25 Februari 2026
AFP Boosts Territorial Defense with Commissioning of New Navy Vessels
The Armed Forces of the Philippines (AFP) strengthened the nation’s maritime security posture through the concurrent christening and commissioning of the offshore patrol vessel BRP Rajah Sulayman (PS-20) and the fast attack interdiction craft BRP Audrey Bañares (PG-910), held at the Naval Operating Base in Subic, Zambales on February 24.
The ceremony was led by AFP Chief of Staff General Romeo S Brawner Jr, marking another milestone in the military’s ongoing modernization program to secure its vast archipelagic waters, coastlines, and economic zones. He was joined by Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Ezpeleta PN, Flag Officer in Command of the Philippine Navy, along with senior military officers, and distinguished guests.
BRP Rajah Sulayman (PS-20) was named after the pre-Hispanic ruler who led Tagalog forces during the 1570 Battle of Manila. The vessel embodies courage, leadership, and the enduring spirit of Filipino resistance.
Meanwhile, BRP Audrey Bañares (PG-910) honors Jose Audrey Bañares, a Navy commando who was killed off Zamboanga City in September 2013 following a sea battle with Moro National Liberation Front extremists. It symbolizes the bravery and dedication of Filipino sailors who defend the nation’s sovereignty.
By integrating these vessels into the active fleet, the AFP not only recognizes the legacy of its defenders but also ensures a more formidable presence in both littoral and deep-sea operations.
In his keynote address, General Brawner underscored that the AFP’s modernization efforts are anchored on responsibility and peace.
“Let me be clear: modernization is not a signal of aggression. It is a statement of responsibility. A credible defense posture deters conflict. Preparedness prevents miscalculation. Capability preserves peace,” General Brawner stated.
(AFP)
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
BalasHapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaysian PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaysia Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaysia)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
Selamat dapar aset Baruw
BalasHapuslangsung 2 top markotop haha!👍😉👍
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
BalasHapusMALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
MALAYDESH = AKAN = BUAL POLITIK
----------------
Perbandingan kondisi ekonomi dan pengadaan militer antara Indonesia dan Malaydesh:
1. Perbandingan Kesehatan Fiskal
Indonesia: Berada dalam zona aman dengan rasio utang pemerintah 40% dari PDB, jauh di bawah batas limit undang-undang sebesar 60%. Utang rumah tangga juga sangat rendah (16% dari PDB), menunjukkan daya beli yang lebih mandiri.
Malaydesh: Mengalami kondisi "Overlimit". Rasio utang pemerintah mencapai 69% (melampaui batas 65%) dan utang rumah tangga sangat ekstrem di angka 84,3% - 85,8% dari PDB.
2. Beban Utang Per Kapita
Malaydesh menghadapi tekanan berat di mana setiap warga negara menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998 (RM 36.139 utang pemerintah + RM 45.859 utang rumah tangga). Hal ini mengindikasikan ketergantungan tinggi pada kredit untuk gaya hidup dan operasional negara.
3. Gagal Bayar & Defisit Pembangunan
Data menunjukkan tren "Hutang Bayar Hutang" di Malaydesh sejak 2010 hingga 2025 dengan kenaikan konsisten dari USD 150 miliar ke USD 375 miliar. Meskipun terjadi 5 kali pergantian Perdana Menteri (PM) dan Menteri Keuangan (MOF), klaim pelunasan utang tahun 2053 dinilai gagal karena utang terus bertambah.
4. Dampak pada Militer (Status Zonk)
Akibat "Kekangan Kewangan" (krisis keuangan), proyek strategis pertahanan Malaydesh mengalami kegagalan total (Zonk/Mangkrak):
MRCA (Pesawat Tempur): Tidak ada pengadaan sejak 2017.
LCS (Kapal Perang): Proyek mangkrak sejak 2011.
SPH & MRSS: Tanpa kepastian pengadaan sejak 2016.
Kesimpulan Akhir: Sementara Indonesia menjaga disiplin fiskal untuk stabilitas jangka panjang, Malaydesh terjebak dalam spiral utang yang melumpuhkan kemampuan belanja modal negara, terutama dalam modernisasi alutsista yang hanya menjadi komoditas "bual" (janji kosong) politik.
-
2026 FREEZES PROCUREMENT - 2023 CANCELLED PROCUREMENT
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
---------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
BalasHapusGOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
2026 PM says =
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
MISKIN ...... 2026 = FREEZES PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR, Jan 16 (Reuters) - The procurement decisions of the Malaydeshn armed forces and the police linked to a corruption probed will be temporarily frozen until they fully comply with related rules, state media reported, citing Prime Minister Anwar Ibrahim.
The suspension comes following allegations of bribery linked to army procurement projects, with the Malaydeshn Anti-Corruption Commission (MACC) raiding several firms suspected of involvement in a bribery scheme and freezing six bank accounts belonging to a suspect and their family members.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaydesh-freezes-army-police-procurement-decisions-linked-corruption-pm-says-2026-01-16/#:~:text=Malaydesh%20freezes%20army%20and%20police,Reuters
-
2026 PM BEKUKAN PENGADAAN =
https://www.youtube.com/watch?v=ecL7_O1Wn1k
------------------
2023 PM says =
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
MISKIN ...... 2023 = CANCELLED 5 (FIVE) PROCUREMENT
-
KUALA LUMPUR:
The defence ministry has 2023 = CANCELLED FIVE PROCUREMENT tenders for supplies, services and infrastructure projects. The cancellations were to avoid leakages in expenditure, and were in line with a policy of procurement through open tenders.
“Mindef has also taken serious note of Prime Minister Anwar Ibrahim’s statement regarding the leakage in expenditure at the Budget 2023 dialogue on Tuesday,” it said in a statement today
----------------
The MALAYDESH Armed Forces (MAF) faces a number of challenges, including:
• Outdated equipment
Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern assets. For example, the KD Rahman submarine was unable to submerge due to technical issues in 2010.
• Misappropriation of funds
There have been multiple instances of public funds being misappropriated under the guise of meeting defense needs.
• Army-centric mindset
MALAYDESH has an army-centric mindset, even though the country is surrounded by water.
• Double budgetary allocation
The army receives more of the budget than the other services.
• Lack of standard operating procedures
There are issues with standard operating procedures, from the e-procurement process to inventory receipts.
