PM Thailand Ajukan Anggaran Pertahanan 2024 Senilai 198 Miliar Baht

07 Januari 2024

Angkatan Darat Kerajaan Thailand (Royal Thai Army) saat latihan Cobra Gold 2022 (photo: US Army)

Perdana Menteri Thailand dan Menteri Keuangan Srettha Thavisin pada hari Rabu mengusulkan rancangan undang-undang anggaran tahun fiskal 2024 pemerintahnya senilai 3,48 triliun baht (101,52 miliar dolar AS) ke parlemen untuk paruh kedua tahun fiskal berjalan.

RUU tersebut berupaya mengalokasikan 3,48 triliun baht untuk pengeluaran lembaga pemerintah, sementara proyeksi pendapatan adalah 2,787 triliun baht. Defisit sebesar 693 miliar baht akan diimbangi dengan pinjaman.

Dia mengatakan pemerintah telah menyesuaikan anggaran dengan situasi perekonomian dan status keuangan negara, serta strategi pembangunan nasional, rencana induk di bawah strategi nasional tersebut, rencana pembangunan nasional ke-13, dan rencana keamanan nasional.

Pada akhir Oktober, saldo kas pemerintah adalah 297,093 miliar baht, sementara negara ini memiliki cadangan devisa yang kuat sebesar 211,75 miliar dolar AS. Cadangan tersebut 2,74 kali lebih tinggi dibandingkan utang internasional jangka pendek negara tersebut.

Perdana menteri menambahkan bahwa pada tanggal 31 Oktober, utang negara mencapai 11,125 triliun atau sekitar 62,1% dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan Undang-Undang Disiplin Keuangan dan Fiskal Negara tahun 2018 menetapkan batas atas utang negara sebesar 70% dari PDB. .

Srettha mencatat, utang pemerintah sebagian besar disebabkan oleh pinjaman yang dijamin pemerintah yang berjumlah 10,537 triliun.

Alokasi anggaran belanja tahun 2024 (image: Bangkok Post)

Alokasi belanja kementerian

Dari jumlah tersebut, 2,53 triliun baht akan digunakan untuk pengeluaran tetap tahunan. Sekitar 118,36 miliar baht akan digunakan untuk meningkatkan cadangan keuangan, sementara 717 miliar baht akan dialokasikan sebagai dana investasi dan 118 miliar baht akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman.

Lima kementerian teratas yang menerima alokasi tertinggi adalah: Kementerian Dalam Negeri, yang meminta dana sebesar 353 miliar baht; Kementerian Pendidikan, 328 miliar baht; Kementerian Keuangan, 327 miliar baht; Kementerian Pertahanan, 198 miliar baht; dan Kementerian Perhubungan, 183 miliar baht.

Sebaliknya, lima kementerian yang mendapat alokasi anggaran terendah adalah Kementerian Energi sebesar 2,7 miliar baht, Kementerian Perindustrian sebesar 4,4 miliar baht, Kementerian Pariwisata dan Olahraga sebesar 5,29 miliar baht, dan Kementerian Kebudayaan sebesar 6,7 miliar baht.

Menurut sumber, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sering kali dipangkas pada krisis ekonomi yang lalu.

Selama krisis keuangan tahun 1999, anggaran kementerian pada tahun tersebut dipotong sebesar 21% dibandingkan tahun sebelumnya, dan selama pandemi Covid-19, anggaran kementerian pada tahun 2022 dipangkas sebesar 6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, meski pemerintah saat ini mengatakan perekonomian negaranya masih dalam kondisi buruk, Kementerian Pertahanan telah meminta dana lebih dari 198 miliar baht, naik 2% dari sekitar 194 miliar baht pada tahun sebelumnya, menurut sumber tersebut.

Rincian anggaran belanja pertahanan senilai 198 miliar baht (image: Bangkok Post)

Perincian pengeluaran anggaran menunjukkan bahwa pengeluaran untuk personel militer saja meningkat setiap tahun dan sekarang mencapai 55% dari total anggaran, dan khususnya, tentara telah menghabiskan sekitar 64% dari total anggaran, katanya.

Pemerintah dan oposisi mempunyai waktu untuk membahas RUU anggaran ini pada 3-5 Januari.

Perdana Menteri Srettha Thavisin mengatakan RUU tersebut nantinya akan diajukan ke komite untuk dikerjakan lebih lanjut dan akan diteliti lebih lanjut di Majelis Rendah pada 3-4 April.

Setelah itu RUU tersebut akan diteruskan ke Senat untuk dilakukan pemungutan suara pada 9-10 April. Jika lolos, Sekretariat Kabinet akan mengirimkannya untuk mendapat persetujuan kerajaan pada 17 April, katanya.

RUU anggaran tersebut seharusnya mulai berlaku pada 1 Oktober 2023, namun ditunda beberapa bulan setelah pemilu sehingga pemerintah koalisi dapat mengambil keputusan terlebih dahulu.

(The Nation | Bangkok Post)