24 Agustus 2026

U.S. Navy Unveils AIM-424 'Malice' Very Long-Range Air-to-Air Missile

24 Agustus 2026

AIM-424 'Malice' very long-range air-to-air missile with range: in excess of 250 nm (463km) (photos: US Navy)

The Department of Navy is developing the Air Intercept Missile (AIM)-424 Long Range Air to Air Missile (LRAAM), a next-generation missile intended to strengthen fleet defense and maintain a decisive air domain overmatch against advanced threats. Also known as Malice, LRAAM directly supports the Department’s contribution to integrated deterrence by increasing range, lethality, and combat effectiveness for Marine and Naval aviation forces that are defending our fleets, our interests, and our homeland.

LRAAM sustains the Department’s first look, first shot, first kill advantage by providing our aviators greater reach, greater survivability, and greater tactical flexibility in the air-to-air fight. Built for 4th, 5th, and 6th generation platforms, LRAAM is designed for the air wing of today and the future.


Specifications
Primary Function: Air-to-Air Missile
Contractor: Raytheon
Propulsion: Solid-propellant rocket motor
Length: 13.5 feet (4.11 meters)
Diameter: 13.5 inches (0.34 meters)
Wingspan: 26.2 inches (0.67 meters)
Weight: 1500 pounds (680.4 kg)
Range: In excess of 250 nm (463 km)
Warhead: Blast fragmentation

221 komentar:

  1. Malice....🤣🤣😂🤪
    Awas di klaim Malaydesh...😛😛😂🤣🤪😁

    BalasHapus
  2. This is to cheap for Singapore.
    100% Singapore and Aussie, will be the first to place an order as soon as the missile becomes available.

    BalasHapus
  3. busyett 463 km!!!
    Khusus Navy, artinya Super Hornet bole donk👍

    uda kubilang kejar mrca SUPER HORNET, JANGAN FA50M🥴
    harga beda dikit

    kahsiyan negri🎰kasino genting donk, amraam c7 gak punyak,
    fa50 gak bole amraam..makin LeMeS haha!😋🥶🍌
    Parahhh SALAH BELI, SALAH PILIH👎

    BalasHapus
  4. PENGEMIS BERAS NOT PAID FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 CANCELED
    PENGEMIS BERAS NOT PAID FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 CANCELED
    ---------------------------------
    MALONYET CLAIMS TO BE RICH = GOVT DEBT 70.5% HOUSEHOLD 84.3% TO GDP:
    REVENUE: RM334.1 BILLION
    EXPENDITURE: RM470 BILLION
    RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
    ---------------------------------
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = NSM BANNED - AMRAAM BLOCKED
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = F18 CANCELED - UH60A CANCELED
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = REWORK OF 4000 LCS PIPES AND CABLES
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = MASS LAYOFFS
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT
    2025 MALONYET BADUT FFBNP = SIPRI EMPTY
    2024 MALONYET BADUT FFBNP = SIPRI EMPTY
    2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT
    ---------------------------------
    MALONYET.......
    STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN OPERASIONAL & MISKIN
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak konflik Timur Tengah (Reuters).
    2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL = MISKIN: Data SOCSO (PERKESO) mencatat 24.100 PHK; Petronas pangkas ±5.000 karyawan. Puncak krisis Januari 2026 (CNBC & HLIB).
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan seluruh kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 akibat skandal suap pejabat senior dan mantan panglima.
    2025-2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun tanpa aktivitas transfer senjata besar di level internasional (Defense Studies).
    2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala anggaran.
    ________________________________________
    KONTRAKSI FINANSIAL PERTAHANAN (FINANCIAL CONSTRAINTS):
    Alokasi Anggaran Terbatas: Belanja pertahanan hanya berkisar 1,2%–1,5% dari PDB, jauh di bawah standar regional untuk modernisasi.
    Biaya Operasional vs Modernisasi: Sebagian besar anggaran habis untuk gaji, pensiun, dan biaya harian, menyisakan dana sangat minim untuk pengadaan senjata canggih atau Litbang (R&D).
    Kompetisi Prioritas Domestik: Anggaran militer sering dikalahkan oleh prioritas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.
    Ketergantungan Teknologi Asing: Biaya tinggi pengadaan alutsista impor membuat MALONYET terpaksa membeli barang bekas (second-hand) atau menunda program pengadaan.
    Dampak Kesiapan Strategis: Peralatan tua (kapal, pesawat, kendaraan) dipaksa beroperasi melampaui usia teknisnya; pelatihan pasukan dikurangi demi penghematan.
    ________________________________________
    KELEMAHAN ARMADA LAUT (NAVAL LIMITATIONS):
    Aging Fleet (Armada Tua): Kapal utama seperti KD Kasturi dan KD Lekir berusia lebih dari 30 tahun dengan kemampuan tempur yang sangat terbatas.
    Skandal & Penundaan LCS: Program RM 11 miliar penuh mismanajemen dan korupsi. Hingga 2025, hanya mencapai 72% progres tanpa satu pun kapal yang siap tempur.
    Struktur Armada Terfragmentasi: Terlalu banyak kelas kapal yang berbeda menyebabkan logistik, pelatihan, dan perawatan menjadi sangat tidak efisien dan mahal.
    Lemahnya Pengawasan Maritim: Kurangnya radar jarak jauh, UAV, dan sistem deteksi kapal selam membuat zona ekonomi eksklusif (ZEE) sangat rentan terhadap infiltrasi asing.
    Vulnerabilitas Strategis: Tanpa daya getar angkatan laut yang kredibel, MALONYET kehilangan pengaruh strategis di Laut Cina Selatan menghadapi asertivitas kapal-kapal asing.
    ________________________________________
    RINGKASAN MASALAH UTAMA:
    Armada Tua: Kesiapan tempur terus menurun.
    Penundaan LCS: Tidak ada kapal kombatan permukaan modern.
    Logistik Inefisien: Akibat terlalu banyak jenis kelas kapal.
    Keterbatasan Anggaran: Modernisasi berjalan sangat lambat.
    ZEE Rentan: Pengawasan pantai dan laut sangat lemah.
    KESIMPULAN:
    FISKAL LUMPUH + SKANDAL LCS + ARMADA TUA = KELUMPUHAN TOTAL KEDAULATAN LAUT.


    BalasHapus
  5. AIM-260, gantinya AMRAAM, OSI 1 st kastamer
    AIM 424, gantinya Phoenix...NOT FOR SALE outside US, percayalah haha!😉✌️😎

    BalasHapus
  6. FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
    FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
    ------------------------------
    MALONYET KLAIM CASH KAYA = GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
    -
    REVENUE: RM334.1 BILLION
    EXPENDITURE: RM470 BILLION
    RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
    --------------------------------
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
    2026 MALONYET BADUT FFBNP =F18 BATAL - UH60A BATAL
    2026 MALONYET BADUT FFBNP =REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT
    2025 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
    2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
    2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT
    --------------------------------
    MALONYET.......
    STATUS 2023-2026: KORUPSI SISTEMIK & MISKIN
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak krisis ekonomi (Reuters).
    2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK; Petronas pangkas ±5.000 karyawan (CNBC & Bloomberg).
    2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan seluruh kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul tuduhan suap terhadap pejabat tinggi dan mantan panglima.
    2025-2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa aktivitas transfer senjata besar di level internasional (Defense Studies).
    2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
    ________________________________________
    SKANDAL MAKELAR & KRONISME (PROCUREMENT CORRUPTION):
    Dominasi Makelar (Middlemen): Pengadaan alutsista dikendalikan oleh "agen" yang mayoritas adalah pensiunan perwira militer untuk menggelembungkan harga.
    Kecaman Raja (Sultan Ibrahim): Pada 2025, Raja mengecam praktik makelar di Kemenhan dan membatalkan sewa helikopter Black Hawk berusia 30 tahun yang dijuluki "Peti Mati Terbang".
    Favoritisme Politik: Hanya 20–30% kontrak yang melalui tender terbuka; sisanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik atau eks-militer.
    Skandal Kapal Selam Scorpene: Kasus suap masif yang melibatkan penyelidik Prancis (2018), mengungkap risiko kebocoran rahasia negara akibat pengaruh kontraktor asing.
    Lemahnya Pengawasan: Tidak ada komite parlemen independen yang mengaudit kontrak, sehingga konflik kepentingan terus berlanjut tanpa konsekuensi hukum.
    ________________________________________
    KELUMPUHAN ARMADA UDARA (RMAF LIMITATIONS):
    Armada Tua & Terbatas: Su-30MKM, F/A-18D, dan Hawk 208/108 sudah berusia di atas 20 tahun dengan biaya perawatan yang mencekik kas negara.
    Gap Superioritas Udara: Armada MiG-29N dipensiunkan (2015) tanpa pengganti sepadan, menciptakan kekosongan kekuatan tempur udara.
    Tanpa Jangkauan Strategis: Tidak memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara (Air Refueling) dan tidak ada sistem peringatan dini (AEW&C).
    Logistik Campur Aduk: Bergantung pada campuran platform Barat (AS/Eropa) dan Rusia, mempersulit manajemen suku cadang dan mengurangi interoperabilitas.
    Opsi "Murah" FA-50: Karena miskin, pemerintah terpaksa memilih jet ringan FA-50 Korea Selatan yang kapabilitasnya terbatas dibanding pesawat multirole murni seperti Rafale.
    Krisis ISR & Drone: Kemampuan intelijen dan pengawasan sangat minimal; ketergantungan pada drone Turki masih dalam tahap awal dan belum terintegrasi penuh.
    ________________________________________
    DAMPAK NYATA PADA KESIAPAN TEMPUR:
    Pelatihan Usang: Pilot berlatih dengan platform tua yang tidak lagi mewakili medan perang modern.
    Respons Lambat: Kemampuan patroli udara 24/7 sangat terbatas karena jumlah armada yang siap terbang (serviceable) terus menyusut.
    Vulnerabilitas ZEE: Tanpa ISR yang kuat, wilayah udara di Laut Cina Selatan mudah dilanggar tanpa deteksi dini.
    KESIMPULAN:
    KORUPSI MAKELAR + "PETI MATI TERBANG" + FISKAL LUMPUH = KEHANCURAN PERTAHANAN UDARA

    BalasHapus
  7. 1 KOTA VS 13 NEGARA BAGIAN (1 NEGARA)
    1 KOTA VS 13 NEGARA BAGIAN (1 NEGARA)
    1 KOTA VS 13 NEGARA BAGIAN (1 NEGARA)
    ---------------------------------
    1. Perbandingan Skala: "1 Kota vs 13 Negara Bagian"
    Berdasarkan data PDB PPP (Purchasing Power Parity), Jakarta menunjukkan konsentrasi kekayaan yang masif:
    Jakarta (1 Kota): Memiliki volume ekonomi sebesar US$ 1,7 Triliun. Jakarta adalah pusat sirkulasi uang Indonesia yang mencakup 70% dari total perputaran nasional.
    -
    MALONYET (1 Negara): Memiliki volume ekonomi riil sebesar US$ 1,34 Triliun (gabungan dari seluruh negara bagian).
    ----------------------------------
    PERDANA MENTERI =
    DEFACT
    KILL PREGNANT WOMEN
    -
    LCS =
    MANGKRAK 15 YEARS
    BANNED NSM
    -
    LMS B1 =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    LMS B2 =
    DOWNGRADE BABUR CLASS
    NO TORPEDO
    -
    LEKIU =
    EXO B2 EXPIRED
    RADAR CMS USANG
    -
    KASTURI =
    EXO B2 EXPIRED
    NO TORPEDO
    -
    LAKSAMANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    KEDAH =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    PERDANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    HANDALAN =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    JERUNG =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    ----------------------------------
    SU-30MKM =
    LOW SERVICEABILITY
    SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
    CANARY PROJECT DELAY
    -
    F/A-18D HORNET =
    AGING AIRFRAME
    LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
    DEPENDENT ON US UPGRADE
    -
    HAWK 108/208 =
    FREQUENT CRASHES
    OBSOLETE AVIONICS
    GROUNDED ISSUES
    -
    MIG-29N (RETIRED) =
    TOTAL FAILURE
    LOGISTIC NIGHTMARE
    MOTHBALLED AT KUANTAN
    -
    FA-50M (ON ORDER) =
    LIGHTWEIGHT ONLY
    DELAYED DELIVERY
    NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
    BANNED AMRAAM 120
    -
    C-130 HERCULES =
    METAL FATIGUE
    OVERWORKED
    ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
    ----------------------------------
    PT-91M PENDEKAR =
    POLISH SPARES DISCONTINUED
    TRANSMISSION ISSUES (RENK)
    ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
    -
    AV8 GEMPITA =
    TENDER IRREGULARITIES
    UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
    INTEGRATION DELAY
    -
    ACV-15 ADNAN =
    AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
    OBSOLETE ELECTRONICS
    -
    FV101 SCORPION =
    RECOMMENDED RETIREMENT
    MAINTENANCE NIGHTMARE
    END OF SERVICE LIFE
    -
    MILDEF TARANTULA =
    LIMITED ADOPTION
    OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
    DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
    -
    CONDOR 4X4 / SIBMAS =
    RETIRED STATUS (2023)
    MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
    -
    ASTROS II (MLRS) =
    EXPENSIVE AMMUNITION
    LACK OF PRECISION GUIDANCE
    PLATFORM AGING
    ----------------------------------
    FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
    LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
    MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
    DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
    -
    FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
    BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
    AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
    ----------------
    ------------------------------
    2026 MALONYET NOT PAID = KASTA FFBNP
    2026 MALONYET NOT PAID = KASTA FFBNP


    BalasHapus
  8. INDONESIA=
    AMRAAM✔️
    METEOR✔️
    HAMMER✔️
    FREGAT✔️
    SIPRI SHOPPING✔️
    ===============
    ===============
    MALONYET =
    NSM BANNED❌
    AMRAAM BLOKIR❌
    F18 BATAL❌
    UH60A BATAL❌
    REWORK 4000 PIPA DAN KABEL❌
    SIPRI KOSONG❌
    --------------------------------
    GEMPURWIRA23 September 2025 pukul 07.59
    Ini ke RAFALE HUTANG yang OMPONG missile tu....HAHAHAHHA
    ternyata MENYESAL tapi sudah terlambat....
    -
    GEMPURWIRA23 September 2025 pukul 08.12
    inilah di gelar RAFALE NGUTANG..... OMPONG ya guys ....HAHAHAHAH
    -
    GEMPURWIRA23 September 2025 pukul 08.15
    RAFALEnya NGUTANG dan NO MISSILE ..itu FAKTA....HAHAHAHAH
    -
    GEMPURWIRA26 September 2025 pukul 08.27
    ini ke yang Rafale NGUTANG.... OMPONG tu.... HAHAHHAHA
    patutlah MENYESAL NGUTANG Rafale....HAHAHAH
    ----------------------------------
    PERDANA MENTERI =
    DEFACT
    KILL PREGNANT WOMEN
    -
    LCS =
    MANGKRAK 15 YEARS
    BANNED NSM
    -
    LMS B1 =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    LMS B2 =
    DOWNGRADE BABUR CLASS
    NO TORPEDO
    -
    LEKIU =
    EXO B2 EXPIRED
    RADAR CMS USANG
    -
    KASTURI =
    EXO B2 EXPIRED
    NO TORPEDO
    -
    LAKSAMANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    KEDAH =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    PERDANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    HANDALAN =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    JERUNG =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    ----------------------------------
    SU-30MKM =
    LOW SERVICEABILITY
    SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
    CANARY PROJECT DELAY
    -
    F/A-18D HORNET =
    AGING AIRFRAME
    LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
    DEPENDENT ON US UPGRADE
    -
    HAWK 108/208 =
    FREQUENT CRASHES
    OBSOLETE AVIONICS
    GROUNDED ISSUES
    -
    MIG-29N (RETIRED) =
    TOTAL FAILURE
    LOGISTIC NIGHTMARE
    MOTHBALLED AT KUANTAN
    -
    FA-50M (ON ORDER) =
    LIGHTWEIGHT ONLY
    DELAYED DELIVERY
    NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
    BANNED AMRAAM 120
    -
    C-130 HERCULES =
    METAL FATIGUE
    OVERWORKED
    ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
    ----------------------------------
    PT-91M PENDEKAR =
    POLISH SPARES DISCONTINUED
    TRANSMISSION ISSUES (RENK)
    ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
    -
    AV8 GEMPITA =
    TENDER IRREGULARITIES
    UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
    INTEGRATION DELAY
    -
    ACV-15 ADNAN =
    AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
    OBSOLETE ELECTRONICS
    -
    FV101 SCORPION =
    RECOMMENDED RETIREMENT
    MAINTENANCE NIGHTMARE
    END OF SERVICE LIFE
    -
    MILDEF TARANTULA =
    LIMITED ADOPTION
    OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
    DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
    -
    CONDOR 4X4 / SIBMAS =
    RETIRED STATUS (2023)
    MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
    -
    ASTROS II (MLRS) =
    EXPENSIVE AMMUNITION
    LACK OF PRECISION GUIDANCE
    PLATFORM AGING
    ------------------------------
    2026 MALONYET NOT PAID = KASTA FFBNP
    2026 MALONYET NOT PAID = KASTA FFBNP

    BalasHapus
  9. DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
    Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
    Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
    Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
    Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
    Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
    📊 Implikasi Defisit Berterusan
    Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
    Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
    Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
    ----------------------------------
    PERDANA MENTERI =
    DEFACT
    KILL PREGNANT WOMEN
    -
    LCS =
    MANGKRAK 15 YEARS
    BANNED NSM
    -
    LMS B1 =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    LMS B2 =
    DOWNGRADE BABUR CLASS
    NO TORPEDO
    -
    LEKIU =
    EXO B2 EXPIRED
    RADAR CMS USANG
    -
    KASTURI =
    EXO B2 EXPIRED
    NO TORPEDO
    -
    LAKSAMANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    KEDAH =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    PERDANA =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    HANDALAN =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    -
    JERUNG =
    GUNBOAT
    NO MISSILE
    NO TORPEDO
    ----------------------------------
    SU-30MKM =
    LOW SERVICEABILITY
    SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
    CANARY PROJECT DELAY
    -
    F/A-18D HORNET =
    AGING AIRFRAME
    LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
    DEPENDENT ON US UPGRADE
    -
    HAWK 108/208 =
    FREQUENT CRASHES
    OBSOLETE AVIONICS
    GROUNDED ISSUES
    -
    MIG-29N (RETIRED) =
    TOTAL FAILURE
    LOGISTIC NIGHTMARE
    MOTHBALLED AT KUANTAN
    -
    FA-50M (ON ORDER) =
    LIGHTWEIGHT ONLY
    DELAYED DELIVERY
    NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
    BANNED AMRAAM 120
    -
    C-130 HERCULES =
    METAL FATIGUE
    OVERWORKED
    ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
    ----------------------------------
    PT-91M PENDEKAR =
    POLISH SPARES DISCONTINUED
    TRANSMISSION ISSUES (RENK)
    ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
    -
    AV8 GEMPITA =
    TENDER IRREGULARITIES
    UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
    INTEGRATION DELAY
    -
    ACV-15 ADNAN =
    AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
    OBSOLETE ELECTRONICS
    -
    FV101 SCORPION =
    RECOMMENDED RETIREMENT
    MAINTENANCE NIGHTMARE
    END OF SERVICE LIFE
    -
    MILDEF TARANTULA =
    LIMITED ADOPTION
    OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
    DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
    -
    CONDOR 4X4 / SIBMAS =
    RETIRED STATUS (2023)
    MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
    -
    ASTROS II (MLRS) =
    EXPENSIVE AMMUNITION
    LACK OF PRECISION GUIDANCE
    PLATFORM AGING
    ----------------------------------
    FA-50M VERSI DOWNGRADE FA50PL✔️
    LMS B2 VERSI DOWNGRDE BABUR CLASS✔️
    MD530G VERSI SIPIL DOWNGRADE AH-6i✔️
    DOWNGRADE = SPEK TERMURAH BAWAH hahahaha
    -
    FA50 PL USD 60 JUTA vs FA50Murah USD 50 JUTA+VERSI BARTER
    BABUR CLASS USD 300 JUTA vs LMS B2 USD 150 JUTA+VERSI NO TORPEDO NO SONAR
    AH=6I USD 20 JUTA vs MD530G USD 12 JUTA+VERSI TRAINING
    ------------------------------
    2026 MALONYET NOT PAID = KASTA FFBNP
    2026 MALONYET NOT PAID = KASTA FFBNP


    BalasHapus
  10. DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
    Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
    Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
    Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
    Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
    Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
    📊 Implikasi Defisit Berterusan
    Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
    Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
    Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
    --------------------------------------------
    UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
    2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
    2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
    2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
    2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
    2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
    2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
    2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
    2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
    2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
    2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
    2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
    --------------------------------------------
    OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
    1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
    1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
    2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
    2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
    2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
    2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
    2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
    2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
    2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
    2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
    2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

    BalasHapus
  11. I am writing to share some thoughts regarding recent updates on Malaysia's defense procurement.

    I do not mean to insult anyone or any country, but it is quite surprising that even this equipment has to be leased. The government of Malaysia really needs to think about national defense more seriously.

    https://www.malaysiandefence.com/no-more-leased-rhibs-at-eastern-sabah/

    BalasHapus
  12. SU 30 INDIANESIA KEMALANGAN guys..... Sudah lah jumlahnya hanya tinggal 2 Buah je yang masih mampu terbang ....



    Pesawat Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir di Landasan Pacu 13 Bandara Sultan Hasanuddin

    https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8632065/pesawat-tempur-sukhoi-tni-au-tergelincir-di-landasan-pacu-13-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      --------------------------------------------
      Analisis Geopolitik & Pertahanan (Stagnasi Total)
      Vakum Alutsista (SIPRI 2024-2025): Status "Kosong" selama dua tahun berturut-turut menandakan tidak adanya transfer senjata berat yang masuk. Hal ini mengonfirmasi kegagalan proses modernisasi di saat negara tetangga (Indonesia/Singapura) melakukan pengadaan masif.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di mata penjual internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Peringkat Global Firepower (GFP) 42 (ke-7 di ASEAN) menempatkan militer MALAYSEWA di bawah Filipina, menunjukkan efek domino dari penundaan proyek LCS dan ketergantungan pada aset tua.
      Analisis Fiskal & Ekonomi (Spiral Utang)
      Debt-Servicing Cycle: Dengan proyeksi utang menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026, fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" (58% pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan) telah mengunci anggaran negara.
      Rasio Bahaya: Rasio utang terhadap GDP yang stabil di angka 68%-70% sejak 2024-2026 membatasi ruang gerak fiskal untuk subsidi domestik maupun belanja modal militer.
      Hambatan Dagang AS: Sanksi Section 301 (tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA oleh USTR Amerika Serikat akan memukul sektor manufaktur dan E&E, yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang tersebut.
      Analisis Reputasi & Diplomasi (Sanksi Internasional)
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) akibat penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal bukan sekadar masalah sepak bola, melainkan cerminan kegagalan administrasi sistemik di tingkat federasi.
      Kehilangan Posisi Regional: Kegagalan lolos ke Piala Asia 2027 dan pemberian posisi tersebut kepada Vietnam mempertegas penurunan pengaruh dan daya saing negara di kawasan ASEAN.
      Kesimpulan Strategis
      Tahun 2026 menjadi titik nadir di mana krisis utang pemerintah berdampak langsung pada pelemahan pertahanan nasional dan reputasi internasional. Model pengadaan "Barter CPO" dan "Kredit 100%" terbukti belum cukup untuk menambal kekosongan armada tempur di tengah tekanan sanksi dagang global.

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      --------------------------------------------
      Analisis Geopolitik & Pertahanan (Stagnasi Total)
      Vakum Alutsista (SIPRI 2024-2025): Status "Kosong" selama dua tahun berturut-turut menandakan tidak adanya transfer senjata berat yang masuk. Hal ini mengonfirmasi kegagalan proses modernisasi di saat negara tetangga (Indonesia/Singapura) melakukan pengadaan masif.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di mata penjual internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Peringkat Global Firepower (GFP) 42 (ke-7 di ASEAN) menempatkan militer MALAYSEWA di bawah Filipina, menunjukkan efek domino dari penundaan proyek LCS dan ketergantungan pada aset tua.
      Analisis Fiskal & Ekonomi (Spiral Utang)
      Debt-Servicing Cycle: Dengan proyeksi utang menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026, fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" (58% pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan) telah mengunci anggaran negara.
      Rasio Bahaya: Rasio utang terhadap GDP yang stabil di angka 68%-70% sejak 2024-2026 membatasi ruang gerak fiskal untuk subsidi domestik maupun belanja modal militer.
      Hambatan Dagang AS: Sanksi Section 301 (tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA oleh USTR Amerika Serikat akan memukul sektor manufaktur dan E&E, yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang tersebut.
      Analisis Reputasi & Diplomasi (Sanksi Internasional)
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) akibat penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal bukan sekadar masalah sepak bola, melainkan cerminan kegagalan administrasi sistemik di tingkat federasi.
      Kehilangan Posisi Regional: Kegagalan lolos ke Piala Asia 2027 dan pemberian posisi tersebut kepada Vietnam mempertegas penurunan pengaruh dan daya saing negara di kawasan ASEAN.
      Kesimpulan Strategis
      Tahun 2026 menjadi titik nadir di mana krisis utang pemerintah berdampak langsung pada pelemahan pertahanan nasional dan reputasi internasional. Model pengadaan "Barter CPO" dan "Kredit 100%" terbukti belum cukup untuk menambal kekosongan armada tempur di tengah tekanan sanksi dagang global.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      --------------------------------------------
      Analisis Geopolitik & Pertahanan (Stagnasi Total)
      Vakum Alutsista (SIPRI 2024-2025): Status "Kosong" selama dua tahun berturut-turut menandakan tidak adanya transfer senjata berat yang masuk. Hal ini mengonfirmasi kegagalan proses modernisasi di saat negara tetangga (Indonesia/Singapura) melakukan pengadaan masif.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di mata penjual internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Peringkat Global Firepower (GFP) 42 (ke-7 di ASEAN) menempatkan militer MALAYSEWA di bawah Filipina, menunjukkan efek domino dari penundaan proyek LCS dan ketergantungan pada aset tua.
      Analisis Fiskal & Ekonomi (Spiral Utang)
      Debt-Servicing Cycle: Dengan proyeksi utang menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026, fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" (58% pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan) telah mengunci anggaran negara.
      Rasio Bahaya: Rasio utang terhadap GDP yang stabil di angka 68%-70% sejak 2024-2026 membatasi ruang gerak fiskal untuk subsidi domestik maupun belanja modal militer.
      Hambatan Dagang AS: Sanksi Section 301 (tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA oleh USTR Amerika Serikat akan memukul sektor manufaktur dan E&E, yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang tersebut.
      Analisis Reputasi & Diplomasi (Sanksi Internasional)
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) akibat penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal bukan sekadar masalah sepak bola, melainkan cerminan kegagalan administrasi sistemik di tingkat federasi.
      Kehilangan Posisi Regional: Kegagalan lolos ke Piala Asia 2027 dan pemberian posisi tersebut kepada Vietnam mempertegas penurunan pengaruh dan daya saing negara di kawasan ASEAN.
      Kesimpulan Strategis
      Tahun 2026 menjadi titik nadir di mana krisis utang pemerintah berdampak langsung pada pelemahan pertahanan nasional dan reputasi internasional. Model pengadaan "Barter CPO" dan "Kredit 100%" terbukti belum cukup untuk menambal kekosongan armada tempur di tengah tekanan sanksi dagang global.

