23 Januari 2026
The Ministry of Defense announced the implementation of 7 National Defense Projects as a first step in developing local strategic capabilities.
The project includes defense satellites, armament systems, component manufacturing, radar technology, unmanned systems and defense simulators, in line with the aspirations of the country's defense industry self-sufficiency under DIPN.
The Ministry of Defense sets at least 30 percent local content as a mandatory requirement in every national defence procurement, to strengthen the capacity of local industries and reduce dependence on external parties.
Huraaaayyy shoping 2 ikhlas, dan tambah 2 FMP mantaaaap King Indo gitu loooch 😎😎
BalasHapushttps://www.cnnindonesia.com/olahraga/20260122204735-142-1319963/afc-semprot-fam-malaysia-percuma-mundur-kalau-tak-reformasi?mtype=mpc.ctr.A-boxccxmpcxmp-modelA
HapusMANTAP MALAYSIA...
BalasHapusManakala negara MISKIN...Kapal perang saja di BAYARKAN oleh QATAR.....HAHAHAHAH
MENURUT LOGIKA GORILA =
HapusMILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
MILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
MILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
GEMPURWIRA21 Januari 2026 pukul 13.34
Manakala QATAR LENDER untuk Kapal INDIANESIA... 🤣🤣🤣🤣
KASTA PENGUTANG MISKIN yang MEMALUKAN... 🤣🤣🤣
-
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
In parallel with the defence procurement, Wisma Putra stated that additional agreements are expected to be concluded during the visit. These include memoranda of understanding between the Malondeshn Investment Development Authority and the Investment and Finance Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, cooperation agreements between EXIM Bank Malondesh and Turk Eximbank...
-----------------------
Berdasarkan pembelian MPMS (Multi-Purpose Mission Ship) senilai RM304,29 juta tersebut memang menggunakan skema utang atau pembiayaan luar negeri.
Berikut adalah poin-poin yang mengonfirmasi hal tersebut:
1. Pelibatan Bank Ekspor-Impor: Adanya kerja sama antara EXIM Bank Malondesh dan Turk Eximbank menunjukkan penggunaan fasilitas kredit ekspor (FKE). Dalam praktik pengadaan pertahanan internasional, skema ini merupakan bentuk utang luar negeri di mana lembaga keuangan dari negara pengekspor (Turk Eximbank) memberikan pinjaman atau penjaminan bagi negara pembeli untuk membiayai pengadaan barang tersebut.
-
2. Nota Kesepahaman (MoU) Keuangan: Penyebutan kesepakatan antara lembaga investasi Malondesh dan kantor keuangan kepresidenan Turki yang berjalan paralel dengan pengadaan kapal ini memperkuat bahwa transaksi tersebut melibatkan struktur pembiayaan formal (utang), bukan sekadar pembayaran tunai langsung dari anggaran berjalan.
-
3. Karakteristik Pengadaan Pertahanan: Di sektor pertahanan, skema Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) atau Kredit Swasta Asing (KSA) adalah metode umum untuk membiayai aset bernilai besar (seperti kapal sepanjang 99 meter)
-----------------------
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
--------------
PROTANK = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
iXblue SAS = TAGIH HUTANG
iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG
GORILA MALAYDESH KREDIT EKSPOR SCORPENE =
HapusKREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
-------------------------
1 Skema pembiayaan kapal selam Scorpene Malaydesh (KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tunku Abdul Razak) menggunakan metode Kredit Ekspor (Export Credit) untuk mendanai kontrak senilai sekitar €1,08 miliar (atau RM3,7 miliar pada kurs saat itu).
Berikut adalah rincian mekanisme tersebut:
Penyedia Kredit & Penjamin: Fasilitas kredit ini didukung oleh Coface (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur), lembaga penjamin kredit ekspor asal Prancis, yang memberikan jaminan kepada bank komersial Eropa untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah Malaydesh.
Mekanisme Pembayaran: Pembayaran tidak dilakukan secara tunai sekaligus di muka, melainkan melalui cicilan jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Malaydesh dalam satu tahun fiskal tertentu.
Pembayaran Berbasis Milestone: Pengucuran dana pinjaman disesuaikan dengan tahapan pembangunan (milestone) kapal di galangan kapal. Setiap kali perkembangan fisik kapal mencapai persentase tertentu (misalnya pemotongan plat pertama atau peluncuran), pembayaran termin berikutnya akan dicairkan kepada pihak manufaktur (Naval Group dan Navantia)
Sumber Berita :
Lembaga Resmi & Penjamin: Laporan profil risiko negara dari Coface mengonfirmasi peran mereka sebagai lembaga penjamin kredit ekspor dalam transaksi perdagangan internasional Malaydesh.
Analisis Keamanan Internasional: Organisasi Nuclear Threat Initiative (NTI) menyediakan rincian operasional dan latar belakang pengadaan dua kapal selam kelas Perdana Menteri (Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak) yang didanai melalui kontrak Prancis-Spanyol senilai €1,08 miliar.
Media Investigasi & Berita Ekonomi:
Bloomberg dan New Straits Times memuat laporan terkait aspek hukum dan rincian transaksi finansial kontrak tersebut dalam cakupan penyelidikan "Scorpene Affair".
CNBC Indonesia mengulas sejarah akuisisi tersebut sebagai referensi perbandingan untuk rencana pengadaan alutsista serupa oleh Indonesia.
GORILA KLAIM CASH =
BalasHapusKREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
KREDIT EKSPOR
---------------
Kesimpulan Strategi Pembiayaan Pertahanan Malaydesh
Ketergantungan pada Kredit Ekspor (G-to-G): Malaydesh secara masif menggunakan fasilitas kredit dari lembaga penjamin ekspor negara asal (seperti Turk Eximbank) untuk proyek strategis seperti kapal LMS Batch 2 dan MPMS. Skema ini dipilih karena bunga kompetitif (kisaran 4%-6% dalam USD/Euro) dan jaminan penuh antar-pemerintah yang menurunkan risiko finansial.
-
Skema Deferred Payment (Bayar Tunda): Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tahunan (fiskal), pembayaran ditangguhkan selama 10–15 tahun dengan masa tenggang (grace period) selama masa konstruksi. Pelunasan diintegrasikan ke dalam alokasi jangka panjang Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
-
Inovasi Skema Sewa (Leasing): Malaydesh memelopori pengalihan pengeluaran modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui penyewaan aset pendukung (contoh: Helikopter Leonardo AW139) guna menjaga kesiapan operasional tanpa beban pembelian utuh di awal.
-
Imbal Dagang & Barter: Tetap mengupayakan elemen counter-trade dan offset dalam kontrak untuk memastikan adanya manfaat ekonomi balik bagi industri domestik, meskipun tidak lagi murni menggunakan komoditas mentah.
Si Stress akut akan bilang:
BalasHapusKontrak kosong
Hutang lender
Kkb
Negara miskin
Kapal kopong
Duik kamu muwahhh..3x
Apa lagi yak?
MENURUT LOGIKA GORILA =
BalasHapusMILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
MILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
MILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
GEMPURWIRA21 Januari 2026 pukul 13.34
Manakala QATAR LENDER untuk Kapal INDIANESIA... 🤣🤣🤣🤣
KASTA PENGUTANG MISKIN yang MEMALUKAN... 🤣🤣🤣
-
MPMS = EXIM KREDIT EKSPOR (HUTANG)
In parallel with the defence procurement, Wisma Putra stated that additional agreements are expected to be concluded during the visit. These include memoranda of understanding between the Malondeshn Investment Development Authority and the Investment and Finance Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, cooperation agreements between EXIM Bank Malondesh and Turk Eximbank...
-----------------------
Berdasarkan pembelian MPMS (Multi-Purpose Mission Ship) senilai RM304,29 juta tersebut memang menggunakan skema utang atau pembiayaan luar negeri.
Berikut adalah poin-poin yang mengonfirmasi hal tersebut:
1. Pelibatan Bank Ekspor-Impor: Adanya kerja sama antara EXIM Bank Malondesh dan Turk Eximbank menunjukkan penggunaan fasilitas kredit ekspor (FKE). Dalam praktik pengadaan pertahanan internasional, skema ini merupakan bentuk utang luar negeri di mana lembaga keuangan dari negara pengekspor (Turk Eximbank) memberikan pinjaman atau penjaminan bagi negara pembeli untuk membiayai pengadaan barang tersebut.
-
2. Nota Kesepahaman (MoU) Keuangan: Penyebutan kesepakatan antara lembaga investasi Malondesh dan kantor keuangan kepresidenan Turki yang berjalan paralel dengan pengadaan kapal ini memperkuat bahwa transaksi tersebut melibatkan struktur pembiayaan formal (utang), bukan sekadar pembayaran tunai langsung dari anggaran berjalan.
-
3. Karakteristik Pengadaan Pertahanan: Di sektor pertahanan, skema Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) atau Kredit Swasta Asing (KSA) adalah metode umum untuk membiayai aset bernilai besar (seperti kapal sepanjang 99 meter)
-----------------------
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
--------------
PROTANK = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Contraves Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Axima Concept SA = TAGIH HUTANG
Contraves Advanced Devices Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Tyco Fire, Security & Services Malaydesh Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
iXblue SAS = TAGIH HUTANG
iXblue Sdn Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Pembangunan Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd = TAGIH HUTANG
MTU Services = TAGIH HUTANG
Affin Hwang Investment Bank Bhd = TAGIH HUTANG
Bank Muamalat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat Malaydesh Bhd = TAGIH HUTANG
Malayan Banking Bhd (Maybank) = TAGIH HUTANG
Kuwait Finance House (Malaydesh) Bhd = TAGIH HUTANG
manakala negara MISKIN....Kapal perang saja di BAYARKAN oleh negara asing...KAH..KAH...KAH
BalasHapusYg pnting gak rasuah gak salah ptong macam negaramu hahhahhaha
HapusIri ya wkwwk
Sea trial tarik tug boat...hanya di Malaydesh
BalasHapus😂😂🤣🤣😛🤪🤪
Masa dinanti 14 tahun sea trial, ternyata ditarik tug boat..
BalasHapusHAHAHAHAHAHAHAAH....
😂😂😂🤣🤣😛🤪
Lwakkk wkwkkwkk
HapusMana kapal nya kusam... karatan... wkkwkw
HapusAnduk...adoiimaak..😂😂🤣😛🤪
BalasHapus===
"...Kepala Angkatan Darat TS Hafizuddeain Jantan, 58, dan istrinya, Salwani Anuar @ Kamaruddin, 27, didakwa secara terpisah, dengan berbagai tuduhan pencucian uang dan menerima keuntungan ilegal di Pengadilan Sesi Kuala Lumpur hari ini.
Selama persidangan, terungkap bahwa Salwani adalah istri ketiga dari perwira tinggi militer tersebut...🤪🤪😛🤣
Gempur dan mmw juga dpt bagian nya
HapusYeye yeye yee🤣🤣
58 vs 27...wow bini muda ni...ternyata ke 3, tukang matok rupanya si jantan 🍌 haha!😬😁😬
HapusSea trial guna tugboat jangan2 gak ada mesin nya hahahhaa
BalasHapusAwokawok kahkahah wkwkkk
Kapal nya karatan takut bocoor.cor..jadi dikawal tug boat.
HapusSudah proyek LCS rrasuah
BalasHapusSekarrang ATM rasuah
Yeye...ye.ye.ye.yee
Wkkwkwkw
Salam memalukan
Hrusnya ditambah lagi Mindef nya
BalasHapusProgram sewa aset berkepanjangn
Hahhahahhha...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
KD Maharaja Tak Rela 15 tahun tak jadi jadi bahkan cecah airpun alergi 😂😂, sungguh AIB seduniah mau taruh dimana muka malondesh🤣🤣
BalasHapusMalondesh nak tiru King Indo tak mampu, berhutang pun hanya untuk sewa tak mampu tuk shoping 🤣🤣, nasib nasib 😂😂
BalasHapusIni baru sea trial
BalasHapusKRI Canopous BHO from jerman
Horeee
https://www.facebook.com/61556341982997/posts/pfbid02W61wuLaJ2XCKQ3r2CR6by1NVtD61tbueLcLuDwqdVa9fEAPyCUt4vCFuuzVbDpaZl/?app=fbl
pssstttt...QATAR BAYARKAN...HAHAHAHHA
BalasHapusdi mana MARUAH ya..... masa di BAYARKAN...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusJVC INDONESIA TURKI.....
Hapus60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
JV INDONESIA TURKEY
ASELSAN DAN ROKETSAN ...........
SARP
CENK
FCS
DATA LINK
SUNGUR
CAKIR
MAM-L
UAV
TANK
Turkish defence firms Aselsan and Roketsan have signed strategic agreements for defence industry transfers with Indonesia under the leadership of Türkiye’s Presidency of Defence Industries (SSB) in Jakarta.
Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
Additionally, memorandums of understanding on the transfers of unmanned surface vehicles, tank modernisation, and missile system maintenance were signed
---------
Indonesia and Turkey have collaborated on missile development and purchases, including air defense missiles, cruise missiles, and fast missile boats.
