Dengan payload persenjataan 3.700 kg JF-17 rak persenjataan dapat diisi dengan rudal anti kapal, rudal udara ke darat, serta rudal udara ke udara jarak pendek maupun BVR jenis PL-12 dan PL-15 buatan China (photo: Pakdef)
Mantan Komodor Udara Abbas Petiwala, penerima penghargaan Tamgha-e-Imtiaz (Militer) dan Sitara-e-Imtiaz (Militer), mengatakan bahwa rekam jejak tempur yang terbukti, kemampuan canggih, dan efektivitas biaya dari JF-17 Thunder telah menjadikan pesawat ini pilihan menarik bagi negara-negara yang mencari jet tempur modern.
Berbicara secara eksklusif kepada Business Recorder, Petiwala mengatakan faktor pertama yang dievaluasi oleh suatu negara sebelum membeli pesawat tempur adalah rekam jejak perangnya. “Rekam jejak perang JF-17 telah terbukti berulang kali,” katanya, merujuk pada bentrokan baru-baru ini dengan India di mana, menurutnya, pesawat tersebut menunjukkan efektivitas operasionalnya.
Berbicara kepada Business Recorder, Petiwala menyoroti evolusi pertempuran udara, mengingat pesawat tempur dari tahun 1960-an hingga 1980-an, seperti Sabre dan F-104 Starfighter. “Untuk menerbangkan pesawat-pesawat itu, Anda harus mendekati jet musuh. Kami menyebutnya dalam jarak pandang, yaitu dalam jarak 10 mil.”
Peperangan modern, katanya, telah bergeser ke arah pertempuran di luar jarak pandang/beyond-visual-range (BVR).
“Di negara-negara berkembang, kemampuan BVR terbatas sekitar 30-40 mil. Saat ini, dengan sistem radar canggih, Anda dapat mendeteksi pesawat musuh pada jarak 150-200 mil.”
“Semua kemampuan ini ada di JF-17.”
Dari perspektif defensif dan ofensif, katanya, pesawat ini dapat mengunci target dari jarak jauh dan menyerangnya secara efektif.
Ia berbagi bahwa pesawat-pesawat tempur sezaman dengan JF-17, termasuk jet tempur Amerika dan Eropa yang tersedia di pasaran, harganya berkisar antara $70 juta hingga $90 juta. “Sedangkan JF-17 harganya sekitar $25-30 juta per unit,” katanya.
Glass cockpit pesawat tempur JF-17. Sebelum menjelma menjadi Block III sebagai pesawat multirole air superiority fighter, Block I adalah jenis attack fighter dan kemudian Block II adalah air superiority fighter (photo: DCS World)
Selain harga, Petiwala mengatakan negara-negara juga menilai kekuatan rantai pasokan dan ekosistem pelatihan pesawat. “Pakistan Air Force/Angkatan Udara Pakistan mandiri dalam hal pelatihan” dan juga telah memberikan pelatihan kepada beberapa angkatan udara asing, katanya.
Mencatat fondasi industri di balik pengembangan JF-17, Petiwala menunjuk pada pendirian Pakistan Aeronautical Complex (PAC) di Kamra pada tahun 1970-an.
“PAC awalnya berfokus pada perbaikan pesawat China dan Prancis, termasuk Mirage, A5, dan F7. Setelah mengembangkan keahlian, fasilitas perbaikan tersebut diubah menjadi fasilitas manufaktur, yang memungkinkan kami untuk meminimalkan biaya produksi,” katanya.
Kesepakatan pertahanan Pakistan
Beberapa negara telah menunjukkan minat untuk mengakuisisi jet tempur JF-17 yang terkenal, yang meningkatkan prestisenya setelah menunjukkan kemampuannya dalam perang Mei 2025 melawan rival tetangga. Pesawat tempur ringan ini dikembangkan bersama oleh Pakistan dan China dan diproduksi di Pakistan.
JF-17 menggunakan mesin turbofan tunggal RD-93 buatan Rusia, yang merupakan varian dari mesin Klimov RD-33 yang digunakan pada pesawat tempur MiG-29 (photo: Wiki)
Perlu disebutkan bahwa Pakistan dan Arab Saudi sedang dalam pembicaraan untuk mengkonversi sekitar $2 miliar pinjaman Saudi menjadi kesepakatan jet tempur JF-17, memperdalam kerja sama militer beberapa bulan setelah kedua negara menandatangani pakta pertahanan bersama tahun lalu.
Demikian pula, Pakistan juga mengadakan diskusi rinci dengan Bangladesh tentang potensi pengadaan jet tempur JF-17 dan pesawat latih Super Mushshak.
Pakistan juga telah mengamankan pakta senjata senilai $4 miliar dengan Tentara Nasional Libya.
Selain itu, delegasi pertahanan tingkat tinggi Indonesia bertemu dengan Kepala Angkatan Udara Pakistan untuk membahas kerja sama penerbangan strategis, termasuk jet tempur JF-17 Thunder.


2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 10.06
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYDESH mulai Panik... 3 BUAH LCS ON THE WAY... πππ²πΎπ²πΎ
--------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 08.56
PROGRAM LCS....πππππ²πΎπ²πΎπ²πΎ
1.LCS 1 - TURUN DI AIR
2. LCS 2 - TURUN DI AIR
3. LCS 3 - bentuk fizikal kapal sudah kelihatan
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.32
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Alhamdulillah....
Program kita jalan terus Bro....
Lantak la apa KONOHA nak cakap dan nak HOAXkan...
Kita jalan terus!!!
π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.35
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Aku kat Langkawi ni Bro... tengah tengok persediaan LIMA 2025.
Tunggu LIMA 2025... banyak perancangan kita yang akan kita zahirkan.
KITA JALAN TERUS!!!
π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 11.02
KAMI JALAN TERUS BRO... JALAN TERUS!
Kami peduli apa korang cakap....KAMI JALAN TERUS!
π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
Myanmar menyesal beli JF-17. Masalah kualitas dan logistiknya berantakan. Tolong hentikan om π↕️
BalasHapusMumpung negaranya lagi berantakan, kayaknya tidak bisa jadi patokan.π
HapusAU Myanmar kalau bandingkan dengan pengalaman mengelola sebuah AU dengan kita masih jauh.
HapusKita tinggal punya pesawat AEW&C & rudal hanud jarak sedang sudah bisa dibilang World class air force.
JF 17 pesawat sekali pakai
Sama juga seperti hawk abiz masa umur frame usia pakai ya sudah pensiun nggak bisa di MLU atau Falcon star seperti F 16.
Sama juga umur mesin juga jangan harap panjang seperti mesin F 16 ada GE atau PW ...JF 17 pakai kimov RD varian mesin dari MIG 29 yg umurnya relatif lebih pendek.
Kalau sudah di perhitungkan silahkan mau beli atau tidak.
Tapi kalau perbandingan Tejas ya masih lebih baik JF17
naaa lho JF Sulfur Kajian kl jugak,
BalasHapuskalo sampe jadi kita sikat...MeWeK lagiiii para warganyet kl haha!π€π€ͺπ€
JF 17 lumayan buat patroli single enjin... Apalagi wilayah timur masih banyak kosong belum di isi skadron tempur.
HapusApalagi wilayah sekitar Papua ada lumayan terdapat banyak black flight tapi nggak bisa di intercept..
Di intercept dari Makassar masih kejauhan keburu lari.
JF 17 blok 3 fiturnya OK sih
Radar AESA
Gotong rudal anti kapal
Rudal PL 15 paling penting.
Yang penting & nggak boleh di lupakan ketersediaan suku cadang & kesiapan skadron teknik buat perawatan.
Ia berbagi bahwa pesawat-pesawat tempur sezaman dengan JF-17, termasuk jet tempur Amerika dan Eropa yang tersedia di pasaran, harganya berkisar antara $70 juta hingga $90 juta. “Sedangkan JF-17 harganya sekitar $25-30 juta per unit,”
BalasHapus---------
✅️Murmer Mantull...PL 15 ok haha!πππ
❌️bolela buat sikat sekelas fa50 tipe M sebelah yg lemah
N⛔️ Amraam, N⛔️ 9x haha!π€£π₯Άπ€£
JF SULFUR ASELI JET TEMPUR, bukan macam fa50, jet latih dipaksa tarung haha!π€ππ€
bahkan EMKAEM & KORNET TUA 7 bijik dibawah ancaman PL15 haha!π☠️π
BalasHapusDaripada ini, lebih baik nambah J-10. Persenjataan sama.
BalasHapusKalau mau yg murah meriah, F/A-50 saja, atau M-346 kalau mau transisi LIFT ke pesawat tersebut. Proyek LCA RMAF sebenarnya contoh yg baik kalau kekurangan dana.
eittt kalo kontrak seharga Gocap juta mana bisa dibilang murmer ituw fa50m om irs haha!ππ€π
Hapussementara Hornet blok 3 cuman kuwait cuman beda dikit tapi bisa pegang amram baruw dan aesa aseli,
sedangkan yg buatan kpop buat onoh kagak haha!πππ
lagian uda tau boramae gak dapat amraam yaa kale fa50 bole??...apalagi polandia uda MeWeK amraam pun di tepis amrik haha!π€ͺπ€₯π€ͺ
Kahsiyan KETIPU KPOP lagi om irs, mana bisa dibilang contoh yg ok haha!π΅π«π¬π΅π«
Dalam perjanjian cuma FA 50 Korea yang bisa bawa Amraam.
HapusKalau negara lain pengguna FA 50 kalau mau bisa pakai Amraam harus ada izin mamarika dulu... kalau nggak jangan harap.
Boramae nggak dapat izin pakai Amraam karena tau sendiri bakal jadi ancaman penjualan pesawat tempur mamarika.
Kalau nambah Jitenci ya gimana ya
HapusJitenci nya saja belum kelihatan
Izin beda dengan Rafale
Hilal sudah kelihatan kalau mau nambah ya Ok2 aja.
Kalau asumsi tidak ingin peswat barat atau Rusia, mending J-10 saja. Minimal ada commonality sedikit sama Sukhoi kita. Daripada JF-17, lebih mudah mana coba?
HapusIntegrasi senjata AS sih tidak usah terlalu berharap.π Cari rudal dari negara lain saja. Eropa, BRICS atau Israel terserah.
seblah ketakutan PL 15π₯Ά
BalasHapusJitenci siyap datang haha!πππ
Sebenarnya pesawat tempur jenis apapun cuma platform terbang tapi yang penting radar & sensor serta Rudal yang paling utama.
Hapus" First Detect First Shoot "
Jitenci di Kendari
Jiseventen bisa lah di Papua.. paling siap Biak dari sisi posisi & keamanan.
ALKISAH negriπ°kasino genting NAK MRCA dari 10 tahun laluw haha!π€ππ€
BalasHapuskl Kaji Jas Gipeng, Thailen yg SHOPPING
kl Kaji Rafale, Kita yg SHOPPING
kl Kaji KAAN, kita yg SHOPPING
kl Kaji Boramae, Kita lagi yg SHOPPING makloum patner JV haha!π€π€π€
jadi yaa pantas mreka NGAMUKπ₯, soalnya KALAH LAGIΓIIII haha!ππ€£π
eitt ini belom kisah melayang halu seblah dari kapal frigat, mrss, heli, sph dan sebagainya..haha!π€π»π€
Jiran sebelah lagi banyak kasus.. Panglima nya Hafisudien Jantan tersangkut Kes RASUAH DAN TUDM DAN TDM ADA KES PARTY YE YE KAT KEM...DAN DITUNGGU KES ATIVITI SONGSANG QKAN MELETOP KAYA KENTOOT.... π€‘π€‘π€‘π²πΎ
BalasHapusSeblah yg jimat kos dipersilakan masyuk,
BalasHapuskatanya ringgit naik...mampu gak kleian haha!π€£ππ€£
Sebelah beli pesawat suruh pake Ringgit yg katanya berjaye bisa nggak... wkkwkw
HapusTetap saja ujungnya2 bayar pakai dollar
Kenapa sebelah susah dapat pesawat karena cari mau yang bisa di bayar pakai sawit busuk.. contoh MIG 29,Su 30 mkm,FA 50
Sementara itu.... Rupiah terus menerus ANJLOK!!
BalasHapus1.00 MYR = 4,175.9367 IDR
Mid-market rate at 06:34 UTC
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
GORILA KLAIM =
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. πππ²πΎπ²πΎ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.π€£π€£π€£π€£π€£
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus π€£π€£π€£π€£
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! π€£π€£π€£
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! π π π π
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
GORILA KLAIM =
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. πππ²πΎπ²πΎ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.π€£π€£π€£π€£π€£
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus π€£π€£π€£π€£
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! π€£π€£π€£
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! π π π π
UANG KOPI OPV MIRING = SEDAP.....
HapusMALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
-------------
Kontrak awal tahun 2017 untuk 3 unit kapal adalah sebesar RM738,9 juta (rata-rata RM246,3 juta/unit). Namun, karena kegagalan manajemen dan keterlambatan bertahun-tahun, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan:
Suntikan Dana Pertama (2023): Pinjaman sebesar RM152,6 juta untuk menyelesaikan kapal pertama (KM Tun Fatimah).
