13 Februari 2026

Handover of KRI Canopus BHO-105

13 Februari 2026

KRI Canopus 936 (photos: Abeking Rasmussen, Fassmer)

Celebrating the Delivery of BHO to the Inonesian Navy

Today we proudly accompanied the ceremonial hand‑over of the Hydrographic Survey Vessel BHO to the Indonesian Marine. 

Designed for geological, hydrographic & oceanographic operations throughout the Indonesian EEZ, BHO is contributing significantly to maritime safety and scientific capability.

Despite the rain, the ceremony was truly impressive and emotional—reflecting the dedication of everyone involved. We wish the crew and the Indonesian Navy all the best for successful missions ahead and always safe seas. (Abeking & Rasmussen)


Survey Vessel for Indonesia Reach a Major Milestone

Today we proudly accompanied the ceremonial hand‑over of the Hydrographic Survey Vessel BHO to the Indonesian Marine.

Designed for geological, hydrographic & oceanographic operations throughout the Indonesian EEZ, BHO is contributing significantly to maritime safety and scientific capability.

Despite the rain, the ceremony was truly impressive and emotional—reflecting the dedication of everyone involved. We wish the crew and the Indonesian Navy all the best for successful missions ahead and always safe seas.

Today was a proud and emotional moment for everyone involved in this vessel’s journey.

Last year, Fassmer delivered this state-of-the-art naval survey vessel to our partner ABEKING & RASMUSSEN Schiffs- und Yachtwerft SE.

Today, the vessel reached a new milestone in her lifetime: during the official ship naming, delivery and naval commissioning ceremony held in Lemwerder, she was formally handed over to the Indonesian Navy and commissioned as KRI Canopus.

Raising of the Indonesian naval ensign on the vessel during today’s ceremony, marked the transition from construction to operational service. The vessel is now ready to begin her mission, supporting geological, hydrographic and oceanographic survey operations in the Indonesian EEZ.

Witnessing a ship we helped bring to life taking this final step into active service is always something special. It stands for trust, international cooperation and the dedication of everyone involved throughout the project.

We wish the crew of KRI Canopus a safe return home, fair seas and successful survey missions. (Fassmer)

155 komentar:

  1. ✨️GARIBALDI 551
    ASET PREMIUM MEWAH
    free dari Pemerintah Italia hore haha!🤗🥳🤗

    GRAZIE TRICOLORE...👍

    wahhh warganyet kl, pasti gak terima nich, makin tersakiti, FANASS🔥
    MeWeKnya kenceng haha!😭🤣😭
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/14294341/kemhan-ri-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-hibah-dari-italia

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ngga cuman 2 ppa dan 36 m 346 nih kek nya.. 🤔

      Hapus
    2. Lah kemarin KSAL di jumpa pers uda sebut Kapal Selam ada yang dibuat di luar negri..padahal Skorpeng kan lokal yak...
      eittt artinya 212 NFS tuch haha!😎🤑😎
      dan disebut lagi fregat di beberapa negara, artinya bukan cuman turkiyem...
      hayo tebak? yg gampang disikat semua tuch FDI, FREMM, MOGAMI haha!😁🤗😁

      Hapus
    3. Iya ya.. Aku sih yess.. buat kejutan brikutnya utk si onoh.. 😁

      Hapus
    4. Maksudnya Fregat bermesin tugboat om?

      Hapus
    5. Busyeeeetttt...hibah langsung dapat kapal kruiser nyamar kapal induk om 😄😄😄👍

      Hapus
    6. Kayaknya proposal Fincantieri itu 1 Unit U212 NFS siap 2027 dan 2 Unit PPA Full P434 commisioned 2024 dan P436 commisioned 2026 yg sudah ready...yg harusnya ditawarkan ke Hellenic... Kalau PPA eco dan Fremm Wvo masih bwru first still cutting..

      Hapus
  2. GORILA HANTAR BERITA 2025
    GORILA HANTAR BERITA 2025
    GORILA HANTAR BERITA 2025
    -
    GEMPURWIRA13 Februari 2026 pukul 15.34
    Kapal RONGSOK SEMAHAL Rp7 triliun..? Rakyat saja lagi ramai MISKIN masa pemerintah nya tak nampak... 🤣🤣🤣
    NGUTANG Rp 7 Triliun Hanya untuk Kapal Induk Rongsok Italia? Indonesia Harusnya Belajar dari Thailand!
    https://wartabanjar.com/2025/09/29/ngutang-rp-7-triliun-hanya-untuk-kapal-induk-rongsok-italia-indonesia-harusnya-belajar-dari-thailand/
    ----------------
    KAPAL 1967 DITERIMA
    KAPAL 1967 DITERIMA
    KAPAL 1967 DITERIMA
    KAPAL 1967 DITERIMA
    KAPAL 1967 DITERIMA
    KAPAL 1967 DITERIMA
    KAPAL 1967 DITERIMA
    KAPAL 1967 DITERIMA
    Malaydesh Coast Guard (Penjaga Pantai Malaydesh ) dikabarkan akan menerima hibah eks USCGC Steadfast.
    USCGC Steadfast adalah sebuah Reliance class Medium Endurance Cutter (WMEC 623) yang telah beroperasi bersama USCG selama 56 tahun sebelum didekomisionalkan pada 1 Februari 2024.
    USCGC Steadfast dibuat galangan American Shipbuilding Company, di Lorain, Ohio, Amerika Serikat, Steadfast diluncurkan pada 24 April 1967 dan resmi bertugas mulai Steadfast pada 3 Agustus 1968. Jumlah total Reliance class yang dibangun oleh US Coast Guard (USCG) adalah 16 unit. Kini beberapa Reliance class akan digantikan dengan kapal Offshore Patrol Cutter (OPC) baru dari Heritage class, yang jauh lebih modern, besar, dan multifungsi.
    ===============
    ===============
    BERITA 13 FEBRUARI 2026
    HIBAH KAPAL INDUK
    HIBAH KAPAL INDUK
    HIBAH KAPAL INDUK
    -
    https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/14294341/kemhan-ri-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-hibah-dari-italia

    BalasHapus
  3. Handover of KRI Canopus BHO-105
    ASET BARUW LAGIIII..

    warganyet kl, NGAMUK🔥 haha!😭😜🥶

    BalasHapus
  4. Cuman malaysdesh yang LOW IQ Grade dan BOTOL / BODOH TOLOL yang belajar kepada Thailand tentang kapal induk ringan.

    INDONESIA Belajar Operasional Kapal Induk Ringan ITS Garibaldi kepada ITALY NAVY karena:

    1. Terbukti BERHASIL Operasional Kapal Induk Ringan ITS Garibaldi lebih dari 25 tahun

    2. ITALY berhasil produksi Kapal Induk Ringan ITS Garibaldi dengan catatan EXCELLENT

    3. ITALY berhasil produksi ITS Trieste

    Ngerti kan BEDANYA INDONESIA dengan malaydesh yang MISKIN dan LEMAH

    BalasHapus
  5. Mana senjatanya.,.? 🔥🔥🤣🤣🤣

    SITTING DUCK makanan mudah untuk misil NSM.... 🔥🔥🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. SEWA KAPAL HIDROGRAFI =
      Dua kapal hidrografi Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), KD Mutiara dan KD Perantau tidak lagi efektif untuk dioperasikan dan akan dilucutkan tauliah secara berperingkat.
      Panglima TLDM, Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin, berkata tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak sewaan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB).

      Hapus
    2. Sadar woy, LCS mu masih belum bisa jalan. Jalan aja masih pake tugboat. Haha

      Hapus
    3. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      -----------------
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK GORILA ....
      -------------------------------
      GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.


      Hapus
  6. SEWA KAPAL HIDROGRAFI =
    Dua kapal hidrografi Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), KD Mutiara dan KD Perantau tidak lagi efektif untuk dioperasikan dan akan dilucutkan tauliah secara berperingkat.
    Panglima TLDM, Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin, berkata tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak sewaan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB).

    BalasHapus
  7. Simple aja....

    Kasih FAKTA bahwa Malaysdesh shopping Kapal Induk Ringan LEBIH MAHAL dengan skema Hutang Luar Negeri daripada INDONESIA dengan ITS Garibaldi?

    Fakta sampai hari ini:

    Mana mungkin malaydesh dipercaya oleh LENDER INTERNASIONAL, right?

    BalasHapus
  8. Asooyyyy FREE KAPAL INDUK GARIBALDI hore haha!🥳🤗🥳
    ITALIA SAYANG KITA haha!😍👍😍

    warganyet kl, KOYAK LAGIIIII...haha!🔥😤🔥

    yaa makloum
    BEDA LEVEL BEDA KASTA

    BalasHapus
  9. KEYWORDS = MAHAL versus MURAHAN
    1. 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
    2. 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
    3. 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
    4. 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
    5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
    6. SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU
    7. 4.5 KM JAVELIN = 1 KM NLAW
    8. ANKA ISR NOT ARMED
    9. LCS EXCLUDING AMMO = DESTROYER INCLUDING AMMO
    ==============
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    --------------
    BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
    Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
    Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
    2010 = 52.4
    2011 = 51.8
    2012 = 53.3
    2013 = 54.7
    2014 = 55.0
    2015 = 55.1
    2016 = 52.7
    2017 = 51.9
    2018 = 52.5
    2019 = 52.4
    2020 = 62.0
    2021 = 63.3
    2022 = 60.2
    2023 = 64.3
    2024 = 70.4
    2025 = 69.0
    --------------
    HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
    utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
    2010: 150 miliar USD
    2011: 165 miliar USD
    2012: 180 miliar USD
    2013: 195 miliar USD
    2014: 210 miliar USD
    2015: 225 miliar USD
    2016: 240 miliar USD
    2017: 255 miliar USD
    2018: 270 miliar USD
    2019: 285 miliar USD
    2020: 300 miliar USD
    2021: 315 miliar USD
    2022: 330 miliar USD
    2023: 345 miliar USD
    2024: 360 miliar USD
    2025: 375 miliar USD
    --------------
    OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
    HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
    GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
    ---------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
    • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
    • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
    --------------
    1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
    • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
    • Persentase terhadap PDB: 84.3%
    • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
    2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
    Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
    --------------
    5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
    PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
    -
    5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
    5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
    6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    --------------
    MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
    5x GANTI PM
    6x GANTI MOD
    -
    SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    -
    MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
    5x GANTI PM
    5x GANTI MOD
    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    BalasHapus
  10. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    DEFISIT : 2,9%
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
    DEFISIT : 3,8%
    -
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
    OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998

    BalasHapus
  11. TOP TEN ASIA
    -
    10 negara dengan ekonomi terbesar di Asia berdasarkan PDB (GDP) PPP (Purchasing Power Parity) untuk tahun 2025, merujuk pada data IMF World Economic Outlook dan Statista:
    1. Tiongkok – US$ 37,07 triliun
    (Ekonomi terbesar di dunia dan Asia dalam hal daya beli riil).
    2. India – US$ 16,19 triliun
    (Kekuatan raksasa Asia Selatan dengan pertumbuhan domestik yang masif).
    3. Jepang – US$ 6,70 triliun
    (Tetap kuat meski pertumbuhan melambat, didorong sektor industri canggih).
    4. Indonesia – US$ 5,03 triliun
    (Ekonomi terbesar di Asia Tenggara; berada di peringkat 4 Asia dan 7 dunia dalam versi PPP).
    5. Turki – US$ 3,83 triliun
    (Ekonomi lintas benua dengan basis manufaktur dan perdagangan yang kuat).
    6. Korea Selatan – US$ 3,06 triliun
    (Pusat inovasi teknologi dengan efisiensi produksi yang tinggi).
    7. Arab Saudi – US$ 2,42 triliun
    (Negara terkaya di Timur Tengah yang sedang melakukan diversifikasi ekonomi).
    8. Iran – US$ 1,85 triliun
    (Memiliki basis industri dan energi yang besar di wilayah Asia Barat).
    9. Taiwan – US$ 1,81 triliun
    (Sangat efisien dalam nilai ekonomi riil berkat dominasi semikonduktor global).
    10. Pakistan – US$ 1,72 triliun
    (Masuk 10 besar karena jumlah populasi besar yang mendorong volume ekonomi domestik).
    -
    10 negara dengan PDB (GDP) Nominal terbesar di Asia untuk tahun 2025 berdasarkan data proyeksi dari IMF World Economic Outlook dan analisis Forbes India:
    1. Tiongkok – US$ 19,39 triliun
    (Tetap menjadi pemimpin ekonomi di Asia dan pusat manufaktur global).
    2. Jepang – US$ 4,28 triliun
    (Ekonomi maju yang mengandalkan sektor otomotif dan teknologi presisi).
    3. India – US$ 4,12 triliun
    (Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, diprediksi segera melampaui Jepang).
    4. Korea Selatan – US$ 1,86 triliun
    (Raksasa teknologi dan ekspor semikonduktor global).
    5. Indonesia – US$ 1,55 triliun
    (Ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kekuatan baru di G20).
    6. Turki – US$ 1,32 triliun
    (Pusat industri yang menghubungkan pasar Asia dan Eropa).
    7. Arab Saudi – US$ 1,14 triliun
    (Pemimpin pasar energi yang sedang melakukan diversifikasi ekonomi masif).
    8. Taiwan – US$ 884,39 miliar
    (Pemain kunci dunia dalam industri chip dan sirkuit terpadu).
    9. Uni Emirat Arab – US$ 548,51 miliar
    (Pusat keuangan, perdagangan, dan logistik internasional).
    10. Thailand – US$ 546,21 miliar
    (Kuat di sektor pariwisata dan rantai pasok otomotif regional).
    -
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69%
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
    -
    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    BalasHapus
  12. TOP ASIA
    -
    Laporan IMF World Economic Outlook (Oktober 2025/Januari 2026). Perlu dicatat bahwa angka tersebut menggunakan metode GDP Purchasing Power Parity (PPP), bukan GDP nominal.
    Berikut adalah penjelasan sumber berita bahasa Inggris untuk 10 ekonomi terbesar di Asia tersebut:
    1. China ($39.4 – 43.5 Triliun)
    Sumber seperti Visual Capitalist menyebut China sebagai ekonomi nomor 1 dunia dalam hal PPP, mengungguli Amerika Serikat. Fokusnya tetap pada dominasi manufaktur dan investasi masif di sektor energi hijau serta AI.
    2. India ($17.3 – 19.1 Triliun)
    India adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat (diproyeksikan ~6.2% pada 2026). Bloomberg sering menyebutnya sebagai "kuda hitam" yang didorong oleh konsumsi domestik dan digitalisasi layanan.
    3. Jepang ($6.5 – 6.7 Triliun)
    Meskipun disalip oleh Jerman dalam GDP nominal, Jepang tetap berada di posisi ke-5 atau ke-6 dunia dalam PPP. Sumber seperti Investopedia menyoroti stabilitasnya meskipun menghadapi tantangan demografi.
    4. Korea Selatan (~$3.1 - 3.4 Triliun)
    Dikenal sebagai "tech-heavy economy." Berita dari World Bank menyoroti ketahanannya pada ekspor semikonduktor dan otomotif.
    5. Indonesia ($4.9 – 5.4 Triliun)
    Poin yang Anda sebutkan sangat akurat berdasarkan data IMF April 2025. Indonesia resmi menempati peringkat ke-7 ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP, berada di atas Inggris dan Prancis. The Investor dan Tempo English menyoroti peran Indonesia sebagai powerhouse ASEAN.
    6. Arab Saudi (~$2.4 - 2.6 Triliun)
    Sumber IMF mencatat keberhasilan diversifikasi di bawah "Vision 2030," namun sektor energi tetap menjadi tulang punggung utama.
    7. Turki (~$3.9 Triliun - Peringkat PPP Global Lebih Tinggi)
    Secara PPP, posisi Turki sebenarnya sangat kuat (sering di 10 besar dunia). OECD mencatat lokasinya yang strategis sebagai penghubung perdagangan.
    8. Taiwan (~$1.8 - 2.0 Triliun)
    Laporan dari Trading Economics mengonfirmasi dominasi Taiwan dalam rantai pasok global semikonduktor.
    9. Thailand (~$1.6 - 1.8 Triliun)
    Menempati posisi ke-2 di ASEAN secara PPP. Sumber World Bank menekankan pemulihan sektor pariwisata sebagai motor utama.
    10. Iran (~$1.7 - 1.8 Triliun)
    Meskipun sanksi berat, Iran tetap menjadi salah satu ekonomi besar di Asia Barat karena kapasitas produksi minyak dan gasnya yang besar, seperti yang tercatat di data Worldometer/IMF.
    -
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA
    Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
    🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
    Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    -
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69%
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
    -
    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    BalasHapus
  13. GDP INDONESIA = MALAYDESH +SINGA+PINOY
    GDP INDONESIA = MALAYDESH +VIET+PINOY
    GDP INDONESIA = MALAYDESH +THAI+VIET
    GDP INDONESIA 1,492,618
    GDP SINGA : 561,725
    GDP MALAYDESH : 488,250
    GDP PINOY : 471,516
    GDP VIET : 468,400
    GDP THAI : 545,341
    WHY IS INDONESIA LISTED AS ONE OF THE G-20 COUNTRIES WHILE MALAYDESH AND SINGAPORE ARE NOT
    MALAYDESH and Singapore lack the size to match Indonesia’s importance on the global stage. With a combined GDP of around USD818 Billion, MALAYDESH and Singapore are still quite far from Indonesia’s USD1.3 Trillion GDP, which puts a gap of around USD500 Billion between Indonesia with MALAYDESH and Singapore. EXCLUDING the combined GDP there would be a USD900 billion gap between Indonesia with MALAYDESH and Singapore respectively.
    Things get even worse when we measure the economy in GDP PPP. Indonesia stands at around USD4 Trillion in PPP, whilst MALAYDESH at USD1,089 Trillion and Singapore at USD617 Billion. Even the combined GDP of the next three largest ASEAN nations (Thailand, Vietnam, and the Philippines) still couldn’t match Indonesia’s size. Within both PPP and Nominal GDP, no ASEAN nations are within the top 20 largest economies in the world, therefore none of them can qualify for the G20 membership with their GDP.
    -
    2025 INDONESIA = 6th LARGEST ECONOMY IN THE WORLD BY GDP (PPP)
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    Indonesia is the 8th largest economy in the world by GDP (PPP). It is also the largest economy in Southeast Asia.
    Explanation
    • Indonesia is a member of the G20 and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
    • Indonesia is an upper-middle income country and a newly industrialized country.
    • Indonesia has seen significant economic growth since the Asian financial crisis in the late 1990s.
    • Indonesia's economy is expected to benefit from a young population, continued urbanization, and the resurgence of Asia.
    • Indonesia is a member of the BRICS
    -
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69%
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
    -
    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    BalasHapus
  14. GDP INDONESIA = MALAYDESH +SINGA+PINOY
    GDP INDONESIA = MALAYDESH +VIET+PINOY
    GDP INDONESIA = MALAYDESH +THAI+VIET
    -
    Berdasarkan data ekonomi terbaru dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai PDB nominal melebihi USD 1,4 triliun pada tahun 2024-2025.
    Berikut adalah penjelasan mengenai perbandingan ekonomi dan alasan keanggotaan G20:
    1. Perbandingan PDB Indonesia vs Negara ASEAN Lain
    Data menunjukkan bahwa skala ekonomi Indonesia memang setara dengan gabungan beberapa negara tetangga sekaligus:
    PDB Nominal (Estimasi 2025):
    Indonesia: ~$1,49 Triliun
    Singapura: ~$574 Miliar
    Thailand: ~$558 Miliar
    Filipina: ~$494 Miliar
    Vietnam: ~$484 Miliar
    Malaydesh: ~$470 Miliar
    Secara matematis, PDB Indonesia (~$1,49T) hampir setara dengan gabungan Singapura + Thailand + Filipina atau kombinasi negara ASEAN-6 lainnya.
    2. PDB berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP)
    Dalam skala PDB PPP, celah tersebut semakin lebar. Indonesia kini berada di urutan ke-8 ekonomi terbesar dunia dengan nilai sekitar USD 4,66 triliun. Angka ini jauh melampaui gabungan Thailand, Vietnam, dan Filipina
    -
    Posisi Indonesia:
    Posisi ke-6 atau ke-7?: Berdasarkan data resmi IMF, Indonesia saat ini berada di posisi ke-7, bersaing sangat ketat dengan Jerman (selisih tipis di bawah USD 500 miliar). Namun, beberapa lembaga riset seperti PwC memprediksi Indonesia akan konsisten naik hingga mencapai posisi ke-4 dunia pada tahun 2045.
    -
    Dominasi ASEAN: Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak tertandingi. Negara ASEAN berikutnya dalam daftar PPP adalah Vietnam dan Thailand, yang berada di peringkat 20 besar dunia namun dengan nilai PDB PPP yang masih jauh di bawah Indonesia (kisaran USD 1,8 Triliun).
    -
    Status BRICS: Indonesia secara resmi telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dan saat ini berstatus sebagai Negara Mitra (Partner Country) BRICS+, yang memperkuat pengaruh ekonomi Indonesia di blok negara berkembang
    -
    Keanggotaan Internasional: Indonesia semakin solid di posisi strategis global sebagai anggota kunci G20 dan telah resmi menjadi Negara Mitra BRICS, yang bertujuan memperkuat kerja sama antar-ekonomi berkembang di jalur "Global South"
    -
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69%
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
    -
    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    BalasHapus
  15. Lah ada lagi 1 mahluk super 1cc haha!🤣😁🤣