Missile development
• Kaplan APC
A new armored personnel carrier (APC) that can accommodate up to 13 people. The APC will be manufactured in Turkey, with the second and subsequent APCs manufactured in Indonesia.
• Joint production of anti-ship cruise missiles
Turkey and Indonesia are collaborating to jointly produce anti-ship cruise missiles in Indonesia.
Missile purchases
• ATMACA missiles
The Turkish company Rocketsan supplied ATMACA missiles to Indonesia to modernize the armaments of Indonesian Navy warships.
• SUNGUR air defense missile system
The Turkish defense company Roketsan will supply Indonesia with the SUNGUR air defense missile system.
• ÇAKIR cruise missile
The Turkish defense company Roketsan will supply Indonesia with the ÇAKIR cruise missile.
Fast missile boats
• The Indonesian Ministry of Defense purchased two combat mission fast missile boats (NB74 and NB75) from TAIS, a consortium of five Turkish shipyards. The boats are armed with anti-ship missiles, gun or torpedoes
---------
NEW COLLABORATIONS FROM ASELSAN IN INDONESIA
ASELSAN President & CEO Ahmet Akyol announced that new agreements have been signed with Indonesia in line with ASELSAN's growth objectives for 2030, centered on expanding its global reach.
During an official visit to Indonesia led by the Turkish Presidency of Defence Industries (SSB), strategic agreements related to defense industry transfers were signed, which represents a significant step for reinforcing ASELSAN’s presence in the Asia-Pacific region.
In frame of the agreements, the two countries have formalized strategic deals involving the use of ASELSAN’s Remote-Controlled Stabilized Weapon System SARP, 4D Search Radar CENK, Naval Gun Fire Control System, Air Defence Missile Fire Control System (FCS) and Missile Data Link by Indonesia
JVC = KAAN GEN 5 (INDONESIA-TURKI)
HapusJoint Venture Company atau kerja sama industri antara Indonesia dan Turki untuk pengadaan serta pengembangan pesawat tempur generasi kelima, KAAN.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai kerja sama tersebut:
Kesepakatan Pembelian: Indonesia telah menandatangani kontrak resmi untuk membeli 48 unit jet tempur KAAN dari Turkish Aerospace Industries (TAI). Kontrak ini diperkirakan bernilai sekitar 10 miliar dolar AS atau Rp162 triliun.
Kerja Sama Industri (Joint Venture): Perjanjian ini melibatkan keterlibatan industri pertahanan lokal, yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Republik Aero Dirgantara, untuk kolaborasi dalam bidang produksi, rekayasa, dan transfer teknologi.
Kemandirian Mesin: Pesawat yang akan dikirim ke Indonesia akan menggunakan mesin TEF 35.000 buatan Turki sepenuhnya. Hal ini memastikan pengiriman tidak terhambat oleh masalah lisensi ekspor dari Amerika Serikat yang sebelumnya sempat menahan pasokan mesin F110.
Jadwal Pengiriman: Pengiriman unit pesawat kepada TNI AU dijadwalkan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2028 hingga 2035.
Status Pesawat: KAAN adalah jet tempur siluman (stealth) generasi kelima yang mampu beroperasi di segala cuaca dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan (AI) serta sensor canggih.
---------
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
JV INDONESIA TURKEY
ASELSAN DAN ROKETSAN ...........
SARP
CENK
FCS
DATA LINK
SUNGUR
CAKIR
MAM-L
UAV
TANK
Turkish defence firms Aselsan and Roketsan have signed strategic agreements for defence industry transfers with Indonesia under the leadership of Türkiye’s Presidency of Defence Industries (SSB) in Jakarta.
Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
Additionally, memorandums of understanding on the transfers of unmanned surface vehicles, tank modernisation, and missile system maintenance were signed
---------
Indonesia and Turkey have collaborated on missile development and purchases, including air defense missiles, cruise missiles, and fast missile boats.
Missile development
• Kaplan APC
A new armored personnel carrier (APC) that can accommodate up to 13 people. The APC will be manufactured in Turkey, with the second and subsequent APCs manufactured in Indonesia.
• Joint production of anti-ship cruise missiles
Turkey and Indonesia are collaborating to jointly produce anti-ship cruise missiles in Indonesia.
Missile purchases
• ATMACA missiles
The Turkish company Rocketsan supplied ATMACA missiles to Indonesia to modernize the armaments of Indonesian Navy warships.
• SUNGUR air defense missile system
The Turkish defense company Roketsan will supply Indonesia with the SUNGUR air defense missile system.
• ÇAKIR cruise missile
The Turkish defense company Roketsan will supply Indonesia with the ÇAKIR cruise missile.
Fast missile boats
• The Indonesian Ministry of Defense purchased two combat mission fast missile boats (NB74 and NB75) from TAIS, a consortium of five Turkish shipyards. The boats are armed with anti-ship missiles, gun or torpedoes
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
Hapus---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
Indonesia – Turki (G20 & MIKTA) > USD 12-13 MILLIAR
1. Jet Tempur KAAN
Indonesia jadi pembeli ekspor pertama (2025).
48 unit, kontrak ±10 miliar USD.
-
2. Fregat I-Class
Pilihan desain Turki untuk armada laut.
2 unit (opsi tambahan).
-
3. Rudal Atmaca & Torpedo Akya
Ganti rudal Barat dengan teknologi Turki.
-
4. Drone ANKA
Skema ToT dengan PTDI.
12 unit (6 dari Turki, 6 dirakit di Indonesia).
-
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Pengadaan UCAV.
60 unit TB3, 6 unit AKINCI.
-
6. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Proyek kerja sama industri pertahanan.
18 unit awal, target >100 unit.
-
7. Sistem Pertahanan Udara KHAN & Trisula (Hisar)
KHAN: rudal balistik taktis (1–2 baterai).
Trisula: pertahanan jarak menengah (untuk Kalimantan).
-
8. Rudal Jelajah Çakır
Produksi lokal dengan ToT.
-
9. Rudal Sungur (VSHORAD)
Pembelian + penjajakan alih teknologi.
-
10. Kapal Cepat Rudal FACM-70 (KCR 70)
TAIS Shipyard bangun 2 unit (2024).
-
11. APC Kaplan
Prototipe kerja sama PT Pindad & FNSS.
-
12. Radio Militer SDR
Litbang Aselsan + PT LEN & Wellracom.
-
13. IFV Generasi Baru
R&D PT Pindad & FNSS.
-
14. Produksi Bersama Bayraktar TB3
Skema ToT + pelatihan + integrasi UAV maritim.
-
15. Kerja Sama Kapal Selam
Penjajakan proyek alternatif di Indo Defence 2025.
=================
=================
💰 Total Pengadaan Militer Malondesh dari Turki
> US$1,17 miliar
1. Kapal Perang (Laut) — >US$1 Miliar
LMS Batch 2 (Kelas Ada): 3 korvet, estimasi US$600–800 juta.
MPMS (Multi-Purpose Mission Ship): 1 kapal, US$68,8 juta.
-
2. Drone & Sistem Udara — US$91,6 Juta
UAV Anka-S: 3 unit, kontrak US$91,6 juta
Persenjataan Darat & Rudal — >US$20 Juta
-
3. ATGM Karaok: 18 peluncur + 108 rudal, estimasi US$20 juta.
SEKEDAR POSTER PERANCANGAN PROJECT MALONDESH SUDAH DIPASTIKAN MENJADI : AKAN, BILA, WACANA, RENCANA DAN ENDINGNYA GHOIB AKA PRANK 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusNEGARA MISKIN DAN BOTOL MANA MAMPU BUAT REALISASI .....SILA MEMBUAL DAN MENIPU TERUS ITULAH HABIT MALONDESH !!!!!
BETUL BETUL BODOH DAN TOLOL MALONDESH,PERJANJIAN DI SIGN DULU BARU DIKAJI.....SUNGGUH MEMALUKAN 😂😂😂😂😂😂😂😂
BalasHapusBELAJAR SIKIT SANA,KURANGI MEMBUAL LON 😂😂😂😂😂😂😂😂
KATA KUNCI BODOH DAN TOLOL 🫢🫢🫢🫢
Akhirnya Anwar MENGAKU perjanjian ART boleh gugat kedaulatan negara MALONDESH, baru nak minta jaminan dari US!!!
https://youtu.be/oVrgpAhrN8Q
Dan smpai skrg Hornet kuwait masih GOIB
BalasHapusTernyata hanya bualan gemprok khayalaan tinggi🤣🤣🤣🤣
HANYA NEGARA ANGGOTA GENK ELIT DUNIA BISA TAMPIL DI FORUM DUNIA 🔥🔥🔥🔥
BalasHapusNEGARA MISKIN DAN BOTOL MACAM MALONDESH MANA BOLEH 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
"Presiden Prabowo" Tampil di WEF Davos, 22 Januari 2026 !!!!
https://youtu.be/tJj5HjnW-wc
Mantap king Indo .....kalo sebelah mantap king Pembuaaaalllll 😅😅😅
BalasHapusNGEMIS MRCA 2025-2017
BalasHapusNGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
NGEMIS MRCA 2025-2017
-------------------
MRCA 2025-2017 = NGEMIS F18 KUWAIT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
MANGKRAK LCS 2025-2011
BalasHapusMANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
MANGKRAK LCS 2025-2011
-------------------
LCS 2025-2011 = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
GORILA MALAYDESH KLAIM CASH =
BalasHapusSKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
SKEMA KREDIT EXIM = SKEMA DEFFERED = SKEMA BARTER = SKEMA SEWA
----------------
MALAYDESH
Mekanisme Kredit Ekspor: Malaydesh memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga penjamin ekspor negara asal produsen. Salah satu contoh utamanya adalah pengadaan kapal Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2 dari Turki. Proyek ini didukung oleh skema pembiayaan dari pemerintah Turki (G-to-G) melalui Turk Eximbank, yang memungkinkan Malaydesh melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan kapal.
-
Skema Deferred Payment (Pembayaran Menangguh): Mengingat keterbatasan ruang fiskal dalam APBN (Belanjawan), Kementerian Pertahanan Malaydesh sering menggunakan skema pembayaran yang ditangguhkan. Skema ini memungkinkan pengadaan alutsista seperti jet tempur ringan KAI FA-50 dari Korea Selatan dikirim terlebih dahulu, sementara pelunasan -dilakukan dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun menggunakan alokasi "Rancangan Malaydesh Lima Tahun" (RMLT).
-
Skema Sewa (Leasing): Berbeda dengan negara tetangga, Malaydesh mempelopori skema sewa untuk aset pendukung guna menghemat biaya modal (CapEx). Contohnya adalah penyewaan helikopter Leonardo AW139 untuk Angkatan Tentara Malaydesh (ATM) guna menggantikan peran Nuri, di mana pemerintah membayar biaya operasional bulanan kepada penyedia jasa tanpa harus membeli pesawat secara utuh.
-
Barter/Offset (Trade-Back): Dalam beberapa kontrak, Malaydesh tetap mengupayakan elemen counter-trade. Meskipun tidak lagi menggunakan komoditas minyak sawit secara mentah seperti era 90-an.
-
Sumber Berita: Laporan Belanjawan 2025/2026 Malaydesh, Kementerian Pertahanan Malaydesh (MINDEF), dan analisis pengadaan dari Janes Defence Weekly
GORILA MALAYDESH KREDIT MPMS =
BalasHapusKREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
KREDIT EKSPOR TURKI = MPMS
-------------------------
Mekanisme Kredit Ekspor Kapal MPMS
Secara umum, mekanisme pembiayaan ini mengikuti pola Export Credit Agency (ECA) Financing:
Dukungan Turk Eximbank: Sebagai lembaga kredit ekspor Turki, Turk Eximbank menyediakan jaminan atau pinjaman langsung kepada pembeli (Pemerintah Malaydesh) untuk mendanai pembelian kapal buatan Desan Shipyard.
Pembayaran Berbasis Milestone: Kontrak kapal senilai kurang lebih RM339,85 juta (US$83,75 juta) per unit dibayarkan sesuai tahapan kemajuan konstruksi (Letter of Acceptance) yang disepakati.
Penyaluran Dana: Bank akan menyalurkan dana langsung ke eksportir (Desan Shipyard) setelah dokumen pengapalan atau progres pembangunan kapal diverifikasi, sementara pemerintah Malaydesh akan mencicil pinjaman tersebut kepada bank dalam jangka panjang.
Sumber Berita Resmi (Update Januari 2026)
Pengadaan ini telah dikonfirmasi melalui kunjungan resmi Perdana Menteri Malaydesh, Anwar Ibrahim, ke Turki pada 7-9 Januari 2026. Berikut adalah referensi utamanya:
Penandatanganan Kontrak MPMS 2: Dokumen Letter of Acceptance (LoA) untuk unit kedua (MPMS 2) diserahkan pada 7 Januari 2026 di Ankara, disaksikan langsung oleh PM Anwar Ibrahim dan Presiden Erdogan Bernama | Naval News.
