOTIPE
3. TIDAK ADA UJI KUALIFIKASI
4. LANGSUNG PRODUKSI MASSAL
Pada bulan Juni 2011, Perusahaan Turki FNSS membatalkan menandatangani 'surat penawaran dan penerimaan' oleh DRB-Hicom Defense Technologies (DefTech) untuk bantuan desain dan pengembangan kendaraan. Kendaraan AV8 yang dipilih oleh militer Malaysia didasarkan pada teknologi kendaraan lapis baja beroda 8×8 yang dirancang oleh FNSS Pars 8×8. Kontrak tersebut mencakup pengaturan transfer teknologi ke Deftech dan dukungan logistik untuk tentara Malaysia, memposisikan kendaraan dan 12 variannya untuk menjadi keluarga asli pertama di Malaysia dengan kendaraan roda lapis baja 8×8.
----
TEMPEL STICKER HIZIR TURKI
KASIAN TIADA KEMAMPUAN UJI BALISTIK
1. UJI BALISTIK DI THAILAND
2. UJI BALISTIK DI AFRIKA SELATAN
Selain itu, 2 ujian balistik telah dilakukan iaitu Ujian balistik Tembakan yang dilaksanakan di The Defence Technology Institute, Bangkok, Thailand dan Ujian Balistik Letupan (Mine/Underbelly Test) di Council for Scientific and Industrial Research, Pretoria, Afrika Selatan.
----
171 ASET USANG 30 TAHUN =
108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of Malaysian Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal Malaysian Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal Malaysian Navy (RMN)," the Malaysian Defence Minister.
------
2024 MILITARY STRENGTH RANKING
GLOBAL FIRE POWER – GFP
13. Indonesia US$ 25 Billion = SHOPPING
22. Vietnam US$ 7,9 Billion = SHOPPING
25. Thailand US$ 7,7 Billion = SHOPPING
30. Singapura US$ 13,493 Billion = SHOPPING
42. Malaysia US$ 4,370 Billion = LEASE
==============
2024 RASIO HUTANG 84,2% DARI GDP
HUTANG 2023 = RM 1.53 TRILLION
HUTANG 2022 = RM 1.45 TRILLION
HUTANG 2021 = RM 1.38 TRILLION
HUTANG 2020 = RM 1.32 TRILLION
HUTANG 2019 = RM 1.25 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
HapusLIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
The Procurement division of the Home Ministry issued two separate tenders for the supply and delivery of seven twin-engine utility and transport aircraft and five light twin engine helicopters for the police’s Air Wing. the tender for the five twin-engine helicopters has been canceled. Checks on the Eperolehan website today confirmed the cancelation
----
BLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
Shah Alam: Kementerian Pertahanan sudah menyerahkan notis pembatalan kontrak kepada syarikat pembekal empat helikopter UH-60A Black Hawk untuk kegunaan Tentera Darat Malaysia (TDM).
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, ia susulan pelanjutan kontrak oleh syarikat itu pada Oktober lalu selepas gagal mematuhi kontrak penyerahannya.
"Oktober sudah berakhir. Tiada apa-apa (Black Hawks), tiada apa-apa.
"Notis pembatalan sudahpun dihantar," katanya ringkas dalam sidang media selepas Majlis Penghantaran Kumpulan Pertama Batalian Malaysia (Malbatt) 850-12 ke Lubnan di Pangkalan Udara Subang di sini, hari ini.
Sebelum ini, Mohamed Khaled dilaporkan berkata, kementerian memberi tempoh kepada syarikat pembekal sehingga Oktober untuk memenuhi penghantaran empat Black Hawk.
Pada Ogos lalu, kementerian itu sudah mendapat maklum balas daripada Pejabat Peguam Negara berkaitan cadangan pembatalan kontrak sewaan Black Hawk untuk TDM.
Kementeriannya sebelum ini dilaporkan akan menilai secara menyeluruh perjanjian pajakan empat helikopter Black Hawk sebelum membuat keputusan sama ada membatalkan kontrak atau memberikan masa tambahan kepada pembekal.
Pada Mei tahun lalu, mereka menandatangani kontrak menyewa empat helikopter dengan syarikat tempatan, Aerotree Defence and Services Sdn Bhd selama lima tahun bernilai RM187 juta.
---
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
https://www.facebook.com/share/p/gnmpDnsCCTn8tx6b/
---
12 HELI AW 149 SEWA = The government has decided that RMAF will operate at least twelve Leonardo AW149 utility helicopters under a leasing programme mooted by the Prime Minister’s Department and the National Security Council, Armed Forces chief General TS Mohammad Ab Rahman said today
==============
HELI HUTANG FMS = Panglima Tentera Darat, “Ini memandangkan perolehan aset dari Amerika Syarikat perlu melalui prosedur termasuk Foreign Military Sales (FMS)
---
HELI SEWA BEKAS = the helicopters leased are the UH-60A or 60A plus variants which have been sold to US private companies. According to one report, a UH-60A – sold by US companies and ex-US Army aircraft
---
MARET 2023 = “Insya Allah Mei dan bulan Jun, Black hawk akan diterima dan berkhidmat dengan PUTD,” kata Zamrose yang memetik makluman dari Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan.
---
MEI 2023 = According to MINDEF, the helicopters will be leased from Aerotree Defence & Services Sdn Bhd. .
---
SEPTEMBER 2023 = The Malaysian Army (TDM) is expecting to take delivery of two of four Black Hawk helicopters by end of this year.
---
2024 HELI HUTANG HELI SEWA BEKAS BATAL = Tentera Darat Malaysia (TDM) kekal dengan pendirian mengusulkan pembatalan kontrak sewaan helikopter Black Hawk kepada Kementerian Pertahanan berikutan kegagalan kontraktor memenuhi obligasi yang ditetapkan.
----
SEWA BEKAS = 15 TAHUN
15 TAHUN = BELI RONGSOK
Semua dikendalikan oleh syarikat yang melakukan pajakan ini dan pajakan ini adalah pajakan To-Own bermakna selepas 15 tahun, kerajaan diberikan pilihan untuk membeli kesemua 28 helikopter itu pada harga nominal RM1 sahaja.
----
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 bilion
BELI BARU = RM3.954 bilion
sewaan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaysia (ATM).
Legislator Korsel Sebut Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Sering Rusak
BalasHapushttps://m.batamtoday.com/berita35314-Legislator-Korsel-Sebut-Pesawat-CN-235-Buatan-Indonesia-Sering-Rusak.html
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
Hapus• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests.
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
=========
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
=========
Malaysians believe their country is in economic crisis, despite positive economic growth:
• Survey results
A May 2024 Ipsos survey found that 68% of Malaysians believe the country is in recession, which is contrary to the actual economic situation. The survey also found that one in three Malaysians believe the cost-of-living crisis is worse than in other countries.
• Economic growth
Malaysia's economy grew 4.2% in the first quarter of 2024. In 2023, the economy grew 3.7% and is expected to continue growing between 4% and 5% in 2024.
• Perception of the economy
There is a clear disparity between Malaysians' perception of the economic situation and the economic growth data. Half of Malaysians claim they are just getting by financially.
LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
HapusFA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
DOWNGRADE = MURAHAN hahahaha
------
BUDGET USD 38 BILLION = CASH PREMIUM
FA 50 GF (TA 50 blok II) 12 biji harga USD 705 juta alias USD 58,75 juta/biji
FA 50 PL (blok 20) 36 biji harga USD 2300 juta alias USD 63,89 juta/biji
------
BUDGET USD 4,3 BILLION = BARTER
DOWNGRADE
FA 50M 18 biji harga USD 920 juta alias USD 51,1 juta/biji
==============
KATA KUNCI =
BUDGET USD 38 BILLION = GROUNDED
BUDGET USD 4,3 BILLION = PASTI LEBIH GROUNDED!!!
At Monday’s press conference in the south-eastern city of Rzeszow, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz addressed the report, saying that while the Law and Justice (PiS) cabinet, whose administration ended last December, in fact made several deals for military equipment purchases, they did not arrange for appropriate changes that would prepare the armed forces for its implementation. In his view, after the army received the purchased FA-50 planes, they were not ready for take-off or to be used right away.
----
KATA KUNCI =
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
Tomczyk revealed that while Poland initially pursued the acquisition of the FA-50s from South Korea with the expectation of receiving operational aircraft, it subsequently emerged that the armaments intended for these aircraft had been discontinued. As a result, the Polish Ministry of Defence has received 12 aircraft that are no longer capable of fulfilling combat roles.....
----
KATA KUNCI =
FA50 = TRAINING AIRCRAFT
FA50 = TRAINING AIRCRAFT
So far, Poland has received 12 of the jets in the GF (Gap Filler) version, but Blaszczak failed to secure weapons for them, Cezary Tomczyk, a deputy defence minister, told parliament on Thursday.
According to him, the delivery of the 36 remaining jets in the PL version custom-made for Poland "is largely at risk" and delays in their deliveries may reach nine months.
While praising the role the FA-50s are playing in the Polish Air Force, Tomczyk said that they can only be used as training aircraft.
------
KATA KUNCI =
HELI MD530G = HELI TRAINING
HELI MD530G = HELI TRAINING
A notable attraction at this year’s Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition are six new MD530Gs, which were delivered to Malaysia’s army in 2022. The type is appearing on static, and also participated in the show’s opening ceremony.
The six rotorcraft – delivery of which was delayed for several years – are primarily used for training.....