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      --------------------------------------------
      Analisis Geopolitik & Pertahanan (Stagnasi Total)
      Vakum Alutsista (SIPRI 2024-2025): Status "Kosong" selama dua tahun berturut-turut menandakan tidak adanya transfer senjata berat yang masuk. Hal ini mengonfirmasi kegagalan proses modernisasi di saat negara tetangga (Indonesia/Singapura) melakukan pengadaan masif.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di mata penjual internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Peringkat Global Firepower (GFP) 42 (ke-7 di ASEAN) menempatkan militer MALAYSEWA di bawah Filipina, menunjukkan efek domino dari penundaan proyek LCS dan ketergantungan pada aset tua.
      Analisis Fiskal & Ekonomi (Spiral Utang)
      Debt-Servicing Cycle: Dengan proyeksi utang menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026, fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" (58% pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan) telah mengunci anggaran negara.
      Rasio Bahaya: Rasio utang terhadap GDP yang stabil di angka 68%-70% sejak 2024-2026 membatasi ruang gerak fiskal untuk subsidi domestik maupun belanja modal militer.
      Hambatan Dagang AS: Sanksi Section 301 (tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA oleh USTR Amerika Serikat akan memukul sektor manufaktur dan E&E, yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang tersebut.
      Analisis Reputasi & Diplomasi (Sanksi Internasional)
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) akibat penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal bukan sekadar masalah sepak bola, melainkan cerminan kegagalan administrasi sistemik di tingkat federasi.
      Kehilangan Posisi Regional: Kegagalan lolos ke Piala Asia 2027 dan pemberian posisi tersebut kepada Vietnam mempertegas penurunan pengaruh dan daya saing negara di kawasan ASEAN.
      Kesimpulan Strategis
      Tahun 2026 menjadi titik nadir di mana krisis utang pemerintah berdampak langsung pada pelemahan pertahanan nasional dan reputasi internasional. Model pengadaan "Barter CPO" dan "Kredit 100%" terbukti belum cukup untuk menambal kekosongan armada tempur di tengah tekanan sanksi dagang global.

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi (GFP 2026)
      Peringkat GFP: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Skandal Aset Hilang: Catatan memalukan raibnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet tempur dari gudang militer.
      Degradasi Armada: Banyak aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM, Nuri) atau mogok saat parade (Tank PT-91M).
      -
      Krisis Administrasi & Tekanan Internasional
      Sanksi Olahraga: Kekalahan WO 0-3 dan sanksi AFC/CAS akibat pemain naturalisasi ilegal mencerminkan kegagalan birokrasi sistemik.
      Kehilangan Pengaruh: Posisi di Piala Asia 2027 resmi direbut oleh Vietnam, mempertegas mundurnya pengaruh diplomasi regional.
      Tekanan Ekonomi AS: Ancaman sanksi tarif Section 301 (10-25%) dan IEEPA oleh USTR menghantam sektor manufaktur utama (E&E).
      -
      Perbandingan Kontras: Indonesia (The Giant)
      Status SIPRI: Memiliki "Lembar Belanja Penuh" (Rafale F4, A400M, Rudal Khan, Kapal PPA).
      Kesehatan Fiskal: Rasio utang pemerintah jauh lebih sehat (40% GDP) dengan ekonomi 4,24x lebih besar secara PDB PPP dibandingkan MALAYSEWA.

      Hapus
  13. SU 30 INDIANESIA KEMALANGAN guys..... Sudah lah jumlahnya hanya tinggal 2 Buah je yang masih mampu terbang ....



    Pesawat Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir di Landasan Pacu 13 Bandara Sultan Hasanuddin

    https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8632065/pesawat-tempur-sukhoi-tni-au-tergelincir-di-landasan-pacu-13-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
      Data resmi menunjukkan MALAYSEWA terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
      2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
      2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
      2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
      2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
      -
      Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
      Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
      2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
      2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
      2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
      Posisi Regional: MALAYSEWA kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
      -
      Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
      Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
      Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
      Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
      Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
      Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.


      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Perangkap Utang & Liabilitas (Eskalasi RM 1,79 Triliun)
      Pertumbuhan beban finansial yang melumpuhkan negara:
      2010: RM 407,1 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Ledakan pasca-transparansi 1MDB).
      2026: Proyeksi RM 1,79 Triliun (Titik kritis manajemen utang).
      Rasio Utang: Diproyeksikan menyentuh 69,54% dari PDB pada 2029 (Data Statista), melampaui batas aman.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi
      Global Firepower (GFP) 2026: MALAYSEWA (Peringkat 42) resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41) di ASEAN.
      Status "Military-for-Rent": Karena tidak mampu membeli (Buying), beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item (Heli, simulator, hingga motor polisi).
      Administrasi: Sanksi naturalisasi ilegal dan kekalahan WO 0-3 di bidang olahraga menjadi simbol runtuhnya tata kelola birokrasi nasional.
      -
      Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Berstatus "The Giant" dengan modernisasi agresif (Rafale, A400M, PPA) dan rasio utang pemerintah yang sehat (40% GDP).
      MALAYSEWA: Berstatus "The Stagnant" yang terjebak dalam delusi klaim "Shopping Cash" sementara kenyataannya hanya mampu membayar bunga utang lama.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa Kekuatan Udara: Buying vs. Prank
      Indonesia melakukan modernisasi masif dengan kontrak resmi (Firm Order), sementara MALAYSEWA terjebak dalam pembatalan dan wacana:
      Indonesia (Realisasi & Kontrak G2G):
      42 Rafale: Kontrak lunas dan efektif (Dassault Aviation).
      48 KAAN (Gen-5): Kerja sama strategis G2G dengan Turki (TAI).
      48 KF-21 Boramae (Block II): Kesepakatan tahap akhir dengan Korea Selatan (KAI).
      24 M-346F: Penandatanganan Letter of Award (LOA) dengan Leonardo.
      MALAYSEWA (Pembatalan & Kegagalan):
      F-18 Kuwait: Resmi BATAL (2026) setelah 4 kali upaya negosiasi (New Straits Times).
      Status "Prank": Wacana JF-17, Rafale, Typhoon, dan Tejas berakhir tanpa kontrak.
      MiG-29N: Pensiun tanpa pengganti (Tiada Ganti).
      FA-50: Mengalami hambatan blokir/lisensi dari AS.
      -
      Analisa Geografis & Jangkauan Tempur
      Jarak Pekanbaru ke KL (291 KM) dan Pontianak ke Sarawak (498 KM) sangat pendek dibandingkan radius tempur jet tempur baru Indonesia:
      Rafale: ±1.852 KM (Sanggup menjangkau seluruh wilayah semenanjung dan Kalimantan).
      KAAN & KF-21: ±1.100–1.400 KM (Dominasi ruang udara regional).

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
      Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
      Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
      MALAYSEWA (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, MALAYSEWA berubah menjadi "Negara Penyewa":
      Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
      Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", MALAYSEWA KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
      -
      Beban Rakyat & Masa Depan
      Beban Per Kapita: Setiap warga MALAYSEWA menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
      Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).


      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status SIPRI: Vakum vs. Agresif
      MALAYSEWA (Lembar Kosong): Mencatat status KOSONG selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada transfer senjata berat yang terealisasi.
      Indonesia (Lembar Penuh): Realisasi masif mencakup Rafale F-4, A400M Atlas, Rudal Khan/Bora, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
      -
      Kegagalan Pengadaan & Skandal Finansial
      Skandal LCS: Proyek RM 9 Miliar yang belum mengirimkan satu pun kapal meski RM 6 Miliar telah dibayarkan. Terdeteksi penyimpangan dana RM 400 Juta untuk bayar utang perusahaan.
      Sistem "Middlemen": Ketergantungan pada agen/makelar politik menyebabkan harga alutsista melambung tidak wajar dan spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan militer.
      Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan Kemenkeu karena krisis anggaran.

      Hapus
  14. SU 30 INDIANESIA KEMALANGAN guys..... Sudah lah jumlahnya hanya tinggal 2 Buah je yang masih mampu terbang ....



    Pesawat Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir di Landasan Pacu 13 Bandara Sultan Hasanuddin

    https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8632065/pesawat-tempur-sukhoi-tni-au-tergelincir-di-landasan-pacu-13-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kesenjangan Kemampuan (Capability Gap)
      Ketiadaan Pesawat COIN: Menggunakan jet mahal (Su-30MKM) untuk operasi anti-gerilya yang seharusnya menggunakan pesawat ringan. Pengganti (FA-50M) baru akan tiba paling cepat 2026.
      Logistik Terfragmentasi: Standarisasi alutsista yang buruk (campuran Rusia, AS, Polandia, China) menciptakan biaya pemeliharaan tinggi dan kesiapan operasional rendah.
      Absennya Korps Marinir: Kemampuan amfibi yang terpecah antara AD dan AL melemahkan pertahanan kedaulatan di Laut China Selatan.
      -
      Krisis Fiskal & "Negara Penyewa"
      Spiral Utang: Rasio utang pemerintah (69% GDP) dan rumah tangga (84,3%) yang ekstrem memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing).
      Aset Sewaan: Mencakup Helikopter Blackhawk, AW139, pesawat latihan L39, hingga kapal hidrografi dan motor patroli.
      Efek Domino: Pembatalan F-18 Hornet Kuwait (2026) menjadi simbol hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan global.
      -
      Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
      Peringkat Merosot: Turun ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), kini berada di bawah Filipina (41) dan jauh tertinggal dari Indonesia (13).
      Status Armada: Banyak aset utama berstatus grounded atau tidak layak selam (seperti kasus KD Rahman) akibat kekurangan suku cadang dan teknisi.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kesenjangan Kemampuan (Capability Gap)
      Ketiadaan Pesawat COIN: Menggunakan jet mahal (Su-30MKM) untuk operasi anti-gerilya yang seharusnya menggunakan pesawat ringan. Pengganti (FA-50M) baru akan tiba paling cepat 2026.
      Logistik Terfragmentasi: Standarisasi alutsista yang buruk (campuran Rusia, AS, Polandia, China) menciptakan biaya pemeliharaan tinggi dan kesiapan operasional rendah.
      Absennya Korps Marinir: Kemampuan amfibi yang terpecah antara AD dan AL melemahkan pertahanan kedaulatan di Laut China Selatan.
      -
      Krisis Fiskal & "Negara Penyewa"
      Spiral Utang: Rasio utang pemerintah (69% GDP) dan rumah tangga (84,3%) yang ekstrem memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing).
      Aset Sewaan: Mencakup Helikopter Blackhawk, AW139, pesawat latihan L39, hingga kapal hidrografi dan motor patroli.
      Efek Domino: Pembatalan F-18 Hornet Kuwait (2026) menjadi simbol hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan global.
      -
      Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
      Peringkat Merosot: Turun ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), kini berada di bawah Filipina (41) dan jauh tertinggal dari Indonesia (13).
      Status Armada: Banyak aset utama berstatus grounded atau tidak layak selam (seperti kasus KD Rahman) akibat kekurangan suku cadang dan teknisi.

      Hapus
  15. ✅️Kolaborasi Jepang-Ostralia✌️
    22 Agustus 2026
    Successful Trial of Laser Marks Deepening of Australia-Japan Defence Collaboration
    https://defense-studies.blogspot.com/2026/08/successful-trial-of-laser-marks.html?m=1
    ======

    ✅️Kolaborasi RI-RRC👌
    24 Agustus 2026
    Indonesia-China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Teknologi Misil dan Roket
    https://defense-studies.blogspot.com/2026/08/indonesia-china-jajaki-kerja-sama.html?m=1
    ====

    mao nanya kalo negri🎰kasino putrajaya, kolab ama siapa donk?
    klaim iq super tinggi..kok gak ada yg ajak..ketauan oembual mana bokek pulak haha!🤥🍌🤣

    BalasHapus
  16. Bagi kita Rafale memang murah..
    buktinya kita SHOPPING KAAN, JITENCI, ESYU 35 LAGIII..NON STOP haha!🤑✌️😆
    makloum bajet Raksasa haha!👍🦾🤑,

    tapi TIDAK Bagi warganyet kl, LCA DONGRED aja ngos2an sampe barter cpo segala haha!😤🍌😋
    bahkan mrca hornet rongsok pun kensel..takde wang, MISQUEEN haha!😂🍌🤥

    BalasHapus
  17. Su30 versi BASIC INDIANESIA KEMALANGAN guys....




    Pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin

    https://m.antaranews.com/foto/5708852/pesawat-tempur-sukhoi-milik-tni-au-tergelincir-di-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
  18. Pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin

    https://m.antaranews.com/foto/5708852/pesawat-tempur-sukhoi-milik-tni-au-tergelincir-di-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
  19. Ini beerti Su30 INDIANESIA hanya tinggal sebuah je yang masih mampu terbang.... 🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
  20. Kesian.......



    Pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin

    https://m.antaranews.com/foto/5708852/pesawat-tempur-sukhoi-milik-tni-au-tergelincir-di-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD


      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Hambatan Fiskal & Ketergantungan Asing
      Anggaran Defisit: Belanja pertahanan hanya 1,0–1,5% PDB, di mana sebagian besar tersedot untuk gaji dan pensiun, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi.
      Strategi Sewa (Leasing): Karena tidak mampu membeli tunai, militer terpaksa menyewa helikopter (Blackhawk, AW139) dan pesawat latihan (L39) dari pihak swasta.
      Kerentanan Suku Cadang: Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri membuat militer rentan terhadap sanksi politik atau gangguan rantai pasok global.
      -
      Kelemahan Geopolitik & Operasional
      Ancaman Laut China Selatan: Armada laut yang menua dan kecil (hanya 2 kapal selam) membuat MALAYSEWA sulit menghalau intrusi kapal penjaga pantai China di wilayah Luconia Shoals.
      Absennya Integrasi: Kurangnya sistem Komando Gabungan yang kuat dan tidak adanya Korps Marinir yang terdedikasi melemahkan respon terhadap ancaman hibrida.
      Penurunan Peringkat (GFP 2026): Berada di posisi 42 dunia, kini resmi disalip oleh Filipina (41) dan tertinggal jauh di bawah Indonesia (13).

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status SIPRI: Vakum Total vs. Dominasi Regional
      MALAYSEWA (Zonk): Mencatatkan status KOSONG pada lembar laporan SIPRI selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada kontrak atau transfer senjata berat yang terealisasi.
      Indonesia (Full Shopping): Memiliki lembar belanja penuh dengan aset strategis seperti Rafale F-4, A400M, Rudal Khan/Bora, drone Anka-S, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
      -
      Alutsista Usang & Krisis Pemeliharaan
      Armada Tua: Mengoperasikan aset berusia 30–40 tahun seperti panser Condor (1980-an) dan kapal Lekiu-class (1990-an).
      Masalah Kesiapan: Jet tempur utama (Su-30MKM & F/A-18D) memiliki jumlah armada kecil dan biaya perawatan yang mencekik anggaran.
      Pensiun Tanpa Pengganti: Mundurnya MiG-29 pada 2017 tanpa pengganti langsung meninggalkan celah pertahanan udara yang lebar.
      -
      Skandal Korupsi & Kegagalan Pengadaan
      Tragedi LCS: Proyek RM 9 Miliar yang meledak biayanya (cost overrun) hingga RM 1 Miliar, namun belum mengirimkan satu pun kapal meski dana telah terserap masif.
      Sistem Makelar: Ketergantungan pada agen dan "middlemen" politik menyebabkan harga alutsista menjadi tidak masuk akal dan spesifikasi yang seringkali tidak sesuai kebutuhan militer.
      Drama SPH 155mm: Pengadaan artileri medan yang tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Keuangan karena krisis kas.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Inventaris Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
      Indonesia (Aktif):
      Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Sistem Air Refuel, Drone ANKA-S.
      Laut: PPA-L-Plus, Ship Engine (LM-2500).
      Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN.
      Mesin: TP400-D6.
      MALAYSEWA (Kosong): Tidak ada catatan transfer signifikan dalam periode 2 tahun tersebut.
      -
      Akar Masalah Modernisasi (Structural Causes)
      Anggaran: Dana pertahanan di bawah 1,5% PDB (lebih rendah dari Singapura & Thailand).
      Skandal Pengadaan: Proyek LCS (Littoral Combat Ship) senilai RM9 miliar yang gagal kirim dan helikopter MD530G.
      Ketergantungan Asing: Kurangnya industri pertahanan domestik memicu kerentanan terhadap fluktuasi mata uang dan sanksi.
      Instabilitas Politik: Prioritas pertahanan sering berubah setiap pergantian pemerintah.

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Inventaris Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
      Indonesia (Aktif):
      Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Sistem Air Refuel, Drone ANKA-S.
      Laut: PPA-L-Plus, Ship Engine (LM-2500).
      Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN.
      Mesin: TP400-D6.
      MALAYSEWA (Kosong): Tidak ada catatan transfer signifikan dalam periode 2 tahun tersebut.
      -
      Akar Masalah Modernisasi (Structural Causes)
      Anggaran: Dana pertahanan di bawah 1,5% PDB (lebih rendah dari Singapura & Thailand).
      Skandal Pengadaan: Proyek LCS (Littoral Combat Ship) senilai RM9 miliar yang gagal kirim dan helikopter MD530G.
      Ketergantungan Asing: Kurangnya industri pertahanan domestik memicu kerentanan terhadap fluktuasi mata uang dan sanksi.
      Instabilitas Politik: Prioritas pertahanan sering berubah setiap pergantian pemerintah.

      Hapus
  21. rudal jarak jauh kita donk,
    METEOR 200KM 🚀
    PL15 180-300KM🚀 bisa maxed out barusan kolab ama negri tirai bamboe haha!👍🚀😎

    rudal medium
    ✅️amraam C7

    =====

    wahh kahsiyan, negri🎰kasino genting kok gak punyak...LeMaH haha!😂🍌🤭

    BalasHapus
  22. Su30 versi BASIC INDIANESIA KEMALANGAN guys....




    Pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin

    https://m.antaranews.com/foto/5708852/pesawat-tempur-sukhoi-milik-tni-au-tergelincir-di-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
      INDONESIA (Agresif & Ekspansif):
      Udara: Akuisisi Rafale F-4, pesawat angkut A400M Atlas, sistem Air Refuel, dan drone ANKA-S.
      Laut: Mesin kapal LM-2500, kapal perang PPA-L-Plus, dan Ship Engine lainnya.
      Darat/Rudal: Rudal balistik BORA dan KHAN, serta mesin TP400-D6.
      MALAYSEWA (Stagnan/Kosong):
      Tidak ada catatan transfer alutsista utama baru dalam database SIPRI periode tersebut.
      -
      Skandal & Masalah Struktural MALAYSEWA
      Skandal LCS (Littoral Combat Ship): Dana RM9 miliar cair, namun tidak ada kapal yang dikirim hingga 2025.
      Kegagalan MD530G: Pembayaran uang muka 35% untuk helikopter "hantu" yang pengirimannya terus tertunda.
      Korupsi Internal: Operasi Sohor (2025) mengungkap intelijen militer yang menjual data klasifikasi ke sindikat penyelundup.
      Krisis Anggaran: Pengeluaran pertahanan di bawah 1.5% PDB, jauh di bawah standar regional.

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kontroversi Strategi "Leasing" (Sewa) Helikopter
      Beban Finansial: Sewa 28 helikopter AW149 (RM16.5 miliar/15 tahun) dianggap lebih mahal dibanding Polandia yang membeli 32 unit seharga USD 1.83 miliar.
      Kedaulatan Aset: Aset tidak dimiliki penuh, membatasi kemampuan upgrade, modifikasi, dan konfigurasi ulang untuk misi darurat.
      Ketergantungan Swasta: Kesiapan tempur bergantung pada kontraktor (Weststar Aviation), berisiko jika terjadi sengketa hukum atau kegagalan servis.
      Nihil Transfer Teknologi: Skema sewa mematikan peluang pertumbuhan industri pertahanan domestik dan penyerapan tenaga ahli lokal.
      -
      Kondisi Alutsista "Outdated" (Usang)
      Laut (RMN): 28 kapal berusia di atas 40 tahun dengan sistem radar analog yang sulit mendeteksi drone atau kapal selam modern.
      Udara (RMAF): Ketergantungan pada avionik lama; biaya perawatan melonjak karena suku cadang sudah diskontinu.
      Darat (Army): Kendaraan lapis baja dan artileri kekurangan sistem kontrol tembakan berbasis GPS dan komunikasi semi-digital.
      -
      Kesimpulan Analisis
      Indonesia bergerak menuju kekuatan regional dengan diversifikasi pemasok (Prancis, Turki, AS).
      MALAYSEWA terjebak dalam "lingkaran setan" pengadaan: skandal masa lalu → anggaran terbatas → memilih opsi sewa yang mahal → ketergantungan teknologi asing yang kronis.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Sektor Pertahanan (SIPRI 2024-2025)
      Indonesia (Ekspansi Alutsista): Memiliki daftar panjang transfer senjata modern (1 Lembar Penuh) termasuk:
      Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, ANKA-S (Drone), Air Refuel System.
      Laut: PPA-L-Plus, Mesin Kapal LM-2500.
      Rudal/Mesin: Rudal BORA & KHAN, Mesin TP400-D6.
      MALAYSEWA (Stagnasi): Catatan transfer senjata KOSONG (Zero). Tidak ada pengadaan alutsista utama baru yang terdaftar.
      -
      Krisis Ketahanan Pangan MALAYSEWA
      Ketergantungan tinggi pada impor akibat rendahnya tingkat kemandirian lokal:
      Krisis Beras: Mengimpor 500.000 ton beras dari Indonesia (via Kalimantan Barat) per Mei 2025 untuk stok Sarawak.
      Krisis Protein:
      Unggas: Menjadi net importer ayam (Juli 2025) dan penghapusan total subsidi telur (Agustus 2025) demi hemat anggaran RM1,2 miliar.
      Genetika: Terpaksa impor Ayam GPS (Grand Parent Stock) dari Amerika Serikat untuk memperbaiki kualitas indukan.
      Daging Merah: Ketergantungan impor mencapai 90% (Sapi/Kambing) dengan tingkat kemandirian di bawah 15%.

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Krisis Hutang & Beban Rakyat MALAYSEWA (2025)
      Beban finansial yang mencapai titik kritis secara nasional maupun personal:
      Hutang Pemerintah: Proyeksi melonjak hingga RM1,71 Triliun (69% dari PDB).
      Hutang Rumah Tangga: Sangat tinggi di angka RM1,73 Triliun (85,8% dari PDB).
      Beban Per Kapita (Rata-rata per orang):
      Tanggungan Hutang Pemerintah: RM36.139 / orang.
      Tanggungan Hutang Rumah Tangga: RM45.859 / orang.
      Total Beban Hutang Gabungan: Mendekati RM82.000 per warga negara.
      -
      Perbandingan Strategis
      Indonesia: Fokus pada penguatan kedaulatan militer dan menjadi eksportir pangan (beras) bagi tetangga.
      MALAYSEWA: Menghadapi "Triple Crisis" (Hutang, Pangan, dan Alutsista). Prioritas anggaran bergeser dari modernisasi militer ke stabilitas perut rakyat dan pembayaran bunga hutang.

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Realisasi Impor Senjata Global (SIPRI 2021–2025)
      Daftar ini menunjukkan negara dengan kontrak nyata yang sedang berjalan:
      Peringkat 18 (Dunia): Indonesia (Pemimpin di Asia Tenggara dengan pangsa 1,5%).
      Peringkat 23: Filipina.
      Peringkat 26: Singapura.
      Peringkat 40: Thailand.
      Status MALAYSEWA: KOSONG (Absen dari daftar 40 besar; status hanya Planned atau Not Yet Ordered).
      -
      Daftar Belanja Utama Indonesia (2024–2025)
      Indonesia mencatatkan satu lembar penuh realisasi alutsista strategis:
      Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refueling System.
      Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, LM-2500 Gas Turbines.
      Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
      -
      Peringkat Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
      Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
      Vietnam – Peringkat 23
      Thailand – Peringkat 24
      Singapura – Peringkat 29
      Myanmar – Peringkat 35
      Filipina – Peringkat 41
      MALAYSEWA – Peringkat 42

      Hapus
  23. Su30 versi BASIC INDIANESIA KEMALANGAN guys....




    Pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin

    https://m.antaranews.com/foto/5708852/pesawat-tempur-sukhoi-milik-tni-au-tergelincir-di-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kronologi Kegagalan Kontrak MALAYSEWA (Timeline "Prank")
      2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
      2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
      2018: Kapal MRSS PT PAL (Zonk).
      2022: Jet HAL Tejas India (Batal).
      2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB).
      2024-2025: Sewa Black Hawk (Unit tidak kunjung tiba).
      2026: Jet F/A-18 Hornet Kuwait (RESMI BATAL).
      2026: Pembekuan Total seluruh pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim.
      -
      Perbandingan Skala Ekonomi (PDB 2026)
      Kesenjangan finansial yang menghambat modernisasi militer:
      PDB PPP (Daya Beli Riil):
      Indonesia: US$ 5,69 Triliun (Peringkat 6 Dunia)
      MALAYSEWA: US$ 1,34 Triliun
      Rasio: Indonesia 4,24 kali lipat lebih besar.
      PDB Nominal (Nilai Pasar):
      Indonesia: US$ 1,69 Triliun
      MALAYSEWA: US$ 0,46 Triliun
      Rasio: Indonesia 3,67 kali lipat lebih besar.