    Kapal Induk Garibaldi Free dari pemerintahan Italia
    Dikata ngutang haha!🤥🍌🤥

    nich baca FREE=GRATIS= TAK BAYAR

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    MeWeK13 Februari 2026 pukul 16.21


    Ada belanja, tapi kami tak la BODOH
    Kat atas tu la perginya Wang Ringgit kami. Bukan NGUTANG Rp 7 Triliun untuk beli Kapal Induk Rongsok Italia!

    https://wartabanjar.com/2025/09/29/ngutang-rp-7-triliun-hanya-untuk-kapal-induk-rongsok-italia-indonesia-harusnya-belajar-dari-thailand/

    BalasHapus
  16. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69%
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
    -
    1. Batas Limit Utang (65%)
    Ini merujuk pada Statutory Debt Limit (Batas Utang Statutori) pemerintah Malaydesh.
    Sumber: Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF).
    Konteks: Parlemen Malaydesh menaikkan batas plafon utang dari 60% ke 65% dari PDB selama pandemi COVID-19 (melalui amandemen Akta Pendanaan Kerajaan 2021) untuk memberi ruang bagi paket stimulus.
    Berita Terkait: Laporan dari Bernama, The Star, atau The Edge Malaydesh mengenai sidang Parlemen (Dewan Rakyat) saat pengesahan plafon utang tersebut.
    -
    2. Gov. Debt (69%)
    Angka ini sering muncul dalam perdebatan mengenai Utang Sektor Publik secara keseluruhan.
    Sumber: Laporan Ekonomi (Economic Outlook) Kementerian Kewangan atau Bank Negara Malaydesh (BNM).
    Konteks: Secara teknis, utang langsung pemerintah biasanya dijaga di bawah 65%, namun jika digabungkan dengan komitmen kontinjensi (jaminan utang seperti 1MDB, pembangunan infrastruktur, dll), totalnya bisa mendekati atau melebihi 69-70% dari PDB.
    Berita Terkait: Pernah disinggung dalam pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat membentangkan Belanjawan (Budget) 2023/2024 mengenai total utang dan liabilitas negara yang mencapai RM1.5 triliun.
    -
    3. Household Debt (84,3%)
    Ini adalah angka yang sangat sering dikutip dalam laporan stabilitas keuangan.
    Sumber: Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh (BNM).
    Konteks: Malaydesh memang memiliki salah satu rasio utang rumah tangga terhadap PDB tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini fluktuatif; pada puncaknya memang berada di kisaran 89% dan belakangan berada di angka 84% hingga 84,2%.
    Berita Terkait: Artikel di Free Malaydesh Today (FMT) atau Malay Mail yang membahas risiko kredit konsumen akibat tingginya cicilan rumah dan kendaraan.
    -
    Ringkasan Sumber Berita Utama:
    Jika Anda ingin mencari berita spesifik terkait data di atas, Anda bisa merujuk pada:
    Bank Negara Malaydesh (BNM): Untuk data utang rumah tangga (Household Debt).
    The Edge Malaydesh: Portal berita bisnis paling otoritatif di Malaydesh yang sering membedah angka-angka ini secara kritis.
    Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh: Untuk data plafon utang hukum (Statutory Debt).
    -
    KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. Turki (Türkiye) = Mekanisme Utama: OECD CIRR / Kerangka Kerja G2G.
    -
    2. Korea Selatan = Mekanisme Utama: KEXIM (Subsidi Ekspor Negara).
    -
    3. China = Mekanisme Utama: China Eximbank (Pinjaman Preferensial).
    -
    4. Polandia = Mekanisme Utama: UKEF (Strict Rules / Aturan Ketat)
    -
    5. Inggris (UK) = Mekanisme: Fasilitas UK Export Finance (UKEF) berbasis aturan OECD 6 CIRR atau National Loans Fund.
    -
    6. Jerman (Germany) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui lembaga Euler Hermes yang berkolaborasi dengan bank komersial (contoh: Deutsche Bank).
    -
    7. Italia (Italy) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui SACE (Lembaga Kredit Ekspor Italia).

    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    BalasHapus
  17. SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    📌 1. Subsidi Besar Membebani Anggaran
    Malaydesh memiliki subsidi energi, pangan, dan transportasi yang cukup besar
    Ketika harga minyak dunia naik atau inflasi meningkat, beban subsidi melonjak.
    Akibatnya, belanja pemerintah lebih tinggi daripada penerimaan pajak dan non-pajak, sehingga timbul defisit fiskal.
    📌 2. Defisit Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan
    Defisit fiskal berarti pengeluaran negara > pendapatan negara.
    Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah harus mencari sumber dana tambahan.
    Pilihan utama:
    Utang domestik (obligasi pemerintah dalam negeri)
    Utang luar negeri (obligasi internasional, pinjaman bilateral/multilateral)
    📌 3. Penerbitan Obligasi Internasional
    Malaydesh sering menerbitkan Global Sukuk atau International Bonds di pasar internasional.
    📌 4. Dampak Ekonomi
    Negatif:
    Menambah beban utang luar negeri.
    Membuat Malaydesh lebih sensitif terhadap suku bunga global dan nilai tukar.
    Jika defisit terus melebar, risiko fiskal meningkat.
    📊 Alur Sederhana
    Subsidi besar → Defisit fiskal melebar → Pemerintah butuh dana → Penerbitan obligasi internasional → Dana masuk untuk menutup defisit & menjaga subsidi.
    Singkatnya, subsidi besar memperlebar defisit fiskal Malaydesh, dan untuk menutup kekurangan itu pemerintah menerbitkan obligasi internasional sebagai sumber pembiayaan eksternal
    -----------
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI
    SUBSIDI = HUTANG LUAR NEGERI

    BalasHapus
  18. HUTANG LUAR NEGERI
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    RASIO 70% PDB
    Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
    📊 Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
    2023: 68.2% dari PDB
    2024: 69.7% dari PDB
    Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
    Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
    2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
    📌 Interpretasi Ekonomi
    Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
    Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
    Faktor pendorong:
    Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
    Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
    Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
    -----------
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
    70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

    BalasHapus
  19. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
    📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
    Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
    Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
    Tren historis:
    Tertinggi: 73,2% pada 2016.
    Terendah: 52,9% pada 2010.
    Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
    -----------
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

    BalasHapus
  20. RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
    70% PDB
    70% PDB
    70% PDB
    Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
    Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
    Perbandingan regional:
    1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
    2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
    3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
    📌 Kesimpulan
    Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
    Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
    Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
    -----------
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
    2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

    BalasHapus
  21. KELEMAHAN EKONOMI MALAYDESH (DITOPANG KORPORASI)
    Kerentanan terhadap Guncangan Global: Ekonomi yang sangat bergantung pada korporasi besar dan ekspor (Malaydesh sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak sawit, minyak bumi, dan gas alam, serta barang elektronik) menjadi rentan terhadap fluktuasi permintaan global. Ketika terjadi krisis atau permintaan global melemah, sektor korporasi dapat terpukul keras, menyebabkan efek domino ke seluruh perekonomian.
    Ketimpangan Pendapatan: Fokus pada korporasi besar sering kali menyebabkan konsentrasi kekayaan dan pendapatan pada segelintir pemilik modal atau pemegang saham, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial.
    Penciptaan Lapangan Kerja yang Kurang Merata: Meskipun korporasi besar menciptakan lapangan kerja, jangkauannya tidak semasif UMKM dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar luas secara geografis. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja antar wilayah atau sektor.
    Kurangnya Inovasi dari Basis yang Luas: Meskipun korporasi besar mampu berinovasi, inovasi cenderung terpusat di sektor tertentu. Berbeda dengan UMKM di Indonesia yang secara kolektif mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor akar rumput, meskipun dalam skala kecil.
    ------------------
    KEUNGGULAN RELATIF INDONESIA (DITOPANG UMKM)
    Sebaliknya, struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM (menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja) memiliki keunggulan dalam hal:
    Resiliensi (Daya Tahan) Krisis: UMKM di Indonesia terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi krisis ekonomi global, seperti saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Sifatnya yang lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor global menjadikannya peredam guncangan yang efektif.
    Pemerataan Ekonomi: Keberadaan UMKM yang tersebar luas membantu pemerataan pendapatan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, mengurangi konsentrasi ekonomi di perkotaan atau pusat industri tertentu.
    Basis Konsumen Domestik yang Kuat: Dengan banyaknya UMKM yang melayani pasar domestik, ekonomi Indonesia memiliki basis permintaan internal yang kuat, mengurangi ketergantungan berlebihan pada ekspor.
    ------------------
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT
    EKONOMI LEMAH versus EKONOMI KUAT

    BalasHapus
  22. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    2009–2024: 66,0%.
    Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
    📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
    Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
    Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
    Tren historis:
    Tertinggi: 73,2% pada 2016.
    Terendah: 52,9% pada 2010.
    Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
    📉 Analisis
    Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
    Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
    Perbandingan regional:
    1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
    2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
    3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
    📌 Kesimpulan
    Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
    Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
    Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
    -----------
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
    2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

    BalasHapus
  23. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------
    TIADA GORILA MALAYDESH ........
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA
    10 EKONOMI TERBESAR ASIA
    Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
    🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
    Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
    1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
    2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
    3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
    4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
    5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
    6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
    7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
    8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
    9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
    10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
    Sources:
    📊 Catatan Penting
    China vs AS: Secara global, AS masih nomor 1, tapi di Asia, China unggul jauh.
    Indonesia: Menariknya, ada perbedaan sumber. Forbes menempatkan Indonesia di peringkat 15 dunia, sedangkan IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia. Perbedaan ini muncul karena metodologi berbeda (nominal vs PPP, proyeksi vs realisasi).
    India: Diprediksi akan menyalip Jepang dalam dekade mendatang, menjadi ekonomi terbesar kedua di Asia.
    Asia Timur & Tenggara: Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia menunjukkan daya saing kuat di sektor teknologi dan manufaktur.
    🔎 Analisis Singkat
    Asia tetap menjadi motor pertumbuhan global, dengan China, India, dan Indonesia sebagai tiga negara kunci yang mendorong dinamika ekonomi. Indonesia khususnya menarik karena lonjakan peringkat IMF menunjukkan potensi besar, meski masih ada tantangan seperti utang rumah tangga tinggi dan ketergantungan ekspor komoditas.

    BalasHapus
  24. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------
    NASIB GORILA MALAYDESH ........
    DEFISIT SEJAK 1998
    Malaydesh mengalami defisit anggaran federal secara berkelanjutan sejak tahun 1998, yang didorong oleh kombinasi kelemahan struktural ekonomi dan kebijakan fiskal ekspansif yang berkelanjutan.
    Berikut adalah penjelasan detail mengenai kelemahan ekonomi Malaydesh yang berkontribusi terhadap defisit kronis tersebut:
    1. Ketergantungan pada Kebijakan Fiskal Ekspansif
    Pemerintah Malaydesh secara konsisten menjalankan kebijakan fiskal ekspansif (mengeluarkan lebih banyak uang daripada pendapatan) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah Krisis Finansial Asia 1998.
    Pembiayaan Melalui Utang: Karena pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah membiayai defisit ini melalui pinjaman (utang), yang menyebabkan peningkatan utang publik secara berkelanjutan. Pinjaman ini, menurut aturan fiskal Malaydesh, ditujukan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, namun tetap menambah beban utang.
    Beban Subsidi Tinggi: Sebagian besar pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk subsidi yang besar (seperti bahan bakar dan pangan), yang membebani anggaran negara dalam jangka panjang dan mengurangi fleksibilitas fiskal.
    2. Struktur Penerimaan Pajak yang Belum Optimal
    Salah satu tantangan berkelanjutan Malaydesh adalah penerimaan pajak yang tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang tinggi.
    Perdebatan Pajak: Terdapat perdebatan mengenai strategi keuangan, seperti penerapan kembali Pajak Barang dan Jasa (GST) atau reformasi sistem pajak lainnya, untuk meningkatkan basis pendapatan, namun implementasinya sering kali menghadapi resistensi politik dan tantangan.
    Ketergantungan pada Komoditas: Meskipun ekonominya telah terdiversifikasi, pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor komoditas seperti minyak dan gas, yang pendapatannya fluktuatif mengikuti harga pasar global.
    3. Kerentanan Eksternal dan Fluktuasi Mata Uang
    Ekonomi Malaydesh masih rentan terhadap guncangan eksternal dan pergerakan pasar global.
    Pelemahan Ringgit: Mata uang Ringgit Malaydesh (RM) sering mengalami pelemahan signifikan terhadap Dolar AS, terutama saat terjadi penguatan dolar AS atau perbedaan suku bunga yang lebar. Pelemahan mata uang ini meningkatkan beban utang luar negeri dalam mata uang asing dan biaya impor, yang berdampak negatif pada neraca keuangan negara.
    Arus Modal Keluar: Kerentanan terhadap sentimen pasar global dapat memicu arus modal keluar yang cepat, memberikan tekanan lebih lanjut pada mata uang dan cadangan devisa.

    BalasHapus
  25. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. Turki (Türkiye) = Mekanisme Utama: OECD CIRR / Kerangka Kerja G2G.
    -
    2. Korea Selatan = Mekanisme Utama: KEXIM (Subsidi Ekspor Negara).
    -
    3. China = Mekanisme Utama: China Eximbank (Pinjaman Preferensial).
    -
    4. Polandia = Mekanisme Utama: UKEF (Strict Rules / Aturan Ketat)
    -
    5. Inggris (UK) = Mekanisme: Fasilitas UK Export Finance (UKEF) berbasis aturan OECD 6 CIRR atau National Loans Fund.
    -
    6. Jerman (Germany) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui lembaga Euler Hermes yang berkolaborasi dengan bank komersial (contoh: Deutsche Bank).
    -
    7. Italia (Italy) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui SACE (Lembaga Kredit Ekspor Italia).
    ----------------------
    NASIB GORILA MALAYDESH ........
    DEFISIT = TAMBAH HUTANG
    Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
    Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
    1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
    Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
    Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
    2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
    Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
    Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
    Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
    Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
    3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
    Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
    Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
    Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
    Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
    Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
    Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
    4. Menambah Beban Utang
    Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
    Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
    Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit

    BalasHapus
  26. Mendoneyaaa... 🥰

    Sputnik:

    Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Siap Sambangi Indonesia

    TNI AL bakal punya kapal induk pertama, hibah langsung dari Italia: Giuseppe Garibaldi. Target kedatangan? Sebelum HUT TNI, 5 Oktober 2026.

    Meski hibah, Indonesia tetap siapkan anggaran untuk retrofit dan penyesuaian teknologi agar Garibaldi cocok buat misi TNI AL, termasuk OMSP (Operasi Militer Selain Perang) seperti bantuan bencana dan evakuasi.

    Kapal sepanjang 180 meter ini bisa melaju 30 knot (56 km/jam), dilengkapi radar jamming, peluncur rudal Sea Sparrow, torpedo, hingga senjata canggih lain.

    https://x.com/i/status/2022219840761577540

    BalasHapus

  27. Kapal Induk Garibaldi Free dari pemerintahan Italia
    Dikata ngutang haha!🤥🍌🤥

    nich baca FREE=GRATIS= TAK BAYAR
    Hibah cuyyy
    Makanya baca link TERBARUW HARI INI
    bukan link berita USANG...haha!⛔️😝⛔️

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    MeWeK13 Februari 2026 pukul 16.21

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan menjadi milik Indonesia merupakan hibah dari pemerintah Italia. “Giuseppe Garibaldi merupakan✅️hibah dari Pemerintah Italia,” kata Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi, ✅️Jumat (13/2/2026).
    https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/14294341/kemhan-ri-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-hibah-dari-italia#google_vignette.