------
KATA KUNCI =
DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
DOWNGRADE LMS B2 NO SONAR
STM, in its role as main contractor, will turn to the Turkish defence sector for such equipment as the Combat Management System; the Gun Fire Control System, to be supplied by HAVELSAN; and the 3D Search Radar, Fire Control Radar, IFF, 30mm Gun, ESM and Chaff Decoy System, as well as other electronic sensors, to be supplied by ASELSAN. ROKETSAN will be supplying its ATMACA Surface-to-Surface G/M System.
==============
Some factors that contribute to the Malaysian Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaysian Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
HapusLIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
The Procurement division of the Home Ministry issued two separate tenders for the supply and delivery of seven twin-engine utility and transport aircraft and five light twin engine helicopters for the police’s Air Wing. the tender for the five twin-engine helicopters has been canceled. Checks on the Eperolehan website today confirmed the cancelation
----
BLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
Shah Alam: Kementerian Pertahanan sudah menyerahkan notis pembatalan kontrak kepada syarikat pembekal empat helikopter UH-60A Black Hawk untuk kegunaan Tentera Darat Malaysia (TDM).
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, ia susulan pelanjutan kontrak oleh syarikat itu pada Oktober lalu selepas gagal mematuhi kontrak penyerahannya.
"Oktober sudah berakhir. Tiada apa-apa (Black Hawks), tiada apa-apa.
"Notis pembatalan sudahpun dihantar," katanya ringkas dalam sidang media selepas Majlis Penghantaran Kumpulan Pertama Batalian Malaysia (Malbatt) 850-12 ke Lubnan di Pangkalan Udara Subang di sini, hari ini.
Sebelum ini, Mohamed Khaled dilaporkan berkata, kementerian memberi tempoh kepada syarikat pembekal sehingga Oktober untuk memenuhi penghantaran empat Black Hawk.
Pada Ogos lalu, kementerian itu sudah mendapat maklum balas daripada Pejabat Peguam Negara berkaitan cadangan pembatalan kontrak sewaan Black Hawk untuk TDM.
Kementeriannya sebelum ini dilaporkan akan menilai secara menyeluruh perjanjian pajakan empat helikopter Black Hawk sebelum membuat keputusan sama ada membatalkan kontrak atau memberikan masa tambahan kepada pembekal.
Pada Mei tahun lalu, mereka menandatangani kontrak menyewa empat helikopter dengan syarikat tempatan, Aerotree Defence and Services Sdn Bhd selama lima tahun bernilai RM187 juta.
---
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
https://www.facebook.com/share/p/gnmpDnsCCTn8tx6b/
---
12 HELI AW 149 SEWA = The government has decided that RMAF will operate at least twelve Leonardo AW149 utility helicopters under a leasing programme mooted by the Prime Minister’s Department and the National Security Council, Armed Forces chief General TS Mohammad Ab Rahman said today
==============
HELI HUTANG FMS = Panglima Tentera Darat, “Ini memandangkan perolehan aset dari Amerika Syarikat perlu melalui prosedur termasuk Foreign Military Sales (FMS)
---
HELI SEWA BEKAS = the helicopters leased are the UH-60A or 60A plus variants which have been sold to US private companies. According to one report, a UH-60A – sold by US companies and ex-US Army aircraft
---
MARET 2023 = “Insya Allah Mei dan bulan Jun, Black hawk akan diterima dan berkhidmat dengan PUTD,” kata Zamrose yang memetik makluman dari Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan.
---
MEI 2023 = According to MINDEF, the helicopters will be leased from Aerotree Defence & Services Sdn Bhd. .
---
SEPTEMBER 2023 = The Malaysian Army (TDM) is expecting to take delivery of two of four Black Hawk helicopters by end of this year.
---
2024 HELI HUTANG HELI SEWA BEKAS BATAL = Tentera Darat Malaysia (TDM) kekal dengan pendirian mengusulkan pembatalan kontrak sewaan helikopter Black Hawk kepada Kementerian Pertahanan berikutan kegagalan kontraktor memenuhi obligasi yang ditetapkan.
----
SEWA BEKAS = 15 TAHUN
15 TAHUN = BELI RONGSOK
Semua dikendalikan oleh syarikat yang melakukan pajakan ini dan pajakan ini adalah pajakan To-Own bermakna selepas 15 tahun, kerajaan diberikan pilihan untuk membeli kesemua 28 helikopter itu pada harga nominal RM1 sahaja.
----
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 bilion
BELI BARU = RM3.954 bilion
sewaan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaysia (ATM).
F18 KUWAIT = USMC PRIORITY US APPROVAL
HapusMalaysia and Tunisia are said to be interested in acquiring those legacy Hornets, however, the USMC will have priority as approval is required from the US government before Kuwait can sell the jets to other nations.
“Kuwait canNOt sell the legacy Hornets to aNOther country without the prior approval of the US Navy,” said Hashim. “There are reports that the US Marines command appears to be interested in acquiring the Kuwait fleet of Hornets, and negotiations were underway between the two sides.”
======
======
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
------
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
------
GOODBYE F18
GOODBYE LCS
KUWAIT FINANCE HOUSE = EXIT BANKRUPT
KUWAIT FINANCE HOUSE = EXIT BANKRUPT
KUWAIT FINANCE HOUSE = EXIT BANKRUPT
Malaysia's first foreign Islamic bank Kuwait Finance House (Malaysia) Bhd (KFH Malaysia) is exiting Malaysia after 19 years of operation.
------
KFH MILIK KUWAIT BANGKRUT
KFH MILIK KUWAIT BANGKRUT
KFH MILIK KUWAIT BANGKRUT
KFH Malaysia is wholly owned by its Middle Eastern shareholder, Kuwait Finance House — the largest bank in Kuwait and the second-largest Islamic bank in the world. Earlier this year, Kuwait Finance House merged with Ahli United Bank of Kuwait.
------
17 KREDITUR LCS
17 KREDITUR LCS
17 KREDITUR LCS
Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services Malaysia Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan Malaysia Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat Malaysia Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (Malaysia) Bhd.
😝KFH BANGKRUT = BAYAR LCS😝
Malaysia's household debt has also been increasing:
Hapus• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term..
===================
2024 RASIO HUTANG 84,2% DARI GDP
HUTANG 2023 = RM 1.53 TRILLION
HUTANG 2022 = RM 1.45 TRILLION
HUTANG 2021 = RM 1.38 TRILLION
HUTANG 2020 = RM 1.32 TRILLION
HUTANG 2019 = RM 1.25 TRILLION
HUTANG 2018 = RM 1.19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023.
In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018).
“The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
===================
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
Malaysia Government debt accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. Malaysia government debt to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024
===================
Malaysia's military is a weakness due to a number of issues, including:
• Outdated equipment
Much of the Malaysian military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated. For example, the KD Rahman submarine, which was purchased in 2010, had technical issues that prevented it from submerging.
• Corruption
Corruption is a problem in the Malaysian military, with some saying that it's at the heart of defense procurement. Corruption can lead to poor decisions and decreased morale.
• Lack of modern assets
The government is unable to provide the military with modern defense assets.
• Poor planning
Some say the military is riddled with poor planning, and that political leaders interfere in procurement.
• Lack of training
Commanders don't receive training on corruption issues before deployments, which can leave troops ill-equipped to respond to threats
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
HapusLARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
LARGE GAPS MILITARY CAPABILITY
Large gaps in Malaysia’s military capability remain, however. These are largely the result of the small procurement budgets of the last quarter-century and ageing equipment inventory. The contracts announced at LIMA promise to increase Malaysia’s air power. But the air force’s most important shortcomings have been caused by the withdrawal from service of its Russia-supplied MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft, also of Russian origin, operational once existing stocks of spares run out. (Sanctions due to Russia’s war in Ukraine will prevent Malaysia from buying them directly from Moscow). In 2017, an earlier government suspended acquisition of a multi-role combat aircraft due to lack of funds. Subsequently, Malaysia expressed interest in buying second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait, but in March 2023, Minister of Defence Mohamad Hasan said the latter had not responded to enquiries.
Anwar spoke in June of his embarrassment over the age of the country’s naval assets. Malaysia’s Littoral Combat Ship programme has been plagued by delays and cost overruns, making only slow progress since an earlier government’s selection in 2011 of the French Gowind-class corvette as the basis for a Malaysian-built warship class. In May 2023, the government injected additional funds into the local shipbuilder responsible for the programme while reducing the number of ships in the class from six to five, with deliveries scheduled for 2026–29. Meanwhile, Malaysia’s army has a longstanding requirement for self-propelled 155 millimetre artillery. In January 2023, however, the Anwar government cancelled the previous government’s order for Turkish-made Yavuz 155mm guns and said it would renegotiate the deal.
Equipment-modernisation challenges are not Malaysia’s only defence woes. The Malaysian Armed Forces have difficulty recruiting and retaining sufficient high-calibre personnel, partly because of poor conditions of service. In June, Anwar remarked that he was ‘appalled’ by the condition of some military living quarters. But beyond immediate remedial measures, fixing defence infrastructure will probably not happen until 2024 at the earliest, as the government is currently prioritising the repair of dilapidated school buildings.
The government is also seeking to rebalance the ethnic composition of the armed forces. Indigenous Malaysians (Bumiputeras) have long been significantly over represented, and ethnic Chinese Malaysians have been under-represented. In April, Mohamad said that the defence ministry was implementing plans to attract more non-Bumiputeras to military service through online applications and nationwide roadshows.
Many in Malaysia’s defence community have tentatively welcomed the Anwar government’s early efforts to respond to some of the country’s military shortcomings and particularly the alleged wastage of defence funds through corrupt practices. However, given the wide-ranging nature of the demands on the government’s resources and attention, and in the absence of clear-cut threats, Anwar may find it difficult to continue treading the fine line between neglecting and over-indulging the defence sector.