Suntikan Dana Kedua (2025): Tambahan sekitar RM200 juta dialokasikan untuk melanjutkan pengerjaan kapal kedua dan ketiga oleh kontraktor baru.
Total Estimasi Biaya: Anggaran keseluruhan membengkak menjadi sekitar RM1,09 miliar (RM1,091,5 juta). Jika dibagi tiga, maka biaya rata-rata per kapal menjadi sekitar RM363,8 juta
-------------
OPV MIRING KABEL PUTUS
OPV MIRING KABEL PUTUS
OPV MIRING KABEL PUTUS
OPV MIRING KABEL PUTUS
THHE general manager Azizul Hanafee Zain explained that the ship tilted to one side after one of the steel cables attached to the supporting structure underneath the ship was cut.
-------------
GORILA MALAYDESH =
RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA
Isu yg dibahas cuma Ringgit Berjaye saja ..ngaku kaya tak bisa beli MRCA π€‘π€‘π€‘π€‘π²πΎ
HapusSementara itu.... Rupiah terus menerus ANJLOK!!
BalasHapus1.00 MYR = 4,175.9367 IDR
Mid-market rate at 06:34 UTC
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 10.30
Tahun depan 2024
18 SPH
12 HELIKOPTER CSAR
50-60 KENDERAAN ARMOR
3 KAPAL LMS BATCH 2
-
GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 09.48
Psssttttt..... 18 buah SPH beli CASH ya guys bukan HUTANG... π€£π€£π€£π€£
-
GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 13.23
Alhamdulilah MALAYDESH shoping SPH CASH guys.... Kalis NGUTANG... ππππ
-
GEMPURWIRA14 Desember 2023 pukul 08.40
18 buah puan syukur beli CASH...
dari NGUTANG yang di bebankan rakyat tanggung BEBAN HUTANG alutsista puluhan tahun hingga 2044... π€£π€£π€£π€£π€£
-
SPH CAESAR =
GEMPURWIRA 2 April 2022 pukul 19.36
Wkwkwkwkkw.... MALAYDESH SHOPING SPH guys.... ORANG KAYA
-
SPH YAVUZ =
GEMPURWIRA 18 April 2022 pukul 12.26
SPH Masuk dalam aset terbaru ya guys... Shoping lagi. Wkwkkwkwkwkw
-
SPH EVA =
GEMPURWIRA 14 September 2022 pukul 07.29
Video Eva SPH yang di runding oleh MALAYDESH guys.... pengisian peluru Auto guys
PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
HapusDIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
HapusDIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
Sementara itu.... Rupiah terus menerus ANJLOK!!
BalasHapus1.00 MYR = 4,175.9367 IDR
Mid-market rate at 06:34 UTC
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 10.06
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYDESH mulai Panik... 3 BUAH LCS ON THE WAY... πππ²πΎπ²πΎ
--------
GEMPURWIRA26 Juni 2025 pukul 08.56
PROGRAM LCS....πππππ²πΎπ²πΎπ²πΎ
1.LCS 1 - TURUN DI AIR
2. LCS 2 - TURUN DI AIR
3. LCS 3 - bentuk fizikal kapal sudah kelihatan
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.32
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Alhamdulillah....
Program kita jalan terus Bro....
Lantak la apa KONOHA nak cakap dan nak HOAXkan...
Kita jalan terus!!!
π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 08.35
GEMPURWIRA9 Mei 2025 pukul 07.33
LCS 2 sudah selamat diturunkan ke AIR...GORILLA makin menangis TERSAKITI....HAHAHAHAH
https://www.facebook.com/reel/2131741567302653
Aku kat Langkawi ni Bro... tengah tengok persediaan LIMA 2025.
Tunggu LIMA 2025... banyak perancangan kita yang akan kita zahirkan.
KITA JALAN TERUS!!!
π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
--------
MMW9 Mei 2025 pukul 11.02
KAMI JALAN TERUS BRO... JALAN TERUS!
Kami peduli apa korang cakap....KAMI JALAN TERUS!
π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
HapusDIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
Kesannya setiap MenHan pulang dari suatu negara pasi PHP pembelian Pespur...kmrn wacana pembelian Pespur Jiten B/C skrng JF-17 padahal pada pemerintahan sebelumnya sudah pernah ditolak ini barang dan info terakhir pemakainya yaitu Myanmar nyesel beli ini pesawat..lebih bijak kalau penyederhanaan merk Pespur menghindari logistik Nightmare dan kerepotan maintance...
BalasHapus1.00 USD = 16,946.47 IDR
BalasHapusMid-market rate at 06:36 UTC
Sabar....Sikiitttt lagi nak cecah 17.000
π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
KASIAN GORILA KLAIM SHOPPING …..
Hapus-
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
GEMPURWIRA8 Januari 2026 pukul 13.44
HOREYYYY....SHOPING...SHOPING....SHOPING....
GORILLA MISKIN KEPANASAN....HAHAHAHA
-
GEMPURWIRA7 Januari 2026 pukul 11.55
Alhamdulilah... Shoping lagi... Horeyyyyy
-
GEMPURWIRA8 Januari 2026 pukul 13.44
HOREYYYY....SHOPING...SHOPING....SHOPING....
GORILLA MISKIN KEPANASAN....HAHAHAHA
NGEMIS MRCA 2025-2017
HapusNGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
-------------------
MRCA 2025-2017 = NGEMIS F18 KUWAIT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
MANGKRAK LCS 2025-2011
HapusMANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
-------------------
LCS 2025-2011 = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
1.00 USD = 16,946.47 IDR
BalasHapusMid-market rate at 06:36 UTC
Sabar....Sikiitttt lagi nak cecah 17.000
π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
PRANK SPH 2025-1995
HapusPRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
-------------------
SPH 2025-1995 = PRANK
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
HapusZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
-------------------
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
1.00 USD = 16,946.47 IDR
BalasHapusMid-market rate at 06:36 UTC
Sabar....Sikiitttt lagi nak cecah 17.000
π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£π€£
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
DEFISIT 2025-1998
HapusDEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
-------------------
DEFISIT 2025-1998 = HUTANG BAYAR HUTANG
7x GANTI PM
10x GANTI MOF
10x GANTI MOD
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
HapusDEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
DEBT PROBLEMS SINCE 2000
-------------------
DEBT PROBLEMS SINCE 2000 =
7x GANTI PM
8x GANTI MOF
10x GANTI MOD
katanya ringgit kuat
BalasHapusternyata rakyat IQ Tinggi malah pilih Dolar Singapur, mantan propinsi kl, yg tajir melintir haha!π¬ππ¬
Last last semenanjung kl tinggal tipe M( missqueen) haha!ππ€£π
sesuai dengan ramalan Tun M, 2x pilru warganyet kl..TAMAT haha!⛔️π⛔️
pati jepang ijo sama kwnya pun kuasai Parlimen, tipe m megang fisankπsubsidi haha!π€£π€£π€£
#######
Tren Mengejutkan: 93% Warga Malaysia yang Pindah Pilih Singapura
https://internasional.kontan.co.id/news/tren-mengejutkan-93-warga-malaysia-yang-pindah-pilih-singapura
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusBakamla Gagalkan Penyelundupan 19 Ton Beras dan Gula Subsidi di Perairan Sebatik
https://gotvnews.co.id/bakamla-gagalkan-penyelundupan-19-ton-beras-dan-gula-subsidi-di-perairan-sebatik/
AS-JERMAN MASUK, 443 TRILIUN
HapusAUSI MASUK, RIBUAN TRILIUN
EURASIA-RUSIA MASUK
UNI EROPA MASUK
SING MASUK, 856 TRILIUN
CHINA MASUK, NIKEL, BYD, KELAPA DLL
KOREA MASUK, HYUNDAI, LOTTE, EV, CAR, STEEL DLL
VIET MASUK, VINFAST
-
HTTPS://YOUTU.BE/JAPONW68UNW?SI=0YJQ00UT3IVVIZOK
-
HTTPS://YOUTU.BE/J5HIIKEWZVU?SI=_-MWRMBTFNMGIML0
-
HTTPS://YOUTU.BE/BRRWHX6JRYW?SI=IUEQRNPFNDUPZHLD
-
HTTPS://YOUTU.BE/PG8VM1JESPI?SI=UTP6T_NEDA9IFI2D
-
HTTPS://YOUTU.BE/KZ6YOZCBROY?SI=MUQCY0OFQYIG3R0D
-
HTTPS://YOUTU.BE/D3UH2AH4BVK?SI=GZA3W602H_YQH4JE
-
HTTPS://YOUTUBE.COM/SHORTS/B_B0GVHDFAI?SI=Y-GBSHUQFOCFNEMB
------------
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
10 EKONOMI TERBESAR ASIA = TIADA MALAYDESH
PADA TAHUN 2025, CHINA TETAP MENJADI EKONOMI TERBESAR DI ASIA DENGAN PDB SEKITAR US$19,5 TRILIUN, DISUSUL OLEH JEPANG, INDIA, KOREA SELATAN, DAN INDONESIA YANG MASUK DALAM JAJARAN 10 BESAR.
πRANKING EKONOMI TERBESAR ASIA 2025 (BERDASARKAN IMF & FORBES)
PERINGKAT ASIA NEGARA ESTIMASI PDB 2025 (US$ TRILIUN) CATATAN UTAMA
1 CHINA 19,5 = TETAP DOMINAN, PUSAT MANUFAKTUR & TEKNOLOGI
2 JEPANG 4,9 = STABIL, MESKI PERTUMBUHAN MELAMBAT
3 INDIA 4,3 = PERTUMBUHAN PESAT, DIDORONG SEKTOR JASA & DIGITAL
4 KOREA SELATAN 2,1 = KUAT DI TEKNOLOGI & EKSPOR
5 INDONESIA 1,8–2,0 = IMF MENEMPATKAN INDONESIA DI PERINGKAT 7 DUNIA, DI ATAS INGGRIS & PRANCIS
6 ARAB SAUDI 1,5 = DIDUKUNG MINYAK & DIVERSIFIKASI EKONOMI
7 TURKI 1,4 = EKONOMI CAMPURAN, POSISI STRATEGIS
8 TAIWAN 1,2 = KUAT DI SEMIKONDUKTOR
9 THAILAND 0,7 = PARIWISATA & MANUFAKTUR
10 IRAN 0,6 = DIDUKUNG ENERGI, MESKI TERTEKAN SANKSI
----------
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. TIONGKOK – US$40,7 TRILIUN
2. AMERIKA SERIKAT – US$30,5 TRILIUN
3. INDIA – US$17,6 TRILIUN
4. RUSIA – US$7,19 TRILIUN
5. JEPANG – US$6,74 TRILIUN
6. INDONESIA – US$5,69 TRILIUN
7. JERMAN – US$5,65 TRILIUN
8. BRASIL – US$5,27 TRILIUN
9. TURKI – US$3,91 TRILIUN
10. MEKSIKO – US$3,88 TRILIUN
11. MESIR – US$3,85 TRILIUN
12. INGGRIS – US$3,82 TRILIUN
13. PRANCIS – US$3,80 TRILIUN
14. IRAN – US$3,74 TRILIUN
15. PAKISTAN – US$2,09 TRILIUN
16. BANGLADESH – US$2,05 TRILIUN
17. ITALIA – US$2,04 TRILIUN
18. VIETNAM – US$1,89 TRILIUN
19. FILIPINA – US$1,87 TRILIUN
20. THAILAND – US$1,85 TRILIUN
------------
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. AMERIKA SERIKAT – US$30,34 TRILIUN
2. TIONGKOK – US$19,90 TRILIUN
3. JERMAN – US$5,36 TRILIUN
4. JEPANG – US$4,46 TRILIUN
5. INDIA – US$4,26 TRILIUN
6. INGGRIS – US$3,70 TRILIUN
7. PRANCIS – US$3,26 TRILIUN
8. ITALIA – US$2,56 TRILIUN
9. BRASIL – US$2,52 TRILIUN
10. KANADA – US$2,49 TRILIUN
11. RUSIA – US$2,48 TRILIUN
12. KOREA SELATAN – US$2,10 TRILIUN
13. MEKSIKO – US$1,99 TRILIUN
14. SPANYOL – US$1,82 TRILIUN
15. INDONESIA – US$1,69 TRILIUN
16. AUSTRALIA – US$1,68 TRILIUN
17. TURKI – US$1,34 TRILIUN
18. ARAB SAUDI – US$1,28 TRILIUN
19. BELANDA – US$1,27 TRILIUN
20. SWISS – US$1,16 TRILIUN
PENCURI BERAS MALAYSIA WOIIII.... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusBakamla Gagalkan Penyelundupan 19 Ton Beras dan Gula Subsidi di Perairan Sebatik
https://gotvnews.co.id/bakamla-gagalkan-penyelundupan-19-ton-beras-dan-gula-subsidi-di-perairan-sebatik/
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
Hapus2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
GORILA KLAIM KAYA : 97.000 EKSODUS =
Hapus2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
---------------------------
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
-------------------
1. ANALISIS UTANG PEMERINTAH FEDERAL
Utang pemerintah terus meningkat secara nominal, namun rasio terhadap PDB diproyeksikan mulai stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Posisi Utang: Utang Pemerintah Federal mencapai RM1,25 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan menyentuh RM1,3 triliun pada pertengahan hingga akhir 2025.