Mekanisme Kredit Ekspor: EXIM Bank Malaydesh menandatangani MoU tripartit dengan Turk Eximbank dan firma rekayasa Turki pada 9 Januari 2026 untuk memfasilitasi pembiayaan perdagangan dan teknologi The Edge Malaydesh | Bernama.
Kunjungan Galangan Kapal: Kementerian Dalam Negeri Malaydesh melakukan lawatan kemajuan proyek unit pertama (MPMS 1) di Desan Shipyard, Istanbul pada 9 Januari 2026 Instagram KDN.
GORILA MALAYDESH KREDIT BARTER FA50M =
BalasHapusKREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
KREDIT EKSPOR BARTER SAWIT = KOREA
-------------------------
Sistem Barter (Imbal Dagang)
Malaydesh mewajibkan adanya elemen imbal dagang untuk mengurangi pengeluaran mata uang asing secara langsung.
• Proporsi: Sekitar 50% dari total nilai kontrak akan dibayarkan melalui skema barter atau imbal dagang.
• Komoditas Utama: Pembayaran dilakukan menggunakan produk turunan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil) serta produk manufaktur lainnya dari Malaydesh ke Korea Selatan.
• Tujuan: Langkah ini strategis bagi Malaydesh untuk mendukung industri kelapa sawit domestik sekaligus meringankan beban cash flow (arus kas) pemerintah.
• Sumber Berita: Informasi mengenai mekanisme barter ini dilaporkan secara luas oleh Free Malaydesh Today dan media pertahanan Indomiliter.
3. Skema Kredit Ekspor
Sisa pembayaran yang tidak dicakup oleh barter akan dibiayai melalui fasilitas kredit.
• Dukungan Finansial: Pembiayaan didukung oleh institusi keuangan Korea Selatan melalui skema kredit ekspor. Skema ini memungkinkan pemerintah Malaydesh untuk membayar sisa kontrak melalui pinjaman jangka panjang dengan bunga yang kompetitif.
• Manfaat: Memudahkan proses akuisisi tanpa harus menyediakan dana tunai dalam jumlah besar di muka, sehingga anggaran pertahanan dapat dialokasikan secara bertahap selama periode produksi dan pengiriman hingga tahun 2026-2027.
• Sumber Berita: Mekanisme kredit ini divalidasi oleh laman resmi pemerintah Korea Selatan Korea.net dan media bisnis ChosunBiz.
MINDEF Sets Minimum 30% Local Content In Every Defense Acquisition
BalasHapusThe Ministry of Defense announced the implementation of 7 National Defense Projects as a first step in developing local strategic capabilities.
----------
7 impian maksudnya..eitt laser namek ciu ciuu haha!🔫🤖🔫
kebanyakan HALU..mending bnerin dolo bajet kecik bagi 5 ituw haha!🤥😋🤥
akibatnya
❌️macam CAPCUS55-36 tahun GAGAL, kelamaan..mrca incar hornet bekas haha!😵💫😄😵💫
❌️macam 15-5 GAGAL, buktinya si LeMeS 2 vendor, WuHaN & Turkiyem haha!😂😂😂
❌️Army4 net apalah, ehh malah sewa blekhok GAGAL haha!🤣🤣🤣
GORILA MALAYDESH MD530G MILIK DESTINI =
BalasHapusMD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
MD530G MILIK DESTINI
-------------------------
Mekanisme Kontrak dan Pembiayaan
Nilai Kontrak: Total nilai pengadaan untuk enam unit helikopter ini diperkirakan mencapai sekitar RM300 juta hingga RM322 juta (sekitar US$71,8 juta hingga US$77,4 juta).
Agen Perantara: Transaksi ini tidak dilakukan langsung ke pemerintah AS melalui skema Foreign Military Sales (FMS), melainkan melalui perusahaan lokal Malaydesh sebagai kontraktor utama atau agen, yaitu Halaman Optima (yang kemudian diakuisisi 70% sahamnya oleh Destini Group/Destini Prima).
Status Pengiriman: Kontrak ditandatangani pada awal 2016 dengan target pengiriman awal 2017-2018. Namun, karena masalah teknis dan administratif, pengiriman tertunda hingga akhirnya diterima sepenuhnya pada Februari - Juni 2022.
Kredit Ekspor: Secara umum, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari AS ke Malaydesh seringkali melibatkan skema pembayaran bertahap sesuai progres manufaktur dan pelatihan personel yang dilakukan di fasilitas MDHI di Arizona dan Texas.
2. Sumber Berita Terpercaya
Beberapa sumber utama yang mendokumentasikan proses pengadaan ini adalah:
The Diplomat: Menjelaskan kontrak awal tahun 2016 sebagai kesepakatan senjata AS-Malaydesh terbesar dalam 20 tahun terakhir.
Bernama (Kantor Berita Malaydesh): Mengonfirmasi penyelesaian pengiriman enam unit oleh Destini pada Juni 2022.
FlightGlobal: Memberikan analisis mengenai keterlambatan pengiriman dan detail kontrak melalui agen Halaman Optima.
The Star (Malaydesh): Melaporkan selesainya tes penerimaan akhir (Final Acceptance Test).
JAKARTA, KOMPAS.com – Kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dan Qatar kembali menguat setelah Barzan Holdings meneken perjanjian strategis dengan Republikorp senilai 2,3 miliar dollar AS atau setara Rp 37,95 triliun
BalasHapus--------
$ 2,3 bn cuy..jadi nich Don Norman bikin rudal Atamaca dan lainnya hore haha!🚀😉🚀
uda ditemukan sumbernya, langsung kebut SHOPPING kita haha!🤑🤗🤑
lha swasta B2B yg punyak urusan, kenapa warganyet NGAMUK🔥...IRI DENGKI yaaa BHIC gak diajak haha!🤣🤣🤣
BalasHapusYang pertama se Asean & Duniya
BalasHapusnegri🎰kasbon semenanjung kl, Buronan Emir Kuwait haha!😄😄😄
Uda Ngutang gak mao bayar, bikin bankrut KFH🔥
Eeeee malah ngemis F/A HORNET KUWAIT 4X DITOLAK haha!❌️😵💫❌️
muka tembok, bikin Malyu kawasan ajah haha!😵💫☠️😵💫
Qatar, Uae, Prancis, Itali, Ceko semua sayang kita hore haha!🤗😉🤗
makloum anggota G20 & BRICS haha!🤑😎🤑
GORILA MALAYDESH KREDIT EKSPOR AV8 =
BalasHapusKREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
KREDIT EKSPOR TURKI = AV8
-------------------------
1. Fasilitas Kredit Ekspor (Export Credit)
Meskipun diproduksi oleh perusahaan lokal DRB-HICOM DefTech, proyek ini didukung oleh fasilitas dari Export Credit Bank of Turkey (Türk Eximbank).
Fungsi: Menyediakan pembiayaan jangka menengah hingga panjang untuk menutupi biaya lisensi, desain teknis, dan komponen utama yang diimpor dari FNSS Turki.
Jaminan: Kredit ini sering kali mencakup perlindungan terhadap risiko politik dan komersial hingga 90%, dengan syarat uang muka (down payment) biasanya sebesar 15% dari nilai kontrak.
2. Skema Pembayaran Bertahap (Milestone Payments)
Pembayaran tidak dilakukan sekaligus, melainkan mengikuti perkembangan produksi massal:
Termin Produksi: Pembayaran dilakukan berdasarkan pencapaian tahap tertentu (milestones), seperti penyelesaian desain, pengiriman prototipe, hingga penyerahan unit per batch kepada Angkatan Darat Malaydesh.
Dukungan Perbankan: Bank-bank komersial seringkali membentuk sindikasi untuk mendanai produksi di bawah payung penjaminan Lembaga Kredit Ekspor (ECA) guna memastikan arus kas pengembang tetap stabil selama masa kontrak yang panjang
3. Sumber Beritanya =
FNSS Savunma Sistemleri (Turki): Melalui pengumuman resmi dan siaran pers, FNSS mengonfirmasi nilai kontrak sebesar US$ 559 juta dan perannya dalam mendukung pengembangan serta transfer teknologi desain berbasis Pars 8x8.
Defence Turkey Magazine: Media industri pertahanan ini secara rinci mengulas bahwa proyek yang dimulai tahun 2011 tersebut merupakan kontrak ekspor sistem pertahanan darat tunggal terbesar bagi industri Turki, yang mencakup hak penjualan ke negara ketiga.
DetikOto (detikcom): Mengulas kerja sama strategis antara DRB-HICOM DefTech dengan FNSS Turki, termasuk sejarah pengiriman batch pertama sebanyak 12 unit pada tahun 2014.
The Malaydeshn Reserve & Astro Awani: Melaporkan kelanjutan kemitraan antara DefTech dan FNSS pada ajang Defence Services Asia (DSA) 2022, yang menekankan peningkatan lokalisasi dan keahlian teknis lokal.
Army Guide: Menyediakan data teknis dan rincian nilai penawaran (Letter of Offer and Acceptance/LOA) yang melibatkan komponen logistik terintegrasi untuk Angkatan Bersenjata Malaydesh
Manakala si MISKIN NGEMIS negara negara yang sanggup MEMBAYARKAN alutsista mereka...HAHAHAHAH
BalasHapusMISKIN SEKALI malah AIB guys
ANKA INDONESIA = 2.500 KM
HapusCH4 = 2.500 KM
-
INDONESIA 87 UCAV ...
-
60 TB3
12 ANKA
9 AKINCI
6 CH4
-
Drone Anka-S yang diakuisisi Indonesia merupakan pesawat nirawak kategori Medium Altitude Long Endurance (MALE) dengan jangkauan operasional yang sangat luas berkat teknologi satelit.
Berikut adalah rincian jangkauan dan spesifikasi drone Anka Indonesia:
-
1. Jangkauan Operasional (Range)
Jangkauan drone ini bergantung pada sistem kendali yang digunakan:
Jangkauan Satelit (SATCOM): Lebih dari 2.500 km. Dengan sistem Beyond Line-of-Sight (BLOS) melalui satelit ViaSat, drone ini dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh melampaui cakrawala.
Jangkauan Radio (Line-of-Sight): Lebih dari 250 km jika menggunakan kendali langsung dari stasiun bumi (Ground Control Station).
-
2. Ketahanan Terbang (Endurance)
Durasi: Mampu terbang terus-menerus selama 24 hingga 33 jam dalam satu misi.
Ketinggian Maksimum: Operasional hingga 30.000 kaki (sekitar 9.144 meter).
Kecepatan: Kecepatan jelajah sekitar 110 knot (204 km/jam) dengan kecepatan maksimum hingga 117 knot (217 km/jam).
-
3. Status Pengadaan di Indonesia
Kementerian Pertahanan RI memesan 12 unit drone Anka senilai USD 300 juta.
Pengiriman: Unit pertama telah tiba di Lanud Supadio, Pontianak pada September 2025 untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan dan Laut Natuna Utara.
Produksi Lokal: Dari total 12 unit, sebanyak 6 unit akan dirakit secara lokal oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai bagian dari program transfer teknologi.
Persenjataan: Sebagai drone kombatan (UCAV), Anka Indonesia dapat dilengkapi dengan amunisi presisi seperti bom mikro cerdas MAM-L buatan Roketsan.
________________________________________
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
12 UCAV ANKA
The 12 Anka drones will be used by Indonesia’s Air Force, Army and Navy. The 8.6-meter (28-foot) drone can fly for about 30 hours at an altitude of 9,100 meters (29,856 feet). The Turkish Air Force has used them since 2010.
---------
6 CH4 RAINBOW TNI =
1500-2000 KM
1500-2000 KM
1500-2000 KM
Indonesia mendatangkan sebanyak 6 unit UAV tipe CH-4B dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Radius operasional CH-4B berkisar antara 1.500 kilometer (km) hingga 2.000 km dan dapat dikendalikan melalui SatCom
________________________________________
GEMPURWIRA27 Februari 2026 pukul 16.01
ANKA MALAYDESH Siap di pasang sistem TCAS.... Berkeupayaan terbang SEJAUH 1000KM guys... sekadar jalan jalan di udara kalimantan tiada masalah... 🔥🔥😎😎🇲🇾🇲🇾
Drone Anka-S dengan sistem TCAS adalah kemampuan baru dan tidak ada pengguna lain yang menggunakan sistem tersebut kecuali Malaydesh, katanya.
“Itu (TCAS) adalah keuntungan untuk memungkinkan pengguna menerbangkan drone Anka-S sejauh 1.000 km
GORILA MALAYDESH KREDIT EKSPOR EC725 =
BalasHapusKREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
KREDIT EKSPOR PERANCIS = EC725
-------------------------
1 Penjelasan Skema Kredit Ekspor
Skema ini merupakan fasilitas pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional atau konsorsium bank asing dengan jaminan dari Lembaga Kredit Ekspor (Export Credit Agency/ECA) negara asal produsen (dalam hal ini Perancis).