============
WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN
WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN
WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN
Operational Expenditure for Defence in 2025 is RM13.363 billion while Development Expenditure is RM7.492 billion. The OE allocation is an increase of some RM1 billion while the increase in DE is around RM450 million. The highest increase in OE is for the emolument (salaries and allowances) which amounted to RM8.773 billion. It is interesting to note that the increase in DE is for services and supply (RM1.906 billion) WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN TO RM5.585 BILLION, DOWN BY SOME RM250 MILLION FROM LAST YEAR.
BLACKHAWK = GAGAL
HapusBLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, ia susulan pelanjutan kontrak oleh syarikat itu pada Oktober lalu selepas gagal mematuhi kontrak penyerahannya.
"Oktober sudah berakhir. Tiada apa-apa (Black Hawks), tiada apa-apa.
---
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
The Procurement division of the Home Ministry issued two separate tenders for the supply and delivery of seven twin-engine utility and transport aircraft and five light twin engine helicopters for the police’s Air Wing. the tender for the five twin-engine helicopters has been canceled. Checks on the Eperolehan website today confirmed the cancelation
----
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM); Polis Diraja Malaysia (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) (4).
----
Sewa 28 heli RM 16.8bn = U$ 3.7bn/$ 3.700 jt dolar
•harga heli AW149 adalah $ 31 juta dolar
•28 bijik x $ 31 jt=$ 857 juta dolar
•$ 3.700jt ÷ $ 31 jt = 119 heli
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU
----
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 bilion
BELI BARU = RM3.954 bilion
sewaan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaysia (ATM).
----
SEWA BEKAS = 15 TAHUN
15 TAHUN = BELI RONGSOK
Semua dikendalikan oleh syarikat yang melakukan pajakan ini dan pajakan ini adalah pajakan To-Own bermakna selepas 15 tahun, kerajaan diberikan pilihan untuk membeli kesemua 28 helikopter itu pada harga nominal RM1 sahaja.
----
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
https://www.facebook.com/share/p/gnmpDnsCCTn8tx6b/
---
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
------
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
------
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered......'
-----
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
---
SALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to Malaysia at one of the country’s ports.
---
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
The Malaysian government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
Malaysia's household debt has also been increasing:
Hapus• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
• The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
============
1. HUTANG 84.2% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1.5 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST SHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. TUDM SEWA 12 AW149
62. TUDM SEWA 4 AW139
63. TUDM SEWA 5 EC120B
64. TLDM SEWA 2 AW159
65. TDM SEWA 4 UH-60A
67. TDM SEWA 12 AW149
68. BOMBA SEWA 4 AW139
69. MMEA SEWA 2 AW159
70. POLIS SEWA 7 BELL429
Malaysia's household debt has also been increasing:
Hapus• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
• The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
============
1. HUTANG 84.2% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1.5 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST SHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. TUDM SEWA 12 AW149
62. TUDM SEWA 4 AW139
63. TUDM SEWA 5 EC120B
64. TLDM SEWA 2 AW159
65. TDM SEWA 4 UH-60A
67. TDM SEWA 12 AW149
68. BOMBA SEWA 4 AW139
69. MMEA SEWA 2 AW159
70. POLIS SEWA 7 BELL429
LEASE L39 ITTC CANADA
HapusLEASE L39 ITTC CANADA
LEASE L39 ITTC CANADA
Tactical training operations date back to 2002 with the first full Fighter Weapons Instructor Course successfully presented to the Royal Malaysian Air Force, with the ground school element taught in Cold Lake. The airspace around Southwest Ontario was historically home to the Empire Air Training Scheme, one of the most ambitious flight training programs to ever exist. ITPS operates over the same hallowed grounds where thousands of allied pilots of World War II trained, making it a historical sphere of influence in Canadian aviation, and a natural hub for pilot training.
Military pilots from allies around the world come to tactically train at ITTC. Most recently ITTC hosted The Royal Malaysian Air Force for a Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) in 2022 who sent its best pilots to be trained as weapons and tactics experts.To enable such training, the ITTC conducted ground school, simulation and flight phases in Canada
------
SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT
SEWA UTILITY BOAT
SEWA RIGID HULL FENDER BOAT
SEWA ROVER FIBER GLASS
SEWA EC120B
SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE
Memang dalam perancangan TUDM untuk membeli helikopter baharu, namun dengan mengambil kira situasi semasa termasuk ancaman pandemik, perolehan secara sewaan menggunakan konsep Government Operate, Company Own and Maintain (GOCOM) adalah lebih efektif buat masa ini.
Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan sewaan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
Melalui kaedah sewaan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
-----
SEWA 40 BMW SUPERBIKES
SEWA HONDA CIVIC
Leased BMW superbikes for military police. The Army’s military police – Kor Polis Tentera Di Raja – took delivery of 40 BMW R1250RT super bikes today. The superbikes are under lease from Syarikat Ammo Defence Sdn Bhd under a RM13.7 million Letter of Award.The tender for the superbikes was published in June, this year. Interestingly the release by Tentera Darat said the leasing period was for five years, but the tender notice said it was for a four-year period only. That said the leasing period could have been extended for another year during the negotiation process.
As for leasing vehicles, this has been common practise by government departments for the decade or so as it is supposed to be cheaper overall. The MPs had also taken delivery of Honda Civics under a leasing programme,
-----
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM); Polis Diraja Malaysia (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) (4).
----
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
CHRONOLOGY OF SCORPENE SCANDAL
Hapus2006:
The €1.2 billion sale of two French Scorpene-class submarines and one Agosta submarine to Malaysia in 2002, and the dubious commissions that accompanied the sale, comes to light following the kidnapping and murder of Mongolian translator Altantuya Shaaribuu, who was reported missing on Oct 19, 2006.
2007:
Altantuya's family files a RM100 million civil suit over her death by naming former policemen Azilah Hadri and Sirul Azhar Umar, political analyst Abdul Razak Baginda and the government as defendants.
2008:
Azilah and Sirul Azhar, who were bodyguards to then prime minister and defence minister Datuk Seri Najib Razak, are found guilty of the murder.
2010:
The French shipbuilding company in question is raided, and it is under scrutiny for operating in violation of the Organisation for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery and the corresponding law in France.
2014:
An appeals court overturns the verdict and frees Azilah and Sirul Azhar, upon which the latter flees to Australia.
2015
The appeals court's judgment is overturned by the Federal Court, leading to reinstatement of the death penalty against the duo.
2017
Najib's associate, Razak Baginda, is charged in France, while the former is questioned by MACC.
2020
The Federal Court dismisses Azilah's application for a retrial and review of his 2015 conviction.
2022
The court awards RM5 million in damages to the plaintiffs – Altantuya's parents, Dr Shaariibuu Setev and Altantsetseg Sanjaa – as well as their two grandsons: Mungunshagai Bayarjargal and Altanshagai Munkhtulga.
2024
MACC Chief Commissioner Tan Sri Azam Baki says its investigation into Malaysia's acquisition of the Scorpene submarines is ongoing, adding that it is in contact with parties abroad to obtain more information
=========
WANITA HAMIL DIBUNUH
My pregnant daughter was driven into a forest and shot twice in the head before her killer blew up her body with military explosives. He's NOw walking free in Australia after High Court decision - and NO one told me...........
The father of a pregnant woman who was murdered by a Malaysian hitman has spoken of his dismay after learning the killer has been freed in Australia after the High Court's controversial ruling on immigration detention.
Mongolian mother-of-two Altantuya Shaariibuu, 28, died in 2006 when she was driven to a forest on the outskirts of Kuala Lumpur and shot twice in the head by hitman Sirul Azhar Umar as she begged for mercy.
Sirul, who who had been a bodyguard for former Malaysian prime minister Najib Razak, then used military explosives to blow up her body.
---
BUNUH WANITA HAMIL....
Altantuya had been the lover of Abdul Razak Baginda, a kNOwn associate of Najib, and many believe that her involvement in a defence deal to purchase two French Scorpene submarines may have led to her death
---
2024 CASE STILL ONGOING = The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) said its investigation into Malaysia's acquisition of the Scorpene submarines in 2002 is still ongoing.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said the commission is still in contact with parties abroad to obtain more information.
"The case is still ongoing. We are still in contact with other parties abroad to get more information on a number of transactions
Legislator Korsel Sebut Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Sering Rusak
BalasHapushttps://m.batamtoday.com/berita35314-Legislator-Korsel-Sebut-Pesawat-CN-235-Buatan-Indonesia-Sering-Rusak.html
Some factors that contribute to the Malaysian Army's perceived weakness include:
Hapus• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaysian Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
• Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations.
============
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
============
Malaysia's military budget is based on a number of factors, including the country's socio-economic priorities, threat escalation, and affordability:
• Affordability
The government's defense budget is based on its ability to afford it, rather than being pegged to GDP or GNP.
• Socio-economic priorities
The government considers other priorities, such as socio-economic development, when deciding how much to allocate to defense.
• Threat escalation
The budget is sensitive to the level of threat to the country.
• Modernization
The budget is used to modernize the country's military platforms and capabilities
============
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
Some factors that contribute to the Malaysian Army's perceived weakness include:
Hapus• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaysian Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
• Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations.
============
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
============
Malaysia's military budget is based on a number of factors, including the country's socio-economic priorities, threat escalation, and affordability:
• Affordability
The government's defense budget is based on its ability to afford it, rather than being pegged to GDP or GNP.