Rasio Utang terhadap PDB: Pemerintah memperkirakan rasio utang tetap berada di kisaran 64% hingga 69% hingga 2025. Meskipun di atas target jangka menengah sebesar 60%, posisi ini masih di bawah batas plafon hukum sebesar 65% untuk instrumen utang tertentu (MGS, MGII, MITB).
Proyeksi Statista: Berdasarkan data Statista, rasio utang nasional diperkirakan akan naik tipis mencapai sekitar 70,4% pada 2025 dan stabil di kisaran 70,6% hingga 2029.
-------------------
2. ANALISIS UTANG RUMAH TANGGA
Utang rumah tangga Malaydesh tetap menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, yang menjadi perhatian utama bagi stabilitas keuangan.
Total Utang: Per Desember 2024, utang rumah tangga tercatat sebesar RM1,63 triliun. Angka ini terus tumbuh secara historis dari RM1,19 triliun pada 2018 hingga mencapai agregat RM1,53 triliun pada 2023.
Rasio terhadap PDB: Berada pada level 84,1% - 84,3% pada 2024/2025.
Komposisi: Mayoritas utang digunakan untuk pinjaman perumahan (60,5%), diikuti oleh pinjaman kendaraan dan pembiayaan pribadi.
Risiko: Bank Negara Malaydesh (BNM) memantau ketat level ini, namun Gubernur BNM menyatakan kondisi ini masih "terkendali" karena didukung oleh aset finansial rumah tangga yang kuat dan tingkat pembayaran tepat waktu yang tinggi (rasio kredit macet hanya 1,1%).
2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------WEAKNESS SKILL
The Malaydesh n Armed Forces (MAF), or Angkatan Tentera Malaydesh (ATM), comprises the Malaydesh n Army (TDM), Royal Malaydesh n Navy (TLDM), and Royal Malaydesh n Air Force (TUDM). While it has made significant strides in modernization and regional cooperation, there are still certain weaknesses in skill and capability areas that have been noted in defense analyses and reports.
Key Weaknesses in Skill and Capability
1. Limited Joint Operations Capability
• There is room for improvement in integrated operations across the Army, Navy, and Air Force.
• Joint command and control structures are not always fully optimized, affecting inter-branch coordination during complex missions or exercises.
2. Cyber Warfare and Electronic Warfare (EW) Skills
• ATM still lags behind major powers and some regional neighbors in developing advanced cyber defense and electronic warfare capabilities.
• Skilled personnel in these fields are limited, and training programs are still developing.
3. Technical and Engineering Expertise
• Insufficient numbers of highly trained technical experts to operate and maintain advanced systems like submarines, fighter jets, and modern radar systems.
• Heavy reliance on foreign contractors for high-tech maintenance.
4. Language and Communication Barriers
• English proficiency, essential for interoperability with allies and use of foreign military equipment, varies widely across units and ranks.
• Can affect participation in international training and joint missions.
5. Special Operations Forces (SOF) Training Scope
• Malaydesh has competent SOF units like GGK (Army), PASKAL (Navy), and PASKAU (Air Force), but their training and deployment are sometimes constrained by budget and limited international exposure compared to elite forces from NATO or the US.
6. Limited Experience in Large-Scale Combat
• The MAF has more experience in counter-insurgency and peacekeeping, but lacks large-scale warfighting experience or high-tempo operations involving modern combined arms tactics.
7. Air Force Pilot Training & Retention
• The Royal Malaydesh n Air Force (TUDM) faces issues with pilot retention and limited flying hours due to budget constraints.
• Advanced jet training and operational readiness are sometimes hindered by maintenance or aircraft availability issues.
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
Hapus2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusBakamla Gagalkan Penyelundupan 19 Ton Beras dan Gula Subsidi di Perairan Sebatik
https://gotvnews.co.id/bakamla-gagalkan-penyelundupan-19-ton-beras-dan-gula-subsidi-di-perairan-sebatik/
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
HapusTAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA
--------------------
INSTITUSI KEUANGAN (TAGIH HUTANG PINJAMAN MODAL KERJA)
BNS memiliki total utang bank lebih dari RM1 miliar. Bank-bank berikut adalah kreditur skema restrukturisasi (Scheme of Arrangement) yang meminta pengembalian pinjaman modal kerja:
Sektor Publik/Pembangunan:
Bank Pembangunan Malaysia Bhd dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd.
Bank Komersial & Syariah: Malayan Banking Bhd (Maybank), AmBank (Islamic & M Bhd), Affin Bank & Affin Hwang Investment Bank, Bank Muamalat, dan Kuwait Finance House
97.000 EKSODUS =
HapusEXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
97.000 EKSODUS =
HapusEXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaysia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaysia mereka secara permanen.
--------------------
Profil Demografi
Mayoritas mereka yang pergi berada pada usia produktif puncak:
Usia 31–40 tahun: Kelompok terbesar (31,6% atau 19.287 orang).
Usia 21–30 tahun: Kelompok kedua terbesar (30,8% atau 18.827 orang).
Gender: Mayoritas adalah wanita (sekitar 57,9% atau 35.356 orang).
--------------------
Sumber Berita Utama:
The Straits Times: More than 57,000 Malaysians renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaysians renounce citizenship.
VnExpress International: Nearly 94% of Malaysians who renounced citizenship moved to Singapore.
Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaysians became Singaporeans over past decade.
------------------
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusBakamla Gagalkan Penyelundupan 19 Ton Beras dan Gula Subsidi di Perairan Sebatik
https://gotvnews.co.id/bakamla-gagalkan-penyelundupan-19-ton-beras-dan-gula-subsidi-di-perairan-sebatik/
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
-
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
-
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
-
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
TAGIH HUTANG
HapusTAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
TAGIH HUTANG
--------------
PROTANK = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
iXblue SAS = TAGIH HUTANG
iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
WELCOME RAFALE F4 IDN
HapusWELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
Tiga pesawat Rafale batch pertama akan segera tiba di Indonesia dan ditempatkan di Skadron Udara 12, Pekanbaru
https://defense-studies.blogspot.com/2026/01/pesawat-hawk-109209-dipindahkan-dari.html?sc=1767949545290#c6971605581143285199
-----------
PEKANBARU - KL : 291 KM
PONTIANAK - SERAWAK : 498 KM
---------
1. RAFALE ± 1852 KM
2. KF-21 Boramae ± 1.000–1.100 km
3. F-16C/D Block 50/52 ± 1.000–1.300 km
4. KAAN ± 1.100–1.400 km
---------
IDN ROK =
64 KF21
64 KF21
64 KF21
-
Juni 2025 – Revised Deal
Indonesia menandatangani kesepakatan baru untuk 48 unit KF-21 Boramae..
-
2026 – Rencana Tambahan
Indonesia mempertimbangkan pembelian 16 unit KF-21 Block 2.
Proposal diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Korea Selatan di KTT APEC 2025.
-
π Ringkasan
Block I : 48 unit KF-21 Boramae (2025).
Block II : 16 unit KF-21 Block 2 (2026, ).
Total = 64 unit.
----------
2025 TAI DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma BakanlΔ±ΔΔ± ile imzaladΔ±ΔΔ±mΔ±z ve toplamda 48 adet KAAN uΓ§aΔΔ±na yΓΆnelik iΕ birliΔini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik AnlaΕmasΔ±” doΔrultusunda; bu anlaΕmanΔ±n tΓΌm detaylarΔ±nΔ± ve teknik eklerini iΓ§eren ticari sΓΆzleΕmenin imza tΓΆrenini bugΓΌn itibarΔ±yla gerΓ§ekleΕtirdik.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La derniΓ¨re tranche de 18 Rafale pour l’IndonΓ©sie est entrΓ©e en vigueur ce jour. Elle fait suite Γ l’entrΓ©e en vigueur, en septembre 2022 et en aoΓ»t 2023, de la premiΓ¨re et de la deuxiΓ¨me tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi complΓ©ter le NOmbre d’avions en commande pour l’IndonΓ©sie dans le cadre du contrat signΓ© en fΓ©vrier 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
==============
==============
GORILA KLAIM =
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. πππ²πΎπ²πΎ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.π€£π€£π€£π€£π€£
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus π€£π€£π€£π€£
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! π€£π€£π€£
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! π π π π
2026 = WELCOME RAFALE F4 IDN
HapusWELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
WELCOME RAFALE F4 IDN
Tiga pesawat Rafale batch pertama akan segera tiba di Indonesia dan ditempatkan di Skadron Udara 12, Pekanbaru
https://defense-studies.blogspot.com/2026/01/pesawat-hawk-109209-dipindahkan-dari.html?sc=1767949545290#c6971605581143285199
-----------
PEKANBARU - KL : 291 KM
PONTIANAK - SERAWAK : 498 KM
---------
1. RAFALE ± 1852 KM
2. KF-21 Boramae ± 1.000–1.100 km
3. F-16C/D Block 50/52 ± 1.000–1.300 km
4. KAAN ± 1.100–1.400 km
==============
==============
WOIII ....... FA50 DELAY 2028
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
GORILA KLAIM = LEBIH CEPAT DELIVERY FA50M
-
GEMPURWIRA22 Februari 2025 pukul 07.40
Nampak tak cara layanan Korea sama MALAYDESH.... Mereka siapkan segera FA-50M BLOCK 20 MALAYDESH....
Kerana MALAYDESH ada wang bayar CASH bukan HUTANG macam INDIANESIA.. πππ²πΎπ²πΎ
-
MMW22 Februari 2025 pukul 09.03
Dulu kan saya dah kata.
Kontrak kami ada isi (ada wang).
Kontrak kamu kosong! Kena tunggu PSP. Kena tunggu uang diberi lender.π€£π€£π€£π€£π€£
Lepas ni kami akan sign kontrak utk batch kedua F/A-50M.
RMK13 pula tender utk 5th gen dibuka. Kamu dpt Rafale 4.5 gen. Kami dpt 5gen terus π€£π€£π€£π€£
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.49
Bro.... aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! π€£π€£π€£
-
MMW22 Februari 2025 pukul 08.51
Aku teringin tengok Panglima TNI AU melawat progress produksi Rafale.
Kalau ada gambar, post le.
Admin sila bantu! π π π π
-------
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
FA50 = USA BLOKIR RADAR - USA BLOKIR RUDAL
------------------
Laporan dari Defense24 dan media Korea Selatan menyebutkan bahwa pengiriman 36 unit FA-50PL kemungkinan akan tertunda hingga 18 bulan. Hal ini berarti target penyelesaian seluruh unit pada tahun 2028 kemungkinan besar akan bergeser ke tahun-tahun berikutnya.
Masalah Utama: Persetujuan Radar dan Persenjataan AS
Penundaan ini bukan disebabkan oleh Korea Aerospace Industries (KAI) secara langsung, melainkan kendala birokrasi di Amerika Serikat:
1. Radar PhantomStrike: Integrasi radar AESA buatan Raytheon memerlukan proses persetujuan ekspor yang rumit dari pemerintah AS.
2. Integrasi Senjata: Polandia menginginkan kemampuan rudal AIM-120 AMRAAM dan AIM-9X Sidewinder. Izin untuk mengintegrasikan senjata AS ke platform non-AS ini masih dalam proses klasifikasi dan negosiasi
PASWORD 2026 = YE YE
HapusYE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
YE YE = PARTI DAN WANITA
Siasatan terhadap 21 pegawai Tentera Udara Diraja Mayadesh (TUDM) yang terbabit dengan aktiviti tidak bermoral, dikaitkan dengan budaya 'Yeye' seperti yang tular di media sosial baru-baru ini, akan beralih kepada proses perundangan dalam masa terdekat.
Siasatan terhadap 21 pegawai TUDM yang terlibat dalam aktiviti tidak bermoral dikaitkan dengan budaya 'Yeye' bakal masuk fasa perundangan.
Larangan membawa tetamu bukan ahli keluarga ke dalam mess TUDM telah lama ditetapkan dalam peraturan ATM.
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
Hapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia (Opsi)
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL (Opsi
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
==============
==============
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
2025 = 84,3% DARI GDP
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
--------------------------
MEANWHILE MALAYDESH = 2026 SALARIES 65% MAINTENANE PROCUREMENT 35%
-
1. Pengeluaran Operasional (Operating Expenditure - OE)
Jumlah: Sekitar RM14,1 miliar.
Persentase: Mencakup sekitar 65% dari total pengeluaran operasional yang lebih luas, dan sebagian besar dari jumlah ini secara spesifik untuk gaji (salaries) dan tunjangan personel militer.