• Tension between public and military
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
FAKTA.... Ternyata bukan Bangla tapi yang ramai warga INDIANESIA... 🤣🤣🤣
BalasHapusWarga Indonesia paling ramai diusir keluar Malaysia – Menteri Dalam Negeri
https://www.airtimes.my/2025/02/18/warga-indonesia-paling-ramai-diusir-keluar-malaysia-menteri-dalam-negeri/
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
2025-2015 : ALASAN EKONOMI
---------------------------
Sumber Berita Utama:
Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
-
CNBC - 10 January 2026 12:00
Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
----------------------------
Hutang Kerajaan Persekutuan:
-
1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
-
2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
---------------
Hutang Isi Rumah:
-
1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
---------------
⚠️ Implikasi & Risiko
Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
PETA KEKUATAN DIPLOMASI EKONOMI DI ASIA TENGGARA PASCA-PENANDATANGANAN AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
Hapus________________________________________
Asimetri Daya Tawar: Strategi "Prabowo Nomics" vs Dilema Malaydesh
-
Perbedaan hasil negosiasi ini menunjukkan perbedaan fundamental dalam memandang aset nasional. Indonesia menggunakan "Downstreaming Leverage" (hilirisasi); dengan menguasai 63,23% saham PT Freeport Indonesia secara mandiri, RI memiliki posisi tawar atas mineral kritis yang sangat dibutuhkan industri teknologi AS. Hal ini memungkinkan Indonesia menekan biaya komitmen hanya di angka US$22,7 Miliar untuk akses pasar yang lebih luas.
-
Sebaliknya, Malaydesh terjebak dalam "Transactional Trap". Dengan beban utang per kapita yang mencapai RM 81.998 (gabungan utang pemerintah dan rumah tangga), Malaydesh tidak memiliki ruang fiskal untuk menolak syarat berat dari AS. Angka US$242 Miliar (11 kali lipat dari Indonesia) bukan sekadar investasi, melainkan "biaya perlindungan" agar produk manufaktur mereka tetap bisa masuk ke pasar AS meskipun harus mengorbankan otonomi energi nuklir dan geopolitik.
________________________________________
2. Kedaulatan Digital: Proteksionisme Data vs Imperialisme Regulasi
-
Perbandingan pengelolaan data menunjukkan kontras yang tajam antara kedua negara:
Indonesia: Berhasil menegakkan batasan yang jelas melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Fokusnya adalah data komersial, sehingga negara tetap memegang kendali penuh atas data strategis dan kependudukan. Ini adalah kemenangan bagi kedaulatan digital nasional.
-
Malaydesh: Pasal 3 ART Malaydesh mewajibkan adopsi standar regulasi AS secara penuh. Ini berisiko mematikan inovasi teknologi lokal karena perusahaan rintisan Malaydesh dipaksa berkompetisi dengan raksasa digital AS tanpa perlindungan regulasi yang memihak pada kepentingan domestik.
________________________________________
3. Geopolitik ASEAN: Munculnya Pemimpin Baru vs Fragmentasi Regional
-
Hasil ART ini mengubah peta pengaruh di Asia Tenggara:
Dominasi Indonesia: Keberhasilan menghapus klausul pembatasan pihak ketiga (China/Rusia) mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang tetap independen. Indonesia membuktikan bahwa sebuah negara bisa berdagang secara intensif dengan AS tanpa menjadi "satelit" kepentingan politik mereka.
-
Krisis Identitas ASEAN-5: Vietnam yang terus dipantau terkait transshipment (pengiriman barang China lewat Vietnam) dan Thailand yang terburu-buru masuk ke CPTPP menunjukkan adanya kepanikan ekonomi. Malaydesh, dengan "Klausul Pemutusan Sepihak", praktis kehilangan fleksibilitas dalam berdiplomasi dengan blok ekonomi Timur (BRICS atau RCEP) tanpa seizin Washington.
________________________________________
Kesimpulan Analisis:
Perjanjian ART ini adalah titik balik di mana Indonesia berhasil melakukan "Arsitektur Diplomasi Baru"—mengambil keuntungan ekonomi dari Barat tanpa menyerahkan kunci kedaulatan. Sementara itu, Malaydesh mengalami "Rugi Banding"; membayar harga yang terlalu mahal untuk manfaat yang terbatas, yang pada akhirnya memperlebar jurang ekonomi dan kemandirian antara Jakarta dan Kuala Lumpur di masa depan.
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaydesh setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaydesh dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaydesh akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaydesh tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaydesh mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaydesh justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaydesh meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaydesh diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaydesh berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaydesh menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENHAN = AKAN
PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
-
2025 = 84,3% DARI GDP
MISKIN KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
--------------------------
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
2026 = ZONK = NGEMIS MEMBUAL MISKIN
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
HapusPRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malaydesh setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malaydesh dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malaydesh akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malaydesh tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malaydesh mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malaydesh justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malaydesh meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malaydesh diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malaydesh berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malaydesh menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
Hapus-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
-----------------The MALAYDESH army has several weaknesses, including:
• Limited defense budgeting: The MALAYDESH government has been unwilling to fund defense by cutting other government spending or reducing the size of the armed forces.
• Outdated equipment: Most of the MALAYDESH Army's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government is unable to provide modern equipment.
• Corruption: The MALAYDESH military has been plagued by corruption.
• Political interference: Political leaders have interfered in procurement.
• Lack of authority: The armed forces are generally given authority to assist relevant authorities, such as the police, in dealing with non-traditional security challenges.
• Low ranking in military capability: According to the Lowy Institute Asia Power Index, MALAYDESH ranks 16th in military capability in Southeast Asia.
Other challenges include:
• The need to replace the Nuri helicopter fleet, which has seen 14 crashes with many fatalities
• The need for the Navy and Maritime Enforcement Agency to patrol the country's maritime expanse to combat piracy, human trafficking, and smuggling
=============
MALAYDESH has faced several crises, including political, financial, and economic crises:
• Political crisis
From 2020–2022, MALAYDESH experienced a political crisis that led to the resignation of two Prime Ministers and the collapse of two coalition governments. The crisis was caused by political infighting, party switching, and the refusal of Prime Minister Mahathir Mohamad to transition power to Anwar Ibrahim. The crisis ended in 2022 with a snap general election and the formation of a coalition government.