    BalasHapus
  28. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. Turki (Türkiye) = Mekanisme Utama: OECD CIRR / Kerangka Kerja G2G.
    -
    2. Korea Selatan = Mekanisme Utama: KEXIM (Subsidi Ekspor Negara).
    -
    3. China = Mekanisme Utama: China Eximbank (Pinjaman Preferensial).
    -
    4. Polandia = Mekanisme Utama: UKEF (Strict Rules / Aturan Ketat)
    -
    5. Inggris (UK) = Mekanisme: Fasilitas UK Export Finance (UKEF) berbasis aturan OECD 6 CIRR atau National Loans Fund.
    -
    6. Jerman (Germany) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui lembaga Euler Hermes yang berkolaborasi dengan bank komersial (contoh: Deutsche Bank).
    -
    7. Italia (Italy) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui SACE (Lembaga Kredit Ekspor Italia).
    ----------------------
    1. Turki (Türkiye) – Proyek Kapal Perang (LMS Batch 2)
    Turki menawarkan skema yang sangat kompetitif untuk menarik mitra strategis melalui mekanisme Government-to-Government (G2G).
    • Jenis Bunga: Mengacu pada OECD CIRR (tetap/fixed).
    • Estimasi Bunga: 4% – 6% per tahun.
    • Tenor: 10 – 15 tahun.
    • Karakteristik: Adanya Premium Fee (biaya jaminan risiko) yang dibayar di muka. Keunggulan utamanya adalah perlindungan dari fluktuasi pasar global karena bunga tetap.
    -
    2. Korea Selatan – Kolaborasi KEXIM
    Menekankan pada fleksibilitas tinggi dengan melibatkan bank ekspor-impor negara (KEXIM).
    • Struktur Pinjaman: Terbagi dua, yaitu 50% Pinjaman (bunga subsidi di bawah pasar) dan 50% Barter (minyak sawit).
    • Biaya Tambahan: Management Fee sekitar 0,10% - 0,50%.
    • Karakteristik: Komponen barter tidak berbunga, namun ada biaya logistik dan manajemen komoditas.
    -
    3. Inggris (UK) – Standar Ketat UKEF
    Menggunakan regulasi yang sangat transparan namun memiliki syarat administrasi yang ketat.
    • Jenis Bunga: OECD CIRR atau National Loans Fund rates.
    • Syarat Uang Muka: Wajib membayar minimal 15% dari nilai kontrak sebagai DP sebelum kredit cair.
    • Biaya: Membebankan Premium Fee berdasarkan credit rating negara pembeli.
    -
    4. China – Proyek LMS Batch 1
    Fokus pada bunga "lunak" untuk memenangkan persaingan pasar di luar standar OECD.
    • Nilai Proyek: ± US$ 250 Juta (untuk 4 unit kapal).
    • Mekanisme: 100% Kredit Ekspor melalui China Eximbank.
    • Estimasi Bunga: Sangat rendah, sekitar 3,5% per tahun (Fixed).
    • Tenor: 10 Tahun.
    • Angsuran: Menggunakan sistem saldo menurun (Tahun ke-1: US$ 33,75 Juta
    Tahun ke-10: US$ 25,87 Juta).
    -
    5. Polandia – Proyek Tank PT-91M Pendekar
    Menggunakan kombinasi pembiayaan tunai dan komoditas (barter).
    • Nilai Kontrak: RM 1,4 Miliar (DP 15% atau RM 210 Juta).
    • Mekanisme: Kredit Ekspor dengan tenor 10 tahun.
    • Komposisi Barter: Sekitar 30-40% angsuran tahunan dibayar menggunakan minyak sawit (estimasi RM 40-50 Juta/tahun).
    • Total Kewajiban: RM 130 Juta – RM 160 Juta per tahun (termasuk pokok dan bunga).
    -
    6. Jerman – Proyek Kedah-Class (MEKO 100)
    Pembiayaan melalui lembaga kredit resmi negara.
    • Lembaga Penjamin: Euler Hermes, sering berkolaborasi dengan bank komersial (seperti Deutsche Bank).
    • Mekanisme: Kredit Ekspor (Hutang) dengan standar regulasi Eropa yang ketat.
    -
    7. Kredit Sindikasi – Proyek LCS (Littoral Combat Ship)
    Ini merupakan proyek dengan beban finansial terbesar (Skala Masif).
    • Nilai Proyek: US$ 2,5 Miliar (RM 11,2 Miliar).
    • Mekanisme: Kredit Sindikasi internasional/domestik dengan Government Guarantee.
    • Bunga: Estimasi 6% (Saldo Menurun).
    • Tenor: 15 Tahun.
    • Risiko: Pembayaran murni tunai (USD), sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar (kurs) dan eskalasi biaya jangka panjang.
    ----------------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    -
    😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

    BalasHapus
  29. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
    --------------
    BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
    BUKTI PRANK GORILA ....
    -
    GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
    -
    HUTANG BAYAR HUTANG
    HUTANG BAYAR HUTANG
    HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
    -
    2018: FASE "OPEN DONASI"
    Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
    -
    2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
    Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
    -
    2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
    Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
    -
    2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
    Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
    -
    2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
    Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
    -
    2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
    Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
    -
    2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
    Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
    -
    2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
    Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
    -
    2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
    Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
    Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
    Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.


    BalasHapus
    Balasan
    1. Wah si entu ngebuat lage ya om.. Ck ck ck.. Tiada hari tanpa bualan.. 😁

      Hapus
    2. tiada hari = bual cash taunya subsidi : hutang bayar hutang

      Hapus
    3. Ngebualll.. Ngapain jadi ngebuat sih 😊

      Hapus
  30. wahh masa guwe dibilang minim literasi ama si MeWeK nan 1cc haha!🤥🦏🤥
    perluw di gudem jidatnye TUNG TUNG TUNG🔨 haha!😆😄😆

    makanya baca donk LINK TERBARUW HARI INI= FREE KAPAL INDUK haha!😎😬😎
    JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan menjadi milik Indonesia merupakan hibah dari pemerintah Italia. “Giuseppe Garibaldi merupakan✅️hibah dari Pemerintah Italia,” kata Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi, ✅️Jumat (13/2/2026).
    https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/14294341/kemhan-ri-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-hibah-dari-italia#google_vignette

    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    MeWeK13 Februari 2026 pukul 16.31
    palu gada13 Februari 2026 pukul 16.25
    Lah ada lagi 1 mahluk super 1cc haha!🤣😁🤣

    Kapal Induk Garibaldi Free dari pemerintahan Italia
    Dikata ngutang haha!🤥🍌🤥

    nich baca FREE=GRATIS= TAK BAYAR
    =============================================

    Budak MINIM LITERASI ni lagi.
    Kalau gratis kenapa INDON approved USD450million FINANCING PLAN?

    https://defensemirror.com/news/40265/Indonesia_Approves__450M_Deal_to_Take_over_Italy___s_Retired_Aircraft_Carrier__Report

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  31. Aku punya data komplit ekonomi malaydesh, dan datanya ekonomi malaydesh sangat keropos. Tinggal tunggu waktu kolaps kalo tak berbenah. Saranku mulai siap siap aja ya. Haha

    BalasHapus
  32. Kapalnya hibah ya wahai iq tinggi 73,5. Haha

    BalasHapus
  33. Karna Hibah Free Garibaldi dari Italia,
    wahh bakal rame forum militer se Asean sampe KPOP...7 hari 7 malem haha!😉😂😉

    khusus negri🎰kasino, langsung IRI DENGKI, biasalah cemburu total haha!😤🤣😤

    BalasHapus
  34. Hari2 penuh kejutan.. Kejutan indah bagiku, kejutan buruk bagimu.. Yeee.. 🤗

    BalasHapus
  35. Gempar se Kawasan...haha!🥳🔥🥳
    tetangga pengsan satu negara, gegara kita dapet free garibaldi haha!🥶😄🥶

    BalasHapus
  36. mimin YT diperisilakan SEBAR brita hepi ini
    jangan lupa bikin FANASSSS tetangga kesayangan haha!🔥🤣🔥

    BalasHapus
  37. Tak habis fikir negara MISKIN dengan penduduk ke 2 paling RAMAI MISKIN.. MASIH SANGGUP NGUTANG LENDER semahal Rp7 triliun untuk sebuah Kapal Induk Rongsokan Itali...? 🔥🔥🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. BEDA KELAS ......
      -
      Analisis perbandingan risiko fiskal dan beban utang antara Indonesia dan Malaydesh dalam bentuk daftar poin untuk kemudahan pembacaan:
      1. Perbandingan Kesehatan Fiskal
      Indonesia (Zona Aman):
      Rasio utang pemerintah sangat terkendali di angka 40% dari GDP.
      Masih memiliki selisih 20% sebelum menyentuh batas limit undang-undang (60%).
      Utang rumah tangga sangat rendah (16%), menandakan daya beli masyarakat masih berbasis pendapatan, bukan kredit.
      Malaydesh (Zona Merah/Overlimit):
      Rasio utang pemerintah mencapai 69% - 70,4%, melampaui batas aman yang ditetapkan (65%).
      Utang rumah tangga sangat ekstrem mencapai 84,3% dari GDP.
      Total beban utang (Negara + Rakyat) mencapai 153,3% dari GDP, menciptakan risiko kebangkrutan sistemik.
      ________________________________________
      2. Beban Rakyat Malaydesh (Per Kapita)
      Beban Utang Negara: Setiap individu di Malaydesh menanggung beban sebesar RM 36.139.
      Beban Utang Pribadi: Setiap individu rata-rata memiliki utang rumah tangga sebesar RM 45.859.
      Total Beban Individu: Setiap kepala di Malaydesh "berhutang" sebanyak RM 81.998. Ini menjelaskan mengapa terjadi eksodus besar-besaran (97.000 orang) karena tekanan biaya hidup yang tinggi.
      ________________________________________
      3. Tren Gali Lubang Tutup Lubang (2010 - 2025)
      Pertumbuhan Utang: Dalam 15 tahun, nominal utang melonjak dari USD 150 miliar menjadi USD 375 miliar (naik 150%).
      Siklus Gagal Bayar: Data menunjukkan utang baru digunakan hanya untuk menutupi bunga dan pokok utang lama, bukan untuk pembangunan produktif.
      Kegagalan Target: Janji pelunasan utang pada tahun 2053 diprediksi gagal total karena jumlah utang nominal terus bertambah setiap tahunnya.
      ________________________________________
      4. Dampak Kelumpuhan Militer (Zonk Procurement)
      Akibat keuangan yang "sekarat" karena cicilan utang, modernisasi militer Malaydesh mengalami kegagalan total:
      Ketidakstabilan Politik: Pergantian 5 kali Perdana Menteri dan 6 kali Menteri Pertahanan menghancurkan konsistensi kebijakan pertahanan.
      Proyek Mangkrak (LCS): Proyek kapal perang yang berjalan sejak 2011 tetap berstatus ZONK (tidak kunjung selesai) meskipun uang negara terus mengalir.
      Pembatalan Massal: Program MRCA (pesawat tempur), SPH (meriam), dan MRSS (kapal angkut) semuanya berstatus NO PROCUREMENT atau dibekukan karena "kekangan kewangan" (anggaran membeku hingga 2026).
      Ketimpangan: Saat negara tetangga (seperti Indonesia) aktif belanja alutsista baru, Malaydesh hanya bisa melakukan "Bual" (klaim tanpa realisasi).
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
    2. REAL versus ZONK
      -
      Perbandingan antara lonjakan pengadaan alutsista Indonesia (modernisasi masif) dengan rentetan kegagalan atau penundaan (Zonk) di Malaydesh pada periode yang sama (2020–2025):
      1. Matra Udara: Jet Tempur & Angkut
      Indonesia (Sukses/Aktif):
      Dassault Rafale (Prancis): Sukses mengaktifkan kontrak untuk 42 unit; pengiriman tahap pertama dijadwalkan mulai awal 2026.
      Airbus A400M Atlas: Pembelian 2 unit pesawat angkut berat berkemampuan tanker yang akan memperkuat logistik udara.
      C-130J Super Hercules: Penambahan 5 unit armada baru yang sudah mulai tiba dan beroperasi untuk TNI AU.
      Malaydesh (Zonk/Batal):
      MRCA (Multi-Role Combat Aircraft): Program penggantian jet tempur (seperti MiG-29 yang sudah pensiun) berstatus Zonk (batal/beku) karena masalah anggaran.
      Helikopter Black Hawk: Upaya sewa/beli baru-baru ini dibatalkan setelah mendapat sorotan tajam dari otoritas tertinggi karena inefisiensi pengadaan.
      LIFT FA-50 (Korea Selatan): Meskipun ada kesepakatan, jumlahnya sangat terbatas dan belum cukup menutupi celah kekuatan udara yang menua.
      2. Matra Laut: Kapal Perang & Selam
      Indonesia (Sukses/Aktif):
      Kapal Selam Scorpene Evolved: Kontrak dengan Naval Group Prancis untuk 2 unit kapal selam tercanggih dengan teknologi baterai Lithium-ion.
      Fregat Merah Putih (Arrowhead 140): Pembangunan 2 unit fregat berat kelas dunia di galangan kapal lokal (PT PAL) bekerja sama dengan Babcock Inggris.
      Fregat Paolo Thaon di Revel (PPA): Akuisisi 2 unit kapal patroli tempur canggih dari galangan Fincantieri Italia yang siap kirim.
      Malaydesh (Zonk/Mangkrak):
      LCS (Littoral Combat Ship) Kelas Maharaja Lela: Proyek mangkrak sejak 2011. Kapal pertama baru memulai sea trial pada Januari 2026 dengan estimasi penyerahan (tauliah) paling cepat Desember 2026—setelah belasan tahun tertunda.
      MRSS (Multi-Role Support Ship): Program kapal induk/LPD berstatus Zonk (tidak ada progres pembelian) karena prioritas anggaran dialihkan untuk menambal kerugian proyek LCS.
      Kapal Selam Scorpene: Hanya mengandalkan 2 unit lama tanpa ada program penambahan atau modernisasi signifikan di tengah anggaran yang terkunci.
      3. Matra Darat: Artileri & Kendaraan Tempur
      Indonesia (Sukses/Aktif):
      Rudal Khan (Turki): Akuisisi sistem rudal balistik taktis jarak menengah untuk meningkatkan daya gempur strategis.
      Tank Harimau: Produksi massal tank medium hasil kerja sama PT Pindad dan FNSS Turki yang kini sudah memperkuat satuan kavaleri.
      Radar Ground Master 400 Alpha: Pembelian 13 unit radar pertahanan udara canggih dari Thales Prancis untuk memantau seluruh wilayah kedaulatan.
      Malaydesh (Zonk/Stagnan):
      SPH (Self-Propelled Howitzer): Program pengadaan meriam gerak sendiri (seperti M109 atau K9) berulang kali masuk daftar belanja namun selalu dicoret karena "kekangan kewangan".
      Modernisasi Tank: Tidak ada penambahan armada tank tempur utama (MBT) baru; masih mengandalkan PT-91M Pendekar dalam jumlah terbatas.
      4. Akar Masalah: Anggaran vs Realitas
      Indonesia: Memanfaatkan Foreign Military Financing dan ruang fiskal yang sehat (Utang/GDP 40%) untuk melakukan belanja besar di saat harga pasar kompetitif.
      Malaydesh: Terjebak pada belanja operasional yang sangat besar (mencapai RM 355 miliar dari total anggaran RM 421 miliar) untuk membayar gaji dan perawatan alutsista tua, sehingga sisa dana untuk pembangunan atau pembelian baru sangat minim.
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
  38. Guys tak logik kapal induk RONGSOK semahal Rp7 Triliun.... 🔥🔥🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      --------------
      TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
      -----
      2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
      -----
      2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
      ------
      2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
      -----
      2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
      -----
      2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
      -----
      2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
      -----
      2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
      -----
      17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.

      Hapus
    2. STABILITAS VS. RISIKO SISTEMIK
      -
      Kesimpulan Strategis: Stabilitas vs. Risiko Sistemik
      Analisis komparatif periode 2010–2025 menunjukkan perbedaan kontras antara manajemen fiskal yang konservatif (Indonesia) dan pola pertumbuhan utang yang tidak berkelanjutan (Malaydesh). Hal ini berdampak langsung pada kemampuan negara dalam memodernisasi kekuatan pertahanan mereka.
      1. Kesehatan Fiskal dan Manajemen Utang
      Secara fundamental, Indonesia berada dalam posisi yang jauh lebih tangguh dibandingkan Malaydesh:
      Ketahanan Anggaran: Indonesia mempertahankan rasio utang pemerintah di angka 40%, jauh di bawah ambang batas hukum (legal ceiling) 60%. Sebaliknya, Malaydesh telah berada di "Zona Merah" dengan rasio 69%, melampaui batas aman mereka sendiri (65%).
      Beban Ganda (Dual Burden): Malaydesh menghadapi risiko sistemik karena utang rumah tangga yang ekstrem (84,3%). Total akumulasi beban (Negara + Rakyat) mencapai 153,3% dari PDB, menciptakan ekonomi yang rapuh terhadap guncangan suku bunga global. Indonesia jauh lebih stabil dengan total beban gabungan hanya 56%.
      2. Dampak Sosial: Tekanan Beban Per Kapita
      Beban finansial di Malaydesh telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan bagi individu:
      Utang per Kepala: Setiap warga Malaydesh menanggung beban akumulasi sebesar RM 81.998.
      Eksodus Penduduk: Tekanan biaya hidup yang tinggi akibat konsumsi yang dibiayai kredit (bukan pendapatan riil) telah memicu migrasi besar-besaran (sekitar 97.000 orang) untuk mencari peluang ekonomi di luar negeri.
      3. Kelumpuhan Modernisasi Militer (Procurement Zonk)
      Kegagalan manajemen utang di Malaydesh berdampak fatal pada sektor pertahanan, menciptakan fenomena "Zonk Procurement":
      Indonesia (Modernisasi Masif): Berhasil mengaktifkan kontrak strategis seperti 42 Jet Rafale, Kapal Selam Scorpene Evolved, Fregat Merah Putih, hingga rudal balistik Khan. Hal ini dimungkinkan karena adanya ruang fiskal yang longgar.
      Malaydesh (Stagnasi & Batal):
      Proyek LCS: Mangkrak selama 15 tahun (sejak 2011) akibat salah kelola dana.
      Pembekuan Anggaran: Program vital seperti MRCA (Jet Tempur) dan MRSS (Kapal Angkut) dibatalkan atau dibekukan hingga 2026 karena negara harus memprioritaskan pembayaran bunga utang.
      Instabilitas Politik: Pergantian 5 PM dan 6 Menhan dalam waktu singkat merusak kontinuitas perencanaan pertahanan, mengubah rencana strategis menjadi sekadar "klaim atau bual" tanpa realisasi.
      Ringkasan Akhir Perbandingan Strategis
      Status Risiko Ekonomi
      Indonesia: Stabil & Konservatif (Manajemen utang sangat disiplin).
      Malaydesh: Risiko Sistemik (Debt Trap) akibat beban utang yang melampaui batas aman.
      Kapasitas Belanja Negara
      Indonesia: Tinggi (Masih memiliki ruang fiskal yang luas untuk investasi).
      Malaydesh: Lumpuh (Mengalami kekangan kewangan karena pendapatan tersedot cicilan bunga).
      Kondisi Alutsista & Pertahanan
      Indonesia: Modernisasi Aktif & Masif (Pengadaan jet tempur dan kapal selam kelas dunia terus berjalan).
      Malaydesh: Proyek Mangkrak & Batal (Zonk) ditandai dengan kasus LCS dan pembatalan berbagai kontrak penting.
      Proyeksi Masa Depan
      Indonesia: Pertumbuhan berkelanjutan dengan penguatan militer yang konsisten.
      Malaydesh: Terjebak dalam siklus "Gali Lubang Tutup Lubang" yang mengancam stabilitas jangka panjang.
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
    3. MODERENISASI versus STAGNASI
      -
      1. Indonesia: Ambisi "The New Regional Power"
      Dengan anggaran sebesar USD 20 Miliar, Indonesia sedang melakukan transformasi militer besar-besaran yang tidak lagi sekadar pemeliharaan, melainkan pengadaan ofensif dan defensif yang strategis.
      Dominasi Anggaran: Anggaran Indonesia kini hampir 4,3 kali lipat lebih besar dari Malaydesh. Ini memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk memborong alutsista kelas berat (Rafale, Scorpene, Frigate, hingga Rudal Balistik).
      Kemandirian & Diversifikasi: Daftar pengadaan menunjukkan strategi diversifikasi dari berbagai negara (Prancis, Italia, Turki, AS) serta penguatan industri dalam negeri (PT PAL), yang memposisikan Indonesia sebagai pemimpin pertahanan di Asia Tenggara.
      Efek Getar (Deterrent Effect): Peningkatan 37% menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk menjadikan TNI sebagai kekuatan yang disegani di tengah ketegangan geopolitik regional.
      -
      2. Malaydesh: Jebakan Utang dan Stagnasi Militer
      Anggaran sebesar USD 4,7 Miliar menunjukkan keterbatasan ruang gerak akibat kondisi ekonomi makro yang tertekan.
      Beban Utang yang Melumpuhkan: Dengan utang rumah tangga mencapai 84,3% dari PDB dan utang pemerintah diproyeksi terus meningkat hingga 69,54% pada 2029, kapasitas fiskal untuk modernisasi militer sangat terbatas.
      Krisis Prioritas: Tingginya utang negara memaksa pemerintah untuk memprioritaskan pembayaran bunga utang dan subsidi domestik dibandingkan pengadaan alutsista kelas atas.
      Ketidakpastian Politik: Pergantian kepemimpinan (PM dan Menhan) yang terlalu sering berdampak pada keberlanjutan kontrak pertahanan. Banyak program yang berstatus "AKAN" atau "CANCELLED" karena tidak adanya kepastian pendanaan jangka panjang.
      -
      3. Perbandingan Strategis (Head-to-Head)
      Status Modernisasi Alutsista
      🚀 Indonesia: Melakukan modernisasi agresif dengan mengakuisisi teknologi mutakhir seperti jet tempur generasi 4.5 dan kapal selam kelas Scorpene.
      🐢 Malaydesh: Terjebak dalam modernisasi bertahap atau minimum yang hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar operasional.
      Kapasitas Fiskal & Anggaran
      💰 Indonesia: Memiliki ruang fiskal ekspansif yang difokuskan sepenuhnya pada konsep pertahanan total dan belanja modal alutsista.
      📉 Malaydesh: Kondisi keuangan tertekan hebat oleh beban utang rumah tangga (Household Debt) dan utang pemerintah yang mendekati ambang batas GDP.
      Posisi & Pengaruh di Kawasan
      🌏 Indonesia: Posisi tawar meningkat pesat dan semakin mengukuhkan diri sebagai "Big Brother" atau pemimpin utama di kawasan ASEAN.
      ⚠️ Malaydesh: Mengalami penurunan pengaruh dan terancam tertinggal oleh negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina yang lebih aktif berinvestasi di sektor pertahanan.
      Keberlanjutan Program (Sustainability)
      ✅ Indonesia: Memiliki kontrak aktif dan berjalan (on progress) yang jelas dengan banyak negara mitra strategis global.
      ❌ Malaydesh: Menghadapi ketidakpastian besar dengan banyaknya program yang mengalami penundaan, pembekuan (freezes), hingga pembatalan.
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
    4. Mengemis Hornet 4x di tolak?
      Tak logic. Hahh...
      Malaydesh ke Indonesia: duik kamu murah, negara miskin. Kontrak kosong.
      Profesor terbang. China belajar KungFu dari Melayu...Jom Songlap. Yeyeye...