Tujuan: Memungkinkan negara pembeli (Malaydesh) melakukan pengadaan alutsista bernilai besar tanpa harus membayar tunai di muka secara penuh, melainkan melalui cicilan jangka panjang.
Cara Kerja: Pihak penyedia dana membayar produsen (Eurocopter/Airbus), kemudian pemerintah pembeli mencicil pinjaman tersebut kepada penyedia dana sesuai masa tenor yang disepakati.
2. Konteks Pengadaan TUDM
Periode: Kontrak awal ditandatangani pada akhir 2008, namun sempat tertunda akibat krisis ekonomi global sebelum akhirnya dilanjutkan kembali.
Opsi Pembayaran: Pemerintah Malaydesh mengevaluasi rencana pembayaran jangka panjang (long-term payment plan) atau penundaan pembelian untuk menyeimbangkan anggaran negara di tengah krisis.
Tujuan Pengadaan: Untuk menggantikan armada helikopter Sikorsky S-61A-4 Nuri yang sudah tua setelah beroperasi selama puluhan tahun.
3. Sumber Berita & Informasi
Informasi mengenai skema dan proses pengadaan ini dapat diverifikasi melalui beberapa sumber:
ResearchGate: Mencatat bahwa pada September 2008, Perdana Menteri Malaydesh mengumumkan pengadaan 12 unit EC725 yang kemudian dievaluasi skema pembayarannya (apakah melalui cicilan jangka panjang) karena dampak krisis ekonomi Malaydesh delays EC 725 helicopter procurement.
Astro Awani: Melaporkan operasional helikopter H225M TUDM yang telah mencapai tonggak sejarah jam terbang setelah sukses diadakan melalui program tersebut TUDM terima penghargaan H225M.
Sobat Militer/Analisis Alutsista: Sering mengulas perbandingan skema pengadaan Airbus H225M di kawasan Asia Tenggara, termasuk penggunaan dukungan bank internasional seperti BNP Paribas dalam struktur kredit ekspor Analisis Pengadaan H225M.
Emir Kuwait berbaik hati beri Utangan bikin 6 kapal gowing hasilnya kapal Salah Fotong haha!🤣😵🤣
BalasHapusdari 6 tinggal 5
Giliran ditagih ehh tak mau bayar...paraaahh kl...manis di awal, nyebelin di buntut🔥haha!😤🤥😤
15 taon mangkrak menuju 20 haha!🤥😉🤥
GORILA MALAYDESH MKM BARTER SAWIT =
BalasHapusMKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
MKM BARTER SAWIT
-------------------------
1. Struktur Pembayaran (Tunai & Komoditas)
30% Imbal Dagang (Minyak Sawit): Pemerintah Rusia setuju untuk menerima pembayaran sekitar US$ 270 juta (setara MYR 1,06 miliar) dalam bentuk komoditas minyak sawit mentah (CPO).
2. Periode Kredit dan Pengadaan
Tenor 5 Tahun: Pembayaran melalui minyak sawit tersebut dijadwalkan dilakukan secara bertahap selama periode lima tahun.
3. Sumber Berita :
Al Jazeera: Melalui laporan "Malaysia shells out oil for planes" (12 Oktober 2003), media ini merinci pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Malaysia saat itu, Muhammad Shafie Apdal, di hadapan parlemen mengenai pembayaran parsial menggunakan minyak sawit sebesar 30% dari nilai kontrak.
Malaysian Palm Oil Board (MPOB): Lembaga ini mencatat sejarah pengadaan alutsista melalui skema komoditas, termasuk rincian usulan awal di mana minimal 20-30% nilai kontrak dibayar dengan minyak sawit untuk meringankan beban devisa.
New Straits Times (NST): Media nasional Malaysia ini mendokumentasikan tawaran Rusia terkait offset pertahanan yang melibatkan komoditas sawit dalam artikel "Russia offers palm oil defence offset".
Reuters via PressReader/Portal Berita: Berbagai arsip berita ekonomi tahun 2003 mencatat penandatanganan kontrak senilai US$ 900 juta tersebut di sela-sela kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Kuala Lumpur
GORILA MALAYDESH LEASING 28 HELI =
BalasHapusLEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
LEASING 28 HELI = BELI BARU 119 HELI
-------------------------
1. Detail Pengadaan dan Pembiayaan
Skema Sewa: Helikopter akan disewa selama 15 tahun melalui kemitraan antara Leonardo dan operator lokal Weststar Aviation Services.
Struktur Pembiayaan: Program ini dikelola oleh Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) di bawah Departemen Perdana Menteri Malaysia. Pengaturan ini mencakup dukungan pemeliharaan (MRO) penuh dan jaminan ketersediaan armada minimal 85%.
2. Distribusi Unit
Armada helikopter ini akan dialokasikan ke berbagai instansi Malaysia sebagai berikut:
Angkatan Tentara Malaysia (ATM): 12 unit (termasuk untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat).
Polisi Diraja Malaysia (PDRM): 7 unit.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM): 4 unit.
Jabatan Bomba dan Penyelamat (Bomba): 2 unit.
Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM): 2 unit.
Departemen Perdana Menteri: 1 unit.
3. Sumber Berita Utama:
Leonardo S.p.A Official: Rilis resmi mengenai kemitraan strategis dengan Weststar untuk pengadaan 28 helikopter.
Janes Defence News: Laporan mengenai nilai kontrak sebesar RM16,5 miliar dan detail pameran LIMA 2025.
Naval News: Konfirmasi mengenai penggunaan skema G2G untuk memperkuat hubungan pertahanan Malaysia-Italia.
Free Malaysia Today: Penjelasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai efisiensi biaya melalui skema sewa
LCS 3 ON THE WAY...... HOREYYYY
BalasHapushttps://www.facebook.com/photo?fbid=1199482282377313&set=a.337556818569868
kesian.... KAPAL saja NGEMIS MINTA DIBAYARKAN sama QATAR..... HAHAHAHHA
BalasHapus2025 klaim "Hujung Tahun" LCS 1 siyap sea trial/uji laut..
BalasHapusBgitu Desember last last Naik ke darat haha!🤣🤣🤣
warganyet kl, kecewa kena Tipu haha!🤥😁🤥
2026 Kucuran dana Si ReMeK 13 belum turun
Tagbot tarik LCS 1, klaim sea trial..mao nipu MOF...paraahh haha!🤥😋🤥
Kasian Gowing LCS Ngemis dibayarin KUWAIT
BalasHapustetap MANGKRAK haha!🔥😵💫🔥
makanya bayar Utang Woiiiii
Guys.... QATAR BAYARKAN kapal ya....??? HAHAHAHHA
BalasHapusJVC = 48 KAAN GEN 5 (INDONESIA-TURKI)
Hapus-
Joint Venture Company atau kerja sama industri antara Indonesia dan Turki untuk pengadaan serta pengembangan pesawat tempur generasi kelima, KAAN.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai kerja sama tersebut:
Kesepakatan Pembelian: Indonesia telah menandatangani kontrak resmi untuk membeli 48 unit jet tempur KAAN dari Turkish Aerospace Industries (TAI). Kontrak ini diperkirakan bernilai sekitar 10 miliar dolar AS atau Rp162 triliun.
Kerja Sama Industri (Joint Venture): Perjanjian ini melibatkan keterlibatan industri pertahanan lokal, yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Republik Aero Dirgantara, untuk kolaborasi dalam bidang produksi, rekayasa, dan transfer teknologi.
Kemandirian Mesin: Pesawat yang akan dikirim ke Indonesia akan menggunakan mesin TEF 35.000 buatan Turki sepenuhnya. Hal ini memastikan pengiriman tidak terhambat oleh masalah lisensi ekspor dari Amerika Serikat yang sebelumnya sempat menahan pasokan mesin F110.
Jadwal Pengiriman: Pengiriman unit pesawat kepada TNI AU dijadwalkan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2028 hingga 2035.
Status Pesawat: KAAN adalah jet tempur siluman (stealth) generasi kelima yang mampu beroperasi di segala cuaca dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan (AI) serta sensor canggih.
---------
JVC INDONESIA TURKI.....
60 SET TB3
9 SET AKINCI
Kolaborasi ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan atau Joint Venture Company (JVC) yang akan fokus pada produksi, perakitan dan pemeliharaan UAV di Indonesia. Produk utama yang akan dilokalisasi mencakup UAV kelas Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) TB3 Bayraktar sebanyak 60 set dan High-Altitude Long-Endurance (HALE) Akinci Bayraktar sebanyak 9 set yang akan mendukung strategi penguatan industri kedirgantaraan dan kemandirian pertahanan nasional.
---------
JV INDONESIA TURKEY
ASELSAN DAN ROKETSAN ...........
SARP
CENK
FCS
DATA LINK
SUNGUR
CAKIR
MAM-L
UAV
TANK
Turkish defence firms Aselsan and Roketsan have signed strategic agreements for defence industry transfers with Indonesia under the leadership of Türkiye’s Presidency of Defence Industries (SSB) in Jakarta.
Turkish defence firm representatives and Indonesian President-elect and Defence Minister Prabowo Subianto met in the Indonesian capital on Monday, marking a “historic moment reflecting the strong ties between Türkiye and Indonesia,” said Haluk Gorgun, president of the SSB.
In scope of the agreements, Aselsan’s remote controlled stabilised weapon system “SARP,” the four-dimensional search radar “CENK,” the Fire Control System, and the firm’s Data Link will be provided to Indonesia, in addition to Roketsan’s air defence missile system “SUNGUR,” the cruise missile “CAKIR,” and the smart micro munition “MAM-L.”
Additionally, memorandums of understanding on the transfers of unmanned surface vehicles, tank modernisation, and missile system maintenance were signed
---------
Indonesia and Turkey have collaborated on missile development and purchases, including air defense missiles, cruise missiles, and fast missile boats.
Missile development
• Kaplan APC
A new armored personnel carrier (APC) that can accommodate up to 13 people. The APC will be manufactured in Turkey, with the second and subsequent APCs manufactured in Indonesia.
• Joint production of anti-ship cruise missiles
Turkey and Indonesia are collaborating to jointly produce anti-ship cruise missiles in Indonesia.
Missile purchases
• ATMACA missiles
The Turkish company Rocketsan supplied ATMACA missiles to Indonesia to modernize the armaments of Indonesian Navy warships.
• SUNGUR air defense missile system
The Turkish defense company Roketsan will supply Indonesia with the SUNGUR air defense missile system.
• ÇAKIR cruise missile
The Turkish defense company Roketsan will supply Indonesia with the ÇAKIR cruise missile.
Fast missile boats
• The Indonesian Ministry of Defense purchased two combat mission fast missile boats (NB74 and NB75) from TAIS, a consortium of five Turkish shipyards. The boats are armed with anti-ship missiles, gun or torpedoes
manakala si MISKIN ternyata Alutsistanya di BAYARKAN oleh QATAR....HAHAHAHAH
BalasHapusNegara jenis apa ni....???
katanya ringgit kuat
BalasHapus❌️SPH YAVUZ kensel
l❌️Sewa Blekhok aja GAGAL haha!🤣🤣🤣
PMX pun ikutan GAGAL damaikan Thai-Kamboja langsung di pecat haha!😂😂😂
Pembual si jojon lageee..MANA ANKAAAA haha!🤣🤥😵
BalasHapusAkibatnya
Pembual ktemu Penipu haha!🤥🤥🤥
NGAMUK🔥
Kapal ditarik Tagbot dikata sea trial haha!🤥🤣🤥
warganyet kl, mudah di gondolin haha!🤪🍌🤪
#######
GEMBLUNG😝20 Januari 2026 pukul 18.35
This morning, The Royal Malaysian Navy KD Maharaja Lela 2501 or known as LCS 1 has begun the first phase of Sea Trials
https://x.com/JohnMYSreview/status/2013439021750591
Semua karna UTANG tak bayar DAN SONGLAP...IQ Jongkok jugak haha!🤪😆🤪
BalasHapusDari tahun 2011...dari 6 tinggal 5.
.Pembual Kena Tipu haha!🤥🤪🤥
2026 tak satupun diserahkan...parah haha!😤😄😤
Seluruh Duniya Tertawa, Kerjaan Iq Tinggi SALAH FOTONG haha!❌️⛔️❌️
Teknologi Kuno, Obseletr, Usang tak berguna haha!😶🌫️👻😶🌫️
OMFONG pulak haha!😵😵💫😵
Woiu bayar utang KFH EMIR KUWAIT NGAMUK🔥nich haha!😤🔫🤭
=====
Gemblung🤪20 Januari 2026 pukul 19.37
LCS 1,2 dan 3.....ON THE WAY......