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa Ekonomi: "The Great Decoupling"
      Indonesia secara resmi keluar dari level persaingan regional menuju elit global:
      Kasta Elit Dunia: Indonesia Peringkat 6 Dunia (PDB PPP), melampaui Brasil, Inggris, dan Prancis.
      Jurang Ekonomi: Ekonomi Indonesia secara riil (PPP) adalah 4,24 kali lipat lebih besar dari MALAYSEWA.
      Kesehatan Fiskal: Rasio utang Indonesia sehat (~40%), sementara MALAYSEWA kritis (~69%) dengan proyeksi utang RM 1,79 Triliun pada 2026.
      -
      Status Pertahanan: Modernisasi vs Demiliterisasi
      Indonesia (Modernisasi Masif): Melakukan hilirisasi ekonomi untuk membiayai alutsista premium (Rafale, Scorpene, KF-21).
      MALAYSEWA (Demiliterisasi De Facto):
      Siklus Prank: Kegagalan kontrak berulang (Rafale, Tejas, F-18 Kuwait).
      Negara Leasing: Bergantung pada sewa (Black Hawk, AW139) karena tidak mampu beli tunai.
      Pembekuan Total: PM Anwar Ibrahim menghentikan pengadaan akibat skandal korupsi dan krisis utang.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Realitas SIPRI 2025: Belanja Nyata vs Lembar Kosong
      Perbandingan aktivitas transfer senjata internasional berdasarkan laporan terbaru:
      INDONESIA (1 Lembar Penuh - Aktif): Berhasil mengamankan aset strategis:
      Matra Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refueling System.
      Matra Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, Mesin Gas Turbin LM-2500.
      Rudal/Darat: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
      MALAYSEWA (Lembar Kosong - Lumpuh): Status pengadaan 6 tahun terakhir:
      2020–2021: Planned (Hanya wacana).
      2022: Selected Not Yet Ordered (Pilih tapi tidak beli).
      2023: Not Yet Ordered (Tanpa pesanan).
      2024–2025: KOSONG (Absen total dari radar SIPRI).
      -
      Hirarki Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
      Pergeseran peringkat yang menunjukkan penurunan drastis kredibilitas pertahanan MALAYSEWA:
      Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
      Vietnam – Peringkat 23
      Thailand – Peringkat 24
      Singapura – Peringkat 29
      Myanmar – Peringkat 35
      Filipina – Peringkat 41
      MALAYSEWA – Peringkat 42 (Kalah dari Filipina & Myanmar).

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Realitas SIPRI 2025: Belanja Nyata vs Lembar Kosong
      Perbandingan aktivitas transfer senjata internasional berdasarkan laporan terbaru:
      INDONESIA (1 Lembar Penuh - Aktif): Berhasil mengamankan aset strategis:
      Matra Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Anka-S UAV, Air Refueling System.
      Matra Laut: PPA-L-Plus, Ship Engines, Mesin Gas Turbin LM-2500.
      Rudal/Darat: Rudal BORA, Rudal KHAN, Mesin TP400-D6.
      MALAYSEWA (Lembar Kosong - Lumpuh): Status pengadaan 6 tahun terakhir:
      2020–2021: Planned (Hanya wacana).
      2022: Selected Not Yet Ordered (Pilih tapi tidak beli).
      2023: Not Yet Ordered (Tanpa pesanan).
      2024–2025: KOSONG (Absen total dari radar SIPRI).
      -
      Hirarki Kekuatan Militer ASEAN (GFP 2026)
      Pergeseran peringkat yang menunjukkan penurunan drastis kredibilitas pertahanan MALAYSEWA:
      Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Nomor 1 ASEAN)
      Vietnam – Peringkat 23
      Thailand – Peringkat 24
      Singapura – Peringkat 29
      Myanmar – Peringkat 35
      Filipina – Peringkat 41
      MALAYSEWA – Peringkat 42 (Kalah dari Filipina & Myanmar).

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa "The Great Decoupling" (Pemisahan Kasta Ekonomi)
      Indonesia keluar dari level regional dan masuk ke elit global:
      Skala Ekonomi (PPP): Indonesia Peringkat 6 Dunia (US$ 5,69 Triliun). Secara riil, ekonomi Indonesia 4,24 kali lipat lebih besar dari MALAYSEWA.
      Kesehatan Fiskal: Rasio utang Indonesia aman (<40%), sedangkan MALAYSEWA kritis (>60%) dengan beban bunga utang yang mencekik belanja alutsista.
      Leverage Global: Indonesia mengontrol 60% nikel dunia dan menjadi pusat gravitasi energi kawasan (Batu Bara).
      -
      Fenomena Demiliterisasi De Facto MALAYSEWA
      Kondisi yang menyebabkan kelumpuhan pertahanan tetangga:
      Negara Tukang Sewa (Leasing State): Akibat gagal bayar tunai, mobilitas militer bergantung pada sewa (Helikopter Black Hawk/AW139).
      Siklus "Prank" Pertahanan: Kegagalan kontrak berulang sejak 2005 (Rafale, Tejas, hingga F-18 Kuwait yang resmi batal pada 2026).
      Pembekuan Total: Kebijakan PM Anwar Ibrahim untuk menghentikan seluruh pengadaan akibat skandal korupsi sistemik di Kemenhan.
      -
      Kesimpulan Strategis 2026
      Indonesia: Menjadi Hegemon Mutlak di Asia Tenggara dengan kekuatan finansial dan militer yang setara dengan negara G7 (Prancis/Inggris).
      MALAYSEWA: Terjebak dalam Stagnasi Permanen dan penurunan kelas menjadi negara berkekuatan militer lemah di level ASEAN (Grup "Salam Kosong").

      Hapus
  24. Eittt kalo ada trouble kita mah bisa servis bahkan SHOPPING BRAND NEW💰
    Buktinya F16 AM/BM seperti Baruw
    Buktinya SHOPPING RAFALE🤑


    kalo yg seblah tuw...hilang aset, bengong
    apalagi 2 skuadron TAMAT⛔️ sulit bner cari gantinya
    last last Hornet Rongsok Kensel NGAMUK🔥 MeWeK😭 ke kitaaaa haha!😋🍌🤪

    BalasHapus
  25. Missile ini tidak cocok untuk hornet basic... Awas klaim sebelah tipu tipu belaka

    BalasHapus
  26. Video Su30 INDIANESIA TERGELINCIR...... Sudah lah pesawatnya hanya tinggal 2 Buah je....



    Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin Maros, Berhenti Dekat Pagar Pembatas

    https://m.youtube.com/watch?v=7wBqeCrZ594

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Dominasi Skala Ekonomi: Indonesia sebagai Gajah Asia
      Indonesia telah melakukan decoupling (pemisahan kasta) dari ekonomi regional ASEAN:
      PDB PPP (Daya Beli Riil): Dengan angka US$ 5,69 Triliun, Indonesia menempati Peringkat 6 Dunia, melampaui Jerman, Inggris, dan Prancis.
      Skala Banding: Ekonomi riil Indonesia setara dengan gabungan Thailand + Vietnam + Filipina.
      Rasio vs MALAYSEWA: Indonesia 4,24x lebih besar.
      PDB Nominal (Nilai Pasar): Indonesia mencapai US$ 1,69 Triliun (Peringkat 15 Dunia).
      Rasio vs MALAYSEWA: Indonesia 3,67x lebih besar.
      -
      Kontras Kesehatan Fiskal & Profil Risiko
      Perbedaan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara:
      Indonesia (Pruden & Sehat):
      Rasio Utang: Terjaga stabil di kisaran 40%, jauh di bawah batas aman UU (60%).
      Utang Rumah Tangga: Sangat rendah (16%), memberikan ruang konsumsi domestik yang kuat tanpa beban cicilan ekstrem.
      MALAYSEWA (Zona Merah Fiskal):
      Rasio Utang: Melonjak hingga 69% - 70,5% (2024-2025), melewati limit internal 65%.
      Bom Waktu Rumah Tangga: Rasio utang rumah tangga mencapai 84,3%, salah satu yang tertinggi di Asia, yang mencekik daya beli rakyat.

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Trajektori Utang MALAYSEWA (2010–2026)
      Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
      Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
      Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
      Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
      -
      Implikasi Geopolitik & Pertahanan
      Kesenjangan ekonomi ini berdampak langsung pada postur militer:
      Indonesia: Memiliki Fiscal Space luas untuk modernisasi alutsista (Rafale, Scorpene) karena beban bunga utang yang rendah.
      MALAYSEWA: Terjebak dalam siklus "Hutang Bayar Hutang". Beban bunga utang yang masif memaksa pemerintah melakukan pembekuan total pengadaan militer dan beralih ke skema sewa (leasing) karena ketidaksediaan dana tunai.
      -
      Kesimpulan Utama: Indonesia kini berada di liga elit ekonomi global (G20 Top 6 PPP), sementara MALAYSEWA menghadapi risiko sistemik akibat beban utang pemerintah dan rumah tangga yang ekstrem, yang berujung pada stagnasi nasional.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Dominasi Mutlak Indonesia di Level Global & ASEAN
      Indonesia telah berhasil melakukan "Great Decoupling", memisahkan diri dari persaingan kelas menengah ASEAN dan masuk ke jajaran elit ekonomi dunia:
      Peringkat 6 Dunia (PPP): Dengan PDB PPP sebesar US$ 5,69 Triliun, Indonesia secara riil lebih besar dari raksasa Eropa seperti Inggris dan Prancis.
      Hegemon ASEAN:
      Skala Riil (PPP): Ekonomi Indonesia mencapai 4,24x lipat ekonomi MALAYSEWA dan 6,69x lipat Singapura.
      Skala Pasar (Nominal): Indonesia tetap dominan dengan angka 3,67x lebih besar dari MALAYSEWA ($1,69 T vs $0,46 T).
      Top 5 Asia: Secara nominal, Indonesia kini berada di posisi ke-5 Asia, hanya di bawah Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.
      -
      Krisis Fiskal & "Debt Trap" MALAYSEWA (2010–2026)
      Data menunjukkan tren akumulasi utang MALAYSEWA yang mengkhawatirkan:
      Ledakan 2018 (Transparansi Liabilitas): Terjadi lonjakan dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun. Ini adalah titik balik di mana utang tersembunyi (1MDB & PPP) mulai diakui secara resmi.
      Proyeksi 2026: Utang diperkirakan menyentuh RM 1,79 Triliun. Dalam 16 tahun (2010–2026), utang MALAYSEWA membengkak hampir 4,4 kali lipat.
      Rasio Kritis: Rasio utang terhadap PDB melonjak dari 52% (2010) menjadi 70,5% (2024), melewati batas aman (65%).
      -
      Implikasi Strategis: Stagnasi Pertahanan & Ekonomi
      Kesenjangan fiskal ini menjelaskan mengapa terjadi fenomena "SIPRI Kosong" pada MALAYSEWA:
      Beban Bunga Utang: Dengan utang RM 1,79 T, sebagian besar pendapatan negara MALAYSEWA habis untuk membayar bunga, mengakibatkan pembekuan anggaran alutsista.
      Daya Beli Domestik: Utang rumah tangga MALAYSEWA yang mencapai 84,3% menjadi "bom waktu" bagi konsumsi internal, sementara Indonesia dengan utang 16% memiliki daya beli yang jauh lebih stabil dan resilien.


      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      ---------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kegagalan Finansial: Skandal "Belum Bayar" Petronas
      Kasus sengketa gas Lapangan Kepodang menjadi bukti nyata tekanan likuiditas:
      Kekalahan Internasional: Petronas (PCML) kalah gugatan di ICC Arbitrase Hong Kong (Juni 2024).
      Gagal Bayar: Kewajiban denda Ship-or-Pay senilai US$ 32,2 Juta (± Rp500 Miliar) kepada PGN (Pertamina) belum tuntas dieksekusi.
      Implikasi: Menjatuhkan kredibilitas Petronas sebagai mitra global di tengah beban dividen untuk menutup utang negara MALAYSEWA yang mencapai RM 1,79 Triliun.
      -
      Krisis Pangan: Bergantung pada Beras Indonesia
      Ketahanan pangan MALAYSEWA berada di titik kritis (Defisit 50-60%):
      Impor Masif: MALAYSEWA resmi mengimpor 500.000 Ton beras dari Indonesia (via Kalimantan Barat) pada 2025 untuk menstabilkan stok Sarawak.
      Kapasitas Rendah: Produksi domestik hanya 1,44 juta metrik ton, sementara kebutuhan mencapai 3 juta metrik ton.
      Solusi Putus Asa: Pejabat tinggi (Speaker Dewan Rakyat) menyarankan rakyat mengonsumsi Singkong (Cassava) sebagai pengganti nasi.
      -
      Kelumpuhan Protein: Krisis Ayam & Unggas
      Kemandirian pangan hewani (SSL) MALAYSEWA merosot tajam:
      Impor Genetik: Terpaksa impor 580.000 ekor ayam Grand Parent Stock (GPS) dari AS karena ketiadaan fasilitas pembibitan mandiri.
      Krisis Harga: Penurunan SSL dari 100,2% menjadi 90,2% memicu kelangkaan daging ayam dan telur di pasar domestik pada 2025.
      Ketergantungan Pakan: Produksi lokal lumpuh akibat ketergantungan 100% pada pakan ternak impor.

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB
      Indonesia (Pruden): ~40% — Berada dalam kategori sangat sehat, jauh di bawah batas aman undang-undang (60%).
      MALAYSEWA (Zona Merah): ~69–70% — Sudah melewati limit plafon utang mereka (65%).
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga
      Indonesia (Aman): 16% — Rendah, memberikan ketahanan tinggi terhadap konsumsi domestik.
      MALAYSEWA (Ekstrem): 84,3% — Sangat tinggi (mencekik), sebagian besar pendapatan rakyat habis untuk membayar cicilan.
      -
      Defisit Fiskal (Tahun Anggaran 2025)
      Indonesia (Terkendali): Di bawah 3% — Menunjukkan disiplin fiskal yang ketat dan manajemen anggaran yang stabil.
      MALAYSEWA (Tinggi): 3,8% — Masih cukup tinggi, menambah beban akumulasi utang baru setiap tahun.
      -
      Kapasitas Belanja Negara
      Indonesia (Tinggi): Fokus pada modernisasi alutsista strategis (Rafale, Scorpène) dan pembangunan infrastruktur karena fiscal space yang luas.
      MALAYSEWA (Rendah): Fokus pada pembayaran bunga utang yang membengkak, mengakibatkan pembekuan pengadaan militer.

      Hapus
  27. Video Su30 INDIANESIA TERGELINCIR...... Sudah lah pesawatnya hanya tinggal 2 Buah je....



    Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin Maros, Berhenti Dekat Pagar Pembatas

    https://m.youtube.com/watch?v=7wBqeCrZ594

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Impor Senjata Global (SIPRI 2021–2025)
      Data menunjukkan realisasi belanja nyata berdasarkan pangsa pasar global:
      Peringkat 1 ASEAN: Indonesia (1,5%) — Urutan 18 Dunia. Fokus pada Jet Rafale, Kapal Selam Scorpène, dan Kapal PPA.
      Peringkat 2 ASEAN: Filipina (1,2%).
      Peringkat 3 ASEAN: Singapura (1,1%).
      Peringkat 5 ASEAN: MALAYSEWA (0,3%) — Hanya mengandalkan pengadaan FA-50 dalam jumlah terbatas.
      -
      Lembar Fakta SIPRI 2024–2025
      INDONESIA (1 Lembar Penuh): Kontrak aktif untuk Rafale F-4, Mesin TP400-D6, Kapal PPA-L-Plus, A400M Atlas, Rudal BORA & KHAN, Drone Anka-S, serta Air Refuel System.
      MALAYSEWA (Lembar Kosong): Absen total dari realisasi pengadaan baru di radar SIPRI selama 2 tahun terakhir.
      -
      Peringkat Kekuatan Militer (GFP 2026)
      Kesenjangan kekuatan yang semakin melebar di Asia Tenggara:
      Indonesia – Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582) — Hegemon Mutlak.
      Vietnam – Peringkat 23.
      Thailand – Peringkat 24.
      Singapura – Peringkat 29.
      Myanmar – Peringkat 35.
      Filipina – Peringkat 41.
      MALAYSEWA – Peringkat 42 (Kalah dari Filipina).

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      Realisasi Impor Senjata (SIPRI 2021–2025)
      Data menunjukkan siapa yang benar-benar belanja alutsista di kawasan:
      Peringkat 1 ASEAN: Indonesia (1,5%) — Urutan 18 Dunia. Fokus: Rafale, Scorpène, PPA.
      Peringkat 2 ASEAN: Filipina (1,2%).
      Peringkat 3 ASEAN: Singapura (1,1%).
      Peringkat 4 ASEAN: Thailand (0,5%).
      Peringkat 5 ASEAN: MALAYSEWA (0,3%) — Hanya FA-50 (skala terbatas).
      -
      Status Lembar Pengadaan SIPRI (2024–2025)
      Indonesia (1 Lembar Penuh): Kontrak aktif untuk Rafale F-4, Mesin TP400-D6, PPA-L-Plus, A400M Atlas, Rudal BORA/KHAN, Drone Anka-S, dan Air Refuel System.
      MALAYSEWA (KOSONG): Tidak ada realisasi kontrak baru yang tercatat (Status: Salam Lembar Kosong).
      -
      Peringkat Kekuatan Militer (GFP 2026)
      Indonesia — Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582) | Hegemon ASEAN.
      Vietnam — Peringkat 23 Dunia.
      Thailand — Peringkat 24 Dunia.
      Singapura — Peringkat 29 Dunia.
      Myanmar — Peringkat 35 Dunia.
      Filipina — Peringkat 41 Dunia.
      MALAYSEWA — Peringkat 42 Dunia (Kalah dari Filipina).
      -
      Kronologi "Prank" Pertahanan MALAYSEWA (2005–2026)
      Rentetan wacana yang gagal menjadi kontrak nyata (Zonk):
      2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
      2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
      2018: Kapal MRSS PT PAL Indonesia (Zonk).
      2022: Jet HAL Tejas India (Batal/Pindah ke FA-50).
      2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB/UNIFIL).
      2024–2025: Sewa Black Hawk (Mangkrak/Unit tidak tiba).
      2026: F/A-18 Hornet Kuwait (Resmi Batal akibat biaya logistik & evaluasi buruk).
      2026: Pembekuan Total oleh PM Anwar Ibrahim akibat skandal korupsi & kartel Kemenhan.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      Realisasi Impor Senjata (SIPRI 2021–2025)
      Data menunjukkan siapa yang benar-benar belanja alutsista di kawasan:
      Peringkat 1 ASEAN: Indonesia (1,5%) — Urutan 18 Dunia. Fokus: Rafale, Scorpène, PPA.
      Peringkat 2 ASEAN: Filipina (1,2%).
      Peringkat 3 ASEAN: Singapura (1,1%).
      Peringkat 4 ASEAN: Thailand (0,5%).
      Peringkat 5 ASEAN: MALAYSEWA (0,3%) — Hanya FA-50 (skala terbatas).
      -
      Status Lembar Pengadaan SIPRI (2024–2025)
      Indonesia (1 Lembar Penuh): Kontrak aktif untuk Rafale F-4, Mesin TP400-D6, PPA-L-Plus, A400M Atlas, Rudal BORA/KHAN, Drone Anka-S, dan Air Refuel System.
      MALAYSEWA (KOSONG): Tidak ada realisasi kontrak baru yang tercatat (Status: Salam Lembar Kosong).
      -
      Peringkat Kekuatan Militer (GFP 2026)
      Indonesia — Peringkat 13 Dunia (Skor: 0,2582) | Hegemon ASEAN.
      Vietnam — Peringkat 23 Dunia.
      Thailand — Peringkat 24 Dunia.
      Singapura — Peringkat 29 Dunia.
      Myanmar — Peringkat 35 Dunia.
      Filipina — Peringkat 41 Dunia.
      MALAYSEWA — Peringkat 42 Dunia (Kalah dari Filipina).
      -
      Kronologi "Prank" Pertahanan MALAYSEWA (2005–2026)
      Rentetan wacana yang gagal menjadi kontrak nyata (Zonk):
      2005: Rudal KS-1A China (Zonk).
      2014: Jet Rafale Prancis (Mangkrak anggaran).
      2018: Kapal MRSS PT PAL Indonesia (Zonk).
      2022: Jet HAL Tejas India (Batal/Pindah ke FA-50).
      2023: IAG Guardian (Gagal spek PBB/UNIFIL).
      2024–2025: Sewa Black Hawk (Mangkrak/Unit tidak tiba).
      2026: F/A-18 Hornet Kuwait (Resmi Batal akibat biaya logistik & evaluasi buruk).
      2026: Pembekuan Total oleh PM Anwar Ibrahim akibat skandal korupsi & kartel Kemenhan.

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Jebakan Utang & Krisis Fiskal MALAYSEWA
      Penyebab utama stagnasi pertahanan adalah beban finansial yang ekstrem:
      2010: RM 407,1 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Inklusi liabilitas 1MDB).
      2023: RM 1,53 Triliun (Konfirmasi PM Anwar Ibrahim).
      2026: RM 1,79 Triliun (Target manajemen utang).
      Rasio Utang: 70,5% dari PDB (Melewati limit 65%).
      -
      Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Mengukuhkan diri sebagai Raksasa Ekonomi (Top 6 PPP Dunia) dan kekuatan militer elit global.
      MALAYSEWA: Mengalami Demiliterisasi De Facto dan penurunan kelas akibat krisis utang sistemik, korupsi, dan kegagalan kontrak berulang.

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Jebakan Utang & Krisis Fiskal MALAYSEWA
      Penyebab utama stagnasi pertahanan adalah beban finansial yang ekstrem:
      2010: RM 407,1 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Inklusi liabilitas 1MDB).
      2023: RM 1,53 Triliun (Konfirmasi PM Anwar Ibrahim).
      2026: RM 1,79 Triliun (Target manajemen utang).
      Rasio Utang: 70,5% dari PDB (Melewati limit 65%).
      -
      Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Mengukuhkan diri sebagai Raksasa Ekonomi (Top 6 PPP Dunia) dan kekuatan militer elit global.
      MALAYSEWA: Mengalami Demiliterisasi De Facto dan penurunan kelas akibat krisis utang sistemik, korupsi, dan kegagalan kontrak berulang.

      Hapus
    8. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Pengadaan Alutsista (SIPRI 2024–2026)
      Vakum Total: Laporan SIPRI menunjukkan status "KOSONG" selama dua tahun berturut-turut (2024-2025).
      Pembatalan F/A-18 Hornet: Kegagalan akuisisi pesawat bekas Kuwait sebanyak 4 kali, resmi dibatalkan pada Februari 2026 karena kendala logistik dan teknis.
      Pembekuan Total (Procurement Freeze): Instruksi PM per Januari 2026 untuk menghentikan seluruh pengadaan militer guna investigasi suap dan korupsi sistemik.
      Perbandingan Regional: Indonesia memiliki "Lembar Belanja Penuh" (Rafale, A400M, Rudal Khan), sementara MALAYSEWA setara dengan Timor Leste, Laos, dan Kamboja dalam hal nihilnya transfer senjata berat.
      -
      Indikator Kejatuhan Militer (GFP 2026)
      Penurunan Peringkat: Merosot ke posisi 42 Dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Aset Mangkrak: Proyek Kapal LCS & OPV yang berkarat di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.
      Degradasi Armada: Banyak aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM) atau hilang dari gudang (48 unit Skyhawk & 2 mesin jet).

      Hapus
  28. Video Su30 INDIANESIA TERGELINCIR...... Sudah lah pesawatnya hanya tinggal 2 Buah je....



    Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin Maros, Berhenti Dekat Pagar Pembatas

    https://m.youtube.com/watch?v=7wBqeCrZ594

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD



      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      PENDAPATAN NEGARA:
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Spiral Hutang & Krisis Fiskal (DSR)
      Jebakan Hutang (Debt-Pay-Debt): 58% hingga 64,3% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama.
      Ledakan Liabilitas: Utang nasional melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menjadi proyeksi RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Kritis: Utang pemerintah menyentuh 69% GDP (melewati limit aman 65%) dan utang rumah tangga mencapai 84,3% GDP (salah satu yang tertinggi di ASEAN).
      -
      Model Ekonomi "Negara Penyewa"
      Aset Sewaan (32+ Item): Akibat ketiadaan kas, militer beralih ke skema Leasing (Sewa) untuk helikopter (Blackhawk, AW139), pesawat latihan, hingga kendaraan operasional.
      Skema Barter: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan Barter Kelapa Sawit (CPO) karena krisis devisa mata uang asing.
      -
      Krisis Administrasi & Reputasi
      Sanksi Internasional: Tekanan ekonomi dari AS melalui ancaman tarif Section 301 dan sanksi IEEPA yang menghantam sektor manufaktur.
      Kegagalan Olahraga: Kekalahan WO 0-3 dan sanksi AFC/CAS akibat pemain naturalisasi ilegal, mencerminkan kegagalan birokrasi sistemik yang meluas ke bidang non-militer.
      Kritik Internal: Pernyataan Mahathir Mohamad tentang "etnis malas/miskin" dan fokus Anwar Ibrahim pada korupsi proyek mencerminkan hilangnya kepercayaan pada tata kelola negara.

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status SIPRI & Kelumpuhan Pengadaan
      Vakum Total (2024–2025): Lembar laporan SIPRI KOSONG selama dua tahun berturut-turut.
      Tren Penurunan Progresif: Berawal dari Planned (2020), turun menjadi Selected Not Yet Ordered (2022), hingga nihil aktivitas (2024-2025).
      Kontras Regional: Indonesia memiliki lembar belanja penuh (Rafale, A400M, Rudal Khan), sementara MALAYSEWA setara dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja.
      -
      Kegagalan Aset Strategis & Operasional
      Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010; hingga September 2024 Angkatan Darat belum memiliki sistem SPH karena pembatalan anggaran oleh Kemenkeu.
      Skandal LCS: Cost overrun sebesar RM 1 Miliar. Dari RM 6,08 Miliar yang dibayarkan, RM 400 Juta justru digunakan untuk membayar hutang perusahaan (PSCI), bukan untuk kapal.
      Armada Lumpuh (Grounded): Jet Hawk dan MB-339CM tidak bisa terbang; kapal selam KD Rahman sempat mengalami kendala teknis tidak bisa menyelam.
      Aset Usang: Inventaris yang menua memicu biaya pemeliharaan (sustainment) yang sangat tinggi dan tidak efisien.


      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kelemahan Industri Pertahanan Domestik
      Korupsi Sistemik: Proses pengadaan sangat rentan terhadap campur tangan kepentingan asing dan domestik.
      Kesenjangan SDM: Kurangnya spesialis STEM dan keterbatasan teknologi membuat galangan kapal lokal tidak kompetitif dibanding Singapura.
      Keamanan Anggaran: Terjadi kebocoran dana (leakage) dan pengawasan parlemen yang sangat lemah terhadap sektor pertahanan yang tertutup.
      -
      Hambatan Fiskal & "Debt Service Ratio"
      Prioritas Nasional: Anggaran pertahanan stagnan karena pemerintah harus memprioritaskan pemulihan ekonomi dan pembayaran hutang.
      Siklus Hutang: Tingginya biaya pemeliharaan aset tua menghisap anggaran yang seharusnya digunakan untuk modernisasi alutsista baru.
      -
      Dampak pada Posisi Kawasan (GFP 2026)
      Penurunan Peringkat: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Kelemahan Maritim: Absennya Korps Marinir dan armada yang menua membuat MALAYSEWA rentan dalam sengketa di Laut China Selatan (LCS).
      -
      Ringkasan Perbandingan 2026
      Indonesia: Peringkat 13 (Pemimpin ASEAN), belanja agresif, rasio utang sehat.
      MALAYSEWA: Peringkat 42 (Papan Bawah), lembar belanja kosong, terjebak hutang dan korupsi.