      Hapus
  39. Jiran tahu pengakhiran kapal induk RONGSOK tu.... BBM KAPAL saja NUNGGAK HUTANG... 🔥🔥🤣🤣🤣



    NGUTANG Rp 7 Triliun Hanya untuk Kapal Induk Rongsok Italia? Indonesia Harusnya Belajar dari Thailand!

    https://wartabanjar.com/2025/09/29/ngutang-rp-7-triliun-hanya-untuk-kapal-induk-rongsok-italia-indonesia-harusnya-belajar-dari-thailand/

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hatimu nangisss..🤣🤣🤣

      Hapus
    2. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
      --------------
      "Prank Gorila" (2005–2026):
      2005 (China):
      Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
      -
      2014 (Prancis):
      Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
      -
      2016 (Prancis):
      Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
      -
      2017 (Pakistan):
      Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
      -
      2018 (Indonesia):
      Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
      -
      2022 (India/Turki/Slovakia):
      Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
      -
      2023 (IAG Guardian):
      Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
      -
      2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
      Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
      -
      2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Kemenhan.

      Hapus
    3. FAKTA TIADA MALAYDESH = EKONOMI LEMAH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      ----------------------
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      -----------------
      NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. Tiongkok – US$40,7 triliun
      2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
      3. India – US$17,6 triliun
      4. Rusia – US$7,19 triliun
      5. Jepang – US$6,74 triliun
      6. Indonesia – US$5,69 triliun
      7. Jerman – US$5,65 triliun
      8. Brasil – US$5,27 triliun
      9. Turki – US$3,91 triliun
      10. Meksiko – US$3,88 triliun
      11. Mesir – US$3,85 triliun
      12. Inggris – US$3,82 triliun
      13. Prancis – US$3,80 triliun
      14. Iran – US$3,74 triliun
      15. Pakistan – US$2,09 triliun
      16. Bangladesh – US$2,05 triliun
      17. Italia – US$2,04 triliun
      18. Vietnam – US$1,89 triliun
      19. Filipina – US$1,87 triliun
      20. Thailand – US$1,85 triliun
      ------------------
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. Amerika Serikat – US$30,34 triliun
      2. Tiongkok – US$19,90 triliun
      3. Jerman – US$5,36 triliun
      4. Jepang – US$4,46 triliun
      5. India – US$4,26 triliun
      6. Inggris – US$3,70 triliun
      7. Prancis – US$3,26 triliun
      8. Italia – US$2,56 triliun
      9. Brasil – US$2,52 triliun
      10. Kanada – US$2,49 triliun
      11. Rusia – US$2,48 triliun
      12. Korea Selatan – US$2,10 triliun
      13. Meksiko – US$1,99 triliun
      14. Spanyol – US$1,82 triliun
      15. Indonesia – US$1,69 triliun
      16. Australia – US$1,68 triliun
      17. Turki – US$1,34 triliun
      18. Arab Saudi – US$1,28 triliun
      19. Belanda – US$1,27 triliun
      20. Swiss – US$1,16 triliun
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
    4. GORILA KLAIM CASH =
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      KREDIT BARTER DEFERRED PAYMENT
      --------------------
      Berikut adalah daftar strategi pembiayaan pertahanan dalam format poin-poin:
      Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2
      Penyedia: Turk Eximbank (Turki)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) (G-to-G) dengan pembayaran bertahap mengikuti progres konstruksi fisik.
      -
      Jet Tempur Ringan KAI FA-50
      Penyedia: Korea Aerospace Industries (KAI) (Korea Selatan)
      Skema: Deferred Payment (Bayar Tunda) selama 10–15 tahun yang diintegrasikan ke dalam anggaran Rancangan Malaydesh Lima Tahun (RMLT).
      -
      Helikopter Leonardo AW139
      Penyedia: Leonardo S.p.A. (Italia)
      Skema: Leasing (Sewa), yaitu mengubah beban biaya modal (CapEx) menjadi biaya operasional (OpEx) melalui pembayaran sewa bulanan.
      -
      Multi-Purpose Mission Ship (MPMS)
      Penyedia: Produsen Strategis (Turki/Global)
      Skema: KREDIT EKSPOR (HUTANG) dengan jaminan penuh antar-pemerintah guna mendapatkan suku bunga kompetitif (kisaran 4%-6%).
      -
      Alutsista Strategis Umum
      Penyedia: Berbagai Vendor Internasional
      Skema: Barter / Offset (Imbal Dagang)
      ----------------
      5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      ----------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus

  40. Baca guys..... 🔥🔥🤣🤣🤣



    Demi Mengejar 1 Ambisi Ini Indonesia Dikhawatirkan Akan Menanggung Beban Berat Ini Jika Benar-Benar Membeli Kapal Induk

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67316005226/demi-mengejar-1-ambisi-ini-indonesia-dikhawatirkan-akan-menanggung-beban-berat-ini-jika-benar-benar-membeli-kapal-induk?page=2

    BalasHapus
    Balasan
    1. Menghibur diri sedapkan hati..malaydesss terkurunggg..😁🤪🙃

      Hapus
    2. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
      Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
      Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
      Tenor: 10 – 15 Tahun.
      -
      2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
      Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
      Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
      -
      3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
      Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
      Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
      -
      4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
      Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
      Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
      Tenor: 10 Tahun.
      -
      5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
      Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
      Tenor: 10 Tahun cicilan.
      -
      6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
      Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
      Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
      -
      7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
      Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
      Bunga: 6% (Saldo Menurun).
      Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
      --------------
      BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
      BUKTI PRANK GORILA ....
      -
      GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
      -
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
      -
      2018: FASE "OPEN DONASI"
      Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
      -
      2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
      Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
      -
      2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
      Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
      -
      2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
      -
      2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
      Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
      -
      2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
      Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
      -
      2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
      Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
      -
      2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
      Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
      -
      2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
      Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
      Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
      Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.



      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      KONON KAYA = 97.000 EKSODUS
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      --------------------
      keadaan ekonomi "Malaydesh" yang sebenarnya pada awal Januari 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:
      Eksodus Warga Negara: Terdapat tren signifikan di mana puluhan ribu warga negara "Malaydesh" melepaskan kewarganegaraan mereka, dengan total lebih dari 97.000 orang antara 2015 hingga Juni 2025.
      Faktor Ekonomi: Alasan utama yang dikutip untuk eksodus ini adalah faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi domestik atau peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain.
      Destinasi Utama: Mayoritas dari mereka (lebih dari 93%) pindah ke Singapura, yang mengindikasikan adanya disparitas pendapatan dan peluang kerja yang signifikan antara "Malaydesh" dan Singapura
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM) Kenaikan per Orang (RM)
      Akhir 2024 1.25 35,977,838 34,735 –
      Juni 2025 1.30 35,977,838 36,139 +1,404
      4️⃣ Analisis
      • Dalam 6 bulan pertama 2025, utang per penduduk naik sekitar RM 1,404.
      • Kenaikan ini setara dengan +4% dibanding akhir 2024.
      • Artinya, setiap warga Malaydesh secara rata-rata “menanggung” tambahan utang sekitar RM 234 per bulan selama periode tersebut.
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      3️⃣ Ringkasan dalam tabel
      Periode Total Utang Rumah Tangga (RM Triliun) Penduduk (Jiwa) Utang per Orang (RM)
      Maret 2025 1.65 35,977,838 45,859
      4️⃣ Analisis
      • Setiap penduduk Malaydesh, secara rata-rata, “menanggung” utang rumah tangga sekitar RM 45,859.
      • Angka ini lebih tinggi dibanding utang per kapita pemerintah federal yang kita hitung sebelumnya (sekitar RM 36 ribu per orang).
      • Jika digabungkan (utang pemerintah + utang rumah tangga), beban utang total per kapita bisa mendekati RM 82 ribu.
      Rasio 84.3% dari PDB menunjukkan bahwa utang rumah tangga Malaydesh relatif tinggi dibanding ukuran ekonominya, yang dapat memengaruhi daya beli dan risiko keuangan rumah tangga jika suku bunga

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      KLAIM KAYA = 97.000 EKSODUS
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI

      EXODUS 2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      --------------------
      Faktor Pendorong (Push & Pull Factors)
      Direktur Jenderal JPN, Badrul Hisham Alias, menyatakan dua alasan fundamental:
      Faktor Ekonomi: Perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan prospek karier, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lama di Singapura, membuat peralihan kewarganegaraan menjadi pilihan logis untuk stabilitas finansial jangka panjang dan akses ke skema pensiun atau perumahan.
      Faktor Keluarga: Termasuk pernikahan dengan warga asing dan keinginan untuk memberikan stabilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak di negara tujuan.
      Larangan Kewarganegaraan Ganda: Karena konstitusi Malaydesh tidak mengakui kewarganegaraan ganda, warga yang ingin menikmati hak penuh di negara tempat mereka bekerja (seperti hak pilih atau kepemilikan properti tertentu) terpaksa melepaskan status warga negara Malaydesh mereka secara permanen.
      --------------------
      Profil Demografi
      Mayoritas mereka yang pergi berada pada usia produktif puncak:
      Usia 31–40 tahun: Kelompok terbesar (31,6% atau 19.287 orang).
      Usia 21–30 tahun: Kelompok kedua terbesar (30,8% atau 18.827 orang).
      Gender: Mayoritas adalah wanita (sekitar 57,9% atau 35.356 orang).
      --------------------
      Sumber Berita Utama:
      The Straits Times: More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's (Update 9 Jan 2026).
      Harian Metro: Wawancara eksklusif dengan Dirjen JPN (7 Jan 2026).
      New Straits Times: Singapore top choice as 61,116 Malaydeshns renounce citizenship.
      VnExpress International: Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore.
      Malay Mail: Laporan statistik parlemen Nearly 100,000 Malaydeshns became Singaporeans over past decade.
      ------------------
      MALAYDESH UP TO =
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      DEBT 97% OF GDP
      Malaydesh's debt ratio could surge to almost 97% of GDP if government-linked guarantees materialize, a risk highlighted in the Ministry of Finance's (MOF) Fiscal Outlook 2026 report, although baseline projections show a gradual improvement in the debt trajectory. The report indicates that a "contingent-liability shock" from guarantees or other off-budget obligations could push the ratio significantly higher, amplifying debt-scarring effects.
      • Baseline projections:
      The MOF's baseline outlook projects a gradual improvement in the country's debt trajectory, with the government debt-to-GDP ratio expected to remain steady around 63.5% through 2026.
      • Stress test results:
      In a stress scenario, the debt-to-GDP ratio could reach 96.7% in 2027 if government guarantees materialize.
      • Risks:
      This surge reflects the "debt-scarring effect of additional borrowings to fulfil these obligations". A combined macroeconomic and fiscal shock, similar to the pandemic period, could raise the debt ratio to approximately 88% of GDP.
      • Government response:
      The MOF emphasizes that these stress tests underscore the importance of strengthening fiscal discipline and debt management to contain these risks and maintain debt sustainability.
      ----------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP


      Hapus
  41. Aset baharu lagi malaydesh bina kapal tak siap siap , engginer ya iq gorilla semua

    BalasHapus
  42. Gempurwira menangis , iri dengki baca berita ini

    BalasHapus
  43. Manakala besi burok kapal LCS tetap berkarat di lumut , sekarang berlumut

    BalasHapus
  44. Malaydesh Tak logic bina kapal bertahun tahun tak siap siap

    BalasHapus
  45. tak logik uda dikata FREE, masa warganyet bilang bayar
    ..kahsiyan iq jongkok, muka badak haha!🦏😆🦏

    BalasHapus
  46. Alhamdulillah,,, aset bertambah defense makin strong,,ekonomi akan berjalan lancar dgn defense yg strong,,tak akan berani usik ekonomi kita klo defense kita gagah bin strong,,,itu sudah hukum alam,, yg lemah akan di tindas,,dan Indonesia tidak mau di tindas,,macam CCG masuk di diamkan saja di KP.Durian runtuh,,malu lah🥴

    BalasHapus
  47. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260213131915-20-1327855/kemenhan-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-hibah-dari-italia


    Malaysdesh GAGAL TOTAL Negative Framing terhadap INDONESIA

    wkwkwk

    BalasHapus
    Balasan
    1. NEGERI BOTOL, MISKIN DAN KASTA SUBSIDI MANA MUNGKIN DAPAT HIBAH KAPAL INDUK.
      CUKUP DAPAT KAPAL RONGSOK 56 TAHUN SAJA OM 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

      Hapus
  48. https://www.antaranews.com/berita/5414218/kemhan-pastikan-tni-dapat-kapal-induk-secara-hibah-dari-italia


    Malaysdesh GAGAL TOTAL Negative Framing terhadap INDONESIA

    WKWKWK

    BalasHapus
  49. https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/14294341/kemhan-ri-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-hibah-dari-italia


    Malaysdesh GAGAL TOTAL Negative Framing terhadap INDONESIA


    wkwkwkwk

    BalasHapus
  50. MMW13 Februari 2026 pukul 16.21
    Anon13 Februari 2026 pukul 10.56
    Kalo malaydesh kaya, kok gak ada belanja? Jadi apa gunanya ringgitmu? Haha
    ==============================================

    Ada belanja, tapi kami tak la BODOH belanja beli Alutsista.
    Kami belanja untuk KESEJAHTERAAN rakyat:-

    1. Belanja OPERASI halau PATI khususnya PATI INDON yang berjumlah 1.5juta. Ini secara langsung melindungi pendapatan dan pekerjaan rakyat.

    https://www.youtube.com/watch?v=0jz7Ya_uQDE
    https://www.youtube.com/watch?v=bTU5bnCuOQc
    https://www.youtube.com/watch?v=S27-B3Equ3Y

    2. Sumbangan Asas Rahmah (SARA) untuk semua rakyat Malaysia atas 18 tahun, seorang dapat RM100. Kalau isi rumah ada ibu, bapa dan 3 orang anak melebihi 18 tahun, maka keseluruhan akan dapat RM500!

    3. SUBSIDI RON95 untuk rakyat Malaysia sahaja. 1 liter hanya RM1.99. Pekerja INDON kena bayaran 1 liter = RM2.54!

    4. PEMBANGUNAN ECRL sejauh 665km, sekarang mencapai 91% penyiapan. Target running 1 Jan 2027. Coach pun dah sampai untuk diuji.

    https://www.youtube.com/watch?v=tnqrqjOnzKE
    https://www.youtube.com/shorts/IyVQa4bisEs

    5. PEMBANGUNAN Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ). Ini akan menghasilkan 20,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi (high skilled workers) dan 50 pelaburan berimpak tinggi dalam tempoh 5 tahun.

    Kat atas tu la perginya Wang Ringgit kami. Bukan NGUTANG Rp 7 Triliun untuk beli Kapal Induk Rongsok Italia!

    https://wartabanjar.com/2025/09/29/ngutang-rp-7-triliun-hanya-untuk-kapal-induk-rongsok-italia-indonesia-harusnya-belajar-dari-thailand/

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Susah jadi org yg reply di blog INI karena mereka kebanyak bocah2 yg ngak tahun REAL WORLD most probably they still live with their parents. Most ppl yg bukan dari Asia pada nanya kenapa perlu NGUTANG buat dapet barang military? Emang banyak musuh? Kalo gitu Napa ngak Belajar dan buatan sendiri kaya Turkiye ato South Korea? Ngak banyak org Pinter? Ato banyak pejabat2 yg korupsi biar bisa dapet komisi or under the table money? I know it's frustrating but hang in there. Its good to see some reasonable comments here.

    BalasHapus
  51. Ada DUO malaysdesh yang LOW IQ Grade TIDAK TERIMA INDONESIA terima HIBAH Kapal Induk Ringan ITS Garibaldi dari Pemerintah ITALIA....



    Tapi Duo Malaysdesh LUPA apa SEBAB SEBENARNYA Pemerintah ITALIA berikan HIBAH Kapal Induk Ringan ITS Garibaldi kepada INDONESIA...