1. LCS 1 (KD MAHARAJALELA) - SEA TRAIL
2. LCS 2 (KD RAJA MUDA NALA) - PEMASANGAN SISTEM ELETRONIK & SENJATA
3. LCS 3 (KD SHARIF MASAHOR) - PERASMIAN KAPAL PADA FEBUARI ini
7 DIPN artinya TARIK UTANG lagiiiii haha!😬😬😬
BalasHapustapi LENDER OGAHHHH...Emir Kuwait aja nagih susah haha!😝🧞♂️😝
lagiaann proyek HALU, minta 30% lokal konten...maksudnya wang kopi kan haha!🤣🎰🤣
NEGARA MISKIN DAN BOTOL MACAM MALONDESH MANA BOLEH 🤪🤪🤪🤪🤪
BalasHapusPidato Prabowo jemput bakat antarabangsa, posisikan indonesia sebagai ‘equal partner’ dunia !!!
https://youtu.be/FRBCLUn5d6c
BalasHapusGORILA MALAYDESH KLAIM CASH =
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
STAGGERED PAYMENTS = ANGSURAN/MENCICIL
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
GEMPURWIRA21 Januari 2026 pukul 13.34
Manakala QATAR LENDER untuk Kapal INDIANESIA... 🤣🤣🤣🤣
KASTA PENGUTANG MISKIN yang MEMALUKAN... 🤣🤣🤣
-
Pengadaan militer Malaydesh di sektor laut, udara, dan darat umumnya menggunakan skema pembayaran berperingkat (staggered payments) karena nilai kontrak yang besar dan jangka waktu pengiriman yang panjang. Contoh nyata adalah akuisisi kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship/LCS), pesawat tempur ringan FA-50, serta kendaraan lapis baja AV8 Gempita.
skema pembayaran berperingkat:
Laut
LCS Maharaja Lela-class → > RM 9 miliar → berperingkat, sesuai progres konstruksi
OPV Kedah-class tambahan → ~ RM 2.5 miliar → berperingkat, milestone pembangunan
Udara
FA-50 Block 20 → ~ RM 4 bilion → berperingkat, hingga 2027
Su-30MKM & Hawk 208 → > RM 3 bilion → berperingkat, sesuai pengiriman
Darat
AV8 Gempita 8x8 → > RM 7.5 bilion → berperingkat, sesuai produksi
Artileri (Howitzer/MLRS) → tidak dipublikasikan → berperingkat, sesuai integrasi
-
⚓ Laut (Naval Procurement)
Littoral Combat Ship (LCS) Maharaja Lela-class
Proyek bernilai lebih dari RM 9 miliar.
Menggunakan pembayaran berperingkat sesuai progres pembangunan kapal di Boustead Naval Shipyard.
Skema ini menyebabkan keterlambatan dan kontroversi karena dana sudah dibayarkan sebagian besar, tetapi kapal belum selesai.
Offshore Patrol Vessel (OPV) Kedah-class tambahan
Kontrak OPV baru juga menggunakan sistem pembayaran bertahap sesuai milestone konstruksi.
Hal ini umum dalam industri galangan kapal karena pembangunan berlangsung beberapa tahun.
-
✈️ Udara (Air Procurement)
KAI FA-50 Light Combat Aircraft (LCA)
Malaydesh menandatangani kontrak pembelian 18 unit FA-50 Block 20 dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
Pembayaran dilakukan secara bertahap (staggered) selama periode produksi dan pengiriman hingga 2027.
Skema ini dipilih untuk mengurangi beban fiskal sekaligus memastikan jadwal pengiriman.
Sukhoi Su-30MKM & Hawk 208 (sebelumnya)
Kontrak besar pesawat tempur Rusia dan Inggris juga menggunakan pembayaran berperingkat, biasanya berbasis milestone (delivery, training, spare parts).
-
🚛 Darat (Land Procurement)
AV8 Gempita 8x8 Armored Vehicle
Proyek bernilai lebih dari RM 7.5 miliar untuk 257 unit.
Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal produksi oleh DefTech (DRB-HICOM).
Skema ini memungkinkan Malaydesh menerima kendaraan secara berangsur sambil membayar sesuai progres.
Howitzer & MLRS (Artileri)
Pengadaan artileri jarak jauh juga menggunakan sistem pembayaran berperingkat karena melibatkan integrasi teknologi dan pengiriman bertahap.
-
⚠️ Catatan Penting
Alasan penggunaan staggered payments:
Nilai kontrak sangat besar (Budget Minim).
Produksi dan pengiriman berlangsung bertahun-tahun.
Risiko:
Jika pengawasan lemah, pembayaran berperingkat bisa menimbulkan masalah seperti kasus LCS, di mana dana sudah dibayar tetapi produk belum selesai.
MENURUT LOGIKA GORILA =
BalasHapusMILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
MILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
MILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
MILITER SKEMA LOAN/KREDIT/BARTER = NEGARA MISKIN
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
GEMPURWIRA21 Januari 2026 pukul 13.34
Manakala QATAR LENDER untuk Kapal INDIANESIA... 🤣🤣🤣🤣
KASTA PENGUTANG MISKIN yang MEMALUKAN... 🤣🤣🤣
-
Uni Eropa – Skema pendanaan/kredit Security Action for Europe (SAFE):
Peserta: 19 negara anggota
1. PL – Polandia
2. DE – Jerman
3. FR – Prancis
4. IT – Italia
5. ES – Spanyol
6. NL – Belanda
7. GR – Yunani
8. RO – Rumania
9. BG – Bulgaria
10. LT – Lituania
11. LV – Latvia
12. EE – Estonia
13. CZ – Republik Ceko
14. SK – Slovakia
15. SE – Swedia
16. FI – Finlandia
17. DK – Denmark
18. PT – Portugal
19. BE – Belgia
Fokus Khusus:
Polandia → pinjaman terbesar, penguatan perbatasan timur.
Yunani → modernisasi armada laut.
Lituania → sistem pertahanan udara jarak pendek/menengah.
Swedia → integrasi industri pertahanan Nordik.
Denmark → bergabung setelah menghapus opt-out pertahanan UE.
Target Dana: 150 miliar Euro.
Prioritas: Negara garis depan (Polandia & Baltik) mendapat akses cepat untuk artileri & pertahanan udara.
Tujuan: Joint procurement demi interoperabilitas menghadapi ancaman di sayap timur.
Sumber: European Commission, The Guardian, European Investment Bank (EIB).
-
20. Mesir 🇪🇬
Prancis (Bpifrance): Kredit hingga 85% kontrak jet Rafale (2025–2026).
Italia (SACE): Pembiayaan kapal FREMM & jet latih M-346.
AS (FMF): Bantuan ±1,3 miliar USD/tahun, berfungsi sebagai fasilitas kredit.
Catatan: Salah satu pengguna terbesar skema kredit militer global.
-
21. India 🇮🇳
Rusia: Kredit ekspor dengan mekanisme Rupee–Ruble untuk S-400 & kapal Talwar.
Domestik: Pinjaman bank BUMN untuk proyek Make in India.
Anggaran 2026: 75 miliar USD; pembelian mesin jet GE F414 dengan jaminan pemerintah.
Catatan: Selektif, lebih aktif dalam LoC & joint venture.
-
22. Pakistan 🇵🇰
Tiongkok: Kredit tenor panjang & bunga rendah untuk kapal selam Hangor & jet JF-17 Block III.
Turki: Kredit ekspor untuk kapal korvet Babur (MILGEM).
Catatan: Ketergantungan tinggi pada kredit sekutu.
-
23. Thailand 🇹🇭
Skema Barter + Kredit: Kombinasi barter & cicilan.
Status 2026: Jet tempur baru (F-16 Block 70/Gripen) dengan cicilan 10 tahun.
Catatan: Strategi untuk meringankan APBN.
-
24. Taiwan 🇹🇼
AS (FMF): Alokasi 4 miliar USD untuk Indo-Pasifik, fokus Taiwan.
Penggunaan: Pertahanan udara, drone, upgrade F-16.
Catatan: Ketergantungan meningkat akibat tekanan regional.
-
25. Vietnam 🇻🇳
Anggaran 2025–2029: 46 miliar USD.
Kredit Korea Selatan: Howitzer K9 senilai 300 juta USD lewat promosi investasi perdagangan.
Catatan: Diversifikasi dari Rusia ke Barat/Asia.
-
26. Brasil 🇧🇷
Export Credit Agency (ECA): Untuk membangun industri pertahanan domestik & modernisasi alutsista.
Catatan: Menjaga stabilitas ekonomi makro sambil memperkuat pertahanan.
-
27. Jepang 🇯🇵
Mekanisme: Surat utang negara (Construction Bonds) + dana surplus anggaran umum.
Catatan: Utang domestik berfungsi sebagai “pinjaman dari masa depan” untuk percepatan akuisisi.
-
28. Korea Selatan 🇰🇷
Sistem Pembayaran: Tidak tunai di muka; melalui akun kepercayaan di Departemen Keuangan AS.
Catatan: Dana dialokasikan dari anggaran tahunan ROK untuk cicilan kontrak jangka panjang.
-
✨ Kesimpulan
UE (SAFE) = Fokus pada joint procurement & interoperabilitas, dengan dana besar (150 miliar Euro).
Mesir & Pakistan = Sangat bergantung pada kredit luar negeri.
India & Vietnam = Lebih variatif, memanfaatkan kredit ekspor & pendanaan domestik.
Thailand & Taiwan = Fokus pada cicilan jangka panjang & dukungan sekutu.
Brasil, Jepang, Korea Selatan = Menggunakan mekanisme domestik/alternatif agar tetap stabil secara ekonomi.
Apa yg bisa dibuat beruk kecuali Vita birahi dan kondom 😁😁😁
BalasHapusseperti yang bisa aja si beruk buat proyek.
BalasHapusSekedar buat peluru air riffle saja belum bisa.
apa ituw 7 DIPN...omon2 doank haha!😉😆😉
BalasHapusKita donk bikin Laser Wepon ciuuu..ciuuu ada buktinya haha!🔫🚀🔫
tak hanya bikin kapal & kasel, PT PAL berinovasi bikin senjata LASER ciu ciuu haha!🔫🔫🔫
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Surabaya, [24/12] – PT PAL Indonesia mengembangkan senjata laser untuk memperkuat pertahanan nasional. Senjata laser portabel berbasis directed-energy system tersebut telah didemonstrasikan dan diuji coba langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, pada acara Shipnaming & Launching Frigate Merah Putih “KRI Balaputradewa-322”, Kamis malam (18/12/2025).
https://www.pal.co.id/pt-pal-indonesia-kembangkan-senjata-laser-hand-held-untuk-perkuat-pertahanan-nasional/
BERITA GEMBIRA BUAT MALAYSIA..
BalasHapus1. LCS 1 SUDAH MULA PERSIAPAN SEA TRAIL
2. 3 BUAH ANKA S SUDAH BERADA DI MALAYSIA
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
-
2025 = MELARAT
DEFICIT RM 92.8 BILLION
-
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat.
============
KLAIM RINGGIT KUAT = AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
DONALD DUCK WIN = 🦧GORILA LOSES
--------------
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations
Manakala INDIANESIA mencari negara yang mahu BAYARKAN alutsista mereka... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusINDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
--------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
=============
MALAYDESH = OVERLIMITS DEBT = HUTANG BAYAR HUTANG
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
HapusFEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
--------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
MANAKALA BETUL BETUL BODOH DAN TOLOL MALONDESH,PERJANJIAN DI SIGN DULU BARU DIKAJI.....SUNGGUH MEMALUKAN 😂😂😂😂😂😂😂😂
BalasHapusBELAJAR SIKIT SANA,KURANGI MEMBUAL LON 😂😂😂😂😂😂😂😂
KATA KUNCI BODOH DAN TOLOL 🫢🫢🫢🫢
Akhirnya Anwar MENGAKU perjanjian ART boleh gugat kedaulatan negara MALONDESH, baru nak minta jaminan dari US!!!
https://youtu.be/oVrgpAhrN8Q
Satu satunya negara ASEAN yang alutsista nya DIBAYAR OLEH NEGARA ASING... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusHUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
Hapusutang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
2010: 150 miliar USD
2011: 165 miliar USD
2012: 180 miliar USD
2013: 195 miliar USD
2014: 210 miliar USD
2015: 225 miliar USD
2016: 240 miliar USD
2017: 255 miliar USD
2018: 270 miliar USD
2019: 285 miliar USD
2020: 300 miliar USD
2021: 315 miliar USD
2022: 330 miliar USD
2023: 345 miliar USD
2024: 360 miliar USD
2025: 375 miliar USD
==================
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HapusHOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. SEWA 12 AW149 TUDM
62. SEWA 4 AW139 TUDM
63. SEWA 5 EC120B TUDM
64. SEWA 2 AW159 TLDM
65. SEWA 4 UH-60A TDM
67. SEWA 12 AW149 TDM
68. SEWA 4 AW139 BOMBA
69. SEWA 2 AW159 MMEA
70. SEWA 7 BELL429 POLIS
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
HapusTIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
Lebih hina dari pengemis..... DIBAYARKAN.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusTIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
Hapus-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
2025 = 84,3% DARI GDP
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------------------
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2026 = ZONK = NGEMIS MEMBUAL MISKIN
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
Hapus-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
BalasHapusZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
ZONK MRSS/LPD 2025-2016
-------------------
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
DEFISIT 2025-1998
BalasHapusDEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
DEFISIT 2025-1998
-------------------
DEFISIT 2025-1998 = HUTANG BAYAR HUTANG
7x GANTI PM
10x GANTI MOF
10x GANTI MOD
PRANK SPH 2025-1995
BalasHapusPRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
PRANK SPH 2025-1995
-------------------
SPH 2025-1995 = PRANK
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
Guys...... Masa aset pertahanan di bayar oleh negara Asing.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusTIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
Hapus-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
==============
==============
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
Hapus-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
USD 20 MILIAR versus USD 4,7 MILIAR
---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaydesh setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaydesh dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaydesh akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaydesh tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaydesh mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaydesh justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaydesh meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaydesh diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaydesh berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaydesh menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69%
HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
=============
============
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
AIB SEKALI guys.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusRandom Warfare Worldwide
@RWWReborn
2 unit kapal perang fregat untuk Indonesia yang "entah kenapa" dibeli melalui perusahaan Qatar dengan nilai 1 miliar USD. Banyak pertanyaan yang akan muncul. ISTIF ini fregat dari Turkiye, kenapa lewat Qatar? Kapal yang sudah ada atau baru dibangun seperti yang tertulis di sini?