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Perbandingan Status Strategis (SIPRI 2024–2025)
      Indonesia (Status Dominan): Memiliki "Daftar Belanja Penuh" mencakup aset mutakhir seperti Rafale F4, KF-21 Boramae, A400M Atlas, dan Kapal PPA. Masuk dalam daftar 40 besar importir senjata dunia (Peringkat 18).
      MALAYSEWA (Status Vakum): Laporan SIPRI menunjukkan angka KOSONG selama dua tahun berturut-turut. Tidak ada transfer alutsista berat yang terealisasi, menempatkan posisinya setara dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja.
      -
      Dikotomi Model Pengadaan (Buying vs Leasing)
      Indonesia (Buying/Pemilik): Menggunakan skema Procurement (Pembelian) yang memberikan kedaulatan penuh atas aset. Fokus pada kepemilikan teknologi generasi 4.5 ke atas.
      MALAYSEWA (Leasing/Penyewa): Akibat krisis likuiditas, militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Blackhawk, AW139, simulator). Status ini menurunkan derajat militer menjadi "Military-for-Rent".
      -
      Ketimpangan Fiskal & Kapasitas Belanja
      Indonesia (Ekonomi Sehat): PDB mencapai USD 1,44 Triliun dengan rasio utang pemerintah yang terjaga di 40% (batas aman 60%). Defisit fiskal hanya 2,9%.
      MALAYSEWA (Ekonomi Kritis): Rasio utang pemerintah menembus 69% (melampaui batas limit 65%). Utang rumah tangga sangat ekstrem di angka 84,3% PDB.
      Spiral Utang: 58% pinjaman baru pada 2026 hanya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang lama (Debt-Servicing Cycle).

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Siklus Operasional: Modernisasi vs Pensiun Dini
      Indonesia: Melakukan regenerasi alutsista tua secara sistematis melalui program MEF yang berkelanjutan.
      MALAYSEWA: Terjebak dalam tren Retirement (Pensiun Dini) tanpa pengganti. Aset strategis seperti MiG-29, MB339CM, dan helikopter Nuri berhenti beroperasi karena biaya perawatan yang tidak terjangkau.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi (GFP 2026)
      Indonesia: Kokoh sebagai pemimpin ASEAN di Peringkat 13 Dunia.
      MALAYSEWA: Merosot ke Peringkat 42 Dunia, resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Kredibilitas: Pembatalan akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali dan pembekuan total pengadaan (Procurement Freeze 2026) memperburuk citra pertahanan di mata internasional.
      -
      Dampak Administrasi & Diplomasi
      Stabilitas Politik: Indonesia memiliki kontinuitas kebijakan, sementara MALAYSEWA mengalami ketidakstabilan (5x PM, 6x Menhan) yang melumpuhkan perencanaan jangka panjang.
      Reputasi Sektoral: Kegagalan administrasi di bidang pertahanan selaras dengan kegagalan di bidang olahraga (sanksi naturalisasi ilegal dan kekalahan WO 0-3 dari Vietnam) yang mencerminkan penurunan pengaruh regional.


      Hapus
  29. ESYU 3011 hanya SLIP, cuman rumput doank kebakar kena fanass mesin haha!😎😝🍌

    Amaannn👌😉
    F-16 kejungkir aja kita bisa servis like NEW 🤭

    lain kalo diseblah dah lenyap..makin MeWeK😭 hornet Rongsok Kuwait kensel haha!😂🍌😝

    BalasHapus
  30. Video Su30 INDIANESIA TERGELINCIR...... Sudah lah pesawatnya hanya tinggal 2 Buah je....



    Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin Maros, Berhenti Dekat Pagar Pembatas

    https://m.youtube.com/watch?v=7wBqeCrZ594

    BalasHapus
    Balasan
    1. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ----------------------------------
      Status Alutsista SIPRI (2020–2025): "Dua Tahun Kosong"
      Vakum Total: Laporan SIPRI 2024–2025 menunjukkan status KOSONG. MALAYSEWA resmi sejajar dengan Timor Leste, Laos, dan Kamboja dalam hal nol transfer senjata berat.
      Tren Mundur: Berawal dari fase Planned (2020), lalu Selected Not Yet Ordered (2022), hingga akhirnya vakum total (2024–2025) karena ketiadaan dana tunai.
      Kegagalan Simbolik: Pembatalan akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menjadi bukti ketidakmampuan finansial, bahkan untuk membeli barang bekas sekalipun.
      -
      Model Pengadaan: "Negara Penyewa" (Military-for-Rent)
      Krisis likuiditas memaksa militer beralih dari kepemilikan menjadi penyewa aset (Leasing):
      Daftar Sewa: Mencakup 32+ item strategis, termasuk 31 Helikopter (Blackhawk, AW139, AW149, Bell 429), pesawat latihan L39, kapal hidrografi, hingga simulator jet tempur MKM.
      Logistik Sipil: Pengadaan kendaraan operasional (Honda Civic, BMW R1250RT, truk 3 ton) kini sepenuhnya menggunakan skema sewa.
      Barter Komoditas: Pengadaan sisa (FA-50, PT-91M, Scorpene) terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) karena minimnya cadangan devisa.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa Fiskal: "Spiral Debt-Servicing"
      MALAYSEWA terjebak dalam siklus "Gali Lubang Tutup Lubang" yang kronis:
      Siklus Utang: Proyeksi 2025–2026 menunjukkan 58% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang lama.
      Ledakan Utang: Dari RM 407,1 Miliar (2010) melonjak ke RM 1,79 Triliun (2026).
      Beban Rakyat: Utang rumah tangga mencapai 84,3% dari PDB, dengan fakta menyedihkan bahwa 84% masyarakat tidak memiliki tabungan setiap bulannya.
      -
      Degradasi Militer & Reputasi (GFP 2026)
      Peringkat GFP: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), secara resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Aset Karatan & Hilang: Skandal mangkraknya proyek LCS & OPV, ditambah catatan hilangnya 48 pesawat Skyhawk serta 2 mesin jet tempur dari gudang negara.
      Status Armada: Mayoritas aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM, Nuri, Lynx) atau beroperasi dengan keterbatasan suku cadang (Tank mogok/berasap).
      -
      Krisis Administrasi & Tekanan Global
      Pembekuan Total: PM Anwar Ibrahim menginstruksikan Procurement Freeze 2026 (pembekuan pengadaan) guna menghentikan kebocoran anggaran akibat korupsi proyek.
      Sanksi Internasional: Tekanan AS melalui Section 301 (tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA mempersempit ruang gerak fiskal negara.
      Reputasi Regional: Kekalahan WO 0-3 (sanksi AFC/CAS) dan kegagalan lolos ke Piala Asia 2027 mencerminkan keruntuhan sistemik di level administrasi nasional.
      -
      Perbandingan Kontras: Indonesia (The Giant)
      Status SIPRI: Memiliki lembar belanja penuh (Rafale F4, KAAN, PPA, A400M, Rudal Khan).
      Ketahanan: Ekonomi Indonesia 4,24x lebih besar secara PDB PPP dengan rasio utang pemerintah yang jauh lebih sehat (40% vs 69%).

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ----------------------------------
      Status Realisasi Alutsista (Data SIPRI)
      Indonesia (Dominasi Kawasan): Memiliki daftar belanja satu lembar penuh mencakup Rafale F4, A400M Atlas, Kapal PPA, Rudal Khan/Bora, dan drone ANKA-S. Terdaftar sebagai importir senjata ke-18 dunia.
      MALAYSEWA (Vakum Total): Laporan SIPRI menunjukkan angka KOSONG selama dua tahun berturut-turut (2024-2025). Status merosot dari fase Planned (2020) hingga nihil transfer senjata berat.
      Kegagalan Strategis: Pembatalan akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menjadi bukti hilangnya daya beli cash, bahkan untuk aset bekas.
      -
      Model Pengadaan: Kepemilikan vs Sewa
      Indonesia (Buying): Skema pembelian tunai/kredit ekspor untuk kepemilikan penuh aset guna menjamin kedaulatan operasional jangka panjang.
      MALAYSEWA (Leasing): Krisis likuiditas memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item, termasuk 31 helikopter (Blackhawk, AW139, AW149), pesawat latihan L39, hingga kendaraan polisi.

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kelumpuhan Matra Pertahanan (Analisis SIPRI)
      Data menunjukkan adanya degradasi progresif dari perencanaan ke ketiadaan aktivitas total:
      Vakum Total (2024–2025): Status "KOSONG" pada SIPRI mengonfirmasi tidak adanya kontrak baru atau transfer senjata berat. Ini menandakan hilangnya daya beli di pasar alutsista global.
      Kegagalan Akuisisi: Pembatalan berulang (seperti F/A-18 Kuwait) dan status Selected Not Yet Ordered mencerminkan ketidakpastian anggaran yang kronis.
      Model "Military-for-Rent": Pergeseran dari kepemilikan menjadi skema Leasing (Sewa) pada lebih dari 32 item (Helikopter, Simulator, dll.) menunjukkan militer hanya mampu membiayai operasional jangka pendek tanpa investasi aset strategis jangka panjang.
      -
      Krisis Fiskal: "Debt-Servicing Trap"
      Struktur ekonomi terjebak dalam siklus utang yang tidak sehat:
      Gali Lubang Tutup Lubang: Sejak 2019, rata-rata di atas 50% hingga 64% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang lama (principal repayment), bukan untuk pembangunan produktif.
      Rasio Kritis: Utang nasional yang diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun (2026) dengan rasio utang pemerintah 69% GDP telah melampaui batas aman fiskal.
      Ketergantungan Barter: Penggunaan CPO (Kelapa Sawit) sebagai alat bayar alutsista (FA-50, Scorpene) mengonfirmasi keterbatasan cadangan devisa tunai.
      -
      Degradasi Kredibilitas Internasional & Domestik
      Global Firepower (GFP) 2026: Penurunan ke peringkat 42 (disalip Filipina) adalah konsekuensi logis dari banyaknya aset yang grounded (MiG-29) dan skandal hilangnya inventaris (mesin jet/Skyhawk).
      Kritik Kepemimpinan: Pernyataan keras Mahathir (tentang etos kerja) dan fokus Anwar Ibrahim pada "Tata Kelola" (pemberantasan korupsi proyek banjir) menunjukkan bahwa masalah utama bukan sekadar teknis, melainkan sistemik dan administratif.
      Tekanan Eksternal: Ancaman sanksi tarif AS (Section 301) menambah beban pada sektor manufaktur yang merupakan tulang punggung ekonomi.

      Hapus
    8. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Peringkat Militer ASEAN (GFP 2026)
      Peringkat 1: Indonesia (Peringkat 13 Dunia) – Pemimpin mutlak kawasan.
      Peringkat 6: Filipina (Peringkat 41 Dunia) – Berhasil menyalip MALAYSEWA melalui modernisasi aktif.
      Peringkat 7: MALAYSEWA (Peringkat 42 Dunia) – Merosot ke posisi terendah di antara negara utama ASEAN akibat stagnasi belanja.
      -
      Krisis Administrasi & Degradasi Aset
      Pembekuan Total: PM Anwar Ibrahim menginstruksikan Procurement Freeze 2026 guna menghentikan kebocoran anggaran akibat korupsi proyek.
      Aset Karatan/Hilang: Skandal mangkraknya proyek LCS & OPV, ditambah catatan buruk hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet tempur dari gudang negara.
      Status Grounded: Mayoritas armada udara (MiG-29, MB339CM, Nuri) tidak bisa terbang karena keterbatasan biaya perawatan.
      -
      Reputasi & Tekanan Internasional
      Sanksi Olahraga: Sanksi CAS/AFC akibat penggunaan pemain naturalisasi ilegal (Kalah WO 0-3 dari Vietnam) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
      Tekanan Ekonomi: Ancaman sanksi tarif AS (Section 301 & IEEPA) oleh USTR yang mempersempit ruang fiskal untuk membayar utang nasional.

      Hapus
  31. Ahhhh ESYU hanya SLIP doank,
    F16 Terbalik pun kita bisa perbaikin..mulus, like NEW haha!👍😎👌

    bahkan C130H A1319, herki kita no.2 telah selesai di Retrofit bersama GMF hore haha!👍🤓🤗

    dari Analog ke Digital
    Glass Kokpit...
    center wingbox ganti baruw

    negri🎰kasino semenanjing kuala lumpo seblah mana sanggup bikin herki apgred macam gini haha!🍌🤥🤣
    iq jongkokkkk🍌
    ⬇️⬇️✅️✅️
    https://www.facebook.com/watch/?v=1080132857793049&vanity=gmfaa

    BalasHapus
  32. PENGEMIS BERAS
    FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
    • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
    -
    • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
    -
    • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
    -
    • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
    --------------------------------------------
    UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
    2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
    2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
    2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
    2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
    2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
    2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
    2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
    2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
    2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
    2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
    2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
    --------------------------------------------
    OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
    1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
    1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
    2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
    2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
    2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
    2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
    2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
    2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
    2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
    2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
    2026: Promosi rencana obligasi global baru USD


    BalasHapus
  33. Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin Maros, Berhenti Dekat Pagar Pembatas

    https://m.youtube.com/watch?v=7wBqeCrZ594

    BalasHapus
    Balasan
    1. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      --------------------------------------------
      Analisis Geopolitik & Pertahanan (Stagnasi Total)
      Vakum Alutsista (SIPRI 2024-2025): Status "Kosong" selama dua tahun berturut-turut menandakan tidak adanya transfer senjata berat yang masuk. Hal ini mengonfirmasi kegagalan proses modernisasi di saat negara tetangga (Indonesia/Singapura) melakukan pengadaan masif.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di mata penjual internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Peringkat Global Firepower (GFP) 42 (ke-7 di ASEAN) menempatkan militer MALAYSEWA di bawah Filipina, menunjukkan efek domino dari penundaan proyek LCS dan ketergantungan pada aset tua.
      Analisis Fiskal & Ekonomi (Spiral Utang)
      Debt-Servicing Cycle: Dengan proyeksi utang menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026, fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" (58% pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan) telah mengunci anggaran negara.
      Rasio Bahaya: Rasio utang terhadap GDP yang stabil di angka 68%-70% sejak 2024-2026 membatasi ruang gerak fiskal untuk subsidi domestik maupun belanja modal militer.
      Hambatan Dagang AS: Sanksi Section 301 (tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA oleh USTR Amerika Serikat akan memukul sektor manufaktur dan E&E, yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang tersebut.
      Analisis Reputasi & Diplomasi (Sanksi Internasional)
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) akibat penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal bukan sekadar masalah sepak bola, melainkan cerminan kegagalan administrasi sistemik di tingkat federasi.
      Kehilangan Posisi Regional: Kegagalan lolos ke Piala Asia 2027 dan pemberian posisi tersebut kepada Vietnam mempertegas penurunan pengaruh dan daya saing negara di kawasan ASEAN.
      Kesimpulan Strategis
      Tahun 2026 menjadi titik nadir di mana krisis utang pemerintah berdampak langsung pada pelemahan pertahanan nasional dan reputasi internasional. Model pengadaan "Barter CPO" dan "Kredit 100%" terbukti belum cukup untuk menambal kekosongan armada tempur di tengah tekanan sanksi dagang global.

      Hapus
    2. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Sektor Pertahanan: Stagnasi & Penurunan Deterensi
      Data SIPRI 2020-2025 menunjukkan tren "Vakum Alutsista". Sementara tetangga di ASEAN (Indonesia, Singapura, Filipina) melakukan modernisasi besar-besaran, MALAYSEWA tertahan pada tahap perencanaan (Planned) tanpa realisasi kontrak (Ordered).
      Krisis Kredibilitas: Kegagalan akuisisi F/A-18 Hornet dari Kuwait dan ketergantungan pada skema Leasing (sewa) menandakan ketidakmampuan finansial untuk membeli aset secara tunai/kredit ekspor.
      Degradasi Operasional: Peringkat GFP yang disalip Filipina mencerminkan dampak nyata dari proyek mangkrak (LCS) dan hilangnya aset-aset kunci (mesin jet/Skyhawk).
      -
      Sektor Ekonomi: Perangkap Utang (Debt Trap)
      Kondisi fiskal berada pada titik nadir dengan proyeksi utang yang sangat mengkhawatirkan:
      Gali Lubang Tutup Lubang: Penggunaan 58% pinjaman baru hanya untuk membayar utang lama adalah indikator insolvensi terselubung.
      Risiko Sistemik: Jika kewajiban kontinjensi (jaminan pemerintah) terealisasi, rasio utang terhadap GDP yang melonjak ke 96,7% dapat memicu kebangkrutan nasional serupa skenario Sri Lanka.
      Beban Ganda: Tingginya utang rumah tangga (84,3% GDP) memperlemah daya beli domestik, sementara tekanan tarif dari AS (Section 301) memukul sektor ekspor.
      -
      Sektor Sosial & Politik: Krisis Identitas & Narasi Internal
      Kritik tajam dari dua tokoh sentral (Mahathir & Anwar Ibrahim) mengonfirmasi adanya masalah struktural:
      Mahathir: Menyoroti hilangnya daya saing etnis mayoritas akibat ketergantungan pada subsidi.
      Anwar Ibrahim: Menitikberatkan pada korupsi sistemik dalam proyek infrastruktur (seperti tebatan banjir) yang justru memiskinkan rakyat.
      Reputasi Internasional: Kegagalan di bidang olahraga dan diplomasi regional mempertegas bahwa degradasi ini terjadi secara menyeluruh, tidak hanya di sektor militer.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa Utang & Fiskal: "Spiral Debt-Pay-Debt"
      Klaim belanja militer seringkali disebut "Cash", namun data menunjukkan ketergantungan total pada hutang luar negeri dan barter:
      Total Utang & Liabilitas (2026): Mencapai RM 1,79 Triliun (Meningkat drastis dari RM 407 Miliar pada 2010).
      Rasio Utang Federal: Konsisten di angka 68% - 69% terhadap GDP (Melebihi plafon aman).
      Beban Utang Isi Rumah (Household Debt): 85,8% dari GDP (Tertinggi di ASEAN menurut BNM).
      Siklus Gali Lubang Tutup Lubang: Penggunaan pinjaman baru hanya untuk membayar bunga utang lama, membatasi anggaran belanja modal (CAPEX) militer.
      -
      Analisa Model Pembiayaan Alutsista (Bukan Tunai)
      Hampir seluruh aset utama MALAYSEWA dibeli melalui skema hutang jangka panjang atau barter komoditas:
      Turki (LMS Batch 2): Pinjaman G2G tenor 10-15 tahun (Bunga 4-6%).
      Korea Selatan (FA-50): Hybrid antara Kredit KEXIM dan Barter CPO 50%.
      China (LMS Batch 1): 100% Kredit Ekspor dari China Eximbank.
      Polandia (PT-91M): Barter CPO (30-40%) + cicilan 10 tahun.
      Kredit Sindikasi (Proyek LCS): Melibatkan 17 kreditor dengan bunga 6% yang terus membengkak akibat penundaan.

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa SIPRI: Vakum Alutsista (2024-2025)
      MALAYSEWA (Status Kosong): Selama dua tahun berturut-turut, tidak ada transfer senjata berat yang tercatat di SIPRI. Menempatkan MALAYSEWA sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Timor Leste, Laos, dan Kamboja.
      Indonesia (Status Dominan): Memiliki daftar belanja satu lembar penuh mencakup Rafale F4, Pesawat KAAN, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora.
      Kegagalan Regional: Di saat Singapura, Vietnam, dan Filipina memperkuat armada, MALAYSEWA terjebak dalam pembatalan (Hornet Kuwait batal 4 kali).
      -
      Analisa Militer: Penurunan Daya Gentar & Budaya Sewa
      Military-for-Rent: Karena ketiadaan kas, MALAYSEWA beralih ke skema sewa untuk 32+ item (Blackhawk, AW139, simulator, hingga motor polisi).
      Aset Grounded/Hilang: MiG-29 jadi monumen, 48 Skyhawk hilang, dan 2 mesin jet hilang menjadi bukti kegagalan manajemen aset.
      Peringkat GFP: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN, di bawah Filipina).
      Analisa Sosial-Reputasi: Krisis Identitas & Administrasi
      Kritik Pemimpin: Pernyataan Mahathir tentang "Melayu Malas/Miskin" dan Anwar Ibrahim tentang korupsi proyek banjir mempertegas masalah struktural ekonomi.

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Pengadaan Alutsista (SIPRI 2020–2025)
      2020–2021: Status Planned (Hanya rencana/dijangka).
      2022: Status Selected Not Yet Ordered (Pemenang dipilih, tapi kontrak belum diteken).
      2023: Status Not Yet Ordered (Tanpa pesanan resmi).
      2024–2025: Status KOSONG (Vakum total, setara negara ekonomi kecil di ASEAN).
      Kegagalan Utama: Pembatalan akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali.
      -
      Metodologi Pembiayaan "Non-Tunai"
      Karena krisis likuiditas, pengadaan alutsista beralih ke skema:
      Leasing (Sewa): Digunakan untuk 32+ item (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator).
      Barter Komoditas: Penggunaan CPO (Minyak Sawit) untuk FA-50 (Korsel) dan PT-91M (Polandia).
      Hutang G2G/Kredit Ekspor: Pinjaman jangka panjang dari Korea Selatan (KEXIM), China (Eximbank), dan Turki untuk proyek LMS.
      -
      Eskalasi Utang & Liabilitas (2010–2026)
      Tren kenaikan beban finansial nasional:
      2010: RM 407,1 Miliar (Awal pertumbuhan).
      2018: RM 1,19 Triliun (Lonjakan akibat pengungkapan utang 1MDB & PPP).
      2023: RM 1,53 Triliun (Warisan utang yang dikonfirmasi PM Anwar Ibrahim).
      2025: RM 1,71 Triliun (Proyeksi Tinjauan Fiskal).
      2026: RM 1,79 Triliun (Target manajemen utang tertinggi).

      Hapus
    8. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Pengadaan Alutsista (SIPRI 2020–2025)
      2020–2021: Status Planned (Hanya rencana/dijangka).
      2022: Status Selected Not Yet Ordered (Pemenang dipilih, tapi kontrak belum diteken).
      2023: Status Not Yet Ordered (Tanpa pesanan resmi).
      2024–2025: Status KOSONG (Vakum total, setara negara ekonomi kecil di ASEAN).
      Kegagalan Utama: Pembatalan akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali.
      -
      Metodologi Pembiayaan "Non-Tunai"
      Karena krisis likuiditas, pengadaan alutsista beralih ke skema:
      Leasing (Sewa): Digunakan untuk 32+ item (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator).
      Barter Komoditas: Penggunaan CPO (Minyak Sawit) untuk FA-50 (Korsel) dan PT-91M (Polandia).
      Hutang G2G/Kredit Ekspor: Pinjaman jangka panjang dari Korea Selatan (KEXIM), China (Eximbank), dan Turki untuk proyek LMS.
      -
      Eskalasi Utang & Liabilitas (2010–2026)
      Tren kenaikan beban finansial nasional:
      2010: RM 407,1 Miliar (Awal pertumbuhan).
      2018: RM 1,19 Triliun (Lonjakan akibat pengungkapan utang 1MDB & PPP).
      2023: RM 1,53 Triliun (Warisan utang yang dikonfirmasi PM Anwar Ibrahim).
      2025: RM 1,71 Triliun (Proyeksi Tinjauan Fiskal).
      2026: RM 1,79 Triliun (Target manajemen utang tertinggi).

      Hapus
  34. Video Su30 INDIANESIA TERGELINCIR...... Sudah lah pesawatnya hanya tinggal 2 Buah je....



    Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin Maros, Berhenti Dekat Pagar Pembatas

    https://m.youtube.com/watch?v=7wBqeCrZ594

    BalasHapus
    Balasan
    1. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Perangkap Utang & Liabilitas (Eskalasi RM 1,79 Triliun)
      Pertumbuhan beban finansial yang melumpuhkan negara:
      2010: RM 407,1 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Ledakan pasca-transparansi 1MDB).
      2026: Proyeksi RM 1,79 Triliun (Titik kritis manajemen utang).
      Rasio Utang: Diproyeksikan menyentuh 69,54% dari PDB pada 2029 (Data Statista), melampaui batas aman.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi
      Global Firepower (GFP) 2026: MALAYSEWA (Peringkat 42) resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41) di ASEAN.
      Status "Military-for-Rent": Karena tidak mampu membeli (Buying), beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item (Heli, simulator, hingga motor polisi).
      Administrasi: Sanksi naturalisasi ilegal dan kekalahan WO 0-3 di bidang olahraga menjadi simbol runtuhnya tata kelola birokrasi nasional.
      -
      Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Berstatus "The Giant" dengan modernisasi agresif (Rafale, A400M, PPA) dan rasio utang pemerintah yang sehat (40% GDP).
      MALAYSEWA: Berstatus "The Stagnant" yang terjebak dalam delusi klaim "Shopping Cash" sementara kenyataannya hanya mampu membayar bunga utang lama.

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS
      FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Indikator Krisis Ekonomi & Fiskal
      Spiral Debt-Pay-Debt: 58% pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan/bunga utang lama.
      Debt-to-GDP Ratio: Mendekati 97% dalam skenario stres (jika jaminan pemerintah/kontinjensi terealisasi).
      Household Debt: Mencapai 85,8% dari GDP (Tertinggi di ASEAN).
      Tekanan AS (2026): Ancaman Section 301 (Tarif 10-25%) dan IEEPA (Pemblokiran transaksi) oleh USTR.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi
      Militer: Peringkat 42 GFP (Ke-7 di ASEAN), resmi berada di bawah Filipina.
      Manajemen Aset: Skandal proyek LCS mangkrak, hilangnya 48 pesawat Skyhawk, dan 2 mesin jet tempur.
      Administrasi & Olahraga: Sanksi AFC/CAS terkait pemain naturalisasi ilegal, kalah WO 0-3, dan gagal lolos ke Piala Asia 2027 (digantikan Vietnam).
      Kritik Internal: Narasi "Melayu Malas/Miskin" (Mahathir) dan korupsi proyek banjir (Anwar Ibrahim) sebagai cerminan kegagalan sistemik.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Perbandingan Status SIPRI (Transfer Senjata Berat)
      Indonesia (Dominan - "Lembar Belanja Penuh"):
      Udara: Akuisisi Rafale F4 (Prancis), pesawat angkut A400M Atlas, dan Air Refueling System.
      Darat: Rudal Balistik BORA & KHAN (Turki).
      Laut: Kapal PPA-L-Plus, mesin LM-2500, dan mesin kapal perang canggih.
      Teknologi: Drone ANKA-S dan mesin TP400-D6.
      MALAYSEWA (Stagnan - "Lembar Kosong"):
      2020–2021: Hanya sebatas rencana (Planned).
      2022: Terpilih tanpa kontrak (Selected Not Yet Ordered).
      2023–2025: Vakum total (KOSONG) di laporan SIPRI, setara dengan Laos, Kamboja, dan Timor Leste.
      2026: Pembatalan resmi akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait (Batal 4 kali).
      -
      Peringkat & Kekuatan Militer (ASEAN 2026)
      Global Firepower (GFP):
      Indonesia: Peringkat 13 Dunia (Pemimpin ASEAN).
      Filipina: Peringkat 41 (Naik signifikan).
      MALAYSEWA: Peringkat 42 (Merosot ke posisi ke-7 di ASEAN, di bawah Filipina).
      Skala Ekonomi (PDB PPP):
      Ekonomi Indonesia 4,24x lebih besar dari MALAYSEWA ($5,69 T vs $1,34 T).
      Ekonomi Indonesia 6,69x lebih besar dari Singapura ($5,69 T vs $0,85 T).