    BalasHapus
  52. WAJAR SAJA BERUK KASTA SUBSIDI PADA BOTOL KARENA PROFESORNYA SAJA ODGJ AKUT 🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  53. Antara BUKTI lain... Kapal kapal perang TNI NUNGGAK BAYARAN HUTANG BBM ke Pertamina.... 🔥🔥🤣🤣🤣



    Demi Mengejar 1 Ambisi Ini Indonesia Dikhawatirkan Akan Menanggung Beban Berat Ini Jika Benar-Benar Membeli Kapal Induk

    https://www.zonajakarta.com/nasional/67316005226/demi-mengejar-1-ambisi-ini-indonesia-dikhawatirkan-akan-menanggung-beban-berat-ini-jika-benar-benar-membeli-kapal-induk?page=2

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ---------------------------
      Analisis :
      1. Malaydesh & Korea Selatan → berada di puncak Asia dengan nisbah hutang isi rumah tertinggi (~85% KDNK).
      -
      2. Thailand → relatif tinggi di ASEAN (~70%), tetapi masih jauh di bawah Malaydesh.
      -
      3. China → meningkat pesat, namun masih lebih rendah (~61%).
      -
      4. Indonesia & Filipina → nisbah sangat rendah, menunjukkan isi rumah kurang bergantung pada hutang untuk membiayai perbelanjaan.
      ---------------------------
      ⚠️ Implikasi
      1. Malaydesh: Risiko kewangan isi rumah tinggi, terutama jika kadar faedah naik atau ekonomi perlahan.
      -
      2. Thailand: Menghadapi cabaran serupa, tetapi nisbah lebih rendah memberi sedikit ruang.
      -
      3. Indonesia & Filipina: Nisbah rendah bermakna risiko sistemik lebih kecil, tetapi juga menunjukkan akses kredit isi rumah lebih terbatas.
      -
      4. China & Korea Selatan: Walaupun nisbah tinggi, mereka memiliki pasaran kewangan lebih besar dan sokongan institusi

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenship
      -
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ----------------------------
      Hutang Kerajaan Persekutuan:
      -
      1. Menurut laporan Fiscal Outlook 2024/2025, hutang kerajaan dijangka meningkat 6% pada 2025, lebih perlahan berbanding 7.5% pada 2024.
      Pada akhir Jun 2024, hutang kerajaan ialah RM1.227 trilion (63.1% KDNK).
      -
      2. Kenanga Research menganggarkan jumlah liabiliti kerajaan mencecah RM1.277 trilion pada suku pertama 2025, dengan nisbah hutang kepada KDNK sekitar 65.5%.
      ---------------
      Hutang Isi Rumah:
      -
      1. Kementerian Kewangan menyatakan hutang isi rumah pada 2023 ialah RM1.53 trilion.
      Komponen terbesar ialah pinjaman perumahan (60.5%), diikuti pinjaman kenderaan (13.2%) dan pembiayaan peribadi (12.6%).
      Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat sedikit kepada 84.2–84.3% pada 2023 berbanding 82% pada 2018.
      ---------------
      ⚠️ Implikasi & Risiko
      Kerajaan: Nisbah hutang kerajaan sekitar 64–65% KDNK masih dalam julat terkawal, tetapi ruang fiskal semakin sempit.
      Isi Rumah: Nisbah hutang isi rumah yang tinggi (84% KDNK) menjadikan Malaydesh antara yang tertinggi di Asia, menimbulkan risiko terhadap daya tahan kewangan isi rumah jika kadar faedah meningkat atau ekonomi perlahan.
      Trend: Kedua-dua hutang kerajaan dan isi rumah menunjukkan pertumbuhan konsisten sejak 2020, menandakan tekanan jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

      Hapus
  54. Mana tuh duo gembel malon
    Lihat aset baru kapal BHO dri jerman
    No hoax no bual no bpa bla bla bla wkwkkw
    Makin panas sebelah ,terusakan membual nya lon bhas hutang tpi kalian shoping zonk goib

    BalasHapus
  55. Intinya anggran TNi makin naik
    Sbelah ciut bla bla bla
    Bualan belaka

    BalasHapus
  56. Pssstttt..... Mau kapal induk RONGSOK saja tak mampu... Lagi si MISKIN NGEMIS HUTANG LENDER... 🔥🔥🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      ALASAN EKONOMI : 97.000 EKSODUS =
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      2025-2015 : ALASAN EKONOMI
      ---------------------------
      Sumber Berita Utama:
      Laporan Resmi: Portal JPN Malaydesh (Update 9 Jan 2026).
      Media : The Straits Times dan Harian Metro.Kompas Money
      The Straits Times (Singapore): "More than 57,000 Malaydeshns renounced their citizenship for Singapore's over last 5 years: Report".
      New Straits Times (Malaydesh): "Economic factors, family main reasons 61,116 Malaydeshns gave up citizenship".
      VnExpress International: "Nearly 94% of Malaydeshns who renounced citizenship moved to Singapore".
      SAYS: "Why Thousands Of Malaydeshns Are Giving Up Their Citizenship".
      RinggitPlus: "Economic And Family Factors Drive Malaydeshns To Renounce Citizenshipa
      ---------------------------
      CNBC - 10 January 2026 12:00
      Pemerintah Malaydesh mencatat dua alasan utama, keluarga dan ekonomi.
      Dalam lima tahun hingga 17 Desember 2025, 61.116 warga Malaydesh resmi melepas kewarganegaraannya. Angka itu datang dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaydesh. Sebanyak 93,78% atau sekitar 57.300 orang memilih Singapura. Australia hanya menyerap 2,15%. Brunei di bawah 1%. Tidak ada negara lain yang mendekati.
      Lebih dari 97.000 warga Malaydesh melepas kewarganegaraan sepanjang 2015-Juni 2025. Laju sekitar 10.000 per tahun sudah berjalan satu dekade
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      MALAYDESH LEMAH =
      ANGGARAN MILITER TERBATAS
      ANGGARAN MILITER TERBATAS
      ANGGARAN MILITER TERBATAS
      --------------
      Berita dan laporan yang membahas kelemahan anggaran militer Malaydesh pada akhir 2024 hingga 2025 =
      1. Sumber Media Berita Internasional & Regional
      Reuters: Sering menyoroti bagaimana keterbatasan fiskal menghambat ambisi pertahanan Malaydesh, terutama dalam pembaruan jet tempur dan penguatan armada maritim di Laut China Selatan.
      The Straits Times: Melaporkan bahwa anggaran pertahanan 2025 yang dialokasikan (RM21,1 miliar) hanya mencakup sekitar 1% dari proyeksi PDB, jauh di bawah standar ideal regional.
      Asian Military Review: Mengkritik proses penganggaran yang tidak memberikan visi jelas bagi pengadaan militer. Laporan Agustus 2024 menyebutkan bahwa lebih dari 40% anggaran habis untuk gaji, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi aset.
      Defence Security Asia: Sumber spesifik industri yang mengulas rincian alokasi antara belanja operasional dan belanja pembangunan untuk tahun 2025-2026.
      --------------
      2. Lembaga Pemikir (Think Tanks) & Riset
      ISIS Malaydesh (Institute of Strategic & International Studies): Menyoroti "celah kapabilitas yang melumpuhkan" (crippling capability gap) meskipun ada kenaikan anggaran. Analis di sini menyatakan bahwa kenaikan tersebut sering kali hanya menutupi inflasi, bukan komitmen nyata pada modernisasi.
      IISS (International Institute for Strategic Studies): Mengulas tantangan dalam mempertahankan aset lama, seperti jet tempur buatan Rusia, di tengah keterbatasan dana dan sanksi internasional.
      Transparency International Defence & Security: Mengkritik kurangnya transparansi dan pengawasan parlemen dalam pengeluaran pertahanan Malaydesh, yang berpotensi meningkatkan risiko korupsi.
      --------------
      3. Poin Utama Kelemahan yang Sering Disebutkan:
      Belanja Operasional yang Tinggi: Sebagian besar anggaran (hingga 60-70%) terserap untuk gaji, tunjangan, dan perawatan aset tua, bukan untuk pengadaan baru.
      Rasio PDB Rendah: Alokasi pertahanan tetap berada di kisaran 1% dari PDB, jauh lebih rendah dibandingkan tetangga seperti Singapura (3-4%) atau Vietnam (2-2,5%).
      Pelemahan Ringgit: Depresiasi mata uang membuat biaya pembelian teknologi pertahanan asing menjadi jauh lebih mahal.

      Hapus

  57. NGUTANG KAPAL INDUK RONGSOK guys.... 🔥🔥🤣🤣🤣



    NGUTANG Rp 7 Triliun Hanya untuk Kapal Induk Rongsok Italia? Indonesia Harusnya Belajar dari Thailand!

    https://wartabanjar.com/2025/09/29/ngutang-rp-7-triliun-hanya-untuk-kapal-induk-rongsok-italia-indonesia-harusnya-belajar-dari-thailand/

    BalasHapus
    Balasan
    1. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. Turki (Türkiye) = Mekanisme Utama: OECD CIRR / Kerangka Kerja G2G.
      -
      2. Korea Selatan = Mekanisme Utama: KEXIM (Subsidi Ekspor Negara).
      -
      3. China = Mekanisme Utama: China Eximbank (Pinjaman Preferensial).
      -
      4. Polandia = Mekanisme Utama: UKEF (Strict Rules / Aturan Ketat)
      -
      5. Inggris (UK) = Mekanisme: Fasilitas UK Export Finance (UKEF) berbasis aturan OECD 6 CIRR atau National Loans Fund.
      -
      6. Jerman (Germany) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui lembaga Euler Hermes yang berkolaborasi dengan bank komersial (contoh: Deutsche Bank).
      -
      7. Italia (Italy) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui SACE (Lembaga Kredit Ekspor Italia).
      ----------------------
      NASIB GORILA MALAYDESH ........
      DEFISIT = TAMBAH HUTANG
      Pembiayaan defisit anggaran pemerintah melalui utang adalah mekanisme fiskal standar yang digunakan ketika total pengeluaran pemerintah melebihi total pendapatannya dalam satu periode fiskal tertentu.
      Berikut penjelasan detail mengenai proses dan implikasinya, khususnya dalam konteks aturan fiskal yang disebutkan:
      1. Mekanisme Pembiayaan Melalui Utang
      Ketika pemerintah menghadapi defisit fiskal (pengeluaran > pendapatan), mereka perlu menutupi selisih tersebut untuk menjaga operasional dan komitmen keuangan negara tetap berjalan. Cara utamanya adalah dengan meminjam dana, yang pada dasarnya merupakan "Pembiayaan Melalui Utang".
      Pemerintah melakukannya dengan menerbitkan instrumen utang, seperti obligasi pemerintah atau surat perbendaharaan negara (Surat Utang Negara/SUN di Indonesia atau Malaydeshn Government Securities/MGS di Malaydesh), yang dibeli oleh investor domestik dan internasional (bank, dana pensiun, individu, bank sentral, dll.). Dana yang terkumpul dari penjualan instrumen ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
      2. Peningkatan Utang Publik Secara Berkelanjutan
      Setiap kali pemerintah meminjam untuk menutupi defisit, jumlah total utang yang terakumulasi—yang disebut utang publik atau utang negara—akan meningkat. Jika defisit terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, utang publik juga akan meningkat secara berkelanjutan (akumulatif).
      Peningkatan utang ini menciptakan beban ganda di masa depan:
      Pembayaran Pokok: Utang harus dilunasi saat jatuh tempo.
      Bunga: Pemerintah harus membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi, yang menjadi pos pengeluaran rutin dalam anggaran tahunan (pos pembayaran kewajiban utang).
      3. Aturan Fiskal Malaydesh: Fokus pada Pengeluaran Pembangunan
      Poin kunci dalam deskripsi Anda adalah bahwa, menurut aturan fiskal Malaydesh, pinjaman ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai pengeluaran pembangunan (development expenditure).
      Hal ini mencerminkan prinsip manajemen fiskal tertentu:
      Pemisahan Anggaran: Banyak negara, termasuk Malaydesh, memisahkan anggaran belanja menjadi dua kategori utama:
      Belanja Operasional (atau Belanja Berulang): Gaji pegawai negeri, pensiun, subsidi, pemeliharaan rutin, dan pembayaran bunga utang.
      Belanja Pembangunan (atau Belanja Modal/Investasi): Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan), investasi dalam teknologi, dan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
      Prinsip Pinjaman Produktif: Aturan fiskal yang baik sering kali menetapkan bahwa utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang (belanja pembangunan) yang diharapkan dapat memberikan return ekonomi di masa depan, bukan untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran operasional sehari-hari. Logikanya, aset yang diciptakan melalui belanja pembangunan akan membantu melunasi utang tersebut di masa depan.
      4. Menambah Beban Utang
      Meskipun utang tersebut digunakan untuk tujuan "baik" atau produktif (pembangunan), fakta fundamentalnya tetap: utang tersebut menambah beban utang negara.
      Beban Absolut: Jumlah utang nominal meningkat.
      Beban Relatif: Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat, yang merupakan indikator kesehatan fiskal utama yang diawasi oleh pasar dan lembaga pemeringkat kredit

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      LEMAH =
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      --------------
      Berita dan laporan yang membahas kelemahan pengadaan militer Malaydesh, diperbarui hingga tahun 2025:
      1. Sumber Media Berita Internasional
      Reuters: Melaporkan penggerebekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaydesh (MACC) terhadap beberapa perusahaan terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan militer pada Desember 2025.
      CNA (Channel News Asia): Menyoroti kritik tajam dari Raja Malaydesh (Sultan Ibrahim) pada Agustus 2025 mengenai pengadaan yang dianggap "tidak masuk akal" dan kerugian negara akibat keterlibatan agen atau perantara.
      SCMP (South China Morning Post): Mengulas kegagalan sistemik dan inkompetensi dalam pengadaan, termasuk keterlambatan pengiriman kendaraan lapis baja AV8 Gempita meskipun pembayaran telah dilakukan penuh.
      --------------
      2. Sumber Media dan Lembaga Riset Lokal (Versi Bahasa Inggris)
      Bernama: Mengutip pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Agustus 2025 tentang perlunya sistem pengadaan yang bebas dari praktik komisi yang membebani negara.
      New Straits Times (NST): Memberitakan bahwa sistem pengadaan sektor publik Malaydesh, khususnya pertahanan, sering kali kurang transparan dan sarat korupsi.
      ISIS Malaydesh: Analisis lembaga pemikir ini menyebutkan bahwa tanpa reformasi bermakna, pengadaan militer Malaydesh hanya fokus pada keberlangsungan aset tanpa mencapai tingkat pencegahan (deterrence) yang kredibel.
      --------------
      3. Masalah Utama yang Disorot dalam Laporan 2025:
      Skandal Korupsi Baru: Penyelidikan MACC pada akhir 2025 melibatkan perwira tinggi militer yang diduga menerima suap dari perusahaan kontraktor pertahanan.
      Ketergantungan pada Impor: Laporan pasar menunjukkan ketergantungan tinggi pada penyedia teknologi asing menciptakan kerentanan rantai pasok dan biaya tinggi.
      Kegagalan Pengiriman Aset (LCS): Proyek Littoral Combat Ship (LCS) tetap menjadi simbol kegagalan karena keterlambatan pengerjaan pipa dan kabel, mencapai hanya sekitar 73% penyelesaian pada pertengahan 2025.
      Intervensi Perantara: Penggunaan "orang tengah" atau agen yang menambah komisi tidak perlu, sering kali dibenarkan dengan dalih "keamanan nasional" untuk menghindari transparansi.

      Hapus
    3. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
      Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
      Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
      New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
      The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
      The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
      Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
      ------------------
      GORILA TIAP TAHUN =
      HUTANG ELEKTRIK
      HUTANG INTERNET
      HUTANG SEWAGE
      HUTANG MINYAK BBM
      ==========
      1. Bil Utilitas – RM115 juta
      Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
      • Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
      • Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
      • Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
      ---------------
      ⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
      Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
      • Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
      • Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
      • Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
      ---------------
      🛡️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
      Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
      • Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
      • Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
      • Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.

      Hapus
  58. Dpt aset baru lagi kapal canggih di kelas BHO
    Malon makin nangis makin bual
    Koyak wkkwk

    BalasHapus
  59. NGUTANG LENDER malah bangga... Aneh IQ GORILLA... 🔥🔥🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tahun 2025 semua SHOPING MALON berasal dari UTANG
      🤣🤣🤣🤣🤣

      Hapus
    2. Besaran HUTANG lebih besar dari total belanja aset dan pembangunan.
      Dengan kata lain untuk membiayai pengeluaran rutin dan operasional saja, pendapatan kerajaan tidak cukup
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

      Hapus
    3. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      📉 Analisis
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      📌 Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
    4. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      --------------
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      --------------
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      --------------
      OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      ---------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      --------------
      5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      --------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
    5. KEYWORDS = MAHAL versus MURAHAN
      1. 1 UNIT APACHE = 13 UNIT MD530G
      2. 1 UNIT RAFALE = 4 UNIT FA50M
      3. 1 UNIT PPA = 3 UNIT LMS B2
      4. 1 UNIT SCORPENE IDN = 2 UNIT SCORPENE MALONDESH
      5. CN 235 US$ 27,50 JUTA = ATR 72 US$24.7 JUTA
      6. SEWA 28 HELI = 119 HELI BARU
      7. 4.5 KM JAVELIN = 1 KM NLAW
      8. ANKA ISR NOT ARMED
      9. LCS EXCLUDING AMMO = DESTROYER INCLUDING AMMO
      ==============
      GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
      Federal Government Debt
      • End of 2024: RM 1.25 trillion
      • End of June 2025: RM 1.3 trillion
      • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
      Household Debt
      2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
      --------------
      BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
      Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
      Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
      2010 = 52.4
      2011 = 51.8
      2012 = 53.3
      2013 = 54.7
      2014 = 55.0
      2015 = 55.1
      2016 = 52.7
      2017 = 51.9
      2018 = 52.5
      2019 = 52.4
      2020 = 62.0
      2021 = 63.3
      2022 = 60.2
      2023 = 64.3
      2024 = 70.4
      2025 = 69.0
      --------------
      HUTANG BAYAR HUTANG = 2010-2025
      utang Pemerintah Malaydesh dari tahun 2010 hingga 2025 dalam USD miliar.
      2010: 150 miliar USD
      2011: 165 miliar USD
      2012: 180 miliar USD
      2013: 195 miliar USD
      2014: 210 miliar USD
      2015: 225 miliar USD
      2016: 240 miliar USD
      2017: 255 miliar USD
      2018: 270 miliar USD
      2019: 285 miliar USD
      2020: 300 miliar USD
      2021: 315 miliar USD
      2022: 330 miliar USD
      2023: 345 miliar USD
      2024: 360 miliar USD
      2025: 375 miliar USD
      --------------
      OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      ---------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
      • Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
      • Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
      --------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
      • Persentase terhadap PDB: 84.3%
      • Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
      2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
      Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
      --------------
      5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
      PROCUREMENT = 2026 FREEZES : 2023 CANCELLED
      -
      5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
      5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      -
      5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
      6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      --------------
      MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
      5x GANTI PM
      6x GANTI MOD
      -
      SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      -
      MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
      5x GANTI PM
      5x GANTI MOD
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
  60. Sewa aja gak mampu
    Khas malon wkwkwwkw

    BalasHapus
  61. SEWA dgn hutang kok bangga lon wkwkw

    Bya malon TNi AL makin strong
    Malon kelas timorleste

    BalasHapus
  62. Yg miskinn sewa bayar ngutang tapo gak mampu
    Jilat ludah sndri ya lon
    Kahkakahkahakah

    BalasHapus
  63. Apa NGUTANG LENDER KAPAL INDUK RONGSOK..? 🔥🔥🤣🤣🤣

    Kesian SI MISKIN... 🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      GOV. DEBT : 69% OF GDP = HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP

      Hapus
    2. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      DEFISIT : 2,9%
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
      DEFISIT : 3,8%
      -
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998
      OVERLIMIT DEBT = DEFISIT SEJAK 1998

      Hapus
  64. Silahkan membual lon..nangis di pojokan wkkwwkw

    BalasHapus
  65. Kmi mampu beli mampu bayar
    Apa malon..sewaa aja GAGAL

    HOHO HAHAHHA

    BalasHapus
  66. Fikir logik guys....tak perlu hal lain... BBM KAPAL PERANG saja NUNGGAK BAYARAN tak mampu dibayar ... Itu FAKTA ya... 🔥🔥🤣🤣



    “Garibaldi “ Kapal yang Lebih Banyak Membakar Uang daripada Bahan Bakar

    https://www.delikasia.com/headline-news/garibaldi-kapal-yang-lebih-banyak-membakar-uang-daripada-bahan-bakar

    BalasHapus
    Balasan
    1. RASIO HUTANG LUAR NEGERI =
      70% PDB
      70% PDB
      70% PDB
      Stabilitas: Rasio ULN Malaydesh relatif tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN, menunjukkan ketergantungan besar pada pembiayaan eksternal.
      Struktur ULN: Sebagian besar ULN Malaydesh berbentuk utang jangka panjang, sehingga risiko likuiditas jangka pendek lebih terkendali.
      Perbandingan regional:
      1. Indonesia (2025): ULN sekitar 29,5% PDB.
      2. Thailand (2025): ULN sekitar 38–40% PDB.
      3. Filipina (2025): ULN sekitar 30–32% PDB. → Malaydesh menonjol sebagai negara dengan rasio ULN tertinggi di ASEAN.
      📌 Kesimpulan
      Rasio ULN Malaydesh 2025: sekitar 69–70% PDB.
      Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga Malaydesh memiliki beban eksternal lebih besar.
      Meskipun sebagian besar ULN bersifat jangka panjang, tingginya rasio tetap menjadi tantangan bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar ringgit.
      -----------
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB
      2025 RASIO HUTANG LUAR NEGERI 70% PDB

      Hapus
    2. Briking Nyus: LCS 1 2 dan 3 TLDM akan bertenaga Nuklir...sebab tu butuh mase 14 tahun installation and still going. Maybe it's gonna take mase for the next 2 decade.