• Socio-economic priorities
The government considers other priorities, such as socio-economic development, when deciding how much to allocate to defense.
• Threat escalation
The budget is sensitive to the level of threat to the country.
• Modernization
The budget is used to modernize the country's military platforms and capabilities
============
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies.
The Royal Malaysian Navy (RMN) faces several challenges, including:
Hapus• Aging fleet: More than half of the RMN's fleet is past its prime, and the country has only received four of the 18 new vessels it planned to acquire. The last time the RMN acquired a combat ship was in 1997.
• Delayed replacements: The RMN's plans to replace its aging fleet have been stalled due to mismanagement.
• Insufficient defense budget: Malaysia's defense budget is less than one percent of its GDP, while neighboring Singapore spends six percent.
• Lack of coordination: There is a lack of coordination among agencies.
• Outdated assets: The RMN's ships and assets are outdated.
• Combat system issues: The RMN has observed deficiencies with the combat system of its LMS type vessels.
• Low endurance: The LCS's endurance was too low to stay with a carrier strike group or amphibious ready group without significant refueling.
• Lack of air and surface warfare capabilities: The LCS lacked significant air and surface warfare capabilities
=========
Malaysia's military budget is driven by a number of factors, including:
• Security threats: Malaysia needs to protect its sovereignty and address security threats like piracy and terrorism.
• Regional security landscape: Malaysia faces challenges in the regional security landscape, including strategic, geopolitical, security, and economic challenges.
• Military capability: In 2021, Malaysia was ranked 16th out of 26 for military capability.
• Military modernization: Malaysia's defense budget is expected to grow to $6.2 billion by 2028 to support military modernization efforts.
• Disaster response: The budget will support disaster response capabilities.
• International commitments: The budget will support international commitments.
• Economic interests: The budget will contribute to the country's economic interests
=========
Malaysia's national debt has grown due to a number of factors, including:
• Government spending
Increased government spending, such as during the Asian Financial Crisis, can lead to higher debt.
• Tax cuts
Tax cuts can cause a sharp rise in national debt.
• Corruption
Embezzlement by corrupt officials can add to the debt, as the government may be unable to recover the funds. The 1MDB scandal added around USD 51.11 billion to Malaysia's debt.
• Fiscal deficits
Fiscal deficits can lead to higher debt, especially when there is a narrow revenue base.
• Economic growth
Expansionary fiscal policy to stimulate economic growth can lead to higher debt.
• Government priorities
Prioritizing certain goals, such as becoming a developed country, can lead to higher debt.
• Household debt
The rise of digital lending platforms has made it easier to borrow money, which has led to higher personal debt.
============
Malaysia's inflation is driven by a number of factors, including:
• Exchange rate: The exchange rate is a significant influence on Malaysia's inflation rate, and is affected by crude oil prices, foreign debt, and indirect tax per capita.
• Supply chain disruptions: Disruptions in the supply chain can contribute to inflation.
• Government policies: Government policies can play a role in causing inflation.
• Consumer demand: Strong consumer demand can lead to inflation. In 2023, Malaysia's consumer spending continued to grow, supported by the labor market recovery, government subsidies, and social assistance.
• Currency depreciation: The depreciation of the ringgit against the US dollar can make imported goods more expensive.
• Labor shortages: Post-pandemic labor shortages can contribute to inflation.
• Minimum wage increases: Minimum wage increases can contribute to inflation.
• Energy subsidy rationalization: Plans to rationalize energy subsidies in 2024 could contribute to inflation
Factors that influence Malaysia's military budget include:
Hapus• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes
==============
SEWA VSHORAD SEWA TRUK
The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VSHORAD proposals.
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the lease of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022.
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata Malaysia sedang mencari untuk menyewa Tarantula
SEWA BOAT sewaan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak sewaan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment
SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal Malaysian Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA HELI Kementerian Pertahanan Malaysia pada 27 Mei 2023 lalu telah menandatangani perjanjian sewa dengan penyedia layanan penerbangan lokal, Aerotree, untuk menyediakan empat helikopter bekas Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara sewaan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) yang akan ditempatkan di No.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA VSHORAD SEWA TRUK
HapusThe approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VSHORAD proposals.
SEWA MOTOR The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the lease of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022.
SEWA 4x4 Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata Malaysia sedang mencari untuk menyewa Tarantula
SEWA BOAT sewaan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak sewaan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment
SEWA PESAWAT ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal Malaysian Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA HELI Kementerian Pertahanan Malaysia pada 27 Mei 2023 lalu telah menandatangani perjanjian sewa dengan penyedia layanan penerbangan lokal, Aerotree, untuk menyediakan empat helikopter bekas Sikorsky UH-60A+ Black Hawk.
SEWA HELI 4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara sewaan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) yang akan ditempatkan di No.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA HELI = Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
------
Factors that influence Malaysia's military budget include:
• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes
SALE = F 5 TIGERS
HapusSALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to Malaysia at one of the country’s ports.
---
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
The Malaysian government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
---
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
------
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
------
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered......'
-----
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
=========
MENUNGGU 2050 = KAPAL SELAM
MENUNGGU 2050 = MRSS
MENUNGGU 2050 = LCS
MENUNGGU 2050 = PV
MENUNGGU 2050 = LMS
Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Mohd Reza Mohd Sany berkata, bilangan kapal itu mungkin akan berubah bergantung kepada keadaan geo-strategik rantau itu yang dinamik.
Dalam temuramah dengan majalah pertahanan berbahasa Inggeris tempatan, Asian Defence Journal (ADJ) keluaran May-Jun tahun ini, beliau juga memaklumkan bilangan jenis-jenis kapal perang yang dirancang dimiliki oleh TLDM dibawah pelan transformasi itu.
“Mengikut Pelan Transformasi 15 ke 5 TLDM, ia dijangka akan memiliki 12 buah kapal Littoral Combat Ship (LCS), tiga buah kapal Multi Role Support Ship (MRSS), 18 buah kapal Littoral Mission Ship (LMS), 18 buah kapal Patrol Vessel (PV) dan empat buah kapal selam menjelang tahun 2050,” kata beliau dalam temuramah itu.
Nampak gaya,impian untuk melihat TLDM menambah bilangan kapal selam dimilikinya daripada dua buah kepada empat buah akan hanya direalisasikan menjelang tahun 2050.
=========
MENUNGGU 2030 = UAV ANKA
MENUNGGU 2030 = LMS B2
MENUNGGU 2030 = HELI
MENUNGGU 2030 = MRSS
Perolehan 3 buah LMSB2 itu dilakukan melalui kaedah Government to Government (G2G) dengan negara Turkiye.
RMKe-13 merangkumi tempoh tahun 2026-2030.
“Perolehan bagi baki 3 buah LMS lagi akan dimasukkan di bawah RMKe-13,” ujar beliau.
Selain LMS, TLDM turut merancang perolehan 2 buah kapal Multi Role Support Ship (MRSS), 3 buah kapal Littoral Mission Ship Batch 3, 4 buah helikopter anti kapal selam dan 6 buah Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
“Proses perolehan bagi aset-aset baharu ini dijangka berlangsung sehingga 2030. Kesemua perolehan aset TLDM ini dianggarkan
=========
MENUNGGU 2041-2045 = C130J
Diterangkan Utusan Malaysia, mereka baru bisa mendapatkan C-130 J Super Hercules paling tidak di tahun 2041 hingga 2045.
MENUNGGU 2055 = HAWK :
Kerajaan merancang secara sistematik penggantian pesawat Hawk 108 dan Hawk 208 seperti yang digariskan dalam Pembangunan Keupayaan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) 2055
Malon kapal tenggelam je dipake lagi 🤣😅😂
BalasHapusTeknologi pesawat udara mana paham 😂😅🤣😅😂😅
Tahunya SELANG 😅😂🤣😂😅😂
HapusKapal malon yg paling canggih KD GANAS 😅🤣😅😂😅🤣
HapusLOW KUALITI.... 👎👎👎😂😂
BalasHapusMenurut Kim, empat unit pesawat patroli maritim jenis CN 235 yang dibeli Korsel senilai 120 miliar won Korsel atau setara Rp 1,2 triliun pada 2008 itu telah mengalami kerusakan sebanyak 78 kali sepanjang 2011 dan 2012. Angka kejadian tersebut jauh melampaui rata-rata kerusakan pesawat lain, yakni 20 kali dalam kurun waktu yang sama.
Jumlah kejadian kerusakan CN 235 itu juga diketahui 10 kali lipat lebih sering terjadi daripada kerusakan pada 17 helikopter Pasukan Penjaga Pantai Korsel dalam tiga tahun terakhir.
PRODUSEN CN 235 DI DUNIA
Hapus6 A400M
CN-235 lahir dari kerja sama antara PTDI dan Airbus Defense - yang saat itu adalah CASA dari Spanyol. Sebagai bagian kesepakatan pembelian dua A400M dan opsi tambahan empat A400M antara Indonesia dan Airbus Defence and Space, maka Airbus telah sepakat untuk memberikan autonomous right CN-235 kepada PTDI. Dengan demikian PTDI dapat memproduksi semua komponen CN235 di Bandung.
--------
SATU-SATUNYA PRODUSEN NC212i DIDUNIA
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC212i dan hingga saat ini terhitung sebanyak 122 unit pesawat NC212 series yang telah diproduksi dan dikirimkan PTDI ke berbagai customer, baik dalam maupun luar negeri
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterimakan oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design, it is said that with a 140-metre length and a displacement of 5,996 tons, the Red White frigate will be the largest and most advanced surface combatant ever constructed in Indonesia.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD SUBMARINE The Indonesian government has selected military shipbuilding company Naval Group to supply two Scorpène submarines that will be built in Indonesia.