• Financial crisis
MALAYDESH experienced a financial crisis when the country's economic fundamentals appeared strong, but the crisis came suddenly. The government's initial response was to increase interest rates and tighten fiscal policy, but this was not enough to correct the external imbalances.
• Economic crisis
MALAYDESH 's economy has faced challenges due to weak global demand and a dependence on exports. In 2020, MALAYDESH 's economy shrank by the most since the Asian crisis. In 2023, weak global demand for electronics and a decline in energy prices weighed on the economy.
KAPAL MALAYDESH =
HapusDILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
-
Berita terbaru (Februari 2026) melaporkan bahwa kapal patroli Angkatan Laut Thailand menembak dan menenggelamkan sebuah kapal pukat ikan berbendera Malaydesh setelah insiden di perairan Thailand.
Berikut adalah poin-poin utama dari kejadian tersebut:
Waktu & Lokasi: Insiden terjadi pada 20 Februari 2026 di wilayah kedaulatan Thailand, sekitar 8 mil laut dari Pulau Lipe, Provinsi Satun.
Penyebab: Kapal patroli Thailand T.994 mencoba menghentikan sekelompok kapal pukat (sekitar 8–10 kapal) yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal. Salah satu kapal Malaydesh bermanuver agresif dan mencoba menabrak kapal patroli Thailand.
Tindakan Militer: Personel AL Thailand melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan ancaman tersebut. Kapal tersebut kemudian mengalami kerusakan dan tenggelam.
Korban: Terdapat tiga awak di dalam kapal tersebut yang semuanya berkebangsaan Thailand namun bekerja di bawah kontrak Malaydesh. Satu orang terluka dan dua lainnya ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
Sumber Berita dalam Bahasa Inggris:
The Nation Thailand: Malaydeshn fishing boat sinks after Thai Navy interception
VOI News: Malaydeshn Ship Allegedly Illegally Hit Thai Patrol, Shot to Sink
NAMPA: Thai Navy Sinks Malaydeshn Trawler After Ram Attempt
________________________________________
MALING TERIAK MALING =
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
MALING PASIR = 97% SEA SAND FROM MALONDESH
Singapore is the world's largest importer of sea sand, and relies on the material for land reclamation projects. In 2018, Singapore imported around $350 million worth of sand from MALONDESH, which was 97% of the country's total sand imports
=========
MALONDESH KELING = MALING
MALING SAPI
MALING SAPI
MALING SAPI
Two soldiers were arrested for attempting to steal cattle from a livestock pen in Simpang Bekoh here.
Jasin OCPD Supt Mohamad Rusli Mat said the two confessed to investigation officers that they tried to steal in a bid to sell the animals during the upcoming Hari Raya Aidiladha celebration next month.
"The duo's botched attempt took place at 1am on Saturday (May 24) and was discovered by the owner of the cattle and goat pen after being alerted by a friend
=========
MALING TERIAK MALING =
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
48 SKYHAWK DISAPPEARED
The Tentera Udara Diraja MALONDESH (TUDM, or Royal MALONDESH Air Force) ordered 88 A-4s (25 A-4Cs and 63 A-4Ls), Only 40 PTM Skyhawks, 34 single seat versions and six two-seat trainers, were delivered.....
=========
MALING TERIAK MALING =
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
F 5 TIGERS ENGINES DISAPPEARED
The MALONDESH government is facing a fresh corruption crisis after officials admitted that two US-made fighter jet engines had disappeared from an air force base after apparently being illicitly sold by military officers to a South American arms dealer...
=========
MALING TERIAK MALING =
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
SALE F 5 TIGERS
This announcement was in response to posts, photos, and videos circulating on certain local social media platforms that purportedly depict an F-5 fighter jet allegedly belonging to MALONDESH at one of the country’s ports.
AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
Hapus-
🇮🇩 Indonesia
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.819 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 38,4 Miliar.
-
🇲🇾 Malaydesh
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.711 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 242 Miliar.
-
🇻🇳 Vietnam
Jumlah Item (Tarif 0%): ± 1.550 - 1.600 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 180 - 210 Miliar.
-
🇹🇭 Thailand
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.425 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 85 - 110 Miliar.
-
🇵🇭 Filipina
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.200 - 1.350 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 35 - 55 Miliar.
-
🇰🇭 Kamboja
Jumlah Item (Tarif 0%): 800 - 950 Item.
Komitmen Nilai ke AS: Fokus Pembukaan Pasar.
-
🇸🇬 Singapura
Jumlah Item (Tarif 0%): Sesuai ketentuan FTA bilateral lama.
Komitmen Nilai ke AS: Tidak ada penambahan nilai baru.
-
🇧🇳 Brunei 🇱🇦 Laos 🇲🇲 Myanmar
Jumlah Item (Tarif 0%): 0 Item.
Komitmen Nilai ke AS: Belum ada komitmen (Belum tanda tangan).
________________________________________
Transfer Data dan Perdagangan Digital
-
Indonesia: Fokus pada pemisahan tegas antara data kependudukan dan data komersial untuk mempermudah ekspor-impor. Penekanan utama ada pada kepatuhan terhadap UU PDP No. 27/2022.
-
Malaydesh (ART): Memiliki klausul "Facilitation of Digital Trade" yang mewajibkan Malaydesh memfasilitasi transfer data lintas batas untuk bisnis dan melarang diskriminasi terhadap produk digital asal AS. Malaydesh juga berkomitmen mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di WTO.
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia +3
________________________________________
2. Kompensasi dan Investasi Timbal Balik
-
Indonesia: Mendapatkan penurunan tarif impor ke AS dari 32% menjadi 19% untuk produk tertentu. Selain itu, Indonesia berhasil mengamankan penambahan 12% saham Freeport secara gratis sebagai bagian dari negosiasi perpanjangan izin.
-
Malaydesh: Juga mendapatkan tarif 19% (turun dari 25%) dan bahkan 0% untuk produk tertentu dalam daftar khusus. Namun, Malaydesh berkomitmen melakukan investasi besar sebesar USD 70 miliar di Amerika Serikat selama 10 tahun ke depan (~USD 7 miliar/tahun).
________________________________________
3. Kedaulatan Sumber Daya Alam
-
Indonesia: Menunjukkan dominasi negara dengan meningkatkan kepemilikan saham di sektor tambang strategis (Freeport) hingga 63,23%.