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
Hapus-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________
2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
---------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
TIMELINE "PRANK" PERTAHANAN MALAYDESH (2005 – 2026)
Hapus-
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
________________________________________SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
MMEA SEWA =
2 AW159
JABATAN PM SEWA =
1 AW189
GORILA MALAYDESH KREDIT LMS B2 =
BalasHapusKREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
KREDIT EKSPOR TURKI = LMS B2
-------------------------
Kredit ekspor Turki untuk Malaydesh (Update Kuartal I - 2026):
1. Mekanisme Kredit Ekspor (G-to-G)
Malaydesh memanfaatkan pembiayaan dari Turk Eximbank untuk pengadaan alutsista utama seperti kapal Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2 dan jet tempur ringan. Karena skema ini dilakukan secara G2G, pemerintah Turki memberikan jaminan penuh terhadap kontrak tersebut, yang secara otomatis menurunkan profil risiko dan beban bunga bagi Malaydesh 1.5.5.
2. Estimasi Suku Bunga
Bunga Kredit Ekspor Turki: Dalam skema kredit ekspor strategis, Turki biasanya menawarkan suku bunga yang mengacu pada CIRR (Commercial Interest Reference Rates) yang ditetapkan oleh OECD. Untuk periode 2025–2026, meskipun suku bunga domestik Turki sangat tinggi (mencapai 38% untuk mengimbangi inflasi), bunga untuk kredit ekspor luar negeri dalam mata uang USD atau Euro tetap kompetitif, biasanya berada di kisaran 4% - 6% per tahun, tergantung pada masa tenor 1.1.1, 1.1.8.
Perbandingan dengan Malaydesh: Suku bunga pinjaman bank domestik di Malaydesh berada di sekitar 4,6% per November 2025 1.4.1. Hal ini membuat kredit dari Turki menjadi pilihan yang masuk akal karena tidak jauh berbeda dengan biaya pinjaman domestik namun dengan keunggulan masa tenggang (grace period).
3. Kondisi Pembayaran (Deferred Payment)
Berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang diperbarui pada Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA 2025), Malaydesh menggunakan skema:
Masa Tenor: Umumnya berkisar antara 10 hingga 15 tahun.
Grace Period: Malaydesh diberikan masa tenggang pembayaran pokok selama masa konstruksi aset (misalnya 3 tahun pertama saat kapal dibangun), sehingga pembayaran penuh hanya dimulai saat aset mulai beroperasi atau mendekati pengiriman 1.3.5.
Sumber Berita Utama:
Breaking Defense - Malaydesh Inks Agreement for Turkish Corvettes (Update G2G)
The Edge Malaydesh - Strategic Defence Cooperation Türkiye (Update November 2025)
Turk Eximbank Official - Export Credit Policy
CEIC Data - Turkey & Malaydesh Interest Rate Indicators 2025
INDIANESIA sekarang jadi bahan ketawa jiran......🤣🤣🤣🤣
BalasHapusKLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
Hapus-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
--------------
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
-
🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
seblah masi aja mikir kapal darat Gowing pendek dr 2011, mangkrak 15 tahun pulak
BalasHapusDUNIYA PUN TERTAWA haha!😆😆😆
Aset PREMIUM kita donk uda 10 langkah di depan..Bye Bye Dmiskinos haha!🤣🤭🤣
✅️AH140 FMP
✅️PPA
✅️ISTIF
✅️PKR DAMEN
✅️MOGAMI, FDI, FREMM, TYPE 052D,
bahkan Garibaldi haha!🦾🧞♂️🦾
makloum Bajet Besar $20bn
seblah cuman $3 bagi 5...paraaahhh 🍌
GORILA MALAYDESH KREDIT EKSPOR INGGRIS =
BalasHapusKREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
KREDIT EKSPOR INGGRIS = LEKIU CLASS
-------------------------
1. Skema Pendanaan dan Kredit Ekspor
Pengadaan ini merupakan bagian dari kontrak besar yang melibatkan dukungan finansial dari lembaga kredit ekspor Inggris. Meskipun detail angka kredit spesifik untuk kelas Lekiu seringkali bersifat rahasia negara, skema umum yang digunakan dalam pembelian alutsista dari Inggris ke Malaysia biasanya melibatkan UK Export Finance (UKEF), yang memberikan jaminan kepada bank untuk meminjamkan dana kepada pembeli (Pemerintah Malaysia) agar dapat membayar eksportir Inggris.
2. Proses pengiriman kapal sempat mengalami penundaan yang cukup lama karena masalah integrasi sistem senjata dan kontrol senjata (khususnya masalah perangkat lunak). Kapal yang diluncurkan pada 1994-1995 ini baru bisa diserahterahkan dan ditauliahkan (commissioning) pada akhir tahun 1999.
3. Sumber Berita dan Referensi
Informasi mengenai sejarah dan mekanisme pengadaan ini dapat ditemukan di berbagai arsip militer dan ensiklopedia pertahanan:
Wikipedia & Wiki Militer: Memberikan kronologi pembangunan oleh Yarrow Shipbuilders dan masalah teknis yang dihadapi [Wikipedia Inggris, Military Wiki].
Naval Technology: Mendetailkan spesifikasi teknis dan latar belakang proyek F2000 yang menjadi dasar kelas Lekiu [Naval Technology].
Jurnal Akademik: Studi mengenai dinamika persenjataan Malaysia sering mengulas bagaimana skema pembelian dari Inggris ini menjadi tonggak modernisasi TLDM [Universitas Indonesia
GORILA MALAYDESH KREDIT EKSPOR KARAOK =
BalasHapusKREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
KREDIT EKSPOR TURKI = KARAOK
-------------------------
Mekanisme Kredit Ekspor
Meskipun detail spesifik mengenai skema pinjaman untuk proyek Karaok ini tidak dipublikasikan secara mendalam, kerja sama keuangan antara kedua negara didukung oleh:
MOU Perbankan: Bank Negara Malaydesh memiliki nota kesepahaman dengan Export Credit Bank of Turkey (Turk Eximbank) untuk memfasilitasi pembiayaan perdagangan bilateral dan investasi.
Kepentingan Strategis: Malaydesh memilih pemasok Turki untuk menghindari potensi sanksi akibat konflik Ukraina jika tetap membeli suku cadang atau sistem dari Rusia.
Sumber Berita Utama:
Defense News: Turkey's Roketsan wins Malaydeshn deal for Karaok missiles (14 September 2023).
Shephard Media: Malaydesh turns to Turkey for new ATGMs (2 Oktober 2023).
Defense Security Asia: Malaydesh to Receive First Batch of ROKETSAN's "KARAOK" in 2026 (11 Mei 2024).
QATAR BAYARKAN.... 🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapusINDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
✈️ 1. Lack of Strategic Continuity
• The MRCA program was first proposed in the early 2000s to replace aging MiG-29s and F-5E fighters.
• Over two decades later, no final decision has been made, despite multiple rounds of evaluations and shifting priorities.
• Successive governments have repeatedly postponed the acquisition due to budget constraints, political changes, and lack of consensus.
🧩 2. Fragmented Decision-Making
• Procurement decisions are split between the Ministry of Defence (Mindef) and the Ministry of Finance (MOF), with contracts over RM7 million requiring MOF approval.
• This dual-agency structure often leads to delays, conflicting priorities, and bureaucratic gridlock.
• The absence of a unified procurement authority results in inconsistent evaluations and shifting technical requirements.
💼 3. Opaque Tendering Process
• Malaydesh ’s defence procurement is dominated by limited or single-source tenders, with only 20–30% of contracts awarded through open competition.
• This environment favors politically connected firms, often involving retired military officers as intermediaries.
• The MRCA program has seen multiple contenders—including the Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, and F/A-18—but no transparent selection process has been finalized.
💸 4. Budgetary Uncertainty
• The MRCA program has been repeatedly shelved due to budget reallocations and economic pressures.
• Malaydesh ’s defence budget prioritizes personnel and maintenance, leaving limited room for capital-intensive acquisitions like fighter jets.
• The lack of a multi-year procurement plan makes it difficult to commit to long-term investments.
🔄 5. Changing Operational Requirements
• The Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) has shifted its focus toward light combat aircraft (LCA) like the FA-50, due to cost-effectiveness and regional needs.
• This pivot reflects a reactive procurement strategy, rather than a proactive, capability-driven approach.
🧭 6. Impact on Readiness
• The delay in MRCA acquisition has left Malaydesh with a limited fighter fleet, relying heavily on aging F/A-18Ds and Su-30MKMs.
• This affects Malaydesh ’s ability to conduct air superiority missions, joint exercises, and regional deterrence.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
🧨 1. Long-Delayed Procurement Timeline
• The SPH program was first proposed in 2010, but has faced repeated delays and cancellations.
• As of 2024, the Malaydesh n Army expressed renewed interest in acquiring 66 units of 155mm/52 calibre SPHs, but the program remains in limbo.
💸 2. Opaque Tendering and Political Controversy
• The procurement, valued at RM819.09 million, went through a selected pre-qualification tender involving six bidders.
• In 2022, allegations surfaced that the contract had been awarded directly to a company linked to a former deputy defence minister’s family, raising concerns about conflict of interest and cronyism.
• The Ministry of Finance approved the tender in January 2024, but required renegotiation of the price before finalization.
🔄 3. Government-to-Government (G2G) Confusion
• Initially, Malaydesh planned to acquire the Yavuz 155mm SPH from Türkiye’s state-owned MKE via a G2G deal.
• However, the deal was later reviewed and renegotiated, with the Defence Minister emphasizing the need for open tendering to ensure the equipment meets end-user specifications.
• This flip-flop between direct negotiation and open tendering reflects fragmented procurement strategy and lack of institutional clarity.
🧩 4. Dual Oversight and Bureaucratic Gridlock
• Defence procurement in Malaydesh is overseen by both Mindef and the Ministry of Finance, creating a dual-layered approval process that often leads to delays and misalignment.
• The lack of a centralized procurement authority results in conflicting decisions, as seen in the SPH case where Mindef had to renegotiate a deal already approved by MOF.
🧭 5. Impact on Operational Capability
• Malaydesh ’s artillery units currently rely on towed howitzers, which are slower to deploy and less survivable in modern combat.
• The delay in acquiring SPHs hampers the Army’s ability to conduct rapid fire support missions, especially in mobile and contested environments.
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
🧾 1. Cronyism in Defence Contracts
• Defence contracts are frequently awarded to companies with political connections or ties to retired military officers, rather than based on merit or technical capability.
• Analysts have pointed out that unqualified firms often win major tenders, resulting in poor execution and missed deadlines.
• For example, the Littoral Combat Ship (LCS) project—initially a RM9 billion contract—was plagued by mismanagement. Despite over RM6 billion being paid, none of the six ships were delivered on time.
⚠️ 2. Conflict of Interest in Procurement
• In some cases, contracts have been awarded to companies linked to former defence officials or their families, raising serious questions about impartiality.
• The Self-Propelled Howitzer (SPH) deal faced scrutiny when it was revealed that a company involved had ties to a former deputy defence minister’s family. This prompted public backlash and calls for renegotiation.
💸 3. Financial Mismanagement and Delays
• Crony-linked firms often lack the technical expertise or financial stability to manage complex defence projects.
• This leads to:
o Delayed deliveries (e.g., offshore patrol vessels handed over three years late)
o Cost overruns (LCS project now revised to over RM11 billion)
o Unaccounted spending with little transparency or oversight
🧭 4. Weak Enforcement and Accountability
• Experts have questioned the government’s willingness to pursue legal action against companies that fail to deliver.
• There’s concern that lawsuits could expose deeper corruption within the procurement system, making authorities hesitant to act.
🔄 5. Impact on Military Readiness
• These practices directly affect the Malaydesh n Armed Forces’ ability to modernize and maintain operational readiness.