      Hapus
  67. Yg syrik makin tertinggal jauh
    Beda kelas dong hahaha

    Bye malondesh..negara ciput

    BalasHapus
  68. KAPAL RONGSOK HUTANG senilai Rp7 Triliun...? Serius..? Masa tak di siasat...?🔥🔥🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. RATA-RATA HUTANG LUAR NEGERI =
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      2009–2024: 66,0%.
      Per tahun 2025, rasio utang luar negeri (ULN) Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70%, sedikit naik dibandingkan 2023 (68,2%) dan 2024 (69,7%).
      📊 Rincian Utang Luar Negeri Malaydesh 2025
      Total ULN kuartal III 2025: MYR 1.381,2 miliar (turun dari MYR 1.403,3 miliar kuartal II 2025).
      Rasio ULN terhadap PDB: sekitar 69–70%.
      Tren historis:
      Tertinggi: 73,2% pada 2016.
      Terendah: 52,9% pada 2010.
      Rata-rata 2009–2024: 66,0%.
      -----------
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB
      2025 HUTANG LUAR NEGERI 69-70% PDB

      Hapus
  69. HUTANG..... 🔥🔥🤣


    NGUTANG Rp 7 Triliun Hanya untuk Kapal Induk Rongsok Italia? Indonesia Harusnya Belajar dari Thailand!

    https://wartabanjar.com/2025/09/29/ngutang-rp-7-triliun-hanya-untuk-kapal-induk-rongsok-italia-indonesia-harusnya-belajar-dari-thailand/

    BalasHapus
    Balasan
    1. INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      1. Batas Limit Utang (65%)
      Ini merujuk pada Statutory Debt Limit (Batas Utang Statutori) pemerintah Malaydesh.
      Sumber: Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF).
      Konteks: Parlemen Malaydesh menaikkan batas plafon utang dari 60% ke 65% dari PDB selama pandemi COVID-19 (melalui amandemen Akta Pendanaan Kerajaan 2021) untuk memberi ruang bagi paket stimulus.
      Berita Terkait: Laporan dari Bernama, The Star, atau The Edge Malaydesh mengenai sidang Parlemen (Dewan Rakyat) saat pengesahan plafon utang tersebut.
      -
      2. Gov. Debt (69%)
      Angka ini sering muncul dalam perdebatan mengenai Utang Sektor Publik secara keseluruhan.
      Sumber: Laporan Ekonomi (Economic Outlook) Kementerian Kewangan atau Bank Negara Malaydesh (BNM).
      Konteks: Secara teknis, utang langsung pemerintah biasanya dijaga di bawah 65%, namun jika digabungkan dengan komitmen kontinjensi (jaminan utang seperti 1MDB, pembangunan infrastruktur, dll), totalnya bisa mendekati atau melebihi 69-70% dari PDB.
      Berita Terkait: Pernah disinggung dalam pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat membentangkan Belanjawan (Budget) 2023/2024 mengenai total utang dan liabilitas negara yang mencapai RM1.5 triliun.
      -
      3. Household Debt (84,3%)
      Ini adalah angka yang sangat sering dikutip dalam laporan stabilitas keuangan.
      Sumber: Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh (BNM).
      Konteks: Malaydesh memang memiliki salah satu rasio utang rumah tangga terhadap PDB tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini fluktuatif; pada puncaknya memang berada di kisaran 89% dan belakangan berada di angka 84% hingga 84,2%.
      Berita Terkait: Artikel di Free Malaydesh Today (FMT) atau Malay Mail yang membahas risiko kredit konsumen akibat tingginya cicilan rumah dan kendaraan.
      -
      Ringkasan Sumber Berita Utama:
      Jika Anda ingin mencari berita spesifik terkait data di atas, Anda bisa merujuk pada:
      Bank Negara Malaydesh (BNM): Untuk data utang rumah tangga (Household Debt).
      The Edge Malaydesh: Portal berita bisnis paling otoritatif di Malaydesh yang sering membedah angka-angka ini secara kritis.
      Kementerian Kewangan (MOF) Malaydesh: Untuk data plafon utang hukum (Statutory Debt).
      -
      KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
      -
      1. Turki (Türkiye) = Mekanisme Utama: OECD CIRR / Kerangka Kerja G2G.
      -
      2. Korea Selatan = Mekanisme Utama: KEXIM (Subsidi Ekspor Negara).
      -
      3. China = Mekanisme Utama: China Eximbank (Pinjaman Preferensial).
      -
      4. Polandia = Mekanisme Utama: UKEF (Strict Rules / Aturan Ketat)
      -
      5. Inggris (UK) = Mekanisme: Fasilitas UK Export Finance (UKEF) berbasis aturan OECD 6 CIRR atau National Loans Fund.
      -
      6. Jerman (Germany) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui lembaga Euler Hermes yang berkolaborasi dengan bank komersial (contoh: Deutsche Bank).
      -
      7. Italia (Italy) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui SACE (Lembaga Kredit Ekspor Italia).

      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
    2. HUTANG LUAR NEGERI
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      RASIO 70% PDB
      Rasio hutang luar negeri Malaydesh terhadap PDB berada di kisaran 69–70% pada tahun 2024–2025, menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan eksternal.
      📊 Detail Rasio Hutang Luar Negeri Malaydesh
      2023: 68.2% dari PDB
      2024: 69.7% dari PDB
      Puncak historis: 73.2% (tahun 2016)
      Terendah historis: 52.9% (tahun 2010)
      2025 (Q3): Utang luar negeri tercatat sekitar 1.381 miliar MYR
      📌 Interpretasi Ekonomi
      Tingkat moderat-tinggi: Rasio hampir 70% menandakan Malaydesh cukup bergantung pada pembiayaan luar negeri.
      Stabilitas: Meskipun tinggi, Malaydesh masih mampu menjaga arus modal dan cadangan devisa sehingga risiko krisis utang relatif terkendali.
      Faktor pendorong:
      Investasi asing langsung (FDI) dan pembiayaan korporasi internasional.
      Pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor energi.
      Fluktuasi nilai tukar ringgit terhadap USD
      -----------
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI
      70 % PDB = HUTANG LUAR NEGERI

      Hapus
  70. Masa KEMISKINAN rakyat tak sepenting kapal induk RONGSOK versi NGUTANG Rp7 triliun...? 🔥🔥🤣🤣



    Indonesia Urutan Kedua Negara dengan Penduduk Miskin Terbanyak di Dunia Setelah Zimbabwe

    https://berita.fokus.co.id/2026/01/data-bank-dunia-indonesia-urutan-kedua-miskin-dunia-setelah-zimbabwe.html?m=1

    BalasHapus
    Balasan
    1. GDP INDONESIA = MALAYDESH +SINGA+PINOY
      GDP INDONESIA = MALAYDESH +VIET+PINOY
      GDP INDONESIA = MALAYDESH +THAI+VIET
      -
      Berdasarkan data ekonomi terbaru dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai PDB nominal melebihi USD 1,4 triliun pada tahun 2024-2025.
      Berikut adalah penjelasan mengenai perbandingan ekonomi dan alasan keanggotaan G20:
      1. Perbandingan PDB Indonesia vs Negara ASEAN Lain
      Data menunjukkan bahwa skala ekonomi Indonesia memang setara dengan gabungan beberapa negara tetangga sekaligus:
      PDB Nominal (Estimasi 2025):
      Indonesia: ~$1,49 Triliun
      Singapura: ~$574 Miliar
      Thailand: ~$558 Miliar
      Filipina: ~$494 Miliar
      Vietnam: ~$484 Miliar
      Malaydesh: ~$470 Miliar
      Secara matematis, PDB Indonesia (~$1,49T) hampir setara dengan gabungan Singapura + Thailand + Filipina atau kombinasi negara ASEAN-6 lainnya.
      2. PDB berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP)
      Dalam skala PDB PPP, celah tersebut semakin lebar. Indonesia kini berada di urutan ke-8 ekonomi terbesar dunia dengan nilai sekitar USD 4,66 triliun. Angka ini jauh melampaui gabungan Thailand, Vietnam, dan Filipina
      -
      Posisi Indonesia:
      Posisi ke-6 atau ke-7?: Berdasarkan data resmi IMF, Indonesia saat ini berada di posisi ke-7, bersaing sangat ketat dengan Jerman (selisih tipis di bawah USD 500 miliar). Namun, beberapa lembaga riset seperti PwC memprediksi Indonesia akan konsisten naik hingga mencapai posisi ke-4 dunia pada tahun 2045.
      -
      Dominasi ASEAN: Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak tertandingi. Negara ASEAN berikutnya dalam daftar PPP adalah Vietnam dan Thailand, yang berada di peringkat 20 besar dunia namun dengan nilai PDB PPP yang masih jauh di bawah Indonesia (kisaran USD 1,8 Triliun).
      -
      Status BRICS: Indonesia secara resmi telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dan saat ini berstatus sebagai Negara Mitra (Partner Country) BRICS+, yang memperkuat pengaruh ekonomi Indonesia di blok negara berkembang
      -
      Keanggotaan Internasional: Indonesia semakin solid di posisi strategis global sebagai anggota kunci G20 dan telah resmi menjadi Negara Mitra BRICS, yang bertujuan memperkuat kerja sama antar-ekonomi berkembang di jalur "Global South"
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
  71. Guys FAKTA ya... 1 RINGGIT SUDAH SETARA RP4.300.... 🔥🔥🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. TOP ASIA
      -
      Laporan IMF World Economic Outlook (Oktober 2025/Januari 2026). Perlu dicatat bahwa angka tersebut menggunakan metode GDP Purchasing Power Parity (PPP), bukan GDP nominal.
      Berikut adalah penjelasan sumber berita bahasa Inggris untuk 10 ekonomi terbesar di Asia tersebut:
      1. China ($39.4 – 43.5 Triliun)
      Sumber seperti Visual Capitalist menyebut China sebagai ekonomi nomor 1 dunia dalam hal PPP, mengungguli Amerika Serikat. Fokusnya tetap pada dominasi manufaktur dan investasi masif di sektor energi hijau serta AI.
      2. India ($17.3 – 19.1 Triliun)
      India adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat (diproyeksikan ~6.2% pada 2026). Bloomberg sering menyebutnya sebagai "kuda hitam" yang didorong oleh konsumsi domestik dan digitalisasi layanan.
      3. Jepang ($6.5 – 6.7 Triliun)
      Meskipun disalip oleh Jerman dalam GDP nominal, Jepang tetap berada di posisi ke-5 atau ke-6 dunia dalam PPP. Sumber seperti Investopedia menyoroti stabilitasnya meskipun menghadapi tantangan demografi.
      4. Korea Selatan (~$3.1 - 3.4 Triliun)
      Dikenal sebagai "tech-heavy economy." Berita dari World Bank menyoroti ketahanannya pada ekspor semikonduktor dan otomotif.
      5. Indonesia ($4.9 – 5.4 Triliun)
      Poin yang Anda sebutkan sangat akurat berdasarkan data IMF April 2025. Indonesia resmi menempati peringkat ke-7 ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP, berada di atas Inggris dan Prancis. The Investor dan Tempo English menyoroti peran Indonesia sebagai powerhouse ASEAN.
      6. Arab Saudi (~$2.4 - 2.6 Triliun)
      Sumber IMF mencatat keberhasilan diversifikasi di bawah "Vision 2030," namun sektor energi tetap menjadi tulang punggung utama.
      7. Turki (~$3.9 Triliun - Peringkat PPP Global Lebih Tinggi)
      Secara PPP, posisi Turki sebenarnya sangat kuat (sering di 10 besar dunia). OECD mencatat lokasinya yang strategis sebagai penghubung perdagangan.
      8. Taiwan (~$1.8 - 2.0 Triliun)
      Laporan dari Trading Economics mengonfirmasi dominasi Taiwan dalam rantai pasok global semikonduktor.
      9. Thailand (~$1.6 - 1.8 Triliun)
      Menempati posisi ke-2 di ASEAN secara PPP. Sumber World Bank menekankan pemulihan sektor pariwisata sebagai motor utama.
      10. Iran (~$1.7 - 1.8 Triliun)
      Meskipun sanksi berat, Iran tetap menjadi salah satu ekonomi besar di Asia Barat karena kapasitas produksi minyak dan gasnya yang besar, seperti yang tercatat di data Worldometer/IMF.
      -
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA
      Pada tahun 2025, China tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan PDB sekitar US$19,5 triliun, disusul oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar.
      🌏Ranking Ekonomi Terbesar Asia 2025 (berdasarkan IMF & Forbes)
      Peringkat Asia Negara Estimasi PDB 2025 (US$ triliun) Catatan Utama
      1 China 19,5 = Tetap dominan, pusat manufaktur & teknologi
      2 Jepang 4,9 = Stabil, meski pertumbuhan melambat
      3 India 4,3 = Pertumbuhan pesat, didorong sektor jasa & digital
      4 Korea Selatan 2,1 = Kuat di teknologi & ekspor
      5 Indonesia 1,8–2,0 = IMF menempatkan Indonesia di peringkat 7 dunia, di atas Inggris & Prancis
      6 Arab Saudi 1,5 = Didukung minyak & diversifikasi ekonomi
      7 Turki 1,4 = Ekonomi campuran, posisi strategis
      8 Taiwan 1,2 = Kuat di semikonduktor
      9 Thailand 0,7 = Pariwisata & manufaktur
      10 Iran 0,6 = Didukung energi, meski tertekan sanksi
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
  72. https://defensemirror.com/news/40265/Indonesia_Approves__450M_Deal_to_Take_over_Italy___s_Retired_Aircraft_Carrier__Report

    GRATIS? Memang IQ78!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. TOP TEN ASIA
      -
      10 negara dengan ekonomi terbesar di Asia berdasarkan PDB (GDP) PPP (Purchasing Power Parity) untuk tahun 2025, merujuk pada data IMF World Economic Outlook dan Statista:
      1. Tiongkok – US$ 37,07 triliun
      (Ekonomi terbesar di dunia dan Asia dalam hal daya beli riil).
      2. India – US$ 16,19 triliun
      (Kekuatan raksasa Asia Selatan dengan pertumbuhan domestik yang masif).
      3. Jepang – US$ 6,70 triliun
      (Tetap kuat meski pertumbuhan melambat, didorong sektor industri canggih).
      4. Indonesia – US$ 5,03 triliun
      (Ekonomi terbesar di Asia Tenggara; berada di peringkat 4 Asia dan 7 dunia dalam versi PPP).
      5. Turki – US$ 3,83 triliun
      (Ekonomi lintas benua dengan basis manufaktur dan perdagangan yang kuat).
      6. Korea Selatan – US$ 3,06 triliun
      (Pusat inovasi teknologi dengan efisiensi produksi yang tinggi).
      7. Arab Saudi – US$ 2,42 triliun
      (Negara terkaya di Timur Tengah yang sedang melakukan diversifikasi ekonomi).
      8. Iran – US$ 1,85 triliun
      (Memiliki basis industri dan energi yang besar di wilayah Asia Barat).
      9. Taiwan – US$ 1,81 triliun
      (Sangat efisien dalam nilai ekonomi riil berkat dominasi semikonduktor global).
      10. Pakistan – US$ 1,72 triliun
      (Masuk 10 besar karena jumlah populasi besar yang mendorong volume ekonomi domestik).
      -
      10 negara dengan PDB (GDP) Nominal terbesar di Asia untuk tahun 2025 berdasarkan data proyeksi dari IMF World Economic Outlook dan analisis Forbes India:
      1. Tiongkok – US$ 19,39 triliun
      (Tetap menjadi pemimpin ekonomi di Asia dan pusat manufaktur global).
      2. Jepang – US$ 4,28 triliun
      (Ekonomi maju yang mengandalkan sektor otomotif dan teknologi presisi).
      3. India – US$ 4,12 triliun
      (Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, diprediksi segera melampaui Jepang).
      4. Korea Selatan – US$ 1,86 triliun
      (Raksasa teknologi dan ekspor semikonduktor global).
      5. Indonesia – US$ 1,55 triliun
      (Ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kekuatan baru di G20).
      6. Turki – US$ 1,32 triliun
      (Pusat industri yang menghubungkan pasar Asia dan Eropa).
      7. Arab Saudi – US$ 1,14 triliun
      (Pemimpin pasar energi yang sedang melakukan diversifikasi ekonomi masif).
      8. Taiwan – US$ 884,39 miliar
      (Pemain kunci dunia dalam industri chip dan sirkuit terpadu).
      9. Uni Emirat Arab – US$ 548,51 miliar
      (Pusat keuangan, perdagangan, dan logistik internasional).
      10. Thailand – US$ 546,21 miliar
      (Kuat di sektor pariwisata dan rantai pasok otomotif regional).
      -
      INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
      GOV. DEBT : 40% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
      =============
      =============
      MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
      GOV. DEBT : 69%
      HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
      -
      🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

      Hapus
  73. https://defensemirror.com/news/40265/Indonesia_Approves__450M_Deal_to_Take_over_Italy___s_Retired_Aircraft_Carrier__Report

    GRATIS? Memang IQ78!
    USD450M = Rp 9Trillion
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  74. Gorila beruuk malaya pada kepansan wkkwkww
    Maklum takut tertinggal wkwkkw
    Kami mampu bisa,,malon hanyabisa bual
    IQ999 konon tapi zonk

    BalasHapus
  75. Kerenn mantap punya kapal induk
    Retrofit sesuaike kebutuhan TNi AL
    Aplaagi akan di isi Drone tempur UCAV
    Wooo...
    Panaskan ambalat wkwkwkw

    BalasHapus
  76. Mmw gembel
    Salam bla bla bla bla..
    Sudah sewa heli belum jgn gagal lagi krn gak ada lender wkwkkwkw
    Ciuhhhh wkwkwkw

    BalasHapus
  77. Indonesia dapat kapal , malaydesh kepanasan

    BalasHapus
  78. Kasih paham sama duo gembel sok IQ 999
    Kita belanja shoping premium byk dri Italia
    2 PPA
    24 M34
    4 peswat Aviator

    Makannya dikasih hibah ,kita hany bayRr retrofit service sesuai kebutuhan
    Yaitu Angkut drone UCAV male dan heli.