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      Model Pengadaan: "Belanja vs Sewa"
      Indonesia: Pembayaran tunai/kredit ekspor untuk Kepemilikan Aset baru.
      MALAYSEWA: Beralih ke skema Leasing (Sewa) untuk 32+ item strategis:
      Helikopter Blackhawk, AW139, AW149.
      Pesawat latihan L-39.
      Kendaraan operasional (Honda Civic & BMW R1250RT).
      Barter: Penggunaan Kelapa Sawit (CPO) untuk FA-50 dan PT-91M.
      -
      Krisis Fiskal & Spiral Utang MALAYSEWA
      Evolusi Utang & Liabilitas:
      2010: RM 407 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Efek transparansi 1MDB).
      2023: RM 1,53 Triliun (Konfirmasi PM Anwar Ibrahim).
      2026: RM 1,79 Triliun (Target kritis).
      Kesehatan Fiskal:
      Spiral Debt: 58% pinjaman baru (2026) hanya untuk membayar bunga/cicilan utang lama.
      Debt-to-GDP: Rasio pemerintah 69% (Melewati batas aman 65%).
      Household Debt: 84,3% dari GDP (Tertinggi di ASEAN).
      Risiko Geopolitik & Administrasi (2026)
      Freezes Procurement: Pembekuan total pengadaan militer oleh PM (Januari 2026) akibat skandal suap yang diselidiki MACC.
      Tekanan Amerika Serikat: Ancaman tarif Section 301 (10-25%) dan pemblokiran transaksi melalui IEEPA oleh USTR.
      Degradasi Reputasi:
      Sanksi CAS/AFC akibat 7 pemain naturalisasi ilegal (Kalah WO 0-3).
      Gagal lolos Piala Asia 2027 (Digantikan Vietnam).
      Skandal aset hilang (48 Skyhawk & 2 mesin jet tempur).
      -
      Profil Risiko Negara (Head-to-Head)
      Indonesia: Utang pemerintah sehat (40% GDP), utang rumah tangga rendah (16% GDP), belanja militer agresif dan terealisasi.
      MALAYSEWA: Utang pemerintah kritis (69% GDP), utang rumah tangga sangat tinggi (84,3% GDP), belanja militer membeku dan bergantung pada sewa.

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status SIPRI & Realisasi Alutsista (2020–2026)
      Indonesia (Dominasi Mutlak - Peringkat 18 Importir Dunia):
      Daftar Belanja Penuh: Rafale F4, A400M Atlas, Kapal PPA-L-Plus, Rudal BORA & KHAN, Drone ANKA-S, hingga mesin LM-2500.
      Status: Kontrak efektif dan dalam proses pengiriman (Realistis).
      MALAYSEWA (Vakum Total - "Lembar Kosong"):
      2020–2025: Status SIPRI KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
      Peringkat: Absen dari daftar 40 importir senjata terbesar dunia (Setara Laos & Kamboja).
      Status 2026: Pembekuan Total (Freeze) seluruh pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim akibat skandal korupsi.
      -
      Timeline "Prank" & Kegagalan Kontrak MALAYSEWA
      Daftar panjang janji pengadaan yang berakhir tanpa realisasi (Zonk):
      2005-2017: Kegagalan rencana Rudal KS-1A (China), Rafale (Prancis), Nexter Caesar, dan JF-17 (Pakistan).
      2018-2023: Kapal MRSS (PT PAL) tidak terwujud, HAL Tejas gagal, Artileri Yavuz & EVA mangkrak, serta Ranpur IAG Guardian gagal spek PBB.
      2024-2026: Helikopter Blackhawk mangkrak (proses sewa berbelit) dan F/A-18 Hornet Kuwait RESMI BATAL (Masalah logistik/teknis).

      Hapus
    8. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      Peringkat Militer ASEAN (Global Firepower 2026)
      Terjadi pergeseran peta kekuatan di Asia Tenggara:
      Indonesia: Peringkat 13 (Pemimpin ASEAN).
      Vietnam: Peringkat 23.
      Thailand: Peringkat 24.
      Singapura: Peringkat 29.
      Myanmar: Peringkat 35.
      Filipina: Peringkat 41 (Resmi menyalip MALAYSEWA).
      MALAYSEWA: Peringkat 42 (Posisi terendah dalam sejarah persaingan dengan Filipina).
      -
      Perbandingan Kekuatan Ekonomi (PDB 2026)
      Jurang pemisah (Gap) ekonomi yang melebar tajam:
      PDB PPP (Daya Beli): Indonesia ($5,69 T) vs MALAYSEWA ($1,34 T). Indonesia 4,24x lebih besar.
      PDB Nominal: Indonesia ($1,69 T) vs MALAYSEWA ($0,46 T). Indonesia 3,67x lebih besar.
      Status: Indonesia mengukuhkan posisi sebagai The Giant (Raksasa), sementara MALAYSEWA terkunci dalam status The Stagnant (Statis).
      -
      Krisis Fiskal & Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
      Evolusi Utang: Meningkat dari RM 407 Miliar (2010) menjadi RM 1,79 Triliun (2026).
      Beban Cicilan: 58% pinjaman baru hanya untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama.
      Utang Rumah Tangga: Mencapai 84,3% dari GDP (Sangat berisiko bagi stabilitas domestik).
      Model "Negara Penyewa": Akibat krisis kas, militer terpaksa menggunakan skema Leasing (Sewa) untuk helikopter, pesawat latihan, hingga kendaraan polisi.
      -
      Risiko Administrasi & Geopolitik
      Skandal Aset: Catatan buruk mengenai hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet tempur.
      Reputasi Olahraga: Sanksi CAS/AFC akibat pemain naturalisasi ilegal dan kalah WO 0-3 yang membatalkan tiket Piala Asia 2027 (digantikan Vietnam).
      Tekanan Internasional: Ancaman sanksi tarif AS (Section 301 & IEEPA) yang mengancam sektor manufaktur dan ekspor.

      Hapus
  35. Video Su30 INDIANESIA TERGELINCIR...... Sudah lah pesawatnya hanya tinggal 2 Buah je....



    Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin Maros, Berhenti Dekat Pagar Pembatas

    https://m.youtube.com/watch?v=7wBqeCrZ594

    BalasHapus
    Balasan
    1. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Perangkap Utang & Liabilitas (Eskalasi RM 1,79 Triliun)
      Pertumbuhan beban finansial yang melumpuhkan negara:
      2010: RM 407,1 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Ledakan pasca-transparansi 1MDB).
      2026: Proyeksi RM 1,79 Triliun (Titik kritis manajemen utang).
      Rasio Utang: Diproyeksikan menyentuh 69,54% dari PDB pada 2029 (Data Statista), melampaui batas aman.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi
      Global Firepower (GFP) 2026: MALAYSEWA (Peringkat 42) resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41) di ASEAN.
      Status "Military-for-Rent": Karena tidak mampu membeli (Buying), beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item (Heli, simulator, hingga motor polisi).
      Administrasi: Sanksi naturalisasi ilegal dan kekalahan WO 0-3 di bidang olahraga menjadi simbol runtuhnya tata kelola birokrasi nasional.
      -
      Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Berstatus "The Giant" dengan modernisasi agresif (Rafale, A400M, PPA) dan rasio utang pemerintah yang sehat (40% GDP).
      MALAYSEWA: Berstatus "The Stagnant" yang terjebak dalam delusi klaim "Shopping Cash" sementara kenyataannya hanya mampu membayar bunga utang lama.

      Hapus
    2. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    3. MISKIN SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
      📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
      Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
      Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
      Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
      Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
      Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
      📊 Implikasi Defisit Berterusan
      Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
      Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
      Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
      --------------------------------------------
      UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      Peringkat Militer ASEAN (Global Firepower 2026)
      Terjadi pergeseran peta kekuatan di Asia Tenggara:
      Indonesia: Peringkat 13 (Pemimpin ASEAN).
      Vietnam: Peringkat 23.
      Thailand: Peringkat 24.
      Singapura: Peringkat 29.
      Myanmar: Peringkat 35.
      Filipina: Peringkat 41 (Resmi menyalip MALAYSEWA).
      MALAYSEWA: Peringkat 42 (Posisi terendah dalam sejarah persaingan dengan Filipina).
      -
      Perbandingan Kekuatan Ekonomi (PDB 2026)
      Jurang pemisah (Gap) ekonomi yang melebar tajam:
      PDB PPP (Daya Beli): Indonesia ($5,69 T) vs MALAYSEWA ($1,34 T). Indonesia 4,24x lebih besar.
      PDB Nominal: Indonesia ($1,69 T) vs MALAYSEWA ($0,46 T). Indonesia 3,67x lebih besar.
      Status: Indonesia mengukuhkan posisi sebagai The Giant (Raksasa), sementara MALAYSEWA terkunci dalam status The Stagnant (Statis).
      -
      Krisis Fiskal & Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
      Evolusi Utang: Meningkat dari RM 407 Miliar (2010) menjadi RM 1,79 Triliun (2026).
      Beban Cicilan: 58% pinjaman baru hanya untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama.
      Utang Rumah Tangga: Mencapai 84,3% dari GDP (Sangat berisiko bagi stabilitas domestik).
      Model "Negara Penyewa": Akibat krisis kas, militer terpaksa menggunakan skema Leasing (Sewa) untuk helikopter, pesawat latihan, hingga kendaraan polisi.
      -
      Risiko Administrasi & Geopolitik
      Skandal Aset: Catatan buruk mengenai hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet tempur.
      Reputasi Olahraga: Sanksi CAS/AFC akibat pemain naturalisasi ilegal dan kalah WO 0-3 yang membatalkan tiket Piala Asia 2027 (digantikan Vietnam).
      Tekanan Internasional: Ancaman sanksi tarif AS (Section 301 & IEEPA) yang mengancam sektor manufaktur dan ekspor.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Pengadaan Alutsista SIPRI (2020–2025)
      Tren menunjukkan kegagalan total dalam merealisasikan pembelian senjata berat:
      2020–2021: Status Planned (Hanya rencana di atas kertas).
      2022: Status Selected Not Yet Ordered (Dipilih tapi tidak sanggup bayar kontrak).
      2023: Status Not Yet Ordered (Tanpa pesanan resmi).
      2024–2025: Status KOSONG (Vakum total selama 2 tahun berturut-turut).
      Realisasi Kawasan: Indonesia memimpin dengan porsi 1,5% (impor Rafale, Scorpène, PPA), sementara MALAYSEWA hanya 0,3%.
      -
      Peringkat Militer Global Firepower (GFP) 2026
      Terjadi pergeseran drastis di mana MALAYSEWA kehilangan daya gentar di ASEAN:
      Peringkat 1: Indonesia (Skor 0,2582 — Peringkat 13 Dunia).
      Peringkat 6: Filipina (Skor 0,6993 — Peringkat 41 Dunia).
      Peringkat 7: MALAYSEWA (Skor 0,7379 — Peringkat 42 Dunia).
      Catatan Strategis: Untuk pertama kalinya, MALAYSEWA resmi berada di bawah Filipina dalam kekuatan tempur riil.
      -
      Krisis Fiskal & Spiral Utang "Debt-Servicing"
      Kondisi keuangan negara yang mematikan anggaran pertahanan:
      Total Utang: Diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
      Gali Lubang Tutup Lubang: 58% pinjaman baru digunakan hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang lama.
      Utang Rumah Tangga: Sangat tinggi di angka 85,8% dari PDB, menekan daya beli rakyat.
      Pembekuan Total: PM Anwar Ibrahim menginstruksikan Procurement Freeze (Januari 2026) akibat korupsi sistemik dan kartel proyek.

      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Kelumpuhan Alutsista (SIPRI 2020–2026)
      Vakum Total (2024–2025): Status KOSONG dalam laporan SIPRI selama dua tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat yang terealisasi.
      Tren Janji Palsu (Prank): Riwayat panjang kegagalan kontrak mulai dari Rafale (2014), JF-17 (2017), hingga pembatalan resmi F/A-18 Hornet Kuwait (2026) yang gagal total setelah 4 kali upaya.
      Pembekuan Total (2026): Instruksi PM Anwar Ibrahim untuk Procurement Freeze (pembekuan pengadaan) akibat skandal suap dan kartel proyek di angkatan darat.
      -
      Krisis Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
      Siklus Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 2025–2026 menunjukkan 58% hingga 58,9% pinjaman baru negara hanya habis untuk membayar cicilan dan bunga utang lama (Debt-Servicing).
      Beban Utang Per Kapita (2025):
      Utang Kerajaan Federal: RM 36.139 per orang.
      Utang Rumah Tangga: RM 45.859 per orang.
      Total Beban per Jiwa: RM 81.998.
      Eskalasi Utang: Melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menuju proyeksi RM 1,79 Triliun pada 2026.
      -
      Pergeseran Kekuatan Militer (GFP 2026)
      Kehilangan Dominasi: MALAYSEWA merosot ke Peringkat 42 Dunia (Posisi ke-7 di ASEAN).
      Disalip Filipina: Untuk pertama kalinya, Filipina (Peringkat 41) secara resmi melampaui kekuatan tempur MALAYSEWA.
      Model "Military-for-Rent": Akibat krisis kas (cash crunch), militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan polisi).

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Kelumpuhan Alutsista (SIPRI 2020–2026)
      Vakum Total (2024–2025): Status KOSONG dalam laporan SIPRI selama dua tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat yang terealisasi.
      Tren Janji Palsu (Prank): Riwayat panjang kegagalan kontrak mulai dari Rafale (2014), JF-17 (2017), hingga pembatalan resmi F/A-18 Hornet Kuwait (2026) yang gagal total setelah 4 kali upaya.
      Pembekuan Total (2026): Instruksi PM Anwar Ibrahim untuk Procurement Freeze (pembekuan pengadaan) akibat skandal suap dan kartel proyek di angkatan darat.
      -
      Krisis Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
      Siklus Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 2025–2026 menunjukkan 58% hingga 58,9% pinjaman baru negara hanya habis untuk membayar cicilan dan bunga utang lama (Debt-Servicing).
      Beban Utang Per Kapita (2025):
      Utang Kerajaan Federal: RM 36.139 per orang.
      Utang Rumah Tangga: RM 45.859 per orang.
      Total Beban per Jiwa: RM 81.998.
      Eskalasi Utang: Melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menuju proyeksi RM 1,79 Triliun pada 2026.
      -
      Pergeseran Kekuatan Militer (GFP 2026)
      Kehilangan Dominasi: MALAYSEWA merosot ke Peringkat 42 Dunia (Posisi ke-7 di ASEAN).
      Disalip Filipina: Untuk pertama kalinya, Filipina (Peringkat 41) secara resmi melampaui kekuatan tempur MALAYSEWA.
      Model "Military-for-Rent": Akibat krisis kas (cash crunch), militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan polisi).

      Hapus
    8. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Perbandingan Kontras Regional (Indonesia vs MALAYSEWA)
      Indonesia (The Giant): Status SIPRI "Satu Lembar Penuh" (Rafale F4, A400M, Rudal Khan, Kapal PPA). Ekonomi 4,24x lebih besar secara PDB PPP.
      MALAYSEWA (The Stagnant): Status SIPRI "Satu Lembar Kosong". Terjebak dalam utang rumah tangga tertinggi di ASEAN (85,8% GDP).
      -
      Degradasi Administrasi & Reputasi Internasional
      Skandal Aset: Catatan buruk mengenai 48 pesawat Skyhawk yang hilang dan 2 mesin jet tempur yang raib dari gudang.
      Sanksi Olahraga: Sanksi CAS & AFC akibat penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal; kalah WO 0-3 dan kehilangan tiket Piala Asia 2027 yang diambil alih oleh Vietnam.
      Tekanan AS: Ancaman sanksi tarif Section 301 (10-25%) dan IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang mengincar sektor manufaktur utama.
      -
      Krisis Ketahanan Nasional
      Kemandirian Pangan Rendah: Ketergantungan pada impor beras (termasuk dari Indonesia) dan daging merah yang hanya mampu dipenuhi <15% secara domestik.
      Pencabutan Subsidi: Kebijakan pencabutan total subsidi telur pada Agustus 2025 menjadi indikator tekanan fiskal yang sudah menyentuh kebutuhan pokok rakyat.

      Hapus
    9. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      35 MILLION/4 PEOPLE = 8.750.000 DEPRESION
      35 MILLION/10 PEOPLE = 3.500.000 ATTEMPTED SUICIDE
      the 2022 National Health Morbidity Survey (NHMS) in MALAYSEWA found that one in four adolescents had depression and one in ten had attempted suicide. The survey also found that suicidal thoughts and attempted suicide rates were higher among girls than boys.
      Key findings
      • 1 in 4 adolescents had depression
      • 1 in 10 adolescents had attempted suicide
      • 18.5% of girls had suicidal thoughts, compared to 13.4% of boys who had attempted suicide
      Implications
      These findings highlight the need for targeted mental health interventions.
      ---------------------------------
      SEPERTIGA (1/3) = MENTAL DISORDER = GANGGUAN JIWA ....
      1 IN 3 PEOPLE = HAVE A MENTAL DISORDER
      35 MILLION / 3 PEOPLE = 11 MILLION PEOPLE MENTAL DISORDER
      According to Prudential, one in three people in MALAYSEWA have a mental disorder, but half of them haven't been diagnosed. This is a serious issue that requires targeted interventions.
      Prevalence of mental illness in MALAYSEWA
      • The 2022 National Health Morbidity Survey found that one in four adolescents have depression, and one in ten have attempted suicide.
      • The prevalence of mental health problems is highest among people aged 16–19 and those from low-income families.
      • Mental health problems can affect people throughout their lives.
      Impact of untreated mental illness
      • People who don't get mental health treatment may develop serious complications and even be hospitalized.
      • Mental illness stigma is still widespread in many cultures and nations.
      ---------------------------------
      1 IN 3 = MENTAL DISORDER
      1 IN 3 = MENTAL DISORDER
      1 IN 3 = MENTAL DISORDER
      1 in 3 people in MALAYSEWA suffers from a mental disorder of some sort. But, unfortunately, half of those individuals have not been diagnosed. To aggravate things, most people who do not get mental health treatment may develop serious complications and even get hospitalised.

      Hapus
  36. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
    -
    INDONESIA
    a. 48 KAAN Gen 5
    b. 42 RAFALE Gen 4.5
    c. 16 Sukhoi 27/30
    d. 33 F16
    e. 12 M346FA
    f. 20 T50i
    g. 24 HAWK
    =============================
    =============================
    MALONYET
    a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
    b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
    c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
    d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
    --------------------------------------------
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    --------------------------------------------
    GOVERNMENT REVENUE =
    Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
    -
    TOTAL EXPENDITURE =
    Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
    -
    BUDGET ALLOCATION =
    RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
    -
    MAIN REASONS FOR BORROWING =
    REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
    Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
    --------------------------------------------
    MALAYSEWA DEBT DATA 2026
    Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
    Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
    MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
    -
    DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
    Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
    Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
    ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
    ---------------------------------
    Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
    Data resmi menunjukkan MALAYSEWA terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
    2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
    2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
    2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
    2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
    -
    Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
    Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
    2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
    2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
    2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
    Posisi Regional: MALAYSEWA kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
    -
    Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
    Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
    Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
    Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
    Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
    Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.


    BalasHapus
  37. MISKIN SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
    Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
    Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
    Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
    Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
    Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
    📊 Implikasi Defisit Berterusan
    Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
    Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
    Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
    --------------------------------------------
    UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
    2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
    2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
    2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
    2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
    2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
    2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
    2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
    2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
    2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
    2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
    2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
    --------------------------------------------
    OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
    1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
    1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
    2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
    2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
    2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
    2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
    2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
    2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
    2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
    2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
    2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

    BalasHapus
  38. MISKIN SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
    Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
    Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
    Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
    Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
    Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
    📊 Implikasi Defisit Berterusan
    Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
    Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
    Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
    --------------------------------------------
    UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
    2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
    2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
    2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
    2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
    2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
    2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
    2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
    2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
    2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
    2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
    2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
    --------------------------------------------
    OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
    1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
    1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
    2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
    2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
    2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
    2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
    2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
    2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
    2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
    2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
    2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

    BalasHapus
  39. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
    -
    INDONESIA
    a. 48 KAAN Gen 5
    b. 42 RAFALE Gen 4.5
    c. 16 Sukhoi 27/30
    d. 33 F16
    e. 12 M346FA
    f. 20 T50i
    g. 24 HAWK
    =============================
    =============================
    MALONYET
    a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
    b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
    c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
    d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
    --------------------------------------------
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    --------------------------------------------
    GOVERNMENT REVENUE =
    Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
    -
    TOTAL EXPENDITURE =
    Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
    -
    BUDGET ALLOCATION =
    RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
    -
    MAIN REASONS FOR BORROWING =
    REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
    Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
    --------------------------------------------
    MALAYSEWA DEBT DATA 2026
    Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
    Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
    MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
    -
    DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
    Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
    Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
    ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
    ---------------------------------
    Inventaris Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
    Indonesia (Aktif):
    Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Sistem Air Refuel, Drone ANKA-S.
    Laut: PPA-L-Plus, Ship Engine (LM-2500).
    Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN.
    Mesin: TP400-D6.
    MALAYSEWA (Kosong): Tidak ada catatan transfer signifikan dalam periode 2 tahun tersebut.
    -
    Akar Masalah Modernisasi (Structural Causes)
    Anggaran: Dana pertahanan di bawah 1,5% PDB (lebih rendah dari Singapura & Thailand).
    Skandal Pengadaan: Proyek LCS (Littoral Combat Ship) senilai RM9 miliar yang gagal kirim dan helikopter MD530G.
    Ketergantungan Asing: Kurangnya industri pertahanan domestik memicu kerentanan terhadap fluktuasi mata uang dan sanksi.
    Instabilitas Politik: Prioritas pertahanan sering berubah setiap pergantian pemerintah.

    BalasHapus
  40. TS 1603 Dari Terbalik parah, Servis Apgred FALKONSTAR+EMLU= bole terbang lagi, Like New haha!👍😉🤗
    Yang Fenting punya Duit & KEPAKARAN haha!👍🤓✌️

    ✅️https://www.posmetro-medan.com/2017/03/biaya-perbaikan-f-16-yang-akrobat-di.html?m=1

    ✅️https://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/22063001/rem.rusak.sebabkan.f-16.tni.au.kecelakaan.di.pekanbaru

    ✅️F-16 TS-1603 TNI AU: Dari Overrun ke Sukses Upgrade Falcon Star-eMLU
    https://indomiliter.com/f-16-ts-1603-tni-au-dari-overrun-ke-sukses-upgrade-falcon-star-emlu/


    negri🎰kasino genting, hornet terbakar, Salahkan Burung,
    padahal jet Terbang Malam..lagi tidoo burungnya..kicau kacau pembual🤥haha!😝🍌😎

    BalasHapus
  41. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
    -
    INDONESIA
    a. 48 KAAN Gen 5
    b. 42 RAFALE Gen 4.5
    c. 16 Sukhoi 27/30
    d. 33 F16
    e. 12 M346FA
    f. 20 T50i
    g. 24 HAWK
    =============================
    =============================
    MALONYET
    a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
    b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
    c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
    d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
    --------------------------------------------
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    --------------------------------------------
    GOVERNMENT REVENUE =
    Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
    -
    TOTAL EXPENDITURE =
    Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
    -
    BUDGET ALLOCATION =
    RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
    -
    MAIN REASONS FOR BORROWING =
    REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
    Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
    ---------------------------------
    FOOD CRISIS
    RICE CRISIS
    Meanwhile, the minister noted that in MALAYSEWA , rice scarcity has triggered panic among members of the public as dwindling stocks led to price increases, while the cost of imported rice has placed an additional burden on the people.
    The conditions in MALAYSEWA showed that disruption in food stocks can cause social unrest. Food is not merely a basic need for the people but also a key factor in national stability,” he stressed.
    -----------
    300.000 LOST JOBS
    300.000 LOST JOBS
    300.000 LOST JOBS
    Almost 300,000 lost their jobs in the last 4 years, Dewan Rakyat told Deputy human resources minister Abdul Rahman Mohamad says various programmes have been introduced to tackle underemployment. total of 293,639 workers lost their jobs between 2020 and Sept 26, with the manufacturing sector recording the highest number of layoffs at 75,615
    --------------
    30.000 JOBS CUT PETRONAS
    30.000 JOBS CUT PETRONAS
    30.000 JOBS CUT PETRONAS
    MALAYSEWA 's state energy firm Petronas will reduce its workforce to ensure its long-term survival amid increasing challenges in the global operating environment
    --------------
    30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
    30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
    30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
    The MALAYSEWA government’s decision to terminate 30,000 contract staff without a school-leaving certification has drawn backlash from the country’s public service union, which said the sudden end to long careers working for the state lacks compassion.