-
Malaydesh: Melalui klausul 5.2.3 ART, Malaydesh membentuk sistem tinjauan bersama untuk investasi asing di sektor mineral kritis (seperti tanah jarang).
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
🔧 1. MAINTENANCE BURDEN: AGING ASSETS, FRAGMENTED SUPPORT
⚙️ Structural Drivers
• Asset Age: As of late 2024, 171 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service life. This includes:
o 108 Army vehicles and artillery systems
o 29 RMAF aircraft (e.g., F-5E, Hawk 208)
o 34 RMN vessels, including Fast Attack Craft over 40 years old
• Obsolescence: Many platforms are no longer supported by OEMs (Original Equipment Manufacturers), making spare parts scarce and costly.
💸 Economic Strain
• Maintenance consumes over 50% of the defense budget’s operational expenditure (OPEX), leaving limited room for modernization.
• Even with recent efforts to localize MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) for fighter jets like the F/A-18, cost savings (~20%) are offset by the scale of aging fleets.
🧩 Outsourcing Challenges
• Malaydesh has long outsourced support functions to private firms to reduce costs.
• However, lack of centralized oversight, inconsistent quality control, and limited technical depth in local vendors have led to delays and suboptimal readiness.
📡 2. Poor Interoperability: Platform Diversity, Command Silos
🛠️ Platform Fragmentation
• Malaydesh military operates a highly diverse inventory sourced from:
o Western suppliers (US, UK, France)
o Eastern bloc (Russia, China)
o Regional partners (South Korea, Turkey)
• This results in incompatible communication systems, data links, and logistics chains. For example:
o Russian-made Su-30MKM fighters cannot seamlessly integrate with NATO-standard AWACS or datalink systems.
o Naval platforms lack unified combat management systems across classes.
🧠 Command & Control Gaps
• Joint operations are hindered by service-specific doctrines and siloed command structures.
• The absence of a Joint Operations Command with real-time data fusion limits Malaydesh ability to conduct multi-domain operations.
🧪 Training & Simulation Deficiencies
• Lack of integrated simulation environments means personnel are trained on platform-specific systems, not joint mission profiles.
• Exercises like MALBATT and CARAT show progress, but interoperability remains tactical, not strategic.
KESIAN...Tapi pemerintahnya lebih memikir mau NGUTANG KAPAL INDUK TUA RONGSOK....🔥🔥🤣🤣🤣
BalasHapus397 Warga Indonesia Diusir Melalui Program Pemindahan Tahanan PATI
https://malaysiabangkit.com/397-warga-indonesia-diusir-melalui-program-pemindahan-tahanan-pati/
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaysian PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaysia Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaysia)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
Hapus1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
OUTSTANDING BORDER PROBLEMS (OPB) TAMBAH WILAYAH .....
HapusINDONESIA 5.207 Hektar (52,07 Kilometer Persegi)
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
TAMBAH WILAYAH .....
MALAYDESH 780 Hektar (7,8 Kilometer Persegi)
-
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
-
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
-
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
-
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝
AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
Hapus-
🇮🇩 Indonesia
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.819 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 38,4 Miliar.
-
🇲🇾 Malaydesh
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.711 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 242 Miliar.
-
🇻🇳 Vietnam
Jumlah Item (Tarif 0%): ± 1.550 - 1.600 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 180 - 210 Miliar.
-
🇹🇭 Thailand
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.425 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 85 - 110 Miliar.
-
🇵🇭 Filipina
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.200 - 1.350 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 35 - 55 Miliar.
-
🇰🇭 Kamboja
Jumlah Item (Tarif 0%): 800 - 950 Item.
Komitmen Nilai ke AS: Fokus Pembukaan Pasar.
-
🇸🇬 Singapura
Jumlah Item (Tarif 0%): Sesuai ketentuan FTA bilateral lama.
Komitmen Nilai ke AS: Tidak ada penambahan nilai baru.
-
🇧🇳 Brunei 🇱🇦 Laos 🇲🇲 Myanmar
Jumlah Item (Tarif 0%): 0 Item.
Komitmen Nilai ke AS: Belum ada komitmen (Belum tanda tangan).
________________________________________
Kedaulatan Data Digital
-
Data Komersial Saja: Pemerintah menegaskan bahwa transfer data lintas batas ke Amerika Serikat hanya mencakup data komersial, bukan data pribadi kependudukan [MetroTVNews].
-
Payung Hukum: Proses ini diawasi ketat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan wajib patuh pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku penuh sejak akhir 2024.
-
Mekanisme Aman: Kesepakatan perdagangan ini menjadi dasar hukum yang menjamin privasi warga negara dari risiko pelanggaran data [detikNews].
________________________________________
Dominasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI)
-
Kepemilikan Mayoritas: Indonesia akan menguasai total 63,23% saham di Freeport, meningkat dari sebelumnya yang sebesar 51,23% [CNBC Indonesia].
-
Tambahan Saham Gratis: Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi tambahan 12% saham didapatkan secara cuma-cuma (free of charge) sebagai syarat perpanjangan izin [Kompas.id].
-
Target Rampung: Proses divestasi saham tambahan ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada kuartal pertama tahun 2026 [detikFinance].
________________________________________Ringkasan Sumber Utama
Pernyataan Sumber Berita/Otoritas
Data Komersial & UU PDP = Kementerian Komdigi, MetroTVNews, detikNews, UU No. 27 Tahun 2022.
-
Saham Freeport 63% (12% Gratis) = Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani, CNBC Indonesia, Kompas, detikFinance.
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
🧱 1. Fragmented and Underdeveloped Defense Industry
• Malaydesh defense industry is overseen by the Malaydesh n Defence Industry Council (MDIC), established in 1999 and later expanded into MIDES.
• Despite having six strategic sectors (Aerospace, Maritime, Weaponry, Automotive, ICT, Common-user Equipment), the ecosystem lacks:
o A clear, enforceable blueprint
o Robust infrastructure
o Skilled manpower
• Many local firms are assemblers or subcontractors, not full-spectrum developers. For example, Malaydesh still assembles M4 carbines under license, while Indonesia and Singapore produce their own rifles (SS1 and SAR-21 respectively).
Impact: Malaydesh cannot independently design, produce, or sustain core military systems.
🧠 2. Minimal R&D and Technology Investment
• Indigenous R&D in areas like combat management systems (CMS), sensors, and autonomous platforms is nascent and underfunded.
