18 April 2026

Pilot TUDM Ikut Pelatihan Bersama ROKAF, Persiapan Mengoperasikan Pesawat FA-50M

18 April 2026

Pelatihan T-50/TA-50 bersama pilot TUDM (photos ssv: TUDM)

Sebanyak enam pilot Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (TUDM) sedang menjalani pelatihan penerbangan T-50/TA-50 bersama Angkatan Udara Republik Korea (ROKAF) di Republik Korea sebagai bagian dari persiapan pengoperasian pesawat FA-50M Light Combat (LCA) yang akan memasuki inventaris TUDM.

Program pelatihan telah dilaksanakan selama kurang lebih 15 minggu mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Mei di Fighter Wing ke-16 ROKAF, melibatkan pelatihan sekolah dasar, sesi simulator serta pelatihan penerbangan nyata. Sepanjang masa pelatihan, pilot TUDM melakukan studi mendalam tentang sistem pesawat keluarga T-50 melalui kelas teori sebelum menjalani 18 sesi simulator dalam lingkungan pelatihan yang realistis.

Selain itu, para pilot juga melakukan 13 sorti pelatihan penerbangan yang meliputi pelatihan manuver udara, penerbangan instrumen, penerbangan formasi serta operasi penerbangan malam untuk mengembangkan keterampilan penerbangan taktis keseluruhan pesawat.

Program pelatihan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan terbang pesawat tersebut, tetapi juga menekankan pengembangan kemampuan operasional taktis yang dibutuhkan untuk pesawat FA-50M yang berfungsi sebagai Light Combat Craft (LCA). Melalui bimbingan pilot-pilot ROKAF yang berpengalaman, pilot-pilot TUDM juga terpapar prosedur operasional dan doktrin-doktrin penerbangan taktis yang dilaksanakan oleh ROKAF.


Setelah menyelesaikan pelatihan pesawat T-50, pilot TUDM akan melanjutkan pelatihan Lead-In Fighter Training (LIFT) di 1st Fighter Wing ROKAF menggunakan pesawat TA-50 Blok 2. Latihan ini berfokus pada pengembangan keterampilan tempur termasuk latihan udara-ke-udara dan udara-ke-darat dalam lingkungan pelatihan yang lebih kompleks dan realistis.

Akuisisi pesawat FA-50M merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pengembangan kemampuan jangka panjang atau Rencana Pengembangan Kapabilitas 2055 (CAP55) Fase 1 TUDM untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara negara. Pada tahun 2023 Kementerian Pertahanan Malaysia telah menutup kontrak dengan Korea Aergantara Industri (KAI) untuk pembelian 18 pesawat FA-50M LCA/FLIT untuk penggunaan TUDM. TUDM diperkirakan akan menerima dua pesawat pertama pada Oktober 2026, sedangkan sisanya akan diterima secara bertahap.

Pesawat FA-50M ini akan berperan dalam melaksanakan berbagai misi antara lain pertahanan udara, pelatihan pilot tempur, pengawasan serta operasi serangan, serta meningkatkan tingkat kesiapan dan kemampuan operasional TUDM.

Melalui program pelatihan gabungan ROKAF ini, pilot TUDM tidak hanya memperoleh keterampilan penanganan pesawat baru, tetapi juga mempelajari sistem pelatihan dan pengalaman operasional yang telah dikembangkan Korea Selatan selama beberapa dekade.

Setelah semua pelatihan ini selesai, para pilot TUDM akan kembali ke tanah air dengan keahlian baru untuk mengoperasikan pesawat FA-50M, sekaligus mendukung upaya modernisasi TUDM sejalan dengan aspirasi CAP55 dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara negara.

175 komentar:

  1. Pilot Indonesia ...sudah Belajar Rafale dan KF 21.. Malaydesh masih belajar FA50 ..jumlahnya Cuma 1 lagi...MISKIN DAN TERTINGGAL ...TUDM.... LOW CLASS.

    BalasHapus
  2. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
    Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
    Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
    4️⃣ Analisis
    • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
    • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
    • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
    Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
    4️⃣ Analisis
    • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
    • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
    • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
    Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

    BalasHapus
  3. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt

    BalasHapus
  4. MASIH AKAN MALONDESH CUMA BISA MEMBUAL MAKLUM NEGARA MISKIN DAN BOTOL ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
  5. tepat 10 taon, mig 29 negri๐ŸŽฐkasino semenanjung kuala lumpo dah ⛔️TAMAT TANPA GANTI haha!๐Ÿ˜๐ŸŒ๐Ÿ˜

    rancang hornet kuwait sedjak 2016, last last kensel jugak.poarahhh pembual haha!๐Ÿ˜‹๐Ÿคฅ๐Ÿ˜‹

    omon2 supir mig ngapaen yak??
    seblah mana ada aset laen, f5 tiger tamat duluan, m339 nyusul...haha!๐Ÿ˜„๐Ÿ˜๐Ÿ˜„
    kamar hawk, esyu apalagi kornet uda full haha!๐Ÿ˜‚๐Ÿคญ๐Ÿ˜‚

    masa makan gaji buta haha!๐Ÿ˜Ž๐ŸŒ๐Ÿ˜Ž

    BalasHapus
  6. Rakyat Iran menyampaikan terima kasih kepada Indonesia atas dukungan yang diberikan di tengah konflik melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

    https://youtu.be/DkLCVtH1Geo?si=4uV2m7z10yhn0Iq8

    MALONDESH MANA BISA ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

    BalasHapus
  7. Ooh...latihan gunakan pesawat latihan.

    ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚
    Bikin gelak Pilot Rafale F4 ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
  8. Psssttttt.... GORILLA KACUNG AS... KEPANASAANNNNN... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ๐Ÿšข NAVAL WEAKNESS — STRUGGLES TO PROTECT ITS EEZ FROM CHINA
      Malaydesh ’s Current Situation
      • Fleet Composition
      o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
      o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
      o 2 Scorpรจne-class submarines (delivered 2009, but high maintenance costs).
      o Several patrol vessels, many aging and under-armed.
      • Littoral Combat Ship (LCS) Program
      o Planned 6 modern Gowind-class ships.
      o As of 2025: 0 delivered, due to scandal and delays.
      • Maritime Domain Awareness
      o Limited long-range radar coverage and maritime patrol aircraft.
      Threats in EEZ
      • South China Sea (SCS):
      o China regularly sends coast guard and naval vessels into Malaydesh ’s Exclusive Economic Zone (EEZ), especially around Luconia Shoals and James Shoal.
      o Chinese vessels are larger, more heavily armed, and often operate in groups.
      • Strait of Malacca:
      o World’s busiest sea lane.
      o Piracy, smuggling, and illegal fishing require constant patrols.
      Regional Comparison
      • Singapore: Has modern Formidable-class frigates, Independence-class littoral ships, submarines, and a strong modernization pace.
      • Indonesia: Expanding its navy with new frigates and submarines (Nagapasa-class).
      • Thailand: Operates Chinese-built frigates and even purchased a Yuan-class submarine (yet to be delivered).
      Implications
      • Malaydesh cannot effectively patrol its EEZ or deter Chinese incursions.
      • Without the LCS, the RMN lacks modern surface combatants.
      • Risk: Malaydesh becomes the weak link in the South China Sea dispute, dependent on diplomacy and allies instead of naval power

      Hapus
    2. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      ---------------------------------
      1 KOTA VS 1 NEGARA
      1 NEGARA VS 1 NEGARA
      --------------------------------
      PERBANDINGAN JAKARTA vs MALAYDESH :
      Jakarta GDP PPP : US$ 1,7 Triliun
      -
      MALAYDESH GDP PPP : US$ 1,34 Triliun
      --------------------------------
      PERBANDINGAN PDB PPP (DAYA BELI RIIL) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
      Indonesia $5,69 T vs Vietnam $1,89 T : 3,01x lebih besar
      Indonesia $5,69 T vs Filipina $1,87 T : 3,04x lebih besar
      Indonesia $5,69 T vs Thailand $1,85 T : 3,07x lebih besar
      Indonesia $5,69 T vs Malaydesh $1,34 T : 4,24x lebih besar
      Indonesia $5,69 T vs Singapura $0,85 T : 6,69x lebih besar
      --------------------------------
      PERBANDINGAN PDB NOMINAL (NILAI PASAR) = SUMBER : IMF DAN WORLDBANK
      Indonesia $1,69 T vs Thailand $0,58 T : 2,91x lebih besar
      Indonesia $1,69 T vs Singapura $0,53 T : 3,18x lebih besar
      Indonesia $1,69 T vs Filipina $0,51 T : 3,31x lebih besar
      Indonesia $1,69 T vs Vietnam $0,49 T : 3,44x lebih besar
      Indonesia $1,69 T vs Malaydesh $0,46 T : 3,67x lebih besar

      Hapus
    3. 20 NEGARA DENGAN PDB NOMINAL TERBESAR (2025/2026)
      PDB Nominal mengukur nilai ekonomi berdasarkan nilai tukar pasar saat ini (US$ triliun).
      1 Amerika Serikat: $30,34 - $31,8
      2 Tiongkok: $19,53 - $20,6
      3 Jerman: $4,92 - $5,3
      4 Jepang: $4,39 - $4,46
      5 India: $4,27 - $4,51
      6 Inggris Raya: $3,73
      7 Prancis: $3,28
      8 Italia: $2,46
      9 Brasil: $2,52
      10 Kanada: $2,49
      11 Rusia: $2,51
      12 Korea Selatan: $2,10
      13 Meksiko: $1,99
      14 Spanyol: $2,04
      15 Indonesia: $1,44 - $1,69
      16 Australia: $1,68
      17 Turki: $1,57
      18 Belanda: $1,41
      19 Arab Saudi: $1,32
      20 Swiss: $1,16
      ________________________________________
      20 NEGARA DENGAN PDB PPP TERBESAR (2025/2026)
      PDB PPP mengukur volume ekonomi riil dengan menyesuaikan perbedaan biaya hidup (Int$ triliun).
      1 Tiongkok: $40,7 - $43,4
      2 Amerika Serikat: $30,5 - $31,8
      3 India: $17,6 - $19,1
      4 Rusia: $7,19 - $7,34
      5 Jepang: $6,74
      6 Indonesia: $5,01 - $5,69
      7 Jerman: $5,65 - $6,32
      8 Brasil: $5,27
      9 Turki: $3,91
      10 Inggris Raya: $3,82 - $4,59
      11 Prancis: $3,80 - $4,66
      12 Meksiko: $3,88
      13 Italia: $2,04
      14 Korea Selatan: $1,94
      15 Mesir: $3,85
      16 Arab Saudi: $1,32
      17 Kanada: $2,49 (Nominal)
      18 Spanyol: $2,04
      19 Vietnam: $1,89
      20 Thailand: $1,85
      ________________________________________
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah


      Hapus
    4. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      Total Beban Kumulatif: Per Warga Malaydesh RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
      Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
      -
      South China Morning Post (SCMP)
      Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
      Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
      -
      The Straits Times (Singapore)
      Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
      Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
      -
      Reuters
      Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
      Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
      ________________________________________
      2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
      Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
      -
      Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
      Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
      Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
      -
      CNA (Channel News Asia)
      Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
      Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
      -
      The Star (Malaydesh)
      Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
      Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
      ________________________________________
      KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
      -
      1. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..

      Hapus
  9. Masih ada ke GORILLA yang klaim FA-50 BLOCK 20 sama dengan versi T50 INDIANESIA..? ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      ---------------------------------
      ๐Ÿ› ️ 1. AGING EQUIPMENT ACROSS ALL BRANCHES
      • Air Force (RMAF): Out of 28 fighter jets, reportedly only four were operational at one point. Maintenance issues and lack of spare parts have grounded much of the fleet.
      • Army: The Condor Armoured Personnel Carriers, in service since the 1980s, are overdue for replacement. Plans to procure 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV) are still pending approval.
      • Navy: Many vessels are over 40 years old, with outdated combat systems and limited endurance. The Littoral Combat Ship (LCS) program, meant to modernize the fleet, has faced years of delays and budget overruns.
      ๐Ÿ’ฐ 2. Budget Constraints & Misallocation
      • Malaydesh spends around USD 4 billion annually on defense, but over 40% goes to salaries and allowances, leaving limited funds for modernization.
      • Procurement budgets are often absorbed by progressive payments for delayed projects, such as the FA-50 fighter jets and the troubled LCS program.
      • The depreciation of the ringgit further reduces purchasing power for foreign-sourced equipment.
      ๐Ÿงญ 3. Lack of Strategic Direction
      • The defense industry suffers from unclear government guidance on long-term goals.
      • Frequent changes in leadership—four Prime Ministers since 2018—have disrupted continuity in defense planning.
      ๐Ÿง‘‍✈️ 4. Manpower & Training Gaps
      • While Malaydesh has 113,000 active personnel and 51,600 reserves, training and readiness levels vary widely.
      • Specialized units like PASKAL and GGK are well-regarded, but broader force readiness is inconsistent.
      ๐ŸŒ 5. Regional Disadvantage
      • Malaydesh ranks behind Vietnam and Indonesia in terms of military strength, according to former Defense Minister Mat Sabu.
      • This affects Malaydesh ability to assert its interests in contested areas like the South China Sea

      Hapus
    2. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ⚙️ EQUIPMENT & MODERNIZATION ISSUES
      • Outdated naval assets: Many of Malaydesh ’s ships are aging, and the navy has struggled to modernize its fleet.
      • Limited air combat readiness: Out of 28 fighter jets, reportedly only four were operational at one point.
      • Delayed procurement: The Littoral Combat Ship (LCS) project, meant to boost naval capabilities, has been plagued by delays and scandals.
      ๐Ÿ’ฐ Budget Constraints
      • Skewed spending priorities: Over 60–70% of the defense budget goes to salaries and maintenance, leaving little for new weapons or modernization.
      • Stagnant budget: Malaydesh ’s defense budget has hovered around RM15–18 billion annually, which is modest compared to regional peers like Vietnam and Indonesia.
      ๐Ÿงญ Strategic Direction & Policy
      • Lack of clear long-term strategy: The defense industry suffers from unclear government guidance on future strategic direction.
      • Overreliance on diplomacy: Malaydesh has traditionally leaned on quiet diplomacy, especially with China, which may be insufficient given rising tensions in the South China Sea.
      ๐Ÿ“‰ Regional Comparison
      • Lagging behind neighbors: Malaydesh ’s military strength is considered weaker than Vietnam and Indonesia, particularly in terms of air and naval capabilities

      Hapus
    3. DATA UTANG MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      Total Beban Kumulatif: Per Warga Malaydesh RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      MAHATHIR = MALAS MISKIN
      menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
      -
      Sumber Berita:
      The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
      Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
      Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
      -
      ANWAR IBRAHIM = MISKIN
      “Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
      -
      Sumber Berita:
      Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
      Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
      The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
      -
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      -
      DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      -
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
      DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      -
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
      ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

      Hapus
  10. Jaga jaga F16 RONGSOK RADAR USANG ...... SASARAN EMPUK untuk FA-50 BLOCK 20 MALAYSIA yang pakai radar AESA.... ๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      ---------------------------------
      1. ✈️ REDUCED AIR POWER — FALLING BEHIND REGIONAL PEERS
      Malaydesh ’s Current Situation
      • Fighter Jets
      o Sukhoi Su-30MKM (18 units, delivered 2007–2009): Capable multirole jets, but maintenance is costly and availability rates are low (reports suggest sometimes only half are operational).
      o F/A-18D Hornets (8 units, delivered 1997): Reliable but aging; spare parts are harder to source.
      o MiG-29s were retired in 2017 due to high costs and obsolescence.
      • Maritime Patrol & AEW (Airborne Early Warning): Malaydesh lacks modern long-range surveillance aircraft, relying on small Beechcraft King Air planes. This leaves huge blind spots in maritime and airspace monitoring.
      • LCA Program: Malaydesh signed a deal for FA-50 Light Combat Aircraft (South Korea) in 2023, but deliveries only start in 2026.
      Regional Comparison
      • Singapore
      o Already operates F-15SG (advanced Strike Eagle variant).
      o Purchased F-35B stealth fighters (delivery in late 2020s).
      o Has advanced AEW&C aircraft (G550 CAEW).
      o Clear qualitative superiority.
      • Indonesia
      o Acquiring 42 Rafale multirole fighters (first deliveries around 2026).
      o Operates modern Sukhoi Su-27/30 and is buying F-15EX.
      • Thailand
      o Operates Gripen C/D fighters with Saab 340 AEW, giving them a networked advantage.
      • Philippines (often weaker)
      o Buying F-16Vs or Gripen for modernization.
      Implications
      • Malaydesh risks being outmatched in air combat by all its immediate neighbors (except currently the Philippines).
      • Limited surveillance and patrol aircraft mean Malaydesh cannot monitor its skies or EEZ effectively.
      • Without new MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) acquisitions, Malaydesh may lose deterrence credibility in the region.

      Hapus
    2. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
      Outdated equipment
      • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
      • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
      • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
      Limited procurement budgets
      • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
      • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
      • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
      Political interference
      • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
      • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
      =============
      MALAYDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
      • Budget constraints
      Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
      • Economic limitations
      Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
      • Regional security challenges
      The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
      What is the military budget for 2025?
      • MALAYDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
      • The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.

      Hapus
    3. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The MALAYDESH armed forces face several problems with procurement, including:
      • Cost: The cost of procurement is a major challenge.
      • Corruption: Corruption is a recurring problem in the MALAYDESH military.
      • Budgetary uncertainty: The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      • Opaque decision making: The decision-making process is often opaque and vendor-driven.
      • Political influence: Political influence is often used to circumvent established protocols.
      • External influences: The procurement process is subject to external influences, such as political influence from suppliers.
      • Weak external oversight: The external oversight of the procurement process is weak.
      • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources equipment from many different sources, which can make it difficult to find personnel to manage the equipment.
      • Outdated inventory: The MALAYDESH armed forces have outdated inventory stock.

      Hapus
    4. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
      Engine problems
      • In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
      • The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
      Integration with Western systems
      • The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
      • This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
      Fatigue failure
      • Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
      • Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
      Other considerations
      • The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.

      Hapus
    5. Pesawat latih..๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿคฃ nyadar ui..๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

      Hapus
    6. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      LEMAH =
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      --------------------------------
      Berita dan laporan yang membahas kelemahan pengadaan militer Malaydesh, diperbarui hingga tahun 2025:
      1. Sumber Media Berita Internasional
      Reuters: Melaporkan penggerebekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaydesh (MACC) terhadap beberapa perusahaan terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan militer pada Desember 2025.
      CNA (Channel News Asia): Menyoroti kritik tajam dari Raja Malaydesh (Sultan Ibrahim) pada Agustus 2025 mengenai pengadaan yang dianggap "tidak masuk akal" dan kerugian negara akibat keterlibatan agen atau perantara.
      SCMP (South China Morning Post): Mengulas kegagalan sistemik dan inkompetensi dalam pengadaan, termasuk keterlambatan pengiriman kendaraan lapis baja AV8 Gempita meskipun pembayaran telah dilakukan penuh.
      --------------------------------
      2. Sumber Media dan Lembaga Riset Lokal (Versi Bahasa Inggris)
      Bernama: Mengutip pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Agustus 2025 tentang perlunya sistem pengadaan yang bebas dari praktik komisi yang membebani negara.
      New Straits Times (NST): Memberitakan bahwa sistem pengadaan sektor publik Malaydesh, khususnya pertahanan, sering kali kurang transparan dan sarat korupsi.
      ISIS Malaydesh: Analisis lembaga pemikir ini menyebutkan bahwa tanpa reformasi bermakna, pengadaan militer Malaydesh hanya fokus pada keberlangsungan aset tanpa mencapai tingkat pencegahan (deterrence) yang kredibel.
      --------------------------------
      3. Masalah Utama yang Disorot dalam Laporan 2025:
      Skandal Korupsi Baru: Penyelidikan MACC pada akhir 2025 melibatkan perwira tinggi militer yang diduga menerima suap dari perusahaan kontraktor pertahanan.
      Ketergantungan pada Impor: Laporan pasar menunjukkan ketergantungan tinggi pada penyedia teknologi asing menciptakan kerentanan rantai pasok dan biaya tinggi.
      Kegagalan Pengiriman Aset (LCS): Proyek Littoral Combat Ship (LCS) tetap menjadi simbol kegagalan karena keterlambatan pengerjaan pipa dan kabel, mencapai hanya sekitar 73% penyelesaian pada pertengahan 2025.
      Intervensi Perantara: Penggunaan "orang tengah" atau agen yang menambah komisi tidak perlu, sering kali dibenarkan dengan dalih "keamanan nasional" untuk menghindari transparansi.

      Hapus
    7. Lucu Gempur... Beraninya FA50 Bandingkan dengan TA50 dan F16.... Gak berani senggol Rafale dan KF21....benar2 LAWAK GEMPURWIRA MALAYDESH....TAK TAHU DIRI, LICIK DAN PENAKOOT... SEMBANG SAJA BESAR.. FAKTA ZONK ... ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿท๐Ÿท๐Ÿท๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿคก๐Ÿคก๐Ÿคก๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™ˆ

      Hapus
    8. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      Total Beban Kumulatif: Per Warga Malaydesh RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      MAHATHIR = MALAS MISKIN
      menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
      -
      Sumber Berita:
      The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
      Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
      Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
      -
      ANWAR IBRAHIM = MISKIN
      “Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
      -
      Sumber Berita:
      Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
      Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
      The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
      ________________________________________
      Kedaulatan Ekonomi dan Penguasaan Aset
      -
      Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya dengan penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan mendapatkan tambahan 12% saham secara gratis menunjukkan posisi tawar yang sangat kuat dalam negosiasi tanpa membebani keuangan negara.
      -
      Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan melalui "Klausul Pemutusan Sepihak" oleh AS. Kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi terbatas karena ketergantungan pada restu geopolitik AS terhadap mitra dagang pihak ketiga (seperti China/Rusia).
      ________________________________________
      Efisiensi Biaya dan Pemanfaatan Devisa
      -
      Indonesia: Sangat efisien dengan komitmen hanya US$ 22,7 Miliar untuk akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada hilirisasi memastikan modal tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur.
      -
      Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi produk jadi AS (Boeing & LNG), yang merupakan bentuk transfer kekayaan kembali ke negara maju.
      ________________________________________
      Kedaulatan Data dan Standarisasi Regulasi
      -
      Indonesia: Memegang kendali penuh melalui UU PDP. Pertukaran data lintas batas hanya berlaku untuk Data Komersial, bukan data kependudukan pribadi, sehingga privasi warga negara tetap terlindungi.
      -
      Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi). Kewajiban memfasilitasi transfer data dan larangan membatasi layanan digital AS berpotensi menghambat inovasi dan kemandirian teknologi lokal.
      ________________________________________
      Ketahanan Fiskal dan Orientasi Masa Depan
      -
      Indonesia: Memiliki ruang fiskal yang sehat (utang ~40% GDP) dan fokus pada pembangunan basis produksi serta energi hijau melalui hilirisasi.
      -
      Malaydesh: Berada dalam tekanan krisis utang (69% GDP) dengan pola ekonomi yang cenderung konsumtif terhadap produk Barat demi mengamankan posisi politik.

      Hapus

  11. maren datang ngemis beras
    Ditolak yaaak❌️
    warganyet kl pasti PANIK KOYAK haha!๐Ÿฅต๐Ÿฅถ๐Ÿฅต

    ⬇️⬇️⬇️⬇️
    Malaysia Krisis Beras! Indonesia Justru Tolak Kirim Beras Ke Malaysia
    85 rb x ditonton · 1 hari yang lalu
    https://youtube.com/watch?v=lSYcynDdxoE&pp=ugUEEgJpZA%3D%3D

    BalasHapus
  12. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    ---------------------------------
    1. ✈️ REDUCED AIR POWER — FALLING BEHIND REGIONAL PEERS
    Malaydesh ’s Current Situation
    • Fighter Jets
    o Sukhoi Su-30MKM (18 units, delivered 2007–2009): Capable multirole jets, but maintenance is costly and availability rates are low (reports suggest sometimes only half are operational).
    o F/A-18D Hornets (8 units, delivered 1997): Reliable but aging; spare parts are harder to source.
    o MiG-29s were retired in 2017 due to high costs and obsolescence.
    • Maritime Patrol & AEW (Airborne Early Warning): Malaydesh lacks modern long-range surveillance aircraft, relying on small Beechcraft King Air planes. This leaves huge blind spots in maritime and airspace monitoring.
    • LCA Program: Malaydesh signed a deal for FA-50 Light Combat Aircraft (South Korea) in 2023, but deliveries only start in 2026.
    Regional Comparison
    • Singapore
    o Already operates F-15SG (advanced Strike Eagle variant).
    o Purchased F-35B stealth fighters (delivery in late 2020s).
    o Has advanced AEW&C aircraft (G550 CAEW).
    o Clear qualitative superiority.
    • Indonesia
    o Acquiring 42 Rafale multirole fighters (first deliveries around 2026).
    o Operates modern Sukhoi Su-27/30 and is buying F-15EX.
    • Thailand
    o Operates Gripen C/D fighters with Saab 340 AEW, giving them a networked advantage.
    • Philippines (often weaker)
    o Buying F-16Vs or Gripen for modernization.
    Implications
    • Malaydesh risks being outmatched in air combat by all its immediate neighbors (except currently the Philippines).
    • Limited surveillance and patrol aircraft mean Malaydesh cannot monitor its skies or EEZ effectively.
    • Without new MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) acquisitions, Malaydesh may lose deterrence credibility in the region.

    BalasHapus
  13. ✅️BERAS KITA SURPLUS BERLIMPAH
    ✅️Minyak kita banyak, Harga Murah Aman haha!✌️๐Ÿ˜‰✌️

    sedangkan negri๐ŸŽฐkasino genting,
    harga minyak petrol NAIK 28%, diesel NAIK 58%...
    Beras NAIK MAHAL, A
    Rakyat tipe M makin SUSAH, makin Dmiskinos haha!๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜ญ

    BalasHapus
  14. tepat 10 taon, mig 29 negri๐ŸŽฐkasino semenanjung kuala lumpo ⛔️TAMAT TANPA GANTI haha!๐Ÿ˜๐ŸŒ๐Ÿ˜

    BalasHapus
  15. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The MALAYDESH armed forces face several problems with procurement, including:
    • Cost: The cost of procurement is a major challenge.
    • Corruption: Corruption is a recurring problem in the MALAYDESH military.
    • Budgetary uncertainty: The MALAYDESH government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
    • Opaque decision making: The decision-making process is often opaque and vendor-driven.
    • Political influence: Political influence is often used to circumvent established protocols.
    • External influences: The procurement process is subject to external influences, such as political influence from suppliers.
    • Weak external oversight: The external oversight of the procurement process is weak.
    • Mixing and matching equipment: The MALAYDESH military sources equipment from many different sources, which can make it difficult to find personnel to manage the equipment.
    • Outdated inventory: The MALAYDESH armed forces have outdated inventory stock.

    BalasHapus
  16. eitttt kita SHOPPING jet latih T50 dan jet tempur PREMIUM K21 BORAMAE..MRCA nich haha!๐Ÿฆพ๐Ÿค‘๐Ÿฆพ

    sementara negri๐ŸŽฐkasino genting hanya dapet DONGRED LCA...murah ituw pun BARTER kahsiyan bisnis jaman PURBA haha!๐Ÿ˜๐Ÿ˜ต‍๐Ÿ’ซ๐Ÿ˜

    BalasHapus
  17. di Turki pun kita SHOPPING PREMIUM ASET ISTAMBUL KLAS FRIGAT haha!๐Ÿš€๐Ÿ˜Ž๐Ÿš€

    ❌️seblah opv klaom korped haha!๐Ÿ˜„๐Ÿ˜ฌ๐Ÿ˜„

    BalasHapus
  18. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
    Engine problems
    • In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
    • The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
    Integration with Western systems
    • The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
    • This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
    Fatigue failure
    • Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
    • Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
    Other considerations
    • The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.