    BalasHapus
  42. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
    -
    INDONESIA
    a. 48 KAAN Gen 5
    b. 42 RAFALE Gen 4.5
    c. 16 Sukhoi 27/30
    d. 33 F16
    e. 12 M346FA
    f. 20 T50i
    g. 24 HAWK
    =============================
    =============================
    MALONYET
    a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
    b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
    c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
    d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
    --------------------------------------------
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    --------------------------------------------
    GOVERNMENT REVENUE =
    Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
    -
    TOTAL EXPENDITURE =
    Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
    -
    BUDGET ALLOCATION =
    RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
    -
    MAIN REASONS FOR BORROWING =
    REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
    Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
    --------------------------------------------
    MALAYSEWA DEBT DATA 2026
    Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
    Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
    MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
    -
    DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
    Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
    Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
    ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
    ---------------------------------
    MALAYSEWA DEFICIT =
    SALES AND SERVICE TAX EXPANSION
    SUBSIDY RATIONALISATION
    A budget deficit in MALAYSEWA can lead to economic instability, financial difficulties, and increased government DEBT.
    Economic impact
    • Economic growth: Prolonged budget deficits can hinder economic growth.
    • Financial instability: Budget deficits can expose MALAYSEWA to financial instability.
    Government DEBT
    • DEBT increase: Budget deficits increase government DEBT over time.
    • Interest costs: Higher interest costs dampen economic growth.
    • Creditors: Creditors may become concerned about the government's ability to repay its DEBT.
    Fiscal consolidation
    • Subsidy rationalisation
    Rationalizing subsidies, particularly for fuel, can help reduce the fiscal deficit.
    • Sales and Service Tax (SST) expansion
    Expanding the Sales and Service Tax (SST) can help reduce the fiscal deficit.
    Budget deficit targets
    • 2025: The government targets a budget deficit of 3.8% of GDP in 2025.
    • 2026: The government aims to reduce the fiscal deficit to around 3% of GDP by 2026.
    Budget deficit and DEBT
    Budget deficits and federal government DEBT are interrelated and affect each other

    BalasHapus
  43. ✅️Kolaborasi Jepang-Ostralia✌️
    22 Agustus 2026
    Successful Trial of Laser Marks Deepening of Australia-Japan Defence Collaboration
    https://defense-studies.blogspot.com/2026/08/successful-trial-of-laser-marks.html?m=1
    ======

    ✅️Kolaborasi RI-RRC👌
    24 Agustus 2026
    Indonesia-China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Teknologi Misil dan Roket
    https://defense-studies.blogspot.com/2026/08/indonesia-china-jajaki-kerja-sama.html?m=1
    ====

    mao nanya kalo negri🎰kasino putrajaya, kolab ama siapa donk?
    klaim iq super tinggi..kok gak ada yg ajak..ketauan pembual mana bokek pulak haha!🤥🍌🤣

    BalasHapus
  44. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
    NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
    NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
    ===========
    IMPORT COAL INDONESIA
    IMPORT COAL INDONESIA
    IMPORT COAL INDONESIA
    Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
    ===========
    KURANG BERAS 50-60%
    KURANG BERAS 50-60%
    KURANG BERAS 50-60%
    Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
    ===========
    IMPORT LNG INDONESIA
    IMPORT LNG INDONESIA
    IMPORT LNG INDONESIA
    Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
    ==============
    PETRONAS BERDEBT KE PGN
    PETRONAS BERDEBT KE PGN
    PETRONAS BERDEBT KE PGN
    Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
    ================
    OVER LIMIT DEBT
    Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
    • 2021: 69.16%
    • 2022: 65.5%
    • 2023: 69.76%
    • 2024: 68.38%
    Explanation
    The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
    In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
    In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
    ================
    OVERLIMIT DEBT 66,3%
    OVERLIMIT DEBT 66,3%
    LIMIT DEBT 65%
    LIMIT DEBT 65%
    In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
    Explanation
    • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
    • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
    • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
    • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
    • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
    ================
    PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
    • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
    -
    • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
    -
    • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
    -
    • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

    BalasHapus
  45. Su30 INDIANESIA guys...LAWAKnya hanya tinggal 2 buah saja yang masih mampu terbang.... nah kemalangan 1 tinggal sebuah saja yang masih layak terbang.....



    Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin Maros, Berhenti Dekat Pagar Pembatas

    https://m.youtube.com/watch?v=7wBqeCrZ594

    BalasHapus
    Balasan
    1. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      ===========
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
      ===========
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
      ===========
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
      ==============
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
      ================
      OVER LIMIT DEBT
      Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
      • 2021: 69.16%
      • 2022: 65.5%
      • 2023: 69.76%
      • 2024: 68.38%
      Explanation
      The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
      In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
      In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
      ================
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      LIMIT DEBT 65%
      LIMIT DEBT 65%
      In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
      Explanation
      • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
      • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
      • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
      • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
      • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
      ================
      PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

      Hapus
    2. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      ===========
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
      ===========
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
      ===========
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
      ==============
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
      ================
      OVER LIMIT DEBT
      Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
      • 2021: 69.16%
      • 2022: 65.5%
      • 2023: 69.76%
      • 2024: 68.38%
      Explanation
      The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
      In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
      In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
      ================
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      LIMIT DEBT 65%
      LIMIT DEBT 65%
      In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
      Explanation
      • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
      • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
      • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
      • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
      • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
      ================
      PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      --------------------------------------------
      Analisis Geopolitik & Pertahanan (Stagnasi Total)
      Vakum Alutsista (SIPRI 2024-2025): Status "Kosong" selama dua tahun berturut-turut menandakan tidak adanya transfer senjata berat yang masuk. Hal ini mengonfirmasi kegagalan proses modernisasi di saat negara tetangga (Indonesia/Singapura) melakukan pengadaan masif.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di mata penjual internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Peringkat Global Firepower (GFP) 42 (ke-7 di ASEAN) menempatkan militer MALAYSEWA di bawah Filipina, menunjukkan efek domino dari penundaan proyek LCS dan ketergantungan pada aset tua.
      Analisis Fiskal & Ekonomi (Spiral Utang)
      Debt-Servicing Cycle: Dengan proyeksi utang menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026, fenomena "Gali Lubang Tutup Lubang" (58% pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan) telah mengunci anggaran negara.
      Rasio Bahaya: Rasio utang terhadap GDP yang stabil di angka 68%-70% sejak 2024-2026 membatasi ruang gerak fiskal untuk subsidi domestik maupun belanja modal militer.
      Hambatan Dagang AS: Sanksi Section 301 (tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA oleh USTR Amerika Serikat akan memukul sektor manufaktur dan E&E, yang merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk membayar utang tersebut.
      Analisis Reputasi & Diplomasi (Sanksi Internasional)
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) akibat penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal bukan sekadar masalah sepak bola, melainkan cerminan kegagalan administrasi sistemik di tingkat federasi.
      Kehilangan Posisi Regional: Kegagalan lolos ke Piala Asia 2027 dan pemberian posisi tersebut kepada Vietnam mempertegas penurunan pengaruh dan daya saing negara di kawasan ASEAN.
      Kesimpulan Strategis
      Tahun 2026 menjadi titik nadir di mana krisis utang pemerintah berdampak langsung pada pelemahan pertahanan nasional dan reputasi internasional. Model pengadaan "Barter CPO" dan "Kredit 100%" terbukti belum cukup untuk menambal kekosongan armada tempur di tengah tekanan sanksi dagang global.

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
      Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. MALAYSEWA kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
      Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
      -
      Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
      Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
      Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
      Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.



      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa Model Pengadaan: "Negara Penyewa" (Leasing)
      Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
      Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) seperti pada kesepakatan FA-50 (Korea Selatan) dan PT-91M (Polandia).
      Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor, diperparah dengan catatan buruk hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet jet tempur.
      -
      Analisa Reputasi & Diplomasi Internasional
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS terkait 7 pemain naturalisasi ilegal dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
      Kehilangan Posisi Regional: Resmi gagal lolos ke Piala Asia 2027, di mana posisi tersebut kini diambil alih oleh Vietnam, mempertegas penurunan pengaruh MALAYSEWA di ASEAN.
      Krisis Identitas: Kritik internal dari pemimpin nasional (Mahathir & Anwar Ibrahim) mengenai kemiskinan struktural dan korupsi proyek negara memperburuk citra di mata investor global.


      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Kelumpuhan Pertahanan (SIPRI & Alutsista)
      Vakum SIPRI (2024–2025): Status KOSONG total selama dua tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat yang tercatat, menempatkan MALAYSEWA setara dengan Laos dan Kamboja.
      Tren Mundur: Penurunan konsisten dari fase Planned (2020), Selected Not Yet Ordered (2022), hingga nihil aktivitas (2024–2025).
      Kegagalan Simbolik: Pembatalan resmi akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali bukti hilangnya kredibilitas finansial di pasar global.
      Procurement Freeze (2026): Instruksi PM Anwar Ibrahim untuk pembekuan total pengadaan guna menghentikan korupsi sistemik dan kebocoran anggaran.
      -
      Model "Negara Penyewa" (Military-for-Rent)
      Ketiadaan uang tunai memaksa militer beralih dari kepemilikan aset menjadi skema Leasing (Sewa):
      Aset Sewaan (32+ Item): Mencakup 31 Helikopter (Blackhawk, AW139, AW149, Bell 429), pesawat latihan L39 ITCC, simulator jet tempur MKM, hingga motor polisi.
      Skema Barter: Pengadaan yang tersisa (FA-50, PT-91M, Scorpene) terpaksa menggunakan Barter Kelapa Sawit (CPO) karena krisis devisa.
      Aset Mangkrak: Proyek LCS & OPV yang karatan di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.
      -
      Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
      Debt-Servicing Cycle: 58% hingga 64,3% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama.
      Ledakan Liabilitas: Utang nasional melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menjadi proyeksi RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Kritis: Utang pemerintah menyentuh 69% GDP (melewati limit 65%) dan utang rumah tangga ekstrem di angka 84,3% GDP.
      Tabung Harapan (2018): Bukti historis keputusasaan fiskal melalui penggalangan dana rakyat untuk membayar utang negara.

      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status Kelumpuhan Pertahanan (SIPRI & Alutsista)
      Vakum SIPRI (2024–2025): Status KOSONG total selama dua tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat yang tercatat, menempatkan MALAYSEWA setara dengan Laos dan Kamboja.
      Tren Mundur: Penurunan konsisten dari fase Planned (2020), Selected Not Yet Ordered (2022), hingga nihil aktivitas (2024–2025).
      Kegagalan Simbolik: Pembatalan resmi akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali bukti hilangnya kredibilitas finansial di pasar global.
      Procurement Freeze (2026): Instruksi PM Anwar Ibrahim untuk pembekuan total pengadaan guna menghentikan korupsi sistemik dan kebocoran anggaran.
      -
      Model "Negara Penyewa" (Military-for-Rent)
      Ketiadaan uang tunai memaksa militer beralih dari kepemilikan aset menjadi skema Leasing (Sewa):
      Aset Sewaan (32+ Item): Mencakup 31 Helikopter (Blackhawk, AW139, AW149, Bell 429), pesawat latihan L39 ITCC, simulator jet tempur MKM, hingga motor polisi.
      Skema Barter: Pengadaan yang tersisa (FA-50, PT-91M, Scorpene) terpaksa menggunakan Barter Kelapa Sawit (CPO) karena krisis devisa.
      Aset Mangkrak: Proyek LCS & OPV yang karatan di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.
      -
      Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
      Debt-Servicing Cycle: 58% hingga 64,3% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama.
      Ledakan Liabilitas: Utang nasional melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menjadi proyeksi RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Kritis: Utang pemerintah menyentuh 69% GDP (melewati limit 65%) dan utang rumah tangga ekstrem di angka 84,3% GDP.
      Tabung Harapan (2018): Bukti historis keputusasaan fiskal melalui penggalangan dana rakyat untuk membayar utang negara.

      Hapus
    8. FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      ------------------------------
      MALONYET KLAIM CASH KAYA = GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALONYET.......
      STATUS 2023-2026: KORUPSI SISTEMIK & MISKIN
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak krisis ekonomi (Reuters).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK; Petronas pangkas ±5.000 karyawan (CNBC & Bloomberg).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan seluruh kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul tuduhan suap terhadap pejabat tinggi dan mantan panglima.
      2025-2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa aktivitas transfer senjata besar di level internasional (Defense Studies).
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      SKANDAL MAKELAR & KRONISME (PROCUREMENT CORRUPTION):
      Dominasi Makelar (Middlemen): Pengadaan alutsista dikendalikan oleh "agen" yang mayoritas adalah pensiunan perwira militer untuk menggelembungkan harga.
      Kecaman Raja (Sultan Ibrahim): Pada 2025, Raja mengecam praktik makelar di Kemenhan dan membatalkan sewa helikopter Black Hawk berusia 30 tahun yang dijuluki "Peti Mati Terbang".
      Favoritisme Politik: Hanya 20–30% kontrak yang melalui tender terbuka; sisanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik atau eks-militer.
      Skandal Kapal Selam Scorpene: Kasus suap masif yang melibatkan penyelidik Prancis (2018), mengungkap risiko kebocoran rahasia negara akibat pengaruh kontraktor asing.
      Lemahnya Pengawasan: Tidak ada komite parlemen independen yang mengaudit kontrak, sehingga konflik kepentingan terus berlanjut tanpa konsekuensi hukum.
      ________________________________________
      KELUMPUHAN ARMADA UDARA (RMAF LIMITATIONS):
      Armada Tua & Terbatas: Su-30MKM, F/A-18D, dan Hawk 208/108 sudah berusia di atas 20 tahun dengan biaya perawatan yang mencekik kas negara.
      Gap Superioritas Udara: Armada MiG-29N dipensiunkan (2015) tanpa pengganti sepadan, menciptakan kekosongan kekuatan tempur udara.
      Tanpa Jangkauan Strategis: Tidak memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara (Air Refueling) dan tidak ada sistem peringatan dini (AEW&C).
      Logistik Campur Aduk: Bergantung pada campuran platform Barat (AS/Eropa) dan Rusia, mempersulit manajemen suku cadang dan mengurangi interoperabilitas.
      Opsi "Murah" FA-50: Karena miskin, pemerintah terpaksa memilih jet ringan FA-50 Korea Selatan yang kapabilitasnya terbatas dibanding pesawat multirole murni seperti Rafale.
      Krisis ISR & Drone: Kemampuan intelijen dan pengawasan sangat minimal; ketergantungan pada drone Turki masih dalam tahap awal dan belum terintegrasi penuh.
      ________________________________________
      DAMPAK NYATA PADA KESIAPAN TEMPUR:
      Pelatihan Usang: Pilot berlatih dengan platform tua yang tidak lagi mewakili medan perang modern.
      Respons Lambat: Kemampuan patroli udara 24/7 sangat terbatas karena jumlah armada yang siap terbang (serviceable) terus menyusut.
      Vulnerabilitas ZEE: Tanpa ISR yang kuat, wilayah udara di Laut Cina Selatan mudah dilanggar tanpa deteksi dini.
      KESIMPULAN:
      KORUPSI MAKELAR + "PETI MATI TERBANG" + FISKAL LUMPUH = KEHANCURAN PERTAHANAN UDARA

      Hapus
    9. FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      ------------------------------
      MALONYET KLAIM CASH KAYA = GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALONYET.......
      STATUS 2023-2026: KORUPSI SISTEMIK & MISKIN
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak krisis ekonomi (Reuters).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK; Petronas pangkas ±5.000 karyawan (CNBC & Bloomberg).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan seluruh kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul tuduhan suap terhadap pejabat tinggi dan mantan panglima.
      2025-2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa aktivitas transfer senjata besar di level internasional (Defense Studies).
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      SKANDAL MAKELAR & KRONISME (PROCUREMENT CORRUPTION):
      Dominasi Makelar (Middlemen): Pengadaan alutsista dikendalikan oleh "agen" yang mayoritas adalah pensiunan perwira militer untuk menggelembungkan harga.
      Kecaman Raja (Sultan Ibrahim): Pada 2025, Raja mengecam praktik makelar di Kemenhan dan membatalkan sewa helikopter Black Hawk berusia 30 tahun yang dijuluki "Peti Mati Terbang".
      Favoritisme Politik: Hanya 20–30% kontrak yang melalui tender terbuka; sisanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik atau eks-militer.
      Skandal Kapal Selam Scorpene: Kasus suap masif yang melibatkan penyelidik Prancis (2018), mengungkap risiko kebocoran rahasia negara akibat pengaruh kontraktor asing.
      Lemahnya Pengawasan: Tidak ada komite parlemen independen yang mengaudit kontrak, sehingga konflik kepentingan terus berlanjut tanpa konsekuensi hukum.
      ________________________________________
      KELUMPUHAN ARMADA UDARA (RMAF LIMITATIONS):
      Armada Tua & Terbatas: Su-30MKM, F/A-18D, dan Hawk 208/108 sudah berusia di atas 20 tahun dengan biaya perawatan yang mencekik kas negara.
      Gap Superioritas Udara: Armada MiG-29N dipensiunkan (2015) tanpa pengganti sepadan, menciptakan kekosongan kekuatan tempur udara.
      Tanpa Jangkauan Strategis: Tidak memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara (Air Refueling) dan tidak ada sistem peringatan dini (AEW&C).
      Logistik Campur Aduk: Bergantung pada campuran platform Barat (AS/Eropa) dan Rusia, mempersulit manajemen suku cadang dan mengurangi interoperabilitas.
      Opsi "Murah" FA-50: Karena miskin, pemerintah terpaksa memilih jet ringan FA-50 Korea Selatan yang kapabilitasnya terbatas dibanding pesawat multirole murni seperti Rafale.
      Krisis ISR & Drone: Kemampuan intelijen dan pengawasan sangat minimal; ketergantungan pada drone Turki masih dalam tahap awal dan belum terintegrasi penuh.
      ________________________________________
      DAMPAK NYATA PADA KESIAPAN TEMPUR:
      Pelatihan Usang: Pilot berlatih dengan platform tua yang tidak lagi mewakili medan perang modern.
      Respons Lambat: Kemampuan patroli udara 24/7 sangat terbatas karena jumlah armada yang siap terbang (serviceable) terus menyusut.
      Vulnerabilitas ZEE: Tanpa ISR yang kuat, wilayah udara di Laut Cina Selatan mudah dilanggar tanpa deteksi dini.
      KESIMPULAN:
      KORUPSI MAKELAR + "PETI MATI TERBANG" + FISKAL LUMPUH = KEHANCURAN PERTAHANAN UDARA

      Hapus
    10. FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      -----------------------------
      MALONYET KLAIM CASH KAYA = GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALONYET.......
      STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN STRATEGIS & MISKIN
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemangkasan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak ekonomi konflik Timur Tengah (Reuters).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan (Bloomberg).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul skandal suap pejabat tinggi.
      2025-2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa catatan transfer senjata global (Defense Studies).
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      KEGAGALAN PROGRAM MRCA (MULTI-ROLE COMBAT AIRCRAFT):
      Ketidakpastian Selama 20 Tahun: Program pengganti MiG-29 dan F-5E pertama kali diusulkan awal 2000-an, namun hingga dua dekade kemudian tidak ada keputusan final.
      Gridlock Birokrasi: Keputusan terbagi antara Kemenhan (Mindef) dan Kemenkeu (MOF); kontrak di atas RM 7 juta wajib persetujuan MOF, memicu tumpang tindih prioritas dan penundaan masif.
      Tender Tidak Transparan: Pengadaan didominasi tender terbatas (hanya 20-30% tender terbuka), melibatkan pensiunan militer sebagai makelar politik.
      Daftar Penantian Panjang: Rafale, Typhoon, Gripen, hingga F/A-18 silih berganti dievaluasi tanpa ada pemilihan transparan yang difinalisasi.
      Pivot Karena Miskin: Karena keterbatasan dana, fokus beralih ke jet ringan (LCA) FA-50, mencerminkan strategi pengadaan yang reaktif, bukan proaktif berbasis kapabilitas.
      ________________________________________
      SKANDAL & KEBINGUNGAN PROGRAM SPH (SELF-PROPELLED HOWITZER):
      Proyek Terlantar Sejak 2010: Rencana akuisisi 66 unit SPH 155mm tetap berada dalam ketidakpastian selama lebih dari satu dekade.
      Kontroversi Kronisme: Pada 2022, muncul dugaan kontrak RM 819,09 Juta diberikan langsung kepada perusahaan yang terkait dengan keluarga mantan wakil menteri pertahanan.
      Kebingungan G2G (Yavuz SPH): Sempat berencana membeli Yavuz dari MKE Turki via G2G, namun kemudian diubah kembali menjadi tender terbuka karena ketidaksesuaian spesifikasi.
      Audit MOF vs Mindef: Meskipun MOF menyetujui tender pada Januari 2024, Mindef dipaksa negosiasi ulang harga, menunjukkan lemahnya otoritas pengadaan terpusat.
      Lumpuhnya Artileri Darat: Bergantung pada meriam tarik (towed) yang lambat; kegagalan SPH mematikan kemampuan bantuan tembakan cepat dalam pertempuran modern.
      ________________________________________
      RINGKASAN KELEMAHAN:
      MRCA: Tidak ada visi jangka panjang, hanya window shopping selama 20 tahun.
      SPH: Terjebak skandal kronisme dan ketidakjelasan prosedur G2G.
      Readiness: Armada jet tempur menipis dan artileri tidak memiliki mobilitas tinggi.
      KESIMPULAN:
      FISKAL LUMPUH + GRIDLOCK BIROKRASI + SKANDAL SPH = KEBANGKRUTAN PERTAHANAN NASIONAL

      Hapus
    11. FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      -----------------------------
      MALONYET KLAIM CASH KAYA = GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALONYET.......
      STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN STRATEGIS & MISKIN
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemangkasan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak ekonomi konflik Timur Tengah (Reuters).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan (Bloomberg).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul skandal suap pejabat tinggi.
      2025-2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa catatan transfer senjata global (Defense Studies).
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      KEGAGALAN PROGRAM MRCA (MULTI-ROLE COMBAT AIRCRAFT):
      Ketidakpastian Selama 20 Tahun: Program pengganti MiG-29 dan F-5E pertama kali diusulkan awal 2000-an, namun hingga dua dekade kemudian tidak ada keputusan final.
      Gridlock Birokrasi: Keputusan terbagi antara Kemenhan (Mindef) dan Kemenkeu (MOF); kontrak di atas RM 7 juta wajib persetujuan MOF, memicu tumpang tindih prioritas dan penundaan masif.
      Tender Tidak Transparan: Pengadaan didominasi tender terbatas (hanya 20-30% tender terbuka), melibatkan pensiunan militer sebagai makelar politik.
      Daftar Penantian Panjang: Rafale, Typhoon, Gripen, hingga F/A-18 silih berganti dievaluasi tanpa ada pemilihan transparan yang difinalisasi.
      Pivot Karena Miskin: Karena keterbatasan dana, fokus beralih ke jet ringan (LCA) FA-50, mencerminkan strategi pengadaan yang reaktif, bukan proaktif berbasis kapabilitas.
      ________________________________________
      SKANDAL & KEBINGUNGAN PROGRAM SPH (SELF-PROPELLED HOWITZER):
      Proyek Terlantar Sejak 2010: Rencana akuisisi 66 unit SPH 155mm tetap berada dalam ketidakpastian selama lebih dari satu dekade.
      Kontroversi Kronisme: Pada 2022, muncul dugaan kontrak RM 819,09 Juta diberikan langsung kepada perusahaan yang terkait dengan keluarga mantan wakil menteri pertahanan.
      Kebingungan G2G (Yavuz SPH): Sempat berencana membeli Yavuz dari MKE Turki via G2G, namun kemudian diubah kembali menjadi tender terbuka karena ketidaksesuaian spesifikasi.
      Audit MOF vs Mindef: Meskipun MOF menyetujui tender pada Januari 2024, Mindef dipaksa negosiasi ulang harga, menunjukkan lemahnya otoritas pengadaan terpusat.
      Lumpuhnya Artileri Darat: Bergantung pada meriam tarik (towed) yang lambat; kegagalan SPH mematikan kemampuan bantuan tembakan cepat dalam pertempuran modern.
      ________________________________________
      RINGKASAN KELEMAHAN:
      MRCA: Tidak ada visi jangka panjang, hanya window shopping selama 20 tahun.
      SPH: Terjebak skandal kronisme dan ketidakjelasan prosedur G2G.
      Readiness: Armada jet tempur menipis dan artileri tidak memiliki mobilitas tinggi.
      KESIMPULAN:
      FISKAL LUMPUH + GRIDLOCK BIROKRASI + SKANDAL SPH = KEBANGKRUTAN PERTAHANAN NASIONAL

      Hapus
    12. FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      FFBNP : LCS BANNED NSM-LMS NO TORPEDO-F18 BATAL
      -----------------------------
      MALONYET KLAIM CASH KAYA = GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALONYET.......
      STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN STRATEGIS & MISKIN
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = CUT BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemangkasan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak ekonomi konflik Timur Tengah (Reuters).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP =PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan (Bloomberg).
      2026 MALONYET BADUT FFBNP = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul skandal suap pejabat tinggi.
      2025-2024 MALONYET BADUT FFBNP =SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa catatan transfer senjata global (Defense Studies).
      2023 MALONYET BADUT FFBNP = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      KEGAGALAN PROGRAM MRCA (MULTI-ROLE COMBAT AIRCRAFT):
      Ketidakpastian Selama 20 Tahun: Program pengganti MiG-29 dan F-5E pertama kali diusulkan awal 2000-an, namun hingga dua dekade kemudian tidak ada keputusan final.
      Gridlock Birokrasi: Keputusan terbagi antara Kemenhan (Mindef) dan Kemenkeu (MOF); kontrak di atas RM 7 juta wajib persetujuan MOF, memicu tumpang tindih prioritas dan penundaan masif.
      Tender Tidak Transparan: Pengadaan didominasi tender terbatas (hanya 20-30% tender terbuka), melibatkan pensiunan militer sebagai makelar politik.
      Daftar Penantian Panjang: Rafale, Typhoon, Gripen, hingga F/A-18 silih berganti dievaluasi tanpa ada pemilihan transparan yang difinalisasi.
      Pivot Karena Miskin: Karena keterbatasan dana, fokus beralih ke jet ringan (LCA) FA-50, mencerminkan strategi pengadaan yang reaktif, bukan proaktif berbasis kapabilitas.
      ________________________________________
      SKANDAL & KEBINGUNGAN PROGRAM SPH (SELF-PROPELLED HOWITZER):
      Proyek Terlantar Sejak 2010: Rencana akuisisi 66 unit SPH 155mm tetap berada dalam ketidakpastian selama lebih dari satu dekade.
      Kontroversi Kronisme: Pada 2022, muncul dugaan kontrak RM 819,09 Juta diberikan langsung kepada perusahaan yang terkait dengan keluarga mantan wakil menteri pertahanan.
      Kebingungan G2G (Yavuz SPH): Sempat berencana membeli Yavuz dari MKE Turki via G2G, namun kemudian diubah kembali menjadi tender terbuka karena ketidaksesuaian spesifikasi.
      Audit MOF vs Mindef: Meskipun MOF menyetujui tender pada Januari 2024, Mindef dipaksa negosiasi ulang harga, menunjukkan lemahnya otoritas pengadaan terpusat.
      Lumpuhnya Artileri Darat: Bergantung pada meriam tarik (towed) yang lambat; kegagalan SPH mematikan kemampuan bantuan tembakan cepat dalam pertempuran modern.
      ________________________________________
      RINGKASAN KELEMAHAN:
      MRCA: Tidak ada visi jangka panjang, hanya window shopping selama 20 tahun.
      SPH: Terjebak skandal kronisme dan ketidakjelasan prosedur G2G.
      Readiness: Armada jet tempur menipis dan artileri tidak memiliki mobilitas tinggi.
      KESIMPULAN:
      FISKAL LUMPUH + GRIDLOCK BIROKRASI + SKANDAL SPH = KEBANGKRUTAN PERTAHANAN NASIONAL

      Hapus
  46. TS 1603 Dari Terbalik parah, Servis Apgred FALKONSTAR+EMLU= bole terbang lagi, Like New haha!👍😉🤗
    Yang Fenting punya Duit & KEPAKARAN haha!👍🤓✌️

    ✅️https://www.posmetro-medan.com/2017/03/biaya-perbaikan-f-16-yang-akrobat-di.html?m=1

    ✅️https://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/22063001/rem.rusak.sebabkan.f-16.tni.au.kecelakaan.di.pekanbaru

    ✅️F-16 TS-1603 TNI AU: Dari Overrun ke Sukses Upgrade Falcon Star-eMLU
    https://indomiliter.com/f-16-ts-1603-tni-au-dari-overrun-ke-sukses-upgrade-falcon-star-emlu/


    negri🎰kasino genting, hornet terbakar, Salahkan Burung,
    padahal jet Terbang Malam..lagi tidoo burungnya..kicau kacau pembual🤥haha!😝🍌😎

    BalasHapus
  47. rudal jarak jauh kita donk,
    METEOR 200KM 🚀
    PL15 180-300KM🚀 bisa maxed out barusan kolab ama negri tirai bamboe haha!👍🚀😎

    rudal medium
    ✅️amraam C7

    =====

    wahh kahsiyan, negri🎰kasino genting kok gak punyak...LeMaH haha!😂🍌🤭

    BalasHapus
  48. I am writing to share some thoughts regarding recent updates on Malaysia's defense procurement.