The full lithium-ion battery (LiB) submarines will be built by state-owned shipbuilder PT PAL in Surabaya through a transfer of techNOlogy from Naval Group, the France-based company said in a press statement on Tuesday.
-----
SATU_SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX INDONESIA BUILD 48 KF21 = Despite the offer for less money and a reduced techNOlogy transfer, Indonesia's plan to build 48 aircraft at its local factory remains effective, a senior DAPA official said.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
===========
===========
LCS DIBAYAR 6 RM 11.2 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the LCS project is NOw RM11.2 billion. It must be NOted from that RM11.2 billion, Lunas or the former BNS used around RM1 billion to pay its debts and to upgrade the facilities for the LCS project. And NOt a single ship has been delivered yet.
-----
OPV DIBAYAR 3 JADI 1 = THHE BANGKRUT : Offshore fabricator and shipbuilder TH Heavy Engineering Bhd (THHE) is undertaking a voluntary winding-up, a year after it was delisted from Bursa Malaysia. The company resolved to undertake voluntary winding-up as it is unable to continue its operations due to liabilities, it said in a winding-up NOtice dated Sept 13.
-----
CONDOMS UNISEX = A Malaysian gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
Some factors that contribute to the Malaysian Army's perceived weakness include:
Hapus• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaysian Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
• Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations.
============
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
============
Malaysia's military budget is based on a number of factors, including the country's socio-economic priorities, threat escalation, and affordability:
• Affordability
The government's defense budget is based on its ability to afford it, rather than being pegged to GDP or GNP.
• Socio-economic priorities
The government considers other priorities, such as socio-economic development, when deciding how much to allocate to defense.
• Threat escalation
The budget is sensitive to the level of threat to the country.
• Modernization
The budget is used to modernize the country's military platforms and capabilities
============
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
The Royal Malaysian Air Force (RMAF) has faced several challenges, including:
Hapus• Aircraft maintenance
The RMAF has had issues with maintenance and spare parts for its aircraft, including the Sukhoi Su-30MKM and the Kuwaiti Hornet. For example, in 2018, only four of the RMAF's Sukhoi Su-30MKM aircraft were flyable due to maintenance issues. The Kuwaiti Hornets are an earlier model than the Malaysian fighters, which may cause compatibility issues.
• Budget constraints
Malaysia's defense budget is limited, which can affect the pace of acquisitions and upgrades. The government must balance defense spending with other national priorities.
• Regional competition
Neighboring countries like Indonesia and Singapore are also increasing their air force capabilities, which puts pressure on Malaysia to keep pace.
• Corruption
Malaysia's military has been involved in multiple corruption scandals.
=======
The Malaysian Armed Forces (MAF) has faced several issues with its rifles, including:
• Logistics
Some say that the MAF has problems with the quality of its logistics equipment, and that there is a lack of explanation about the government's policy on developing it. Others say that the MAF has problems delivering spares to soldiers in a timely manner, which can lead to stalled vehicles and soldiers being unable to mobilize effectively.
• Technical and logistical problems
The MAF and local defense industry have faced many technical and logistical problems, including the need to integrate advanced weapon systems from different countries with differing technical standards and specifications.
• Procurement
The MAF has made diversified acquisitions, which can lead to increased costs.
• Government change
Frequent government changes since 2018 have hindered Malaysia's defense development. The government is currently grappling with the fiscal cost of the Covid-19 pandemic and the need to cut spending and reduce the national deficit.
=======
Sewa 28 heli RM 16.8bn = U$ 3.7bn/$ 3.700 jt dolar
•harga heli AW149 adalah $ 31 juta dolar
•28 bijik x $ 31 jt=$ 857 juta dolar
•$ 3.700jt ÷ $ 31 jt = 119 heli
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU
----
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 bilion
BELI BARU = RM3.954 bilion
sewaan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaysia (ATM).
----
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM); Polis Diraja Malaysia (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) (4).
----
SEWA BEKAS = 15 TAHUN
15 TAHUN = BELI RONGSOK
Semua dikendalikan oleh syarikat yang melakukan pajakan ini dan pajakan ini adalah pajakan To-Own bermakna selepas 15 tahun, kerajaan diberikan pilihan untuk membeli kesemua 28 helikopter itu pada harga nominal RM1 sahaja.
----
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
Hapus2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
Operational Expenditure for Defence in 2025 is RM13.363 billion while Development Expenditure is RM7.492 billion. The OE allocation is an increase of some RM1 billion while the increase in DE is around RM450 million. The highest increase in OE is for the emolument (salaries and allowances) which amounted to RM8.773 billion. It is interesting to note that the increase in DE is for services and supply (RM1.906 billion) WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN TO RM5.585 BILLION, DOWN BY SOME RM250 MILLION FROM LAST YEAR.
============
Factors that influence Malaysia's military budget include:
• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
==============
Malaysia's household debt-to-GDP ratio
December 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
==============
Malaysia has had several issues with its fighter jets, including:
• Aircraft availability: Malaysia has struggled with aircraft availability. For example, in 2018, only four out of the 28 Russian-made fighter jets in the Royal Malaysian Air Force (RMAF) were able to fly.
• Grounded MB-339s: The MB-339s have been grounded since 2018 due to engine issues.
• Limited number of Russian-made fighter jets: In 2018, the RMAF had 18 Sukhoi Su-30MKM and 10 MiG-29 fighter jets
Malaysia's national debt has been above 60% of its GDP for the past five years. The government borrows money to: Finance development, Settle previous debts, and Enhance economic growth.
HapusHowever, high debt levels can have several risks, including:
• Governments have less capacity to support struggling banks
• Sovereign borrowing costs may increase
• Banks that hold a country's sovereign debt are more exposed to the country's fiscal fragility
Here are some things that Malaysia can do to manage its debt:
• Improve accountability
Set clear goals, strengthen supervision and law enforcement, and make public-private partnerships transparent
• Strengthen international reserves
Malaysia's international reserves to short-term external debt ratio fell to one times in 2023, down from two times in 2009
• Improve tax collection
Malaysia's tax base is small, so the government needs to improve efficiency to collect more taxes
=========
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
=========
Malaysia's debt levels are high due to a number of factors, including:
• COVID-era spending: The government spent more during the COVID-19 pandemic
• Fiscal deficit: Malaysia has had a large fiscal deficit, the second-widest in Southeast Asia after the Philippines
• Keeping essentials affordable: The government has kept the price of essentials below market levels
• Household debt: Household debt has been rising rapidly, with the household debt-to-GDP ratio reaching 84.2% at the end of 2023
• Government debt: The government's debt as a share of GDP reached 64.3% in 2023, approaching the statutory debt limit of 65%
The government has inherited a debt of 1.5 trillion MYR (356 billion USD). The government is working to reduce debt and fiscal deficit.
=========
Malaysia's household debt-to-GDP ratio
December 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
53000 = RM1.9 BILLION IN CUMULATIVE DEBT
53000 = RM1.9 BILLION IN CUMULATIVE DEBT
53000 = RM1.9 BILLION IN CUMULATIVE DEBT
The Credit Counselling and Debt Management Agency (AKPK) has revealed that 53,000 individuals under 30 are burdened by nearly RM1.9 billion in cumulative debt.
Finance minister II Amir Hamzah Azizan said the agency also found that 28% of working adults have borrowed money to purchase essential goods.
2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
Hapus2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
Operational Expenditure for Defence in 2025 is RM13.363 billion while Development Expenditure is RM7.492 billion. The OE allocation is an increase of some RM1 billion while the increase in DE is around RM450 million. The highest increase in OE is for the emolument (salaries and allowances) which amounted to RM8.773 billion. It is interesting to note that the increase in DE is for services and supply (RM1.906 billion) WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN TO RM5.585 BILLION, DOWN BY SOME RM250 MILLION FROM LAST YEAR.
============
Factors that influence Malaysia's military budget include:
• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
==============
Malaysia's household debt-to-GDP ratio
December 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
==============
Malaysia has had several issues with its fighter jets, including:
• Aircraft availability: Malaysia has struggled with aircraft availability. For example, in 2018, only four out of the 28 Russian-made fighter jets in the Royal Malaysian Air Force (RMAF) were able to fly.
• Grounded MB-339s: The MB-339s have been grounded since 2018 due to engine issues.
• Limited number of Russian-made fighter jets: In 2018, the RMAF had 18 Sukhoi Su-30MKM and 10 MiG-29 fighter jets
LOW KUALITI.... 👎👎👎😂😂
BalasHapusMenurut Kim, empat unit pesawat patroli maritim jenis CN 235 yang dibeli Korsel senilai 120 miliar won Korsel atau setara Rp 1,2 triliun pada 2008 itu telah mengalami kerusakan sebanyak 78 kali sepanjang 2011 dan 2012. Angka kejadian tersebut jauh melampaui rata-rata kerusakan pesawat lain, yakni 20 kali dalam kurun waktu yang sama.
Jumlah kejadian kerusakan CN 235 itu juga diketahui 10 kali lipat lebih sering terjadi daripada kerusakan pada 17 helikopter Pasukan Penjaga Pantai Korsel dalam tiga tahun terakhir.