    BalasHapus
  19. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
    Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
    Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
    Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
    Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
    Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
    Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
    Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
    Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
    Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
    Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.

    BalasHapus
  20. Lokasi Turki
    ✅️kita SHOPPING PREMIUM ISTIF KLAS FRIGAT
    ❌️negri๐ŸŽฐkasbon genting hanya sanggup kapal murmer ada klas versi Dongred non ASW haha!๐Ÿ˜‹๐Ÿ˜‹๐Ÿ˜‹

    Lokasi Koryo Bawah
    ✅️kita SHOPPING TOP PREMIUM MRCA BORAMAE..CA$H

    ❌️kl, masa lca fa50Murah, pake acara barter pulak..bisnis jaman JIN BOTOL haha!๐Ÿงž‍♂️๐Ÿคฃ๐Ÿงž‍♂️

    BalasHapus
  21. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
    Fleet maintenance
    The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
    The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
    The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
    Age of aircraft
    The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
    The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
    Need for a multi-role combat aircraft
    The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
    The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
    Other issues
    The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
    The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.

    BalasHapus
  22. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
    Causes
    • Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
    • Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
    • Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
    Effects
    • Vulnerability to threats
    The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
    • Challenges with air force
    The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
    • Challenges with naval assets
    The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.

    BalasHapus
  23. Pilot TUDM Ikut Pelatihan Bersama ROKAF
    -----------

    lahh latihan kok NuMpAnG kpop..kahsiyan gak punyak jet latih yak..klaim kaya๐Ÿคฅhaha!๐Ÿ˜ต‍๐Ÿ’ซ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜ต‍๐Ÿ’ซ

    BalasHapus
  24. Come to PAPA FA-50 BLOCK 20..., ๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ

    BalasHapus
    Balasan
    1. Basi..pesawat latih๐Ÿ˜๐Ÿคฃ๐Ÿ˜

      Hapus
    2. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      Pertahanan: "Full Shopping" vs "Zonk"
      Indonesia (Strategic Dominance): Daftar belanja satu lembar penuh dengan alutsista high-end (Rafale F-4, KAAN, A400M, Rudal Khan/Bora). Kemitraan dengan Turki senilai USD 12-13 Miliar menunjukkan Indonesia memiliki likuiditas dan kepercayaan internasional yang sangat tinggi.
      Malaydesh (Lumpuh): Status "2 Tahun SIPRI Kosong" adalah indikator nyata kegagalan fiskal. Tanpa kontrak baru, militer Malaydesh hanya mengandalkan aset tua dan skema sewa karena tidak sanggup membayar pengadaan.
      ---------------------------------
      Fiskal: Jeratan Utang Luar Biasa
      Rasio Utang: Malaydesh terjepit dengan total utang (pemerintah + swasta) mencapai 224% terhadap GDP dan utang pemerintah 70,5%. Angka ini jauh di atas Indonesia yang sangat sehat di level 41,1% (utang pemerintah).
      External Debt: Utang luar negeri sebesar USD 306,3 Miliar melebihi utang nasionalnya sendiri (USD 300,7 Miliar), menunjukkan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang dan ketergantungan pada pihak asing.
      ---------------------------------
      Krisis Sosial & Mental (The Human Cost)
      Data kesehatan masyarakat menunjukkan dampak nyata dari tekanan ekonomi:
      Epidemi Gangguan Jiwa: Statistik 1 dari 3 orang (11 juta jiwa) menderita gangguan mental, dan 1 dari 4 remaja mengalami depresi. Hal ini berujung pada angka percobaan bunuh diri yang mengkhawatirkan (1 dari 10 remaja).
      Depresi Ekonomi: Ketidakpastian masa depan akibat krisis utang dan biaya hidup memicu degradasi mental masyarakat secara masif.
      ---------------------------------
      Ekonomi: Pengangguran & Krisis Pangan
      Badai PHK: Hampir 300.000 orang kehilangan pekerjaan dalam 4 tahun terakhir, termasuk pemotongan 30.000 staf kontrak pemerintah dan pengurangan tenaga kerja di raksasa energi Petronas demi kelangsungan hidup perusahaan.
      Krisis Beras: Kelangkaan stok dan lonjakan harga beras impor telah memicu panic buying dan keresahan sosial, mengancam stabilitas nasional.

      Hapus
    3. BAYAR WOIIII .....
      MALING GAS
      NGEMIS BATUBARA
      NGEMIS BERAS
      ________________________________________
      1. DAMPAK FINANSIAL: SENGKETA PERTAMINA (PGN) VS PETRONAS
      Kemenangan PGN di Arbitrase Internasional Hong Kong (Juni 2024) atas tagihan US$32,2 juta (±Rp500 Miliar) memberikan tekanan berikut:
      -
      Kehilangan Kredibilitas Petronas: Sebagai BUMN penyumbang dividen terbesar Malaydesh, kegagalan membayar denda ship-or-pay memperburuk citra perusahaan di mata investor global.
      -
      Likuiditas Anak Usaha PGN: Dana tersebut krusial untuk pemeliharaan pipa transmisi Kalija I yang menghubungkan lapangan gas ke konsumen industri di Jawa.
      -
      Risiko Sita Aset: Jika eksekusi putusan arbitrase terus tertunda, PGN memiliki dasar hukum kuat untuk memohon sita aset Petronas yang berada di wilayah hukum Indonesia.
      ________________________________________
      2. DAMPAK ENERGI: KETERGANTUNGAN TOTAL LISTRIK MALAYDESH PADA INDONESIA
      Data menunjukkan ketergantungan yang sangat ekstrem pada sumber daya Indonesia:
      -
      Vulnerabilitas PLTU: Dengan impor 23,97 juta metrik ton (MT) batubara, Malaydesh menggantungkan 50% hingga 80% kebutuhan listrik nasionalnya pada Indonesia.
      -
      Ancaman "Blackout": Jika Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor (seperti pada Januari 2022), sektor industri dan domestik Malaydesh terancam lumpuh total dalam hitungan minggu. Contohnya, PLTU Manjung di Perak yang membutuhkan 10 juta ton batubara/tahun bisa berhenti beroperasi.
      ________________________________________
      3. DAMPAK FISKAL: JEBAKAN UTANG RM 1,79 TRILIUN
      Kondisi utang Malaydesh yang terus meroket menciptakan "lingkaran setan":
      -
      Hutang Bayar Hutang: Lonjakan utang dari RM 407 Miliar (2010) menjadi proyeksi RM 1,79 Triliun (2026) memaksa pemerintah Malaydesh menggunakan porsi besar anggaran hanya untuk membayar bunga utang.
      -
      Kapasitas Bayar Menurun: Beban utang federal sebesar 69% dari PDB menjelaskan mengapa Malaydesh kesulitan melunasi kewajiban komersial (seperti kasus PGN) dan melakukan modernisasi militer.
      ________________________________________
      POSISI TAWAR INDONESIA VS MALAYDESH
      -
      Status Piutang: Indonesia (via PGN) adalah Kreditur Hukum yang memenangkan hak tagih atas Petronas senilai Rp500 Miliar.
      -
      Status Energi: Indonesia adalah Pemegang Saklar Listrik Malaydesh; pasokan batubara 23,97 juta ton menjadi penentu menyala atau tidaknya lampu di Kuala Lumpur dan sekitarnya.
      -
      Status Fiskal: Indonesia memiliki Ekonomi Riil (PPP) 4,24x lipat lebih besar, sementara Malaydesh terjebak dalam utang liabilitas jangka panjang (1MDB & pasca-pandemi).
      -
      Status Modernisasi: Indonesia melakukan Shopping Alutsista (Rafale, Scorpรจne), sedangkan Malaydesh mengalami Stagnasi karena dana terserap untuk cicilan utang nasional.
      -
      Kesimpulan: Malaydesh berada dalam posisi defensif secara ekonomi dan energi terhadap Indonesia. Ketergantungan batubara dan kewajiban bayar denda gas menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang jauh lebih superior di kawasan ASEAN.
      ________________________________________
      PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
      (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
      -
      1. Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T) = Ekonomi 3,07 kali lipat .
      -
      2. Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T) = Ekonomi 3,01 kali lipat
      -
      3. Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T) = Ekonomi 3,04 kali lipat
      -
      4. Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T) = Ekonomi 4,24 kali lipat
      -
      5. Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T) = Ekonomi 6,69 kali lipat
      ________________________________________
      PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
      (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
      -
      1 Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T) = Ekonomi 2,91 kali lipat.
      -
      2 Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T) = Ekonomi 3,18 kali lipat
      -
      3 Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T) = Ekonomi 3,31 kali lipat.
      -
      4 Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T) = Ekonomi 3,44 kali lipat.
      -
      5 Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T) = Ekonomi 3,67 kali lipat



      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MALAYDESH
      Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Malaydesh (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
      1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
      • TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
      • Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
      2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
      • Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
      • Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
      3. Dukungan Logistik dan Sustainment
      • Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
      • Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
      4. Sistem Persenjataan dan Sensor
      • Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
      • Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
      5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
      • Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
      • Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
      6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
      • Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
      • Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).


      Hapus
    5. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      Total Beban Kumulatif: Per Warga Malaydesh RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
      Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
      -
      South China Morning Post (SCMP)
      Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
      Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
      -
      The Straits Times (Singapore)
      Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
      Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
      -
      Reuters
      Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
      Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
      ________________________________________
      2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
      Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
      -
      Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
      Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
      Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
      -
      CNA (Channel News Asia)
      Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
      Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
      -
      The Star (Malaydesh)
      Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
      Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.

      Hapus
  25. FA-50 BLOCK 20 memiliki kelebihan menggunakan radar AESA jika berlaku dog fight di udara jika bertemu dengan F16 RONGSOK RADAR USANG.... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
    Balasan
    1. FA-50 BLOCK 70 = PINOY
      FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------------
      BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
      -
      FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
      Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
      -
      1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
      FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
      FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
      -
      2. Sensor dan Radar (AESA)
      FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
      FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
      -
      3. Persenjataan dan Peran
      FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
      FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
      -------------
      VETO AIM-120 AMRAAM
      -
      1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
      Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
      Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
      Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
      -
      2. Kedaulatan Digital dan "Black Box" Technology
      Masalah source code (kode sumber) adalah inti dari hambatan teknis ini.
      Proteksi Kekayaan Intelektual: Sistem radar dan komputer misi F-16 atau F-35 adalah rahasia negara paling berharga bagi AS. Membuka kode tersebut agar bisa "berbicara" dengan rudal AMRAAM di platform buatan Korea Selatan (KAI) berisiko membocorkan algoritma sensitif kepada pihak ketiga.
      Veto Teknis: AS menggunakan source code sebagai "rem" strategis. Tanpa akses ke kode ini, integrasi senjata menjadi tidak mungkin atau sangat mahal karena harus melibatkan kontraktor AS secara penuh. Ini memberi AS kekuatan veto atas kemampuan tempur yang dimiliki oleh negara pembeli, bahkan setelah pesawat tersebut dibayar lunas.
      -
      3. Geopolitik Rantai Pasok (Supply Chain Dependency)
      Polandia berada dalam posisi sulit karena mereka membutuhkan pesawat dengan cepat untuk menggantikan MiG-29, namun mereka terjebak dalam ketergantungan teknologi AS.
      Pelajaran bagi Pembeli Lain: Kasus Polandia mengirimkan pesan kepada pasar global (seperti Malaydesh atau Thailand) bahwa membeli FA-50 tidak otomatis memberikan kemampuan tempur "standar NATO" secara penuh tanpa restu eksplisit dari Washington.

      Hapus
    2. FA-50 BLOCK 70 = PINOY
      FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------------
      BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
      -
      FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
      Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
      -
      1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
      FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
      FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
      -
      2. Sensor dan Radar (AESA)
      FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
      FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
      -
      3. Persenjataan dan Peran
      FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
      FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
      -------------
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL

      -
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------------
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      -
      angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
      Parameter Simulasi
      Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
      Pembagian Skema (50:50):
      50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
      50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
      Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
      Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..

      Hapus
    3. T50 adlh pesawat rancangan lockheed martin SBG pesawat latih..f16 adlh rancangan locheed Martin jg dan JD produk jagoannya SBG pespur terlaris di dunia di zamannya..pake logika gempur tolol jagoan lockheed mo di kalahin SM pesawat latih yg jg rancangannya ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜œ๐Ÿ˜›

      Hapus
    4. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      1. Kontras Belanja Pertahanan (Shopping vs Stagnan)
      Indonesia (Global Player): Memasuki era "Golden Age" militer dengan daftar belanja yang masif dan bervariasi dari berbagai negara produsen utama. Fokus pada deterrence (penangkalan) jarak jauh (Rafale, KAAN, Rudal KHAN).
      Malaydesh (Survival Mode): Status "2 Tahun SIPRI Kosong" menandakan kegagalan dalam mengamankan kontrak baru yang signifikan. Aktivitas militer hanya berfokus pada mempertahankan apa yang ada (sustainability) daripada modernisasi.
      ---------------------------------
      2. Analisa Kemitraan Strategis dengan Turki
      Perbandingan nilai kontrak dengan Turki menunjukkan jurang kemampuan finansial yang sangat lebar:
      Indonesia (USD 12-13 Miliar): Mendominasi dengan akuisisi jet siluman KAAN (48 unit), kapal perang kelas berat, hingga sistem rudal balistik. Ini menunjukkan kepercayaan Turki terhadap kemampuan bayar Indonesia.
      Malaydesh (USD 1,17 Miliar): Nilai kontrak hanya sekitar 9% dari nilai belanja Indonesia. Fokus terbatas pada kapal patroli (LMS) dan drone ringan, mencerminkan anggaran yang sangat terbatas.
      ---------------------------------
      3. Kesehatan Fiskal & Beban Utang (GDP Ratio)
      Data utang menjelaskan mengapa Malaydesh kesulitan belanja alutsista:
      Indonesia (Low Risk): Dengan utang pemerintah hanya 41,1%, Indonesia memiliki "napas" panjang untuk mengambil pinjaman luar negeri guna membiayai MEP (Minimum Essential Force).
      Malaydesh (High Risk): Utang pemerintah mencapai 70,5% dengan total utang nasional (swasta+publik) di angka 224%. Hal ini memicu prioritas anggaran dialihkan untuk membayar bunga utang daripada membeli senjata baru.
      ---------------------------------
      4. Krisis Logistik & Operasional (Hutang Utilitas)
      Data menunjukkan Malaydesh berjuang bahkan untuk kebutuhan dasar pangkalan:
      Hutang Utilitas (RM 115 Juta): Munculnya isu tunggakan listrik, internet, dan sistem pembuangan (sewage) di kamp militer menandakan krisis arus kas (cash flow) yang akut.
      Kelemahan BBM: Ketergantungan pada subsidi dan isu kontaminasi/logistik bahan bakar menghambat Operational Readiness (kesiapan tempur) armada laut dan udara.
      ---------------------------------
      5. Masalah Sistemik & Korupsi
      Analisa laporan 2025 menyoroti kegagalan struktural di Malaydesh:
      Skandal LCS: Simbol kegagalan pengadaan dengan penyelesaian hanya 73% meski dana terus mengalir.
      Intervensi Perantara: Penggunaan agen/broker yang mengambil komisi besar membuat harga alutsista menjadi tidak masuk akal, sementara efektivitas tempur tetap rendah.
      Belanja Pegawai: 60-70% anggaran habis hanya untuk gaji, bukan untuk memperkuat otot militer (aset).

      Hapus
    5. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      KELEMAHAN ANGGARAN MILITER MALAYDESH
      1. Proporsi Belanja Personel Terlalu Tinggi
      • Pada tahun 2024, lebih dari 40 % dari total anggaran (RM 19,73 miliar) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel, meninggalkan hanya sekitar 30 % untuk pengadaan dan modernisasi peralatan.
      • Implikasi: Pembelian kapal, pesawat, dan sistem pertahanan menjadi terbatas, sehingga umur aset semakin menua.
      2. Dampak Depresiasi Ringgit
      • Kenaikan alokasi nominal untuk pengadaan (dari RM 5,04 miliar ke RM 5,71 miliar tahun 2024) sebagian besar hanya mengkompensasi melemahnya ringgit terhadap dolar AS.
      • Implikasi: Daya beli nyata menurun, biaya impor peralatan meningkat, dan program modernisasi tertunda.
      3. Ketergantungan pada Pemasok Asing
      • Malaydesh masih sangat bergantung pada OEM luar negeri untuk peralatan utama (pesawat tempur, kapal selam, sistem radar).
      • Implikasi: Proses transfer teknologi terbatas, siklus pengadaan panjang, dan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang serta kebijakan ekspor negara pemasok.
      4. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang dan Transparansi
      • Proses budgeting belum memberikan garis waktu yang jelas untuk setiap program pengadaan maupun kapan dana akan tersedia.
      • Implikasi: Angkatan bersenjata sulit menyusun roadmap modernisasi dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan.
      5. Pendapatan Fiskal Tertekan
      • Penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas, ditambah defisit akibat subsidi domestik, membatasi ruang fiskal untuk pertahanan.
      • Implikasi: Pemerintah enggan memotong belanja lain atau menaikkan pajak untuk mendanai pertahanan.
      6. Aset Menua dan Ancaman Regional Meningkat
      • Kapal perang usia 45 tahun (misalnya KD Pendekar yang tenggelam tahun 2024) mencerminkan minimnya penggantian aset tua.
      • Ancaman di Laut China Selatan semakin nyata, tetapi anggaran masih dianggap “tidak cukup” untuk rencana modernisasi lanjutan.

      Hapus
    6. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      Total Beban Kumulatif: Per Warga Malaydesh RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      MAHATHIR = MALAS MISKIN
      menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
      -
      Sumber Berita:
      The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
      Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
      Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
      -
      ANWAR IBRAHIM = MISKIN
      “Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
      -
      Sumber Berita:
      Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
      Kementerian Kewangan Malaydesh (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
      The Straits Times (2022): "Malaydesh PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
      -
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK ๐ŸฆงGORILA ....
      -
      KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.

      Hapus
  26. Radar AESA PHANTOMSTRIKE dilengkapi pada FA-50 BLOCK 20 MALAYSIA....

    Digabungkan dengan misil AMRAAM....

    Satu kata... GABUNGAN MEMATIKAN

    BalasHapus
    Balasan
    1. 18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      -
      Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
      -
      FA-50 BLOCK 70 = PINOY
      FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------
      VETO AIM-120 AMRAAM
      VETO AIM-120 AMRAAM
      VETO AIM-120 AMRAAM
      -
      Hambatan integrasi rudal AIM-120 AMRAAM pada armada FA-50PL Polandia adalah contoh nyata bagaimana teknologi militer digunakan sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Analisis mengenai fenomena ini dapat diurai menjadi tiga dimensi utama: Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar) Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas :
      1. Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
      2. Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
      =============
      =============
      33 F16 : MRCA
      33 F16 : MRCA
      33 F16 : MRCA
      -
      TNI AU mengoperasikan sekitar 33 unit pesawat tempur F-16.
      23 Unit F-16C/D (Block 25/52): Merupakan varian yang lebih modern, hasil program refurbishment dan peningkatan "Peace Bima-Sena II" dari Amerika Serikat.
      10 Unit F-16A/B (Block 15): Merupakan unit lama yang telah melalui program Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap) dan eMLU (Enhanced Mid-Life Update), membuat kemampuan avionik dan strukturnya setara dengan varian C/D.
      Pangkalan Utama: Ditempatkan di Skadron Udara 3 (Lanud Iswahyudi, Magetan) dan Skadron Udara 16 (Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru).
      -------
      36 AMRAAM
      36 AMRAAM
      36 AMRAAM
      -
      Hingga Februari 2026, status utama terkait pengadaan rudal AIM-120 AMRAAM oleh Indonesia melalui skema Defense Security Cooperation Agency (DSCA) adalah sebagai berikut:
      Persetujuan Utama (2016): Departemen Luar Negeri AS memberikan persetujuan Foreign Military Sale (FMS) untuk Indonesia pada Maret 2016. Paket tersebut mencakup 36 unit AIM-120C-7 dengan estimasi nilai USD 95 juta.
      Integrasi Alutsista: Rudal ini telah dioperasikan oleh TNI AU untuk melengkapi armada jet tempur F-16C/D Block 52ID. Selain itu, Indonesia juga menggunakan varian AMRAAM dalam sistem pertahanan udara titik NASAMS 2 yang menjaga wilayah Jakarta

      Hapus
    2. Pantatmu mematikan!๐Ÿ˜›๐Ÿ˜œ๐Ÿ˜๐Ÿคฃ๐Ÿ˜…๐Ÿ˜ƒ

      Hapus
    3. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      Kontras Belanja Pertahanan: Agresif vs Lumpuh
      Indonesia (Status: Shopping Kaya):
      Nilai Fantastis: Investasi pertahanan hanya dengan Turki saja mencapai USD 12–13 miliar (±Rp200 Triliun).
      Loncatan Teknologi: Mengakuisisi jet tempur generasi ke-5 KAAN, rudal balistik KHAN, drone tempur canggih (ANKA, AKINCI, TB3), dan kapal perang modern (I-Class, PPA).
      Kemandirian: Fokus pada skema Joint Venture dan produksi lokal melalui PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia.
      Malaydesh (Status: Miskin No Shopping):
      ---------------------------------
      Tahun SIPRI Kosong: Tidak ada kontrak pengadaan alutsista utama yang tercatat di SIPRI selama 2024–2025.
      Anggaran Terjepit: Belanja militer hanya sekitar 0,93% dari PDB Statista, jauh di bawah standar keamanan regional.
      Belanja "Mini": Total belanja dengan Turki hanya USD 1,17 miliar (hanya ~9% dari nilai belanja Indonesia).
      Analisa Beban Utang & Kelumpuhan Fiskal
      Kesehatan Fiskal Indonesia:
      Utang pemerintah yang rendah (41,1% terhadap PDB) memberikan ruang bagi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pengadaan melalui kredit ekspor yang terencana.
      Krisis Utang Malaydesh:
      Beban Utang Menggunung: Proyeksi utang mencapai RM 1,79 triliun pada 2026.
      Hutang Bayar Hutang: Fenomena eksodus modal dan beban liabilitas (seperti 1MDB) memaksa negara terjebak dalam siklus pelunasan bunga utang yang tidak berujung.
      Utang Rumah Tangga: Tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di ASEAN menurut Bank Negara Malaydesh, menekan daya beli nasional secara keseluruhan.
      ---------------------------------
      Kegagalan Proyek Strategis (Era "Game Over")
      Kelemahan Malaydesh bukan hanya soal dana, tetapi manajemen pengadaan yang kronis:
      Mangkrak & PHP: Proyek LCS yang tidak kunjung selesai sejak 2011 dan pembatalan berbagai rencana (MRCA, SPH, MRSS) menciptakan "celah kapabilitas" yang membahayakan kedaulatan.
      Ketidakstabilan Politik: Pergantian 5x Perdana Menteri dan 6x Menteri Pertahanan dalam waktu singkat mengakibatkan ketidakpastian kebijakan pertahanan.
      Hutang Utilitas: Fakta adanya tunggakan tagihan dasar (listrik, internet, air) di kamp militer menunjukkan bahwa anggaran operasional harian pun sudah sangat tertekan.

      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      Rincian kelemahan per domain
      Udara
      • AEW&C tidak tersedia: Tanpa platform peringatan dini dan kendali udara, deteksi dini rendah, manajemen pertempuran udara terbatas, dan CAP/Intercept tidak efisien.
      • Celah MRCA berkepanjangan: Penghentian MiG-29N tidak diikuti pengganti MRCA; armada tempur bertumpu pada F/A-18D (jumlah terbatas) dan Su-30MKM (kompleksitas sustainment). LCA/FLIT membantu training dan tugas ringan, tetapi tidak menggantikan high-end MRCA.
      • AAR/SEAD/EW terbatas: Kapasitas air-to-air refuelling operasional dan paket penindakan pertahanan udara musuh (SEAD) terbatas, membatasi radius operasi dan survivability.
      • GBAD terintegrasi belum berlapis: Dominan SHORAD; ketiadaan medium-range/networked GBAD yang matang menyulitkan penciptaan gelembung anti-akses tingkat menengah.
      • Ketersediaan platform fluktuatif: Tantangan suku cadang multi-negara dan pendanaan O&M menekan mission-capable rates serta jam terbang tahunan.
      Maritim
      • Keterlambatan LCS dan kesenjangan kombatan permukaan: Kelas Lekiu/Kasturi menua; Kedah-class OPV minim persenjataan ofensif; LCS belum operasional sehingga kemampuan AAW/ASuW modern terhambat.
      • ASW/MPA masih terbatas: Kapasitas peperangan anti-kapal selam (sensor, helikopter ASW, torpedo) dan MPA berkualifikasi ASW terbatas, menyulitkan deteksi/penindakan subsurface.
      • LMS batch awal berkapasitas rendah: Platform generasi pertama kurang persenjataan, membatasi deterrence di grey-zone dan littoral.
      • Kapal selam sedikit dan siklus pemeliharaan ketat: Hanya dua unit aktif; availability turun-naik karena docking dan sustainment.
      • Angkut amfibi dan dukungan armada terbatas: Program MRSS tertunda; mengurangi kemampuan proyeksi kekuatan, HADR besar, dan ketahanan logistik maritim.
      • Konstabulary backfill oleh RMN: Keterbatasan MMEA mendorong RMN menyerap tugas penegakan maritim, menggerus jam laut untuk latihan tempur inti.
      Darat
      • Pertahanan udara darat tidak berlapis: Ketergantungan pada SHORAD (MANPADS/SHORAD) tanpa medium-range modern mengurangi perlindungan area terhadap fixed-wing/stand-off.
      • Artileri jarak jauh & presisi terbatas: MLRS ada namun skala, amunisi presisi, sensor counter-battery, dan integrasi kill chain masih terbatas.
      • Armour & mekanisasi terbatas jumlah/modernisasi: MBT dan IFV/ICV campuran generasi, survivability dan sensor fusion tertinggal dari peer modern.
      • Mobilitas udara & logistik taktis: Kapasitas helikopter angkut/utility dan jembatan logistik darat untuk operasi berintensitas tinggi masih menjadi pembatas.