• Studies show that Malaydesh lacks structured tendering policies and technology readiness frameworks to support local innovation.
• AI, cyber warfare, and surveillance systems are still in early-stage development, with no operational deployment.
Impact: Malaydesh falls behind in emerging tech domains critical to modern warfare.
🔄 3. Dependence on Foreign OEMs for Strategic Systems
• Malaydesh imports nearly all major platforms:
o Aircraft: Su-30MKM (Russia), FA-50 (South Korea), Hawk (UK)
o Naval systems: Scorpène submarines (France), LCS (French-German design)
o Missiles: Starstreak (UK), MICA (France), Exocet (France)
• There are no indigenous missile programs, no local radar production, and no domestic armored vehicle design.
Impact: Strategic vulnerability in times of embargo, conflict, or supply chain disruption.
📉 4. Policy Gaps and Execution Failures
• Malaydesh has published defense blueprints and industrial strategies, but implementation is weak due to:
o Budget constraints
o Lack of political continuity
o Limited private-sector incentives
• Even promising initiatives like the 15-to-5 naval transformation plan have stalled due to procurement scandals and delivery failures.
Impact: Indigenous capability remains aspirational, not operational.
📊 Summary Table: Weaknesses in Indigenous Capability Development
Dimension Description Strategic Impact
Industrial base Fragmented, lacks full-spectrum development No self-reliance in core systems
R&D investment Minimal funding, weak frameworks Falls behind in emerging technologies
Foreign dependency Imports all major platforms and weapons Vulnerable to external shocks
Policy execution Strong on paper, weak in practice Stalled programs and missed timelines
🧭 Strategic Consequences
• Malaydesh cannot scale or sustain its military without foreign support.
• It lacks the ability to customize systems to local needs, export defense products, or build strategic depth.
• In contrast, countries like Indonesia (Pindad, PT PAL), Vietnam (Z111 Factory), and Singapore (ST Engineering) have made significant strides in indigenous capability
Masuk negara orang ikut UNDANG UNDANG woiiii... 🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣
BalasHapus1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
Hapus4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
2 UNIT FREEGAT ISTIF
2 UNIT SCORPENE EVOLVED
-
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
===========
===========
2026 =
BUKTI LCS KARATAN
BUKTI LCS KARATAN
-
https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/618729088_122257611464152127_3846135779091436202_n-768x512.jpg
------------------
2026 =
BUKTI LCS DELAY
BUKTI LCS DELAY
-
Defence Minister DS Khaled Nordin told Parliament today that the sea trials for the ship has been rescheduled for April and its commissioning this December, a delay of four months of the original schedule. LCS 2 commissioning is postponed to August 27 while LCS 3 commissioning remained on schedule for December 2027. As with LCS 4 on August 2028 and LCS 5 April 2029.
------------------
LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
LCS TO PANGKOR = TARIK TUGBOAT
-
https://www.malaydeshndefence.com/wp-content/uploads/2026/01/615891933_122257611716152127_8374116749521824848_n-768x512.jpg
-
https://www.malaydeshndefence.com/lcs-sea-trials-after-raya-and-commissioning-this-december
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaysian PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaysia Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaysia)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
KLAIM CASH = 🦧GORILA HUTANG ASET MILITER
Hapus-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
--------------
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
-
🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaysian PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaysia Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaysia)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
KLAIM KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaydesh tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaydesh mereka secara permanen.
--------------------
Sumber Berita Utama:
The Straits Times: More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaydeshns renounce citizenship.
VnExpress International: Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore.
Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaydeshns became Singaporeans over past decade
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
HapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
MALAYDESH UP TO =
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
DEBT 97% OF GDP
Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
• Baseline projections:
The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
• Stress test results:
In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
• Risks:
This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
• Government response:
The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📄 1. Ambitious Policy Documents with Limited Follow-Through
• Malaydesh ’s first Defence White Paper (DWP), launched in 2019, laid out a 10-year roadmap for force modernization, defense industry reform, and multi-domain readiness.
• It proposed initiatives like:
o A revised National Military Strategy
o A Defence Capacity Plan
o A National Defence Industry Policy
• However, by 2021–2025, many of these remained in draft form or unimplemented, with only partial progress on cyber and air surveillance capabilities.
Impact: Strategic clarity exists, but execution lags, creating a credibility gap between policy and reality.
🕰️ 2. Stalled Programs and Missed Timelines
• The Littoral Combat Ship (LCS) program is the most glaring example:
o RM9 billion allocated for six ships
o None delivered as of 2025
o Delays linked to mismanagement, redacted audits, and political interference
• Other programs like the Ground-Based Air Defence (GBAD) system and High Mobility Armoured Vehicles (HMAV) remain unfunded or stuck in approval stages.
Impact: Operational capability suffers, and the military continues to rely on aging platforms.
🏛️ 3. Political Instability and Policy Discontinuity
• Malaydesh experienced multiple changes in government between 2020 and 2022, disrupting defense planning cycles.
• Each administration brought new priorities, causing re-scoping, delays, or abandonment of existing programs.
• Even when policies are reaffirmed, bureaucratic inertia and fragmented oversight slow implementation.
Impact: Defense reform lacks continuity, and long-term planning is undermined.
🧱 4. Weak Institutional Mechanisms for Execution
• There’s no centralized authority to monitor and enforce defense policy implementation.
• Oversight is split between MINDEF, the Ministry of Finance, and political leadership, leading to diffused accountability.
• Audit findings are often delayed or redacted, and recommendations go unenforced.
Impact: Programs stall without consequence, and systemic inefficiencies persist.
🧭 Strategic Consequences
• Malaydesh ’s defense posture remains reactive and maintenance-heavy, not transformation-driven.
• The credibility of future policy documents is weakened unless backed by institutional reform and budget discipline.
• Regional peers like Indonesia and Vietnam are executing modernization plans more consistently, widening the capability gap.