PRODUSEN CN 235 DI DUNIA
Hapus6 A400M
CN-235 lahir dari kerja sama antara PTDI dan Airbus Defense - yang saat itu adalah CASA dari Spanyol. Sebagai bagian kesepakatan pembelian dua A400M dan opsi tambahan empat A400M antara Indonesia dan Airbus Defence and Space, maka Airbus telah sepakat untuk memberikan autonomous right CN-235 kepada PTDI. Dengan demikian PTDI dapat memproduksi semua komponen CN235 di Bandung.
--------
SATU-SATUNYA PRODUSEN NC212i DIDUNIA
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC212i dan hingga saat ini terhitung sebanyak 122 unit pesawat NC212 series yang telah diproduksi dan dikirimkan PTDI ke berbagai customer, baik dalam maupun luar negeri
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR MRSS UEA The United Arab Emirates (UAE) anNOunced it had awarded the Indonesian shipyard PT PAL an AED1.5 billion (USD408.32 million) contract to supply a “multimission vessel” during the IDEX 2023 show being held in Abu Dhabi from 20 to 24 February.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX EKSPOR B2 SSV FILIPINA Dipercayakannya PT PAL Indonesia dalam pengadaan 2 (dua) unit kapal perang jenis Landing Dock oleh Angkatan Laut Filipina, karena kepuasan Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina atas pengoperasian 2 unit Landing Dock atau Strategic Sealift Vessel (SSV) yang telah diserahterimakan oleh PAL beberapa tahun lalu.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD FRIGAT On August 25, the keel laying ceremony for the first of two Red White frigates was held at Indonesian state-owned shipbuilder PT PAL Indonesia’s facility in Surabaya City, East Java. Based on Babcock's Arrowhead 140 design, it is said that with a 140-metre length and a displacement of 5,996 tons, the Red White frigate will be the largest and most advanced surface combatant ever constructed in Indonesia.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX BUILD SUBMARINE The Indonesian government has selected military shipbuilding company Naval Group to supply two Scorpène submarines that will be built in Indonesia.
The full lithium-ion battery (LiB) submarines will be built by state-owned shipbuilder PT PAL in Surabaya through a transfer of techNOlogy from Naval Group, the France-based company said in a press statement on Tuesday.
-----
SATU_SATUNYA DI ASEAN
INDUSTRI PENERBANGAN
PT Dirgantara Indonesia (atau biasa disingkat menjadi PTDI) adalah produsen pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat terbang.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
RELAX INDONESIA BUILD 48 KF21 = Despite the offer for less money and a reduced techNOlogy transfer, Indonesia's plan to build 48 aircraft at its local factory remains effective, a senior DAPA official said.
-----
SATU-SATUNYA DI ASEAN
PRODUKSI TANK MEDIUM
Indonesia currently is the only country in Southeast Asia that produces its own combat tanks. This tank was made Pindad, an Indonesian state- owned military equipment manufacturing company.
===========
===========
LCS DIBAYAR 6 RM 11.2 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the LCS project is NOw RM11.2 billion. It must be NOted from that RM11.2 billion, Lunas or the former BNS used around RM1 billion to pay its debts and to upgrade the facilities for the LCS project. And NOt a single ship has been delivered yet.
-----
OPV DIBAYAR 3 JADI 1 = THHE BANGKRUT : Offshore fabricator and shipbuilder TH Heavy Engineering Bhd (THHE) is undertaking a voluntary winding-up, a year after it was delisted from Bursa Malaysia. The company resolved to undertake voluntary winding-up as it is unable to continue its operations due to liabilities, it said in a winding-up NOtice dated Sept 13.
-----
CONDOMS UNISEX = A Malaysian gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
Some factors that contribute to the Malaysian Army's perceived weakness include:
Hapus• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the Malaysian Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
• Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations.
============
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
============
Malaysia's military budget is based on a number of factors, including the country's socio-economic priorities, threat escalation, and affordability:
• Affordability
The government's defense budget is based on its ability to afford it, rather than being pegged to GDP or GNP.
• Socio-economic priorities
The government considers other priorities, such as socio-economic development, when deciding how much to allocate to defense.
• Threat escalation
The budget is sensitive to the level of threat to the country.
• Modernization
The budget is used to modernize the country's military platforms and capabilities
============
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
The Malaysian Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Hapus• Funding: The Malaysian government has been unwilling to reduce government spending or the size of the military to fund defense. The 2024 defense budget allocated $4.16 billion, but salaries and allowances accounted for over 40% of that.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have been accused of interfering in procurement.
• Lack of modern assets: The MAF lacks modern military assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge in 2010 due to technical problems.
• Personnel issues: Military personnel have struggled with thinking skills, decision-making, and problem-solving during operations.
• Critical problems with PT-91M tanks: The MAF has investigated critical problems with the PT-91M main battle tank, including issues with the transmission and fire-control systems.
=============
The Royal Malaysian Air Force (RMAF) has faced several challenges, including:
• Aircraft maintenance
The RMAF has had issues with maintenance and spare parts for its aircraft, including the Sukhoi Su-30MKM and the Kuwaiti Hornet. For example, in 2018, only four of the RMAF's Sukhoi Su-30MKM aircraft were flyable due to maintenance issues. The Kuwaiti Hornets are an earlier model than the Malaysian fighters, which may cause compatibility issues.
• Budget constraints
Malaysia's defense budget is limited, which can affect the pace of acquisitions and upgrades. The government must balance defense spending with other national priorities.
• Regional competition
Neighboring countries like Indonesia and Singapore are also increasing their air force capabilities, which puts pressure on Malaysia to keep pace.
• Corruption
Malaysia's military has been involved in multiple corruption scandals.
==============
2023 SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF).
==============
2024 DEBT TO GDP 84,2% DARI GDP = NEW LOANS
2023 DEBT RM 1.53 TRILLION = NEW LOANS
2022 DEBT RM 1.45 TRILLION = NEW LOANS
2021 DEBT RM 1.38 TRILLION = NEW LOANS
2020 DEBT RM 1.32 TRILLION = NEW LOANS
2019 DEBT RM 1.25 TRILLION = NEW LOANS
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said
==============
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
Malaysia Government debt accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. Malaysia government debt to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024
=============
2024 MILITARY STRENGTH RANKING
GLOBAL FIRE POWER – GFP
13. Indonesia = SHOPPING = MRCA
22. Vietnam = SHOPPING = MRCA
25. Thailand = SHOPPING = MRCA
30. Singapura = SHOPPING = MRCA
34. Filipina = SHOPPING = MRCA
35. Myanmar = SHOPPING = MRCA
42. Malaysia = LEASE = LCA
------
2024 DEFENSE BUDGET
GLOBAL FIRE POWER – GFP
17. Indonesia US$ 25 Billion = DELIVERED
28. Singapura US$ 13,493 Billion = DELIVERED
39. Vietnam US$ 7,9 Billion = DELIVERED
41. Thailand US$ 7,7 Billion = DELIVERED
53. Malaysia US$ 4,370 Billion = CANCELLED
Malaysia's household debt-to-GDP ratio
HapusDecember 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
=========
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 : SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF).
=========
2024 DEBT TO GDP 84,2% DARI GDP = NEW LOANS
2023 DEBT RM 1.53 TRILLION = NEW LOANS
2022 DEBT RM 1.45 TRILLION = NEW LOANS
2021 DEBT RM 1.38 TRILLION = NEW LOANS
2020 DEBT RM 1.32 TRILLION = NEW LOANS
2019 DEBT RM 1.25 TRILLION = NEW LOANS
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
=========
2024 OVER LIMIT DEBT 65,6%
Malaysia Government debt accounted for 65.6 % of the country's Nominal GDP in Mar 2024, compared with the ratio of 64.3 % in the previous quarter. Malaysia government debt to GDP ratio data is updated quarterly, available from Dec 2010 to Mar 2024.
=========
2024 HUTANG JATUH TEMPO = The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF)
----
2023 TIDAK BAYAR HUTANG = “Ini bermakna bayaran khidmat hutang banyak…hanya membayar faedah bukan bayar hutang tertunggak,” kata Anwar lagi
----
2022 HUTANG BAYAR HUTANG 52,4% = Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
----
2021 HUTANG BAYAR HUTANG 50,4% = Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
----
2020 HUTANG BAYAR HUTANG 60% = Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar hutang .
----
2019 HUTANG BAYAR HUTANG 59% = Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar hutang kerajaan terdahulu
----
2018 RASIO HUTANG 80% DARI GDP : OPEN DONASI = Kementerian Keuangan Malaysia pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (US$ 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
==============
SCANDALS = Now and then, by exception, scandals spill out into the public domain, like Bumiputera Malaysia Finance 1982, Bank Negara’s FX losses in the 1980s and 1990s, the Scorpene submarines of 2002, the National Feedlot scandal – “cowgate” – of 2012, 1MDB, and the latest LCS naval procurement. But these are just the tip of the iceberg of systematic pilferage. It has become the institutional norm
SALE = F 5 TIGERS
HapusSALE = F 5 TIGERS
SALE = F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to Malaysia at one of the country’s ports.
---
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES = DISAPPEARED
The Malaysian government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
---
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
2024 HASRAT 4x F18 RONGSOK
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
------
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
2023 SURAT 3x F18 RONGSOK
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
------
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
40 SKYHAWK RONGSOK
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered......'
-----
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
48 SKYHAWK RONGSOK HILANG
The Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, or Royal Malaysian Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
=========
MENUNGGU 2050 = KAPAL SELAM
MENUNGGU 2050 = MRSS
MENUNGGU 2050 = LCS
MENUNGGU 2050 = PV
MENUNGGU 2050 = LMS
Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Mohd Reza Mohd Sany berkata, bilangan kapal itu mungkin akan berubah bergantung kepada keadaan geo-strategik rantau itu yang dinamik.