      Hapus
    5. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      Total Beban Kumulatif: Per Warga Malaydesh RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYDESH 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------------------------
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.html
      ----------------------------------
      Analisa SIPRI: 6 Tahun Tanpa Realisasi (2020–2025)
      Data menunjukkan tren penurunan dari ekspektasi menuju kevakuman total:
      Fase Janji (2020–2021): Status hanya Planned (Dijangka), tidak ada eksekusi kontrak.
      Fase Ketidakpastian (2022–2023): Status Selected Not Yet Ordered. Alutsista dipilih tapi tidak dibayar/dipesan karena kendala anggaran.
      Fase Kelumpuhan (2024–2025): Lembar SIPRI KOSONG TOTAL. Malaydesh resmi absen dari aktivitas transfer senjata berat global, setara dengan negara-negara ekonomi kecil di ASEAN.
      Kontras Regional: Indonesia menunjukkan "Lembar Belanja Penuh" dengan pengadaan strategis (Rafale, A400M, Rudal Khan) yang mengonfirmasi kekuatan fiskal dan visi modernisasi yang jelas.
      -
      Kelemahan Struktural: Absennya Korps Marinir
      Berbeda dengan Indonesia (KORMAR), Filipina (PMC), dan Thailand (RTMC), Malaydesh tidak memiliki Korps Marinir yang berdedikasi, yang berdampak pada:
      Fragmentasi Kekuatan: Kemampuan amfibi terpecah antara AD (Briged 10 Para) dan AL (PASKAL). Hal ini memicu masalah koordinasi dan absennya komando tunggal dalam operasi pendaratan.
      Ketertinggalan Doktrin: Masih terjebak pada doktrin land-centric (berbasis darat), padahal tantangan utama adalah kedaulatan maritim.
      Kekosongan Aset Amfibi: Tanpa korps khusus, pengadaan aset seperti kapal pendarat dan kendaraan amfibi bersifat sepotong-sepotong (piecemeal) dan tidak terintegrasi.
      -
      Kerentanan di Laut China Selatan
      Daya Gentar Lemah: Kapal-kapal RMN (Royal Malaydesh Navy) seringkali lebih kecil dan kurang bertenaga dibanding kapal Coast Guard China yang merambah EEZ mereka.
      Kesulitan Logistik Island-Hopping: Tanpa kekuatan Marinir yang terintegrasi, memperkuat pertahanan di pos-pos terpencil (terumbu karang/pulau sengketa) menjadi lambat dan berisiko tinggi.
      -
      Akar Masalah: Fiskal dan Administrasi
      Hambatan Anggaran: Anggaran pertahanan yang fluktuatif dan beban utang negara membuat pembentukan cabang militer baru (Marinir) selalu dibatalkan.
      Jebakan Birokrasi: Kompleksitas administrasi menyebabkan modernisasi berjalan di tempat, sementara negara tetangga (Indonesia & Filipina) terus melesat dengan penguatan pertahanan kepulauan.

      Hapus
  27. Pulang saja Prabowo dari Rusia.... Duta Rusia katakan ini guys pada Prabowo.....KESIAN..... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Tak Ada Diskon Minyak untuk Indonesia, Dubes Rusia Sebut Harga Bisa Jadi Lebih Tinggi

    https://nasional.kompas.com/read/2026/04/17/05160041/tak-ada-diskon-minyak-untuk-indonesia-dubes-rusia-sebut-harga-bisa-jadi

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2017 – 2026 …..
      9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
      9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
      9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
      ________________________________________1. Tragedi F/A-18 Kuwait: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
      Timeline yang Anda sajikan (2017–2026) menunjukkan inefisiensi birokrasi dan kegagalan diplomasi pertahanan yang kronis:
      Aspirasi Tanpa Eksekusi: Menunggu sejak 2017 menunjukkan bahwa Malaydesh tidak memiliki "Rencana B" yang solid. Ketergantungan pada pesawat bekas (Hornet) yang sudah berusia 30 tahun lebih mencerminkan keputusasaan fiskal.
      Kendala Teknis (Februari 2026): Alasan pembatalan terkait modifikasi software (15 bulan) dan ketidakpastian pengiriman membuktikan bahwa alutsista bekas seringkali menjadi "beban" daripada "aset". Malaydesh terjebak dalam kondisi di mana mereka butuh pesawat sekarang, tapi secara teknis pesawat tersebut butuh waktu terlalu lama untuk layak terbang.
      Lampu Hijau AS yang Percuma: Izin dari AS (Juni 2025) menjadi tidak relevan ketika kondisi fisik pesawat (hasil inspeksi November 2025) tidak memenuhi ekspektasi atau biaya integrasinya terlalu mahal untuk kantong Malaydesh.
      ________________________________________
      2. Efek Domino: Kegagalan Black Hawk & "Zaman Sewa"
      Kegagalan akuisisi Black Hawk mempertegas bahwa Malaydesh saat ini berada dalam krisis kepercayaan vendor:
      Black Hawk = Gagal: Pembatalan kontrak karena kegagalan pengiriman vendor menunjukkan lemahnya manajemen kontrak di MINDEF.
      Solusi Tender Sewa (CUH): Pengumuman tender sewa helikopter utiliti tempur selama 5 tahun adalah pengakuan tidak langsung bahwa negara tidak mampu membeli.
      Dampak Operasional: Memenuhi kebutuhan dengan sewa (CUH) berarti personel militer hanya menjadi "operator tamu". Tidak ada kedaulatan penuh atas aset, dan biaya jangka panjang sewa seringkali lebih mahal daripada membeli, namun dipilih karena tidak mampu membayar uang muka (Down Payment) pembelian.
      ________________________________________
      3. Kontras Strategis: Indonesia vs Malaydesh (Update 2026)
      Status Akuisisi Alutsista
      Indonesia: Heavy Shopping. Kontrak 42 Rafale lunas, akuisisi Jet Siluman KAAN (Gen-5) dimulai, dan armada M-346F efektif memperkuat lini serang ringan.
      -
      Malaydesh: Passive Waiting. Totalitas pembatalan: F-18 Kuwait (Gagal logistik), Black Hawk (Gagal kirim), dan pengadaan MRCA yang terus tertunda sejak 2017.
      Loncatan Teknologi Udara
      Indonesia: High-End Stealth Capability. Lompatan ke teknologi siluman melalui proyek KAAN dan digitalisasi kokpit tingkat tinggi pada M-346F.
      -
      Malaydesh: Low-End Maintenance. Terjebak pada pemeliharaan aset tua yang mayoritas grounded (MiG-29, MB339) serta jet hasil barter minyak sawit.
      Status Kepemilikan Aset
      Indonesia: Kepemilikan Penuh. Seluruh alutsista adalah aset negara murni yang dibeli melalui skema anggaran pertahanan mandiri.
      -
      Malaydesh: Skema Sewa (Leasing). Menjadi "Negara Penyewa" untuk helikopter (CUH, Blackhawk pengganti), jet latih, hingga motor dan simulator karena tidak mampu beli tunai.
      Kemandirian & Logistik
      Indonesia: ToT & Integrasi. Keterlibatan PTDI dan PT PAL dalam integrasi sistem senjata global (Prancis, Turki, Italia).
      -
      Malaydesh: Ketergantungan Total. Operasional lumpuh total akibat ketergantungan modifikasi software luar negeri dan ketidakpastian vendor asing.
      Kesehatan Fiskal & Daya Beli
      Indonesia: Fiscal Space Luas. GDP USD 1,44 Triliun dengan hutang aman (40% GDP). Dana tersedia untuk megaproyek pertahanan jangka panjang.
      -
      Malaydesh: Debt Trap (Jebakan Hutang). Hutang negara tembus RM 1,65 Triliun (69% GDP). Anggaran pertahanan habis hanya untuk membayar bunga hutang dan sewa alat.
      Kesiapan Operasional (Combat Readiness)
      Indonesia: Combat Ready. Penambahan skuadron tempur baru secara masif, meningkatkan dominasi udara di kawasan secara signifikan.
      -
      Malaydesh: Mitigasi Krisis. Militer hanya fokus pada "langkah penyelamatan" agar pilot tetap bisa terbang meski hanya menggunakan pesawat sewa.

      Hapus
    2. 2017 – 2026 …..
      9 TAHUN NGEMIS = BERUJUNG DEBU
      9 TAHUN NGEMIS = BERUJUNG DEBU
      9 TAHUN NGEMIS = BERUJUNG DEBU
      ________________________________________
      perbandingan kondisi pertahanan dan ekonomi antara Indonesia dan Malaydesh (2017–2026) dalam bentuk daftar:
      -
      1. Kegagalan Akuisisi: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
      Tragedi F/A-18 Kuwait: Penantian sejak 2017 berakhir sia-sia di tahun 2026 karena kendala modifikasi software selama 15 bulan dan kondisi fisik pesawat yang tidak sesuai ekspektasi hasil inspeksi akhir 2025.
      Krisis Black Hawk: Pembatalan kontrak akibat kegagalan pengiriman vendor mengungkap kelemahan manajemen kontrak dan hilangnya kepercayaan dari pihak penyedia alutsista global.
      Efek Domino Pembatalan: Daftar panjang kegagalan mulai dari JF-17, Rafale, Typhoon, hingga Gripen yang hanya berakhir sebagai wacana, meninggalkan lubang besar pada pertahanan udara.
      Grounded & Tanpa Pengganti: Armada MiG-29N dan MB339 yang sudah tidak layak terbang tetap tidak memiliki pengganti konkret, memaksa militer beroperasi dengan aset yang minim.
      ________________________________________
      2. Pergeseran Status: Dari Pemilik Menjadi Penyewa (Leasing)
      Budaya Sewa (CUH): Pengalihan skema pembelian menjadi sewa helikopter utiliti selama 5 tahun menunjukkan ketidakmampuan membayar uang muka (DP) dan beban fiskal yang berat.
      Kehilangan Kedaulatan Aset: Dengan skema sewa, personel militer hanya berstatus "operator tamu" tanpa hak modifikasi penuh atau kepemilikan aset jangka panjang.
      Beban Biaya Jangka Panjang: Secara total, biaya sewa seringkali lebih mahal dibanding pembelian tunai, namun dipilih sebagai jalur darurat akibat keterbatasan anggaran tahunan.
      ________________________________________
      3. Kontras Strategis: Indonesia (Shopping) vs Malaydesh (Cancelling)
      Kesiapan Tempur (Combat Readiness): Indonesia berhasil melunasi 42 Rafale dan memulai proyek Gen-5 (KAAN), sementara Malaydesh terjebak dalam siklus pembatalan dan mitigasi krisis agar pilot tetap bisa terbang.
      Lompatan Teknologi: Indonesia melakukan digitalisasi kokpit masif dan integrasi sistem senjata global, sedangkan Malaydesh masih berkutat pada pemeliharaan aset tua (low-end maintenance).
      Kemandirian Industri: Indonesia melalui PTDI dan PT PAL aktif dalam ToT (Transfer of Technology), sementara Malaydesh mengalami ketergantungan total pada modifikasi software pihak asing.
      ________________________________________
      4. Analisis Kesehatan Fiskal & Daya Beli (2026)
      Postur Ekonomi Indonesia:
      GDP kuat mencapai USD 1,44 Triliun.
      Rasio hutang pemerintah sehat di angka 40% dari GDP.
      Defisit terkendali di 2,9% dengan ruang fiskal yang luas untuk belanja modal pertahanan.
      Postur Ekonomi Malaydesh:
      Terjebak dalam Debt Trap dengan hutang negara mencapai 69% dari GDP (RM 1,65 Triliun).
      Hutang rumah tangga yang sangat tinggi di angka 84,3%.
      Anggaran pertahanan terkuras habis hanya untuk membayar bunga hutang dan biaya sewa alat.
      ________________________________________
      5. Struktur Pendanaan Alutsista Malaydesh (Gorila Hutang)
      Model G2G (Turki): Menggunakan skema antar pemerintah dengan bunga 4-6% dan tenor hingga 15 tahun.
      Skema Barter (Korea & Polandia): Ketergantungan pada komoditas CPO (Minyak Sawit) sebesar 30-50% sebagai alat bayar akibat keterbatasan dana tunai.
      Kredit Ekspor (China): Penggunaan kredit 100% untuk proyek LMS dengan tenor 10 tahun yang menambah beban utang luar negeri.
      Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang): Bunga tinggi (6% saldo menurun) yang membengkak akibat penundaan proyek selama bertahun-tahun.

      Hapus
    3. NO CASH …..
      TURKI-KOREA-POLANDIA-CHINA-SINDIKASI LCS
      TURKI-KOREA-POLANDIA-CHINA-SINDIKASI LCS
      TURKI-KOREA-POLANDIA-CHINA-SINDIKASI LCS
      ________________________________________
      Struktur Pendanaan Alutsista Malaydesh (Gorila Hutang)
      Model G2G (Turki): Menggunakan skema antar pemerintah dengan bunga 4-6% dan tenor hingga 15 tahun.
      Skema Barter (Korea & Polandia): Ketergantungan pada komoditas CPO (Minyak Sawit) sebesar 30-50% sebagai alat bayar akibat keterbatasan dana tunai.
      Kredit Ekspor (China): Penggunaan kredit 100% untuk proyek LMS dengan tenor 10 tahun yang menambah beban utang luar negeri.
      Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang): Bunga tinggi (6% saldo menurun) yang membengkak akibat penundaan proyek selama bertahun-tahun.
      ________________________________________
      1. Model G2G (Turki): Stabilitas di Atas Beban Bunga
      Kerja sama dengan Turki (seperti pada proyek korvet Ada-class atau drone Anka) menunjukkan pergeseran dari ketergantungan Barat.
      Analisis: Bunga 4-6% tergolong moderat namun signifikan untuk tenor 15 tahun. Skema ini memberikan keuntungan berupa transfer teknologi (ToT) yang lebih luwes, namun secara finansial, Malaydesh mengunci kewajiban jangka panjang yang mengurangi fleksibilitas APBN mereka di masa depan. Ini adalah "hutang produktif" yang mahal secara biaya bunga.
      ________________________________________
      2. Skema Barter (Korea & Polandia): Dilema Komoditas
      Penggunaan CPO sebesar 30-50% untuk membayar jet FA-50 (Korea) atau tank PT-91 (Polandia) mencerminkan strategi "penghematan kas".
      Analisis: Meski menyelamatkan cadangan devisa (USD), skema ini membuat pengadaan alutsista sangat rentan terhadap volatilitas harga komoditas dunia. Jika harga CPO anjlok, volume komoditas yang harus diserahkan membengkak, atau Malaydesh harus menutupi selisihnya dengan tunai. Ini adalah bentuk pertaruhan ekonomi atas kedaulatan pertahanan.
      ________________________________________
      3. Kredit Ekspor (China): Jebakan Likuiditas Proyek LMS
      Proyek Littoral Mission Ship (LMS) fase awal menggunakan 100% kredit ekspor dari China.
      Analisis: Tenor 10 tahun menciptakan tekanan likuiditas yang ketat. Penggunaan kredit penuh tanpa down payment yang signifikan biasanya disertai dengan syarat pengadaan material dan jasa yang wajib berasal dari negara pemberi utang (China). Hal ini mempersempit ruang kemandirian industri pertahanan lokal Malaydesh dalam rantai pasok proyek tersebut.
      ________________________________________
      4. Kredit Sindikasi & Proyek LCS: "The Money Pit"
      Kasus Littoral Combat Ship (LCS) adalah titik terlemah dalam struktur keuangan mereka.
      Analisis: Bunga 6% saldo menurun pada proyek yang mengalami penundaan bertahun-tahun menciptakan efek bola salju. Bunga terus berjalan sementara aset tidak kunjung operasional. Hal ini mengakibatkan Opportunity Cost yang masif; dana yang seharusnya bisa digunakan untuk modernisasi skuadron udara justru tersedot untuk membayar bunga hutang kapal yang belum jadi.
      ________________________________________
      Kesimpulan
      Struktur pendanaan Malaydesh menunjukkan pola "Aggressive Leveraging". Mereka memaksakan modernisasi di tengah keterbatasan ruang fiskal dengan mengandalkan instrumen hutang yang beragam. Risiko utamanya bukan hanya pada jumlah nominal hutang, melainkan pada biaya pemeliharaan (maintenance) di masa depan yang akan semakin sulit didanai karena anggaran pertahanan tahunan sudah habis terserap untuk mencicil pokok dan bunga dari empat skema di atas

      Hapus
    4. STRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
      STRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
      STRUKTUR EKONOMI PERTAHANAN
      ________________________________________
      1. Perangkap "No Cash": Barter vs. Kedaulatan
      Malaydesh menggunakan skema Farming (CPO) untuk menutupi kelemahan likuiditas.
      Risiko: Bergantung pada volatilitas harga sawit. Jika harga anjlok, beban pengadaan membengkak.
      Kontras: Indonesia melakukan Shopping dengan basis GDP USD 1,44 Triliun, memberikan daya tawar tinggi dalam negosiasi ToT (Transfer of Technology) tanpa harus menggadaikan hasil bumi.
      ________________________________________
      2. Efek "Gorila Hutang" Malaydesh
      Struktur hutang Malaydesh bersifat multidimensi (G2G, Barter, Kredit Ekspor, Sindikasi):
      LCS (Money Pit): Bunga 6% saldo menurun tanpa aset operasional adalah "kanker" keuangan. Dana tersedot hanya untuk melunasi bunga penundaan, bukan modernisasi.
      G2G Turki & China: Meskipun bunga terlihat moderat (3,5-6%), tenor panjang (15 tahun) mengunci APBN Malaydesh, membuat mereka kehilangan fleksibilitas untuk merespons ancaman baru di masa depan.
      ________________________________________
      3. Perbandingan Makro Ekonomi (Data Check)
      perbandingan indikator ekonomi pertahanan antara Indonesia dan Malaydesh dalam format daftar:
      Produk Domestik Bruto (GDP)
      Indonesia (IDN): USD 1,44 Triliun
      Malaydesh (MY): USD 416,9 Miliar
      Implikasi: Kapasitas belanja dan kekuatan finansial Indonesia mencapai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan Malaydesh.
      Utang Pemerintah (Gov. Debt)
      Indonesia (IDN): 40% dari GDP
      Malaydesh (MY): 69% dari GDP
      Implikasi: Rasio utang Malaydesh sangat mengkhawatirkan karena telah melewati batas aman fiskal mereka sendiri (65%), sementara Indonesia masih memiliki ruang napas yang luas.
      Status Pengadaan Alutsista
      Indonesia (IDN): Buying/Procurement (Membeli & Mengakuisisi)
      Malaydesh (MY): Leasing/Retirement (Menyewa & Memensiunkan)
      Implikasi: Indonesia berada dalam fase ekspansi militer besar-besaran, sedangkan Malaydesh cenderung mengalami kontraksi dan kesulitan mempertahankan kesiapan aset yang ada.
      ________________________________________
      4. Realita Alutsista: Fakta vs. "Prank"
      Narasi "Prank" pada pengadaan Malaydesh (F-18, Rafale, Gripen) membuktikan bahwa tanpa jaminan cash atau ruang fiskal yang sehat, diplomasi pertahanan hanya berujung pada pembatalan. Sebaliknya, Indonesia mengamankan aset high-end seperti Rafale dan KAAN dengan struktur pendanaan yang lebih disiplin.
      Kesimpulan:
      Malaydesh saat ini sedang melakukan "Aggressive Leveraging". Mereka memaksakan modernisasi dengan hutang di saat beban hutang rumah tangga (84,3%) dan hutang pemerintah sudah di zona merah. Risiko terbesar mereka bukan serangan militer luar, melainkan kebangkrutan anggaran pemeliharaan akibat semua dana terserap untuk mencicil hutang masa lalu.
      ________________________________________
      GAME OVER
      -
      2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
      -
      2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
      -
      2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
      -
      2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
      -
      2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
      -
      2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
      -
      2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
      -
      2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
      -
      2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.

      Hapus
    5. 2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      -------------------
      The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
      • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
      • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
      • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
      • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
      • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
      • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
      Other challenges include:
      • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
      • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
      =============
      MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
      • Political crisis
      From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
      • Financial crisis
      MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
      • Economic crisis
      MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
      • Household DEBT crisis
      As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
      MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior

      Hapus
    6. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      1. Performa Belanja (SIPRI & Kontrak)
      Indonesia (Full Shopping): Lembar pengadaan penuh alutsista Tier-1 (Rafale F-4, KAAN, A400M, Rudal Khan). Nilai kontrak dengan Turki saja mencapai USD 12–13 Miliar.
      Malaydesh (Zonk): Status 2 Tahun SIPRI Kosong. Tidak ada kontrak strategis baru. Nilai belanja dengan Turki hanya USD 1,17 Miliar (hanya 9% dari nilai Indonesia).
      ---------------------------------
      2. Status Kepemilikan & Pembayaran
      Indonesia (Owner): Membeli tunai/kredit sehat dengan Transfer Teknologi (ToT) dan produksi lokal (PT Pindad, PT DI).
      Malaydesh (Renter & Barter): Terjebak skema Barter Sawit (MKM, FA-50, Scorpene) dan Sewa (Leasing) masif pada helikopter, pesawat latih, hingga motor patroli karena tidak mampu membayar DP.
      ---------------------------------
      3. Kesehatan Fiskal & Beban Utang
      Indonesia (Safe): Utang pemerintah rendah (41,1% GDP), memberikan ruang fiskal luas untuk modernisasi militer.
      Malaydesh (Overlimit): Utang pemerintah menembus 70,5% GDP (melewati limit aman 65%). Total utang gabungan (Publik + Rumah Tangga) mencapai 224% GDP.
      ---------------------------------
      4. Beban Rakyat (Per Kapita 2025)
      Beban Utang: Setiap warga Malaydesh menanggung beban utang gabungan rata-rata RM 82.000 per orang.
      Dampak Sosial: Tekanan ekonomi memicu krisis mental (1 dari 3 orang gangguan jiwa) dan badai PHK massal (300.000+ pengangguran baru).
      ---------------------------------
      5. Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Membangun Hegemoni Regional dengan kepemilikan aset absolut dan teknologi siluman (KAAN).
      Malaydesh: Mengalami Kelumpuhan Pertahanan; militer berubah fungsi dari "pelindung kedaulatan" menjadi "penyewa aset swasta" akibat kebangkrutan fiskal.

      Hapus
    7. DATA UTANG MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      Total Beban Kumulatif: Per Warga Malaydesh RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      SIPRI MALAYDESH 2025 - 2020 = SALAM KOSONG
      -
      SIPRI MALAYDESH 2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      SIPRI MALAYDESH 2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2023 = NOT YET ORDERED (TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2022 = SELECTED NOT YET ORDERED (DIPILIH TANPA ORDER)
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2021 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
      -
      SIPRI MALAYDESH 2020 = PLANNED (DIJANGKA)
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.htmll
      ---------------------------------------------------
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      1. Indonesia – Peringkat 13
      -
      2. Vietnam – Peringkat 23
      -
      3. Thailand – Peringkat 24
      -
      4. Singapura – Peringkat 29
      -
      5. Myanmar – Peringkat 35
      -
      6. Filipina – Peringkat 41
      -
      7. Malaydesh – Peringkat 42
      -
      8. Kamboja – Peringkat 83
      -
      9. Laos – Peringkat 125
      --------------------------------------------------
      1. Kontras SIPRI 2025 & GFP 2026
      INDONESIA (Hegemon Regional): Menduduki peringkat 18 Dunia sebagai importir senjata terbesar. Berhasil mengamankan aset premium seperti Rafale F-4, PPA-L-Plus, A400M, dan Rudal Khan/Bora. Secara militer, tetap kokoh di peringkat 13 Dunia (No. 1 ASEAN).
      MALAYDESH (Salam Kosong): Absen total dari daftar SIPRI (Out List) selama 6 tahun berturut-turut. Peringkat kekuatan militer merosot ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), secara resmi disalip oleh Filipina dan Myanmar.
      -
      2. Kelumpuhan Fiskal & Pembekuan Total 2026
      Ledakan Utang: Utang melonjak dari RM 407 Miliar (2010) ke proyeksi RM 1,79 Triliun (2026) dengan rasio PDB kritis 70,4%.
      Kebijakan Freeze: PM Anwar Ibrahim menghentikan seluruh pengadaan militer dan polisi akibat investigasi korupsi masif oleh MACC serta beban bunga utang (debt servicing) yang melumpuhkan ruang belanja negara.
      -
      3. Ketergantungan Vital pada Indonesia
      Indonesia kini berperan sebagai "Pemegang Saklar" kelangsungan hidup Malaydesh:
      Energi: Pasokan 23,97 Juta MT Batubara Indonesia menyokong 80% kelistrikan nasional mereka.
      Pangan: Impor darurat 500.000 Ton Beras dari BULOG Indonesia guna mengatasi Food Insecurity.
      Finansial: Petronas tercatat gagal bayar denda US$ 32,2 Juta kepada PGN Indonesia, memperkeruh stabilitas ekonomi bilateral.
      -
      4. Sejarah "Prank" & Kegagalan Alutsista
      Malaydesh terjebak dalam pola rencana tanpa realisasi selama dua dekade:
      2005–2018: Kegagalan akuisisi KS-1A, Rafale, dan Kapal MRSS PT PAL.
      2023–2026: Skandal IAG Guardian (ditolak PBB), sewa Black Hawk mangkrak, dan pembatalan resmi F/A-18 Hornet bekas Kuwait karena masalah teknis/logistik.

      Hapus
  28. RUSIA tahu yang satu tu KACUNG nya AS-ISRAHELL.... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Dubes Rusia Ungkap Tiga Hambatan Utama Ekspor Migas ke RI, Dari Logistik hingga Sanksi Barat

    https://www.semangatnews.com/dubes-rusia-ungkap-tiga-hambatan-utama-ekspor-migas-ke-ri-dari-logistik-hingga-sanksi-barat/

    BalasHapus
    Balasan
    1. IDN : SIPRI SHOPPING VS MY : 2 TAHUN SIPRI KOSONG
      IDN : BUYING VERSUS MY : LEASING 15 YEARS
      IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
      -
      2005: Prank China (Rudal KS-1A)
      Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
      Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
      -
      2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
      Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
      Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
      -
      2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
      Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
      Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
      -
      2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
      Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
      Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
      -
      2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
      Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
      Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
      -
      2022: Prank India (HAL Tejas)
      Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
      Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
      -
      2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
      Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
      Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
      -
      2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
      Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
      Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
      -
      2023: Prank PBB (IAG Guardian)
      Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
      Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
      -
      2024–2025: Prank Black Hawk
      Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
      Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
      -
      2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
      Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
      Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
      -
      2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
      Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
      ________________________________________
      Kelemahan militer Malaydesh pada periode 2025-2026 berfokus pada tantangan modernisasi dan masalah struktural internal. Berikut adalah poin-poin utamanya:
      -
      Aset Militer yang Menua (Obsolecence):
      Panglima Angkatan Darat Malaydesh mengakui tantangan besar dalam mengelola aset warisan (legacy assets), terutama kendaraan tempur yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Armada jet tempur F/A-18D Hornet milik RMAF juga dinilai mulai mencapai batas efektivitas teknisnya, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.
      -
      Skandal Korupsi dan Transparansi:
      Sektor pertahanan Malaydesh terus dibayangi oleh skandal tender yang tidak transparan. Pada awal 2026, Komisi Anti-Korupsi Malaydesh (MACC) melakukan penyelidikan terhadap 26 perusahaan terkait proyek militer, yang memicu tuntutan reformasi disiplin di tubuh Angkatan Tentera Malaydesh (ATM).
      -
      Ketergantungan pada Pemeliharaan Luar Negeri:
      Beberapa aset strategis, seperti kapal selam dan jet tempur Sukhoi, sering kali menghadapi kendala kesiapan tempur karena ketergantungan pada suku cadang dan teknologi luar negeri, yang diperparah oleh dinamika geopolitik global.
      -
      Prioritas Anggaran yang Terbagi:
      Sebagian besar anggaran pertahanan (sekitar 65% dari biaya operasional) habis digunakan untuk gaji dan tunjangan personel, menyisakan ruang gerak yang terbatas untuk pengadaan teknologi tempur terbaru secara masif.