Fokus: Dana ini digunakan untuk menutupi biaya harian, termasuk remunerasi personel, tunjangan, dan layanan pendukung rutin.
-
2. Pengeluaran Pembangunan (Development Expenditure - DE)
Jumlah: Sekitar RM7,63 miliar.
Persentase: Jumlah ini setara dengan sekitar 35% dari total alokasi kementerian (RM21,7 miliar), namun hanya sedikit di atas setengah dari porsi biaya operasional.
Fokus: Dana ini ditujukan untuk pengadaan (procurement) aset baru, pemeliharaan (maintenance) besar, dan pengembangan infrastruktur.
-----------------
Sumber Berita :
Informasi ini diambil dari analisis mendalam yang dipublikasikan oleh sumber-sumber terkemuka di bidang pertahanan dan ekonomi =
1. Institute of Strategic & International Studies (ISIS) Malaydesh: Dalam artikel berjudul "Malaydesh's budget boosts defence, but reform still out of range" (Anggaran Malaydesh mendongkrak pertahanan, tetapi reformasi masih di luar jangkauan), ISIS Malaydesh merinci pembagian tersebut dan menyoroti ketimpangan yang ada, menyebutnya sebagai "gajah di dalam ruangan" yang harus diatasi untuk modernisasi angkatan bersenjata.
-
2. Aviation Week: Melaporkan total alokasi dan menyebutkan fokus pada pengadaan aset baru seperti pesawat patroli dan sistem pertahanan udara.
-
3. The Edge Malaydesh/Bernama: Publikasi berita ini mengonfirmasi total angka alokasi untuk Kementerian Pertahanan sebesar RM21,7 miliar dalam liputan utama Anggaran 2026 merek
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
Hapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
Indonesia – Turki (G20 & MIKTA) > USD 12-13 MILLIAR
1. Jet Tempur KAAN
Indonesia jadi pembeli ekspor pertama (2025).
48 unit, kontrak ±10 miliar USD.
-
2. Fregat I-Class
Pilihan desain Turki untuk armada laut.
2 unit (opsi tambahan).
-
3. Rudal Atmaca & Torpedo Akya
Ganti rudal Barat dengan teknologi Turki.
-
4. Drone ANKA
Skema ToT dengan PTDI.
12 unit (6 dari Turki, 6 dirakit di Indonesia).
-
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Pengadaan UCAV.
60 unit TB3, 6 unit AKINCI.
-
6. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Proyek kerja sama industri pertahanan.
18 unit awal, target >100 unit.
-
7. Sistem Pertahanan Udara KHAN & Trisula (Hisar)
KHAN: rudal balistik taktis (1–2 baterai).
Trisula: pertahanan jarak menengah (untuk Kalimantan).
-
8. Rudal Jelajah ΓakΔ±r
Produksi lokal dengan ToT.
-
9. Rudal Sungur (VSHORAD)
Pembelian + penjajakan alih teknologi.
-
10. Kapal Cepat Rudal FACM-70 (KCR 70)
TAIS Shipyard bangun 2 unit (2024).
-
11. APC Kaplan
Prototipe kerja sama PT Pindad & FNSS.
-
12. Radio Militer SDR
Litbang Aselsan + PT LEN & Wellracom.
-
13. IFV Generasi Baru
R&D PT Pindad & FNSS.
-
14. Produksi Bersama Bayraktar TB3
Skema ToT + pelatihan + integrasi UAV maritim.
-
15. Kerja Sama Kapal Selam
Penjajakan proyek alternatif di Indo Defence 2025.
=================
=================
π° Total Pengadaan Militer Malondesh dari Turki
> US$1,17 miliar
1. Kapal Perang (Laut) — >US$1 Miliar
LMS Batch 2 (Kelas Ada): 3 korvet, estimasi US$600–800 juta.
MPMS (Multi-Purpose Mission Ship): 1 kapal, US$68,8 juta.
-
2. Drone & Sistem Udara — US$91,6 Juta
UAV Anka-S: 3 unit, kontrak US$91,6 juta
Persenjataan Darat & Rudal — >US$20 Juta
-
3. ATGM Karaok: 18 peluncur + 108 rudal, estimasi US$20 juta.
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
HapusCPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
CPO GORILA MALAYDESH = KALAH TELAK
---------------------
1. India
India adalah importir minyak sawit terbesar bagi kedua negara.
Indonesia: Menguasai sekitar 60–65% pangsa pasar di India. Indonesia mendominasi karena volume produksi yang besar dan kedekatan harga kompetitif.
Malaydesh: Memegang sekitar 18–20% pangsa pasar. Meski volume Malaydesh meningkat pada 2025, Indonesia tetap menjadi pemasok nomor satu bagi India.
-
2. Cina (Tiongkok)
Indonesia: Masih menjadi pemimpin pasar dengan penguasaan sekitar 65–70%. Pada 2025, Tiongkok tercatat memangkas sebagian impor dari Indonesia untuk beralih ke diversifikasi energi, namun Indonesia tetap dominan.
Malaydesh: Mengisi sisa pangsa pasar utama lainnya dengan porsi sekitar 25–30%.
-
3. Uni Eropa
Pasar Eropa mengalami dinamika akibat regulasi lingkungan (EUDR).
Indonesia: Pangsa pasar berkisar 45–50%. Uni Eropa baru-baru ini menyepakati kuota nol tarif untuk 1 juta ton CPO Indonesia per tahun melalui perjanjian CEPA yang diharapkan mulai berlaku penuh akhir 2026.
Malaydesh: Memiliki pangsa pasar sekitar 30–35%. Malaydesh seringkali lebih cepat dalam menyesuaikan standar sertifikasi keberlanjutan yang disukai pasar Eropa.
-
4. Amerika Serikat (AS)
Indonesia: Menguasai lebih dari 70% pasar minyak sawit di AS. Nilai ekspor ke AS melonjak pada 2025 mencapai rekor bulanan baru.
Malaydesh: Memiliki pangsa pasar yang lebih kecil, sekitar 15–20%, karena keterbatasan volume dibandingkan kapasitas produksi Indonesia untuk kebutuhan industri hilir AS.
-
5. Pakistan dan Turki
Pakistan: Indonesia mendominasi secara mutlak dengan pangsa pasar di atas 80%.
Turki: Indonesia memegang sekitar 55–60% pangsa pasar, bersaing ketat dengan Malaydesh yang memiliki keunggulan dalam beberapa perjanjian dagang bilateral tertentu.
-
6. Jepang dan Korea Selatan
Jepang: Pasar Jepang lebih menuntut sertifikasi RSPO/ISPO. Indonesia memimpin dengan pangsa sekitar 50–55%, sementara Malaydesh menyusul dengan 40%.
Korea Selatan: Indonesia menguasai sekitar 60% pasar, didorong oleh permintaan untuk bahan baku industri makanan dan kosmetik
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR :
HapusUSD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
Hapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
Hapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
Patutlah BERAS MALAYSIA KURANG.... Ternyata GORILLA CURI guys ..... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusGORILA MALAYDESH ........
HapusGOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GOVERMENT DEBT : 69% OF GDP
GORILA MALAYDESH ........
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GORILA MALAYDESH ........
HapusGOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
GORILA MALAYDESH ........
HapusOVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
OVERLIMITS DEBT = DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION
GORILA MALAYDESH ........
HapusDEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
DEBT 2025 RM 1,73 TRILLION = DEBT 2024 RM 1.63 TRILLION
GORILA MALAYDESH ........
HapusTIDAK BAYAR DEBT
TIDAK BAYAR DEBT
“KALAU DIKIRA DARIPADA PERATUS, (DEBT) 82 PERATUS DARIPADA KDNK (KELUARAN DALAM NEGARA KASAR) DAN UNTUK DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN SUDAH MENCECAH 60.4 PERATUS. “INI BERMAKNA BAYARAN KHIDMAT DEBT BANYAK…HANYA MEMBAYAR FAEDAH BUKAN BAYAR DEBT TERTUNGGAK,” KATA ANWAR LAGI
--------------
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
GORILA MALAYDESH ........
HapusKUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
KUAT NGUTANG HOUSEHOLD DEBT 84.3% OF GDP
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
Hapus1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
--------------
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA IQ BOTOL = TUKANG SEWA
GORILA MALAYDESH ........
HapusART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
ART = WAJIB LAPOR USA 240 MILLIAR DOLLAR
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
HapusLCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
LCS = LAUGHING STOCK TO THE WORLD
GORILA MALAYDESH ........
HapusIQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
IQ BOTOL = NO. 3 ASIA = RATIO DEBT TO GDP
GORILA MALAYDESH ........
HapusKUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
KUAT NGUTANG GOVERNMENT DEBT 69% OF GDP
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
MALAYDESH 's military procurement has several weaknesses, including:
• Corruption: The defense sector is vulnerable to corruption, and there is a high risk of corruption.
• Weak parliamentary oversight: Parliamentary oversight is weak, and financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
• External influences: Decisions are often influenced by vendors and are against strategic interests. For example, MALAYDESH sometimes procures hardware in exchange for palm oil.
• Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources weapons systems and platforms from a large variety of foreign suppliers. This makes it difficult to find personnel to manage the equipment.
• Budgetary uncertainty: There is budgetary uncertainty in defense procurement.
• Opaque decision making: Decision making in defense procurement is opaque.
• Shifting priorities: Priorities in defense procurement shift.
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
Funding
• Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
• Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
Aging equipment
• Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
• Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
• Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
Other challenges
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
HapusGORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT NGEMIS F18 KUWAIT = 2025-2017
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
HapusGORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILA KUAT AKAN SPH = 2025-1995
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, financial constraints, and corruption.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Some of the navy's fleet and helicopters were commissioned in the 1960s.
• The government auditor-general found that half of the navy's ships were beyond their serviceable lifespan.
• The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging.
Financial constraints
• The government's financial ability may limit the MAF's ability to develop and equip modern assets.
• The government's budget allocation may need to be spent prudently.
Corruption
• The MAF has been involved in several corruption scandals
------------------
MALAYDESH 's military has faced a number of challenges in maintaining its equipment, including:
• Budgetary limitations
Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Corruption
Defence procurement has been characterized by corruption, budgetary uncertainty, and opaque decision making.
• Outdated equipment
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
• Political interference
Political interference has undermined combat readiness.
• Logistics weaknesses
There are issues with the quality of logistics equipment and the delivery of spares to soldiers .
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
HapusGORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILA KUAT MANGKRAK LCS = 2025-2011
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA... π₯π₯π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan Beras-Gula dari Malaysia, Oknum Polairud Diduga Terlibat
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7889019/penyelundupan-beras-gula-dari-malaysia-oknum-polairud-diduga-terlibat
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
MALAYDESH 's military procurement has several weaknesses, including:
• Corruption: The defense sector is vulnerable to corruption, and there is a high risk of corruption.
• Weak parliamentary oversight: Parliamentary oversight is weak, and financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
• External influences: Decisions are often influenced by vendors and are against strategic interests. For example, MALAYDESH sometimes procures hardware in exchange for palm oil.
• Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources weapons systems and platforms from a large variety of foreign suppliers. This makes it difficult to find personnel to manage the equipment.
• Budgetary uncertainty: There is budgetary uncertainty in defense procurement.
• Opaque decision making: Decision making in defense procurement is opaque.
• Shifting priorities: Priorities in defense procurement shift.
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
Funding
• Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
• Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
Aging equipment
• Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
• Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
• Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
Other challenges
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
------------------
GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
MALAYDESH 's military procurement has several weaknesses, including:
• Corruption: The defense sector is vulnerable to corruption, and there is a high risk of corruption.
• Weak parliamentary oversight: Parliamentary oversight is weak, and financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
• External influences: Decisions are often influenced by vendors and are against strategic interests. For example, MALAYDESH sometimes procures hardware in exchange for palm oil.
• Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources weapons systems and platforms from a large variety of foreign suppliers. This makes it difficult to find personnel to manage the equipment.
• Budgetary uncertainty: There is budgetary uncertainty in defense procurement.
• Opaque decision making: Decision making in defense procurement is opaque.
• Shifting priorities: Priorities in defense procurement shift.
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
Funding
• Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
• Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
Aging equipment
• Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
• Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
• Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
Other challenges
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH shipyards face several key problems including: intense competition from neighboring countries like Singapore with more advanced infrastructure, limited techNOLogical capabilities, supply chain disruptions due to global factors like COVID-19, a shortage of skilled labor, inconsistent demand for shipbuilding, and sometimes issues with project management and cost overruns, particularly when building complex vessels; all of which can hinder their competitiveness in the international market.
Specific challenges:
• Infrastructure limitations:
MALAYDESH ports might not be as modern or well-equipped as those in Singapore, leading to inefficiencies and higher costs.
• Skill gap:
A lack of highly skilled workers in shipbuilding can impact quality and production timelines.
• Nological limitations:
MALAYDESH shipyards may not have access to the latest shipbuilding techNOLogies, hindering their ability to build complex vessels.