    I do not mean to insult anyone or any country, but it is quite surprising that even this equipment has to be leased. The government of Malaysia really needs to think about national defense more seriously.

    https://www.malaysiandefence.com/no-more-leased-rhibs-at-eastern-sabah/

    BalasHapus
  49. catat= Hammer batch 1 uda datang yaaaa...👍

    warganyet kl, KEFANASAAN LAGIIII haha!🔥😤🔥

    BalasHapus
  50. kemarin aja datang 6 ESYU 27/30...
    khusus hari kemerdekaan, masa pembual kata tinggal 2 haha!😆😝🤥

    BalasHapus
  51. Ini beerti hanya tinggal sebuah saja yang mampu terbang guys...........HAHAHAHAH



    Pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin

    https://m.antaranews.com/foto/5708852/pesawat-tempur-sukhoi-milik-tni-au-tergelincir-di-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      ===========
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
      ===========
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
      ===========
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
      ==============
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
      ================
      OVER LIMIT DEBT
      Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
      • 2021: 69.16%
      • 2022: 65.5%
      • 2023: 69.76%
      • 2024: 68.38%
      Explanation
      The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
      In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
      In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
      ================
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      LIMIT DEBT 65%
      LIMIT DEBT 65%
      In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
      Explanation
      • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
      • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
      • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
      • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
      • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
      ================
      PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

      Hapus
    2. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      ===========
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
      ===========
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
      ===========
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
      ==============
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
      ================
      OVER LIMIT DEBT
      Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
      • 2021: 69.16%
      • 2022: 65.5%
      • 2023: 69.76%
      • 2024: 68.38%
      Explanation
      The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
      In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
      In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
      ================
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      LIMIT DEBT 65%
      LIMIT DEBT 65%
      In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
      Explanation
      • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
      • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
      • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
      • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
      • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
      ================
      PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

      Hapus
    3. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      FOOD CRISIS
      RICE CRISIS
      Meanwhile, the minister noted that in MALAYSEWA , rice scarcity has triggered panic among members of the public as dwindling stocks led to price increases, while the cost of imported rice has placed an additional burden on the people.
      The conditions in MALAYSEWA showed that disruption in food stocks can cause social unrest. Food is not merely a basic need for the people but also a key factor in national stability,” he stressed.
      -----------
      300.000 LOST JOBS
      300.000 LOST JOBS
      300.000 LOST JOBS
      Almost 300,000 lost their jobs in the last 4 years, Dewan Rakyat told Deputy human resources minister Abdul Rahman Mohamad says various programmes have been introduced to tackle underemployment. total of 293,639 workers lost their jobs between 2020 and Sept 26, with the manufacturing sector recording the highest number of layoffs at 75,615
      --------------
      30.000 JOBS CUT PETRONAS
      30.000 JOBS CUT PETRONAS
      30.000 JOBS CUT PETRONAS
      MALAYSEWA 's state energy firm Petronas will reduce its workforce to ensure its long-term survival amid increasing challenges in the global operating environment
      --------------
      30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
      30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
      30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
      The MALAYSEWA government’s decision to terminate 30,000 contract staff without a school-leaving certification has drawn backlash from the country’s public service union, which said the sudden end to long careers working for the state lacks compassion.

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      FOOD CRISIS
      RICE CRISIS
      Meanwhile, the minister noted that in MALAYSEWA , rice scarcity has triggered panic among members of the public as dwindling stocks led to price increases, while the cost of imported rice has placed an additional burden on the people.
      The conditions in MALAYSEWA showed that disruption in food stocks can cause social unrest. Food is not merely a basic need for the people but also a key factor in national stability,” he stressed.
      -----------
      300.000 LOST JOBS
      300.000 LOST JOBS
      300.000 LOST JOBS
      Almost 300,000 lost their jobs in the last 4 years, Dewan Rakyat told Deputy human resources minister Abdul Rahman Mohamad says various programmes have been introduced to tackle underemployment. total of 293,639 workers lost their jobs between 2020 and Sept 26, with the manufacturing sector recording the highest number of layoffs at 75,615
      --------------
      30.000 JOBS CUT PETRONAS
      30.000 JOBS CUT PETRONAS
      30.000 JOBS CUT PETRONAS
      MALAYSEWA 's state energy firm Petronas will reduce its workforce to ensure its long-term survival amid increasing challenges in the global operating environment
      --------------
      30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
      30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
      30.000 JOBS CUT GOVERMENTS
      The MALAYSEWA government’s decision to terminate 30,000 contract staff without a school-leaving certification has drawn backlash from the country’s public service union, which said the sudden end to long careers working for the state lacks compassion.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      CUTTING SUBSIDIES FOR =
      FUEL
      ELECTRICITY
      WATER
      EDUCATION
      HEALTH SERVICES.
      the MALAYSEWA government is raising taxes to narrow the budget deficit and improve tax collections. The government is also cutting subsidies for certain items.
      Explanation
      • The government is introducing new taxes, such as a carbon tax, inheritance tax, and a tax on unhealthy food.
      • The government is raising excise duties on sugary drinks.
      • The government is expanding the scope of the sales and service tax (SST).
      • The government is raising the minimum wage.
      • The government is cutting subsidies for fuel, electricity, water, education, and health services.
      • The government is targeting subsidies for those most in need.
      The government's goal is to reduce dependency on oil and gas revenues. The government also wants to build a more sustainable economy.
      Budget deficit
      The government's fiscal deficit is expected to narrow to 3.8% of GDP in 2025 from an estimated 4.3% in 2024. The government's medium-term goal is to cut the fiscal deficit to 3% of GDP.
      ---------------------------------
      SALAM DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      SALAM DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      SALAM DEBT PROBLEMS SINCE 2000
      MALAYSEWA has experienced a number of SALAM DEBT PROBLEMS SINCE 2000, including high public DEBT, household DEBT, and a fiscal deficit.
      Public DEBT
      • Fiscal deficit: The fiscal deficit was high during the pandemic, exceeding 6% of GDP.
      • Public DEBT to GDP ratio: In 2023, public DEBT was almost 70% of GDP, which is higher than the average of 55% in the 2010s.
      • Statutory DEBT limit: The statutory DEBT limit has been revised several times over the last three decades.
      Household DEBT
      • Household DEBT to GDP ratio: In 2007, the household DEBT to GDP ratio was 67%, up from 47% in 2000.
      • DEBT to income ratio: The ratio of DEBT to income for MALAYSEWA households has been increasing since 2000.
      • Household DEBT crisis: In 2023, household DEBT reached RM1.53 trillion, with a household DEBT-to-GDP ratio of 84.3%.
      Other factors
      • External DEBT: MALAYSEWA 's external DEBT is also a concern.
      Export vulnerability: MALAYSEWA 's manufacturing sector is vulnerable to drops in external demand


      Hapus
    6. KLAIM HUTANG 3 MEI 1998 = BATAL 21 MEI 1998
      -
      21 MEI 1998 :
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      -
      pembatalan pinjaman Malaysia ke Indonesia tahun 1997/1998:
      Status Pinjaman: Batal total dan tidak pernah dicairkan (USD 1 miliar).
      Penyebab dari Malaysia: Fokus menyelamatkan likuiditas domestik akibat Krisis Finansial Asia dan menerapkan kebijakan kontrol modal ketat (capital control) pada September 1998.
      Penyebab dari Indonesia: Risiko politik ekstrem akibat Kerusuhan Mei 1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru yang membekukan proses administrasi pinjaman.
      Sumber Referensi Utama:
      Arsip resmi Perdana Leadership Foundation Malaysia (detail pengumuman resmi).
      Laporan media internasional seperti The Wall Street Journal.
      Analisis kajian ekonomi politik dari repositori Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
      --------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Dominasi Skala Ekonomi: Indonesia sebagai Gajah Asia
      Indonesia telah melakukan decoupling (pemisahan BERUK) dari ekonomi regional ASEAN:
      PDB PPP (Daya Beli Riil): Dengan angka US$ 5,69 Triliun, Indonesia menempati Peringkat 6 Dunia, melampaui Jerman, Inggris, dan Prancis.
      Skala Banding: Ekonomi riil Indonesia setara dengan gabungan Thailand + Vietnam + Filipina.
      Rasio vs MALAYSEWA: Indonesia 4,24x lebih besar.
      PDB Nominal (Nilai Pasar): Indonesia mencapai US$ 1,69 Triliun (Peringkat 15 Dunia).
      Rasio vs MALAYSEWA: Indonesia 3,67x lebih besar.
      -
      Kontras Kesehatan Fiskal & Profil Risiko
      Perbedaan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara:
      Indonesia (Pruden & Sehat):
      Rasio Utang: Terjaga stabil di kisaran 40%, jauh di bawah batas aman UU (60%).
      Utang Rumah Tangga: Sangat rendah (16%), memberikan ruang konsumsi domestik yang kuat tanpa beban cicilan ekstrem.
      MALAYSEWA (Zona Merah Fiskal):
      Rasio Utang: Melonjak hingga 69% - 70,5% (2024-2025), melewati limit internal 65%.
      Bom Waktu Rumah Tangga: Rasio utang rumah tangga mencapai 84,3%, salah satu yang tertinggi di Asia, yang mencekik daya beli rakyat.

      Hapus
    7. KLAIM HUTANG 3 MEI 1998 = BATAL 21 MEI 1998
      -
      21 MEI 1998 :
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      -
      pembatalan pinjaman Malaysia ke Indonesia tahun 1997/1998:
      Status Pinjaman: Batal total dan tidak pernah dicairkan (USD 1 miliar).
      Penyebab dari Malaysia: Fokus menyelamatkan likuiditas domestik akibat Krisis Finansial Asia dan menerapkan kebijakan kontrol modal ketat (capital control) pada September 1998.
      Penyebab dari Indonesia: Risiko politik ekstrem akibat Kerusuhan Mei 1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru yang membekukan proses administrasi pinjaman.
      Sumber Referensi Utama:
      Arsip resmi Perdana Leadership Foundation Malaysia (detail pengumuman resmi).
      Laporan media internasional seperti The Wall Street Journal.
      Analisis kajian ekonomi politik dari repositori Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
      --------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Trajektori Utang MALAYSEWA (2010–2026)
      Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
      Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
      Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
      Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
      -
      Implikasi Geopolitik & Pertahanan
      Kesenjangan ekonomi ini berdampak langsung pada postur militer:
      Indonesia: Memiliki Fiscal Space luas untuk modernisasi alutsista (Rafale, Scorpene) karena beban bunga utang yang rendah.
      MALAYSEWA: Terjebak dalam siklus "Hutang Bayar Hutang". Beban bunga utang yang masif memaksa pemerintah melakukan pembekuan total pengadaan militer dan beralih ke skema sewa (leasing) karena ketidaksediaan dana tunai.
      -
      Kesimpulan Utama: Indonesia kini berada di liga elit ekonomi global (G20 Top 6 PPP), sementara MALAYSEWA menghadapi risiko sistemik akibat beban utang pemerintah dan rumah tangga yang ekstrem, yang berujung pada stagnasi nasional.

      Hapus
    8. KLAIM HUTANG 3 MEI 1998 = BATAL 21 MEI 1998
      -
      21 MEI 1998 :
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      -
      pembatalan pinjaman Malaysia ke Indonesia tahun 1997/1998:
      Status Pinjaman: Batal total dan tidak pernah dicairkan (USD 1 miliar).
      Penyebab dari Malaysia: Fokus menyelamatkan likuiditas domestik akibat Krisis Finansial Asia dan menerapkan kebijakan kontrol modal ketat (capital control) pada September 1998.
      Penyebab dari Indonesia: Risiko politik ekstrem akibat Kerusuhan Mei 1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru yang membekukan proses administrasi pinjaman.
      Sumber Referensi Utama:
      Arsip resmi Perdana Leadership Foundation Malaysia (detail pengumuman resmi).
      Laporan media internasional seperti The Wall Street Journal.
      Analisis kajian ekonomi politik dari repositori Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
      --------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      ---------------------------------
      Dominasi Mutlak Indonesia di Level Global & ASEAN
      Indonesia telah berhasil melakukan "Great Decoupling", memisahkan diri dari persaingan kelas menengah ASEAN dan masuk ke jajaran elit ekonomi dunia:
      Peringkat 6 Dunia (PPP): Dengan PDB PPP sebesar US$ 5,69 Triliun, Indonesia secara riil lebih besar dari raksasa Eropa seperti Inggris dan Prancis.
      Hegemon ASEAN:
      Skala Riil (PPP): Ekonomi Indonesia mencapai 4,24x lipat ekonomi MALAYSEWA dan 6,69x lipat Singapura.
      Skala Pasar (Nominal): Indonesia tetap dominan dengan angka 3,67x lebih besar dari MALAYSEWA ($1,69 T vs $0,46 T).
      Top 5 Asia: Secara nominal, Indonesia kini berada di posisi ke-5 Asia, hanya di bawah Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.
      -
      Krisis Fiskal & "Debt Trap" MALAYSEWA (2010–2026)
      Data menunjukkan tren akumulasi utang MALAYSEWA yang mengkhawatirkan:
      Ledakan 2018 (Transparansi Liabilitas): Terjadi lonjakan dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun. Ini adalah titik balik di mana utang tersembunyi (1MDB & PPP) mulai diakui secara resmi.
      Proyeksi 2026: Utang diperkirakan menyentuh RM 1,79 Triliun. Dalam 16 tahun (2010–2026), utang MALAYSEWA membengkak hampir 4,4 kali lipat.
      Rasio Kritis: Rasio utang terhadap PDB melonjak dari 52% (2010) menjadi 70,5% (2024), melewati batas aman (65%).
      -
      Implikasi Strategis: Stagnasi Pertahanan & Ekonomi
      Kesenjangan fiskal ini menjelaskan mengapa terjadi fenomena "SIPRI Kosong" pada MALAYSEWA:
      Beban Bunga Utang: Dengan utang RM 1,79 T, sebagian besar pendapatan negara MALAYSEWA habis untuk membayar bunga, mengakibatkan pembekuan anggaran alutsista.
      Daya Beli Domestik: Utang rumah tangga MALAYSEWA yang mencapai 84,3% menjadi "bom waktu" bagi konsumsi internal, sementara Indonesia dengan utang 16% memiliki daya beli yang jauh lebih stabil dan resilien.


      Hapus
    9. KLAIM HUTANG 3 MEI 1998 = BATAL 21 MEI 1998
      -
      21 MEI 1998 :
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      SOEHARTO LENGSER = BANTUAN MALONYET BATAL GAGAL
      -
      pembatalan pinjaman Malaysia ke Indonesia tahun 1997/1998:
      Status Pinjaman: Batal total dan tidak pernah dicairkan (USD 1 miliar).
      Penyebab dari Malaysia: Fokus menyelamatkan likuiditas domestik akibat Krisis Finansial Asia dan menerapkan kebijakan kontrol modal ketat (capital control) pada September 1998.
      Penyebab dari Indonesia: Risiko politik ekstrem akibat Kerusuhan Mei 1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru yang membekukan proses administrasi pinjaman.
      Sumber Referensi Utama:
      Arsip resmi Perdana Leadership Foundation Malaysia (detail pengumuman resmi).
      Laporan media internasional seperti The Wall Street Journal.
      Analisis kajian ekonomi politik dari repositori Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
      --------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kegagalan Finansial: Skandal "Belum Bayar" Petronas
      Kasus sengketa gas Lapangan Kepodang menjadi bukti nyata tekanan likuiditas:
      Kekalahan Internasional: Petronas (PCML) kalah gugatan di ICC Arbitrase Hong Kong (Juni 2024).
      Gagal Bayar: Kewajiban denda Ship-or-Pay senilai US$ 32,2 Juta (± Rp500 Miliar) kepada PGN (Pertamina) belum tuntas dieksekusi.
      Implikasi: Menjatuhkan kredibilitas Petronas sebagai mitra global di tengah beban dividen untuk menutup utang negara MALAYSEWA yang mencapai RM 1,79 Triliun.
      -
      Krisis Pangan: Bergantung pada Beras Indonesia
      Ketahanan pangan MALAYSEWA berada di titik kritis (Defisit 50-60%):
      Impor Masif: MALAYSEWA resmi mengimpor 500.000 Ton beras dari Indonesia (via Kalimantan Barat) pada 2025 untuk menstabilkan stok Sarawak.
      Kapasitas Rendah: Produksi domestik hanya 1,44 juta metrik ton, sementara kebutuhan mencapai 3 juta metrik ton.
      Solusi Putus Asa: Pejabat tinggi (Speaker Dewan Rakyat) menyarankan rakyat mengonsumsi Singkong (Cassava) sebagai pengganti nasi.

      Hapus
  52. Eittt Hari Merdeka 81, turut esyu turut hadir di Open Base haha!🇮🇩😎🥳

    Menit 5:40 ESYU 27/30 masyuk taxiway hore haha!🥳😎✌️

    kamo BARUW🔥
    ✅️T2703
    ✅️T2704
    ✅️T3008
    ✅️T3009

    kamo lama 👍
    ✅️T3002
    ✅️T3005
    https://youtube.com/watch?v=zOK1WOBYR8A

    siapa tadi bilang 2, pasti FANASSS🔥

    BalasHapus
  53. ESYU kita Siyap Tempur 100%...

    EMKAEM seblah hanya 4 ajah..LeToY haha!👎🍌🤣
    kashiyan warganyet kl, KALAH LAGIIII..

    BalasHapus
  54. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
    NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
    NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
    ===========
    IMPORT COAL INDONESIA
    IMPORT COAL INDONESIA
    IMPORT COAL INDONESIA
    Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
    ===========
    KURANG BERAS 50-60%
    KURANG BERAS 50-60%
    KURANG BERAS 50-60%
    Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
    ===========
    IMPORT LNG INDONESIA
    IMPORT LNG INDONESIA
    IMPORT LNG INDONESIA
    Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
    ==============
    PETRONAS BERDEBT KE PGN
    PETRONAS BERDEBT KE PGN
    PETRONAS BERDEBT KE PGN
    Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
    ================
    OVER LIMIT DEBT
    Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
    • 2021: 69.16%
    • 2022: 65.5%
    • 2023: 69.76%
    • 2024: 68.38%
    Explanation
    The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
    In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
    In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
    ================
    OVERLIMIT DEBT 66,3%
    OVERLIMIT DEBT 66,3%
    LIMIT DEBT 65%
    LIMIT DEBT 65%
    In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
    Explanation
    • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
    • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
    • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
    • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
    • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
    ================
    PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
    • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
    -
    • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
    -
    • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
    -
    • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

    BalasHapus
  55. Ini beerti hanya tinggal sebuah saja yang mampu terbang guys...........HAHAHAHAH



    Pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin

    https://m.antaranews.com/foto/5708852/pesawat-tempur-sukhoi-milik-tni-au-tergelincir-di-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      ===========
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
      ===========
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
      ===========
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
      ==============
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
      ================
      OVER LIMIT DEBT
      Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
      • 2021: 69.16%
      • 2022: 65.5%
      • 2023: 69.76%
      • 2024: 68.38%
      Explanation
      The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
      In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
      In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
      ================
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      LIMIT DEBT 65%
      LIMIT DEBT 65%
      In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
      Explanation
      • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
      • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
      • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
      • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
      • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
      ================
      PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

      Hapus
    2. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      ===========
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
      ===========
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
      ===========
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
      ==============
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
      ================
      OVER LIMIT DEBT
      Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
      • 2021: 69.16%
      • 2022: 65.5%
      • 2023: 69.76%
      • 2024: 68.38%
      Explanation
      The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
      In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
      In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
      ================
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      LIMIT DEBT 65%
      LIMIT DEBT 65%
      In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
      Explanation
      • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
      • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
      • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
      • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
      • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
      ================
      PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

      Hapus
    3. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
      ===========
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      IMPORT COAL INDONESIA
      Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
      ===========
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      KURANG BERAS 50-60%
      Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
      ===========
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      IMPORT LNG INDONESIA
      Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
      ==============
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      PETRONAS BERDEBT KE PGN
      Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
      ================
      OVER LIMIT DEBT
      Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
      • 2021: 69.16%
      • 2022: 65.5%
      • 2023: 69.76%
      • 2024: 68.38%
      Explanation
      The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
      In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
      In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
      ================
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      OVERLIMIT DEBT 66,3%
      LIMIT DEBT 65%
      LIMIT DEBT 65%
      In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
      Explanation
      • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
      • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
      • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
      • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
      • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
      ================
      PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
      • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
      -
      • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
      -
      • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
      -
      • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

      Hapus
    4. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Perangkap Utang & Liabilitas (Eskalasi RM 1,79 Triliun)
      Pertumbuhan beban finansial yang melumpuhkan negara:
      2010: RM 407,1 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Ledakan pasca-transparansi 1MDB).
      2026: Proyeksi RM 1,79 Triliun (Titik kritis manajemen utang).
      Rasio Utang: Diproyeksikan menyentuh 69,54% dari PDB pada 2029 (Data Statista), melampaui batas aman.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi
      Global Firepower (GFP) 2026: MALAYSEWA (Peringkat 42) resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41) di ASEAN.
      Status "Military-for-Rent": Karena tidak mampu membeli (Buying), beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item (Heli, simulator, hingga motor polisi).
      Administrasi: Sanksi naturalisasi ilegal dan kekalahan WO 0-3 di bidang olahraga menjadi simbol runtuhnya tata kelola birokrasi nasional.
      -
      Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Berstatus "The Giant" dengan modernisasi agresif (Rafale, A400M, PPA) dan rasio utang pemerintah yang sehat (40% GDP).
      MALAYSEWA: Berstatus "The Stagnant" yang terjebak dalam delusi klaim "Shopping Cash" sementara kenyataannya hanya mampu membayar bunga utang lama.

      Hapus
    5. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
      Data resmi menunjukkan MALAYSEWA terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
      2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
      2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
      2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
      2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
      -
      Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
      Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
      2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
      2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
      2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
      Posisi Regional: MALAYSEWA kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
      -
      Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
      Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
      Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
      Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
      Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
      Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.


      Hapus
    6. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
      Data resmi menunjukkan MALAYSEWA terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
      2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
      2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
      2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
      2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
      -
      Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
      Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
      2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
      2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
      2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
      Posisi Regional: MALAYSEWA kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
      -
      Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
      Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
      Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
      Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
      Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
      Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.


      Hapus
    7. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
      Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
      Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
      MALAYSEWA (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, MALAYSEWA berubah menjadi "Negara Penyewa":
      Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
      Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", MALAYSEWA KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
      -
      Beban Rakyat & Masa Depan
      Beban Per Kapita: Setiap warga MALAYSEWA menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
      Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).





      Hapus
    8. MALONYET NOT PAID -FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
      Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
      Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
      MALAYSEWA (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, MALAYSEWA berubah menjadi "Negara Penyewa":
      Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
      Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", MALAYSEWA KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
      -
      Beban Rakyat & Masa Depan
      Beban Per Kapita: Setiap warga MALAYSEWA menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
      Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).





      Hapus
    9. PENGEMIS BERAS FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status SIPRI: Vakum vs. Agresif
      MALAYSEWA (Lembar Kosong): Mencatat status KOSONG selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada transfer senjata berat yang terealisasi.
      Indonesia (Lembar Penuh): Realisasi masif mencakup Rafale F-4, A400M Atlas, Rudal Khan/Bora, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
      -
      Kegagalan Pengadaan & Skandal Finansial
      Skandal LCS: Proyek RM 9 Miliar yang belum mengirimkan satu pun kapal meski RM 6 Miliar telah dibayarkan. Terdeteksi penyimpangan dana RM 400 Juta untuk bayar utang perusahaan.
      Sistem "Middlemen": Ketergantungan pada agen/makelar politik menyebabkan harga alutsista melambung tidak wajar dan spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan militer.
      Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan Kemenkeu karena krisis anggaran.


      Hapus
  56. PENGEMIS BERAS FFBNP = BARTER LEASING
    -
    INDONESIA
    a. 48 KAAN Gen 5
    b. 42 RAFALE Gen 4.5
    c. 16 Sukhoi 27/30
    d. 33 F16
    e. 12 M346FA
    f. 20 T50i
    g. 24 HAWK
    =============================
    =============================
    MALONYET
    a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
    b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
    c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
    d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
    --------------------------------------------
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    --------------------------------------------
    GOVERNMENT REVENUE =
    Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
    -
    TOTAL EXPENDITURE =
    Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
    -
    BUDGET ALLOCATION =
    RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
    -
    MAIN REASONS FOR BORROWING =
    REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
    Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
    --------------------------------------------
    MALAYSEWA DEBT DATA 2026
    Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
    Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
    MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
    -
    DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
    Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
    Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
    ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
    ---------------------------------
    Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
    Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
    Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
    MALAYSEWA (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, MALAYSEWA berubah menjadi "Negara Penyewa":
    Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
    Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", MALAYSEWA KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
    -
    Beban Rakyat & Masa Depan
    Beban Per Kapita: Setiap warga MALAYSEWA menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
    Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).




    BalasHapus
  57. Ini beerti hanya tinggal sebuah saja yang mampu terbang guys...........HAHAHAHAH



    Pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin

    https://m.antaranews.com/foto/5708852/pesawat-tempur-sukhoi-milik-tni-au-tergelincir-di-bandara-sultan-hasanuddin

    BalasHapus
    Balasan
    1. PENGEMIS BERAS FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kesenjangan Kemampuan (Capability Gap)
      Ketiadaan Pesawat COIN: Menggunakan jet mahal (Su-30MKM) untuk operasi anti-gerilya yang seharusnya menggunakan pesawat ringan. Pengganti (FA-50M) baru akan tiba paling cepat 2026.
      Logistik Terfragmentasi: Standarisasi alutsista yang buruk (campuran Rusia, AS, Polandia, China) menciptakan biaya pemeliharaan tinggi dan kesiapan operasional rendah.
      Absennya Korps Marinir: Kemampuan amfibi yang terpecah antara AD dan AL melemahkan pertahanan kedaulatan di Laut China Selatan.
      -
      Krisis Fiskal & "Negara Penyewa"
      Spiral Utang: Rasio utang pemerintah (69% GDP) dan rumah tangga (84,3%) yang ekstrem memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing).
      Aset Sewaan: Mencakup Helikopter Blackhawk, AW139, pesawat latihan L39, hingga kapal hidrografi dan motor patroli.
      Efek Domino: Pembatalan F-18 Hornet Kuwait (2026) menjadi simbol hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan global.
      -
      Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
      Peringkat Merosot: Turun ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), kini berada di bawah Filipina (41) dan jauh tertinggal dari Indonesia (13).
      Status Armada: Banyak aset utama berstatus grounded atau tidak layak selam (seperti kasus KD Rahman) akibat kekurangan suku cadang dan teknisi.