      Hapus
    2. 25 RADAR = 13 GM400a + 12 RETIA
      33 SATUAN RADAR (SATRAD) HINGGA 2029
      ________________________________________
      2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
      Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
      Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
      -
      2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
      Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
      Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
      -
      2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
      Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
      Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
      -
      2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
      2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
      2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
      -
      2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
      Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI.
      ________________________________________
      Rencana Pengadaan 25 Radar (13 Thales & 12 Retia)
      Thales Group Official: Mengonfirmasi kontrak pengadaan 13 unit Ground Master 400 Alpha yang mencakup kolaborasi dengan PT Len Industri untuk memperkuat kedaulatan udara Indonesia.
      -
      Janes Defense: Melaporkan detail teknis mengenai akuisisi radar jarak jauh GM400a oleh Indonesia serta langkah TNI AU dalam memodernisasi sensor pertahanan udaranya.
      -
      Airforce Technology: Menjelaskan bahwa sistem GM400 Alpha milik Indonesia dirancang untuk deteksi target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem pada jarak yang sangat jauh.
      The Defense Post: Memuat berita tentang pengadaan radar dari Republik Ceko (Retia) sebagai bagian dari paket 25 radar baru untuk menutup celah wilayah udara (blind spots).
      ________________________________________
      Target 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029
      Antara News (English Edition): Memberitakan pernyataan KSAU mengenai rencana penempatan radar pertahanan udara baru di titik-titik strategis seperti Morotai untuk mencapai cakupan penuh.
      -
      Asia Pacific Defense Journal: Mengulas ambisi Indonesia untuk memiliki total 33 stasiun radar operasional pada tahun 2029 guna mendukung sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi.
      -
      Defense News: Melaporkan strategi jangka panjang Indonesia dalam memperluas jaringan radar
      -
      Indonesia Defense: Memberitakan target strategis TNI AU untuk memiliki total 33 Satuan Radar (Satrad) pada tahun 2029.
      -
      Kompas.id: Menjelaskan visi agar seluruh wilayah udara Indonesia terlindungi radar sepenuhnya pada 2029.
      ________________________________________
      Kerjasama Produksi & ToT
      Transfer of Technology (ToT) antara Thales dan PT Len Industri:
      Thales Group Official: Menyatakan secara resmi bahwa kontrak 13 radar GM400a melibatkan PT Len Industri untuk membangun infrastruktur radar serta melakukan perakitan komponen tertentu secara lokal di Indonesia.
      -
      Janes Defense: Menjelaskan detail kolaborasi strategis di mana PT Len Industri akan memproduksi komponen radar dan bertanggung jawab atas pemeliharaan jangka panjang sistem sensor tersebut.

      Hapus
    3. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      1. STATUS INVENTARIS SIPRI 2025
      Indonesia (Aktif/Masif):
      Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Mesin TP400-D6, Air Refuel System.
      Darat: Rudal Bora, Rudal Khan, Drone Anka-S.
      Laut: PPA-L-Plus, Ship Engine, LM-2500.
      Malaydesh (Kosong/Stagnan):
      Status: "Salam Kosong" (2020–2025). Tidak ada kontrak efektif, hanya rencana (planned) atau pesanan yang belum dieksekusi.
      --------------------------------
      2. PERINGKAT GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN
      Indonesia: Peringkat 13 Dunia (Hegemon ASEAN).
      Vietnam: Peringkat 23.
      Thailand: Peringkat 24.
      Singapura: Peringkat 29.
      Myanmar: Peringkat 35.
      Filipina: Peringkat 41.
      Malaydesh: Peringkat 42 (Turun ke posisi 7 di ASEAN).
      --------------------------------
      3. ANALISA KONTRAS FISKAL & EKONOMI
      INDONESIA (SEHAT):
      GDP: USD 1,44 Triliun.
      Debt-to-GDP: 40% (Di bawah batas aman 60%).
      Kemampuan: Belanja tunai dan kredit ekspor resmi untuk modernisasi.
      Malaydesh (Kritis):
      GDP: USD 416,90 Miliar.
      Debt-to-GDP: 69% (Melampaui limit 65%).
      Beban: Hutang negara RM 1,65 Triliun; 84% warga tidak memiliki tabungan bulanan.
      --------------------------------
      4. PERBANDINGAN KEKUATAN UDARA & LAUT
      INDONESIA (TRANSFORMASI GEN 4.5/5):
      Akuisisi 42 Rafale, 24 F-15IDN, dan pengembangan KF-21 Boramae.
      Malaydesh (Kelistrikan & "Prank"):
      Aset Grounded: MiG-29N, MB339CM, Heli Nuri.
      Skandal: Kehilangan 48 unit Skyhawk dan 2 mesin jet.
      Proyek Mangkrak: Kapal LCS (karatan) dan OPV.
      --------------------------------
      5. FENOMENA "NEGARA TUKANG SEWA" (LEASING)
      AKIBAT KETERBATASAN ANGGARAN, MALAYDESH BERALIH DARI KEPEMILIKAN MENJADI PENYEWA ASET:
      Udara: Sewa helikopter Black Hawk, AW139, AW149, dan simulator.
      Darat: Sewa truk 3 ton, motor polisi (BMW R1250RT), dan kendaraan 4x4.
      Laut: Sewa kapal hidro-oseanografi dan berbagai jenis boat (FIB, RHFB).
      --------------------------------
      6. TIMELINE KEGAGALAN PENGADAAN (2005–2026)
      BATAL/MANGKRAK:
      Rafale (2014), Artileri Caesar (2016), JF-17 (2017), Tejas (2022).
      Blokade/Isu Teknis: Komponen FA-50 (USA), F/A-18 Hornet Kuwait (2026 - Batal biaya logistik).
      Kebijakan Terbaru: PM Anwar Ibrahim melakukan Pembekuan Total (Freeze) pengadaan militer 2026 karena investigasi korupsi.

      Hapus
    4. DATA UTANG MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      Total Beban Kumulatif: Per Warga Malaydesh RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      MALAYDESH OUT LIST| MALAYDESH OUT LIST
      -
      THE 40 LARGEST RECIPIENTS OF MAJOR ARMS
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -
      1. Ukraina | 2. India | 3. Arab Saudi | 4. Qatar | 5. Pakistan | 6. Jepang | 7. Polandia | 8. AS | 9. Kuwait | 10. Australia | 11. UEA | 12. Mesir | 13. Inggris | 14. Israel | 15. Belanda | 16. Korsel | 17. Jerman | 18. INDONESIA | 19. Yunani | 20. Norwegia | 21. China | 22. Italia | 23. FILIPINA | 24. Tรผrkiye | 25. Brasil | 26. SINGAPURA | 27. Bahrain | 28. Maroko | 29. Denmark | 30. Rumania | 31. Belgia | 32. Belarusia | 33. Aljazair | 34. Taiwan | 35. Hungaria | 36. Kazakhstan | 37. Serbia | 38. Kanada | 39. Spanyol | 40. THAILAND.
      https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
      -------------------------------------------------
      TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
      -
      2005: Prank China (Rudal KS-1A)
      Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
      Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
      -
      2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
      Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
      Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
      -
      2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
      Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
      Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
      -
      2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
      Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
      Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
      -
      2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
      Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
      Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
      -
      2022: Prank India (HAL Tejas)
      Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
      Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
      -
      2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
      Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
      Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
      -
      2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
      Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
      Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
      -
      2023: Prank PBB (IAG Guardian)
      Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
      Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
      -
      2024–2025: Prank Black Hawk
      Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
      Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
      -
      2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
      Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
      Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
      -
      2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
      Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan

      Hapus
  29. Sia sia NGEMIS minyak ke Rusia guys... Ternyata tak dianggap... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Amankan minyak, Prabowo terbang ke Rusia dini hari tadi malam

    https://www.idnfinancials.com/id/news/62910/amankan-minyak-prabowo-terbang-ke-rusia-dini-hari-tadi-malam

    BalasHapus
    Balasan
    1. MALAYDESH = 5 RADAR RUSAK
      Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, 5 radar CSS iaitu AESA SPEXER 2000 telah mengalami kerosakan dan tidak ekoTIADAmi untuk dibaiki. Malah, jelasnya, kesemua radar CSS 2000 tersebut sudah ditanggalkan untuk proses pelupusan.
      -
      2023 GIFTED PAID BY USA
      Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
      -
      2023 DONATED BY US
      Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
      -
      2023 DONATED BY JAPAN
      It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF.
      ==============
      ==============
      INDONESIA 25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
      25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
      25 RADAR BARU = 33 SATRAD BARU
      -
      pengadaan 25 radar baru TNI AU untuk mencapai target 33 Satrad pada tahun 2029:
      1. Esensi Strategis Pengadaan
      Total Kekuatan: Integrasi 13 unit Thales GM400 Alpha (jarak jauh/515 km) dan 12 unit radar Retia (Ceko) untuk menutup blind spot secara nasional.
      Target Akhir: Mencapai 33 Satuan Radar (Satrad) yang beroperasi penuh pada tahun 2029.
      -
      2. Fokus Penempatan Geografis
      Poros IKN & ALKI II: Pembangunan infrastruktur di Banjarbaru dan Takalar sebagai benteng udara ibu kota baru dan jalur pelayaran internasional Januari 2025.
      Sabuk Luar (Perbatasan): Penempatan di titik krusial seperti Morotai, NTT, dan Papua untuk memastikan cakupan deteksi dini terhadap target berkecepatan tinggi dan manuver ekstrem.
      -
      3. Kemandirian Industri Pertahanan (ToT)
      Mitra Lokal: PT Len Industri memegang peran sentral dalam membangun infrastruktur, perakitan komponen lokal, serta pemeliharaan jangka panjang (Life Cycle Cost).
      Integrasi Sistem: Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia memiliki kontrol penuh atas integrasi data radar ke dalam jaringan komando pertahanan udara nasional (NADS).
      -
      4. Garis Waktu Operasional
      2023: Finalisasi kontrak legal (Thales & Retia).
      2025: Puncak pembangunan fisik stasiun radar di lokasi baru.
      2026-2028: Kedatangan alutsista dan fase instalasi teknis.
      2029: Pencapaian Full Operational Capability (FOC) dengan 33 Satrad.
      ________________________________________
      2023: FASE PENANDATANGANAN KONTRAK
      Juni 2023: Thales Group dan PT Len Industri menandatangani kontrak pengadaan 13 unit radar GM400 Alpha. Kesepakatan mencakup Transfer of Technology (ToT) dan pembangunan infrastruktur di Subang, Jawa Barat.
      Desember 2023: Menhan Prabowo Subianto mengonfirmasi pembelian 12 unit radar tambahan dari perusahaan Retia (Republik Ceko) 4 Desember 2023.
      -
      2024: FASE PERSIAPAN INFRASTRUKTUR
      Januari - Juni 2024: TNI AU mulai memetakan lokasi penempatan radar baru untuk menutup blind spot di wilayah timur Indonesia dan sekitar IKN.
      Agustus 2024: Dimulainya koordinasi teknis antara PT Len Industri dan Thales untuk penyiapan lahan stasiun radar (Satrad).
      -
      2025: FASE KONSTRUKSI FISIK
      Januari 2025: Groundbreaking pembangunan Satrad baru di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) dan Takalar (Sulawesi Selatan) dimulai untuk mendukung pertahanan udara IKN dan ALKI II.
      Pertengahan 2025: Pembangunan fisik stasiun radar di wilayah perbatasan (seperti NTT dan Morotai) dijadwalkan berjalan.
      -
      2026 - 2028: FASE PENGIRIMAN & INSTALASI
      2026: Target pengiriman unit pertama radar GM400 Alpha dari Perancis ke Indonesia untuk mulai diinstalasi di lokasi prioritas.
      2027: Kedatangan dan instalasi radar dari Retia (Ceko) secara bertahap untuk mengisi titik-titik celah udara di wilayah tengah dan timur.
      -
      2029: TARGET OPERASIONAL PENUH
      Akhir 2029: TNI AU menargetkan seluruh 25 unit radar baru telah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional, sehingga total Indonesia memiliki 33 Satuan Radar (Satrad) yang aktif mengawasi wilayah kedaulatan RI

      Hapus
    2. Cadangan minyak kita aman Pur sampe BLN Desember ha..ha ..ha malon ketar ketir naikin bbm

      Hapus
    3. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
      Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. Malaydesh kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
      Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
      -
      Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
      Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
      Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
      Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.
      -
      Analisa Model Pengadaan: "Negara Penyewa" (Leasing)
      Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
      Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) seperti pada kesepakatan FA-50 (Korea Selatan) dan PT-91M (Polandia).
      Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor, diperparah dengan catatan buruk hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet jet tempur.
      -
      Analisa Reputasi & Diplomasi Internasional
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS terkait 7 pemain naturalisasi ilegal dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
      Kehilangan Posisi Regional: Resmi gagal lolos ke Piala Asia 2027, di mana posisi tersebut kini diambil alih oleh Vietnam, mempertegas penurunan pengaruh Malaydesh di ASEAN.
      Krisis Identitas: Kritik internal dari pemimpin nasional (Mahathir & Anwar Ibrahim) mengenai kemiskinan struktural dan korupsi proyek negara memperburuk citra di mata investor global.

      Hapus
  30. Berita tak bermutu min..
    Masa latihan gunakan pesawat latihan....
    Itupon NUMPANG...
    ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

    BalasHapus
  31. F16 UPGRADE VS F18 USANG
    -
    PERBANDINGAN KEMAMPUAN F-16 INDONESIA DAN F-18 MALAYDESH =
    ________________________________________
    Kemampuan Rudal AMRAAM:
    F-16 Indonesia: Sudah mampu penuh mengoperasikan AIM-120C-7 (jarak jauh, fire-and-forget).
    -
    F-18 Malaydesh: Terbatas; senjata utama jarak jauh masih mengandalkan AIM-7 Sparrow (teknologi lebih tua) atau R-77 pada jet tempur lain.
    ________________________________________
    Status Modernisasi:
    F-16 Indonesia: Sangat tinggi berkat program Falcon STAR-eMLU yang meremajakan seluruh sistem pesawat.
    -
    F-18 Malaydesh: Masih menggunakan standar lama tanpa pembaruan besar pada sistem integrasi senjata BVR.
    ________________________________________
    Radar & Avionik:
    F-16 Indonesia: Menggunakan AN/APG-68(V) hasil upgrade yang lebih sensitif mendeteksi target jarak jauh.
    -
    F-18 Malaydesh: Menggunakan AN/APG-73 standar yang kemampuannya mulai tertinggal dari versi eMLU Indonesia.
    ________________________________________
    Pertempuran Jarak Jauh (BVR):
    F-16 Indonesia: Tinggi (jangkauan AMRAAM C-7 bisa mencapai lebih dari 100 km).
    -
    F-18 Malaydesh: Sedang (ketergantungan pada rudal Sparrow membatasi jarak serang efektif).
    ________________________________________
    Teknologi Helm Pilot:
    F-16 Indonesia: Dilengkapi JHMCS (pilot bisa mengunci lawan hanya dengan menoleh).
    -
    F-18 Malaydesh: Masih menggunakan sistem helm Standar (belum terintegrasi penuh untuk pencarian target via helm
    ________________________________________
    Analisis Mendalam: Mengapa F-16 Indonesia Lebih Unggul dalam Hal AMRAAM?
    -
    Program Falcon STAR-eMLU (TNI AU):
    Indonesia melakukan Enhanced Mid-Life Update (eMLU) pada pesawat F-16 A/B Block 15. Upgrade ini membuat F-16 Indonesia setara dengan standar Block 52ID. Hal ini mencakup peningkatan avionik, komputer misi, radar AN/APG-68(V) yang lebih canggih, dan integrasi senjata baru.
    -
    Akuisisi AIM-120C-7 AMRAAM (Indonesia):
    Indonesia telah mendapatkan izin dan mengakuisisi rudal AIM-120C-7 AMRAAM, yang merupakan rudal udara-ke-udara jarak menengah-jauh dengan kemampuan fire-and-forget. Rudal ini memberikan kemampuan BVR (Beyond Visual Range) yang sesungguhnya.
    -
    Situasi F/A-18D Malaysdesh (TUDM):
    F/A-18D Hornet Malaydesh adalah pesawat yang tangguh, namun TUDM masih mengandalkan rudal AIM-7 Sparrow yang lebih tua untuk kemampuan BVR, atau rudal Rusia (R-77) pada platform lain, bukan AMRAAM modern seperti Indonesia. TUDM dilaporkan lebih fokus pada upgrade pod penargetan (Sniper ATP) daripada integrasi AMRAAM pada armada F-18 lama mereka.
    -
    Kombinasi Helm JHMCS dan Sidewinder AIM-9X (Indonesia):
    Selain AMRAAM untuk jarak jauh, F-16 TNI AU yang sudah diupgrade juga menggunakan helm JHMCS dan rudal AIM-9X Sidewinder, yang memungkinkan pilot mengunci sasaran hanya dengan menolehkan kepala.
    ________________________________________
    Kesimpulan
    F-16 Indonesia melalui Falcon STAR-eMLU telah bertransformasi menjadi jet tempur dengan kemampuan tempur modern (BVR), yang didukung oleh rudal AIM-120 AMRAAM, menjadikannya lebih unggul dalam pertempuran jarak jauh
    -
    F/A-18D Malaysdesh yang masih menggunakan teknologi radar dan rudal yang lebih lama (sebelum ada kontrak pembaruan penuh)

    BalasHapus
  32. FA-50 BLOCK 70 = PINOY
    FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
    Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
    1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
    -
    2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
    -
    3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
    -------------
    BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
    -
    FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
    Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
    -
    1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
    FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
    FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
    -
    2. Sensor dan Radar (AESA)
    FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
    FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
    -
    3. Persenjataan dan Peran
    FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
    FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
    -------------
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
    FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL

    -
    Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
    1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
    -
    2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
    -
    3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
    -------------
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
    -
    angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
    Parameter Simulasi
    Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
    Pembagian Skema (50:50):
    50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
    50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
    Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
    Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..

    BalasHapus
  33. 2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
    HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
    GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    -------------------=
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
    Outdated equipment
    • The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
    • The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
    • The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
    Corruption
    • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
    • The MAF has been plagued by corruption.
    Budgetary constraints
    • The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
    • The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
    Non-traditional security threats
    • The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
    • The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
    Regional strategic environment
    • The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective.
    =========
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
    • Logistics
    A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
    • Budgeting
    MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
    • Personnel
    The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
    • Procurement
    The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
    • Political interference
    Political interference and corruption are undermining combat readiness.
    • Territorial disputes
    MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
    • Transboundary haze
    Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
    • Fleet sustainment
    The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
    • Nological obsolescence
    Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
    • Modernization
    The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited

    BalasHapus
  34. Di HINA guys... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Dubes Rusia Ungkap Tak Ada Diskon Minyak untuk RI

    https://amp.kontan.co.id/news/dubes-rusia-ungkap-tak-ada-diskon-minyak-untuk-ri

    BalasHapus
    Balasan
    1. 18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      10 LCA + 8 FLIT
      -
      Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.
      -
      FA-50 BLOCK 70 = PINOY
      FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------
      VETO AIM-120 AMRAAM
      VETO AIM-120 AMRAAM
      VETO AIM-120 AMRAAM
      -
      Hambatan integrasi rudal AIM-120 AMRAAM pada armada FA-50PL Polandia adalah contoh nyata bagaimana teknologi militer digunakan sebagai instrumen geopolitik dan ekonomi. Analisis mengenai fenomena ini dapat diurai menjadi tiga dimensi utama: Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar) Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas :
      1. Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
      2. Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
      =============
      =============
      33 F16 : MRCA
      33 F16 : MRCA
      33 F16 : MRCA
      -
      TNI AU mengoperasikan sekitar 33 unit pesawat tempur F-16.
      23 Unit F-16C/D (Block 25/52): Merupakan varian yang lebih modern, hasil program refurbishment dan peningkatan "Peace Bima-Sena II" dari Amerika Serikat.
      10 Unit F-16A/B (Block 15): Merupakan unit lama yang telah melalui program Falcon STAR (Structural Augmentation Roadmap) dan eMLU (Enhanced Mid-Life Update), membuat kemampuan avionik dan strukturnya setara dengan varian C/D.
      Pangkalan Utama: Ditempatkan di Skadron Udara 3 (Lanud Iswahyudi, Magetan) dan Skadron Udara 16 (Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru).
      -------
      36 AMRAAM
      36 AMRAAM
      36 AMRAAM
      -
      Hingga Februari 2026, status utama terkait pengadaan rudal AIM-120 AMRAAM oleh Indonesia melalui skema Defense Security Cooperation Agency (DSCA) adalah sebagai berikut:
      Persetujuan Utama (2016): Departemen Luar Negeri AS memberikan persetujuan Foreign Military Sale (FMS) untuk Indonesia pada Maret 2016. Paket tersebut mencakup 36 unit AIM-120C-7 dengan estimasi nilai USD 95 juta.
      Integrasi Alutsista: Rudal ini telah dioperasikan oleh TNI AU untuk melengkapi armada jet tempur F-16C/D Block 52ID. Selain itu, Indonesia juga menggunakan varian AMRAAM dalam sistem pertahanan udara titik NASAMS 2 yang menjaga wilayah Jakarta

      Hapus
    2. FA-50 BLOCK 70 = PINOY
      FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------------
      BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
      -
      FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
      Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
      -
      1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
      FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
      FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
      -
      2. Sensor dan Radar (AESA)
      FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
      FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
      -
      3. Persenjataan dan Peran
      FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
      FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
      -------------
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL
      FA50M VERSI DOWNGRADE FA50PL

      -
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------------
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      ANGSURAN FA50M = 10 TAHUN
      -
      angsuran untuk proyek Jet Tempur FA-50 Block 20 dengan skema Hybrid (Kredit & Barter) yang sangat unik:
      Parameter Simulasi
      Total Kontrak: US$ 920.000.000 (Sekitar RM 4,08 Miliar).
      Pembagian Skema (50:50):
      50% Kredit (Hutang): US$ 460.000.000
      50% Barter (Sawit): US$ 460.000.000
      Tenor (Jangka Waktu): 10 Tahun.
      Estimasi Bunga KEXIM: 4,5% per tahun (mengikuti standar OECD CIRR)..

      Hapus
    3. FA-50 BLOCK 70 = PINOY
      FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------------
      BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
      -
      FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
      Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
      -
      1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
      FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
      FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
      -
      2. Sensor dan Radar (AESA)
      FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
      FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
      -
      3. Persenjataan dan Peran
      FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
      FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
      -------------
      VETO AIM-120 AMRAAM
      -
      1. Strategi "Segmentation and Locking" (Segmentasi Pasar)
      Amerika Serikat (melalui Lockheed Martin) ingin memastikan bahwa setiap pesawat tempur memiliki "kasta" yang jelas.
      Menghindari Kanibalisasi: Jika FA-50 (yang jauh lebih murah) diberi kemampuan rudal jarak jauh (BVR) yang setara dengan F-16, maka nilai jual F-16 Viper akan merosot. Banyak negara akan memilih membeli dua atau tiga unit FA-50 daripada satu unit F-16 jika keduanya memiliki daya pukul yang sama.
      Kendali Jarak Jauh: Dengan menahan izin integrasi AMRAAM, AS secara efektif "mengunci" FA-50 pada peran serangan darat atau patroli udara jarak dekat saja. Hal ini memaksa negara seperti Polandia untuk tetap bergantung pada F-16 atau F-35 untuk misi supremasi udara yang lebih kritis.
      -
      2. Kedaulatan Digital dan "Black Box" Technology
      Masalah source code (kode sumber) adalah inti dari hambatan teknis ini.
      Proteksi Kekayaan Intelektual: Sistem radar dan komputer misi F-16 atau F-35 adalah rahasia negara paling berharga bagi AS. Membuka kode tersebut agar bisa "berbicara" dengan rudal AMRAAM di platform buatan Korea Selatan (KAI) berisiko membocorkan algoritma sensitif kepada pihak ketiga.
      Veto Teknis: AS menggunakan source code sebagai "rem" strategis. Tanpa akses ke kode ini, integrasi senjata menjadi tidak mungkin atau sangat mahal karena harus melibatkan kontraktor AS secara penuh. Ini memberi AS kekuatan veto atas kemampuan tempur yang dimiliki oleh negara pembeli, bahkan setelah pesawat tersebut dibayar lunas.
      -
      3. Geopolitik Rantai Pasok (Supply Chain Dependency)
      Polandia berada dalam posisi sulit karena mereka membutuhkan pesawat dengan cepat untuk menggantikan MiG-29, namun mereka terjebak dalam ketergantungan teknologi AS.
      Pelajaran bagi Pembeli Lain: Kasus Polandia mengirimkan pesan kepada pasar global (seperti Malaydesh atau Thailand) bahwa membeli FA-50 tidak otomatis memberikan kemampuan tempur "standar NATO" secara penuh tanpa restu eksplisit dari Washington.

      Hapus
    4. -50 BLOCK 70 = PINOY
      FA-50Murah BLOCK 20 = MALAYDESH
      Harga pesawat FA-50 Fighting Eagle buatan Korea Selatan bervariasi antar negara:
      1. Polandia: US$700 juta untuk 12 unit GF (±US$58 juta/unit) + US$2,3 miliar untuk 36 unit FA-50PL (±US$64 juta/unit).
      -
      2. Filipina: US$700 juta untuk 12 unit (±US$58 juta/unit).
      -
      3. Malaydesh : US$920 juta untuk 18 unit (±US$51 juta/unit).
      -------------
      BLOCK 70 MAHAL versus BLOCK 20 MURAH
      -
      FA-50 Block 70 lebih canggih dibandingkan Block 20 karena merupakan varian kursi tunggal (single-seat) yang dioptimalkan sepenuhnya untuk misi tempur, sementara Block 20 tetap merupakan pesawat kursi ganda (dual-seat) yang memiliki kapabilitas tempur tinggi.
      Berikut adalah perbandingan utama tingkat kecanggihannya:
      -
      1. Kapasitas Bahan Bakar & Jangkauan
      FA-50 Block 70: Menghapus kursi belakang dan menggantinya dengan tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 300 galon. Hal ini meningkatkan radius tempur sebesar 20-30% dibandingkan varian sebelumnya.
      FA-50 Block 20: Tetap memiliki dua kursi, sehingga kapasitas bahan bakar internal lebih terbatas, meski sudah dilengkapi kemampuan pengisian bahan bakar di udara (aerial refueling).
      -
      2. Sensor dan Radar (AESA)
      FA-50 Block 70: Dilengkapi dengan radar AESA tercanggih, seperti Raytheon PhantomStrike, yang memberikan deteksi target lebih jauh dan presisi tinggi dalam berbagai cuaca.
      FA-50 Block 20: Menggunakan radar AESA (seperti EL/M-2032 atau radar buatan Korea Selatan) yang sudah sangat mumpuni untuk kelas pesawat tempur ringan, namun Block 70 memiliki integrasi sensor yang lebih mendalam untuk peran multi-role.
      -
      3. Persenjataan dan Peran
      FA-50 Block 70: Dirancang sebagai platform serangan strategis yang lebih murah daripada jet tempur berat. Mendukung integrasi penuh rudal udara-ke-udara jarak jauh (BVR) seperti AIM-120 AMRAAM dan rudal jelajah seperti Taurus KEPD 350K-2.
      FA-50 Block 20: Fokus pada fleksibilitas misi Light Combat Aircraft (LCA) dan pelatih tempur. Kapasitas angkut senjata dan durasi terbangnya tidak sekuat Block 70 karena faktor ruang kursi kedua. Veto AMRAAM 120 USA
      -------------
      RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
      RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
      RADAR EM/L-2032 FOR FA50M
      -
      https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHJzxwXoi9JJ1en5IoKmLuxc1T9FaY6kvLCSuuQGnjIQMypgAwlGYK_SxGU9es-QwOkQDFp1dEXNQ9OTDqU8rul1nQ_uD6kXLqMAz3dDvdl9N0uANjU1AdYs5Jg3hV64lYusPLIsnHnMFVm9_zrRlbkcK_onpmxfCEG9WhqO-mQSzKXE_H87PHNXJniAUN/s1553/MY-2.jpg
      -------------
      18 FA50Murah = DI TIPU KOREA (CONNED KOREA)
      10 LCA
      8 FLIT
      Korea Aerospace Industries won the LCA / LIFT competition (which suffered a competitive challenge attempt) to supply the Royal Malaydeshn Air Force (RMAF or TUDM) with 18 light combat and advanced trainer aircraft. Eight of these aircraft are to be configured primarily as Lead Advanced Trainer (LIFT), while the remaining ten would be Light Fighter Aircraft (LCA) combat aircraft.