7,043 PATI ditangkap Imigresen, warga Indonesia tertinggi
BalasHapushttps://www.utusan.com.my/nasional/2026/02/7043-pati-ditangkap-imigresen-warga-indonesia-tertinggi/
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
--------------------
keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
4️⃣ Analisis
• Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
• Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
• Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
3️⃣ Ringkasan dalam tabel
Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
4️⃣ Analisis
• Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
• Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
• Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga
HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
Hapus-
HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
-
KAPAL MCMV 1984 = Kapal penangkis periuk api Lerici class ini dibina oleh Syarikat Intermarine di Itali dan dilancarkan pada 30 Oktober 1984
-
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-
HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-
HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
-
KAPAL BUATAN 1960 =
BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
-
KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
===============
===============
BERITA 13 FEBRUARI 2026
HIBAH KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
HIBAH KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
HIBAH KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
-
https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/14294341/kemhan-ri-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-hibah-dari-italia
-
🦧+🐒 : 🔥🔥🔥=😀😀😀😀😀
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
-
EKSODUS 97.000 ORANG + ART UNTUNG USA
-
Kondisi ekonomi dan pertahanan Malaydesh saat ini berada dalam titik nadir akibat ketidakstabilan politik yang ekstrem—ditandai dengan pergantian berkali-kali posisi Perdana Menteri dan Menteri—yang memicu kegagalan total (zonk) pada berbagai proyek alutsista strategis seperti MRCA, LCS, SPH, dan MRSS serta pembekuan pengadaan barang hingga 2026. Beban utang yang mencapai 84,3% terhadap PDB dan fenomena eksodus massal 97.000 warga memperparah krisis "gali lubang tutup lubang", yang diperburuk oleh perjanjian ART yang dinilai sangat merugikan karena memaksa Malaydesh membuka pasar bagi AS tanpa timbal balik tarif yang setara, mewajibkan pasokan mineral kritis, serta mengikat kedaulatan politik-ekonomi negara di bawah ancaman sanksi dan terminasi sepihak oleh Amerika Serikat.
________________________________________
Kedaulatan Ekonomi dan Penguasaan Aset
-
Indonesia: Mengukuhkan kedaulatan sumber daya dengan penguasaan 63,23% saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan mendapatkan tambahan 12% saham secara gratis menunjukkan posisi tawar yang sangat kuat dalam negosiasi tanpa membebani keuangan negara.
-
Malaydesh: Menghadapi risiko kedaulatan melalui "Klausul Pemutusan Sepihak" oleh AS. Kebijakan luar negeri Malaydesh menjadi terbatas karena ketergantungan pada restu geopolitik AS terhadap mitra dagang pihak ketiga (seperti China/Rusia).
________________________________________
2. Efisiensi Biaya dan Pemanfaatan Devisa
-
Indonesia: Sangat efisien dengan komitmen hanya US$ 22,7 Miliar untuk akses 1.819 pos produk tarif 0%. Fokus pada hilirisasi memastikan modal tetap berputar di dalam negeri untuk membangun industri manufaktur.
-
Malaydesh: Mengalami kerugian ekonomi ganda (double loss) dengan membayar US$ 242 Miliar (10 kali lipat lebih mahal) untuk jumlah produk yang lebih sedikit (1.711 pos). Dana tersebut dialokasikan untuk konsumsi produk jadi AS (Boeing & LNG), yang merupakan bentuk transfer kekayaan kembali ke negara maju.
________________________________________
3. Kedaulatan Data dan Standarisasi Regulasi
-
Indonesia: Memegang kendali penuh melalui UU PDP. Pertukaran data lintas batas hanya berlaku untuk Data Komersial, bukan data kependudukan pribadi, sehingga privasi warga negara tetap terlindungi.
-
Malaydesh: Terpaksa mengadopsi standar regulasi dan keamanan nasional AS (Imperialisme Regulasi). Kewajiban memfasilitasi transfer data dan larangan membatasi layanan digital AS berpotensi menghambat inovasi dan kemandirian teknologi lokal.
________________________________________
4. Ketahanan Fiskal dan Orientasi Masa Depan
-
Indonesia: Memiliki ruang fiskal yang sehat (utang ~40% GDP) dan fokus pada pembangunan basis produksi serta energi hijau melalui hilirisasi.
-
Malaydesh: Berada dalam tekanan krisis utang (69% GDP) dengan pola ekonomi yang cenderung konsumtif terhadap produk Barat demi mengamankan posisi politik.
MAHATHIR = MALAS MISKIN
Hapusmenyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka.
Sumber Berita:
The New York Times (2025): "Mahathir Mohamad, 99, Reflects on a Contentious Legacy".
Kompas (2019): "Mahathir: Suku Melayu Tetap Miskin karena Tak Mau Bekerja Keras".
Today Online (2014): "Mahathir defends 'lazy Malays' remarks"
-
ANWAR IBRAHIM = MISKIN
“Tapi saya kata, sebagai contoh projek tebatan banjir…kerana banjir itu menyeksa rakyat dan yang jadi mangsa itu orang miskin dan majoriti yang miskin itu Melayu. "Sebab itu kalau kita nak belanjakan kita kena teliti. Ini soal tadbir urus, mengurus negara itu harus dengan ketertiban, peraturan dan ke arah yang betul.
Sumber Berita:
Bernama (2025): "PM Anwar Wants Flood Mitigation, Poverty Eradication Projects To Be Expedited".
Kementerian Kewangan Malaysia (2025): "PM Anwar: Flood Mitigation, Hardcore Poverty Eradication Projects Must Be Expedited".
The Straits Times (2022): "Malaysia PM Anwar halts $2b flood projects in widened dragnet".
-
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
-
🦧GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang
AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART):
Hapus-
🇮🇩 Indonesia
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.819 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 38,4 Miliar.
-
🇲🇾 Malaydesh
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.711 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 242 Miliar.
-
🇻🇳 Vietnam
Jumlah Item (Tarif 0%): ± 1.550 - 1.600 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 180 - 210 Miliar.
-
🇹🇭 Thailand
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.425 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 85 - 110 Miliar.
-
🇵🇭 Filipina
Jumlah Item (Tarif 0%): 1.200 - 1.350 Item.
Komitmen Nilai ke AS: USD 35 - 55 Miliar.
________________________________________
Transformasi Tata Kelola Data Digital
-
Strategi Indonesia (Proteksionisme Berbasis Regulasi):
Pemisahan Data: Indonesia menerapkan pendekatan dikotomis dengan memisahkan secara tajam antara "Data Kependudukan" (Sovereign Data) dan "Data Komersial". Ini bertujuan melindungi privasi warga negara sambil tetap menjaga keran perdagangan tetap terbuka.