Dalam temuramah dengan majalah pertahanan berbahasa Inggeris tempatan, Asian Defence Journal (ADJ) keluaran May-Jun tahun ini, beliau juga memaklumkan bilangan jenis-jenis kapal perang yang dirancang dimiliki oleh TLDM dibawah pelan transformasi itu.
“Mengikut Pelan Transformasi 15 ke 5 TLDM, ia dijangka akan memiliki 12 buah kapal Littoral Combat Ship (LCS), tiga buah kapal Multi Role Support Ship (MRSS), 18 buah kapal Littoral Mission Ship (LMS), 18 buah kapal Patrol Vessel (PV) dan empat buah kapal selam menjelang tahun 2050,” kata beliau dalam temuramah itu.
Nampak gaya,impian untuk melihat TLDM menambah bilangan kapal selam dimilikinya daripada dua buah kepada empat buah akan hanya direalisasikan menjelang tahun 2050.
=========
MENUNGGU 2030 = UAV ANKA
MENUNGGU 2030 = LMS B2
MENUNGGU 2030 = HELI
MENUNGGU 2030 = MRSS
Perolehan 3 buah LMSB2 itu dilakukan melalui kaedah Government to Government (G2G) dengan negara Turkiye.
RMKe-13 merangkumi tempoh tahun 2026-2030.
“Perolehan bagi baki 3 buah LMS lagi akan dimasukkan di bawah RMKe-13,” ujar beliau.
Selain LMS, TLDM turut merancang perolehan 2 buah kapal Multi Role Support Ship (MRSS), 3 buah kapal Littoral Mission Ship Batch 3, 4 buah helikopter anti kapal selam dan 6 buah Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
“Proses perolehan bagi aset-aset baharu ini dijangka berlangsung sehingga 2030. Kesemua perolehan aset TLDM ini dianggarkan
=========
MENUNGGU 2041-2045 = C130J
Diterangkan Utusan Malaysia, mereka baru bisa mendapatkan C-130 J Super Hercules paling tidak di tahun 2041 hingga 2045.
MENUNGGU 2055 = HAWK :
Kerajaan merancang secara sistematik penggantian pesawat Hawk 108 dan Hawk 208 seperti yang digariskan dalam Pembangunan Keupayaan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) 2055
The Royal Malaysian Air Force (RMAF) has faced several challenges, including:
Hapus• Aircraft maintenance
The RMAF has had issues with maintenance and spare parts for its aircraft, including the Sukhoi Su-30MKM and the Kuwaiti Hornet. For example, in 2018, only four of the RMAF's Sukhoi Su-30MKM aircraft were flyable due to maintenance issues. The Kuwaiti Hornets are an earlier model than the Malaysian fighters, which may cause compatibility issues.
• Budget constraints
Malaysia's defense budget is limited, which can affect the pace of acquisitions and upgrades. The government must balance defense spending with other national priorities.
• Regional competition
Neighboring countries like Indonesia and Singapore are also increasing their air force capabilities, which puts pressure on Malaysia to keep pace.
• Corruption
Malaysia's military has been involved in multiple corruption scandals.
=======
The Malaysian Armed Forces (MAF) has faced several issues with its rifles, including:
• Logistics
Some say that the MAF has problems with the quality of its logistics equipment, and that there is a lack of explanation about the government's policy on developing it. Others say that the MAF has problems delivering spares to soldiers in a timely manner, which can lead to stalled vehicles and soldiers being unable to mobilize effectively.
• Technical and logistical problems
The MAF and local defense industry have faced many technical and logistical problems, including the need to integrate advanced weapon systems from different countries with differing technical standards and specifications.
• Procurement
The MAF has made diversified acquisitions, which can lead to increased costs.
• Government change
Frequent government changes since 2018 have hindered Malaysia's defense development. The government is currently grappling with the fiscal cost of the Covid-19 pandemic and the need to cut spending and reduce the national deficit.
=======
Sewa 28 heli RM 16.8bn = U$ 3.7bn/$ 3.700 jt dolar
•harga heli AW149 adalah $ 31 juta dolar
•28 bijik x $ 31 jt=$ 857 juta dolar
•$ 3.700jt ÷ $ 31 jt = 119 heli
4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU
----
SEWA 15 TAHUN = RM16.8 bilion
BELI BARU = RM3.954 bilion
sewaan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.Malaysia (ATM).
----
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM); Polis Diraja Malaysia (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) (4).
----
SEWA BEKAS = 15 TAHUN
15 TAHUN = BELI RONGSOK
Semua dikendalikan oleh syarikat yang melakukan pajakan ini dan pajakan ini adalah pajakan To-Own bermakna selepas 15 tahun, kerajaan diberikan pilihan untuk membeli kesemua 28 helikopter itu pada harga nominal RM1 sahaja.
----
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
MENUNGGU 2030 = UAV ANKA
HapusMENUNGGU 2030 = LMS B2
MENUNGGU 2030 = HELI
MENUNGGU 2030 = MRSS
Perolehan 3 buah LMSB2 itu dilakukan melalui kaedah Government to Government (G2G) dengan negara Turkiye.
RMKe-13 merangkumi tempoh tahun 2026-2030.
“Perolehan bagi baki 3 buah LMS lagi akan dimasukkan di bawah RMKe-13,” ujar beliau.
Selain LMS, TLDM turut merancang perolehan 2 buah kapal Multi Role Support Ship (MRSS), 3 buah kapal Littoral Mission Ship Batch 3, 4 buah helikopter anti kapal selam dan 6 buah Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
“Proses perolehan bagi aset-aset baharu ini dijangka berlangsung sehingga 2030. Kesemua perolehan aset TLDM ini dianggarkan
=========
MENUNGGU 2050 = KAPAL SELAM
MENUNGGU 2050 = MRSS
MENUNGGU 2050 = LCS
MENUNGGU 2050 = PV
MENUNGGU 2050 = LMS
Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Mohd Reza Mohd Sany berkata, bilangan kapal itu mungkin akan berubah bergantung kepada keadaan geo-strategik rantau itu yang dinamik.
Dalam temuramah dengan majalah pertahanan berbahasa Inggeris tempatan, Asian Defence Journal (ADJ) keluaran May-Jun tahun ini, beliau juga memaklumkan bilangan jenis-jenis kapal perang yang dirancang dimiliki oleh TLDM dibawah pelan transformasi itu.
“Mengikut Pelan Transformasi 15 ke 5 TLDM, ia dijangka akan memiliki 12 buah kapal Littoral Combat Ship (LCS), tiga buah kapal Multi Role Support Ship (MRSS), 18 buah kapal Littoral Mission Ship (LMS), 18 buah kapal Patrol Vessel (PV) dan empat buah kapal selam menjelang tahun 2050,” kata beliau dalam temuramah itu.
Nampak gaya,impian untuk melihat TLDM menambah bilangan kapal selam dimilikinya daripada dua buah kepada empat buah akan hanya direalisasikan menjelang tahun 2050.
=========
MENUNGGU 2041-2045 = C130J
Diterangkan Utusan Malaysia, mereka baru bisa mendapatkan C-130 J Super Hercules paling tidak di tahun 2041 hingga 2045.
MENUNGGU 2055 = HAWK :
Kerajaan merancang secara sistematik penggantian pesawat Hawk 108 dan Hawk 208 seperti yang digariskan dalam Pembangunan Keupayaan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) 2055
=========
2023 SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
2023 SETTLED IN 2053 = IF NO NEW LOANS
The federal government's debt is expected to be fully settled in 2053 if no new loans were to be taken to finance the deficit and to refinance maturing debts from 2024 onwards, said the Finance Ministry (MoF).
=========
2024 DEBT TO GDP 84,2% DARI GDP = NEW LOANS
2023 DEBT RM 1.53 TRILLION = NEW LOANS
2022 DEBT RM 1.45 TRILLION = NEW LOANS
2021 DEBT RM 1.38 TRILLION = NEW LOANS
2020 DEBT RM 1.32 TRILLION = NEW LOANS
2019 DEBT RM 1.25 TRILLION = NEW LOANS
The Finance Ministry stated that the aggregate national household debt stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household debt for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household debt to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.2% compared with 82% in 2018,” it said.
=========
28 SEWA HELI
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
28 SEWA HELI
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM); Polis Diraja Malaysia (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) (4).
---
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
Hapus2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
2025 = ASSET PROCUREMENT IS DOWN
Operational Expenditure for Defence in 2025 is RM13.363 billion while Development Expenditure is RM7.492 billion. The OE allocation is an increase of some RM1 billion while the increase in DE is around RM450 million. The highest increase in OE is for the emolument (salaries and allowances) which amounted to RM8.773 billion. It is interesting to note that the increase in DE is for services and supply (RM1.906 billion) WHILE ASSET PROCUREMENT IS DOWN TO RM5.585 BILLION, DOWN BY SOME RM250 MILLION FROM LAST YEAR.
============
Factors that influence Malaysia's military budget include:
• Fiscal limitations
Malaysian governments have been unwilling to fund defense by cutting government spending or reducing the size of the armed forces.
• Public debt
A study found a positive association between public debt and defense spending in Malaysia.
• Exchange rate
The depreciation of the ringgit can impact the real gain in procurement funding.
• Military imports
The size of military imports is closely linked to variations in expenditure.
• Military aid
The availability of military aid plays a central role in military expenditure.
• Non-conventional security issues
These issues are beginning to shape and influence the nature of threats to national defense and security.