      Hapus
    5. F16 UPGRADE VS F18 USANG
      -
      PERBANDINGAN KEMAMPUAN F-16 INDONESIA DAN F-18 MALAYDESH =
      ________________________________________
      Kemampuan Rudal AMRAAM:
      F-16 Indonesia: Sudah mampu penuh mengoperasikan AIM-120C-7 (jarak jauh, fire-and-forget).
      -
      F-18 Malaydesh: Terbatas; senjata utama jarak jauh masih mengandalkan AIM-7 Sparrow (teknologi lebih tua) atau R-77 pada jet tempur lain.
      ________________________________________
      Status Modernisasi:
      F-16 Indonesia: Sangat tinggi berkat program Falcon STAR-eMLU yang meremajakan seluruh sistem pesawat.
      -
      F-18 Malaydesh: Masih menggunakan standar lama tanpa pembaruan besar pada sistem integrasi senjata BVR.
      ________________________________________
      Radar & Avionik:
      F-16 Indonesia: Menggunakan AN/APG-68(V) hasil upgrade yang lebih sensitif mendeteksi target jarak jauh.
      -
      F-18 Malaydesh: Menggunakan AN/APG-73 standar yang kemampuannya mulai tertinggal dari versi eMLU Indonesia.
      ________________________________________
      Pertempuran Jarak Jauh (BVR):
      F-16 Indonesia: Tinggi (jangkauan AMRAAM C-7 bisa mencapai lebih dari 100 km).
      -
      F-18 Malaydesh: Sedang (ketergantungan pada rudal Sparrow membatasi jarak serang efektif).
      ________________________________________
      Teknologi Helm Pilot:
      F-16 Indonesia: Dilengkapi JHMCS (pilot bisa mengunci lawan hanya dengan menoleh).
      -
      F-18 Malaydesh: Masih menggunakan sistem helm Standar (belum terintegrasi penuh untuk pencarian target via helm
      ________________________________________
      Analisis Mendalam: Mengapa F-16 Indonesia Lebih Unggul dalam Hal AMRAAM?
      -
      Program Falcon STAR-eMLU (TNI AU):
      Indonesia melakukan Enhanced Mid-Life Update (eMLU) pada pesawat F-16 A/B Block 15. Upgrade ini membuat F-16 Indonesia setara dengan standar Block 52ID. Hal ini mencakup peningkatan avionik, komputer misi, radar AN/APG-68(V) yang lebih canggih, dan integrasi senjata baru.
      -
      Akuisisi AIM-120C-7 AMRAAM (Indonesia):
      Indonesia telah mendapatkan izin dan mengakuisisi rudal AIM-120C-7 AMRAAM, yang merupakan rudal udara-ke-udara jarak menengah-jauh dengan kemampuan fire-and-forget. Rudal ini memberikan kemampuan BVR (Beyond Visual Range) yang sesungguhnya.
      -
      Situasi F/A-18D Malaysdesh (TUDM):
      F/A-18D Hornet Malaydesh adalah pesawat yang tangguh, namun TUDM masih mengandalkan rudal AIM-7 Sparrow yang lebih tua untuk kemampuan BVR, atau rudal Rusia (R-77) pada platform lain, bukan AMRAAM modern seperti Indonesia. TUDM dilaporkan lebih fokus pada upgrade pod penargetan (Sniper ATP) daripada integrasi AMRAAM pada armada F-18 lama mereka.
      -
      Kombinasi Helm JHMCS dan Sidewinder AIM-9X (Indonesia):
      Selain AMRAAM untuk jarak jauh, F-16 TNI AU yang sudah diupgrade juga menggunakan helm JHMCS dan rudal AIM-9X Sidewinder, yang memungkinkan pilot mengunci sasaran hanya dengan menolehkan kepala.
      ________________________________________
      Kesimpulan
      F-16 Indonesia melalui Falcon STAR-eMLU telah bertransformasi menjadi jet tempur dengan kemampuan tempur modern (BVR), yang didukung oleh rudal AIM-120 AMRAAM, menjadikannya lebih unggul dalam pertempuran jarak jauh
      -
      F/A-18D Malaysdesh yang masih menggunakan teknologi radar dan rudal yang lebih lama (sebelum ada kontrak pembaruan penuh)

      Hapus
    6. 2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      -------------------
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
      Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
      Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
      Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
      Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
      Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
      Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
      Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
      Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.
      ===========
      The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has a lack of modern military assets due to a small defense budget and aging equipment. This has left the MAF vulnerable to internal and external threats.
      Causes
      • Small defense budget: The MAF has had small procurement budgets for the past quarter-century.
      • Aging equipment: Most of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
      • Foreign dependence: The MAF relies on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for its military hardware and software.
      Effects
      • Vulnerability to threats
      The MAF is vulnerable to internal and external threats due to its lack of modern military assets.
      • Challenges with air force
      The MAF's air force has been challenged by the withdrawal of its MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017.
      • Challenges with naval assets
      The MAF's naval assets are aging, as evidenced by the KD Rahman submarine issue in 2010.

      Hapus
    7. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      Status Kelumpuhan Pertahanan (SIPRI & Alutsista)
      Vakum SIPRI (2024–2025): Status KOSONG total selama dua tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat yang tercatat, menempatkan Malaydesh setara dengan Laos dan Kamboja.
      Tren Mundur: Penurunan konsisten dari fase Planned (2020), Selected Not Yet Ordered (2022), hingga nihil aktivitas (2024–2025).
      Kegagalan Simbolik: Pembatalan resmi akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali bukti hilangnya kredibilitas finansial di pasar global.
      Procurement Freeze (2026): Instruksi PM Anwar Ibrahim untuk pembekuan total pengadaan guna menghentikan korupsi sistemik dan kebocoran anggaran.
      -
      Model "Negara Penyewa" (Military-for-Rent)
      Ketiadaan uang tunai memaksa militer beralih dari kepemilikan aset menjadi skema Leasing (Sewa):
      Aset Sewaan (32+ Item): Mencakup 31 Helikopter (Blackhawk, AW139, AW149, Bell 429), pesawat latihan L39 ITCC, simulator jet tempur MKM, hingga motor polisi.
      Skema Barter: Pengadaan yang tersisa (FA-50, PT-91M, Scorpene) terpaksa menggunakan Barter Kelapa Sawit (CPO) karena krisis devisa.
      Aset Mangkrak: Proyek LCS & OPV yang karatan di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.
      -
      Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
      Debt-Servicing Cycle: 58% hingga 64,3% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama.
      Ledakan Liabilitas: Utang nasional melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menjadi proyeksi RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Kritis: Utang pemerintah menyentuh 69% GDP (melewati limit 65%) dan utang rumah tangga ekstrem di angka 84,3% GDP.
      Tabung Harapan (2018): Bukti historis keputusasaan fiskal melalui penggalangan dana rakyat untuk membayar utang negara.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi (GFP 2026)
      Peringkat GFP: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Skandal Aset Hilang: Catatan memalukan raibnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet tempur dari gudang militer.
      Degradasi Armada: Banyak aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM, Nuri) atau mogok saat parade (Tank PT-91M).
      -
      Perbandingan Kontras: Indonesia (The Giant)
      Status SIPRI: Memiliki "Lembar Belanja Penuh" (Rafale F4, A400M, Rudal Khan, Kapal PPA).
      Kesehatan Fiskal: Rasio utang pemerintah jauh lebih sehat (40% GDP) dengan ekonomi 4,24x lebih besar secara PDB PPP dibandingkan Malaydesh.

      Hapus
    8. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP.
      --------------------
      Here’s a detailed, structured look at the key challenges facing the Royal Malaydesh n Navy (RMN), based on recent audits, defence analyses, and maritime security reports:
      ๐Ÿšข Ageing Fleet & Modernisation Delays
      • Over half the fleet past prime – A 2024 government audit found that more than 50% of RMN vessels have exceeded their intended service life, with some over 40 years old.
      • Littoral Combat Ship (LCS) delays – The flagship LCS programme, meant to deliver six modern warships, has been plagued by cost overruns and years of delay, leaving capability gaps in coastal defence.
      • Maintenance burden – Older ships require more frequent and costly repairs, reducing operational availability.
      ๐Ÿ’ฐ Budgetary & Procurement Constraints
      • Limited capital expenditure – Much of the Navy’s procurement budget is tied to progress payments for existing contracts, leaving little for new acquisitions.
      • Currency depreciation – The weak ringgit inflates the cost of imported naval systems and spare parts.
      • Reliance on foreign partners – Delays in domestic shipbuilding have increased reliance on the US and other allies for maritime patrols and training.
      ๐ŸŒ Strategic & Security Pressures
      • South China Sea tensions – Persistent Chinese naval and coast guard presence near Malaydesh n-claimed waters, especially around the Spratly Islands, forces the RMN to stretch its limited assets3.
      • Illegal fishing & piracy – Vietnamese illegal fishing fleets and piracy in the Malacca and Singapore Straits remain ongoing threats.
      • Non-traditional threats – Smuggling, maritime terrorism routes in the Celebes Sea, and environmental disasters add to operational demands.
      ⚓ Capability Gaps
      • Submarine fleet limitations – Only two Scorpรจne-class submarines are in service, limiting underwater deterrence.
      • Insufficient patrol coverage – Large Exclusive Economic Zone (EEZ) with too few operational ships for constant monitoring.
      • Aging support infrastructure – Some naval bases and dockyards lack modern facilities for advanced warship maintenance.
      ๐Ÿ“Œ Core Problems in Summary
      1. Obsolete platforms – Many ships beyond service life.
      2. Procurement delays – LCS and other projects years behind schedule.
      3. Budget rigidity – Funds locked into old contracts, little for new tech.
      4. Strategic overstretch – Multiple threats across vast maritime zones.
      5. Dependence on allies – Reliance on foreign navies for certain missions.

      Hapus
  35. Kesian negara KACUNG TAK DIANGGAP... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Tak Ada Diskon Minyak untuk Indonesia, Dubes Rusia Sebut Harga Bisa Jadi Lebih Tinggi

    https://nasional.kompas.com/read/2026/04/17/05160041/tak-ada-diskon-minyak-untuk-indonesia-dubes-rusia-sebut-harga-bisa-jadi

    BalasHapus
    Balasan
    1. Minyak kita aman Pur cadangannya Soe BLN Desember..malon skrg dah kiamat naik semua alhamdulillah..karma kacung london!๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜…๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜œ๐Ÿ˜›๐Ÿ˜๐Ÿ™ƒ

      Hapus
    2. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------

      Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
      Data resmi menunjukkan Malaydesh terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
      2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
      2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
      2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
      2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
      -
      Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
      Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
      2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
      2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
      2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
      Posisi Regional: Malaydesh kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
      -
      Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
      Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
      Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
      Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
      Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
      Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.
      -
      Perangkap Utang & Liabilitas (Eskalasi RM 1,79 Triliun)
      Pertumbuhan beban finansial yang melumpuhkan negara:
      2010: RM 407,1 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Ledakan pasca-transparansi 1MDB).
      2026: Proyeksi RM 1,79 Triliun (Titik kritis manajemen utang).
      Rasio Utang: Diproyeksikan menyentuh 69,54% dari PDB pada 2029 (Data Statista), melampaui batas aman.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi
      Global Firepower (GFP) 2026: Malaydesh (Peringkat 42) resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41) di ASEAN.
      Status "Military-for-Rent": Karena tidak mampu membeli (Buying), beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item (Heli, simulator, hingga motor polisi).
      Administrasi: Sanksi naturalisasi ilegal dan kekalahan WO 0-3 di bidang olahraga menjadi simbol runtuhnya tata kelola birokrasi nasional.
      -
      Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Berstatus "The Giant" dengan modernisasi agresif (Rafale, A400M, PPA) dan rasio utang pemerintah yang sehat (40% GDP).
      Malaydesh: Berstatus "The Stagnant" yang terjebak dalam delusi klaim "Shopping Cash" sementara kenyataannya hanya mampu membayar bunga utang lama.

      Hapus
  36. Kesiannya... Tau tau tak dianggap sama Rusia... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Amankan minyak, Prabowo terbang ke Rusia dini hari tadi malam

    https://www.idnfinancials.com/id/news/62910/amankan-minyak-prabowo-terbang-ke-rusia-dini-hari-tadi-malam

    BalasHapus
    Balasan
    1. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
      NO IZIN TERBANG BEBAS
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      -
      THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
      THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      -
      ENERGI (BRICS/RUSIA):
      Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
      -
      KEDAULATAN DATA:
      Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
      -
      SAHAM FREEPORT:
      Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
      -
      KEDAULATAN UDARA:
      Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
      --------------------------------
      Analisa Kekuatan Udara: Buying vs. Prank
      Indonesia melakukan modernisasi masif dengan kontrak resmi (Firm Order), sementara Malaydesh terjebak dalam pembatalan dan wacana:
      Indonesia (Realisasi & Kontrak G2G):
      42 Rafale: Kontrak lunas dan efektif (Dassault Aviation).
      48 KAAN (Gen-5): Kerja sama strategis G2G dengan Turki (TAI).
      48 KF-21 Boramae (Block II): Kesepakatan tahap akhir dengan Korea Selatan (KAI).
      24 M-346F: Penandatanganan Letter of Award (LOA) dengan Leonardo.
      Malaydesh (Pembatalan & Kegagalan):
      F-18 Kuwait: Resmi BATAL (2026) setelah 4 kali upaya negosiasi (New Straits Times).
      Status "Prank": Wacana JF-17, Rafale, Typhoon, dan Tejas berakhir tanpa kontrak.
      MiG-29N: Pensiun tanpa pengganti (Tiada Ganti).
      FA-50: Mengalami hambatan blokir/lisensi dari AS.
      -
      Analisa Geografis & Jangkauan Tempur
      Jarak Pekanbaru ke KL (291 KM) dan Pontianak ke Sarawak (498 KM) sangat pendek dibandingkan radius tempur jet tempur baru Indonesia:
      Rafale: ±1.852 KM (Sanggup menjangkau seluruh wilayah semenanjung dan Kalimantan).
      KAAN & KF-21: ±1.100–1.400 KM (Dominasi ruang udara regional).
      -
      Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
      Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
      Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
      Malaydesh (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, Malaydesh berubah menjadi "Negara Penyewa":
      Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
      Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", Malaydesh KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
      -
      Beban Rakyat & Masa Depan
      Beban Per Kapita: Setiap warga Malaydesh menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
      Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).


      Hapus
  37. APRIL 13, 2026-RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    -
    ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    --------------------------------
    Kontras Belanja Pertahanan: Agresif vs Lumpuh
    Indonesia (Status: Shopping Kaya):
    Nilai Fantastis: Investasi pertahanan hanya dengan Turki saja mencapai USD 12–13 miliar (±Rp200 Triliun).
    Loncatan Teknologi: Mengakuisisi jet tempur generasi ke-5 KAAN, rudal balistik KHAN, drone tempur canggih (ANKA, AKINCI, TB3), dan kapal perang modern (I-Class, PPA).
    Kemandirian: Fokus pada skema Joint Venture dan produksi lokal melalui PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia.
    Malaydesh (Status: Miskin No Shopping):
    ---------------------------------
    Tahun SIPRI Kosong: Tidak ada kontrak pengadaan alutsista utama yang tercatat di SIPRI selama 2024–2025.
    Anggaran Terjepit: Belanja militer hanya sekitar 0,93% dari PDB Statista, jauh di bawah standar keamanan regional.
    Belanja "Mini": Total belanja dengan Turki hanya USD 1,17 miliar (hanya ~9% dari nilai belanja Indonesia).
    Analisa Beban Utang & Kelumpuhan Fiskal
    Kesehatan Fiskal Indonesia:
    Utang pemerintah yang rendah (41,1% terhadap PDB) memberikan ruang bagi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pengadaan melalui kredit ekspor yang terencana.
    Krisis Utang Malaydesh:
    Beban Utang Menggunung: Proyeksi utang mencapai RM 1,79 triliun pada 2026.
    Hutang Bayar Hutang: Fenomena eksodus modal dan beban liabilitas (seperti 1MDB) memaksa negara terjebak dalam siklus pelunasan bunga utang yang tidak berujung.
    Utang Rumah Tangga: Tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di ASEAN menurut Bank Negara Malaydesh, menekan daya beli nasional secara keseluruhan.
    ---------------------------------
    Kegagalan Proyek Strategis (Era "Game Over")
    Kelemahan Malaydesh bukan hanya soal dana, tetapi manajemen pengadaan yang kronis:
    Mangkrak & PHP: Proyek LCS yang tidak kunjung selesai sejak 2011 dan pembatalan berbagai rencana (MRCA, SPH, MRSS) menciptakan "celah kapabilitas" yang membahayakan kedaulatan.
    Ketidakstabilan Politik: Pergantian 5x Perdana Menteri dan 6x Menteri Pertahanan dalam waktu singkat mengakibatkan ketidakpastian kebijakan pertahanan.
    Hutang Utilitas: Fakta adanya tunggakan tagihan dasar (listrik, internet, air) di kamp militer menunjukkan bahwa anggaran operasional harian pun sudah sangat tertekan.

    BalasHapus
  38. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt

    BalasHapus
  39. DAN RUSIA KATA MINYAK NO DISKAUN... itu lah Nasib menjadi negara KACUNG.... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    Amankan minyak, Prabowo terbang ke Rusia dini hari tadi malam

    https://www.idnfinancials.com/id/news/62910/amankan-minyak-prabowo-terbang-ke-rusia-dini-hari-tadi-malam

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP=
      -------
      TIPU UN (PBB)-PRANK IAG
      Malaydesh dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
      --------
      TIPU SULTAN - PSIM FAKE
      Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
      --------
      TIPU PAKISTAN-PRANK JF17
      “The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
      --------
      TIPU INDIA-PRANK TEJAS
      MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
      --------
      TIPU TURKI = PRANK YAVUZ
      PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
      --------
      TIPU FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
      --------
      TIPU INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
      --------
      TIPU FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
      --------
      TIPU SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
      --------
      TIPU CHINA-PRANK KS-1A
      MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ---------------------------------
      ๐Ÿ“ฃ 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
      Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
      • The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
      • Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
      MD530G Helicopter Failure
      • Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
      • The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
      ๐Ÿ‘‘ 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
      • King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
      • His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
      ๐Ÿ•ต️‍♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
      • In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
      • Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
      • The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
      ๐Ÿง‘‍⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
      • A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
      • Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
      ๐Ÿ“ฑ 5. Social Media & Grassroots Pressure
      • Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
      • Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
      ๐Ÿ› ️ Impact on Policy & Reform
      • The backlash has led to:
      o Cancellation of controversial deals
      o Promises of procurement reform
      o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
      • However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change

      Hapus
    3. INDONESIA .....
      BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      GDP = USD 1,44 TRILIUN
      -
      2018–2021:
      11 Su-35 BATAL (Risiko sanksi CAATSA AS) → Ganti 42 Rafale (Prancis).
      -
      2024:
      12 Mirage 2000-5 BATAL (Masalah Jet Tua) → Ganti 48 KAAN (Turki, Jet Siluman).
      -
      2025:
      42 J-10CE BATAL (Fokus kerja sama) → Ganti 48 KF-21 Block II (Korsel-RI).
      -
      2026:
      24 F-15IDN PROSES (Risiko ITAR AS) → Ganti 24 M-346F (Latih tempur/serang ringan).
      =============
      =============
      MALAYDESH.......
      BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      GDP = USD 416,90 MILIAR
      -
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      2017:
      MiG-29N → PENSIUN
      Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
      -
      2018 - 2022:
      RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
      Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
      -
      2023:
      TEJAS → GAGAL
      Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
      -
      2023:
      FA-50 (M) → DEAL
      Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
      -
      2026: FA-50 → VETO USA
      AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
      -
      2026:
      F-18 KUWAIT → BATAL
      Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
      ________________________________________
      Laporan Media Internasional & Regional:
      Channel News Asia (CNA): Mengulas secara mendalam dalam artikel opini dan berita bertajuk "Malaydesh’s purchase of Kuwaiti Hornet fighter jets - is it worth it?" yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2024. Artikel ini menyebutkan bahwa Malaydesh telah mengincar jet tersebut setidaknya sejak tahun 2017.
      Asian Military Review: Mengonfirmasi bahwa minat Malaydesh dimulai sejak 2017, tepatnya saat armada MiG-29N TUDM mulai dipensiunkan.
      The Defense News & Janes: Media pertahanan global ini sering dikutip oleh situs berita militer seperti M5 Dergi sebagai sumber awal laporan mengenai ketertarikan Malaydesh pada Hornet bekas Kuwait.
      -
      Media Lokal Malaydesh:
      The Star & New Straits Times: Melaporkan pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, pada Oktober 2025 yang menegaskan kembali bahwa akuisisi ini merupakan langkah sementara (stopgap) sebelum pengadaan MRCA baru.
      Bernama (Kantor Berita Nasional): Sumber utama untuk rilis teknis, termasuk laporan kunjungan

      Hapus
    4. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      The Malaydesh Armed Forces' assets are a mix of modern and aging equipment spread across three branches: the Army, Navy, and Air Force. A significant portion of these assets, totaling 171 units, is over 30 years old, creating a number of readiness and logistical challenges.
      ________________________________________
      Malaydesh Army ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ
      The Malaydesh Army's assets are a mix of domestic and foreign-sourced equipment, but many face issues with age and quantity.
      • Tanks: The main battle tank (MBT) is the PT-91M Pendekar, a modernized version of the T-72. The main issue is the small number of units (around 48), which limits strategic deployment and sustained operations.
      • Armored Vehicles: The Army has a diverse fleet of armored vehicles, including the locally produced DefTech AV8 Gempita and the ACV-300 Adnan. While locally-made vehicles offer some logistical advantages, the diverse range of platforms from different countries can create complexities in maintenance and spare parts supply.
      • Artillery: The Army operates the G5 Mk III 155mm howitzer and the Astros II MLRS. Some of these systems have been in service for a considerable time, raising concerns about their readiness and effectiveness against modern threats.
      ________________________________________
      Royal Malaydesh Navy (RMN) ⚓
      The RMN's fleet is grappling with significant issues related to aging ships, maintenance, and delayed procurement. A recent audit revealed that 34 of the RMN's 53 vessels have exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old.
      • Fleet Aging: Many of the Navy's ships are past their prime. This has led to higher maintenance costs and a lower operational readiness rate.
      • Procurement Delays: The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to provide six new frigates, has been plagued by major delays and cost overruns. None of the ships have been delivered, forcing the navy to continue operating its aging vessels.
      • Logistical Problems: The lack of a consistent procurement strategy has resulted in a fleet with various classes of ships from different manufacturers. This has created logistical nightmares, with the RMN holding over RM380 million in unused spare parts, some of which are now obsolete and no longer compatible with the active fleet.

      Hapus
  40. FA-50 BLOCK 20 MALAYSIA.. ๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ


    1. RADAR AESA PHANTOMSTRIKE
    2. SNIPER PODS
    3. MISIL AIM 120 AMRAAM

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2021 = NO SALE OF HORNETS
      2021 = NO SALE OF HORNETS
      2021 = NO SALE OF HORNETS
      -
      KUWAIT (KUNA) -- Kuwait's Ministry of Defense on Thursday denied reports about purported negotiations to sell 33 used F/A-18 Hornet aircraft in possession of the Kuwait Air Force to the Malaydeshn Air Force.
      The Kuwait Army Chairmanship of Staff said any negotiations to sell ordnance owned by the Ministry of Defense would be declared directly.
      Such deals are conducted via the assets commissions affiliated to the ministry, as well as in coordination with the Ministry of Finance after approval of the manufacturing country and in line with standing procedures.
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/12/no-sale-of-hornets-to-malaydesh-kuwait.html
      ________________________________________
      2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
      2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
      2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
      Detail Konfirmasi Resmi
      Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
      Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026
      ________________________________________
      2017 – 2026 …..
      9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
      9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
      9 TAHUN MENUNGGU = BERUJUNG DEBU
      1. Tragedi F/A-18 Kuwait: "9 Tahun Menunggu, Berujung Debu"
      Timeline yang Anda sajikan (2017–2026) menunjukkan inefisiensi birokrasi dan kegagalan diplomasi pertahanan yang kronis:
      Aspirasi Tanpa Eksekusi: Menunggu sejak 2017 menunjukkan bahwa Malaydesh tidak memiliki "Rencana B" yang solid. Ketergantungan pada pesawat bekas (Hornet) yang sudah berusia 30 tahun lebih mencerminkan keputusasaan fiskal.
      Kendala Teknis (Februari 2026): Alasan pembatalan terkait modifikasi software (15 bulan) dan ketidakpastian pengiriman membuktikan bahwa alutsista bekas seringkali menjadi "beban" daripada "aset". Malaydesh terjebak dalam kondisi di mana mereka butuh pesawat sekarang, tapi secara teknis pesawat tersebut butuh waktu terlalu lama untuk layak terbang.
      Lampu Hijau AS yang Percuma: Izin dari AS (Juni 2025) menjadi tidak relevan ketika kondisi fisik pesawat (hasil inspeksi November 2025) tidak memenuhi ekspektasi atau biaya integrasinya terlalu mahal untuk kantong Malaydesh.
      ________________________________________
      GAME OVER
      -
      2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
      -
      2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
      -
      2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
      -
      2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
      -
      2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
      -
      2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
      -
      2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
      -
      2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      ๐Ÿ“ฃ 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
      Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
      • The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
      • Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
      MD530G Helicopter Failure
      • Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
      • The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
      ๐Ÿ‘‘ 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
      • King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
      • His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
      ๐Ÿ•ต️‍♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
      • In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
      • Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
      • The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
      ๐Ÿง‘‍⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
      • A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
      • Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
      ๐Ÿ“ฑ 5. Social Media & Grassroots Pressure
      • Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
      • Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
      ๐Ÿ› ️ Impact on Policy & Reform
      • The backlash has led to:
      o Cancellation of controversial deals
      o Promises of procurement reform
      o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
      • However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      -------------------
      1. Scorpรจne Submarine Deal (2002)
      • Malaydesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpรจne submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
      • Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
      • The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
      • French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
      ________________________________________
      2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
      • In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
      • By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
      • The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
      • Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
      ________________________________________
      3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
      • A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
      • By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
      ________________________________________
      4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
      • In 2015, Malaydesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malaydesh n Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
      • Law Minister Wan Junaidi confirmed that no action would be taken, even though significant funds had changed hands without resolution

      Hapus
    4. INDONESIA .....
      11 SU-35 > 42 RAFALE
      12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
      42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
      24 F-15IDN > 24 M-346F
      -
      MALAYDESH.......
      F18 KUWAIT = CANCELLED
      JF17 = PRANK
      RAFALE = PRANK
      TYPHOON = PRANK
      GRIPEN = PRANK
      TEJAS = PRANK
      MIG29N = TIADA GANTI
      FA50MURAH = DIBLOKIR USA
      ________________________________________

      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      -
      2017:
      MiG-29N → PENSIUN
      Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
      -
      2018 - 2022:
      RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
      Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
      -
      2023:
      TEJAS → GAGAL
      Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
      -
      2023:
      FA-50 (M) → DEAL
      Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
      -
      2026: FA-50 → VETO USA
      AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
      -
      2026:
      F-18 KUWAIT → BATAL
      Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
      ________________________________________
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK ๐ŸฆงGORILA ....
      -
      KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.

      Hapus
  41. F16 RONGSOK SEDEKAH US dengan RADAR USANG makanan EMPUK FA-50 BLOCK 20 MALAYSIA... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
    Balasan
    1. 2025-2021 ......
      NGEMIS = SURAT AKUISISI
      -
      1x NGEMIS 2021:
      Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
      Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
      -
      2x NGEMIS 2023 :
      Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
      Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
      -
      3x NGEMIS 2024:
      Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
      Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
      -
      4x NGEMIS 2024 :
      Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
      -
      2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
      2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
      2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
      Detail Konfirmasi Resmi
      Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
      Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
      ________________________________________
      Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
      -
      Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
      -
      Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
      -
      Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
      ________________________________________
      GAME OVER
      -
      2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
      -
      2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
      -
      2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
      -
      2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
      -
      2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
      -
      2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
      -
      2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
      -
      2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
      -
      2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.