      Hapus
    2. PENGEMIS BERAS FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Status SIPRI: Vakum Total vs. Dominasi Regional
      MALAYSEWA (Zonk): Mencatatkan status KOSONG pada lembar laporan SIPRI selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada kontrak atau transfer senjata berat yang terealisasi.
      Indonesia (Full Shopping): Memiliki lembar belanja penuh dengan aset strategis seperti Rafale F-4, A400M, Rudal Khan/Bora, drone Anka-S, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
      -
      Alutsista Usang & Krisis Pemeliharaan
      Armada Tua: Mengoperasikan aset berusia 30–40 tahun seperti panser Condor (1980-an) dan kapal Lekiu-class (1990-an).
      Masalah Kesiapan: Jet tempur utama (Su-30MKM & F/A-18D) memiliki jumlah armada kecil dan biaya perawatan yang mencekik anggaran.
      Pensiun Tanpa Pengganti: Mundurnya MiG-29 pada 2017 tanpa pengganti langsung meninggalkan celah pertahanan udara yang lebar.
      -
      Skandal Korupsi & Kegagalan Pengadaan
      Tragedi LCS: Proyek RM 9 Miliar yang meledak biayanya (cost overrun) hingga RM 1 Miliar, namun belum mengirimkan satu pun kapal meski dana telah terserap masif.
      Sistem Makelar: Ketergantungan pada agen dan "middlemen" politik menyebabkan harga alutsista menjadi tidak masuk akal dan spesifikasi yang seringkali tidak sesuai kebutuhan militer.
      Drama SPH 155mm: Pengadaan artileri medan yang tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Keuangan karena krisis kas.

      Hapus
    3. PENGEMIS BERAS FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Hambatan Fiskal & Ketergantungan Asing
      Anggaran Defisit: Belanja pertahanan hanya 1,0–1,5% PDB, di mana sebagian besar tersedot untuk gaji dan pensiun, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi.
      Strategi Sewa (Leasing): Karena tidak mampu membeli tunai, militer terpaksa menyewa helikopter (Blackhawk, AW139) dan pesawat latihan (L39) dari pihak swasta.
      Kerentanan Suku Cadang: Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri membuat militer rentan terhadap sanksi politik atau gangguan rantai pasok global.
      -
      Kelemahan Geopolitik & Operasional
      Ancaman Laut China Selatan: Armada laut yang menua dan kecil (hanya 2 kapal selam) membuat MALAYSEWA sulit menghalau intrusi kapal penjaga pantai China di wilayah Luconia Shoals.
      Absennya Integrasi: Kurangnya sistem Komando Gabungan yang kuat dan tidak adanya Korps Marinir yang terdedikasi melemahkan respon terhadap ancaman hibrida.
      Penurunan Peringkat (GFP 2026): Berada di posisi 42 dunia, kini resmi disalip oleh Filipina (41) dan tertinggal jauh di bawah Indonesia (13).

      Hapus
    4. PENGEMIS BERAS FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Inventaris Transfer Senjata (SIPRI 2024-2025)
      Indonesia (Aktif):
      Udara: Rafale F-4, A400M Atlas, Sistem Air Refuel, Drone ANKA-S.
      Laut: PPA-L-Plus, Ship Engine (LM-2500).
      Darat/Rudal: Rudal BORA, Rudal KHAN.
      Mesin: TP400-D6.
      MALAYSEWA (Kosong): Tidak ada catatan transfer signifikan dalam periode 2 tahun tersebut.
      -
      Akar Masalah Modernisasi (Structural Causes)
      Anggaran: Dana pertahanan di bawah 1,5% PDB (lebih rendah dari Singapura & Thailand).
      Skandal Pengadaan: Proyek LCS (Littoral Combat Ship) senilai RM9 miliar yang gagal kirim dan helikopter MD530G.
      Ketergantungan Asing: Kurangnya industri pertahanan domestik memicu kerentanan terhadap fluktuasi mata uang dan sanksi.
      Instabilitas Politik: Prioritas pertahanan sering berubah setiap pergantian pemerintah.

      Hapus
    5. PENGEMIS BERAS FFBNP = BARTER LEASING
      -
      INDONESIA
      a. 48 KAAN Gen 5
      b. 42 RAFALE Gen 4.5
      c. 16 Sukhoi 27/30
      d. 33 F16
      e. 12 M346FA
      f. 20 T50i
      g. 24 HAWK
      =============================
      =============================
      MALONYET
      a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
      b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
      c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
      d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
      --------------------------------------------
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
      --------------------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------Tantangan Operasional & Internal
      Alutsista Tua: Ketergantungan pada Su-30MKM dan F/A-18D yang mulai menua; pensiunnya MiG-29 tanpa pengganti instan.
      Keamanan Maritim: Kewalahan menghadapi intrusi di Laut China Selatan (LCS) dan Selat Malaka akibat kurangnya kapal patroli.
      SDM: Gaji rendah dan kurangnya minat generasi muda menyebabkan sulitnya retensi tenaga ahli (pilot & insinyur).
      Koordinasi Rendah: Kurangnya integrasi operasi gabungan antara Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
      -
      Sorotan Skandal & Opini Publik
      Kritik Kerajaan: Sultan Ibrahim menyebut helikopter Black Hawk tua sebagai "peti mati terbang".
      Korupsi Internal: Operasi Sohor (2025) mengungkap intelijen militer yang membocorkan data ke penyelundup.
      Kasus Kekerasan: Insiden penganiayaan kadet di UPNM yang memicu kemarahan publik di media sosial (#ReformATM).
      Konspirasi: Keterlibatan sindikat yang membayar petugas hingga RM50.000 per perjalanan untuk aktivitas ilegal.
      -
      Kesimpulan Perbandingan
      Indonesia: Fokus pada pengadaan besar-besaran (Big Ticket Items) dari berbagai negara (Perancis, Turki, AS).
      MALAYSEWA: Mengalami stagnasi akibat jeratan utang proyek lama, skandal korupsi, dan krisis kepercayaan publik terhadap manajemen pengadaan.

      Hapus
    6. PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
      -
      ASET MILITER USANG
      SEWA ALAT MILITER
      KORUPSI MILITER
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
    7. PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
      -
      FA-50M VERSI MURAH FA50PL✔️
      LMS B2 VERSI MURAH BABUR CLASS✔️
      MD530G VERSI SIPIL MURAH AH-6i✔️
      -
      2026
      Populasi: 36.38 juta
      Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
      Beban per Kapita: RM 94,544
      -
      2025
      Populasi: 35.97 juta
      Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
      Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
      Beban per Kapita: RM 81,998
      -
      2024
      Populasi: 34.67 juta
      Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
      Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
      Beban per Kapita: RM 79,315
      -
      2023
      Populasi: 35.12 juta
      Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
      Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
      Beban per Kapita: RM 74,587
      -
      2022
      Populasi: 34.69 juta
      Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
      Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
      Beban per Kapita: RM 70,901
      -
      2021
      Populasi: 34.28 juta
      Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
      Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
      Beban per Kapita: RM 67,667
      -
      2020
      Populasi: 33.87 juta
      Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
      Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
      Beban per Kapita: RM 63,464
      -
      2019
      Populasi: 33.45 juta
      Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
      Beban per Kapita: RM 60,179
      -
      2018
      Populasi: 33.00 juta
      Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
      Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 57,605
      -
      2017
      Populasi: 32.54 juta
      Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
      Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
      Beban per Kapita: RM 54,910
      -
      2016
      Populasi: 32.04 juta
      Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
      Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
      Beban per Kapita: RM 52,699
      -
      2015
      Populasi: 31.52 juta
      Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
      Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
      Beban per Kapita: RM 51,253
      -
      2014
      Populasi: 30.98 juta
      Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
      Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
      Beban per Kapita: RM 47,927
      -
      2013
      Populasi: 30.42 juta
      Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
      Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
      Beban per Kapita: RM 44,992
      -
      2012
      Populasi: 29.85 juta
      Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
      Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
      Beban per Kapita: RM 41,326
      -
      2011
      Populasi: 29.26 juta
      Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
      Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
      Beban per Kapita: RM 37,904
      -
      2010
      Populasi: 28.65 juta
      Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
      Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
      Beban per Kapita: RM 34,488
      -
      2009
      Populasi: 28.04 juta
      Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
      Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
      Beban per Kapita: RM 31,326
      -
      2008
      Populasi: 27.45 juta
      Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
      Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
      Beban per Kapita: RM 26,155
      -
      2007
      Populasi: 26.86 juta
      Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
      Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 25,316
      -
      2006
      Populasi: 26.26 juta
      Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
      Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
      Beban per Kapita: RM 23,381
      -
      2005
      Populasi: 25.66 juta
      Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
      Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 21,940
      -
      2004
      Populasi: 25.06 juta
      Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
      Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
      Beban per Kapita: RM 20,550
      -
      2003
      Populasi: 24.46 juta
      Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
      Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 18,560
      -
      2002
      Populasi: 23.87 juta
      Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
      Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
      Beban per Kapita: RM 16,798
      -
      2001
      Populasi: 23.28 juta
      Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
      Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
      Beban per Kapita: RM 15,162
      -
      2000
      Populasi: 22.69 juta
      Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
      Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
      Beban per Kapita: RM 13,574
      -
      1999
      Populasi: 22.11 juta
      Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
      Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
      Beban per Kapita: RM 12,210
      -
      1998
      Populasi: 21.53 juta
      Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
      Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
      Beban per Kapita: RM 10,821

      Hapus
  58. PENGEMIS BERAS
    FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
    • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
    -
    • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
    -
    • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
    -
    • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.
    --------------------------------------------
    UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
    2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
    2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
    2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
    2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
    2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
    2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
    2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
    2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
    2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
    2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
    2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
    --------------------------------------------
    OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
    1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
    1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
    2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
    2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
    2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
    2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
    2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
    2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
    2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
    2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
    2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

    BalasHapus
  59. MISKIN SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
    📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
    Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. MALONYET mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
    Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
    Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
    Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
    Sejak itu, MALONYET tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
    📊 Implikasi Defisit Berterusan
    Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
    Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
    Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
    --------------------------------------------
    UTANG & LIABILITAS MALONYET (1998–2026)
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
    2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
    2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
    2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
    2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
    2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
    2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
    2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
    2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
    2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
    2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
    2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
    --------------------------------------------
    OBLIGASI GLOBAL MALONYET (1998–2026)
    1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
    1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
    2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
    2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
    2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
    2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
    2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
    2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
    2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
    2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
    2026: Promosi rencana obligasi global baru USD

    BalasHapus
  60. PENGEMIS BERAS FFBNP = BARTER LEASING
    -
    INDONESIA
    a. 48 KAAN Gen 5
    b. 42 RAFALE Gen 4.5
    c. 16 Sukhoi 27/30
    d. 33 F16
    e. 12 M346FA
    f. 20 T50i
    g. 24 HAWK
    =============================
    =============================
    MALONYET
    a. 18 FA50Murah (10 LCA + 8 LIFT) = LACK BVR AMRAAM
    b. 18 Sukhoi (4 Serviceable) = LACK MAINTENANCE
    c. 7 F18 = LACK SOURCE CODE
    d. 16 HAWK = LACK SPAREPART
    --------------------------------------------
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    KASTA FFBNP= NO SHOPPING BUT LEASING
    --------------------------------------------GOVERNMENT REVENUE =
    Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
    -
    TOTAL EXPENDITURE =
    Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
    -
    BUDGET ALLOCATION =
    RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
    -
    MAIN REASONS FOR BORROWING =
    REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
    Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
    -
    CHRONIC BUDGET DEFICIT:
    The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
    --------------------------------------------
    MALAYSEWA DEBT DATA 2026
    Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
    Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
    MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
    -
    DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
    Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
    Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
    ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
    ---------------------------------
    Hambatan Fiskal & Ketergantungan Asing
    Anggaran Defisit: Belanja pertahanan hanya 1,0–1,5% PDB, di mana sebagian besar tersedot untuk gaji dan pensiun, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi.
    Strategi Sewa (Leasing): Karena tidak mampu membeli tunai, militer terpaksa menyewa helikopter (Blackhawk, AW139) dan pesawat latihan (L39) dari pihak swasta.
    Kerentanan Suku Cadang: Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri membuat militer rentan terhadap sanksi politik atau gangguan rantai pasok global.
    -
    Kelemahan Geopolitik & Operasional
    Ancaman Laut China Selatan: Armada laut yang menua dan kecil (hanya 2 kapal selam) membuat MALAYSEWA sulit menghalau intrusi kapal penjaga pantai China di wilayah Luconia Shoals.
    Absennya Integrasi: Kurangnya sistem Komando Gabungan yang kuat dan tidak adanya Korps Marinir yang terdedikasi melemahkan respon terhadap ancaman hibrida.
    Penurunan Peringkat (GFP 2026): Berada di posisi 42 dunia, kini resmi disalip oleh Filipina (41) dan tertinggal jauh di bawah Indonesia (13).

    BalasHapus
  61. NO RICE INDONESIA = MALAYDESH GELAP
    NO COAL INDONESIA = MALAYDESH GELAP
    NO LNG INDONESIA = MALAYDESH GELAP
    ===========
    IMPORT COAL INDONESIA
    IMPORT COAL INDONESIA
    IMPORT COAL INDONESIA
    Malaydesh mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik. Tenaga Nasional Berhad (TNB), perusahaan listrik utama Malaydesh, merupakan salah satu mitra strategis bagi para eksportir batu bara Indonesia. Dalam tahun 2021, TNB membeli 21,84 juta metrik ton batu bara dari Indonesia, yang merupakan 69% dari total batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik di seluruh Malaydesh
    ===========
    KURANG BERAS 50-60%
    KURANG BERAS 50-60%
    KURANG BERAS 50-60%
    Produksi beras di Malaydesh saat ini hanya mencukupi sekitar 40-50% dari kekebutuhanan nasionalnya. Ini berarti Malaydesh mengalami kekurangan beras dan bergantung pada impor untuk memenuhi sisa kekebutuhanan.
    ===========
    IMPORT LNG INDONESIA
    IMPORT LNG INDONESIA
    IMPORT LNG INDONESIA
    Malaydesh imported $1.74B in Natural gas, liquefied, becoming the 23rd largest importer of Natural gas, liquefied in the world. At the same year, Natural gas, liquefied was the 15th most imported product in Malaydesh. Malaydesh imports Natural gas, liquefied primarily from: Australia ($1.13B), Brunei ($600M), Indonesia ($8.23M), United States ($4.84k), and France ($414).
    ==============
    PETRONAS BERDEBT KE PGN
    PETRONAS BERDEBT KE PGN
    PETRONAS BERDEBT KE PGN
    Afiliasi Pertamina Gas Negara alias PGN (PGAS) menang gugatan atas Petronas Carigali Muriah Limited (PCML), dan PLN. Itu setelah ICC International Court of Arbitration, Hong Kong, menghukum Petronas. Oleh karena itu, Petronas harus memPAY kepada Kalimantan Jawa Gas (KJG).
    ================
    OVER LIMIT DEBT
    Malaydesh's DEBT-to-GDP ratio from 2021 to 2024 was as follows:
    • 2021: 69.16%
    • 2022: 65.5%
    • 2023: 69.76%
    • 2024: 68.38%
    Explanation
    The DEBT-to-GDP ratio is the ratio of a country's DEBT to its gross domestic product.
    In 2022, Malaydesh's government DEBT ratio was almost double its lowest point of 31.9% in 1997. The DEBT grew faster than the nominal GDP during this period.
    In June 2024, Malaydesh's household DEBT was 83.8% of its GDP. This amount is increasing annually, and the government needs to intervene to control it.
    ================
    OVERLIMIT DEBT 66,3%
    OVERLIMIT DEBT 66,3%
    LIMIT DEBT 65%
    LIMIT DEBT 65%
    In 2024, Malaydesh's government DEBT was projected to increase to RM1.26 trillion, which is 66.3% of the country's GDP. This is close to the statutory DEBT limit of 65% of GDP.
    Explanation
    • In 2023, Malaydesh's government DEBT was 64.3% of its GDP, which was close to the statutory DEBT limit.
    • The government's DEBT has been increasing due to higher spending on pandemic relief.
    • The government's goal is to reduce the fiscal deficit from 4.3% of GDP in 2024 to 3% by 2026.
    • The government plans to achieve this by reducing subsidies, especially for fuel, and increasing the Sales and Service Tax (SST) in 2025.
    • The Ministry of Finance (MOF) projects that the government's DEBT growth will slow from 7.5% in 2024 to 6% in 2025.
    ================
    PENGEMIS BERAS FFBNP AGUSTUS 2026 = IMPOR BERAS 200 RIBU TON INDONESIA -
    • Tempo: Berita kesepakatan final ekspor beras premium ke Malonyet.
    -
    • BeritaSatu: Laporan permintaan resmi Malonyet dan pengiriman perdana 1.000 ton.
    -
    • Sindonews: Detail pengiriman logistik beras via darat ke wilayah Sarawak.
    -
    • Hortus News: Liputan penandatanganan MoU yang disaksikan Menteri Pertanian RI.

    BalasHapus
  62. PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
    PENGELUARAN : RM470 Miliar
    RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
    -
    NGEMIS BERAS
    NGEMIS JAGUNG
    NGEMIS BATUBARA
    -
    2026
    Populasi: 36.38 juta
    Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
    Beban per Kapita: RM 94,544
    -
    2025
    Populasi: 35.97 juta
    Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
    Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
    Beban per Kapita: RM 81,998
    -
    2024
    Populasi: 34.67 juta
    Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
    Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
    Beban per Kapita: RM 79,315
    -
    2023
    Populasi: 35.12 juta
    Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
    Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
    Beban per Kapita: RM 74,587
    -
    2022
    Populasi: 34.69 juta
    Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
    Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
    Beban per Kapita: RM 70,901
    -
    2021
    Populasi: 34.28 juta
    Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
    Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
    Beban per Kapita: RM 67,667
    -
    2020
    Populasi: 33.87 juta
    Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
    Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
    Beban per Kapita: RM 63,464
    -
    2019
    Populasi: 33.45 juta
    Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
    Beban per Kapita: RM 60,179
    -
    2018
    Populasi: 33.00 juta
    Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
    Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 57,605
    -
    2017
    Populasi: 32.54 juta
    Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
    Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
    Beban per Kapita: RM 54,910
    -
    2016
    Populasi: 32.04 juta
    Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
    Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
    Beban per Kapita: RM 52,699
    -
    2015
    Populasi: 31.52 juta
    Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
    Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
    Beban per Kapita: RM 51,253
    -
    2014
    Populasi: 30.98 juta
    Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
    Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
    Beban per Kapita: RM 47,927
    -
    2013
    Populasi: 30.42 juta
    Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
    Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
    Beban per Kapita: RM 44,992
    -
    2012
    Populasi: 29.85 juta
    Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
    Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
    Beban per Kapita: RM 41,326
    -
    2011
    Populasi: 29.26 juta
    Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
    Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
    Beban per Kapita: RM 37,904
    -
    2010
    Populasi: 28.65 juta
    Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
    Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
    Beban per Kapita: RM 34,488
    -
    2009
    Populasi: 28.04 juta
    Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
    Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
    Beban per Kapita: RM 31,326
    -
    2008
    Populasi: 27.45 juta
    Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
    Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
    Beban per Kapita: RM 26,155
    -
    2007
    Populasi: 26.86 juta
    Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
    Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 25,316
    -
    2006
    Populasi: 26.26 juta
    Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
    Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
    Beban per Kapita: RM 23,381
    -
    2005
    Populasi: 25.66 juta
    Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
    Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 21,940
    -
    2004
    Populasi: 25.06 juta
    Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
    Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
    Beban per Kapita: RM 20,550
    -
    2003
    Populasi: 24.46 juta
    Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
    Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 18,560
    -
    2002
    Populasi: 23.87 juta
    Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
    Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
    Beban per Kapita: RM 16,798
    -
    2001
    Populasi: 23.28 juta
    Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
    Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
    Beban per Kapita: RM 15,162
    -
    2000
    Populasi: 22.69 juta
    Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
    Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
    Beban per Kapita: RM 13,574
    -
    1999
    Populasi: 22.11 juta
    Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
    Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
    Beban per Kapita: RM 12,210
    -
    1998
    Populasi: 21.53 juta
    Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
    Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
    Beban per Kapita: RM 10,821

    BalasHapus
  63. 1998 - 2026 = 28 TAHUN
    PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
    PENGELUARAN : RM470 Miliar
    BEBAN SUBSIDI 23,9%
    RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
    --------------------------------
    HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 1998–2026
    1998 : RM 165,4 Miliar
    1999 : RM 178,3 Miliar
    2000 : RM 192,2 Miliar
    2001 : RM 207,2 Miliar
    2002 : RM 223,3 Miliar
    2003 : RM 240,7 Miliar
    2004 : RM 259,5 Miliar
    2005 : RM 279,7 Miliar
    2006 : RM 301,5 Miliar
    2007 : RM 325,0 Miliar
    2008 : RM 350,4 Miliar
    2009 : RM 377,7 Miliar
    2010 : RM 407,1 Miliar
    2011 : RM 456,1 Miliar
    2012 : RM 501,6 Miliar
    2013 : RM 547,7 Miliar
    2014 : RM 582,8 Miliar
    2015 : RM 630,5 Miliar
    2016 : RM 648,5 Miliar
    2017 : RM 686,8 Miliar
    2018 : RM 1,19 Triliun
    2019 : RM 1,25 Triliun
    2020 : RM 1,32 Triliun
    2021 : RM 1,38 Triliun
    2022 : RM 1,45 Triliun
    2023 : RM 1,53 Triliun
    2024 : RM 1,63 Triliun
    2025 : RM 1,71 Triliun
    2026 : RM 1,79 Triliun
    -
    SUMBER :
    Bloomberg & Reuters | CNA & The Star | The Edge Malondesh | MOF & Bernama | Kementerian Kewangan
    --------------------------------_
    TAHUN RASIO UTANG TERHADAP GDP (%) 1998–2025
    1998 : 35,8%
    1999 : 40,4%
    2000 : 36,1%
    2001 : 42,5%
    2002 : 44,9%
    2003 : 45,9%
    2004 : 45,1%
    2005 : 43,8%
    2006 : 41,5%
    2007 : 41,1%
    2008 : 41,3%
    2009 : 51,1%
    2010 : 52.4%
    2011 : 51.8
    2012 : 53.3
    2013 : 54.7
    2014 : 55.0
    2015 : 55.1
    2016 : 52.7
    2017 : 51.9
    2018 : 52.5
    2019 : 52.4
    2020 : 62.0
    2021 : 63.3
    2022 : 60.2
    2023 : 64.3
    2024 : 70.4
    2025 : 70.5
    -
    SUMBER : Macrotrends / World Bank / Statista / Trading Economics
    --------------------------------
    DEFISIT FISKAL MALONDESH PERIODE 1998–2025:
    1998 : -1,8% (± USD 33,6 MILIAR)
    1999 : -3,2% (± USD 34,3 MILIAR)
    2000 : -5,8% (± USD 32,5 MILIAR)
    2001 : -5,5% (± USD 38,0 MILIAR)
    2002 : -5,6% (± USD 39,5 MILIAR)
    2003 : -5,0% (± USD 41,3 MILIAR)
    2004 : -4,1% (± USD 41,9 MILIAR)
    2005 : -3,6% (± USD 40,7 MILIAR)
    2006 : -3,3% (± USD 39,6 MILIAR)
    2007 : -3,2% (± USD 39,3 MILIAR)
    2008 : -4,8% (± USD 39,3 MILIAR)
    2009 : -6,7% (± USD 50,4 MILIAR)
    2010 : -5,4% (± USD 51,8 MILIAR)
    2011 : -4,8% (± USD 53,7 MILIAR)
    2012 : -4,5% (± USD 55,6 MILIAR)
    2013 : -3,9% (± USD 55,3 MILIAR)
    2014 : -3,4% (± USD 56,9 MILIAR)
    2015 : -3,2% (± USD 55,7 MILIAR)
    2016 : -3,1% (± USD 54,3 MILIAR)
    2017 : -3,0% (± USD 55,6 MILIAR)
    2018 : -3,7% (± USD 57,0 MILIAR)
    2019 : -3,4% (± USD 67,6 MILIAR)
    2020 : -6,2% (± USD 69,1 MILIAR)
    2021 : -6,4% (± USD 65,5 MILIAR)
    2022 : -5,6% (± USD 69,7 MILIAR)
    2023 : -5,0% (± USD 68,3 MILIAR)
    2024 : -4,1% (± USD 298,4 MILIAR) (Pemangkasan subsidi)
    2025 : -3,8% (± USD 325,6 MILIAR) (Rasionalisasi RON95)
    -
    SUMBER:
    IMF | World Economic Outlook | World Bank | Bank Negara Malondesh.
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG SWASTA + PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 347%
    2. Malondesh 🇲🇾: 224%
    3. Thailand 🇹🇭: 223%
    4. Vietnam 🇻🇳: 161%
    5. Laos 🇱🇦: ~130 - 150%
    6. Filipina 🇵🇭: ~110 - 120%
    7. Indonesia 🇮🇩: ~80 - 95%
    8. Myanmar 🇲🇲: ~75 - 85%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~60 - 70%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~30 - 40%
    11. Brunei 🇧🇳: ~5 - 10%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2025 TOTAL UTANG PEMERINTAH TERHADAP GDP
    1. Singapura 🇸🇬: 176,3%
    2. Laos 🇱🇦: ~84,7% - 91%
    3. Malondesh 🇲🇾: 70,5%
    4. Thailand 🇹🇭: 62,2%
    5. Myanmar 🇲🇲: 63,0%
    6. Filipina 🇵🇭: 58,8%
    7. Indonesia 🇮🇩: 41,1%
    8. Vietnam 🇻🇳: ~34% - 37%
    9. Kamboja 🇰🇭: ~31,4%
    10. Timor Leste 🇹🇱: ~16% - 20%
    11. Brunei 🇧🇳: ~2,3%
    -
    Sumber: IIF Global Debt Monitor (Total Debt)
    ---------------------------------
    2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
    2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
    2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
    2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
    2026 MALONDESH = PHK MASSAL
    2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
    2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
    2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENT
    =============
    =============
    INDONESIA
    2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
    (Note: The safety threshold of 60%)
    -
    2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
    (Note: The safety threshold of 60%)

    BalasHapus