Supremasi Hukum Domestik: Penggunaan UU PDP No. 27/2022 sebagai insting utama menunjukkan bahwa Indonesia ingin standar global mengikuti aturan internalnya. Ini memberikan posisi tawar bagi Indonesia untuk menolak transfer data jika tidak memenuhi standar keamanan nasional.
-
Strategi Malaysia (Integrasi Digital Global):
Liberalisasi Data: Melalui klausul "Facilitation of Digital Trade", Malaysia memilih jalur integrasi penuh. Dengan melarang diskriminasi produk digital AS, Malaysia memposisikan diri sebagai hub regional bagi perusahaan teknologi Amerika.
Komitmen Internasional: Dukungan terhadap moratorium permanen bea masuk transmisi elektronik di WTO
________________________________________
2. Rekonstruksi Kompensasi Ekonomi dan Investasi
-
Model Indonesia (Keuntungan Aset Statis):
Inisiatif Divestasi: Keberhasilan mendapatkan 12% saham Freeport secara gratis adalah kemenangan politik-ekonomi yang besar. Indonesia fokus pada kepemilikan aset nyata (ekuitas) yang memberikan dividen jangka panjang tanpa harus mengeluarkan modal segar.
-
Model Malaysia (Ekspansi Investasi Timbal Balik):
Investasi Agresif: Komitmen USD 70 miliar di AS selama 10 tahun adalah langkah berisiko tinggi namun strategis. Malaysia tidak hanya menjadi penerima modal, tetapi menjadi pemain global yang menanamkan pengaruhnya di ekonomi domestik AS.
________________________________________
3. Paradigma Kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA)
-
Pendekatan Indonesia (Nasionalisme Ekonomi):
Dominasi Kepemilikan: Dengan 63,23% saham PTFI, Indonesia menggeser peran dari sekadar regulator menjadi pengendali operasional dan finansial. Ini adalah perwujudan langsung dari Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas kekayaan alam.
Mandat Hilirisasi: Kepemilikan mayoritas ini memastikan kebijakan hilirisasi (seperti pembangunan smelter) tetap berjalan sesuai agenda nasional tanpa hambatan dari pemegang saham asing.
-
Pendekatan Malaysia (Kolaborasi Strategis Mineral Kritis):
Sistem Tinjauan Bersama: Melalui klausul 5.2.3 ART, Malaysia memilih jalur kolaboratif dalam mengelola mineral kritis (seperti tanah jarang). Malaysia menyadari keterbatasan teknologi dan modal, sehingga mereka berbagi beban pengawasan dengan AS untuk memastikan standar lingkungan dan keamanan terpenuhi.
Dualisme Kekuasaan: Malaysia menghadapi kompleksitas hukum antara kekuasaan Federasi dan Negara Bagian terkait royalti
IDN : SHOPPING VERSUS MY : CANCELLING
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--
💰 1. Budget Composition Skewed Toward Salaries and Maintenance
• In 2024, Malaydesh allocated RM19.73 billion (~USD 4.16 billion) for defense.
o RM8.2 billion (~41.5%) went to salaries and allowances.
o RM5.8 billion was earmarked for maintenance and asset upkeep.
• That leaves less than RM6 billion for all other needs—including procurement, R&D, and infrastructure.
Impact: The lion’s share of the budget sustains personnel and legacy systems, leaving little for new combat capabilities.
📦 2. Procurement Budget Includes Legacy Payments
• The RM5.71 billion procurement allocation in 2024 isn’t entirely for new systems. It includes:
o Scheduled payments for previously signed contracts (e.g. FA-50 jets from South Korea, A400M upgrades).
o Progressive payments for delayed projects like the Maharaja Lela-class Littoral Combat Ships.
o Small-scale purchases (e.g. small arms, radios, support vehicles).
Impact: The actual discretionary funding for new combat platforms is far lower than it appears on paper.
📉 3. Currency Depreciation Erodes Purchasing Power
• Malaydesh sources most of its advanced systems from foreign OEMs (e.g. France, UK, South Korea).
• The depreciation of the ringgit against major currencies means that even modest increases in nominal budget do not translate into real gains.
Impact: Malaydesh pays more for the same equipment, reducing the volume and quality of new acquisitions.
🧱 4. No Multi-Year Strategic Investment Framework
• Unlike Singapore or South Korea, Malaydesh lacks a ring-fenced capital investment stream for defense.
• Each year’s procurement is subject to political negotiation and fiscal trade-offs, with no guaranteed continuity.
• This discourages long-term programs like missile development, drone fleets, or integrated air defense systems.
Impact: Strategic programs are fragmented, delayed, or abandoned mid-cycle.
QATAR, UAE, BRITIS, JERMAN, PRANCIS, CEKO, SPANYOL, TURKIYEM
BalasHapus✨️ITALI, sayang kita,
berikan ASET PREMIUM LAGI haha!🧞♂️✨️🧞♂️
✅️LEONARDO AWEWE 101, 189, 169, 139
✅️LEONARDO M346F
✅️LEONARDO RADAR
✅️LEONARDO 127/64
✅️LEONARDO SOVRAPONTE 76 STRALES
✅️FINCANTIERI PPA
langsung kita SHOPPING SOPING
TANPA BASA BASI BAYAR CA$H haha!🤑😎🤑
bahkan
✅️FREE FINCANTIERI GARIBALDI CV..Mantap haha!👍🔥👍
HIBAH KAPAL 1967 = The post stated that among his achievements in the MMEA were that he was the team leader for a suitability study on absorbing the US Coast Guard cutter – USCG Decisive. Checks on the US Coast Guard website showed that Decisive– a Reliance class cutter – was laid in 1967 and commissioned in 1968
BalasHapus-
HIBAH KAPAL 1968 = USCGC Steadfast (WMEC-623) was a United States Coast Guard medium endurance cutter in commission for 56 years. Commissioned in 1968, Steadfast was home ported in St. Petersburg, Florida for her first 24 years of service...
-
HIBAH KAPAL 1980 = KM Perwira, one of the two Bay class patrol boats donated to MMEA by Australia. It is likely that the Bay class was the design proposed for the tri-nation VLPV project in the late 80s.
-
PERBAIKAN DIBIAYAI JEPANG = Kapal patroli kedua yang disumbangkan oleh Jepang Coast Guard (JCG) untuk APMM/MMEA akan berlayar ke pulang pada akhir Mei, saat ini kapal dengan nama KM Arau ini sedang dalam tahap perbaikan akhir yang dilakukan di Jepang.