      Hapus
    2. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
      Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
      Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
      ------------
      1. Aging Aircraft Fleet
      • MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
      • F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
      • SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
      ------------
      2. Limited Fleet Size
      • Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
      • The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
      ------------
      3. Modernization Delays
      • RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
      • The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
      ------------
      4. Logistical and Maintenance Challenges
      • Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
      • Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
      ------------
      5. Limited Indigenous Defense Industry
      • Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
      • It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
      ------------
      6. Insufficient Force Multipliers
      • The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
      • Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
      ------------
      7. Geopolitical Pressures and Resource Constraints
      • Regional tensions in the South China Sea require stronger capabilities than currently available.
      • Defense budgets are constrained due to domestic priorities and economic conditions.
      ------------
      8. Pilot Training and Retention
      • Budget limitations can impact pilot training hours.
      • Retaining skilled pilots and technical personnel can be challenging due to better pay in the private sector or other government roles.

      Hapus
    3. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------------
      KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MALAYDESH
      Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
      • pertahanan udara yang terbatas
      • kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
      • armada laut yang minim
      • anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
      • keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
      1. Pertahanan Udara
      • Malaydesh hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
      • Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
      • Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Malaydesh Timur secara simultan.
      2. Kekuatan Darat
      • Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Malaydesh (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
      • Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
      • Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
      3. Kekuatan Laut
      • Armada perang Malaydesh sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
      • Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Malaydesh mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
      4. Anggaran & Pemeliharaan
      • Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar USUSD 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (USUSD 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
      • Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.

      Hapus
    4. 2026 = BATAL F18 KENDALA BIAYA DAN LOGISTIK.
      2025 – 2017 = NGEMIS F18
      -
      Malaydesh has reportedly sought the Kuwaiti jets since at least 2017. The legacy Hornet is thought to “increase the level of preparedness and capability of the RMAF in safeguarding the country’s airspace”
      ________________________________________
      2017 – Awal Mula: Malaydesh mulai melirik jet F/A-18 Hornet milik Kuwait untuk mengisi kekosongan tenaga setelah armada MiG-29N mereka dipensiunkan.
      -
      2021 – Tekanan Meningkat: Pemerintah Malaydesh secara resmi menyatakan keinginan membeli 33 unit Hornet bekas tersebut. Isu ini jadi panas setelah insiden masuknya 16 pesawat militer China ke wilayah udara Malaydesh.
      -
      2023 – Menunggu Kuwait: Malaydesh harus bersabar karena Kuwait baru bisa melepas Hornet lama mereka setelah jet pengganti (Super Hornet baru) dari Boeing tiba.
      -
      Mei - Juli 2024 – Lobi Diplomatik: Menteri Pertahanan Malaydesh aktif melobi Duta Besar Kuwait, dan Panglima TUDM menyiapkan tim teknis untuk terbang ke sana.
      -
      Juni 2025 – Lampu Hijau AS: Kabar gembira datang saat Amerika Serikat dilaporkan memberikan izin transfer jet tersebut kepada Malaydesh.
      -
      November 2025 – Inspeksi Terakhir: Tim teknis TUDM akhirnya mendarat di Kuwait selama dua minggu untuk membongkar dan mengecek kondisi fisik serta jeroan pesawat.
      -
      6 Februari 2026 – Keputusan Pahit: Setelah hasil evaluasi teknis dipelajari, Kabinet Malaydesh secara resmi memutuskan untuk membatalkan pembelian ini.
      -
      26 Februari 2026 – Pengumuman Resmi: Wakil Menteri Pertahanan, Adly Zahari, mengumumkan pembatalan tersebut di Parlemen. Alasannya: butuh 15 bulan cuma untuk modifikasi software dan jadwal pengiriman dari Kuwait yang tidak pasti.
      -
      Sumber Data:
      Informasi ini dirangkum dari laporan resmi Bernama, pengumuman di Parlimen Malaydesh, serta analisis teknis dari Janes Defense.
      ________________________________________
      Laporan Media Internasional & Regional:
      Channel News Asia (CNA): Mengulas secara mendalam dalam artikel opini dan berita bertajuk "Malaydesh’s purchase of Kuwaiti Hornet fighter jets - is it worth it?" yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2024. Artikel ini menyebutkan bahwa Malaydesh telah mengincar jet tersebut setidaknya sejak tahun 2017.
      Asian Military Review: Mengonfirmasi bahwa minat Malaydesh dimulai sejak 2017, tepatnya saat armada MiG-29N TUDM mulai dipensiunkan.
      The Defense News & Janes: Media pertahanan global ini sering dikutip oleh situs berita militer seperti M5 Dergi sebagai sumber awal laporan mengenai ketertarikan Malaydesh pada Hornet bekas Kuwait.
      -
      Media Lokal Malaydesh:
      The Star & New Straits Times: Melaporkan pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, pada Oktober 2025 yang menegaskan kembali bahwa akuisisi ini merupakan langkah sementara (stopgap) sebelum pengadaan MRCA baru.
      Bernama (Kantor Berita Nasional): Sumber utama untuk rilis teknis, termasuk laporan kunjungan
      ________________________________________
      ๐ŸคฃON TERUS BERJAYA = 2026 BERJAYA BATAL๐Ÿคฃ

      Hapus
  42. 2025-2021 ......
    NGEMIS = SURAT AKUISISI
    -
    1x NGEMIS 2021:
    Pengirim: Datuk Seri Hishammuddin Hussein (Menteri Pertahanan saat itu).
    Tujuan: Menyatakan minat awal secara formal dari pihak Malaydesh untuk membeli 33 unit pesawat F/A-18C/D Hornet milik Angkatan Udara Kuwait (KAF) yang akan segera dipensiunkan.
    -
    2x NGEMIS 2023 :
    Pengirim: Datuk Seri Mohamad Hasan (Menteri Pertahanan penerus).
    Tujuan: Menindaklanjuti permohonan sebelumnya setelah adanya pergantian kepemimpinan di Malaydesh. Surat ini bertujuan untuk menjaga momentum negosiasi di tengah ketidakpastian politik di Kuwait saat itu.
    -
    3x NGEMIS 2024:
    Pengirim: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (Menteri Pertahanan saat ini).
    Tujuan: Mengonfirmasi kembali keseriusan Malaydesh. Momentum ini diperkuat dengan kunjungan kerja resmi Khaled Nordin ke Kuwait pada Oktober 2024 untuk mendiskusikan teknis akuisisi secara langsung dengan otoritas Kuwait
    -
    4x NGEMIS 2024 :
    Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy Hornet milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super Hornet baharunya.
    -
    2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
    2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
    2026 = CANCELLED F18 = TIADA GANTI
    Detail Konfirmasi Resmi
    Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malaydesh, Adly Zahari.
    Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malaydesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
    ________________________________________
    Strategi "Ngemis" Berkelanjutan (2021–2024): Keterbatasan budget pertahanan memaksa Malaydesh melakukan upaya akuisisi jet bekas (F/A-18 Hornet) dari Kuwait melalui empat kali pengiriman Surat Akuisisi secara formal oleh tiga Menteri Pertahanan yang berbeda demi menjaga momentum negosiasi.
    -
    Ketergantungan pada Alutsista Bekas: Penggunaan surat-surat tersebut menunjukkan ambisi Malaydesh untuk memperkuat armada udara dengan biaya minim (loakan), mengingat anggaran yang tidak mencukupi untuk pembelian pesawat tempur baru.
    -
    Kegagalan Total di 2026: Meski sudah melakukan upaya diplomasi intensif selama bertahun-tahun, proses akuisisi dinyatakan CANCELLED (batal) oleh Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari di Sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari 2026.
    -
    Krisis Pertahanan Udara: Pembatalan ini berujung pada status TIADA GANTI, yang mengonfirmasi bahwa budget pertahanan Malaydesh gagal mengamankan aset pengganti, meninggalkan celah besar dalam sistem pertahanan udara mereka.
    ________________________________________
    GAME OVER
    -
    2026: GAME OVER (CAS/FIFA) – Banding ditolak, terbukti TIPU dokumen naturalisasi. Denda Rp7,5 M & sanksi 1 tahun.
    -
    2024: Prank Turki (Yavuz) – Rencana beli meriam MKE kembali DITINJAU ULANG (PHP lagi).
    -
    2022: Prank PT PAL (Indonesia) – Janji kontrak kapal MRSS bulan Agustus, status tetap GANTUNG.
    -
    2021: Prank India & Slovakia – PHP jet Tejas & meriam EVA, hasil akhirnya MENGUAP.
    -
    2019: Prank Pakistan (JF-17) – Pura-pura minat jet tempur saat kunjungan kenegaraan, berujung DIBANTAH.
    -
    2017: Skandal PSIM Palsu – Pasang modul mast PALSU/DUMMY pada kapal LCS saat peluncuran demi pamer ke Sultan.
    -
    2016: Prank Nexter (Prancis) – Sudah TTD Letter of Intent (LoI) meriam Caesar, tapi akhirnya BATAL.
    -
    2007: Prank Rafale (Prancis) – Wacana beli 18 jet tempur senilai $2M, berakhir PHP bertahun-tahun.
    -
    2004: Prank China (Rudal KS-1A) – Janji beli & transfer teknologi, realisasi ZONK.

    BalasHapus
  43. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    ==============
    ๐ŸฆงGORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
    SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
    •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
    •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
    •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
    ----
    4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
    SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
    BELI BARU = RM3.954 BILION
    SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
    -------------------------------------
    CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
    -
    HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
    -
    HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta
    -------------------------------------
    DOWNGRADE HISAR
    DOWNGRADE HISAR
    DOWNGRADE HISAR
    CHEAPEST VARIANT LMS
    -
    1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
    -
    2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
    -
    3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
    -
    HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
    HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
    HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
    TCG AKHISAR dan TCG KOร‡HISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
    Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
    -------------------------------------
    CHEAPEST VARIANT FA50
    CHEAPEST VARIANT FA50
    CHEAPEST VARIANT FA50
    -
    1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
    -
    2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
    -
    3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
    -
    FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
    FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
    South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
    -------------------------------------
    ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
    While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry.

    BalasHapus
  44. PESAWAT AKAN MALONDESH MAKANAN MUDAH SUPER TUCANO ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    BalasHapus
  45. Makanan makanan EMPUK untuk FA-50 BLOCK 20 MALAYSIA.... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    1. F16 RONGSOKAN RADAR USANG
    2. T-50 BASIC OMPONG RADAR
    3. SUPAR TUCANO WW2...

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      ---------------------------------
      ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€

      Hapus
    2. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
      2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
      3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
      4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
      5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
      8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
      2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
      4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
      5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
      8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€

      Hapus
    3. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART ........
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      ---------------------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      ---------------------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      ---------------------------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      ---------------------------------
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4X4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLICE
      ---------------------------------
      ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€

      Hapus
    4. KLAIM NON BLOK = GO BLOK ANTEK MAT PUTEH
      -
      Keberadaan militer Australia di Pangkalan Udara Butterworth (RMAF Butterworth) sering dianggap sebagai kontradiksi terhadap prinsip politik luar negeri Malaydesh yang "Bebas dan Aktif" (non-blok).
      -
      KACUNG KOKO PANDA = GIVEAWAY LAUT – GIVEAWAY UDARA
      -
      Krisis Laut (BPA): Kehadiran kapal penjaga pantai China (CCG) hampir permanen untuk menekan operasi migas; 359 hari (2024) dan 257 hari (2025).
      -
      Krisis Udara: Tekanan taktis melalui pencerobohan ruang udara; tercatat 43 kasus (Jan-Mei 2023) dan insiden formasi 16
      -
      BABU BRITISH JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
      2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
      3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
      4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
      5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
      8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
      2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
      4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
      5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
      8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    5. MISKIN = 2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
      MISKIN = FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      MISKIN = HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
      2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
      3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
      4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
      5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
      8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
      2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
      4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
      5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
      8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus

    6. GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ------------------
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
      2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
      3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
      4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
      5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
      8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
      2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
      4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
      5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
      8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    7. MISKIN ......
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
      DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
      2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
      3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
      4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
      5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
      8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
      2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
      4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
      5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
      8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)



      Hapus
    8. SONGLAP PESAWAT TERBESAR
      48 SKYHAWK
      48 SKYHAWK
      48 SKYHAWK
      Sultan Ibrahim juga mengingatkan Kementerian Pertahanan Malaydesh untuk "tidak mengulangi kesalahan masa lalu" dalam pengadaan militer. Dia merujuk pada pembelian puluhan pesawat serangan darat A-4 Skyhawk oleh Malaydesh tahun 1982 silam seharga USUSD 1 juta per unit. Dari 88 unit yang dibeli, hanya 40 unit pesawat tempur era Perang Vietnam itu yang diperbarui dan dioperasikan.
      =============
      1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
      2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
      3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      61. MKM BARTER PALM OIL
      62. MIG29N BARTER PALM OIL
      63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
      64. SCORPENE BARTER PALM OIL
      65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
      67. FA50M BARTER PALM OIL
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
      5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
      9. SEWA UTILITY BOAT
      10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
      11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
      12. SEWA MV AISHAH AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
    9. MISKIN ๐ŸฆงGORILA MALAYA = 2026 .....
      RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
      RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
      RM1. 65 TRILLION = 84.3% OF GDP
      MARCH 2025 — deputy finance minister. KUALA LUMPUR (Aug 13): Malaydesh 's household debt stood at RM1. 65 trillion as of end-March 2025, equivalent to 84.3% of gross domestic product (GDP) as at end-March 2025, a level that remains elevated but is balanced by strong household assets
      ---------------------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      2010: RM 407,1 Miliar
      2011: RM 456,1 Miliar
      2012: RM 501,6 Miliar
      2013: RM 547,7 Miliar
      2014: RM 582,8 Miliar
      2015: RM 630,5 Miliar
      2016: RM 648,5 Miliar
      2017: RM 686,8 Miliar
      2018: RM 1,19 Triliun
      2019: RM 1,25 Triliun
      2020: RM 1,32 Triliun
      2021: RM 1,38 Triliun
      2022: RM 1,45 Triliun
      2023: RM 1,53 Triliun
      2024: RM 1,63 Triliun
      2025: RM 1,71 Triliun
      2026: RM 1,79 Triliun
      -
      SUMBER :
      Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
      --------------------------------_
      Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      -
      SUMBER :
      BNM | MOF | Statista/Trading Economics
      --------------------------------
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      -
      SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
      --------------------------------
      DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
      2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
      2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
      2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
      2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
      2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
      2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
      2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
      2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
      2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
      2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
      2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
      2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
      2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
      2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
      2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
      -
      SUMBER:
      IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
      --------------------------------
      2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
      2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
      3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
      4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
      5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
      8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
      ---------------------------------
      2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
      1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
      2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
      3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
      4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
      5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
      6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
      7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
      8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
      9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
      10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
      11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
      -
      Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

      Hapus
    10. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
      BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
      TAKUT RESIKO HUKUM
      TAKUT RESIKO POLITIK
      --------------------
      Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
      -
      Status Komunikasi Resmi:
      -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
      --------------------
      SUMBER BERITA =
      The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
      -
      New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
      -
      The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
      -
      Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
      -
      The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
      -
      Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
      -
      The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
      --------------------
      Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
      -
      The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
      -
      New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
      --------------------
      HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
      -
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
      -
      2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
      -
      2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
      -
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
      -
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
      -
      2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
      -
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
      -
      2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
      -
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      -
      2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
      -
      2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
      -
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
      -
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
      -
      2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
      -
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
      -
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
      -
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
      ________________________________________
      Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
      -
      Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
      -
      CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
      -
      The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
      -
      MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
      -
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.







      Hapus
    11. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      -
      APRIL 13, 2026
      RELEASE : US GOVERMENT
      -
      NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
      The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
      (1) Military modernization and capacity building;
      (2) Training and professional military education; and
      (3) Exercises and operational cooperation.
      https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ๐Ÿช– ARMY GAPS
      THE MALAYDESH N ARMY REMAINS HEAVILY MANPOWER-BASED BUT LACKS MODERN HEAVY FIREPOWER AND AIR DEFENSE.
      Current Situation
      • Armored vehicles:
      o Still uses Condor APCs (1980s).
      o AV8 Gempita (modern, joint Malaydesh n-Turkish design) introduced but in limited numbers.
      • Artillery: Mix of old towed guns and some self-propelled howitzers; lacks long-range precision systems.
      • Air defense:
      o Only short-range MANPADS (Igla, Starstreak).
      o No medium or long-range SAMs (surface-to-air missiles).
      • Helicopters: Slow delivery of light attack helicopters (MD530G).
      Problems
      • Army lacks modern combined-arms capability (armor + artillery + air defense).
      • Vulnerable to airstrikes, drones, and missile attacks because of weak air defense.
      • Heavy reliance on light infantry → good for counterinsurgency, weak in high-intensity warfare.
      Regional Comparison
      • Singapore: Fully mechanized army with Leopard 2 tanks, modern artillery, HIMARS rocket systems, and I-Hawk SAMs.
      • Indonesia: Leopard 2 tanks, CAESAR howitzers, NASAMS air defense.
      • Thailand: VT-4 tanks from China, Gripen air cover, strong artillery.
      ๐Ÿ‘‰ Malaydesh ’s Risk: In a conventional war, the Malaydesh n Army could not sustain modern combined-arms warfare and would rely on defensive, guerrilla-style tactics.

      Hapus
    12. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      ๐Ÿšข NAVAL WEAKNESS — STRUGGLES TO PROTECT ITS EEZ FROM CHINA
      Malaydesh ’s Current Situation
      • Fleet Composition
      o 2 Lekiu-class frigates (1990s).
      o 2 Kasturi-class corvettes (1980s).
      o 2 Scorpรจne-class submarines (delivered 2009, but high maintenance costs).
      o Several patrol vessels, many aging and under-armed.
      • Littoral Combat Ship (LCS) Program
      o Planned 6 modern Gowind-class ships.
      o As of 2025: 0 delivered, due to scandal and delays.
      • Maritime Domain Awareness
      o Limited long-range radar coverage and maritime patrol aircraft.
      Threats in EEZ
      • South China Sea (SCS):
      o China regularly sends coast guard and naval vessels into Malaydesh ’s Exclusive Economic Zone (EEZ), especially around Luconia Shoals and James Shoal.
      o Chinese vessels are larger, more heavily armed, and often operate in groups.
      • Strait of Malacca:
      o World’s busiest sea lane.
      o Piracy, smuggling, and illegal fishing require constant patrols.
      Regional Comparison
      • Singapore: Has modern Formidable-class frigates, Independence-class littoral ships, submarines, and a strong modernization pace.
      • Indonesia: Expanding its navy with new frigates and submarines (Nagapasa-class).
      • Thailand: Operates Chinese-built frigates and even purchased a Yuan-class submarine (yet to be delivered).
      Implications
      • Malaydesh cannot effectively patrol its EEZ or deter Chinese incursions.
      • Without the LCS, the RMN lacks modern surface combatants.
      • Risk: Malaydesh becomes the weak link in the South China Sea dispute, dependent on diplomacy and allies instead of naval power

      Hapus
    13. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of challenges, including a fleet that is aging, delays in acquiring new ships, and corruption.
      Aging fleet
      • Half of the RMN's fleet of 49 ships are past their serviceable lifespan.
      • The fleet is largely past its prime, making it difficult to monitor the country's extensive maritime domain.
      Delays in acquiring new ships
      • The RMN has experienced delays in acquiring new ships, which has contributed to the use of ships that are beyond their useful life.
      • The RMN has canceled plans to add new batches of Lekiu frigates.
      Corruption
      • Some of the RMN's modernization efforts have been linked to corruption.
      • The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments for the RM9 billion warship procurement.
      Other challenges
      • Maritime boundary disputes with other countries, including China, Indonesia, and the Philippines
      • Sea robbery, smuggling, and illegal sand mining
      • Maritime piracy, which can also be used by terrorists to raise funds
      China's assertiveness in the South China Sea


      Hapus
    14. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for some time, due to a lack of political will to increase defense spending. This has limited the country's ability to modernize and respond to threats.
      Causes of underfunding
      • Government spending
      MALAYDESH governments have been reluctant to cut spending in other areas to fund defense
      • Size of armed forces
      Governments have been unwilling to reduce the size of the armed forces by cutting manpower and equipment
      • Corruption
      Corruption risks remain significant in MALAYDESH 's defense governance architecture
      Effects of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to procure new assets to modernize
      • Outdated equipment: The MAF has outdated logistics equipment
      • Limited ability to respond to threats: The MAF has been unable to improve its fighting capacity to deal with external threats

      Hapus
    15. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      MALAYDESH 's armed forces have been underfunded for years due to fiscal constraints and a lack of political will to invest in defense. This has limited the country's ability to modernize its military and respond to threats.
      Factors contributing to underfunding
      • Budget allocations: The defense budget has remained stagnant over the past five years.
      • Government priorities: The government has focused on stabilizing the economy and political climate instead of defense.
      • Corruption: Corruption risks are high in the defense governance architecture, including procurement and personnel ethics.
      Impacts of underfunding
      • Limited procurement: The navy and air force have struggled to purchase new assets.
      • Aging fleet: The navy has an aging fleet of ships that need to be replaced.
      • Limited ability to respond to threats: The armed forces are unable to fully respond to threats such as those from extremist and separatist groups in the region.

      Hapus
    16. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces a number of issues with its aircraft, including fleet maintenance, the age of its aircraft, and the need for a multi-role combat aircraft.
      Fleet maintenance
      The RMAF has fleet sustainment problems due to its aging aircraft fleet.
      The RMAF's logistics equipment quality has been criticized.
      The RMAF has had issues with the reliability of its fleet, which has forced it to cut schedules.
      Age of aircraft
      The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets.
      The RMAF's aircraft are aging, which can make them more difficult and expensive to maintain.
      Need for a multi-role combat aircraft
      The RMAF has stated that it needs a multi-role combat aircraft, but the government's defense budget is limited.
      The RMAF has been discussing acquiring second-hand Kuwaiti F/A-18s, but no formal negotiations have taken place.
      Other issues
      The RMAF has faced issues with the quality of its logistics equipment.
      The RMAF has been wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
      ============
      MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
      Factors
      Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
      Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
      Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
      Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
      Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
      Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.


      Hapus
  46. NASIB KACUNG YANG TAK DIANGGAP OLEH IRAN DAN RUSIA ... ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ



    IRAN.... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    Indonesia Belum Boleh Lewat Selat Hormuz, Begini Perintah Prabowo

    https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8416897/indonesia-belum-boleh-lewat-selat-hormuz-begini-perintah-prabowo

    --------------------------------------

    RUSIA... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

    Tak Ada Diskon Minyak untuk Indonesia, Dubes Rusia Sebut Harga Bisa Jadi Lebih Tinggi

    https://nasional.kompas.com/read/2026/04/17/05160041/tak-ada-diskon-minyak-untuk-indonesia-dubes-rusia-sebut-harga-bisa-jadi

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING
      MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      ==============
      FUNDING USA = NGEMIS USA
      UPGRADE SHOOTING RANGE.
      UPGRADE SHOOTING RANGE.
      UPGRADE SHOOTING RANGE.
      United States is continuing to provide funding for upgrades of facilities of the Armed Forces. The latest funding is for the upgrade of the Kota Belud firing range in Sabah. Army Eastern Field Commander Leftenant General Mohd Sofi Md Lepi said in Tawau on April 16 that they will work with the US Army Pacific (USARPAC) for the RM57.6 million upgrade of the shooting range.
      --------------------
      FUNDING USA = NGEMIS USA
      EXPANSION MMEA HEADQUARTERS
      EXPANSION MMEA HEADQUARTERS
      EXPANSION MMEA HEADQUARTERS
      the US through its Indo-Pacific Command ( IndoPacom) is funding the expansion of the MMEA headquarters in Kuching, Sarawak, the Tun Abang Salahuddin Complex or Komtas, located at Muara Tebas. The complex is located some 30km – by road – north of Kuching.
      --------------------
      FUNDING USA = NGEMIS USA
      UPGRADE MSA CN235
      UPGRADE MSA CN235
      UPGRADE MSA CN235
      The handover ceremony of the modified CN-235-200M MSA to RMAF Chief General Tan Sri Mohd Asghar Goriman Khan by the U.S. government represented by its ambassador to MALAYDESH , Edgard D. Kagan, took place at Subang Air Base today.
      --------------------
      GIFTED PAID BY USA = NGEMIS RADAR USA
      GIFTED PAID BY USA = NGEMIS RADAR USA
      GIFTED PAID BY USA = NGEMIS RADAR USA
      Back in 2006, the US gifted MALAYDESH an unkTIADAwn number and type of coastal surveillance radars which were kTIADAwn colloquially as the 1206 radars. Some 17 years later the 1206 CSS radars have been upgraded which was also paid by the US.
      --------------------
      DONATED BY US = NGEMIS RADAR USA
      DONATED BY US = NGEMIS RADAR USA
      DONATED BY US = NGEMIS RADAR USA

      Minister DSU Mohamad Hasan told Parliament on March 16 that the Lockheed Martin TPS-77 long range surveillance radar, donated by the US, will be commissioned in Labuan by year end.
      --------------------
      DONATED BY JAPAN = NGEMIS RADAR JAPAN
      DONATED BY JAPAN = NGEMIS RADAR JAPAN
      DONATED BY JAPAN = NGEMIS RADAR JAPAN
      It appears that Japan has donated at least a single airfield surveillance radar (ASR) to MALAYDESH for use by the RMAF
      ===========
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
      5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
      9. SEWA Utility Boat
      10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
      11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
      12. SEWA MV Aishah AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
    2. INDONESIA
      2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
      -
      2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
      -
      2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
      -
      2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
      ===============
      ===============
      MALAYDESH
      1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
      2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
      ---------
      2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
      -
      1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
      -
      2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
      -
      2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
      -
      2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
      -
      2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
      -
      2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
      -
      2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
      -
      2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
      -
      2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
      -
      2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
      -
      2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
      --------------------------------
      MALAYDESH 's military budget faces several challenges, including a lack of transparency, budget constraints, and limited parliamentary oversight.
      Lack of transparency
      • The Ministry of Defense (MINDEF) has limited transparency, and most defense spending controls are internal.
      • The published defense budget is a general outline, not a detailed breakdown.
      • The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
      Budget constraints
      • Successive governments have been unwilling to cut government spending elsewhere to fund defense.
      • The country has faced delays and cancellations of military modernization initiatives due to economic limitations.
      Limited parliamentary oversight
      • Parliament has limited time to discuss and approve the budget.
      • Before 2019, Parliament lacked a specialized committee to exercise budgetary oversight.
      Most MPs lack expertise in defense-related issues


      Hapus
  47. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€

    BalasHapus
  48. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
    Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
    Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
    4️⃣ Analisis
    • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
    • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
    • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
    --------------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    3️⃣ Ringkasan dalam tabel
    Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
    Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
    4️⃣ Analisis
    • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
    • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
    • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
    Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

    BalasHapus
  49. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    2025-2015 : ALASAN EKONOMI
    ---------------------------
    Sumber Berita Utama:
    Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
    Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
    The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
    New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
    VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
    SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
    RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
    -
    CNBC - 10 January 2026 12:00
    Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
    Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
    Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
    ---------------------------
    Analisis :
    1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
    -
    2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
    -
    3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
    -
    4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
    ---------------------------
    ⚠️ Implikasi
    1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
    -
    2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
    -
    3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
    -
    4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi

    BalasHapus
  50. KLAIM SEPIHAK KELUAR ART .....
    BELUM RESMI HITAM PUTIH DARI USA
    TAKUT RESIKO HUKUM
    TAKUT RESIKO POLITIK
    --------------------
    Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaydesh dan Amerika Serikat (AS) :
    -
    Status Komunikasi Resmi:
    -Pemerintah Malaydesh belum menerima pemberitahuan tertulis atau dokumen "HITAM DI ATAS PUTIH" dari pemerintah AS terkait pembatalan resmi ART.
    --------------------
    SUMBER BERITA =
    The Edge Malaydesh: Potensi tarif 10% (Section 122) dan investigasi 60 negara.
    -
    New Straits Times (NST): Pengawasan surplus ekspor RM233 miliar & ketiadaan surat resmi pembatalan.
    -
    The Star: Rencana pembahasan proposal tarif baru pasca-investigasi AS.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Rujukan putusan Mahkamah Agung AS (null and void) & penantian proposal baru.
    -
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Desakan oposisi (PN) untuk Sidang Khas Parlemen.
    -
    Malay Mail: Permintaan langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    The Sun (PressReader) & Malaydeshkini: Desakan transparansi dari internal pemerintah (PKR) guna menghindari risiko hukum/politik
    --------------------
    Status Proses Semakan 5 Bulan & Investigasi 60 Negara
    -
    The Edge Malaydesh: Melaporkan pernyataan Menteri Johari Abdul Ghani bahwa AS mungkin menggunakan Section 122 dari Trade Act untuk menerapkan tarif sementara 10% selama lima bulan, sembari melakukan investigasi terhadap hampir 60 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
    -
    New Straits Times (NST): Menjelaskan bahwa Malaydesh termasuk di antara 60 negara yang menghadapi pengawasan perdagangan AS karena surplus ekspor sebesar RM233 miliar.
    --------------------
    Tindakan Susulan Kerajaan (Proposal Baru)
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia akan menunggu proposal tarif baru dari pihak AS setelah investigasi selesai sebelum mendiskusikan persyaratan lebih lanjut.
    -
    The Star: Mengutip pernyataan menteri bahwa setelah AS mendapatkan temuan dari investigasi tersebut, mereka akan memberikan proposal kepada Malaydesh untuk dibahas syarat-syaratnya.
    --------------------
    Respon Terhadap Desakan Politik
    Menteri MITI (Datuk Seri Johari Abdul Ghani):
    -
    New Straits Times (NST) & The Star: Mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari AS mengenai pembatalan ART.
    -
    Free Malaydesh Today (FMT): Melaporkan saran menteri agar pihak oposisi merujuk pada keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif tersebut null and void.
    -
    Perikatan Nasional (PN):
    The Malaysian Reserve & The Vibes: Memberitakan desakan koalisi oposisi (melalui Datuk Seri Takiyuddin Hassan) untuk mengadakan Sidang Khas Parlemen guna membahas implikasi ekonomi dan diplomatik dari pembatalan ART.
    -
    Malay Mail: Menyoroti permintaan PN agar pemerintah memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional.
    -
    Ahli Parlimen PKR:
    PressReader (The Sun Malaydesh) & Malaydesh kini: Melaporkan bahwa anggota parlemen dari backbenchers PKR (seperti Wong Chen) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi segera dan transparan mengenai status perjanjian tersebut guna menghindari risiko hukum dan politik
    --------------------
    ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€

    BalasHapus
  51. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    ---------------------------------
    ๐Ÿ› ️ 1. AGING EQUIPMENT ACROSS ALL BRANCHES
    • Air Force (RMAF): Out of 28 fighter jets, reportedly only four were operational at one point. Maintenance issues and lack of spare parts have grounded much of the fleet.
    • Army: The Condor Armoured Personnel Carriers, in service since the 1980s, are overdue for replacement. Plans to procure 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV) are still pending approval.
    • Navy: Many vessels are over 40 years old, with outdated combat systems and limited endurance. The Littoral Combat Ship (LCS) program, meant to modernize the fleet, has faced years of delays and budget overruns.
    ๐Ÿ’ฐ 2. Budget Constraints & Misallocation
    • Malaydesh spends around USD 4 billion annually on defense, but over 40% goes to salaries and allowances, leaving limited funds for modernization.
    • Procurement budgets are often absorbed by progressive payments for delayed projects, such as the FA-50 fighter jets and the troubled LCS program.
    • The depreciation of the ringgit further reduces purchasing power for foreign-sourced equipment.
    ๐Ÿงญ 3. Lack of Strategic Direction
    • The defense industry suffers from unclear government guidance on long-term goals.
    • Frequent changes in leadership—four Prime Ministers since 2018—have disrupted continuity in defense planning.
    ๐Ÿง‘‍✈️ 4. Manpower & Training Gaps
    • While Malaydesh has 113,000 active personnel and 51,600 reserves, training and readiness levels vary widely.
    • Specialized units like PASKAL and GGK are well-regarded, but broader force readiness is inconsistent.
    ๐ŸŒ 5. Regional Disadvantage
    • Malaydesh ranks behind Vietnam and Indonesia in terms of military strength, according to former Defense Minister Mat Sabu.
    • This affects Malaydesh ability to assert its interests in contested areas like the South China Sea.

    BalasHapus
  52. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    ⚙️ EQUIPMENT & MODERNIZATION ISSUES
    • Outdated naval assets: Many of Malaydesh ’s ships are aging, and the navy has struggled to modernize its fleet.
    • Limited air combat readiness: Out of 28 fighter jets, reportedly only four were operational at one point.
    • Delayed procurement: The Littoral Combat Ship (LCS) project, meant to boost naval capabilities, has been plagued by delays and scandals.
    ๐Ÿ’ฐ Budget Constraints
    • Skewed spending priorities: Over 60–70% of the defense budget goes to salaries and maintenance, leaving little for new weapons or modernization.
    • Stagnant budget: Malaydesh ’s defense budget has hovered around RM15–18 billion annually, which is modest compared to regional peers like Vietnam and Indonesia.
    ๐Ÿงญ Strategic Direction & Policy
    • Lack of clear long-term strategy: The defense industry suffers from unclear government guidance on future strategic direction.
    • Overreliance on diplomacy: Malaydesh has traditionally leaned on quiet diplomacy, especially with China, which may be insufficient given rising tensions in the South China Sea.
    ๐Ÿ“‰ Regional Comparison
    • Lagging behind neighbors: Malaydesh ’s military strength is considered weaker than Vietnam and Indonesia, particularly in terms of air and naval capabilities

    BalasHapus
  53. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of problems with its assets, including outdated equipment, limited procurement budgets, and political interference.
    Outdated equipment
    • Many of the MAF's assets are outdated, with most of the equipment purchased between the 1970s and 1990s.
    • The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has many vessels that are past their intended service life.
    • The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) needs to replace its Nuri helicopters, which were first commissioned in 1968.
    Limited procurement budgets
    • The MAF has had limited procurement budgets for the past quarter-century.
    • The global financial crisis caused the MAF to postpone large purchases.
    • The MAF has struggled to acquire modern military assets.
    Political interference
    • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
    • The MAF has faced challenges in engaging with non-traditional security challenges.
    =============
    MALAYDESH military budget is allocated to protect the country's sovereignty and security. The budget includes the cost of military personnel, maintenance, procurement, research and development, and military aid.
    • Budget constraints
    Historical budget constraints and competing national priorities can limit the military budget.
    • Economic limitations
    Economic limitations can delay or cancel military modernization initiatives.
    • Regional security challenges
    The country's awareness of regional security challenges can impact the military budget.
    What is the military budget for 2025?
    • MALAYDESH 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), a 7.08% increase from the previous year.
    • The budget included USD1.3 billion for maintenance and repair work and the procurement of new military assets.

    BalasHapus
  54. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including a lack of modern equipment, corruption, and supply chain management issues.
    Lack of modern equipment
    • Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and is now outdated
    • The government has been unable to provide the MAF with modern defense assets
    • The MAF has faced issues with the maintenance of its equipment
    Corruption
    • Corruption has been a recurring issue within the MAF
    • Corruption has affected the MAF's supply chain management, which includes the procurement of weapons, uniforms, food, and other military supplies
    Supply chain management issues


    BalasHapus
  55. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) are modernizing their equipment and increasing their military spending, but some say that political interference and corruption are undermining their combat readiness.
    Equipment
    • Main Battle Tanks (MBT): The MAF has acquired MBTs to make the army more powerful in the region
    • Armored Personnel Carriers (APC): The MAF has acquired APCs to make the army more powerful in the region
    • Infantry Fighting Vehicles (IFV): The MAF has acquired IFVs to make the army more powerful in the region
    • Modern artillery: The MAF has acquired modern artillery to make the army more powerful in the region
    • Personal Protection Equipment (PPE): The MAF has a program to equip all soldiers with PPE like Kevlar helmets, Kevlar vests, Oakley goggles, and ear protection equipment
    Military spending
    • MALAYDESH has increased its military spending, joining the global trend of rising defense budgets
    • The country's 2025 defense allocation was RM21.2 billion (USD4.5 billion), which is a 7.08% increase from the previous year
    Other factors
    • The MAF's strategic plan, known as the Fourth Dimension MALAYDESH Armed Forces (4D MAF), aims to develop capabilities to tackle multi-spectral challenges
    • The MAF faces challenges from big power politics and non-traditional security threats

    -


    BalasHapus
  56. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    MALAYDESH 's armed forces budget faces several challenges, including limited funding, a lack of transparency, and an aging equipment inventory.
    Funding
    • Limited funding
    MALAYDESH 's defense budget is modest compared to other countries. The government is reluctant to cut spending elsewhere to fund defense.
    • Economic downturns
    The global financial crisis and slower economic growth have impacted defense spending.
    Transparency
    • Budget transparency: The published defense budget is general, not a detailed breakdown.
    • Access to information: The Official Secrets Act limits the publication of defense data.
    Aging equipment
    • Small procurement budgets
    Small procurement budgets over the last quarter-century have led to gaps in military capabilities.
    • Outdated equipment
    The withdrawal of the MiG-29 Fulcrum fighter aircraft in 2017 and the challenge of keeping the Su-30MKM Flanker fighter operational have contributed to the aging equipment inventory.
    Other challenges
    • Parliamentary oversight: Parliament has limited time to discuss and approve the budget.


    BalasHapus
  57. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced issues with spare parts for its assets, including a lack of budget, underperforming contractors, and outdated pricing.
    Budget
    • The MAF has faced budget constraints that affect the serviceability of its assets.
    • The government's revenue has been affected by reduced commodity prices, which has reduced the funds available for defense procurement.
    Outsourcing
    • The MAF has outsourced the supply of spare parts and maintenance of its assets, but this has led to issues.
    • Underperforming contractors and a lack of enforcement of contract terms have impacted the effectiveness of outsourcing.
    • The process of awarding contracts can be lengthy, which can lead to outdated pricing.
    Spare parts for specific assets
    • The MAF's PT-91M tanks have faced issues with spare parts, as the supplier of some components is no longer in production.
    • The MAF has also faced issues with Russian-produced fighter aircraft, including problems with the supply of spare parts.
    Other issues
    • The MAF has also faced issues with undertraining of staff, and the lack of clear guidance for the future strategic direction of the defense industry


    BalasHapus
  58. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    MALAYDESH armed forces have faced challenges due to limited funding, which has hindered their ability to modernize and respond to threats.
    Factors
    Fiscal constraints: The government has been unwilling to cut spending elsewhere to fund defense.
    Maintenance and repair: A significant portion of the defense budget goes toward maintenance and repair, leaving little for new assets.
    Political uncertainty: Political uncertainty has limited defense spending.
    Aging aircraft: The air force has a large fleet of aging aircraft that are expensive to maintain.
    Diversified acquisitions: The country has acquired advanced weapon systems from different countries, which can lead to technical and logistical problems.
    Poor governance: Poor governance has undermined the effectiveness of outsourcing programs.

    BalasHapus
  59. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has many outdated assets, including ships, helicopters, and spare parts. The MAF has acknowledged the need to replace these assets.
    Ships
    • The Royal MALAYDESH Navy's (RMN) Fast Attack Craft (FAC) is over 50 years old
    • The RMN has many vessels that are past their optimal lifespan
    • The RMN's age limit for submarines is 35 years, and 30 years for frigates, corvettes, and other ships
    • The RMN's smaller vessels, like fast patrol boats, have an age limit of 24 years
    Helicopters
    • Some helicopters in the MAF were commissioned in the 1960s
    Spare parts
    • The MAF has lost money due to spare parts that are no longer compatible with its fleet

    BalasHapus
  60. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    • The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of equipment challenges, including:
    Aging aircraft
    The RMAF's main fighter fleet includes the Su-30MKMs and Boeing F/A-18 Hornets, which are becoming technologically obsolete. Maintaining a large fleet of aging aircraft can be expensive.
    Limited defense budget
    The government's defense modernization budget is limited, making it difficult to afford new equipment.
    Local content
    Most MAF equipment is sourced from outside the country, and there is a lack of research and development (R&D) activities.
    Local company capabilities
    Local companies may not have the necessary capabilities to produce the equipment the MAF needs.
    OEM reluctance
    Original equipment manufacturers (OEMs) may be reluctant to share their technology for fear of competition.
    Defense infrastructure
    The condition of some military living quarters and defense infrastructure is poor



    BalasHapus
  61. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face several challenges in research and development (R&D), including a lack of funding, limited local capabilities, and a lack of strategic partnerships.
    Lack of funding
    There is a lack of funding to generate innovation in the local defense industry
    The defense industry faces tight budgets and uncertain timelines
    Limited local capabilities
    Local companies lack the capabilities and capacities to develop and produce military products
    There is a reluctance from Original Equipment Manufacturers (OEMs) to share their techNOLogy
    Lack of strategic partnerships
    There is a lack of strategic relationships between local companies and foreign partners
    There is a lack of clear guidance from the government for the future strategic direction of the defense industry


    BalasHapus
  62. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------.
    The Royal MALAYDESH Navy (RMN) has an aging fleet that is underfunded and struggling to keep up with techNOLogical advancements. This makes it difficult for the RMN to defend the country and its territorial claims in the South China Sea.
    Causes
    • Aging vessels
    Many of the RMN's ships are past their prime and are used beyond their economical life
    • Delayed replacements
    The RMN has received only a small number of the new vessels it planned to receive
    • Mismanagement
    A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the aging fleet
    Effects
    • Limited ability to patrol: The RMN's ability to patrol its maritime domain is limited
    • Increased reliance on the US: The RMN is relying more on the US to bolster its maritime capabilities
    Increased risk of accidents: The age of the RMN's vessels increases the risk of accident

    BalasHapus
  63. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a variety of challenges, including personnel issues, logistics, and security threats.
    Personnel issues
    Lack of military knowledge
    Military personnel may struggle with decision-making, thinking skills, and problem-solving due to a lack of military knowledge.
    Civil-military relations
    The military is controlled by civilians who exercise authority over the military.
    Logistics issues
    Readiness: The MAF must be able to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
    Responsiveness: The MAF must provide accurate support at the right place and time.
    ===========
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face many challenges, including:
    Personnel: The MAF has difficulty recruiting and retaining high-quality personnel, partly due to poor service conditions.
    Equipment: The MAF needs to modernize its equipment, including replacing its fleet of Nuri helicopters.
    Infrastructure: The MAF needs to improve its defense infrastructure, including living quarters.
    Ethnic composition: The MAF needs to rebalance the ethnic composition of its forces.
    Local content: The MAF needs to increase the local content of its equipment.
    Research and development: The MAF needs to increase its research and development activities.
    Logistic management: The MAF needs to improve its logistic management, including planning, operation implementation, and supply pre-budgeting.
    Non-traditional security challenges: The MAF needs to increase its authority to tackle non-traditional security challenges.

    BalasHapus
  64. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems with its aircraft, including an aging fleet, limited funding, and a lack of responsiveness in its logistics system.
    Aging fleet
    • The RMAF has a large fleet of aging aircraft that are difficult to maintain.
    • The RMAF's aircraft include the Mikoyan MiG-29, Boeing F/A-18 Hornet, and BAE Hawk.
    Limited funding
    • The government's defense modernization budget is limited. .
    • The government has many other priorities, including revitalizing the economy and reducing the national deficit.
    Logistics system
    • The RMAF's logistics system has problems with readiness and responsiveness.
    • Readiness is the ability to provide the minimum supply and service needed to start a combat operation.
    • Responsiveness is the ability to provide accurate support at the right time and place.
    Government change



    BalasHapus
  65. PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
    (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
    -
    1. Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T) = Ekonomi 3,07 kali lipat .
    -
    2. Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T) = Ekonomi 3,01 kali lipat
    -
    3. Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T) = Ekonomi 3,04 kali lipat
    -
    4. Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T) = Ekonomi 4,24 kali lipat
    -
    5. Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T) = Ekonomi 6,69 kali lipat
    ________________________________________
    PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
    (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
    -
    1 Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T) = Ekonomi 2,91 kali lipat.
    -
    2 Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T) = Ekonomi 3,18 kali lipat
    -
    3 Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T) = Ekonomi 3,31 kali lipat.
    -
    4 Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T) = Ekonomi 3,44 kali lipat.
    -
    5 Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T) = Ekonomi 3,67 kali lipat
    ________________________________________
    PERBANDINGAN KEKUATAN RIIL (INDONESIA VS MALAYDESH):
    -
    Skala Ekonomi (PPP)
    Indonesia: Peringkat 6 Dunia (US$5,69 T).
    Malaydesh: Peringkat 45+ Dunia (US$1,34 T).
    -
    Kekuatan Relatif
    Indonesia: Ekonomi 4,24 kali lipat lebih besar dari Malaydesh (Terbesar ASEAN)
    Malaydesh: Tercecer di peringkat 5-6 ASEAN.
    -
    Sektor Energi
    Indonesia: Eksportir utama & pemegang kendali pasokan.
    Malaydesh: Importir batubara (sangat bergantung pada Indonesia).
    -
    Ketahanan Pangan
    Indonesia: Surplus beras (menjadi penyuplai untuk Malaydesh).
    Malaydesh: Mengalami krisis beras, daging, dan telur.
    -
    Kekuatan Militer
    Indonesia: Modernisasi masif (belanja Rafale & Scorpรจne).
    Malaydesh: Stagnasi dan mengalami krisis kesiagaan tempur.
    -
    Status Finansial
    Indonesia: Kreditur (posisi menagih utang gas ke Petronas).
    Malaydesh: Debitur (beban utang tinggi & gagal bayar denda).
    ________________________________________
    ANALISIS RINGKAS PDB PPP
    -
    Dominasi Mutlak: Indonesia secara riil (PPP) kini sudah setara dengan gabungan ekonomi Thailand, Vietnam, dan Filipina.
    -
    Gap dengan Malaydesh: Ekonomi Indonesia kini lebih dari 4 kali lipat ukuran ekonomi Malaydesh, yang menjelaskan mengapa ruang fiskal Indonesia untuk belanja militer jauh lebih besar.
    -
    Skala Ekonomi: Angka "3 kali lipat" terhadap pesaing terdekat di ASEAN (Thailand & Vietnam) menunjukkan bahwa Indonesia telah keluar dari "liga menengah" ASEAN dan masuk ke jajaran Top 6 Ekonomi Dunia secara riil.
    ________________________________________
    ANALISIS RINGKAS PDB NOMINAL
    -
    Dominasi Kawasan: Secara nominal (nilai tukar pasar), Indonesia tetap menjadi pemimpin tunggal di ASEAN dengan angka di atas US$1,5 Triliun, sementara negara tetangga lainnya masih berada di kisaran US$0,4 T - US$0,5 T.
    -
    Kesenjangan dengan Malaydesh: Dalam PDB Nominal, ekonomi Indonesia 3,67 kali lipat Malaydesh. Ini menunjukkan kekuatan finansial Indonesia dalam transaksi internasional (seperti belanja alutsista) jauh lebih superior.
    -
    Pergeseran Peringkat: Di level nominal, Singapura dan Thailand bersaing ketat untuk posisi kedua, namun keduanya tetap tertinggal jauh di belakang skala ekonomi Indonesia.
    ________________________________________
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%

    BalasHapus
  66. 20 NEGARA DENGAN PDB NOMINAL TERBESAR (2025/2026)
    PDB Nominal mengukur nilai ekonomi berdasarkan nilai tukar pasar saat ini (US$ triliun).
    1 Amerika Serikat: $30,34 - $31,8
    2 Tiongkok: $19,53 - $20,6
    3 Jerman: $4,92 - $5,3
    4 Jepang: $4,39 - $4,46
    5 India: $4,27 - $4,51
    6 Inggris Raya: $3,73
    7 Prancis: $3,28
    8 Italia: $2,46
    9 Brasil: $2,52
    10 Kanada: $2,49
    11 Rusia: $2,51
    12 Korea Selatan: $2,10
    13 Meksiko: $1,99
    14 Spanyol: $2,04
    15 Indonesia: $1,44 - $1,69
    16 Australia: $1,68
    17 Turki: $1,57
    18 Belanda: $1,41
    19 Arab Saudi: $1,32
    20 Swiss: $1,16
    ________________________________________
    20 NEGARA DENGAN PDB PPP TERBESAR (2025/2026)
    PDB PPP mengukur volume ekonomi riil dengan menyesuaikan perbedaan biaya hidup (Int$ triliun).
    1 Tiongkok: $40,7 - $43,4
    2 Amerika Serikat: $30,5 - $31,8
    3 India: $17,6 - $19,1
    4 Rusia: $7,19 - $7,34
    5 Jepang: $6,74
    6 Indonesia: $5,01 - $5,69
    7 Jerman: $5,65 - $6,32
    8 Brasil: $5,27
    9 Turki: $3,91
    10 Inggris Raya: $3,82 - $4,59
    11 Prancis: $3,80 - $4,66
    12 Meksiko: $3,88
    13 Italia: $2,04
    14 Korea Selatan: $1,94
    15 Mesir: $3,85
    16 Arab Saudi: $1,32
    17 Kanada: $2,49 (Nominal)
    18 Spanyol: $2,04
    19 Vietnam: $1,89
    20 Thailand: $1,85
    ________________________________________
    PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
    (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
    -
    1. Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T) = Ekonomi 3,07 kali lipat .
    -
    2. Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T) = Ekonomi 3,01 kali lipat
    -
    3. Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T) = Ekonomi 3,04 kali lipat
    -
    4. Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T) = Ekonomi 4,24 kali lipat
    -
    5. Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T) = Ekonomi 6,69 kali lipat
    ________________________________________
    PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
    (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
    -
    1 Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T) = Ekonomi 2,91 kali lipat.
    -
    2 Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T) = Ekonomi 3,18 kali lipat
    -
    3 Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T) = Ekonomi 3,31 kali lipat.
    -
    4 Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T) = Ekonomi 3,44 kali lipat.
    -
    5 Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T) = Ekonomi 3,67 kali lipat

    BalasHapus
  67. 2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    ---------------------------------
    1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
    2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
    3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    61. MKM BARTER PALM OIL
    62. MIG29N BARTER PALM OIL
    63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
    64. SCORPENE BARTER PALM OIL
    65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
    67. FA50M BARTER PALM OIL
    ---------------------------------
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
    5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
    9. SEWA UTILITY BOAT
    10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
    11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
    12. SEWA MV AISHAH AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4x4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLIS

    BalasHapus
  68. PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
    (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
    -
    1. Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T) = Ekonomi 3,07 kali lipat .
    -
    2. Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T) = Ekonomi 3,01 kali lipat
    -
    3. Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T) = Ekonomi 3,04 kali lipat
    -
    4. Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T) = Ekonomi 4,24 kali lipat
    -
    5. Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T) = Ekonomi 6,69 kali lipat
    ________________________________________
    PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
    (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
    -
    1 Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T) = Ekonomi 2,91 kali lipat.
    -
    2 Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T) = Ekonomi 3,18 kali lipat
    -
    3 Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T) = Ekonomi 3,31 kali lipat.
    -
    4 Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T) = Ekonomi 3,44 kali lipat.
    -
    5 Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T) = Ekonomi 3,67 kali lipat.
    ________________________________________
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
    ________________________________________
    HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
    utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
    -
    Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
    -
    Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
    ________________________________________
    BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

    BalasHapus
  69. 2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
    -
    PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
    -
    1. INDONESIA
    Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
    -
    2. SINGAPURA
    SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
    -
    3. VIETNAM
    USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
    -
    4. THAILAND
    204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
    -
    5. FILIPINA
    295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
    -
    6. MALAYDESH
    RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
    ---------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

    BalasHapus
  70. HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    2018 (Fase "Open Donasi"): Utang menembus RM1 triliun; peluncuran Tabung Harapan untuk sumbangan rakyat. [1]
    -
    2019 (59%): Laporan Audit mengungkap mayoritas pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama. [1]
    RASIO HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    2020 (60%): Ketergantungan meningkat; anggaran pembangunan mulai terhimpit beban utang.
    -
    2021 (50,4%): RM98,05 miliar dari total RM194,55 miliar pinjaman digunakan untuk bayar utang matang.
    -
    2022 (52,4%): Pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar di tengah pemulihan pascapandemi.
    -
    2023 (64,3%): Rekor tertinggi; RM145,8 miliar dari RM226,6 miliar pinjaman lari ke utang lama.
    -
    2024 (58,9%): Upaya konsolidasi dimulai; RM121,3 miliar dialokasikan untuk utang matang.
    -
    2025 (58%): Pinjaman kasar RM184 miliar dengan alokasi bayar prinsipal RM106,8 miliar.

    2026 = HUTANG BAYAR HUTANG Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF) Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara: Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
    ________________________________________
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
    ________________________________________
    HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
    utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
    -
    Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
    -
    Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
    ________________________________________
    BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

    BalasHapus
  71. SKEMA UTANG ASET MILITER
    -
    Turki (LMS Batch 2): Model Antar-Pemerintah (G2G) via SSB; Bunga 4%–6% (Fixed/OECD); Tenor 10–15 tahun.
    Korea Selatan (FA-50): Model Hybrid (Kredit KEXIM + Barter CPO 50%); Biaya manajemen rendah (0,10%–0,50%).
    -
    Inggris (Hawk): Standar UKEF; Wajib DP 15% (OECD); Bunga stabil mengikuti National Loans Fund.
    -
    China (LMS Batch 1): 100% Kredit Ekspor (China Eximbank); Bunga murah 3,5% Fixed; Tenor 10 tahun.
    -
    Polandia (PT-91M): DP 15% + Barter CPO (30–40%); Tenor cicilan 10 tahun.
    -
    Jerman (Kedah-Class): Kredit Komersial dijamin Euler Hermes; Pendana Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    Kredit Sindikasi (LCS): Skala masif (17 Kreditor); Bunga 6% (Saldo Menurun); Tenor 15 tahun (akibat penundaan).
    ________________________________________
    Dampak Kebijakan Perdana Menteri (2023 & 2026)
    -
    2023 (Efisiensi): Pembatalan 5 tender pengadaan (suplai, jasa, infrastruktur) demi mencegah kebocoran anggaran dan beralih ke sistem tender terbuka.