• Market volatility:
Depending heavily on the oil and gas industry for demand, fluctuations in the market can significantly impact orders for offshore vessels.
• Cost competitiveness:
Facing pressure to compete on price with other regional shipyards, which can sometimes lead to compromising quality.
• Project management issues:
Past instances of delays and cost overruns in major shipbuilding projects have raised concerns about project management capabilities.
Recent developments:
• Focus on green nology:
MALAYDESH shipyards are increasingly looking to build more environmentally friendly vessels like LNG-powered ships to stay competitive.
• Collaboration with international partners:
Some MALAYDESH shipyards are collaborating with foreign companies to access advanced techNOLogy and expertise.
• Government initiatives:
The MALAYDESH government is providing incentives to boost the shipbuilding industry and address some of these challenges
GORILA MALAYDESH NGAMUK ....
Hapus-
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
A former army chief and four others were detained on January 8 in connection with the alleged bribery. Local media reported that the former army chief was released from remand on Monday.
Former army chief Muhammad Hafizuddeain Jantan has been placed on leave since late December pending an investigation into the matter.
According to Bernama, Anwar said the government, through relevant ministries, will review and reorganise all procurement to ensure transparency in the existing system.
"We will take note and await reports of any loopholes or weaknesses in the procurement system, so that we can review and restructure it to ensure full compliance," he said.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
Causes
• Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
• Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
Effects
• Vulnerability to threats
The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
• Challenges with air force
The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
• Challenges with naval assets
The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.
===========
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems with its aircraft, including an aging fleet, limited funding, and a lack of responsiveness in its logistics system.
Aging fleet
• The RMAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
• The RMAF's aircraft include the Mikoyan MiG-29, Boeing F/A-18 Hornet, and BAE Hawk.
Limited funding
• The government's defense modernization budget is limited. .
• The government has many other priorities, including revitalizing the economy and reducing the national deficit.
Logistics system
• The RMAF's logistics system has problems with readiness and responsiveness.
• Readiness is the ability to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
• Responsiveness is the ability to provide accurate support at the right time and place.
Government change
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The defense industry of MALAYDESH armed forces faces several weaknesses, including corruption, lack of human resources, and insufficient research and development.
Corruption
• Procurement
The procurement process is vulnerable to corruption due to foreign and domestic interests.
• Commanders
Commanders may not receive training on corruption issues, which can leave troops ill-equipped to respond to corruption risks.
Lack of human resources
• STEM specialists
There is a lack of STEM specialists, especially in the defense-industrial sector.
• Local companies
Local companies may not have the necessary capabilities to produce defense equipment.
Insufficient research and development
• Local universities and corporate sector
There is little use of the research and development capabilities in local universities and the corporate sector.
• Government guidance
The government may not have clear guidance for the future strategic direction of the industry.
Other weaknesses
• Limited parliamentary oversight: Parliamentary oversight of the defense sector is weak.
• Limited financial scrutiny: Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
• Reluctance of OEMs: Original Equipment Manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their techNOLogy.
• Reluctance of MAF: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) may be reluctant to use locally produced products.
MALAYDESH armed forces face challenges in modernizing their budget due to economic limitations, historical budget constraints, and competing national priorities. However, the country has recently increased its military spending to address these challenges.
Challenges
Budget constraints: MALAYDESH defense spending is low compared to other regional powers, and the country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives.
Aging aircraft: The country's fleet of aging aircraft is burdensome to maintain, which adds to fleet sustainment problems.
Leakage of funds: The pandemic and political uncertainty have limited defense spending
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
DRAMA 155mm SPH SYSTEM
DRAMA 155mm SPH SYSTEM
DRAMA 155mm SPH SYSTEM
As of September 2024, the MALAYDESH Army has not acquired a 155 mm self-propelled howitzer (SPH) system. The MALAYDESH Ministry of Defence has been discussing the project, but the final selection has not been made.
Why the acquisition has been delayed?
The acquisition program was announced in the 2010s, but the schedule, number of platforms, and total estimated cost were not defined.
The Ministry of Finance canceled the intended purchase of self-propelled howitzer systems.
The MALAYDESH Army is still waiting for government approval to procure the system
===========
The cost overrun for the LCS project in MALAYDESH was RM1 billion. This was part of a RM9.13 billion contract that the government paid RM6.08 billion for.
Explanation
• RM1.4 billion was not used for the project
• RM1 billion was considered a cost overrun
• RM400 million was used to pay off PSCI's DEBTs
Cost overruns are a common problem in the construction industry in MALAYDESH . In fact, most construction projects in MALAYDESH have cost overruns of 5–10% of the total contract price
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local content
Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
Local company capabilities
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
Defense infrastructure
The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
===========
MALAYDESH armed forces face challenges due to limited funding, which has led to an aging equipment inventory and gaps in military capability.
Limited funding
Small procurement budgets
The military budget has remained small as a percentage of GDP, and governments have been unwilling to cut spending elsewhere
Postponed purchases
The global financial crisis has forced the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to postpone large purchases
Aging equipment
Outdated inventory
The MAF's equipment is aging due to small procurement budgets and a lack of investment in maintenance and repair
Withdrawal of aircraft
The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017, and is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter operational
Other challenges
Procurement system: The procurement system needs reform, and there are delays in the delivery of new equipment
Corruption: There are weaknesses in anti-corruption standards and reporting, and political connections can influence promotion decisions
Oversight: There is little effective oversight of the defense sector
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
Aging aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
Limited defense budget
The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
Local content
Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
Local company capabilities
Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
OEM reluctance
Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
Defense infrastructure
The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor
===========
MALAYDESH armed forces face challenges due to limited funding, which has led to an aging equipment inventory and gaps in military capability.
Limited funding
Small procurement budgets
The military budget has remained small as a percentage of GDP, and governments have been unwilling to cut spending elsewhere
Postponed purchases
The global financial crisis has forced the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to postpone large purchases
Aging equipment
Outdated inventory
The MAF's equipment is aging due to small procurement budgets and a lack of investment in maintenance and repair
Withdrawal of aircraft
The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017, and is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter operational
Other challenges
Procurement system: The procurement system needs reform, and there are delays in the delivery of new equipment
Corruption: There are weaknesses in anti-corruption standards and reporting, and political connections can influence promotion decisions
Oversight: There is little effective oversight of the defense sector
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
Personnel issues
Lack of military knowledge
Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
Civil-military relations
The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
Logistics issues
Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
===========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
Causes of underfunding
• Government spending
MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
• Size of armed forces
Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
• Corruption
Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
Effects of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
• Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
• Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats
===========
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
Factors contributing to underfunding
• Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
• Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
• Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
Impacts of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
• Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
• Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
Budget
• The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
• The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
Outsourcing
• The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
• Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
• The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
Spare parts for specific assets
• The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
• The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
Other issues
• The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry
============
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
Fleet maintenance
The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
Age of aircraft
The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
Need for a multi-role combat aircraft
The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
Other issues
The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
Factors
Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.
========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
Ships
• The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
• The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
• The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
• The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
Helicopters
• Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
Spare parts
• The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced several problems, including delayed replacements for its aging fleet and a failed Littoral Combat Ship (LCS) program. These issues have made it difficult for the RMN to patrol its vast maritime domain.
Delayed replacements
• A government audit found that the RMN's plans to replace its aging fleet have mangkrak due to mismanagement.
• The RMN has only received four of its planned 18 new vessels.
• Over half of the RMN's fleet is past its prime.
Failed LCS program
• The LCS was not suitable for fighting peer competitors like China.
• The LCS lacked the lethality and survivability needed in a high-end fight.
• The LCS had low endurance and lacked significant air and surface warfare capabilities
==========
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of technical issues, including fleet sustainment problems, a lack of research and development, and a reliance on imported equipment.
Fleet sustainment problems
The MAF has a large fleet of aging aircraft that can be expensive to maintain.
The government's defense modernization budget is limited, which can make it difficult to sustain the fleet.
Lack of research and development
The MAF has limited research and development (R&D) activities.
The government has not provided clear guidance on the future strategic direction of the defense industry.
Reliance on imported equipment
Most of the MAF's equipment is imported from outside the country.
The Asian Financial Crisis caused a downturn in MALAYDESH 's economy, which made imported goods more expensive.
Other technical issues
The MAF has faced logistic management problems.
The MAF has faced challenges in developing its capabilities due to tight budgets and uncertain timelines.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
=============
MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
• Household DEBT crisis
As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
Aging fleet
• Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
• The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
Delays in acquiring new ships
• The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
• The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
Corruption
• Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
• The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
Other challenges
• Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
• Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
• Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
China's assertiveness in the South China Sea
============
The MALAYDESH Armed Forces (ATM) face several readiness issues, including a lack of funding, outdated techNOLogy, and morale issues. These issues can affect the ATM's combat readiness and strategic deterrence capability.
Lack of funding
• Inadequate funding can affect the ATM's training, techNOLogy, and morale.
• The government may not be able to provide the ATM with the latest defense assets.
Outdated techNOLogy
• The ATM may lack modern military assets, which can expose it to internal and external threats.
• For example, the KD Rahman submarine had technical issues in 2010 that prevented it from submerging.
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
Kalau pencuri ambil barang tanpa bayar.
HapusKalau selundup memasukkan barang tanpa izin...tetapi barangnya tetap dari hasil di beli.
IQ gempork memang tinggi... wkkwkw.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Logistics
A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
• Budgeting
MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Personnel
The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
• Procurement
The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
• Political interference
Political interference and corruption are undermining combat readiness.
• Territorial disputes
MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
• Fleet sustainment
The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
• Nological obsolescence
Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
• Modernization
The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
Engine problems
• In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
• The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
Integration with Western systems
• The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
• This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
Fatigue failure
• Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
• Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
Other considerations
• The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
----------------
The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
Causes of underfunding
• Government spending
MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
• Size of armed forces
Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
• Corruption
Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
Effects of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
• Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
• Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats
===========
MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
Factors contributing to underfunding
• Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
• Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
• Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
Impacts of underfunding
• Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
• Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
• Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
Some factors that contribute to the MALAYDESH Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
----------------
MALAYDESH 's military has faced delays due to fiscal limitations and a lack of willingness to reduce government spending.
Explanation
• Defense budget
MALAYDESH governments have been reluctant to cut government spending to fund defense. This has led to delays in the military's ability to procure new equipment and maintain existing assets.
• Military size
MALAYDESH governments have been reluctant to reduce the size of the armed forces by reducing manpower and equipment.
• Military spending
MALAYDESH has been increasing its military spending, but the country's defense budget is still limited by fiscal constraints
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including corruption, outdated equipment, and a lack of authority.
Corruption
• The MAF has been plagued by corruption, which has undermined its combat readiness.
• The MAF's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document and doesn't provide comprehensive guidelines.
• Commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and the 1990s.
• The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets.
Lack of authority
• The MAF has limited authority, especially when it comes to non-traditional security challenges.
• The MAF's role is generally to assist other authorities, such as the police.
Other weaknesses
• Political interference has undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced budgetary constraints.
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
Outdated equipment
• The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
• The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
Corruption
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has been plagued by corruption.
Budgetary constraints
• The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
• The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
Non-traditional security threats
• The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
• The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
Regional strategic environment
• The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective.
GORILLA MISKIN PENCURI BERAS MALAYSIA WOIIII I.... π₯π₯π€£π€£π€£
BalasHapus2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
MALAYDESH ARMED FORCES LOGISTIC MANAGEMENT PROBLEM
Most of the assets bought by the MALAYDESH government in solidify the country’s defence were used and outdated. This creates various problems; and the used and outdated airforce assets will expose to the air threat from the enemy [5]. This is because most of the MALAYDESH Army (MA), Royal MALAYDESH Navy (RMN) and Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) equipments were bought between 1970s to the end of 1990s and still in MAF main inventory [6]. Other than that, lack of modern and latest military assets faced by MAF, will expose it to the internal threat and especially external threat that is escalating with the uncontrollable situation in the southern Philippines and China’s aggressive stand in the island conflict issue in the South China Sea [7]. Besides, the government is incapable to provide and equip modern and latest defence assets to MAF. Moreover, KD Rahman submarine issue (Scorpene) that cannot submerge in the demersal because of technical problem in 2010. It was a conventional submarine that can hold 10 torpedo and 30 mine destructors, was able to observe the country’s waters between 100 to 200 meters in depth. This also shows that the defence asset is outdated and cannot function well [8]. With various reports on pirates’ attacks and abductions in Sabah waters, terrorists attack in Lahad Datu in February 2013 and recently the missing RMN boat KD Perdana on 22 May 2017 for a few days due to communication problem. This scenario creates concern towards MAF logistics to ensure and guarantee the country’s security. With many series of RMAF training and fighter aircrafts crashes and accidents involving MA and vehicles damages that happen quite often, raise questions to the government policy that still maintain the outdated vehicles for country’s defence. Therefore, this study examines the problem in MAF logistic aspect and the effect towards the country’s security.....
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
MALAYDESH has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH 's defense policy faces a number of challenges, including:
• Corruption
The military has been accused of corruption in defense procurement. The government's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document.