• Corruption
Corruption risks are critical in terms of military operations.
• Competition between the U.S.A. and China
The increasing competition between the U.S.A. and China has triggered an increase in military expenditure in the region.
• Conflicts and potential conflicts
Conflicts and potential conflicts between countries in the Southeast Asian region are permanent causes.
=========
The Malaysian Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
Malaysia has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
==============
Malaysia's household debt-to-GDP ratio
December 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
==============
Malaysia has had several issues with its fighter jets, including:
• Aircraft availability: Malaysia has struggled with aircraft availability. For example, in 2018, only four out of the 28 Russian-made fighter jets in the Royal Malaysian Air Force (RMAF) were able to fly.
• Grounded MB-339s: The MB-339s have been grounded since 2018 due to engine issues.
• Limited number of Russian-made fighter jets: In 2018, the RMAF had 18 Sukhoi Su-30MKM and 10 MiG-29 fighter jets
SELANG by KD GANAS 🤣😅😂😅🤣😅😂
BalasHapushttps://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20241118162105-25-589146/malaysia-minta-guru-ri-datang-ajar-warga-biar-pintar
BalasHapus☝️☝️☝️Guru Indolah yg awal mula menjadikan bangsa beruk malon jadi manusia
😂😅🤣😅😂😅
Kalau masih ada yg bodoh seperti malondesh yg sering komen disini artinya memang TAK SEKOLAH 😅😂🤣😂😅😂
HapusKasian malon lebih sering keluyuran dikebun sawit maka tak sekolah 😂😅🤣😅😂😅
HapusLEASE L39 ITTC CANADA
BalasHapusLEASE L39 ITTC CANADA
LEASE L39 ITTC CANADA
Tactical training operations date back to 2002 with the first full Fighter Weapons Instructor Course successfully presented to the Royal Malaysian Air Force, with the ground school element taught in Cold Lake. The airspace around Southwest Ontario was historically home to the Empire Air Training Scheme, one of the most ambitious flight training programs to ever exist. ITPS operates over the same hallowed grounds where thousands of allied pilots of World War II trained, making it a historical sphere of influence in Canadian aviation, and a natural hub for pilot training.
Military pilots from allies around the world come to tactically train at ITTC. Most recently ITTC hosted The Royal Malaysian Air Force for a Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) in 2022 who sent its best pilots to be trained as weapons and tactics experts.To enable such training, the ITTC conducted ground school, simulation and flight phases in Canada
------
SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT
SEWA UTILITY BOAT
SEWA RIGID HULL FENDER BOAT
SEWA ROVER FIBER GLASS
SEWA EC120B
SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE
Memang dalam perancangan TUDM untuk membeli helikopter baharu, namun dengan mengambil kira situasi semasa termasuk ancaman pandemik, perolehan secara sewaan menggunakan konsep Government Operate, Company Own and Maintain (GOCOM) adalah lebih efektif buat masa ini.
Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan sewaan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
Melalui kaedah sewaan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
-----
SEWA 40 BMW SUPERBIKES
SEWA HONDA CIVIC
Leased BMW superbikes for military police. The Army’s military police – Kor Polis Tentera Di Raja – took delivery of 40 BMW R1250RT super bikes today. The superbikes are under lease from Syarikat Ammo Defence Sdn Bhd under a RM13.7 million Letter of Award.The tender for the superbikes was published in June, this year. Interestingly the release by Tentera Darat said the leasing period was for five years, but the tender notice said it was for a four-year period only. That said the leasing period could have been extended for another year during the negotiation process.
As for leasing vehicles, this has been common practise by government departments for the decade or so as it is supposed to be cheaper overall. The MPs had also taken delivery of Honda Civics under a leasing programme,
-----
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM); Polis Diraja Malaysia (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) (4).
----
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
Malaysia's national debt has been above 60% of its GDP for the past five years. The government borrows money to: Finance development, Settle previous debts, and Enhance economic growth.
BalasHapusHowever, high debt levels can have several risks, including:
• Governments have less capacity to support struggling banks
• Sovereign borrowing costs may increase
• Banks that hold a country's sovereign debt are more exposed to the country's fiscal fragility
Here are some things that Malaysia can do to manage its debt:
• Improve accountability
Set clear goals, strengthen supervision and law enforcement, and make public-private partnerships transparent
• Strengthen international reserves
Malaysia's international reserves to short-term external debt ratio fell to one times in 2023, down from two times in 2009
• Improve tax collection
Malaysia's tax base is small, so the government needs to improve efficiency to collect more taxes
=========
Malaysia's household debt has also been increasing:
• In 2023, household debt was RM1.53 trillion
• In June 2024, household debt increased to RM1.57 trillion, accounting for 83.8% of GDP
• This sharp rise in debt is a sign of a looming crisis
Here are some details about Malaysia's national debt:
• Debt-to-GDP ratio
Malaysia's debt-to-GDP ratio has been above 60% for the past five years. In 2023, the ratio was 64.3%.
• Debt growth
The federal government's debt growth is expected to slow from 8.6% in 2023 to 7.5% in 2024 and 6% in 2025.
• Debt composition
97.6% of Malaysia's debt is in ringgit, while the remaining 2.4% is in foreign currencies.
• Debt ownership
As of June 2024, 77% of the total debt is held by residents, while 23% is held by non-residents.
• Debt reduction
The Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023 (Act 850) aims to reduce the debt-to-GDP ratio to less than 60% in the medium term.
=========
Malaysia's debt levels are high due to a number of factors, including:
• COVID-era spending: The government spent more during the COVID-19 pandemic
• Fiscal deficit: Malaysia has had a large fiscal deficit, the second-widest in Southeast Asia after the Philippines
• Keeping essentials affordable: The government has kept the price of essentials below market levels
• Household debt: Household debt has been rising rapidly, with the household debt-to-GDP ratio reaching 84.2% at the end of 2023
• Government debt: The government's debt as a share of GDP reached 64.3% in 2023, approaching the statutory debt limit of 65%
The government has inherited a debt of 1.5 trillion MYR (356 billion USD). The government is working to reduce debt and fiscal deficit.
=========
Malaysia's household debt-to-GDP ratio
December 2023 = 84.2%
December 2020 = 93.1% (all-time high)
December 2008 = 60.4% (record low)
Some factors that have contributed to the growth in household debt include:
• Government and private sector home ownership incentives
• Sales and service tax (SST) incentives for the purchase of motor vehicles between 2020 and 2022
53000 = RM1.9 BILLION IN CUMULATIVE DEBT
53000 = RM1.9 BILLION IN CUMULATIVE DEBT
53000 = RM1.9 BILLION IN CUMULATIVE DEBT
The Credit Counselling and Debt Management Agency (AKPK) has revealed that 53,000 individuals under 30 are burdened by nearly RM1.9 billion in cumulative debt.
Finance minister II Amir Hamzah Azizan said the agency also found that 28% of working adults have borrowed money to purchase essential goods.
LEASE L39 ITTC CANADA
BalasHapusLEASE L39 ITTC CANADA
LEASE L39 ITTC CANADA
Tactical training operations date back to 2002 with the first full Fighter Weapons Instructor Course successfully presented to the Royal Malaysian Air Force, with the ground school element taught in Cold Lake. The airspace around Southwest Ontario was historically home to the Empire Air Training Scheme, one of the most ambitious flight training programs to ever exist. ITPS operates over the same hallowed grounds where thousands of allied pilots of World War II trained, making it a historical sphere of influence in Canadian aviation, and a natural hub for pilot training.
Military pilots from allies around the world come to tactically train at ITTC. Most recently ITTC hosted The Royal Malaysian Air Force for a Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) in 2022 who sent its best pilots to be trained as weapons and tactics experts.To enable such training, the ITTC conducted ground school, simulation and flight phases in Canada
------
SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT
SEWA UTILITY BOAT
SEWA RIGID HULL FENDER BOAT
SEWA ROVER FIBER GLASS
SEWA EC120B
SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE
Memang dalam perancangan TUDM untuk membeli helikopter baharu, namun dengan mengambil kira situasi semasa termasuk ancaman pandemik, perolehan secara sewaan menggunakan konsep Government Operate, Company Own and Maintain (GOCOM) adalah lebih efektif buat masa ini.
Mungkin ada yang tertanya-tanya, namun kaedah penyewaan ini bukanlah kali pertama dilakukan. Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM.
Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator dan sewaan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
Melalui kaedah sewaan ini, tempoh masa untuk melaksanakan proses perolehan termasuk berkaitan tender serta pembinaan aset dapat dikurangkan.
-----
SEWA 40 BMW SUPERBIKES
SEWA HONDA CIVIC
Leased BMW superbikes for military police. The Army’s military police – Kor Polis Tentera Di Raja – took delivery of 40 BMW R1250RT super bikes today. The superbikes are under lease from Syarikat Ammo Defence Sdn Bhd under a RM13.7 million Letter of Award.The tender for the superbikes was published in June, this year. Interestingly the release by Tentera Darat said the leasing period was for five years, but the tender notice said it was for a four-year period only. That said the leasing period could have been extended for another year during the negotiation process.
As for leasing vehicles, this has been common practise by government departments for the decade or so as it is supposed to be cheaper overall. The MPs had also taken delivery of Honda Civics under a leasing programme,
-----
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM); Polis Diraja Malaysia (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) (4).
----
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
Serius tanya ya GEMPUR GILA
BalasHapus1.) NEGARA KAU BISA PRODUKSI APA?? PRODUKSI KONDOM PERISA DURIAN...
2.) KAPAL MANGKRAK??