    2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan sementara keputusan pengadaan militer dan polisi akibat investigasi korupsi oleh MACC dan indikasi suap

    ________________________________________
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
    ________________________________________
    HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
    utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    Bank Negara Malaydesh (BNM): Mencatat total utang federal akhir 2025 sebesar RM 1,32 triliun (~USD 325 miliar).
    -
    Kementerian Kewangan (MOF): Laporan Economic Outlook 2025 memproyeksi biaya bunga utang (debt servicing) sebesar RM 54,7 miliar.
    -
    Lembaga Internasional: Data historis 2010–2025 tersedia di Statista dan Trading Economics.
    ________________________________________
    BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    Sumber DATA : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics

    BalasHapus
  72. MALAYDESH TAHUN 2026 :
    -
    PERTAHANAN & MILITER
    SIPRI: Laporan impor senjata kosong selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
    Pengadaan F/A-18: Rencana pembelian Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali upaya (laporan NST & Bernama).
    Peringkat GFP: Berada di peringkat 42 dunia (posisi ke-7 di ASEAN, di bawah Filipina).
    Perbandingan: Indonesia jauh memimpin (Peringkat 13) dengan daftar belanja alutsista baru (Rafale, A400M, kapal selam, dll).
    -
    KRISIS EKONOMI & UTANG
    Gali Lubang Tutup Lubang: Tren membayar utang dengan utang baru terus berlanjut (Proyeksi 58% pinjaman baru di 2026 hanya untuk cicilan).
    Sanksi Dagang AS: Terkena Section 301 (kenaikan tarif 10-25% produk ekspor) dan ancaman IEEPA (pemblokiran aset/transaksi) oleh USTR Amerika Serikat.
    -
    SEPAK BOLA (FAM)
    Putusan CAS: Banding ditolak, wajib bayar denda Rp7,5 Miliar, dan 7 pemain naturalisasi dilarang bermain selamanya.
    Sanksi AFC: Kemenangan kualifikasi diubah menjadi kalah WO (0-3) karena pemain ilegal.
    Gagal Total: Resmi gagal lolos ke Piala Asia 2027; posisi digantikan oleh Vietnam..
    ===================
    1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
    2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
    3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    61. MKM BARTER PALM OIL
    62. MIG29N BARTER PALM OIL
    63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
    64. SCORPENE BARTER PALM OIL
    65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
    67. FA50M BARTER PALM OIL
    ===================
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
    5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
    9. SEWA UTILITY BOAT
    10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
    11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
    12. SEWA MV AISHAH AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4x4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLIS

    BalasHapus
  73. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    ==============
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) has faced a number of weaknesses, including outdated equipment, corruption, and political interference.
    Outdated equipment
    • The MAF's equipment is outdated and lacks modern military assets.
    • The MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s.
    • The MAF's KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical problems in 2010.
    Corruption
    • Political interference and corruption have undermined the MAF's combat readiness.
    • The MAF has been plagued by corruption.
    Budgetary constraints
    • The MAF's procurement has been held back by budgetary constraints.
    • The MAF's budget is limited to 1.4% of MALAYDESH 's GDP.
    Non-traditional security threats
    • The MAF faces non-traditional security threats, such as territory disputes with neighboring countries.
    • The MAF faces non-conventional threats, such as those that are transboundary in nature.
    Regional strategic environment
    The MAF needs to consider the regional strategic environment when developing its strategic perspective
    -----------------
    The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
    • Logistics
    A study noted that the MAF's rapid development has raised questions about its readiness to face threats.
    • Budgeting
    MALAYDESH 's defense budget and spending has been limited by fiscal constraints. The government has been unwilling to cut spending elsewhere or reduce the size of the armed forces.
    • Personnel
    The MA has identified that military personnel struggle with thinking skills, decision-making, and problem-solving during military operations.
    • Procurement
    The MALAYDESH procurement system needs reform. The LCS program has been delayed and reduced in scope.
    • Political interference
    Political interference and corruption are undermining combat readiness.
    • Territorial disputes
    MALAYDESH faces territorial disputes and intrusions in its Exclusive Economic Zone (EEZ).
    • Transboundary haze
    Transboundary haze has had a grave impact on economic and social activities in MALAYDESH The Royal MALAYDESH Air Force (RMAF) faces several problems, including:
    • Fleet sustainment
    The RMAF has faced challenges maintaining its fleet of aircraft. For example, in 2018, only four of the RMAF's 18 Sukhoi Su-30MKM aircraft were able to fly due to maintenance issues and a lack of spare parts.
    • Nological obsolescence
    Some aircraft in the RMAF's fleet are reaching techNOLogical obsolescence. For example, the Kuwaiti HORNET MALAYDESH s are an earlier block of the HORNET MALAYDESH , which may cause compatibility issues with spare parts.
    • Modernization
    The RMAF has ambitious plans to modernize its air capabilities to address current and future threats. However, the government's defense modernization budget is limited

    BalasHapus
  74. KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    ==============
    The Sukhoi Su-30MKM has some weaknesses, including engine problems, integration with Western systems, and fatigue failure.
    Engine problems
    • In 2018, MALAYDESH grounded 14 out of 18 Su-30MKM aircraft due to engine problems and a lack of spare parts.
    • The AL-31FP engine in the Su-30MKA has experienced numerous failures, including bearing failures due to metal fatigue and low oil pressure.
    Integration with Western systems
    • The Su-30MKM's Russian origin may limit its integration with Western systems.
    • This could make it difficult to fully integrate with NATO standards, such as Link 16, which is important for modern network-centric warfare.
    Fatigue failure
    • Aircraft structures and components are prone to fatigue failure due to fluctuating stress.
    • Fatigue failure is a gradual form of local damage that can lead to defects or cracks.
    Other considerations
    • The Su-30MKM is a larger aircraft, which means it may be seen earlier by radar and visual combat.
    .
    ------------------
    The The MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
    Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
    Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
    Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
    Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
    Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry. MALAYDESH Armed Forces (MAF) face a number of challenges, including:
    Limited funding: The government has been unwilling to reduce spending elsewhere or cut the size of the armed forces.
    Outdated equipment: The MAF's equipment is outdated and behind that of neighboring countries.
    Logistics problems: The MAF's logistics system may not be able to support combat operations.
    Political interference: Political interference and corruption may undermine the MAF's combat readiness.
    Lack of government guidance: The government may not have a clear strategic direction for the defense industry.


    BalasHapus
  75. .KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
    INDONESIA = SIPRI SHOPPING
    MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    ----------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    ----------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    ==============
    The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
    • Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
    • Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
    • Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
    • Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
    • Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
    • Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
    Other challenges include:
    • The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
    • The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
    ------------------
    MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
    • Political crisis
    From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
    • Financial crisis
    MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
    • Economic crisis
    MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
    • Household DEBT crisis
    As of the end of 2023, MALAYDESH 's household DEBT-to-GDP ratio was 84.3%, with household DEBT reaching RM1.53 trillion
    MALAYDESH has faced several rice crises in the past, including in 1973–1975, the 1980s, 1997–1998, 2008, and 2023. These crises are often caused by price hikes, which are driven by supply and demand, as well as market player behavior


    BalasHapus
  76. 1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang pemerintah/PDB: 69%
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
    -
    Beban Individu: RM 94.544 per orang.
    -
    Overlimit hutang pemerintah = batas limit 65%/PDB
    -
    DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
    -
    Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

    BalasHapus
  77. 1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 69%
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
    -
    Beban Individu: RM 94.544 per orang.
    -
    Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
    -
    DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
    -
    Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ================
    ================
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    ---------------------------------
    ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜๐Ÿคฃ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜๐Ÿคฃ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜๐Ÿคฃ

    BalasHapus
  78. DATA UTANG MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 69%
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
    -
    Beban Individu: RM 94.544 per orang.
    -
    Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
    -
    DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
    -
    Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
    --------------------------------
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    -----------------
    NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ------------------
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)

    BalasHapus
  79. DATA UTANG MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 69%
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
    -
    Beban Individu: RM 94.544 per orang.
    -
    Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
    -
    DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
    -
    Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
    --------------------------------
    TERHADAP GDP
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    Sumber: IMF Global Debt Database (Government Debt)
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    ----------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    -
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
    -
    2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
    -
    2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
    -
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
    -
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
    -
    2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
    -
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
    -
    2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
    -
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    -
    2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
    -
    2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
    -
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
    -
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
    -
    2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
    -
    2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
    -
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
    -
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
    ---------------------------------
    Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
    -
    Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
    -
    CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
    -
    The Edge Malaydesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
    -
    MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
    -
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah.

    BalasHapus
  80. DATA UTANG MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 69%
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
    -
    Beban Individu: RM 94.544 per orang.
    -
    Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
    -
    DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
    -
    Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
    --------------------------------
    20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    ----------------------------------
    DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
    1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
    2. Tiongkok – US$19,90 triliun
    3. Jerman – US$5,36 triliun
    4. Jepang – US$4,46 triliun
    5. India – US$4,26 triliun
    6. Inggris – US$3,70 triliun
    7. Prancis – US$3,26 triliun
    8. Italia – US$2,56 triliun
    9. Brasil – US$2,52 triliun
    10. Kanada – US$2,49 triliun
    11. Rusia – US$2,48 triliun
    12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
    13. Meksiko – US$1,99 triliun
    14. Spanyol – US$1,82 triliun
    15. Indonesia – US$1,69 triliun
    16. Australia – US$1,68 triliun
    17. Turki – US$1,34 triliun
    18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
    19. Belanda – US$1,27 triliun
    20. Swiss – US$1,16 triliun
    ----------------------------------
    PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
    (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
    -
    3,07x = Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T)
    -
    3,01x = Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T)
    -
    3,04x = Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T)
    -
    4,24x = Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T)
    -
    6,69x = Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T)
    ----------------------------------
    PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
    (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
    -
    2,91x = Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T)
    -
    3,18x = Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T)
    -
    3,31x = Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T).
    -
    3,44x = Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T)
    -
    3,67x = Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T)

    BalasHapus
  81. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 69%
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
    -
    Beban Individu: RM 94.544 per orang.
    -
    Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
    -
    DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
    -
    Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
    --------------------------------
    TOP ASIA
    -
    Laporan IMF World Economic Outlook (Oktober 2025/Januari 2026). Perlu dicatat bahwa angka tersebut menggunakan metode GDP Purchasing Power Parity (PPP), bukan GDP nominal.
    Berikut adalah penjelasan sumber berita bahasa Inggris untuk 10 ekonomi terbesar di Asia tersebut:
    1. China ($39.4 – 43.5 Triliun)
    Sumber seperti Visual Capitalist menyebut China sebagai ekonomi nomor 1 dunia dalam hal PPP, mengungguli Amerika Serikat. Fokusnya tetap pada dominasi manufaktur dan investasi masif di sektor energi hijau serta AI.
    2. India ($17.3 – 19.1 Triliun)
    India adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat (diproyeksikan ~6.2% pada 2026). Bloomberg sering menyebutnya sebagai "kuda hitam" yang didorong oleh konsumsi domestik dan digitalisasi layanan.
    3. Jepang ($6.5 – 6.7 Triliun)
    Meskipun disalip oleh Jerman dalam GDP nominal, Jepang tetap berada di posisi ke-5 atau ke-6 dunia dalam PPP. Sumber seperti Investopedia menyoroti stabilitasnya meskipun menghadapi tantangan demografi.
    4. Korea Selatan (~$3.1 - 3.4 Triliun)
    Dikenal sebagai "tech-heavy economy." Berita dari World Bank menyoroti ketahanannya pada ekspor semikonduktor dan otomotif.
    5. Indonesia ($4.9 – 5.4 Triliun)
    Poin yang Anda sebutkan sangat akurat berdasarkan data IMF April 2025. Indonesia resmi menempati peringkat ke-7 ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP, berada di atas Inggris dan Prancis. The Investor dan Tempo English menyoroti peran Indonesia sebagai powerhouse ASEAN.
    6. Arab Saudi (~$2.4 - 2.6 Triliun)
    Sumber IMF mencatat keberhasilan diversifikasi di bawah "Vision 2030," namun sektor energi tetap menjadi tulang punggung utama.
    7. Turki (~$3.9 Triliun - Peringkat PPP Global Lebih Tinggi)
    Secara PPP, posisi Turki sebenarnya sangat kuat (sering di 10 besar dunia). OECD mencatat lokasinya yang strategis sebagai penghubung perdagangan.
    8. Taiwan (~$1.8 - 2.0 Triliun)
    Laporan dari Trading Economics mengonfirmasi dominasi Taiwan dalam rantai pasok global semikonduktor.
    9. Thailand (~$1.6 - 1.8 Triliun)
    Menempati posisi ke-2 di ASEAN secara PPP. Sumber World Bank menekankan pemulihan sektor pariwisata sebagai motor utama.
    10. Iran (~$1.7 - 1.8 Triliun)
    Meskipun sanksi berat, Iran tetap menjadi salah satu ekonomi besar di Asia Barat karena kapasitas produksi minyak dan gasnya yang besar, seperti yang tercatat di data Worldometer/IMF.
    -
    PERBANDINGAN PDB PPP INDONESIA VS ASEAN
    (PDB PPP Indonesia: US$5,69 Triliun)
    -
    3,07x = Indonesia vs Thailand (US$5,69 Triliun versus US$1,85 T)
    -
    3,01x = Indonesia vs Vietnam (US$5,69 versus Triliun US$1,89 T)
    -
    3,04x = Indonesia vs Filipina (US$5,69 Triliun US$1,87 T)
    -
    4,24x = Indonesia vs Malaydesh (US$5,69 Triliun US$1,34 T)
    -
    6,69x = Indonesia vs Singapura (US$5,69 Triliun US$0,85 T)
    -
    PERBANDINGAN PDB NOMINAL INDONESIA VS ASEAN
    (PDB Nominal Indonesia: US$1,69 Triliun)
    -
    2,91x = Indonesia vs Thailand (US$1,69 Triliun versus US$0,58 T)
    -
    3,18x = Indonesia vs Singapura (US$1,69 Triliun versus US$0,53 T)
    -
    3,31x = Indonesia vs Filipina (US$1,69 Triliun versus US$0,51 T).
    -
    3,44x = Indonesia vs Vietnam (US$1,69 Triliun versus US$0,49 T)
    -
    3,67x = Indonesia vs Malaydesh (US$1,69 Triliun versus US$0,46 T)

    BalasHapus
  82. INDONESIA
    2026 KEDAULATAN UDARA : Indonesia tegas menolak izin terbang bebas (no blanket overflight) bagi pesawat militer asing; wajib izin diplomatik sesuai PP No. 4 Tahun 2018.
    -
    2026 PERTAHANAN RI-AS : Kesepakatan MDCP April 2026 fokus pada modernisasi dan latihan bersama dengan tetap menjunjung penuh kedaulatan nasional.
    -
    2024 ENERGI RI-RUSIA : Kerja sama strategis pasca-pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan suplai minyak mentah, LPG, dan transfer teknologi energi Rusia ke Indonesia.
    -
    2025 SAHAM FREEPORT : Keberhasilan divestasi tambahan 12%, membuat kepemilikan saham Indonesia naik mayoritas dari 51,23% menjadi 63,23%.
    --------------------------------
    RELEASE : US GOVERMENT
    NO IZIN TERBANG BEBAS
    NO BLANKET OVERFLIGHT ACCESS
    -
    APRIL 13, 2026
    THE U.S. DEPARTMENT OF WAR
    THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
    -
    The MDCP features three foundational pillars implemented based on mutual respect and national sovereignty:
    (1) Military modernization and capacity building;
    (2) Training and professional military education; and
    (3) Exercises and operational cooperation.
    https://media.defense.gov/2026/Apr/13/2003911810/-1/-1/1/READOUT-OF-SECRETARY-OF-WAR-PETE-HEGSETH-MEETING-WITH-INDONESIA-MINISTER-OF-DEFENSE-SJAFRIE-SJAMSOEDDIN.PDF
    ===============
    ===============
    MALAYDESH
    1958 – 2026 BABU = PANDA MAT PUTEH
    2018 – 2026 DITOLAK = EU, UN, FIFA, UEA, SAU, BRICS, G20
    ---------
    2026 KLAIM SEPIHAK ART : perjanjian dagang ART dengan AS terancam batal tanpa dokumen resmi ("hitam di atas putih"), memicu risiko hukum dan politik bagi Malaydesh.
    -
    1958 – 2026 KLAIM NON BLOK (PRINSIP POLITIK BEBAS AKTIF) : kontradiksi kehadiran militer Australia di Pangkalan Butterworth secara permanen
    -
    2024-2025 KEDAULATAN LAUT : Tekanan kapal penjaga pantai China di Beting Patinggi Ali mencapai 359 hari pada 2024 dan 257 hari pada 2025.
    -
    2023 KEDAULATAN UDARA : Tercatat 43 kasus pencerobohan ruang udara oleh pesawat asing pada periode Januari–Mei 2023, termasuk insiden formasi 16 pesawat.
    -
    2024 JAGA BUCKINGHAM : Penugasan tentara RAMD menjaga Istana Buckingham pada 2024 dikritik sebagai bentuk tunduk pada simbol kolonial Inggris.
    -
    2025 PM X : Dikritik dunia karena gurauan "istri kedua" yang canggung dan tidak peka budaya saat bertemu Presiden Putin.
    -
    2023 PM X : Gagal bertemu Raja Salman & MBS di Arab Saudi (SAU)
    -
    2022 PM IX : Insiden memalukan tanpa sambutan resmi di UEA yang berujung pada penarikan diplomat senior.
    -
    2021 PM VIII : Terpaksa rapat daring di Arab Saudi meski sudah tiba di Arab Saudi (SAU)
    -
    2024 – 2025 BRICS : Malaydesh hanya jadi "negara mitra", sementara Indonesia resmi anggota penuh per Januari 2025.
    -
    2022 – 2025 G20 : Gagal masuk keanggotaan tetap karena kriteria PDB dan populasi penduduk tidak memadai.
    -
    2018 – 2021 UNI EROPA (EU) : Boikot sawit memicu ketegangan dagang, Rafale Typhon GAGAL
    --------------------------------
    1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 69%
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
    -
    Beban Individu: RM 94.544 per orang.
    -
    Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
    -
    DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
    -
    Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.

    BalasHapus
  83. 1️⃣DATA UTANG MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 69%
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
    -
    Beban Individu: RM 94.544 per orang.
    -
    Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
    -
    DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
    -
    Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
    --------------------------------
    1. DEBT 84.3% DARI GDP
    2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
    3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
    4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
    5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
    6. SEWA SIMULATOR MKM
    7. PESAWAT MIG GROUNDED
    8. SEWA MOTOR POLIS
    9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
    10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
    11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
    12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
    13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
    14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    15. NO LST
    16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
    17. NO TANKER
    18. NO KCR
    19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
    20. NO SPH
    21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
    22. NO HELLFIRE
    23. NO MPA ATR72 DELAYED
    24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
    25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
    26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
    27. LCS MANGKRAK KARATAN
    28. OPV MANGKRAK
    29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
    30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
    31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
    32. RADAR GIFTED PAID USA
    33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    34. SEWA VVSHORAD
    35. SEWA TRUK 3 TON
    36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
    37. C130H DIGANTI 2045
    38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
    39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
    40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
    41. NO TRACKED SPH
    42. SEWA SIMULATOR HELI
    43. SPH CANCELLED
    44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
    45. NO PESAWAT COIN
    46. PILATUS MK II KARATAN
    47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
    48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
    49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
    50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
    51. LYNX GROUNDED
    52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
    53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
    54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
    55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
    56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
    57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
    58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
    59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
    60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
    ---------------------------------
    SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
    1. SEWA 28 HELI
    2. SEWA L39 ITCC
    3. SEWA EC120B
    4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
    5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
    6. SEWA HOVERCRAFT
    7. SEWA AW139
    8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
    9. SEWA UTILITY BOAT
    10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
    11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
    12. SEWA MV AISHAH AIM 4
    13. SEWA BMW R1250RT
    14. SEWA 4X4 VECHICLE
    15. SEWA VSHORAD
    16. SEWA TRUCK
    17. SEWA HONDA CIVIC
    18. SEWA PATROL BOATS
    19. SEWA OUTBOARD MOTORS
    20. SEWA TRAILERS
    21. SEWA SUPERBIKES
    22. SEWA SIMULATOR MKM
    23. SEWA 12 AW149 TUDM
    24. SEWA 4 AW139 TUDM
    25. SEWA 5 EC120B TUDM
    26. SEWA 2 AW159 TLDM
    27. SEWA 4 UH-60A TDM
    28. SEWA 12 AW149 TDM
    29. SEWA 4 AW139 BOMBA
    30. SEWA 2 AW159 MMEA
    31. SEWA 7 BELL429 POLIS
    32. SEWA MOTOR POLICE
    ---------------------------------
    ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€๐Ÿคฃ๐Ÿ˜๐Ÿ˜€

    BalasHapus
  84. ENERGI (BRICS/RUSIA):
    Suplai minyak mentah dan LPG hasil tindak lanjut pertemuan Prabowo-Putin (Juli 2024) serta transfer teknologi energi.
    -
    PERTAHANAN (INDONESIA-AS):
    Kesepakatan MDCP (April 2026) fokus pada modernisasi militer, pendidikan, dan latihan bersama tanpa akses terbang bebas (no blanket overflight).
    -
    KEDAULATAN DATA:
    Transfer data lintas batas hanya untuk kepentingan komersial dan wajib patuh pada UU PDP (No. 27/2022).
    -
    SAHAM FREEPORT:
    Kepemilikan Indonesia naik dari 51,23% menjadi 63,23% (tambahan 12%).
    -
    KEDAULATAN UDARA:
    Pesawat militer asing wajib lapor dan memiliki izin diplomatik/keamanan sesuai PP No. 4 Tahun 2018; tidak ada perlakuan khusus.
    ====================
    ====================
    MALAYDESH IMPOR GAS – HUTANG PETRONAS
    MALAYDESH IMPOR BERAS 500.000 TON
    MALAYDESH IMPOR BATUBARA 23,97 JUTA METRIK TON
    --------------------------------
    1. KRISIS PANGAN: DARI MANDIRI MENJADI "IMPOR BERGANTUNG"
    Malaydesh mengalami kegagalan ketahanan pangan (Food Insecurity) yang memaksa mereka berpaling ke Indonesia:
    Beras (Saklar Pangan): Impor 500.000 ton beras dari Indonesia (terutama via Kalimantan Barat) menunjukkan bahwa tanpa suplai dari Indonesia, Malaydesh menghadapi ancaman kelaparan sistemik akibat kegagalan produksi lokal dan kebijakan proteksi India.
    Protein (Ayam & Daging): Perubahan status dari eksportir menjadi Net Importer ayam (Juli 2025) serta ketergantungan 90% impor daging sapi menunjukkan keruntuhan sektor agrikultur domestik. Penghapusan subsidi telur senilai RM1,2 Miliar adalah tanda bahwa kas negara tidak lagi mampu menopang harga pangan murah.
    Krisis GPS (Genetika Unggas): Ketergantungan pada impor Grand Parent Stock (GPS) dari Amerika Serikat (kesepakatan 15 Oktober 2025) menegaskan bahwa Malaydesh bahkan tidak memiliki kemandirian dalam pembibitan ternak.
    --------------------------------
    2. KRISIS ENERGI: INDONESIA SEBAGAI "PEMEGANG SAKLAR"
    Ekonomi Malaydesh tidak akan berjalan tanpa batubara Indonesia:
    Vulnerabilitas Listrik: Impor 23,97 juta MT batubara dari Indonesia adalah "napas" bagi industri Malaydesh. Jika Indonesia menghentikan suplai, Malaydesh akan mengalami Blackout total dalam hitungan minggu.
    Sengketa Gas (PGN vs Petronas): Ketidakmampuan Petronas membayar denda US$32,2 juta meskipun sudah kalah di Arbitrase Internasional menunjukkan masalah likuiditas yang serius di level BUMN tertinggi mereka.
    --------------------------------
    3. KRISIS FISKAL: JEBAKAN "HUTANG BAYAR HUTANG"
    Struktur ekonomi Malaydesh kini tercekik oleh beban bunga:
    Utang Publik: Mencapai 69% dari PDB (RM1,79 Triliun) pada 2026. Ini adalah lampu merah fiskal di mana anggaran negara habis hanya untuk mencicil utang, bukan untuk pembangunan atau modernisasi militer.
    Utang Rumah Tangga: Angka 85,8% dari PDB adalah yang tertinggi di kawasan, yang berarti daya beli rakyat Malaydesh sudah mencapai titik jenuh dan sangat rentan terhadap inflasi pangan.
    --------------------------------
    PERBANDINGAN KEKUATAN RIIL (INDONESIA VS MALAYDESH):
    -
    Skala Ekonomi (PPP)
    Indonesia: Peringkat 6 Dunia (US$5,69 T).
    Malaydesh: Peringkat 45+ Dunia (US$1,34 T).
    -
    Kekuatan Relatif
    Indonesia: Ekonomi 4,24 kali lipat lebih besar dari Malaydesh (Terbesar ASEAN)
    Malaydesh: Tercecer di peringkat 5-6 ASEAN.
    -
    Sektor Energi
    Indonesia: Eksportir utama & pemegang kendali pasokan.
    Malaydesh: Importir batubara (sangat bergantung pada Indonesia).
    -
    Ketahanan Pangan
    Indonesia: Surplus beras (menjadi penyuplai untuk Malaydesh).
    Malaydesh: Mengalami krisis beras, daging, dan telur.
    -
    Kekuatan Militer
    Indonesia: Modernisasi masif (belanja Rafale & Scorpรจne).
    Malaydesh: Stagnasi dan mengalami krisis kesiagaan tempur.

    BalasHapus
  85. 1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5%
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3%
    -
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    Total Beban Kumulatif: RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
    -
    Beban Individu: RM 94.544 per orang.
    -
    70,5 % Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
    -
    DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
    -
    Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 2010–2026
    2010: RM 407,1 Miliar
    2011: RM 456,1 Miliar
    2012: RM 501,6 Miliar
    2013: RM 547,7 Miliar
    2014: RM 582,8 Miliar
    2015: RM 630,5 Miliar
    2016: RM 648,5 Miliar
    2017: RM 686,8 Miliar
    2018: RM 1,19 Triliun
    2019: RM 1,25 Triliun
    2020: RM 1,32 Triliun
    2021: RM 1,38 Triliun
    2022: RM 1,45 Triliun
    2023: RM 1,53 Triliun
    2024: RM 1,63 Triliun
    2025: RM 1,71 Triliun
    2026: RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malaydesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    Hutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    -
    SUMBER :
    BNM | MOF | Statista/Trading Economics
    --------------------------------
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 70.5
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALAYDESH PERIODE 2010–2025:
    2010: -5.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2011: -4.7% (± USD 14.0 MILIAR)
    2012: -4.3% (± USD 13.5 MILIAR)
    2013: -3.8% (± USD 12.2 MILIAR)
    2014: -3.4% (± USD 11.5 MILIAR)
    2015: -3.2% (± USD 9.6 MILIAR)
    2016: -3.1% (± USD 9.3 MILIAR)
    2017: -2.9% (± USD 9.2 MILIAR)
    2018: -3.7% (± USD 13.2 MILIAR)
    2019: -3.4% (± USD 12.4 MILIAR)
    2020: -6.2% (± USD 20.9 MILIAR)
    2021: -6.4% (± USD 23.9 MILIAR)
    2022: -5.5% (± USD 22.4 MILIAR)
    2023: -5.0% (± USD 20.0 MILIAR)
    2024: -4.3% (± USD 18.1 MILIAR)
    2025: -3.8% (± USD 17.8 MILIAR)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malaydesh.
    --------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 347%
    2. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 224%
    3. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 223%
    4. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: 161%
    5. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~130 - 150%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: ~110 - 120%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: ~80 - 95%
    8. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: ~75 - 85%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~60 - 70%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~30 - 40%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ: 176,3%
    2. Laos ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ: ~84,7% - 91%
    3. Malaydesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ: 70,5%
    4. Thailand ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ: 62,2%
    5. Myanmar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ: 63,0%
    6. Filipina ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ: 58,8%
    7. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ: 41,1%
    8. Vietnam ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ: ~34% - 37%
    9. Kamboja ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ: ~31,4%
    10. Timor Leste ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ: ~16% - 20%
    11. Brunei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ================
    ================
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    ---------------------------------
    ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜๐Ÿคฃ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜๐Ÿคฃ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜๐Ÿคฃ

    BalasHapus