• Recruitment
The military has difficulty recruiting and retaining qualified personnel. This is partly due to poor service conditions.
• Infrastructure
The defense infrastructure needs to be fixed, but the government is prioritizing other needs.
• Ethnic composition
The armed forces are overrepresented by Indigenous MALAYDESH s (Bumiputeras) and underrepresented by ethnic Chinese MALAYDESH s.
• Budget
MALAYDESH has consistently underspent on defense needs.
• Defense industry
The defense industry has challenges with research and development, techNOLogy transfer, and job creation.
• Territorial disputes
MALAYDESH has territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
• Transboundary haze
Transboundary haze has had a negative impact on MALAYDESH 's economy and social activities.
• Maritime defense
The Strait of Singapore is critical for MALAYDESH 's maritime defense, but it's also important for international commerce.
Some of the challenges have been addressed by the Anwar government, which has implemented plans to attract more non-Bumiputeras to the military.
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
Engine problems
• In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
• The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
Integration with Western systems
• The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
• This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
Fatigue failure
• Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
• Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
Other considerations
• The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
----------------
The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH government's Littoral Combat Ship (LCS) program was plagued by construction delays, cost overruns, and other issues. The program was restarted in 2023, but the first ship is not expected to be delivered until 2026.
Reasons for the issues
• Financial problems: Boustead Naval Shipbuilding, the company building the ships, experienced financial problems that mangkrak the program in 2019.
• Misappropriation of funds: A parliamentary public accounts committee alleged that USD300 million was misappropriated from the program.
• Hull cracking: The LCS hull, known as the sea frame, had issues with hull cracking.
• Immature mission modules: Many mission module components were immature or struggled to pass testing.
Program restart
• In 2023, the Royal MALAYDESH Navy announced a new contract to restart the program.
• The first ship, KD Maharaja Lela, is now scheduled to be delivered in 2026.
• The remaining four frigates are expected to be delivered by 2029.
• The Ministry of Finance purchased Boustead Naval Shipbuilding and renamed it Lumut Naval Shipyard.
Other issues with the LCS program
• Sikorsky S-61A4 Nuri: Since 1989, around 95 armed forces personnel have died in crashes involving this helicopter
• Mikoyan MiG-29: A MiG-29 suffered a hydraulic failure during a flight in 1998 and crashed into an oil palm plantation in 2004
• Pilatus PC-7 Mark II: A PC-7 Mark II crashed into a forest reserve in 2010 during a flypast
• CN-235-220M: A CN-235-220M made an emergency landing in a mangrove swamp in 2016 due to engine failure
• AW139: An AW139 helicopter crashed into the sea during a rescue flight
• G2CA: Two G2CA helicopters collided mid-air during flight training in 2020
• HOM and Fennec: Two helicopters collided mid-air during a training session in 2024, killing all 10 people on board
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The Littoral Combat Ship (LCS) program for the MALAYDESH Navy has faced significant delays and cost overruns. The project has also been plagued by financial issues and allegations of misappropriation.
Delays
• The first ship was originally scheduled for delivery in 2019, but the delivery date has been repeatedly postponed.
• The project has been plagued by construction delays.
• The Public Accounts Committee (PAC) flagged concerns over the persistent delay in the construction of the ships.
Cost overruns
• The project has been plagued by cost overruns, including a reported cost overrun of RM1.4 billion.
• The project was originally planned to cost RM9.128 billion, but the costs are now expected to escalate to RM11.22 billion.
Financial issues
• The committee revealed in August 2022 that USD300 million was misappropriated from the program.
• Fraud charges were leveled against Boustead Heavy Industries' former managing director, Ahmad Ramli Mohammad Nor.
Other issues
• The views of the navy as the end user were ignored by the Ministry of Defence and the BNS.
• Poor corporate governance and alleged mishandling of funds.
----------------
MALAYDESH 's submarines have faced problems due to aging, technical issues, and a lack of funding.
Aging
• The majority of the navy's fleet and helicopters are over 30 years old.
• The KD Rahman submarine, a conventional ScorpΓ¨ne-class submarine, had technical issues that prevented it from submerging in 2010.
Technical issues
• The hull of the KD Pendekar fast attack vessel was weak, which accelerated flooding after it collided with a reef.
• The KD Perdana RMN boat went missing for a few days in 2017 due to communication problems.
Lack of funding
• The government has been unable to provide modern defense assets to the MALAYDESH Armed Forces (MAF).
• In 2019, financial problems at Boustead Naval Shipbuilding (BNS) caused the program to stall
• In 2020, there were allegations that RM1 billion of the RM6 billion spent on the project was unaccounted for
Design flaws
• The Freedom-class LCS had a design flaw in the ship's combining gear, which led to the Navy halting deliveries in January 2021
• The detailed design for the LCS was supposed to be completed in November 2016, but it was not finalized until much later
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including corruption, outdated equipment, and a lack of authority.
Corruption
• The MAF has been plagued by corruption, which has undermined its combat readiness.
• The MAF's Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document and doesn't provide comprehensive guidelines.
• Commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and the 1990s.
• The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets.
Lack of authority
• The MAF has limited authority, especially when it comes to non-traditional security challenges.
• The MAF's role is generally to assist other authorities, such as the police.
Other weaknesses
• Political interference has undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced budgetary constraints.
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
Outdated equipment
• The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
• The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
Corruption
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has been plagued by corruption.
Budgetary constraints
• The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
• The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
Non-traditional security threats
• The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
• The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
Regional strategic environment
• The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
SEWA 28 HELI
The government signed an agreement with Weststar Aviation Sdn Bhd to SEWA 28 helicopters for use by ministries and other government agencies
SEWA PESAWAT
ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYDESH Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA HELI
Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA HELI
4 buah Helikopter Leonardo AW 139 yang diperolehi secara SEWAan ini adalah untuk kegunaan Tentera Udara Diraja MALAYDESH (TUDM) yang akan ditempatkan di NO.3 Skuadron, Pangkalan Udara Butterworth
SEWA BOAT
SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI
tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA MOTOR
The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million..
SEWA VVSHORAD
SEWA TRUK CINA 3 TON
government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH 's air defense has faced challenges due to a lack of funds, aging equipment, and political interference.
Lack of funds
• MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints.
• The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
• The 1997 Asian financial crisis held back many procurement programs.
Aging equipment
• MALAYDESH 's air force has an aging equipment inventory.
• The MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft are also of Russian origin and will be difficult to keep operational once spare parts run out.
Political interference and corruption
• Political interference and corruption have undermined combat readiness.
• MALAYDESH 's military has been plagued by corruption.
Other challenges
• The government has not been able to acquire a multi-role combat aircraft due to lack of funds.
• The government has not been able to purchase second-hand F/A-18C/D Hornet fighters from Kuwait.
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems that affect their combat readiness, including outdated equipment, corruption, and political interference.
Outdated equipment
• Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Some equipment is outdated and can't function well.
• The MAF lacks modern military assets.
Corruption
• The MAF has been affected by corruption.
• Political leaders have interfered with procurement.
Political interference Political leaders have interfered with procurement.
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH 's armed forces have a limited budget due to a number of factors, including the government's focus on other priorities and the need to reduce the national deficit.
Factors
• Economic priorities: The government's focus on socio-economic development and stabilizing the economy and political climate means that defense may not be a top priority.
• National deficit: The government needs to cut spending and reduce the national deficit.
• Frequent government changes: Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments, which has hindered defense development.
Impact
• Outdated equipment
The military may have outdated equipment, which can make it difficult to maintain and operate.
• Limited modernization
The military may have limited funds for modernization, which can make it difficult to keep up with new threats.
• Limited access to defense information
It can be difficult to access information about the military's defense budget and operations.
----------------
MALAYDESH 's military has faced several challenges, including outdated equipment, corruption, and budgetary constraints.
Outdated equipment
• Aircraft
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
• Ships
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including the KD Sri Perlis and KD SRI Johor gunboats that were commissioned in the late 1960s.
• Submarines
The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging in 2010.
Corruption
• The Public Accounts Committee found that the RMN recommended purchasing Dutch-made Sigma littoral combat ships (LCS), but the Ministry of Defence (MOD) chose the French-made Govind LCS EXCLUDING consulting the RMN.
Budgetary constraints
• The 1997 Asian financial crisis limited the funds available for military procurements.
• MALAYDESH 's military budget is limited, and some say that spending too much on outdated equipment is not a good use of funds.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The Littoral Combat Ship (LCS) program in MALAYDESH was plagued by construction delays, cost overruns, and fraud.
• Weak financials: Boustead Naval Shipyard (BNS) had weak financials when the program began.
• Construction delays: The lead ship, KD Maharaja Lela, was launched in 2017, but work on the ships halted in 2022.
• Cost overruns: The program experienced significant cost overruns.
• Fraud: There were allegations of fraud, including misappropriation of funds and duplication of contracts.
• Political interference: Some say that politics and personal gain compromised the procurement process.
• Lack of consultation: Some say that the project was approved EXCLUDING proper consultations with experts.
----------------
The Littoral Combat Ship (LCS) program in MALAYDESH has faced many problems, including:
• Scheduling delays: The program has been delayed for decades.
• Design issues: The design concepts were unclear.
• Budget overruns: The budget for the program ballooned.
• Equipment procurement delays: There were delays in procuring equipment.
• Poor quality of work: The quality of work was unsatisfactory.
• Financial problems: The original shipbuilders, Boustead Naval Shipbuilding, faced financial problems.
• Alleged irregularities: There were allegations of irregularities in the project, including unaccounted-for funds.
Arbitrary decision-making: There were allegations that decisions were made arbitrarily
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has faced issues with the age and condition of its ships. These issues have raised questions about the navy's ability to defend the country.
Age
• The RMN has used ships that have exceeded their life shelf.
• The KD Pendekar, a fast attack vessel, sank in August 2024 after a navigational error. The ship was 45 years old, which contributed to its sinking.
Hull structure
• The KD Pendekar's hull structure was weak, which made it difficult to control flooding.
• The weakness of the hull structure accelerated the spread of flooding to other compartments.
Spare parts management
• An audit found that the management of spare parts was unsatisfactory.
Logistics
----------------
MALAYDESH 's coast guard, the Maritime Enforcement Agency (MMEA), has faced challenges with resources and coordination. These challenges have made it difficult for the MMEA to carry out its mandate of maritime law enforcement.
Resource challenges
• Small defense budget: MALAYDESH 's defense budget is small compared to its GDP.
• Lack of resources for civilian agencies: The MMEA is funded separately from the defense budget and has historically lacked resources.
• Insufficient assets: The MMEA has a small fleet of vessels and aircraft.
Coordination challenges
• Lack of coordination between agencies
There is a lack of coordination between agencies responsible for maritime security.
• Scandals
Scandals surrounding defense procurement have hindered efforts to improve defense capabilities.
Other challenges
• Non-traditional threats
MALAYDESH faces non-traditional threats that require advanced techNOLogy and assets.
• Disputed areas
MALAYDESH needs to improve surveillance and reconnaissance capabilities in disputed areas.
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
Lack of modern equipment
• Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
• The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
Corruption
• Corruption has been a recurring issue within the MAF
• Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
Supply chain management issues
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
Equipment
• Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
• Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
• Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
• Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
• Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
Military spending
• MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
• The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
Other factors
• The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
• The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
Lack of modern equipment
• Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
• The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
• The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
Corruption
• Corruption has been a recurring issue within the MAF
• Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
Supply chain management issues
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
Equipment
• Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
• Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
• Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
• Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
• Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
Military spending
• MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
• The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
Other factors
• The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
• The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
Funding
• Limited funding
MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
• Economic downturns
The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
Transparency
• Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
• Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Aging equipment
• Small procurement budgets
Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
• Outdated equipment
The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
Other challenges
• Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
----------------
MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
Lack of transparency
• The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
• The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
• The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
Budget constraints
• Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
• The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
Limited parliamentary oversight
• Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
• Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
Most MPs lack expertise in defense-related issues
GORILLA MENCURI BERAS MALAYSIA WOIIII.... π€£π€£π€£π€£
BalasHapus2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
-----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges that affect their readiness, including a lack of funding, outdated assets, and a need for more training.
Funding
• Insufficient funding
The MAF's combat readiness is affected by a lack of funding, which can impact training, techNOLogy, and morale.
• Delayed projects
The LCS project has faced delays and cost overruns, which has delayed the delivery of new equipment to the MAF.
Outdated assets
• Lack of modern assets
The MAF lacks modern military assets, which can expose them to internal and external threats.
• Technical issues
The MAF has faced technical issues with assets like the KD Rahman submarine, which was unable to submerge in 2010.
Training
• Lack of disaster relief training
While the MAF is well-trained in combat, they have not received specific training in disaster relief.
• Knowledge and skills
Problems with military personnel's knowledge, skills, and abilities can compromise their performance in complex situations.
Other challenges
-----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced problems with spare parts for a number of reasons, including:
• Outdated inventory
The MAF has had trouble keeping its older equipment operational, such as the MiG-29 fighter aircraft and the Su-30MKM ground-attack aircraft.