    BalasHapus
  79. GDP INDONESIA = MALAYDESH +SINGA+PINOY
    GDP INDONESIA = MALAYDESH +VIET+PINOY
    GDP INDONESIA = MALAYDESH +THAI+VIET
    GDP INDONESIA 1,492,618
    GDP SINGA : 561,725
    GDP MALAYDESH : 488,250
    GDP PINOY : 471,516
    GDP VIET : 468,400
    GDP THAI : 545,341
    WHY IS INDONESIA LISTED AS ONE OF THE G-20 COUNTRIES WHILE MALAYDESH AND SINGAPORE ARE NOT
    MALAYDESH and Singapore lack the size to match Indonesia’s importance on the global stage. With a combined GDP of around USD818 Billion, MALAYDESH and Singapore are still quite far from Indonesia’s USD1.3 Trillion GDP, which puts a gap of around USD500 Billion between Indonesia with MALAYDESH and Singapore. EXCLUDING the combined GDP there would be a USD900 billion gap between Indonesia with MALAYDESH and Singapore respectively.
    Things get even worse when we measure the economy in GDP PPP. Indonesia stands at around USD4 Trillion in PPP, whilst MALAYDESH at USD1,089 Trillion and Singapore at USD617 Billion. Even the combined GDP of the next three largest ASEAN nations (Thailand, Vietnam, and the Philippines) still couldn’t match Indonesia’s size. Within both PPP and Nominal GDP, no ASEAN nations are within the top 20 largest economies in the world, therefore none of them can qualify for the G20 membership with their GDP.
    -
    2025 INDONESIA = 6th LARGEST ECONOMY IN THE WORLD BY GDP (PPP)
    1. Tiongkok – US$40,7 triliun
    2. Amerika Serikat – US$30,5 triliun
    3. India – US$17,6 triliun
    4. Rusia – US$7,19 triliun
    5. Jepang – US$6,74 triliun
    6. Indonesia – US$5,69 triliun
    7. Jerman – US$5,65 triliun
    8. Brasil – US$5,27 triliun
    9. Turki – US$3,91 triliun
    10. Meksiko – US$3,88 triliun
    11. Mesir – US$3,85 triliun
    12. Inggris – US$3,82 triliun
    13. Prancis – US$3,80 triliun
    14. Iran – US$3,74 triliun
    15. Pakistan – US$2,09 triliun
    16. Bangladesh – US$2,05 triliun
    17. Italia – US$2,04 triliun
    18. Vietnam – US$1,89 triliun
    19. Filipina – US$1,87 triliun
    20. Thailand – US$1,85 triliun
    Indonesia is the 8th largest economy in the world by GDP (PPP). It is also the largest economy in Southeast Asia.
    Explanation
    • Indonesia is a member of the G20 and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
    • Indonesia is an upper-middle income country and a newly industrialized country.
    • Indonesia has seen significant economic growth since the Asian financial crisis in the late 1990s.
    • Indonesia's economy is expected to benefit from a young population, continued urbanization, and the resurgence of Asia.
    • Indonesia is a member of the BRICS
    -
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69%
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
    -
    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    BalasHapus
  80. ✨️GARIBALDI 551
    ASET PREMIUM MEWAH
    free dari Pemerintah Italia hore haha!🤗🥳🤗
    FREE=GRATIS=HIBAH=GAUSA BAYAR⛔️

    GRAZIE TRICOLORE...👍

    wahhh warganyet kl, pasti gak terima nich, makin tersakiti, FANASS🔥
    MeWeKnya kenceng haha!😭🤣😭
    ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
    https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/14294341/kemhan-ri-kapal-induk-giuseppe-garibaldi-hibah-dari-italia

    BalasHapus
    Balasan
    1. ganyang episode 2 wkwkwkkw om @palu gada

      Hapus
    2. nyoihh sikat WeWeK Gembel sampe MeWeK😭 om haha!😄⬇️😄

      Hapus
    3. MEMANG BOTOL BERUK KASTA SUBSIDI BERITA RECEH BUAT TROLL GILIRAN ADA BERITA RESMI PURA PURA GILA 🤣🤣🤣🤣🤣

      Hapus
  81. Preet! Bilang klu iri! Kita dah beda clas..malaydes negara miskin! Kita negara Kaya! Budget militer 20 milyar dolar amirika! Malon 4,7 kisminnn..!!!

    BalasHapus
  82. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. Turki (Türkiye) = Mekanisme Utama: OECD CIRR / Kerangka Kerja G2G.
    -
    2. Korea Selatan = Mekanisme Utama: KEXIM (Subsidi Ekspor Negara).
    -
    3. China = Mekanisme Utama: China Eximbank (Pinjaman Preferensial).
    -
    4. Polandia = Mekanisme Utama: UKEF (Strict Rules / Aturan Ketat)
    -
    5. Inggris (UK) = Mekanisme: Fasilitas UK Export Finance (UKEF) berbasis aturan OECD 6 CIRR atau National Loans Fund.
    -
    6. Jerman (Germany) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui lembaga Euler Hermes yang berkolaborasi dengan bank komersial (contoh: Deutsche Bank).
    -
    7. Italia (Italy) = Mekanisme: Kredit Ekspor melalui SACE (Lembaga Kredit Ekspor Italia).
    ----------------------
    1. Turki (Türkiye) – Proyek Kapal Perang (LMS Batch 2)
    Turki menawarkan skema yang sangat kompetitif untuk menarik mitra strategis melalui mekanisme Government-to-Government (G2G).
    • Jenis Bunga: Mengacu pada OECD CIRR (tetap/fixed).
    • Estimasi Bunga: 4% – 6% per tahun.
    • Tenor: 10 – 15 tahun.
    • Karakteristik: Adanya Premium Fee (biaya jaminan risiko) yang dibayar di muka. Keunggulan utamanya adalah perlindungan dari fluktuasi pasar global karena bunga tetap.
    -
    2. Korea Selatan – Kolaborasi KEXIM
    Menekankan pada fleksibilitas tinggi dengan melibatkan bank ekspor-impor negara (KEXIM).
    • Struktur Pinjaman: Terbagi dua, yaitu 50% Pinjaman (bunga subsidi di bawah pasar) dan 50% Barter (minyak sawit).
    • Biaya Tambahan: Management Fee sekitar 0,10% - 0,50%.
    • Karakteristik: Komponen barter tidak berbunga, namun ada biaya logistik dan manajemen komoditas.
    -
    3. Inggris (UK) – Standar Ketat UKEF
    Menggunakan regulasi yang sangat transparan namun memiliki syarat administrasi yang ketat.
    • Jenis Bunga: OECD CIRR atau National Loans Fund rates.
    • Syarat Uang Muka: Wajib membayar minimal 15% dari nilai kontrak sebagai DP sebelum kredit cair.
    • Biaya: Membebankan Premium Fee berdasarkan credit rating negara pembeli.
    -
    4. China – Proyek LMS Batch 1
    Fokus pada bunga "lunak" untuk memenangkan persaingan pasar di luar standar OECD.
    • Nilai Proyek: ± US$ 250 Juta (untuk 4 unit kapal).
    • Mekanisme: 100% Kredit Ekspor melalui China Eximbank.
    • Estimasi Bunga: Sangat rendah, sekitar 3,5% per tahun (Fixed).
    • Tenor: 10 Tahun.
    • Angsuran: Menggunakan sistem saldo menurun (Tahun ke-1: US$ 33,75 Juta
    Tahun ke-10: US$ 25,87 Juta).
    -
    5. Polandia – Proyek Tank PT-91M Pendekar
    Menggunakan kombinasi pembiayaan tunai dan komoditas (barter).
    • Nilai Kontrak: RM 1,4 Miliar (DP 15% atau RM 210 Juta).
    • Mekanisme: Kredit Ekspor dengan tenor 10 tahun.
    • Komposisi Barter: Sekitar 30-40% angsuran tahunan dibayar menggunakan minyak sawit (estimasi RM 40-50 Juta/tahun).
    • Total Kewajiban: RM 130 Juta – RM 160 Juta per tahun (termasuk pokok dan bunga).
    -
    6. Jerman – Proyek Kedah-Class (MEKO 100)
    Pembiayaan melalui lembaga kredit resmi negara.
    • Lembaga Penjamin: Euler Hermes, sering berkolaborasi dengan bank komersial (seperti Deutsche Bank).
    • Mekanisme: Kredit Ekspor (Hutang) dengan standar regulasi Eropa yang ketat.
    -
    7. Kredit Sindikasi – Proyek LCS (Littoral Combat Ship)
    Ini merupakan proyek dengan beban finansial terbesar (Skala Masif).
    • Nilai Proyek: US$ 2,5 Miliar (RM 11,2 Miliar).
    • Mekanisme: Kredit Sindikasi internasional/domestik dengan Government Guarantee.
    • Bunga: Estimasi 6% (Saldo Menurun).
    • Tenor: 15 Tahun.
    • Risiko: Pembayaran murni tunai (USD), sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar (kurs) dan eskalasi biaya jangka panjang.
    ----------------------
    GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
    Federal Government Debt
    • End of 2024: RM 1.25 trillion
    • End of June 2025: RM 1.3 trillion
    • Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
    Household Debt
    2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
    -
    😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

    BalasHapus
  83. BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
    BUKTI PRANK GORILA ....
    -------------------------------
    GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
    -
    HUTANG BAYAR HUTANG
    HUTANG BAYAR HUTANG
    HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
    -
    2018: FASE "OPEN DONASI"
    Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
    -
    2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
    Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
    -
    2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
    Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
    -
    2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
    Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
    -
    2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
    Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
    -
    2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
    Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
    -
    2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
    Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
    -
    2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
    Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
    -
    2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
    Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
    Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
    Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
    --------------------------------
    "Prank Gorila" (2005–2026):
    2005 (China):
    Batal membeli rudal KS-1A meski sudah ada kesepakatan transfer teknologi.
    -
    2014 (Prancis):
    Rencana akuisisi 18 jet Dassault Rafale tertunda tanpa batas waktu karena anggaran.
    -
    2016 (Prancis):
    Penandatanganan minat (LoI) untuk artileri Nexter Caesar berakhir tanpa kontrak resmi.
    -
    2017 (Pakistan):
    Ketertarikan pada jet JF-17 Thunder tidak pernah berlanjut ke tahap akuisisi.
    -
    2018 (Indonesia):
    Kontrak kapal MRSS dengan PT PAL yang dijanjikan Agustus 2018 gagal terealisasi.
    -
    2022 (India/Turki/Slovakia):
    Negosiasi jet HAL Tejas gagal (pilih FA-50); rencana artileri Yavuz dan EVA 155mm dibatalkan/diganti.
    -
    2023 (IAG Guardian):
    Kendaraan untuk misi PBB di Lebanon (UNIFIL) ditolak karena tidak layak operasional.
    -
    2024–2025 (Black Hawk & Hornet):
    Sewa helikopter Black Hawk gagal total; rencana beli jet F/A-18 Hornet bekas Kuwait tetap tidak menemui kejelasan.
    -
    2026 (Pembekuan Total): PM Anwar Ibrahim membekukan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan skandal korupsi dan kartel di Mindef.

    BalasHapus
  84. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------
    TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
    ===================
    2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
    -----
    2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
    ------
    2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
    -----
    2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
    -----
    2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
    -----
    2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
    -----
    2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..

    BalasHapus
  85. BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
    BUKTI PRANK GORILA ....
    -------------------------------
    GORILA KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
    -
    HUTANG BAYAR HUTANG
    HUTANG BAYAR HUTANG
    HUTANG BAYAR HUTANG
    -
    Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malaydesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malaydesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
    -
    2018: FASE "OPEN DONASI"
    Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malaydesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
    -
    2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
    Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
    -
    2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
    Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
    -
    2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
    Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
    -
    2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
    Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
    -
    2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
    Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
    -
    2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
    Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
    -
    2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
    Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
    -
    2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
    Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malaydesh - MOF)
    Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
    Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
    --------------------------------
    TIAP TAHUN TIPU-TIPU LCS DIJANGKA
    ===================
    2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
    -----
    2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
    ------
    2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
    -----
    2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
    -----
    2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
    -----
    2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
    -----
    2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..

    BalasHapus
  86. BEDA KASTA ....
    -
    1. Batas Limit Utang terhadap PDB (Legal Ceiling)
    Indonesia: Memiliki batas limit sebesar 60%.
    Malaydesh: Memiliki batas limit sebesar 65%.
    Analisis: Malaydesh sudah melampaui ambang batas keamanan yang ditetapkan sendiri.
    -
    2. Utang Pemerintah (Government Debt)
    Indonesia: Berada di level aman sebesar 40% dari PDB.
    Malaydesh: Melonjak hingga 69% dari PDB.
    Status: Malaydesh dinyatakan Overlimit karena rasio utang pemerintah telah menembus batas kewajaran.
    -
    3. Utang Rumah Tangga (Household Debt)
    Indonesia: Sangat rendah di angka 16% dari PDB.
    Malaydesh: Sangat tinggi di angka 84,3% dari PDB.
    Dampak: Beban finansial rakyat Malaydesh jauh lebih berat karena sebagian besar pendapatan habis untuk membayar cicilan pribadi.
    -
    4. Total Beban Akumulasi (Gov + HH Debt)
    Indonesia: Total beban gabungan hanya sebesar 56% dari PDB.
    Malaydesh: Total beban gabungan mencapai 153,3% dari PDB.
    Risiko: Kondisi Malaydesh menunjukkan adanya Risiko Sistemik, di mana tekanan utang negara dan rakyat secara bersamaan dapat memicu krisis ekonomi yang dalam.
    -
    5. Analisis Krisis Utang Malaydesh (2010 - 2025)
    Data menunjukkan adanya tren "gali lubang tutup lubang" yang persisten:
    Pelanggaran Batas Aman: Sejak 2020 (62%), rasio utang Malaydesh terus merangkak naik hingga mencapai 70,4% pada 2024. Meskipun diproyeksikan turun tipis ke 69% pada 2025, angka ini tetap di atas batas aman 65%.
    Beban Per Kapita yang Masif:
    Setiap penduduk menanggung beban RM 81.998 (akumulasi utang negara dan rumah tangga).
    Tingginya utang rumah tangga (84,3% terhadap PDB) menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat dibiayai oleh kredit, bukan pendapatan riil. Ini adalah "bom waktu" ekonomi.
    Pertumbuhan Utang Nominal: Dari USD 150 miliar (2010) menjadi USD 375 miliar (2025). Kenaikan 150% dalam 15 tahun tanpa diimbangi kekuatan fiskal yang setara.
    -
    6. Dampak Terhadap Kekuatan Militer (Procurement Zonk)
    Kekangan keuangan akibat beban bunga utang berdampak langsung pada modernisasi pertahanan. Fenomena "Bual" (omong kosong) yang Anda sebutkan tercermin dalam:
    Krisis LCS (Littoral Combat Ship): Proyek mangkrak sejak 2011. Ketidakmampuan fiskal menyebabkan proyek strategis tidak selesai tepat waktu meski dana terus tersedot.
    Zonk Procurement (MRCA, SPH, MRSS):
    Ketidakstabilan politik (5x ganti PM & 6x ganti Menhan) merusak kontinuitas perencanaan.
    Anggaran pertahanan seringkali menjadi "korban" pertama ketika negara harus membayar cicilan utang yang jatuh tempo.
    Freeze 2026: Tanpa ruang fiskal (karena utang 69%), hampir mustahil melakukan pembelian alutsista besar di tahun-tahun mendatang.
    -
    6. Kesimpulan: Stabilitas vs Instabilitas
    Indonesia: Memiliki manajemen utang yang jauh lebih konservatif dan aman. Dengan utang pemerintah di 40% dan utang rumah tangga yang sangat rendah (16%), Indonesia memiliki kapasitas jauh lebih besar untuk melakukan pengadaan militer (Procurement) dan investasi infrastruktur tanpa risiko bangkrut.
    Malaydesh: Terjebak dalam Debt Trap (Perangkap Utang). Rasio utang terhadap PDB yang gabungan (Negara + Rumah Tangga) mencapai lebih dari 150% menandakan ekonomi yang sangat rapuh terhadap guncangan bunga global. Klaim pelunasan 2053 dianggap tidak realistis jika tren "utang bayar utang" terus berlanjut.
    -
    INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
    GOV. DEBT : 40% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
    =============
    =============
    MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
    GOV. DEBT : 69%
    HOUSEHOLD DEBT : 84,3%
    -
    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    BalasHapus
  87. UANG KOPI OPV MIRING = SEDAP.....
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    MALAYDESH OPV RM363,8 JUTA = TURKI OPV RM339.85 MILLION
    -------------
    Kontrak awal tahun 2017 untuk 3 unit kapal adalah sebesar RM738,9 juta (rata-rata RM246,3 juta/unit). Namun, karena kegagalan manajemen dan keterlambatan bertahun-tahun, pemerintah harus mengeluarkan dana tambahan:
    Suntikan Dana Pertama (2023): Pinjaman sebesar RM152,6 juta untuk menyelesaikan kapal pertama (KM Tun Fatimah).
    Suntikan Dana Kedua (2025): Tambahan sekitar RM200 juta dialokasikan untuk melanjutkan pengerjaan kapal kedua dan ketiga oleh kontraktor baru.
    Total Estimasi Biaya: Anggaran keseluruhan membengkak menjadi sekitar RM1,09 miliar (RM1,091,5 juta). Jika dibagi tiga, maka biaya rata-rata per kapal menjadi sekitar RM363,8 juta
    -------------
    OPV MIRING KABEL PUTUS
    OPV MIRING KABEL PUTUS
    OPV MIRING KABEL PUTUS
    OPV MIRING KABEL PUTUS
    THHE general manager Azizul Hanafee Zain explained that the ship tilted to one side after one of the steel cables attached to the supporting structure underneath the ship was cut.
    -------------
    GORILA MALAYDESH =
    RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
    RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
    RM11.2B FOR 5 SHIPS = EXCLUDING AMMO
    REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
    (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
    RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -------------
    REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
    (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
    RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -------------
    ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
    RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
    -------------
    LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
    1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
    -
    2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
    -
    3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
    -------------
    LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
    LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
    • USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
    -NO NSM.
    -NO VL MICA.
    -NO TORPEDO RINGAN.
    -NO SECONDARY GUNS.
    -NO BOFORS MK3.
    -----------
    PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
    -KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
    -TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
    -TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA


    BalasHapus
  88. PANTAS PESAWAT DAN HELI JATUH =
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    DIAYAM-AYAMKAN = YE YE
    ----------
    Sumber Berita Utama
    Tribun Jateng (7 Januari 2026)
    Melaporkan video viral yang memperlihatkan sejumlah personel militer Malaydesh berpesta bersama wanita panggilan di dalam kamp. Kasus ini memicu sorotan publik dan kritik terhadap disiplin militer.
    ----------
    Kompas.com (6 Januari 2026)
    Menyebut bahwa masyarakat Malaydesh bereaksi keras setelah video pesta tersebut tersebar. Kementerian Pertahanan menegaskan akan melakukan investigasi dan menindak sesuai aturan jika terbukti.
    ----------
    YouTube – Tribun Video
    Menayangkan rekaman pesta di barak militer Malaydesh. Disebutkan beberapa anggota yang terlibat sudah berkeluarga, sehingga menambah kontroversi
    --------------------------
    NASIB GORILA TERIAK HUTANG RINGGIT KUAT =
    1. TIAP TAHUN = ASET MILITER SEWA
    2. TIAP TAHUN = HUTANG GOVERMENT BERTAMBAH
    3. TIAP TAHUN = HUTANG HOUSEHOLD BERTAMBAH
    4. TIAP TAHUN = DEFISIT
    5. TIAP TAHUN = HANYA BAYAR FAEDAH
    -----
    2025 = HUTANG PEMERINTAH (GOVERNMENT DEBT)
    Hingga akhir kuartal ketiga (September 2025), hutang pemerintah nasional Malondesh tercatat sebesar USD 312,8 miliar.
    Rasio Hutang terhadap PDB: Pada September 2025, rasionya berada di angka 66,1%.
    Nilai dalam Ringgit: Per Juni 2025, hutang kerajaan dilaporkan mencapai RM 1,304 triliun.
    Total Liabilitas: Jika menyertakan komitmen kewangan lainnya, total hutang dan liabilitas pemerintah mencapai 84,1% dari PDB pada pertengahan 2025.
    -----
    2025 = HUTANG LUAR NEGERI (EXTERNAL DEBT)
    Berdasarkan data kuartal kedua 2025, hutang luar negeri bruto Malondesh sempat mencapai puncaknya di angka RM 1,403 triliun.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