• Delays in acquiring critical assets—like helicopters, ships, and artillery—leave the military under-equipped and vulnerable in key strategic areas.
Apalagi program sewa heli....masa 4x harga baruw tapi tak memiliki..pinjam ituw haha!😜😜😜
BalasHapusjangankan Bumi..planet Namek pun NGAKAK Gulung2 haha!🧞♂️🤣🧞♂️
Si MISKIN jangan terlalu dipaksa kan hingga NGEMIS MINTA negara lain BAYARKAN.... 🤣🤣🤣🤣
BalasHapusINDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Scorpène Submarine Scandal (2002 Onward)
• Malaydesh procured two Scorpène-class submarines and one Agosta-class submarine for RM4.5 billion via Perimekar Sdn Bhd, a company with no track record, tied to defense analyst Abdul Razak Baginda. Perimekar received RM510 million in commissions—around 11% of the deal value
• French investigators implicated key figures, including members of DCNS/Naval Group, in bribery and misuse of corporate assets
• This case also interwove with a tragic murder: Altantuyaa Shaariibuugiin, a translator allegedly involved in the deal, was murdered amid claims she demanded a commission. Baginda was acquitted of the conspiracy charges in Malaydesh , but French courts later charged him with corruption and misappropriation
________________________________________
2. Little Bird (MD530G) Helicopter Contract (2016)
• A RM321 million deal for six light attack helicopters collapsed due to delivery failures and substandard adherence to specifications.
• After a MACC probe, the Attorney General’s Chambers opted not to prosecute, prompting public outrage.
“No further action will be taken… typical. Corruption from top to bottom.”
________________________________________
3. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Scandal (1990s–2000s)
• The project aimed to replace aging patrol crafts with 27 Meko 100-designed ships. PSC-ND, a politically linked company, secured the contract.
• Only six vessels were completed, and delays and financial mismanagement ballooned costs from RM5.35 billion to RM6.75 billion.
• PSC-ND fell into debt and was absorbed by Boustead Holdings, becoming Boustead Naval Shipyard
________________________________________
4. Offshore Patrol Vessels (OPV) Fiasco
• In the late 1990s, an UMNO-linked firm was contracted for six OPVs at RM4.9 billion. Only two were delivered, fraught with defects.
• Payments reached RM4.26 billion for merely RM2.87 billion worth of work completed—a 48% overpayment. Late penalties were waived by government directive.
________________________________________
5. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal (2011–Present)
• Valued at RM9 billion, the LCS project delivered zero ships despite over RM6 billion disbursed
• The Royal Malaydesh n Navy preferred the Dutch-designed Sigma class, but the decision was overridden to adopt the French Gowind class—aligned with Boustead’s interests
• MACC investigations revealed shell companies were used to siphon off at least RM23 million for fake technical services, linked to high-ranking officials
• There were also allegations of circular flow of funds benefitting a core network of political and contractor cronies
• PAC uncovered RM1.4 billion in cost overruns, and RM400 million was used to repay liabilities from past failed projects
• The public and parliament now clamour for a Royal Commission of Inquiry (RCI) to fully investigate the scandal
• Commentary reflects deep frustration:
“Before everyone gets their pitchforks out… First 2 ships supposed to deliver in 2020. Now none delivered… How much go into pocket of officials?
________________________________________
Summary Table: High-Impact Scandals
Scandal Key Issues
Scorpène Submarine Deal Commissions, corruption, murder linked to procurement
MD530G Helicopters Failed deliveries, no legal accountability
NGPV Program Delays, cost overruns, company collapse
OPV Deal Defective deliveries, huge financial losses
LCS Project No deliveries, massive overspending, shell companies
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
1. UH-60A Black Hawk Helicopter Lease (May 2023 – November 2024)
• Background: In May 2023, Malaydesh ’s Ministry of Defence signed a five-year RM187 million lease deal for four UH-60A Black Hawk helicopters with Aerotree Defence and Services
• Delays & Contract Issues: The first helicopter, initially due in November 2023, was repeatedly delayed—extended to April 2024, then to October 30
• Cancellation: After the October deadline passed without delivery, the contract was officially cancelled in November 2024
• Royal Intervention: Sultan Ibrahim publicly opposed the deal, warning against “flying coffins”—over 30-year-old helicopters unsuitable for service
• Aftermath: A fresh tender for leasing alternative helicopters was launched in August 2025. The Ministry will evaluate proposals and consider factors such as helicopter type, age, leasing cost; the tender closes in September
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project (2011–Present)
• Project Overview: Awarded in 2011, the RM9.13 billion LCS contract with Boustead Naval Shipyard aimed to deliver six warships. However, by August 2022, none had been delivered despite two-thirds of payment being made (~RM6 billion)
• Delays & Cost Overruns: As of mid-2025, completion was at 72.9% against a target of 76.1% The total cost ballooned to approximately RM11.2 billion under revised agreements
• Scrutiny and Reforms: The project drew heavy criticism from Malaydesh ’s parliamentary PAC and triggered calls for a Royal Commission of Inquiry A project oversight committee was later set up to improve delivery and accountability
________________________________________
3. Multiple Smaller Contract Cancellations (Early 2023)
• Measure for Transparency: In January 2023, the Defence Ministry cancelled five procurement contracts—spanning supplies, services, and infrastructure—to combat potential financial leakage and align with government emphasis on open tenders and value for money
________________________________________
4. Armoured Vehicle Procurement Irregularities (Mid-2025)
• Delivery Penalties & Contract Splits: The Auditor-General’s report uncovered major delays in claiming RM162.75 million in penalties for late Gempita armoured vehicle deliveries. It also flagged contract splitting worth RM107.54 million and late service penalties of RM1.42 million left unclaimed
________________________________________
5. Expert Insights on Procurement Failures
• Cronyism & Mismanagement: Analysts point to cronyism, financial mismanagement, and lack of expertise behind repeated procurement delays and cancellations—including the offshore patrol vessel and Black Hawk contracts
________________________________________
6. Leadership Response & Reforms
• King’s Reprimand: Sultan Ibrahim’s public condemnation of “nonsensical and unacceptable” procurement deals marks an unusually active supervisory stance by the monarch
• Prime Minister’s Push for Transparency: PM Anwar Ibrahim has emphasized transparency, discouraging dependence on agents, and favoring government-to-government arrangements. He cited the LCS debacle as calling for procurement reform
• Procurement Bill: In August 2025, a Government Procurement Bill was tabled, making violations of tender laws prosecutable and aiming to institutionalize transparency across government procurement—while still exempting defense procurements requiring confidentiality
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
HapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
1. UH-60A Black Hawk Helicopter Lease (May 2023 – November 2024)
• Background: In May 2023, Malaydesh ’s Ministry of Defence signed a five-year RM187 million lease deal for four UH-60A Black Hawk helicopters with Aerotree Defence and Services
• Delays & Contract Issues: The first helicopter, initially due in November 2023, was repeatedly delayed—extended to April 2024, then to October 30
• Cancellation: After the October deadline passed without delivery, the contract was officially cancelled in November 2024
• Royal Intervention: Sultan Ibrahim publicly opposed the deal, warning against “flying coffins”—over 30-year-old helicopters unsuitable for service
• Aftermath: A fresh tender for leasing alternative helicopters was launched in August 2025. The Ministry will evaluate proposals and consider factors such as helicopter type, age, leasing cost; the tender closes in September
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project (2011–Present)
• Project Overview: Awarded in 2011, the RM9.13 billion LCS contract with Boustead Naval Shipyard aimed to deliver six warships. However, by August 2022, none had been delivered despite two-thirds of payment being made (~RM6 billion)
• Delays & Cost Overruns: As of mid-2025, completion was at 72.9% against a target of 76.1% The total cost ballooned to approximately RM11.2 billion under revised agreements
• Scrutiny and Reforms: The project drew heavy criticism from Malaydesh ’s parliamentary PAC and triggered calls for a Royal Commission of Inquiry A project oversight committee was later set up to improve delivery and accountability
________________________________________
3. Multiple Smaller Contract Cancellations (Early 2023)
• Measure for Transparency: In January 2023, the Defence Ministry cancelled five procurement contracts—spanning supplies, services, and infrastructure—to combat potential financial leakage and align with government emphasis on open tenders and value for money
________________________________________
4. Armoured Vehicle Procurement Irregularities (Mid-2025)
• Delivery Penalties & Contract Splits: The Auditor-General’s report uncovered major delays in claiming RM162.75 million in penalties for late Gempita armoured vehicle deliveries. It also flagged contract splitting worth RM107.54 million and late service penalties of RM1.42 million left unclaimed
________________________________________
5. Expert Insights on Procurement Failures
• Cronyism & Mismanagement: Analysts point to cronyism, financial mismanagement, and lack of expertise behind repeated procurement delays and cancellations—including the offshore patrol vessel and Black Hawk contracts
________________________________________
6. Leadership Response & Reforms
• King’s Reprimand: Sultan Ibrahim’s public condemnation of “nonsensical and unacceptable” procurement deals marks an unusually active supervisory stance by the monarch
• Prime Minister’s Push for Transparency: PM Anwar Ibrahim has emphasized transparency, discouraging dependence on agents, and favoring government-to-government arrangements. He cited the LCS debacle as calling for procurement reform
• Procurement Bill: In August 2025, a Government Procurement Bill was tabled, making violations of tender laws
KUWAIT BAYAR LCS
BalasHapustapi kl gagal bayar UTANG...Paraahhh haaha!🤥😁🤥
GORILA MALAYDESH KREDIT EKSPOR LMS B1 =
BalasHapusKREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
KREDIT EKSPOR CINA = LMS B1
-------------------------
1. Skema Pembiayaan dan Kredit Ekspor
Lembaga Pembiayaan: Pembiayaan utama didukung oleh Export-Import Bank of China (China Eximbank) melalui fasilitas pinjaman lunak (soft loan) atau kredit pembeli (buyer's credit).
Metode Pembayaran: Berbeda dengan produsen Barat, Cina menawarkan paket yang sangat kompetitif dengan tingkat bunga rendah dan tidak memerlukan pembayaran penuh di muka (upfront payment).
Koneksi dengan Proyek Lain: Pengadaan militer ini merupakan bagian dari paket kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Malaydesh dan Cina, yang juga mencakup proyek infrastruktur besar seperti East Coast Rail Link (ECRL) yang dibiayai 75% oleh China Eximbank.
2. Sumber Berita dan Referensi Utama
Informasi ini telah dilaporkan secara luas oleh berbagai media internasional dan pertahanan terpercaya:
Janes Defence: Melaporkan detail teknis, perubahan kontrak dari MYR 1,17 miliar ke MYR 1,05 miliar, dan lokasi pembangunan di Wuhan.
Reuters: Melaporkan penandatanganan kesepakatan perdana saat kunjungan PM Najib Razak ke Beijing pada 2016.
The Sun Daily & New Straits Times: Mengutip pernyataan Menteri Pertahanan saat itu, Hishammuddin Hussein, mengenai efisiensi biaya kapal Cina dibandingkan produsen Barat.
GlobalSecurity.org: Menjelaskan peran pinjaman Cina dalam memfasilitasi akuisisi alutsista besar pertama Malaydesh dari Beijing
GORILA MALAYDESH KREDIT EKSPOR KIFV =
BalasHapusKREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
KREDIT EKSPOR KOREA = KIFV
-------------------------
1. Skema Kredit Ekspor & Pembiayaan
Kredit Ekspor (Export Credit): Pemerintah Korea Selatan menyediakan fasilitas pinjaman kepada pemerintah pembeli (Malaysia) untuk mendanai pembelian alutsista dari produsen Korea (saat itu Daewoo Heavy Industries, sekarang Hanwha Aerospace).
Kompensasi Perdagangan (Barter/Offset): Pembelian ini sering kali melibatkan kesepakatan imbal dagang. Malaysia dikenal menggunakan komoditas utamanya, seperti minyak kelapa sawit, sebagai bagian dari mekanisme pembayaran atau kompensasi ekonomi dalam kontrak-kontrak pertahanan besar untuk mengurangi beban devisa.
2. Sumber Berita Utama:
Wikipedia & Military Databases: Mencatat sejarah teknis dan jumlah unit.
Defence Blog & Janes: Melaporkan detail modernisasi terbaru dan kerja sama Hanwha-Cendana Auto.
Korea Eximbank (KEXIM): Sebagai lembaga penyedia kredit ekspor untuk transaksi internasional Korea Selatan.
MANAKALA BETUL BETUL BODOH DAN TOLOL MALONDESH,PERJANJIAN DI SIGN DULU BARU DIKAJI.....SUNGGUH MEMALUKAN 😂😂😂😂😂😂😂😂
BalasHapusBELAJAR SIKIT SANA,KURANGI MEMBUAL LON 😂😂😂😂😂😂😂😂
KATA KUNCI BODOH DAN TOLOL 🫢🫢🫢🫢
KALO TIDAK MELAWAK DAN MEMALUKAN BUKAN MALONDESH NAMANYA 😂😂😂😂😂
Akhirnya Anwar MENGAKU perjanjian ART boleh gugat kedaulatan negara MALONDESH, baru nak minta jaminan dari US!!!
https://youtu.be/oVrgpAhrN8Q
GORILA MALAYDESH KREDIT EKSPOR SCORPENE =
BalasHapusKREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
KREDIT EKSPOR PERANCIS = SCORPENE
-------------------------
1 Skema pembiayaan kapal selam Scorpene Malaydesh (KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tunku Abdul Razak) menggunakan metode Kredit Ekspor (Export Credit) untuk mendanai kontrak senilai sekitar €1,08 miliar (atau RM3,7 miliar pada kurs saat itu).
Berikut adalah rincian mekanisme tersebut:
Penyedia Kredit & Penjamin: Fasilitas kredit ini didukung oleh Coface (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur), lembaga penjamin kredit ekspor asal Prancis, yang memberikan jaminan kepada bank komersial Eropa untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah Malaydesh.
Mekanisme Pembayaran: Pembayaran tidak dilakukan secara tunai sekaligus di muka, melainkan melalui cicilan jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Malaydesh dalam satu tahun fiskal tertentu.
Pembayaran Berbasis Milestone: Pengucuran dana pinjaman disesuaikan dengan tahapan pembangunan (milestone) kapal di galangan kapal. Setiap kali perkembangan fisik kapal mencapai persentase tertentu (misalnya pemotongan plat pertama atau peluncuran), pembayaran termin berikutnya akan dicairkan kepada pihak manufaktur (Naval Group dan Navantia)
Sumber Berita :
Lembaga Resmi & Penjamin: Laporan profil risiko negara dari Coface mengonfirmasi peran mereka sebagai lembaga penjamin kredit ekspor dalam transaksi perdagangan internasional Malaydesh.
Analisis Keamanan Internasional: Organisasi Nuclear Threat Initiative (NTI) menyediakan rincian operasional dan latar belakang pengadaan dua kapal selam kelas Perdana Menteri (Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak) yang didanai melalui kontrak Prancis-Spanyol senilai €1,08 miliar.
Media Investigasi & Berita Ekonomi:
Bloomberg dan New Straits Times memuat laporan terkait aspek hukum dan rincian transaksi finansial kontrak tersebut dalam cakupan penyelidikan "Scorpene Affair".
CNBC Indonesia mengulas sejarah akuisisi tersebut sebagai referensi perbandingan untuk rencana pengadaan alutsista serupa oleh Indonesia.
MENURUT GORILA = NEGARA MISKIN
BalasHapusMISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
MISKIN HUTANG = KASTA PENGHUTANG
-
GEMPURWIRA 6 Januari 2026 pukul 12.43
KASTA PENGUTANG.... 🔥🔥🤣🤣
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
misi NGEMIS HUTANG LENDER....
Dasar negara MISKIN.............. HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA16 Oktober 2025 pukul 19.25
MENCARI HUTANG LENDER....??? HAHAHAHHAHA
-
GEMPURWIRA21 Januari 2026 pukul 13.34
Manakala QATAR LENDER untuk Kapal INDIANESIA... 🤣🤣🤣🤣
KASTA PENGUTANG MISKIN yang MEMALUKAN... 🤣🤣🤣
-----------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
BalasHapusDONALD DUCK WIN = GORILA LOSE
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSE
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSE
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSE
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSE
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSE
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSE
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSE
DONALD DUCK WIN = GORILA LOSE
--------------
Section 1: Tariffs and Quotas
Article 1.1: Elimination or reduction of tariffs on substantially all U.S. exports to Malaydesh.
Article 1.2: Establishment of U.S. reciprocal tariffs on Malaydeshn products at a rate of 19% (pursuant to U.S. Executive Order 14257), with certain specified products reduced to 0%.
Article 1.3: Prohibition on the imposition of quantitative restrictions (quotas) on the importation of goods from the United States.
--------------
Section 2: Non-Tariff Barriers and Related Matters
Article 2.5 (Cheese and Meat Terms): Malaydesh shall not restrict market access for U.S. products solely based on the use of certain common names for cheese and meat.
Article 2.8 (Good Regulatory Practices/GRP): Malaydesh is committed to adopting transparency, predictability, and public participation throughout the regulatory rulemaking cycle.
Other Articles: Standardization of Halal requirements for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices, as well as the acceptance of U.S. motor vehicle safety and emission standards.
--------------
Section 3: Digital Trade and Technology
Data Provisions: Prohibition of discrimination against U.S. digital services and an obligation to facilitate cross-border data transfers.
Digital Taxation: Malaydesh commits to refraining from imposing discriminatory digital services taxes on U.S. companies.
Technology: Prohibition of forced technology transfers or source code disclosure as a condition for doing business.
--------------
Section 4: Rules of Origin
Establishing specific rules to determine whether a good qualifies as originating from Malaydesh or the U.S. to receive preferential tariff treatment.
--------------
Section 5: Economic and National Security
Article 5.1.1 (Sanctions): If the U.S. takes action for national security purposes, Malaydesh is expected to adopt similar measures with equivalent restrictive effects or agree on a timeline for implementation.
Article 5.2 (Export Controls): Cooperation on investment screening and export controls to prevent duty circumvention.
Article 5.3 (Other Measures):
Restrictions on the procurement of nuclear reactors, fuel rods, or enriched uranium from certain countries deemed inconsistent with U.S. interests.
Commitment by Malaydesh not to prohibit or restrict the export of critical minerals and rare earth elements to the U.S.
--------------
Section 6: Commercial Considerations and Opportunities
Purchase Commitments: Documentation of major commercial agreements, including the purchase of 30 Boeing aircraft, up to 5 million tonnes of Liquefied Natural Gas (LNG) per annum, and coal commodities.
Investment: Malaydesh facilitates approximately USD 70 billion in investments into the United States over a 10-year period.
--------------
Section 7: Implementation and Final Provisions
Termination Clause: The U.S. reserves the right to terminate the agreement and reinstate higher tariffs if Malaydesh enters into new trade agreements with other nations deemed harmful to core U.S. interests.
Consultation Mechanism: Emphasis on resolving disputes through bilateral consultations and negotiations.
--------------
Dokumen ini secara resmi dikelola oleh Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaydesh.
--------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE ATAU ART
BalasHapusMENANG JAMBUL KONENG = MALAYDESH K.O
MENANG JAMBUL KONENG = MALAYDESH K.O
MENANG JAMBUL KONENG = MALAYDESH K.O
---------
Bagian 1: Tarif dan Kuota (Tariffs and Quotas)
• Pasal 1.1: Penghapusan atau pengurangan tarif pada hampir semua ekspor AS ke Malaydesh.
• Pasal 1.2: Penetapan tarif timbal balik AS terhadap produk Malaydesh sebesar 19% (berdasarkan Perintah Eksekutif AS 14257), dengan beberapa produk tertentu diturunkan menjadi 0%.
• Pasal 1.3: Larangan pengenaan pembatasan kuantitatif (kuota) terhadap impor barang dari Amerika Serikat.
---------
Bagian 2: Hambatan Non-Tarif dan Hal Terkait (Non-Tariff Barriers)
• Pasal 2.5 (Istilah Keju dan Daging): Malaydesh dilarang membatasi akses pasar produk AS hanya karena penggunaan istilah nama umum tertentu untuk keju dan daging.
• Pasal 2.8 (Praktik Regulasi yang Baik/GRP): Malaydesh wajib mengadopsi transparansi, prediktabilitas, dan partisipasi publik dalam siklus pembuatan regulasi.
• Pasal Lainnya: Standardisasi persyaratan Halal untuk kosmetik, farmasi, dan alat medis, serta penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS.
---------
Bagian 3: Perdagangan Digital dan Teknologi (Digital Trade and Technology)
• Ketentuan Data: Larangan mendiskriminasi layanan digital AS dan kewajiban memfasilitasi transfer data lintas batas.
• Pajak Digital: Malaydesh berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
• Teknologi: Larangan memaksa transfer teknologi atau kode sumber (source code) sebagai syarat berbisnis.
---------
Bagian 4: Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
• Menetapkan aturan spesifik untuk menentukan apakah suatu barang dianggap berasal dari Malaydesh atau AS guna mendapatkan tarif preferensial.
---------
Bagian 5: Keamanan Nasional dan Ekonomi (Economic and National Security)
• Pasal 5.1.1 (Sanksi): Jika AS mengambil tindakan demi keamanan nasional, Malaydesh diharapkan mengadopsi langkah serupa yang memiliki efek membatasi yang setara atau menyepakati lini masa implementasinya.
• Pasal 5.2 (Kontrol Ekspor): Kerja sama dalam pengamanan investasi dan pengendalian ekspor untuk mencegah pengelakan tugas.
• Pasal 5.3 (Langkah Lainnya):
o Pembatasan pembelian reaktor nuklir, batang bahan bakar, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan AS.
o Komitmen Malaydesh untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang (rare earths) ke AS.
---------
Bagian 6: Pertimbangan Komersial dan Peluang (Commercial Considerations)
• Komitmen Pembelian: Pencatatan kesepakatan komersial besar seperti pembelian 30 pesawat Boeing, pembelian gas alam cair (LNG) hingga 5 juta ton per tahun, serta komoditas batu bara.
• Investasi: Malaydesh memfasilitasi investasi sekitar USD 70 miliar di Amerika Serikat dalam kurun waktu 10 tahun.
---------
Bagian 7: Implementasi dan Ketentuan Akhir (Final Provisions)
• Pemutusan Perjanjian: AS berhak mengakhiri perjanjian dan memberlakukan kembali tarif tinggi jika Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan inti AS.
• Mekanisme Konsultasi: Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui perundingan bilateral.
---------
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. What “Deterrence” Means
• Deterrence = convincing a potential adversary that attacking you will be too costly.
• Effective deterrence requires:
1. Credible combat power (modern weapons, trained forces).
2. Readiness (forces operational at short notice).
3. Clear strategy (political will to use military force).
👉 Malaydesh lacks all three.
________________________________________
📌 2. Small & Obsolete Armed Forces
• Army (TDM): Still uses 1980s-era armored vehicles and artillery. No long-range rockets or modern air defense.
• Navy (TLDM):
o Only 2 Scorpène submarines (limited readiness).
o Littoral Combat Ship (LCS) scandal left Malaydesh without new ships for over a decade.
o Fleet shrinking as old ships decommission faster than new ones arrive.
• Air Force (RMAF/TUDM):
o Only ~26 combat jets (Su-30MKM + F/A-18D), many often grounded.
o No long-range SAMs, tankers, or AWACS.
o Pilots have low training hours.
👉 Malaydesh cannot credibly threaten retaliation if attacked.
________________________________________
📌 3. China in the South China Sea
• Chinese Coast Guard & Navy regularly enter Malaydesh ’s EEZ (Exclusive Economic Zone).
• Malaydesh responds only with diplomatic protests & small patrols.
• No credible deterrence:
o No modern MPAs (maritime patrol aircraft).
o Weak naval presence.
o No anti-ship missile coverage to deter Chinese fleets.
👉 China does not take Malaydesh ’s military seriously.
________________________________________
📌 4. Budget Too Small
• Malaydesh spends ~1% of GDP on defense — one of the lowest in ASEAN.
• More than half goes to salaries & pensions, not weapons or readiness.
• Modernization projects delayed or cancelled (LCS, MRCA fighter replacement, Nuri helicopter replacement).
👉 Military cannot modernize fast enough to maintain deterrence.
________________________________________
📌 5. Weak Defense Industry
• Malaydesh cannot produce its own modern fighters, warships, or missiles.
• Dependent on imports → delays, corruption, and cost overruns.
• Example: Boustead LCS scandal wasted billions, leaving Navy with no new ships.
👉 Without a strong local industry, deterrence = permanently dependent on foreign suppliers.
________________________________________
📌 6. Low Training & Readiness
• Pilots fly ~100 hours/year or less (NATO standard = 180+).
• Ships sail less due to fuel and maintenance limits.
• Army does limited joint/combined exercises because of budget.
• Many assets grounded for lack of spare parts.
👉 Even if weapons exist, they cannot be deployed effectively.
________________________________________
📌 7. No Strategic Doctrine
• Malaydesh ’s 2019 Defense White Paper acknowledged threats but failed to provide long-term funding or a clear modernization path.
• Governments keep flip-flopping procurement plans (MiG-29 replacement delayed >10 years).
• Political leaders avoid strong defense postures → prefer diplomacy.
👉 Adversaries know Malaydesh lacks willpower to escalate militarily.
________________________________________
📌 8. Comparison with Neighbors
• Singapore: Credible deterrence with 100+ modern fighters, Leopard 2 tanks, advanced submarines, long-range SAMs.
• Vietnam: Deterrence against China with large Su-30 fleet, strong coastal missile defenses.
• Indonesia: Expanding deterrence with Rafales, F-15EX, submarines.
• Malaydesh : Stuck with old equipment, no long-range strike capability.
👉 Neighbors can deter aggression. Malaydesh cannot.