• Budgetary constraints
The MAF has faced funding shortages, which have limited its ability to purchase new equipment and spare parts.
• Lack of research and development
The MAF has had minimal research and development (R&D) activities, which has made it difficult to develop new equipment and spare parts.
• Imported equipment
The MAF has sourced most of its equipment from outside the country, which has made it difficult to find spare parts.
• Sanctions
Sanctions against Russia have made it difficult for MALAYDESH to buy spare parts for Russian-made equipment.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
-----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
Equipment
• Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
• Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
• Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
• Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
• Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
Military spending
• MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
• The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
Other factors
• The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
• The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
MALAYDESH 's defense policy has faced several weaknesses, including a lack of funding, outdated equipment, and political interference.
Funding
• Small procurement budgets
The military has had small procurement budgets for decades, which has led to a lack of resources to update equipment
• Fiscal constraints
The government has been focused on reducing the national deficit and the fiscal cost of the COVID-19 pandemic, which has limited defense funding
Equipment
• Outdated equipment
The military's equipment is aging, and the country has struggled to keep its aircraft operational
• Imported equipment
Most of the military's equipment is imported from other countries, and local companies have struggled to develop the capabilities to produce their own equipment
Political interference
• Political connections
Political connections can be a key factor in promotion and appointment decisions, especially at senior levels
• Lack of transparency
The process for promoting and appointing military personnel is not transparent, and Parliament is not involved in reviewing senior-level appointments
Other challenges include:
• Frequent government changes
• Weak whistleblower legislation
• The Official Secrets Act, which limits the ability of military personnel to report wrongdoing
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH government's Littoral Combat Ship (LCS) program was plagued by construction delays, cost overruns, and other issues. The program was restarted in 2023, but the first ship is not expected to be delivered until 2026.
Reasons for the issues
• Financial problems: Boustead Naval Shipbuilding, the company building the ships, experienced financial problems that mangkrak the program in 2019.
• Misappropriation of funds: A parliamentary public accounts committee alleged that USD300 million was misappropriated from the program.
• Hull cracking: The LCS hull, known as the sea frame, had issues with hull cracking.
• Immature mission modules: Many mission module components were immature or struggled to pass testing.
Program restart
• In 2023, the Royal MALAYDESH Navy announced a new contract to restart the program.
• The first ship, KD Maharaja Lela, is now scheduled to be delivered in 2026.
• The remaining four frigates are expected to be delivered by 2029.
• The Ministry of Finance purchased Boustead Naval Shipbuilding and renamed it Lumut Naval Shipyard.
Other issues with the LCS program
• Sikorsky S-61A4 Nuri: Since 1989, around 95 armed forces personnel have died in crashes involving this helicopter
• Mikoyan MiG-29: A MiG-29 suffered a hydraulic failure during a flight in 1998 and crashed into an oil palm plantation in 2004
• Pilatus PC-7 Mark II: A PC-7 Mark II crashed into a forest reserve in 2010 during a flypast
• CN-235-220M: A CN-235-220M made an emergency landing in a mangrove swamp in 2016 due to engine failure
• AW139: An AW139 helicopter crashed into the sea during a rescue flight
• G2CA: Two G2CA helicopters collided mid-air during flight training in 2020
• HOM and Fennec: Two helicopters collided mid-air during a training session in 2024, killing all 10 people on board
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges to its combat readiness, including:
• Training
The MAF may not have enough time or energy to train its subordinate units.
• Lack of modern assets
The MAF may not have the latest military assets to protect itself from internal and external threats.
• Cross-domain operations
The MAF may need to manage operations that involve land, sea, air, cyber, and space forces.
• Non-traditional security threats
MALAYDESH may face a range of non-traditional security threats, such as low intensity conflicts.
• Budgetary constraints
The MAF may face budgetary constraints that limit its ability to procure modern weapons.
Some solutions to these challenges include:
• Cognitive readiness
The MAF can enhance combat readiness by improving the cognitive readiness of its military personnel.
• Cross-domain operational capability
The MAF can develop more integrated and holistic capabilities to manage cross-domain operations.
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with its vehicles due to a lack of funding, old assets, and corruption.
Lack of funding
• The MAF has struggled to secure funding for new assets and maintenance.
• The government has had to make difficult decisions, such as shelving a plan to replace Russian-made MiG-29 fighter jets due to a lack of funds.
Old assets
• The MAF has many old assets that require a lot of restoration.
• The MiG-29N fighter jets were decommissioned in 2017 due to high maintenance costs.
Corruption
• MALAYDESH 's military has been involved in corruption.
• Poor administration of defense allocations has made it difficult to carry out projects and maintenance.
PENCURI BERAS MALAYSIA... π€£π€£π€£
BalasHapusPenyelundupan 19 Ton Beras-Gula Subsidi dari Malaysia di Sebatik Digagalkan
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7888664/penyelundupan-19-ton-beras-gula-subsidi-dari-malaysia-di-sebatik-digagalkan
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, financial constraints, and corruption.
Outdated equipment
• Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• Some of the navy's fleet and helicopters were commissioned in the 1960s.
• The government auditor-general found that half of the navy's ships were beyond their serviceable lifespan.
• The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging.
Financial constraints
• The government's financial ability may limit the MAF's ability to develop and equip modern assets.
• The government's budget allocation may need to be spent prudently.
Corruption
• The MAF has been involved in several corruption scandals
------------------
MALAYDESH 's military has faced a number of challenges in maintaining its equipment, including:
• Budgetary limitations
Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• Corruption
Defence procurement has been characterized by corruption, budgetary uncertainty, and opaque decision making.
• Outdated equipment
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
• Political interference
Political interference has undermined combat readiness.
• Logistics weaknesses
There are issues with the quality of logistics equipment and the delivery of spares to soldiers .
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
MALAYDESH 's armed forces face several problems related to cost, including fiscal limitations, outdated equipment, and a lack of investment in research and development.
Fiscal limitations
• Limited defense budget
MALAYDESH 's defense budget has been limited by fiscal constraints, with governments unwilling to cut spending in other areas.
• Low percentage of GDP
MALAYDESH 's defense budget has never exceeded 1.5% of GDP in the last 20 years.
Outdated equipment
• Old ships
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many old ships, including some that are over 40 years old.
• Outdated inventory
The MAF has outdated inventory stock, which can affect the country's security.
Lack of investment in research and development
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
Outdated equipment
• Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
• The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
• The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
Limited procurement budgets
• The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
• The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
• The MAF has struggled to acquire modern military assets.
Political interference
• Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
• The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
MALAYDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
• Budget constraints
Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
• Economic limitations
Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
• Regional security challenges
The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
What is the military budget for 2025?
• MALAYDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
• The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.
------------------
The MALAYDESH armed forces face several problems with procurement, including:
• Cost: The cost of procurement is a major challenge.
• Corruption: Corruption is a recurring problem in the MALAYDESH military.
• Budgetary uncertainty: The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
• Opaque decision making: The decision-making process is often opaque and vendor-driven.
• Political influence: Political influence is often used to circumvent established protocols.
• External influences: The procurement process is subject to external influences, such as political influence from suppliers.
• Weak external oversight: The external oversight of the procurement process is weak.
• Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources equipment from many different sources, which can make it difficult to find personnel to manage the equipment.
• Outdated inventory: The MALAYDESH armed forces have outdated inventory stock.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
BalasHapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH government's Littoral Combat Ship (LCS) program was plagued by construction delays, cost overruns, and other issues. The program was restarted in 2023, but the first ship is not expected to be delivered until 2026.
Reasons for the issues
• Financial problems: Boustead Naval Shipbuilding, the company building the ships, experienced financial problems that mangkrak the program in 2019.
• Misappropriation of funds: A parliamentary public accounts committee alleged that USD300 million was misappropriated from the program.
• Hull cracking: The LCS hull, known as the sea frame, had issues with hull cracking.
• Immature mission modules: Many mission module components were immature or struggled to pass testing.
Program restart
• In 2023, the Royal MALAYDESH Navy announced a new contract to restart the program.
• The first ship, KD Maharaja Lela, is now scheduled to be delivered in 2026.
• The remaining four frigates are expected to be delivered by 2029.
• The Ministry of Finance purchased Boustead Naval Shipbuilding and renamed it Lumut Naval Shipyard.
Other issues with the LCS program
• Sikorsky S-61A4 Nuri: Since 1989, around 95 armed forces personnel have died in crashes involving this helicopter
• Mikoyan MiG-29: A MiG-29 suffered a hydraulic failure during a flight in 1998 and crashed into an oil palm plantation in 2004
• Pilatus PC-7 Mark II: A PC-7 Mark II crashed into a forest reserve in 2010 during a flypast
• CN-235-220M: A CN-235-220M made an emergency landing in a mangrove swamp in 2016 due to engine failure
• AW139: An AW139 helicopter crashed into the sea during a rescue flight
• G2CA: Two G2CA helicopters collided mid-air during flight training in 2020
• HOM and Fennec: Two helicopters collided mid-air during a training session in 2024, killing all 10 people on board
RUPIAH HARI INI....... HANCUR.... π€£π€£π€£πππ
BalasHapusRupiah Melemah Drastis di Pasar Spot Senin Pagi, Jadi Mata Uang Terlemah di Asia
https://www.acehground.com/news/rupiah-melemah-drastis-di-pasar-spot-senin-pagi-jadi-mata-uang-terlemah-di-asia/
ππππππππππ
HapusJENDERAL = KORUPSI
PRAJURIT = PARTI WANITA
GORILA DIAYAM-AYAMkAN Ye Ye
-
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
2026 UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several problems with their combat ships, including funding, delays, and corruption.
Funding
• The MAF has been underfunded for years, especially for buying new assets.
• The government has allocated more money to maintenance and repairs than to new naval assets.
• The government has been unwilling to reduce government spending.
Delays
• The Littoral Combat Ship (LCS) program has been delayed due to technical difficulties, cost overruns, and corruption.
• The first LCS was originally scheduled for delivery in 2019, but has not yet been delivered.
Corruption
• The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) arrested two senior executives involved in the LCS project.
------------------
The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several challenges that have contributed to its aircraft fleet weakness, including budget constraints, techNOLogical obsolescence, and frequent government changes.
Budget constraints
• The MALAYDESH government's military budget fluctuates with the economy. The 1997 Asian financial crisis and the COVID-19 pandemic have both held back defense spending.
• The government has limited defense modernization funds.
TechNOLogical obsolescence
• The RMAF's fleet of legacy Hornets are rapidly becoming techNOLogically obsolete.
• Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive and burdensome.
Frequent government changes
• Since 2018, MALAYDESH has had four Prime Ministers and governments.
• The government is focused on other priorities, such as revitalizing the economy and reducing the national deficit.
RUPIAH HARI INI....... HANCUR.... π€£π€£π€£πππ
BalasHapusRupiah Melemah Drastis di Pasar Spot Senin Pagi, Jadi Mata Uang Terlemah di Asia
https://www.acehground.com/news/rupiah-melemah-drastis-di-pasar-spot-senin-pagi-jadi-mata-uang-terlemah-di-asia/
ππππππππππ
HapusJENDERAL = KORUPSI
PRAJURIT = PARTI WANITA
GORILA DIAYAM-AYAMkAN Ye Ye
-
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
2026 UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced challenges with its equipment due to a lack of resources, outdated equipment, and corruption.
Lack of resources
• The government's defense budget is limited, making it difficult to afford modern equipment
• The government has not provided clear guidance for the future of the defense industry
• The government has not been able to increase the local content of equipment
Outdated equipment
• The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are considered techNOLogically obsolete
• The RMN has many old ships, including the Kasturi-class Corvette and the Laksamana Corvette class, which were built in the 1980s
• The KD Rahman submarine had technical problems that prevented it from submerging
Corruption
• The MAF has been involved in many corruption scandals
Other challenges
------------------
PUBLIC DEBT = DEFENSE SPENDING
Public DEBT has a positive correlation with defense spending in MALAYDESH , meaning that as public DEBT increases, so does defense spending. This is because the government allocates funds from the national budget to DEBT repayments and defense.
Explanation
DEBT and budget
The MALAYDESH government's budget includes allocations for DEBT repayments and defense. The government's income is often not enough to cover all expenditures, so it borrows money to finance the difference.
DEBT-to-GDP ratio
MALAYDESH DEBT-to-GDP ratio has been increasing over the years. In 2023, the DEBT-to-GDP ratio was 65.6%.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
MALAYDESH 's military procurement has several weaknesses, including:
• Corruption: The defense sector is vulnerable to corruption, and there is a high risk of corruption.
• Weak parliamentary oversight: Parliamentary oversight is weak, and financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
• External influences: Decisions are often influenced by vendors and are against strategic interests. For example, MALAYDESH sometimes procures hardware in exchange for palm oil.
• Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources weapons systems and platforms from a large variety of foreign suppliers. This makes it difficult to find personnel to manage the equipment.
• Budgetary uncertainty: There is budgetary uncertainty in defense procurement.