-
KAPAL MCMV 1984 = Kapal penangkis periuk api Lerici class ini dibina oleh Syarikat Intermarine di Itali dan dilancarkan pada 30 Oktober 1984
-
HIBAH KAPAL 1989 DAN 1991 = Jepang menghibahkan dua kapal kelas 90m masing-masing PL-01 Ojima dan PL-02 Erimo, kedua kapal ini masuk dinas di JCG pada tahun 1989 dan 1991.
-
HIBAH KAPAL1990–1991 = KM Pekan is an Ojika-class offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. This ship, together with KM Arau and KM Marlin was transferred from the Japan Coast Guard to MALAYDESH in order to strengthen the relations between the two countries. The ship was built as the Ojika for the Japanese Coast Guard in 1990–1991
-
HIBAH KAPAL 1989 = KM Arau is an offshore patrol vessel operated by the MALAYDESH Coast Guard. She was the second ship transferred from the Japan Coast Guard together with KM Pekan and KM Marlin. KM Arau was formerly kNOwn as Oki (PL-01) in the Japan Coast Guard.
-
KAPAL BUATAN 1960 =
BEKAS MARINE POLICE BEKAS MMEA = RMN informed us that they are getting a new boat – albeit a third hand one – courtesy of the MMEA. MMEA received from the Marine police back in 2011.
-
KAPAL BEKAS BEKAS MMEA = RMN has taken delivery of ex-Sundang on October 23 after the patrol craft completed its refit. She is the first of two ex-MMEA PC
===============
===============
BERITA 13 FEBRUARI 2026
HIBAH KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
HIBAH KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
HIBAH KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
-
https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/14294341/kemhan-ri-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-hibah-dari-italia
-
🦧+🐒 : 🔥🔥🔥=😀😀😀😀😀
KAPAL MALAYDESH =
BalasHapusDILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
DILEDAKAN DITENGGELAMKAN
-
Berita terbaru (Februari 2026) melaporkan bahwa kapal patroli Angkatan Laut Thailand menembak dan menenggelamkan sebuah kapal pukat ikan berbendera Malaydesh setelah insiden di perairan Thailand.
Berikut adalah poin-poin utama dari kejadian tersebut:
Waktu & Lokasi: Insiden terjadi pada 20 Februari 2026 di wilayah kedaulatan Thailand, sekitar 8 mil laut dari Pulau Lipe, Provinsi Satun.
Penyebab: Kapal patroli Thailand T.994 mencoba menghentikan sekelompok kapal pukat (sekitar 8–10 kapal) yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal. Salah satu kapal Malaydesh bermanuver agresif dan mencoba menabrak kapal patroli Thailand.
Tindakan Militer: Personel AL Thailand melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan ancaman tersebut. Kapal tersebut kemudian mengalami kerusakan dan tenggelam.
Korban: Terdapat tiga awak di dalam kapal tersebut yang semuanya berkebangsaan Thailand namun bekerja di bawah kontrak Malaydesh. Satu orang terluka dan dua lainnya ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
Sumber Berita dalam Bahasa Inggris:
The Nation Thailand: Malaydeshn fishing boat sinks after Thai Navy interception
VOI News: Malaydeshn Ship Allegedly Illegally Hit Thai Patrol, Shot to Sink
NAMPA: Thai Navy Sinks Malaydeshn Trawler After Ram Attempt
________________________________________
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
Pernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
Ngeri guys 🤣🤣🤣, malondesh semakin nyata 😂😂🔥🔥🔥
BalasHapusFaktanya Bangla semakin menguasai dan malon semakin sayang Bangla 😎😎🤣🤣🔥🔥
_______
GEGER‼️ PERNIKAHAN WANITA MELAYU & PRIA BANGLADESH MENINGKAT, SUARA KEMBALIKAN TKI MENGUAT
https://m.youtube.com/watch?v=UqAHS1esk84
1. MAHATHIR MOHAMAD: "MELAYU MALAS & MISKIN"
BalasHapusPernyataan Mahathir ini sering muncul dalam berbagai kesempatan, namun yang paling signifikan terdengar saat peluncuran buku atau pidato politiknya (seperti di Kongres Maruah Melayu).
-
South China Morning Post (SCMP)
Judul Artikel: "‘Malays are lazy’: Dr Mahathir’s greatest hits of stinging criticism against his own race"
Konteks: Artikel ini merangkum sejarah kritik Mahathir terhadap etnis Melayu yang dianggap kurang kompetitif dibanding etnis Tionghoa.
-
The Straits Times (Singapore)
Judul Artikel: "Malays are lazy, do not want to work: Mahathir"
Konteks: Melaporkan pernyataan Mahathir pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebut orang Melayu cenderung memilih subsidi daripada bekerja keras.
-
Reuters
Judul Artikel: "Malaydeshn PM Mahathir says Malays must work harder to avoid being left behind"
Konteks: Menyoroti pandangan Mahathir bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah membuat masyarakat kehilangan daya saing.
________________________________________
2. ANWAR IBRAHIM: "KEMISKINAN & PROYEK BANJIR"
Pernyataan Anwar Ibrahim ini berkaitan dengan keputusannya meninjau ulang proyek-proyek besar (seperti tebatan banjir) untuk memastikan tidak ada kebocoran dana/korupsi, karena korupsi tersebut merugikan rakyat miskin (mayoritas Melayu).
-
Free Malaydesh Today (FMT) - English Edition
Judul Artikel: "Flood projects priority as poor Malays are the victims, says Anwar"
Konteks: Anwar menjelaskan bahwa ketertiban dalam manajemen keuangan (tata kelola) sangat penting karena kegagalan proyek tersebut berdampak langsung pada mayoritas warga Melayu yang miskin.
-
CNA (Channel News Asia)
Judul Artikel: "PM Anwar says good governance key to lifting majority Malay poor out of poverty"
Konteks: Menekankan bahwa kemiskinan Melayu tidak akan selesai hanya dengan slogan "Ketuanan Melayu", melainkan dengan menghentikan penjarahan uang negara melalui proyek yang tidak transparan.
-
The Star (Malaydesh)
Judul Artikel: "Anwar: Proper governance needed in flood mitigation projects to help the poor"
Konteks: Fokus pada argumen Anwar bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa adalah bentuk nyata pembelaan terhadap kaum miskin.
________________________________________
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.