    BalasHapus
  89. KLAIM CASH = GORILA HUTANG ASET MILITER
    -
    1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
    Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
    Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
    Tenor: 10 – 15 Tahun.
    -
    2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
    Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
    Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
    -
    3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF)
    Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
    Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
    -
    4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
    Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
    Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
    Tenor: 10 Tahun.
    -
    5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
    Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
    Tenor: 10 Tahun cicilan.
    -
    6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
    Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
    Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
    -
    7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS)
    Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
    Bunga: 6% (Saldo Menurun).
    Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek).
    -----------------
    WEAKNESS VESSELS
    Here are the key weaknesses of Royal Malaydesh n Navy (RMN) vessels and procurement efforts, based on recent audits, expert commentary, and community insights:
    ________________________________________
    Structural & Material Weaknesses
    1. Aging fleet & hull fragility
    Roughly half of RMN’s fleet comprises vessels over 30 years old, many operating beyond their designed service life
    A stark example: KD Pendekar, a Handalan-class fast-attack craft commissioned in 1979, hit an underwater object and sank in August 2024. Its ageing, weakened hull allowed flooding to rapidly spread, overwhelming compartmentalization systems
    2. Underarmed patrol vessels
    The Kedah-class Offshore Patrol Vessels (OPVs) are configured as “fitted for but not with” missile systems—so despite structural readiness, they lack the actual armament due to budget constraints.
    ________________________________________
    Procurement & Shipbuilding Issues
    1. Systemic delays & cost overruns
    The Littoral Combat Ship (LCS) project, intended to deliver six Maharaja Lela-class frigates, has suffered severe delays—initial delivery in 2019 was missed, with realistic commissioning now pushed to 2026–2029.
    Costs have ballooned from an estimated RM 9 billion to over RM 11 billion, with about RM 1.4 billion alleged to have been misappropriated
    2. Limited shipyard capability
    Malaydesh n yards (e.g., Boustead Naval Shipyard and PSC-Naval Dockyard) have a history of subpar management, poor governance, and lack of scale—producing very few large combatants over decades
    ________________________________________
    Broader Capability & Strategic Gaps
    1. Underfunded modernization
    Defence spending has consistently stayed well below regional benchmarks (e.g., under 1 % of GDP), with procurement systems marred by political influence and weak oversight
    2. Limited deterrent posture
    With only a handful of capable frigates and corvettes, and too many lightly outfitted patrol boats, RMN's fleet lacks power projection over its vast EEZ (~600,000 km²)—especially along strategic chokepoints like the Straits of Malacca and Singapore
    3. Small submarine & amphibious support capacity
    RMN’s submarine force is limited to just two Scorpène-class boats, reducing tactical depth compared to neighbors like Vietnam. Plans for a Multi-Role Support Ship (MRSS) to improve amphibious and sealift capability remain pending or delayed

    BalasHapus
  90. 1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    ====================
    ====================
    2022 2024 2025 2026 =
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    MEMBUAL NSM
    ----------------
    Tahun 2022
    Rencana awal untuk melengkapi dua unit korvet kelas Kedah (KD Kedah dan KD Pahang) dengan rudal NSM mulai muncul ke publik pada bulan Agustus 2022.
    Sumber Utama: Janes Defence Weekly melaporkan proposal TLDM untuk mengintegrasikan rudal anti-kapal pada korvet MEKO 100.
    Sumber Regional: MilitaryLeak dan media pertahanan Indonesia seperti Indomiliter mengonfirmasi rencana tersebut dengan estimasi biaya awal.
    ----------------
    Tahun 2024
    Kerajaan Malaydesh melalui Kementerian Pertahanan memberikan lampu hijau anggaran awal sebesar MYR 214 juta (sekitar USD 48 juta) sebagai bagian dari program Fit-for-but-not-with (FFBNW) untuk dua kapal pertama.
    Sumber: Laporan perkembangan ini banyak dimuat dalam portal pertahanan regional seperti Defence Security Asia yang memantau pengalokasian dana untuk peningkatan sistem senjata TLDM.
    ----------------
    Tahun 2025
    Prime Minister Anwar Ibrahim told the Malaydeshn parliament that NSM would be delivered by the end of 2025, as the Southeast Asian nation enhances its naval capabilities and regional ties...
    Sumber berita pernyataan tersebut berasal dari Asian Military Review (20 Agustus 2025), yang melaporkan bahwa Malaydesh akan menerima sepasang peluncur Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) pada bulan Agustus
    ----------------
    Januari 2026
    Keputusan diperluas untuk mencakup seluruh enam kapal kelas Kedah di bawah kerangka Anggaran Nasional 2026.
    Sumber Utama: Malay Mail melaporkan jawaban tertulis dari Kementerian Pertahanan di Parlemen mengenai persetujuan pemasangan rudal pada seluruh kapal (KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, dan KD Selangor).
    Berita Resmi: The Sun Malaydesh dan AirTimes mengonfirmasi pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari satu kapal pilot sebelum diaplikasikan ke seluruh armada.
    -----------------
    MALAYDESH ........
    GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
    HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
    FEDERAL GOVERNMENT DEBT
    • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
    • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
    • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
    HOUSEHOLD DEBT
    2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
    ------------------
    MALAYDESH .........
    DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
    DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
    DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
    DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
    DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
    DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
    The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
    ------------------
    MALAYDESH ........
    BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
    MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

    BalasHapus
  91. 1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
    1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
    KRI Kapak 625
    KRI Panah 626
    KRI Kerambit 627
    KRI Sampari 628
    KRI Tombak 629
    KRI Halasan 630
    -
    2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
    KRI Clurit 641
    KRI Kujang 642
    KRI Beladau 643
    KRI Alamang 644
    KRI Surik 645
    KRI Siwar 646
    KRI Parang 647
    KRI Terapang 648
    KRI Golok 688 (Trimaran)
    -
    3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
    KRI Pari – 849
    KRI Sembilang – 850
    KRI Sidat – 851
    KRI Cakalang – 852
    KRI Tatihu – 853
    KRI Layaran – 854
    KRI Madidihang – 855
    KRI Kurau – 856
    KRI Torani – 860
    KRI Lepu – 861
    KRI Albakora – 867
    KRI Bubara – 868
    KRI Gulamah – 869
    KRI Posepa – 870
    KRI Escolar – 871
    KRI Karotang – 872
    KRI Mata Bongsang – 873
    KRI Dorang – 874
    KRI Bawal – 875
    KRI Tuna – 876
    KRI Marlin – 877
    KRI Butana – 878
    KRI Selar – 879
    KRI Hampala – 880
    KRI Lumba-Lumba – 881
    -
    4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
    KRI Diponegoro 365
    KRI Hasanuddin 366
    KRI Sultan Iskandar Muda 367
    KRI Frans Kaisiepo 368
    KRI Bung Karno 369
    KRI Bung Hatta 370
    KRI Raja Ali Fisabilillah 391
    KRI Lukas Rumkoren 392
    -
    5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
    KRI Dumai 904
    KRI Tarakan 905
    KRI Bontang 906
    KRI Balongan 907
    -
    6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
    KRI Semarang 594
    KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
    KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
    -
    7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
    KRI Pollux 935
    8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
    KRI Nagapasa 403
    KRI Ardadedali 404
    KRI Alugoro 405
    9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
    KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
    KRI Belati 622 (KCR)
    KRI Kerambit 627 (KCR)
    📊 Total Keseluruhan
    KCR PT PAL = 6
    KCR Swasta = 9
    Kapal Patroli Cepat = 25
    Korvet = 4
    Logistik = 4
    LPD = 3
    Pemetaan = 1
    Kapal Selam = 3
    Produk Baru 2025 = 3
    ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
    ===========
    ===========
    PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    ---+---
    Penyebab kapal LCS Malaydesh dikenal “salah potong” berasal dari temuan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) pada 2022, yang menyebutkan proses pembinaan di limbungan Boustead Naval Shipyard (BNS) mengalami kegagalan teknikal dan salah arah reka bentuk. Hal ini termasuk pemilihan reka bentuk kapal yang ditukar daripada model yang dipersetujui TLDM, menyebabkan kerja pemotongan besi dan komponen awal tidak sesuai dengan spesifikasi.
    -
    📌 Latar Belakang Skandal LCS
    Projek: 6 kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship – LCS) untuk Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
    Nilai kontrak: RM9 bilion, dengan RM6 bilion sudah dibayar sebelum satu kapal pun siap.
    Masalah utama:
    Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
    Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
    Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.
    -
    🦧+🐒 : 🔥🔥🔥=😀😀😀😀😀

    BalasHapus
  92. 1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    WELCOME ASTER 30 NT
    ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
    ASTER 30 NT = TEWASKAN FA 50 ANKA ISR ATR 72
    Fincantieri kini mengalihkan kapal-kapal ini untuk kekebutuhanan Angkatan Laut Indonesia, tetapi kedua kapal akan mempertahankan konfigurasi 'light plus' mereka.
    -------------------------------------
    The Light+ (C band radar 4FF) and Full (complete DBR radar) options also mount Aster anti-aircraft missiles, including the new 30 NT, which is capable of intercepting MRBMs.
    All configurations have the option to mount TESEO "EVO" MK2/E anti-ship missile launchers. According to RID, the Italian Navy ordered the new MBDA TESEO MK/2E heavy-duty missile (TESEO "EVO"), a long-range anti-ship missile with also land attack capability.

    =========
    =========
    DOWNGRADE HISAR = NO ASW
    DOWNGRADE HISAR = NO ASW
    DOWNGRADE HISAR = NO ASW
    CHEAPEST VARIANT LMS
    -
    1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
    -
    2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
    -
    3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
    -
    HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
    HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
    HISAR OPV = LMS B2 = NO ASW
    TCG AKHISAR dan TCG KOÇHISAR merupakan kapal kelas HISAR yang dibangunkan dalam skop projek MILGEM.
    Kapal ini dibangunkan dari model kovet kelas ADA, yang merupakan antara calon-calon yang disebut akan memenuhi program Littoral Mission Ship Batch 2 Tentera Laut Diraja MALAYDESH .
    -------------------------------------
    DOWNGRADE ANKA
    DOWNGRADE ANKA
    2024 ANKA OMPONG = WILL NOT BE EQUIPPED WITH ANY WEAPONRY
    MALAYDESH to use Anka-S for Maritime Surveillance
    While the specific equipment configuration of the Ankas is NOt currently kNOwn, they will be operated solely as a maritime surveillance platform in MALAYDESH service, and will NOt be equipped with any weaponry. According to European Security & Defence reporting from LIMA 2023, the MALAYDESH Ankas will have modified wings to improve their endurance
    -------------------------------------
    CHEAPEST VARIANT FA50
    CHEAPEST VARIANT FA50
    CHEAPEST VARIANT FA50
    -
    1. FA 50 GF (TA 50 BLOK II) 12 UNIT HARGA USD 705 JUTA ALIAS USD 58,75 JUTA/UNIT
    -
    2. FA 50 PL (BLOK 20) 36 UNIT HARGA USD 2300 JUTA ALIAS USD 63,89 JUTA/UNIT
    -
    3. FA 50M 18 UNIT HARGA USD 920 JUTA ALIAS USD 51,1 JUTA/UNIT
    -
    FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
    FA50 = UNSUITABLE FOR MILITARY OPERATIONS
    South Korea has delivered FA-50 combat trainer aircraft to Poland that are reportedly unsuitable for military operations, Polish Deputy Defence Minister Cezary Tomczyk said.
    -------------------------------------
    GORILA IQ BOTOL = SEWA 28 HELI > 119 HELI BARU > ART : WAJIB LAPOR USA
    SEWA 28 HELI RM 16.8BN = USD 3.7BN/USD 3.700 JT DOLAR
    •HARGA HELI AW149 = USD 31 JUTA
    •28 UNITK X USD 31 JT= USD 857 JUTA
    •USD 3.700JT ÷ USD 31 JT = 119 HELI BARU
    ----
    4x LEBIH MAHAL SEWA DARIPADA BELI BARU =
    SEWA 15 TAHUN = RM16.8 BILION
    BELI BARU = RM3.954 BILION
    SEWAan selama 15 tahun dianggarkan mencecah RM16.8 bilion, jauh lebih tinggi berbanding kos pembelian helikopter serupa yang dianggarkan sekitar RM3.954 bilion.MALAYDESH (ATM)
    -------------------------------------
    CHEAPEST PLATFORM VARIANT :
    -
    HARGA CN 235 = USUSD 27,50 Juta
    -
    HARGA ATR 72 = USUSD24.7 Juta

    BalasHapus
  93. https://www.youtube.com/watch?v=6J3iFKGGLMs

    DIHINA KORSEL!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  94. 1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
    1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
    KRI Kapak 625
    KRI Panah 626
    KRI Kerambit 627
    KRI Sampari 628
    KRI Tombak 629
    KRI Halasan 630
    -
    2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
    KRI Clurit 641
    KRI Kujang 642
    KRI Beladau 643
    KRI Alamang 644
    KRI Surik 645
    KRI Siwar 646
    KRI Parang 647
    KRI Terapang 648
    KRI Golok 688 (Trimaran)
    -
    3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
    KRI Pari – 849
    KRI Sembilang – 850
    KRI Sidat – 851
    KRI Cakalang – 852
    KRI Tatihu – 853
    KRI Layaran – 854
    KRI Madidihang – 855
    KRI Kurau – 856
    KRI Torani – 860
    KRI Lepu – 861
    KRI Albakora – 867
    KRI Bubara – 868
    KRI Gulamah – 869
    KRI Posepa – 870
    KRI Escolar – 871
    KRI Karotang – 872
    KRI Mata Bongsang – 873
    KRI Dorang – 874
    KRI Bawal – 875
    KRI Tuna – 876
    KRI Marlin – 877
    KRI Butana – 878
    KRI Selar – 879
    KRI Hampala – 880
    KRI Lumba-Lumba – 881
    -
    4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
    KRI Diponegoro 365
    KRI Hasanuddin 366
    KRI Sultan Iskandar Muda 367
    KRI Frans Kaisiepo 368
    KRI Bung Karno 369
    KRI Bung Hatta 370
    KRI Raja Ali Fisabilillah 391
    KRI Lukas Rumkoren 392
    -
    5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
    KRI Dumai 904
    KRI Tarakan 905
    KRI Bontang 906
    KRI Balongan 907
    -
    6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
    KRI Semarang 594
    KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
    KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
    -
    7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
    KRI Pollux 935
    8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
    KRI Nagapasa 403
    KRI Ardadedali 404
    KRI Alugoro 405
    9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
    KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
    KRI Belati 622 (KCR)
    KRI Kerambit 627 (KCR)
    📊 Total Keseluruhan
    KCR PT PAL = 6
    KCR Swasta = 9
    Kapal Patroli Cepat = 25
    Korvet = 4
    Logistik = 4
    LPD = 3
    Pemetaan = 1
    Kapal Selam = 3
    Produk Baru 2025 = 3
    ➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
    ===========
    ===========
    PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    PAC = LCS DESIGN ERROR (SALAH POTONG)
    ---+---
    Penyebab kapal LCS Malaydesh dikenal “salah potong” berasal dari temuan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) pada 2022, yang menyebutkan proses pembinaan di limbungan Boustead Naval Shipyard (BNS) mengalami kegagalan teknikal dan salah arah reka bentuk. Hal ini termasuk pemilihan reka bentuk kapal yang ditukar daripada model yang dipersetujui TLDM, menyebabkan kerja pemotongan besi dan komponen awal tidak sesuai dengan spesifikasi.
    -
    📌 Latar Belakang Skandal LCS
    Projek: 6 kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship – LCS) untuk Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
    Nilai kontrak: RM9 bilion, dengan RM6 bilion sudah dibayar sebelum satu kapal pun siap.
    Masalah utama:
    Reka bentuk bertukar daripada model MEKO A100 (Jerman) yang dipersetujui TLDM kepada Gowind (Perancis) tanpa persetujuan penuh.
    Akibatnya, pemotongan besi dan komponen awal yang sudah dilakukan menjadi tidak relevan (“salah potong”).
    Kelewatan besar: sepatutnya kapal pertama siap 2019, tetapi hanya berjaya diluncurkan pada Mei 2024.
    -
    🦧+🐒 : 🔥🔥🔥=😀😀😀😀😀

    BalasHapus
  95. 1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    ====================
    ====================
    NO LPD NO LST = SAMPAN .....
    ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
    ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
    ASSAULT BOAT OMPONG = SAMPAN
    NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
    There is a requirement for Assault Boat to transport a fully equipped Infantry Section with a crew. The boat shall be of ‘Vee’bottom type and suitable for high speed performance, has excellent maneuverability and stability characteristics.
    -
    TIADA MARINIR
    TIADA MARINIR
    TIADA MARINIR
    NGEMIS LPD BUATAN 1963
    NGEMIS AH-1Z
    Initially, the MALAYDESH marine corps will lack an amphibious naval platform as the RMN’s only amphibious ship, It is currently in discussions with both France and South Korea over acquiring a landing platform deck (LPD). The U.S. has also offered MALAYDESH the LPD USS Denver after it decommissions it in 2014. U.S.-based defense companies are also discussing selling MALAYDESH the AH-1Z
    -
    171 ASET USANG 33 TAHUN =
    108 TDM
    29 TUDM
    34 TLDM
    "The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister

    BalasHapus
  96. Hati Gempur,MMW makin koyak, tersakiitttiiii 😄😄😄

    BalasHapus
  97. DUO BERUK MELAYU KELING MALAYDESH SEMAKIN KEPANASAN,AKIBAT IRI,DENGKI,DAN SYIRIK 🤮🤮🤮

    BalasHapus
  98. Perbandingan armada berdasarkan status MLU/Life Extension =
    • 🇮🇩 ITS Garibaldi
    o Status Program: ✅ Life Extension Selesai (2021-2022).
    o Kondisi Persenjataan: 🚀 Rudal & Air Wing Aktif.
    o Hasil Akhir: Ready for Battle (Siap Tempur).
    -
    1 UNIT KAPAL INDUK GIUSEPPE-GARIBALDI
    4 UNIT FREEGAT MERAH PUTIH
    2 UNIT PPA BRAWIJAYA CLASS
    2 UNIT FREEGAT ISTIF
    2 UNIT SCORPENE EVOLVED
    -
    DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
    1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
    2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
    2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
    2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
    1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
    2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
    1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
    2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
    1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
    1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
    42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
    48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
    48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
    6 Jet Tempur T50 dari Korsel
    2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
    13 Radar GCI dari Thales Perancis
    12 Radar Retia dari Retia
    3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
    3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
    22 Helikopter Blackhawk dari AS
    12 Drone Anka dari Turkiye
    60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
    45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
    ==================
    ==================
    • 🇲🇾 LCS (Gowind)
    Status Program: ❌ Mangkrak 15 Tahun.
    Kondisi Persenjataan: 🛑 Belum Terpasang sama sekali.
    Hasil Akhir: Besi Tua di Galangan.
    -
    • 🇲🇾 LMS Batch 2
    Status Program: 📉 Downgrade (Versi murah dari Hisar Class).
    Kondisi Persenjataan: ⚠️ Rencana FFBNW (Belum terwujud).
    Hasil Akhir: OPV Spek Rendah.
    -
    • 🇲🇾 Lekiu / Kasturi
    Status Program: 🔄 Refit Fisik Selesai.
    Kondisi Persenjataan: 🥀 Exocet B2 Expired (Kedaluwarsa).
    Hasil Akhir: Defensif Terbatas.
    -
    • 🇲🇾 LMS B1 / Kedah
    Status Program: 🛠️ Tanpa MLU Berarti.
    Kondisi Persenjataan: 🔫 Gunboat Only (Tanpa Rudal).
    Hasil Akhir: Kapal Patroli Biasa.
    -
    • 🇲🇾 Laksamana Class
    Status Program: ⚓ Usia Tua / Tanpa MLU.
    Kondisi Persenjataan: 🔫 Gunboat Only (Rudal Aspide/Otomat dicopot).
    Hasil Akhir: Aset Pesisir Lemah.
    -
    • 🇲🇾 Perdana / Handalan / Jerung
    Status Program: ⚠️ Life Extension Minim.
    Kondisi Persenjataan: 🔫 Gunboat Only (Rudal tidak aktif).
    Hasil Akhir: Hanya Formalitas Operasional.

    BalasHapus
  99. Wow... TLDM dijangka AKAN beli kapal serupa : Canopy.
    Tampar muka si Malaydesh Gempoor dan MMW: Plak...Nih kontrak Kosong!!

    BalasHapus