• Opaque decision making: Decision making in defense procurement is opaque.
• Shifting priorities: Priorities in defense procurement shift.
------------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including limited funding, aging equipment, and a lack of modern assets.
Funding
• Small procurement budgets: The MAF has had small procurement budgets over the past 25 years.
• Fiscal limitations: The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
Aging equipment
• Outdated assets: The MAF's equipment is aging, and the government has been unable to provide modern assets.
• Withdrawal of MiG-29 Fulcrum fighter aircraft: The MAF withdrew its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft from service in 2017.
• Su-30MKM Flanker fighter aircraft: The MAF is struggling to keep its Su-30MKM Flanker fighter ground-attack aircraft operational.
Other challenges
KESIAN.... KAH... KAH... KAH....
BalasHapusRupiah Makin Dekat Titik Terlemah, Pasar Mulai Gelisah
https://www.kabarbursa.com/makro/rupiah-makin-dekat-titik-terlemah-pasar-mulai-gelisah
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
THE MALAYDESH LITTORAL COMBAT SHIP (LCS) PROGRAM HAS FACED A NUMBER OF ISSUES, INCLUDING:
• Delayed delivery
The original plan was to deliver the first ship, the LCS 1 Maharaja Lela, in 2019, and all six ships by 2023. However, the program was mangkrak in 2019 due to financial issues at Boustead Naval Shipbuilding. The program was restarted in 2023, with the first ship scheduled for delivery in 2026 and the remaining four by 2029.
• Design issues
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) did not get to choose the design of the ship, and the detailed design was not completed until after 66.64% of the budget had been paid.
• Financial issues
Boustead Naval Shipbuilding was in a critical financial state, and a middleman increased the project cost by up to four times.
------------------
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
The MALAYDESH Army's readiness is affected by a number of factors, including corruption, poor planning, and inadequate funding.
Factors affecting readiness
• Corruption: The MALAYDESH military has been affected by corruption.
• Poor planning: The MALAYDESH military has been affected by poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the procurement process.
• Inadequate funding: The MALAYDESH military has not received adequate funding.
• Unsuitable equipment: The MALAYDESH military has been affected by unsuitable equipment and weapons.
• Logistical problems: The MALAYDESH military has been affected by logistical problems.
------------------
MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
SOME WEAKNESSES OF THE MALAYDESH SHIPBUILDING INDUSTRY INCLUDE:
1. Delays
Consistent delays in delivering ships to customers has reduced profitability and financial results.
2. Small tonnage
MALAYDESH shipbuilding industry is relatively weak compared to other countries in the region, as the tonnage of ships manufactured is relatively small.
3. Supply chain disruptions
Disruptions caused by COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have led to supply chain disruptions and shortages of skilled personnel.
------------------
MALAYDESH military procurement faces challenges due to budget constraints, outdated equipment, and political influence.
Budget constraints
• The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
• The government has had small procurement budgets over the last quarter-century.
• The government has had to deal with the economic impact of COVID-19.
Outdated equipment
• Most of the MALAYDESH military's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
• The air force's MiG-29 Fulcrum fighter aircraft were withdrawn from service in 2017.
• The KD Rahman submarine had technical problems and could not submerge in 2010.
Political influence
• The procurement process is subject to political influence from suppliers.
• The procurement process is sometimes vendor-driven and against strategic interests.
Rupiah Terancam Tembus Rekor Terendah, Tekanan Fiskal Gerus Daya Tahan BI
BalasHapusπ’Rupiah berpotensi melemah hingga 17.000-17.300 per dolar AS tahun ini
π’Kekhawatiran fiskal kembali mencuat seiring defisit mendekati batas legal
π’Intervensi BI dinilai terbatas efektivitasnya di tengah ruang kebijakan yang sempit
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Rupiah_Terancam_Tembus_Rekor_Terendah__Tekanan_Fiskal_Gerus_Daya_Tahan_BI&news_id=211742&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=IDR%20USD&name=&search=y_general&q=IDR%20USD&halaman=1
ππππππππππ
HapusJENDERAL = KORUPSI
PRAJURIT = PARTI WANITA
GORILA DIAYAM-AYAMkAN Ye Ye
-
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
2026 UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
2026 = 2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
------------------
2023 PM says =
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
GORILA MALAYDESH NGAMUK ....
Hapus-
2026 PM says =
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
FREEZES ARMY AND POLICE PROCUREMENT
--------------------
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
A former army chief and four others were detained on January 8 in connection with the alleged bribery. Local media reported that the former army chief was released from remand on Monday.
Former army chief Muhammad Hafizuddeain Jantan has been placed on leave since late December pending an investigation into the matter.
According to Bernama, Anwar said the government, through relevant ministries, will review and reorganise all procurement to ensure transparency in the existing system.
"We will take note and await reports of any loopholes or weaknesses in the procurement system, so that we can review and restructure it to ensure full compliance," he said.
SORRY GORILLA..... π¦π¦π¦π€£π€£π€£
BalasHapusππππππππππ
HapusJENDERAL = KORUPSI
PRAJURIT = PARTI WANITA
GORILA DIAYAM-AYAMkAN Ye Ye
-
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
2026 UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
2026 UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
-
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
USD 20 MILIAR = PROCUREMENT
HapusUSD 4,7 MILIAR = CANCELLED/FREEZES
---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
2026 = FREEZES PROCUREMENT
2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
MATAWANG TAK BERHARGA DI DUNIA... π€£π€£π€£π€£
BalasHapusππππππππππ
HapusJENDERAL = KORUPSI
PRAJURIT = PARTI WANITA
GORILA DIAYAM-AYAMkAN Ye Ye
-
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
----------
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
----------
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
----------
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
--------------------------
2026 UANG KOPI SEDAP .....
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
UANG KOPI 17 PERUSAHAAN
• iNews.id – Mantan Panglima Angkatan Darat Malondesh Ditangkap Dugaan Korupsi Tender Militer Pada 7 Januari 2026, Hafizuddeain Jantan ditahan MACC bersama dua istrinya. Penangkapan ini terkait penyelidikan tender kontrak militer yang diduga penuh praktik suap.
-
• Utusan Malondesh – Kes tender TDM: Hafizuddeain tiba di SPRM dirakam keterangan Hafizuddeain terlihat hadir di kantor pusat SPRM pada 7 Januari 2026 untuk memberikan keterangan. Media melaporkan adanya aliran dana besar di rekening pribadinya yang menjadi fokus penyelidikan.
-
• New Straits Times (NST) – Ex-army chief, two wives among five held in graft probe MACC mengonfirmasi penahanan Hafizuddeain, dua istrinya, serta tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi memindahkan dana sebesar RM2,4 juta terkait proyek pengadaan militer.
-
• ANTARA News – Imbas isu rasuah, Malondesh ganti Panglima Angkatan Darat Pada 1 Januari 2026, Jenderal Datuk Azhan Md Othman resmi dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat Malondesh menggantikan Hafizuddeain. Pergantian ini dilakukan setelah Hafizuddeain diminta cuti sejak 27 Desember 2025.
-
• VIVA.co.id – Malondesh Ganti Panglima Angkatan Darat Imbas Isu Korupsi Proyek Militer Pelantikan Azhan Md Othman disebut sebagai langkah menjaga integritas dan kesinambungan komando Angkatan Darat Malondesh di tengah skandal rasuah.
-
• Tempo.co – Dugaan Rasuah, Kepala Angkatan Darat Malondesh Diganti Media ini menyoroti bahwa pergantian jabatan dilakukan karena Hafizuddeain sedang diperiksa atas dugaan korupsi proyek militer
2026 = FREEZES PROCUREMENT
Hapus2023 = CANCELLED PROCUREMENT
-
2026 PM says =
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaysia%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
CANCELLED FIVE PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has cancelled five procurement tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
------------------
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
-
Sumber Berita Utama
Tribun Jateng (7 Januari 2026)
Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
-
Kompas.com (6 Januari 2026)
Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
-
YouTube – Tribun Video
Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
ALKISAH negriπ°kasino genting NAK MRCA dari 10 tahun laluw haha!π€ππ€
BalasHapuskl Kaji Jas Gipeng, Thailen yg SHOPPING
kl Kaji Rafale, Kita yg SHOPPING
kl Kaji KAAN, kita yg SHOPPING
kl Kaji Boramae, Kita lagi yg SHOPPING makloum patner JV haha!π€π€π€
jadi yaa pantas mreka NGAMUKπ₯, soalnya KALAH LAGIΓIIII haha!ππ€£π
anggota BRICS & G20 mahh Santai sperti ISOSPEED....haha!π€ππ€
BalasHapuskita mah SHOPPING SOPING NON-$TOP
bulan januari 2026 datang,
✅️m3cs
✅️VBAT
✅️Rafale otewe
✅️maung
Dlm pengiriman
✅️ITBM 600 BORA KHAN OTEWE
tes akhir
✅️Atlas tes seblom kirim
✅️PPA 2 tes laut
sedangkan negriπ°kasino genting, super kahsiyan awal 2026 sepiiii shopping..KOSONK haha!πΆπ«️π΅πΆπ«️
last last 33 hornet Kuwait Lenyap..Penipu Kena Tipuuu haha!π€₯π€₯π€₯
seblah ringgit naik rakyat 61000 kabuurrr haha!π€£ππ€£
BalasHapusapa ituw dolar, tak pengaruh
kita lanjut SHOPPING 200 heli
Sangat mudah haha!πππ
tinggal telpon BIB BIB, pesanan Heli datang haha!πππ
makloum BAJET BESAR haha!π€π°π€
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Kementerian Pertahanan menandatangani pengadaan 12 unit helikopter Mi-8/Mi-17 antara PT E-Systems Solutions Indonesia dengan Baloggan Kemhan
Bahkan, beberapa disebut telah beroperasi di Aceh untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor.
ringgit naik pun tak ada yg mao trima
BalasHapusbuktinya N⛔️ SHOPPING, kecuali barter haha!ππ€£π
Hanyq ke Indonesia saja Ringgit berjaye...faktanya utk operasi ringgit berjaye...ada kekangan finansial artinya Kas Bokek...gak mampu beli MRCA
HapusKalau mau berjaye punya cadangan emas yg banyak...barulah bisa berjaye... Ringgit mana laku beli pesawat... wkkwkw
HapusCoba beli pakai emas pasti laku.
djelas kosong, apalagi 61.000 org buang paspor kl…otomatis pindah aset & harta ke negara laen haha!π±π€£π±
Hapusapalagi nanti ringgit mreka direbut pati kita, beress….haha!πππ
katanya kl Paspor kuat, buktinya 61.000 paspor kl di buang rakyat kaburrrr ke mantan tetangga kaya ada f35 haha!πππ
BalasHapusmreka rela bela negri kecil tapi punyak SPH, Merad dan Bajet Besar haha!$π$
lha negriπ°kasino genting, bajet kecil bagi 5...Songlap Jaya haha!πππ
Pakistan tanya mana kl, katanya mao Sewa 2 JF Sulfur dolo...kok kabur kayak 61.000 irg ituw haha!π΅π«ππ΅π«
BalasHapusSemoga aja nggak jadi di beli TNI AU
BalasHapusJF 17 masih kajian.
HapusJitenci juga belum ada wujudnya belum pasti.
Yg pasti2 ja Rafale
Yg lain sabar2 dulu tunggu info A1.
Terkadang banyak pilihan sebagai bergaining power belum tentu juga di beli.
Sabda Tun M
BalasHapus2x Pilihan Raya, negriπ°kasino genting TAMAT haha!π»ππ»
tanda2nya 61.000 rakyat sebelah KL-EXIT haha!π₯✌️π₯
noh ada propesor halu lg berbual, yg bilang roma kalah ilmu ama seblah
coba di inpo ke opa jambul koneng, yg howaks gini tolong diangkut buat nemenin maduro yg lg galau haha!π₯΄ππ₯΄
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://youtube.com/watch?v=myv-SPwjKL8&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD
“I knew Pakistan will like to sell its planes to us, so we said to give us one or two planes so we can see how strong they are,” he continued.
BalasHapusPM Mahathir was briefed on JF-17 Thunder fighter jets at the Nur Khan Airbase before his departure from the country as his three-day visit concluded on March 23.
-------
lahh 2 bijik..dikit amat....bokek yaa haha!ππ€£π
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
BalasHapus1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
-----
2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
-----
2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
BalasHapus1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
------------------
GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
------------------
GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
BalasHapus1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
4. TIAP TAHUN = DEFISIT
5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
------------------
GANTI PM 5x = 84,3% TO GDP
GANTI MOF 5x = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
------------------
GANTI PM 5x = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
GANTI MOD 6x = KEKANGAN KEWANGAN
BADUT GORILA = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
LCS 2025-2011 = BAYAR HUTANG NGPVs = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
KETAWA LAWAK 2025 = ZONK
BalasHapusBUAL MRCA LCS SPH MRSS
5x PM
6x MOD
6x MOF
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT GORILA IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
---------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
---------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP