12th Brigade JGSDF checking the Philippine Army's Sabrah tank (photos: 1st Tank Batt)
JAPAN AND PH Military Engagement
On 18 December 2025, COL NAOTAKA SONADA, Chief G3, 12th Brigade, Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF), paid an official visit to the 1st Tank (MASIKAN) Battalion, Armor Division, Philippine Army.
The visit prominently featured a comprehensive showcase of the newly acquired Sabrah 105 mm Tank, highlighting the battalion’s enhanced armored capability and continued modernization efforts. Detailed briefings were conducted on the tank’s firepower, mobility, protection systems, advanced fire-control technology, and operational employment in contemporary armored warfare.
The engagement was further enriched as LTC REYNALDO L MINA ARM (GSC) PA personally joined the delegation, actively participating in the discussions and interactions. His presence underscored the command’s commitment to professional exchange, capability development, and strengthening international military cooperation.
The visit provided an excellent platform for exchanging insights on armored tactics, force modernization, and interoperability, reinforcing mutual respect and understanding between the two forces.
Such meaningful engagements continue to strengthen defense relations and foster enduring military-to-military ties between the Japan Ground Self-Defense Force and the 1st Tank Battalion, Armor Division, Philippine Army.
Askar keledai Malaya cuma punya gempita & pendekar.... itupun jumlahnya siikkkiiittt, gempur 😄😄😄
BalasHapusGORILA MALAYDESH REPORT = G20 (USA)
BalasHapusMALON - MANOY - MABEI
IQ BOTOL MALON = MAID OF LONDON = KEDAULATAN BY UK
IQ BOTOL MANOY = MAID OF NEW YORK = EKONOMI ART BY USA
IQ BOTOL MABEI = MAID OF BEIJING = EKONOMI OBOR/BRI
-
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
ART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.
Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.
Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah sang PM Anwar telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi Malaydesh kepada AS, hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh eks PM Mahathir Mohamad.
Perjanjian tersebut memberikan akses istimewa bagi eksportir AS ke pasar Malaydesh, sementara Washington tetap mempertahankan tarif 19% yang diberlakukan baru-baru ini. Perikatan Nasional (PN) mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan diri.
============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
-------
MALAYDESH =
RECIPROCAL = 242 MILIAR DOLLAR
DEVISA = 120 MILIAR DOLLAR
242-120 = 122 MILIAR DOLLAR (KURANG UANG = HUTANG)
242-120 = 122 MILIAR DOLLAR (KURANG UANG = HUTANG)
242-120 = 122 MILIAR DOLLAR (KURANG UANG = HUTANG)
Posisi Cadangan Devisa Terkini (per Juni 2025)
• Berdasarkan data TradingEconomics, cadangan devisa Malaydesh meningkat menjadi USD 120,600 juta (atau sekitar USD 120,6 miliar) pada bulan Juni 2025, naik dari USD 119,600 juta pada bulan Mei 2025
• Sementara itu, pernyataan resmi dari Bank Negara Malaydesh (BNM) menyebutkan bahwa per tanggal 30 Juni 2025, cadangan devisa negara mencapai USD 120,6 miliar, yang mencetak rekor tertinggi dalam dekade ini. Posisi ini cukup untuk membiayai 4,8 bulan impor barang dan jasa, serta setara dengan 0,9 kali total utang luar negeri jangka pendek
• Data tambahan menyebut bahwa pada 13 Juni 2025, cadangan devisa tercatat sebesar USD 119,9 miliar BNM.GOV.MY.
😝WAJIB LAPOR DAN DIPERAS USA 242 MILIAR DOLAR😝
GORILA MALAYDESH REPORT = G20 (USA)
BalasHapusMALON - MANOY - MABEI
IQ BOTOL MALON = MAID OF LONDON = KEDAULATAN BY UK
IQ BOTOL MANOY = MAID OF NEW YORK = EKONOMI ART BY USA
IQ BOTOL MABEI = MAID OF BEIJING = EKONOMI OBOR/BRI
-
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
ART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.
Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.
Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah sang PM Anwar telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi Malaydesh kepada AS, hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh eks PM Mahathir Mohamad.
Perjanjian tersebut memberikan akses istimewa bagi eksportir AS ke pasar Malaydesh, sementara Washington tetap mempertahankan tarif 19% yang diberlakukan baru-baru ini. Perikatan Nasional (PN) mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan diri.
============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
-------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
GORILA MALAYDESH REPORT = G20 (USA)
BalasHapusMALON - MANOY - MABEI
IQ BOTOL MALON = MAID OF LONDON = KEDAULATAN BY UK
IQ BOTOL MANOY = MAID OF NEW YORK = EKONOMI ART BY USA
IQ BOTOL MABEI = MAID OF BEIJING = EKONOMI OBOR/BRI
-
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
ART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.
Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.
Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah sang PM Anwar telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi Malaydesh kepada AS, hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh eks PM Mahathir Mohamad.
Perjanjian tersebut memberikan akses istimewa bagi eksportir AS ke pasar Malaydesh, sementara Washington tetap mempertahankan tarif 19% yang diberlakukan baru-baru ini. Perikatan Nasional (PN) mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan diri.
============
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
DIPERAS 242 MILIAR DOLLAR
FAKTA UTAMA
• Malaydesh telah menyepakati untuk membeli sampai USUSD150 miliar dalam jangka waktu lima tahun dari perusahaan-perusahaan Amerika di sektor semikonduktor, aerospace, dan pusat data. Komitmen ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dengan AS untuk mengurangi tarif dari ancaman awal 25% menjadi 19%
• Dengan total paket transaksi mencapai sekitar USUSD240–242 miliar, termasuk USUSD70 miliar investasi Malaydesh ke AS, pembelian LNG, pesawat Boeing, dan peralatan telekomunikasi
• Hasil dari kesepakatan ini: tarif impor Malaydesh ke AS resmi ditetapkan pada 19%, berlaku mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari tarif yang sempat diusulkan 25%
-------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
==========
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
==========
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
GORILA MALAYDESH REPORT = G20 (USA)
BalasHapusMALON - MANOY - MABEI
IQ BOTOL MALON = MAID OF LONDON = KEDAULATAN BY UK
IQ BOTOL MANOY = MAID OF NEW YORK = EKONOMI ART BY USA
IQ BOTOL MABEI = MAID OF BEIJING = EKONOMI OBOR/BRI
-
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
ART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
Klausul konsultasi dengan Washington dalam kerja sama dagang Malaydesh memicu kekhawatiran serius tentang potensi pengurangan kedaulatan ekonomi negara tersebut, terutama karena dapat membatasi kebebasan Malaydesh dalam menjalin hubungan dagang dengan negara lain.
Berikut penjelasan detail mengenai isu ini:
🧾 Isi Klausul dan Implikasinya
• Klausul yang beredar menyebut bahwa Malaydesh wajib berkonsultasi dengan pemerintah AS sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga. Ini berarti, sebelum menandatangani perjanjian dagang dengan negara lain, Malaydesh harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau setidaknya berdiskusi dengan Washington.
• Klausul semacam ini tidak lazim dalam perjanjian dagang bilateral, karena biasanya negara-negara mempertahankan hak penuh untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan pihak manapun sesuai kepentingan nasionalnya.
⚖️ Potensi Pengurangan Kedaulatan Ekonomi
• Kedaulatan ekonomi berarti kemampuan suatu negara untuk menentukan kebijakan ekonomi dan perdagangan secara mandiri.
• Dengan adanya klausul konsultasi ini, Malaydesh berisiko kehilangan sebagian kendali atas kebijakan dagangnya, karena keputusan strategis harus melalui pengaruh atau persetujuan negara lain (AS).
• Eks PM Mahathir Mohamad sebelumnya telah memperingatkan bahwa perjanjian semacam ini bisa menjadi bentuk neo-kolonialisme ekonomi, di mana negara kuat mengarahkan kebijakan negara yang lebih kecil melalui instrumen hukum dan diplomasi.
🧠 Perspektif Hukum dan Diplomatik
• Dalam praktik hukum internasional, klausul seperti ini bisa dikategorikan sebagai klausul pengikat yang membatasi kebebasan kontraktual pihak lain.
• Jika benar diterapkan, klausul ini dapat melanggar prinsip non-intervensi dan kesetaraan kedaulatan antar negara, yang menjadi dasar dalam hukum internasional dan Piagam PBB.
• Namun, perlu ditelusuri apakah klausul tersebut merupakan bagian dari perjanjian resmi atau hanya dokumen internal atau draft yang belum disahkan.
🔍 Reaksi Publik dan Politik
• Di media sosial dan kalangan akademisi, muncul kekhawatiran bahwa PM Anwar Ibrahim terlalu akomodatif terhadap kepentingan AS, terutama dalam konteks geopolitik dan persaingan dagang global.
• Beberapa pihak menilai bahwa transparansi pemerintah dalam menyusun perjanjian internasional perlu ditingkatkan agar publik dapat menilai dampaknya terhadap kepentingan nasional
jadi nich transfer embiti hore haha!👏👍👏
BalasHapusLawak, ini sudah hujung tahun 2025...😂🤣🤣🤪😛
BalasHapus====
"...Setelah tertunda tujuh tahun, akhirnya frigat Maharaja Lela class, atau disebut juga Littoral Combat Chip (LCS) telah memasuki air di galangan Boustead Heavy Industries Corporation pada 25 Mei 2024. Flagship Angkatan Laut Malaysia tersebut adalah KD Maharaja Lela dengan nomer lambung 2501. Dan ada kabar lanjutan, bahwa KD Maharaja Lela direncanakan akan memulai tahapan sea trial pada bulan November 2024..."
KALO TAK LAWAK DAN MEMBUAL BUKAN MALONDESH NAMANYA 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
HapusBEDA KASTA NEGARA KAYA DAN MISKIN TERLIHAT JELAS WOY 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusiri, Atlet MALONDESH tidak dihargai!!!!! INDONESIA malah kasih 1 MILYAR untuk peraih medali EMAS
https://youtu.be/y7YoYXFl-ys
Katanya RINGGIT Berjaye tapi kasih Bonus ke Atlet Malydesh kalah sama RUPIAH yang tak berjaye. Awowkwkwkkw
HapusKONON RINGGIT BERJAYA TERNYATA MALONDESH HALU BERJAYA 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
HapusFakta warganyet kirim link Kardus Kosong ada HOAX alias Fitnah haha!🔥🤥🔥
BalasHapusHELIBOX ituw ada isinya, cekidot haha!👍😉👍
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://facebook.com/watch/?v=1183923220512676&vanity=Pen.TNI
Belum paham mungkin 🤔
HapusEittttt kata siapa bilang 50 helikopter..FITNAH haha!🤥😝🤥
BalasHapusFaktanya 80 Helikopter lebih donk, operasional penuh untuk bencana sumatera..mantap haha!🦾😎🦾
SHOPPING 200 helikopter Lanjut haha!🤑😉🤑
sementara heli & a400m seblah diam saja..mangkrak yaa haha!⛔️😝⛔️
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Sudah Kirim 80 Helikopter Bantu Banjir Sumatera https://youtube.com/shorts/QzrOFnCaFcE
min bahas opa donal bebek SHOPPING BATELSHIP 35.000 ton woww haha!🦾🦾🦾
BalasHapusTrump Klas=Golden Fleet
https://youtube.com/shorts/--YY9ayFkkc
======
skalian
✅️USN kensel fremm constelation, cari gantinya yg readi 2028, bisa mogami, legend klas uscg
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
U.S. Navy Scrapped Its Frigate—Now It Needs a New One Fast.
https://youtube.com/watch?v=WDTaXi2H0ZA
keknya opa trumpet FANASSSS🔥
Hapusseluruh kawasan duniya GASPOL SHOPPING SOPING ARMADA LAUT Moderen Pawer haha!🦾🚀🦾
Aset2 kita pun makin Berat dan Panjang haha!🚀🧞♂️🚀
kita dah maen Bareng BigBois makloum bajet kita Besar haha!💰🤑💰
ehh yg seblah negri🎰kasino genting, kok LeMeS..bokek yaa haha!😵💫😂😵💫
kahsiyan armada piyik, gak
GORILA MALAYDESH REPORT = G20 (USA)
BalasHapusMALON - MANOY - MABEI
IQ BOTOL MALON = MAID OF LONDON = KEDAULATAN BY UK
IQ BOTOL MANOY = MAID OF NEW YORK = EKONOMI ART BY USA
IQ BOTOL MABEI = MAID OF BEIJING = EKONOMI OBOR/BRI
-
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
ART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
TUNDUK PATUH KE USA
🧾 Makna Klausul dan Konsekuensinya
• Isi klausul: Malaydesh diwajibkan untuk berkonsultasi dengan pemerintah AS sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga. Ini bukan sekadar pemberitahuan, melainkan bentuk koordinasi yang bisa mengarah pada persetujuan atau penyesuaian kebijakan.
• Implikasi langsung: Malaydesh tidak bisa secara bebas menandatangani perjanjian dagang dengan negara lain tanpa terlebih dahulu berdiskusi dengan Washington. Ini berpotensi menghambat fleksibilitas diplomasi ekonomi dan memperlambat proses negosiasi bilateral dengan negara lain.
⚖️ Ketidaklaziman dalam Praktik Internasional
• Dalam perjanjian dagang bilateral, masing-masing negara biasanya mempertahankan hak penuh untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Klausul semacam ini tidak lazim dan sangat jarang digunakan, kecuali dalam konteks:
o Aliansi militer atau keamanan yang sangat erat (misalnya NATO).
o Perjanjian proteksi teknologi sensitif atau intelijen.
• Dalam konteks dagang, klausul ini bisa dianggap sebagai bentuk pengaruh eksternal terhadap kebijakan ekonomi domestik, yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan nasional.
🧠 Perspektif Hukum dan Diplomatik
• Hukum internasional menjunjung tinggi prinsip sovereign equality, yaitu setiap negara memiliki hak yang sama untuk menentukan kebijakan luar negerinya.
• Klausul konsultasi ini bisa dianggap sebagai bentuk soft conditionality, di mana negara kuat (AS) menanamkan pengaruh melalui instrumen hukum tanpa secara eksplisit mengendalikan.
• Jika klausul ini mengandung unsur binding approval (harus mendapat izin), maka itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi.
🔍 Dampak terhadap Kedaulatan Ekonomi
• Kedaulatan ekonomi mencakup hak untuk menentukan arah perdagangan, investasi, dan kerja sama internasional.
• Dengan klausul ini, Malaydesh berisiko:
o Tidak bisa menjalin kerja sama dengan negara yang tidak disukai AS (misalnya Iran, Venezuela, atau Tiongkok dalam konteks tertentu).
o Terjebak dalam blok ekonomi yang dikendalikan oleh kepentingan geopolitik AS.
==========
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
BalasHapusART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
🧾 Isi Klausul
Klausul tersebut menyatakan bahwa Malaydesh wajib berkonsultasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.
Artinya:
• Jika Malaydesh ingin menandatangani perjanjian dagang baru (misalnya perjanjian ekspor-impor, investasi, atau zona perdagangan bebas) dengan negara lain selain AS,
• Maka Malaydesh tidak bisa langsung melakukannya,
• Melainkan harus berkonsultasi dulu dengan Washington (pemerintah AS) untuk mendapatkan persetujuan atau masukan.
________________________________________
⚖️ Makna dan Konsekuensi Hukum
1. Pembatasan Kedaulatan Ekonomi
o Klausul ini membatasi kedaulatan ekonomi Malaydesh, karena negara tersebut tidak bebas menentukan mitra dagangnya sendiri.
o Dalam hukum internasional, setiap negara berdaulat penuh untuk menjalin hubungan ekonomi dengan pihak manapun, kecuali bila secara sukarela menyerahkan sebagian wewenangnya lewat perjanjian.
o Dengan adanya klausul ini, berarti Malaydesh menyerahkan sebagian hak kedaulatannya di bidang kebijakan perdagangan luar negeri kepada AS.
2. Keterikatan Institusional
o Klausul tersebut bisa diartikan sebagai bentuk pengaruh politik dan ekonomi AS terhadap Malaydesh.
o Dalam praktiknya, ini membuat Malaydesh bergantung pada keputusan dan kepentingan AS, terutama jika negara ketiga yang ingin diajak kerja sama adalah negara yang tidak bersahabat dengan AS (misalnya rival geopolitik seperti Tiongkok, Rusia, atau Iran).
3. Potensi Pelanggaran Prinsip Non-Interference
o Prinsip non-interference (tidak campur tangan urusan internal negara lain) merupakan norma penting dalam hubungan internasional.
o Klausul ini dapat dipandang sebagai bentuk intervensi tidak langsung, karena AS memperoleh hak untuk ikut menentukan arah kebijakan ekonomi luar negeri Malaydesh.
________________________________________
🌍 Perbandingan dengan Perjanjian Dagang Umum
Dalam perjanjian dagang bilateral yang lazim, setiap pihak:
• Memiliki hak penuh dan independen untuk membuat perjanjian dengan negara lain,
• Asalkan tidak melanggar kewajiban yang sudah disepakati (misalnya tarif impor, kuota, atau ketentuan lingkungan).
Contohnya:
• Dalam perjanjian dagang ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) atau USMCA (pengganti NAFTA),
tidak ada klausul yang mewajibkan satu pihak meminta izin kepada pihak lain sebelum bekerja sama dengan negara ketiga.
• Biasanya hanya ada klausul pemberitahuan (notification clause) — artinya pihak lain harus diberi tahu, bukan minta izin atau persetujuan.
________________________________________
💡 Motif AS dan Dampaknya bagi Malaydesh
1. Motif AS:
o Menjaga agar Malaydesh tidak menjalin hubungan ekonomi dengan negara yang dianggap rival AS.
o Mengamankan kepentingan strategis dan geopolitik di kawasan tempat Malaydesh berada.
o Mengontrol arus investasi dan perdagangan agar selaras dengan kebijakan luar negeri AS.
2. Dampak bagi Malaydesh:
o Keterbatasan diplomasi ekonomi → sulit melakukan diversifikasi mitra dagang.
o Ketergantungan politik → setiap keputusan ekonomi luar negeri berpotensi dipengaruhi Washington.
o Citra negatif internasional → dianggap kurang independen dan tunduk pada pengaruh asing.
GORILA MALAYDESH REPORT = G20 (USA)
BalasHapusMALON - MANOY - MABEI
IQ BOTOL MALON = MAID OF LONDON = KEDAULATAN BY UK
IQ BOTOL MANOY = MAID OF NEW YORK = EKONOMI ART BY USA
IQ BOTOL MABEI = MAID OF BEIJING = EKONOMI OBOR/BRI
-
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
ART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Klausul konsultasi dengan Washington berarti bahwa dalam perjanjian dagang tersebut, Malaydesh diwajibkan untuk berkonsultasi atau meminta persetujuan dari Washington (Amerika Serikat) sebelum mengambil keputusan tertentu terkait kebijakan perdagangan.
Misalnya:
• Sebelum Malaydesh menandatangani perjanjian dagang baru dengan negara lain, mereka harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Washington.
• Kebijakan tarif, ekspor-impor, atau kerja sama ekonomi dengan pihak ketiga mungkin juga harus dikoordinasikan terlebih dahulu.
________________________________________
⚖️ Dampak terhadap Kedaulatan Ekonomi
Klausul semacam ini bisa membatasi kebebasan Malaydesh dalam menentukan kebijakan ekonominya sendiri.
Artinya:
• Malaydesh tidak sepenuhnya bebas membuat keputusan ekonomi yang paling menguntungkan bagi negaranya tanpa mempertimbangkan kepentingan atau persetujuan Washington.
• Hal ini bisa dianggap sebagai pengurangan kedaulatan ekonomi, karena keputusan strategis negara menjadi terikat oleh pihak luar.
________________________________________
⚠️ Alasan Timbulnya Kekhawatiran
7. Ketergantungan terhadap Washington: Malaydesh bisa menjadi terlalu bergantung pada pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat.
8. Terbatasnya fleksibilitas diplomatik: Jika ingin bekerja sama dengan negara lain (misalnya Tiongkok atau Rusia), Malaydesh bisa terhambat oleh kewajiban konsultasi.
9. Dominasi ekonomi asing: Washington bisa menggunakan klausul ini untuk mengarahkan kebijakan Malaydesh agar sejalan dengan kepentingan ekonomi atau geopolitik AS.
________________________________________
💬 Kesimpulan
Klausul konsultasi dengan Washington dianggap berpotensi mengurangi kedaulatan ekonomi Malaydesh, karena:
• Membatasi kemampuan negara untuk bertindak secara independen dalam hubungan dagang.
• Menjadikan keputusan ekonomi Malaydesh harus melalui persetujuan atau pengaruh negara lain.
MALAYSIA MENDUNIA guys.... Yang MISKIN tak diajak tu tepi sikit....HAHAHAHHA
BalasHapusUkraine invites Malaysian firms into US$500bil reconstruction, in talks with Gamuda
https://www.pickastock.info/news?id=505869&title=Ukraine-invites-Malaysian-firms-into-US-500bil-reconstruction-in-talks-with-Gamuda-%5BWATCH%5D
GORILA MALAYDESH REPORT = G20 (USA)
HapusMALON - MANOY - MABEI
IQ BOTOL MALON = MAID OF LONDON = KEDAULATAN BY UK
IQ BOTOL MANOY = MAID OF NEW YORK = EKONOMI ART BY USA
IQ BOTOL MABEI = MAID OF BEIJING = EKONOMI OBOR/BRI
-
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
ART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.
Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga
-------------------------
MMW14 Mei 2025 pukul 12.02
IQ 78 boleh faham ke cikgu Italia ajar?
Cikgu ajar pandu kapal. Dia faham pandu speda!
--------------------------
MMW 21 April 2025 pukul 10.48
YUPP tahun 2025 kami negara MISKIN
Sementara pendapatan Isteri saya pula dua kali lipat pendapatan saya. Household income kami secara kasar sebulan tahun 2025 = RM25.000 sebulan...........
--------------------------
SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household DEBT. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of inDEBTedness of MALAYDESH
------
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
MALAYDESH 's rising household DEBT has contributed to an increase in bankruptcy.
Explanation
• High household DEBT
High household DEBT can lead to decreased purchasing power, which can slow the economy and increase poverty and bankruptcy.
• Easy access to credit
The availability of consumer credit can encourage borrowers to take on more DEBT than they can afford.
• Inadequate savings
Many MALAYDESH households don't have adequate savings reserves, which makes it harder to pay DEBTs.
• Multiple DEBTs
The more loans a person has, the greater the likelihood that they will declare bankruptcy.
Factors that contribute to bankruptcy
• Loss of income
• High medical expenses
• An unaffordable mortgage
• Spending beyond one's means
• Lending money to loved ones
• Credit cards
• Bank regulations
• Inadequate financial planning
• Attitudes towards money
GORILA MALAYDESH REPORT = G20 (USA)
HapusMALON - MANOY - MABEI
IQ BOTOL MALON = MAID OF LONDON = KEDAULATAN BY UK
IQ BOTOL MANOY = MAID OF NEW YORK = EKONOMI ART BY USA
IQ BOTOL MABEI = MAID OF BEIJING = EKONOMI OBOR/BRI
-
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
ART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.
Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga
--------------------------
SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
NO MONEY =
THE MALAYS AREN’T GOING TO BUY YOUR STUFF
THEY DON’T HAVE ANY MONEY
Far-right US commentator Bill O’Reilly derided Chinese President Xi Jinping over the latter’s official visit to MALAYDESH that ended today, disparaging the Southeast Asian nation’s economic capacity in a clip circulating online.
Speaking dismissively in the clip, O’Reilly claimed not to know what Xi hoped to gain from visiting MALAYDESH amid a brewing trade war between US and China.
“The Malays aren’t going to buy your stuff, they don’t have any money!” he said in the clip.
==========
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
2024 EXTERNAL DEBT REACHED AN ALL-TIME
MALAYDESH external DEBT reached an all-time high of MYR 1,345,400 million in the fourth quarter of 2024. This was an increase from MYR 1,262,300 million in the third quarter of 2024.
Additional information
The average external DEBT for MALAYDESH from 1990 to 2024 was MYR 393,996.07 million.
The record low for MALAYDESH external DEBT was MYR 9,063 million in the second quarter of 1997.
MALAYDESH faced external pressures in 2023, including capital outflows, a negative interest rate differential, and ringgit depreciation.
Gross international reserves (GIR) declined from USUSD114.7 billion at the end of 2022 to USUSD113.5 billion at the end of 2023.
------
IMF 2024-2029 = DEBT MALAYDESH USD 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALAYDESH USD 121,9 BILLION
IMF 2024-2029 = DEBT MALAYDESH USD 121,9 BILLION
The national DEBT in MALAYDESH was forecast to continuously increase between 2024 and 2029 by in total 121.9 billion U.S. dollars (+38.56 percent). After the tenth consecutive increasing year, the national DEBT is estimated to reach 438.09 billion U.S. dollars and therefore a new peak in 2029.
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
HapusART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Dokumen yang beredar menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga
--------------------------
SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
1.RASIO HUTANG 84.3% DARI GDP
2. HUTANG NEGARA RM 1,65 TRLLIUN
3. HUTANG 1MDB RM 18,2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
61. MKM BARTER PALM OIL
62. MIG29N BARTER PALM OIL
63. A400M PEMBAYARAN BERPERINGKAT (HUTANG)
64. SCORPENE BARTER PALM OIL
65. PT91M BARTER PALM OIL RUBBER
67. FA50M BARTER PALM OIL
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
HapusART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.
Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga
--------------------------
SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
MMW 21 April 2025 pukul 10.48
YUPP tahun 2025 kami negara MISKIN
Sementara pendapatan Isteri saya pula dua kali lipat pendapatan saya. Household income kami secara kasar sebulan tahun 2025 = RM25.000 sebulan............
===================
5X PM 6X MOD/MOF = ZONK MRCA SPH MRSS LCS
USD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy----------------
2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
----------------
⚖️ DAMPAK POLITIK ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
Garis vertikal menunjukkan pergantian kepemimpinan:
• 2013: PM Najib / Menhan Zahid.
• 2015: Menhan Hishammuddin.
• 2018: PM Mahathir / Menhan Mat Sabu.
• 2020: PM Muhyiddin / Menhan Ismail Sabri.
• 2021: PM Ismail Sabri / Menhan Hishammuddin.
• 2022: PM Anwar / Menhan Khaled Nordin
-
🔍 DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
===================
Some factors that contribute to the MALAYDESH Army's perceived weakness include:
• Political instability: Frequent government changes since 2018 have made it difficult for the MALAYDESH Armed Forces (MAF) to receive the support it needs.
• Corruption: The MAF has been plagued by corruption.
• Poor planning: The MAF has been criticized for poor planning.
• Political interference: Political leaders have interfered in the MAF's procurement process.
• Outdated equipment: Much of the MAF's equipment was purchased between the 1970s and 1990s, and the government has been unable to provide modern equipment.
Lack of military knowledge: Military personnel have struggled with decision-making and problem-solving during military operations
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
HapusART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.
Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga
--------------------------
SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
MMW14 Mei 2025 pukul 12.02
IQ 78 boleh faham ke cikgu Italia ajar?
Cikgu ajar pandu kapal. Dia faham pandu speda!
--------------------------
MMW 21 April 2025 pukul 10.48
YUPP tahun 2025 kami negara MISKIN
Sementara pendapatan Isteri saya pula dua kali lipat pendapatan saya. Household income kami secara kasar sebulan tahun 2025 = RM25.000 sebulan............
===================
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman. Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB.
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
HapusART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga
--------------------------
SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
2024 = HUTANG BAYAR HUTANG
"Pinjaman ini digunakan untuk melunasi DEBT matang sebesar RM20.6 miliar, dengan sisa RM49,9 miliar menutupi defisit dan masa jatuh tempo DEBT di masa depan," kata MOF.
---
2023 = HUTANG BAYAR HUTANG
Pada tahun 2023, pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH mencapai RM1.173 triliun, naik 8,6% dari tahun 2022.
Rincian pinjaman
• Pinjaman baru Kerajaan Persekutuan MALAYDESH pada tahun 2023 naik RM92,918 miliar
• Rasio utang terhadap PDB MALAYDESH pada tahun 2023 mencapai 64,3%
---
2022 = 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Kah Woh menjelaskan pada tahun lalu, kerajaan ada membuat pinjaman yang meningkat sebanyak 11.6 peratus daripada RM194.5 bilion pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, beliau berkata 52.4 peratus atau RM113.7 bilion digunakan untuk membayar prinsipal pinjaman matang.
---
2021 = 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Sejumlah RM98.058 bilion atau 50.4 peratus daripada pinjaman baharu berjumlah RM194.555 bilion yang dibuat kerajaan pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang.
---
2020 = 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Jabatan Audit Negara (JAN) bimbang dengan tindakan kerajaan menggunakan hampir 60 peratus pinjaman baharu untuk membayar DEBT sedia ada pada tahun lalu, berbanding bagi perbelanjaan pembangunan.
---
2019 = 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2018 mendapati sejumlah 59 peratus pinjaman baharu kerajaan dibuat untuk membayar DEBT kerajaan terdahulu
---
2018 = OPEN DONASI
Kementerian Keuangan MALAYDESH pada hari Rabu membuka rekening donasi supaya masyarakat dapat menyumbang untuk membantu negara membayar utang yang mencapai 1 triliun ringgit (USUSD 250,8 miliar) atau 80 persen dari PDB
===================
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
RISING HOUSEHOLD DEBT = BANKRUPTCY
MALAYDESH 's rising household DEBT has contributed to an increase in bankruptcy.
Explanation
• High household DEBT
High household DEBT can lead to decreased purchasing power, which can slow the economy and increase poverty and bankruptcy.
• Easy access to credit
The availability of consumer credit can encourage borrowers to take on more DEBT than they can afford.
• Inadequate savings
Many MALAYDESH households don't have adequate savings reserves, which makes it harder to pay DEBTs.
• Multiple DEBTs
The more loans a person has, the greater the likelihood that they will declare bankruptcy.
Factors that contribute to bankruptcy
• Loss of income
• High medical expenses
• An unaffordable mortgage
• Spending beyond one's means
• Lending money to loved ones
• Credit cards
• Bank regulations
• Inadequate financial planning
• Attitudes towards money
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
HapusART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga------------------------
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
🏛️ Titah Yang di-Pertuan Agong
Dalam Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Parlimen ke-15 pada Februari 2024, Sultan Ibrahim menyatakan:
• Kekecewaan terhadap beban hutang kerajaan yang semakin besar.
• Defisit fiskal negara tidak berubah sejak tahun 1998, menunjukkan kelemahan struktur kewangan negara.
• Baginda menegaskan bahawa:
o Keadaan ini menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baharu.
o Sukar memberi suntikan kewangan bagi merancakkan ekonomi.
o Beliau menyokong langkah kerajaan untuk penjimatan drastik dan subsidi bersasar sebagai pendekatan pembaharuan fiskal.
📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malaydesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
• Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
• Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
• Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
Sejak itu, Malaydesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
📊 Implikasi Defisit Berterusan
• Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
• Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
• Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
💡 Langkah Penambahbaikan yang Disokong Agong
• Subsidi bersasar: Mengurangkan pembaziran dan memastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
• Penjimatan drastik: Mengawal perbelanjaan kerajaan agar lebih cekap dan berkesan.
• Dasar baharu menyeluruh: Perlu ada reformasi fiskal dan ekonomi yang menyeluruh untuk mengatasi masalah struktur.
--------------------------
• SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
• MMW14 Mei 2025 pukul 12.02
• IQ 78 boleh faham ke cikgu Italia ajar?
Cikgu ajar pandu kapal. Dia faham pandu speda!
• --------------------------
• MMW 21 April 2025 pukul 10.48
• YUPP tahun 2025 kami negara MISKIN
• Sementara pendapatan Isteri saya pula dua kali lipat pendapatan saya. Household income kami secara kasar sebulan tahun 2025 = RM25.000 sebulan............
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
HapusART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaydesh, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga
------------------------
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
🏛️ Titah Yang di-Pertuan Agong
Dalam Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Parlimen ke-15 pada Februari 2024, Sultan Ibrahim menyatakan:
• Kekecewaan terhadap beban hutang kerajaan yang semakin besar.
• Defisit fiskal negara tidak berubah sejak tahun 1998, menunjukkan kelemahan struktur kewangan negara.
• Baginda menegaskan bahawa:
o Keadaan ini menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baharu.
o Sukar memberi suntikan kewangan bagi merancakkan ekonomi.
o Beliau menyokong langkah kerajaan untuk penjimatan drastik dan subsidi bersasar sebagai pendekatan pembaharuan fiskal.
📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malaydesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
• Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
• Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
• Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
Sejak itu, Malaydesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
📊 Implikasi Defisit Berterusan
• Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
• Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
• Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
💡 Langkah Penambahbaikan yang Disokong Agong
• Subsidi bersasar: Mengurangkan pembaziran dan memastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
• Penjimatan drastik: Mengawal perbelanjaan kerajaan agar lebih cekap dan berkesan.
• Dasar baharu menyeluruh: Perlu ada reformasi fiskal dan ekonomi yang menyeluruh untuk mengatasi masalah struktur.
--------------------------
• SULTAN IBRAHIM - CISSIE HILL SKANDAL SEKS
SULTAN MUHAMMAD V – OKSANA = SKANDAL SEKS
NAJIB ABDUL RAZAK – ALTANTUYA SKANDAL SEKS
MOHAMED AZMIN ALI SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
ANWAR IBRAHIM SKANDAL SEKS SESAMA JENIS
CONDOMS = A MALAYDESH gynaecologist has created what he says is the world's first unisex condom that can be worn by females or males and is made from a medical grade material usually used as a dressing for injuries and wounds.
--------------------------
• MMW14 Mei 2025 pukul 12.02
• IQ 78 boleh faham ke cikgu Italia ajar?
Cikgu ajar pandu kapal. Dia faham pandu speda!
• --------------------------
• MMW 21 April 2025 pukul 10.48
• YUPP tahun 2025 kami negara MISKIN
Sementara pendapatan Isteri saya pula dua kali lipat pendapatan saya. Household income kami secara kasar sebulan tahun 2025 = RM25.000 sebulan..........
DEBT UP TO 97% TO GDP = REPORT USA G20
HapusART = WAJIB LAPOR KE AMERIKA
Perdana Menteri (PM) Malaydesh Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).
Dokumen yang beredar menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaydesh berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.
----------------------
USD 132,6 BILLION = GIVEAWAY BPA
USD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG
USD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5.CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
=============
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
=============
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE (FSTD)
5. SEWA 1 UNIT SISTEM SIMULATOR EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA FAST INTERCEPTOR BOAT (FIB)
9. SEWA UTILITY BOAT
10. SEWA RIGID HULL FENDER BOAT (RHFB)
11. SEWA ROVER FIBER GLASS (ROVER)
12. SEWA MV AISHAH AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4X4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
HapusDEFISIT FISKAL SEJAK 1998
DEFISIT FISKAL SEJAK 1998
🏛️ Titah Yang di-Pertuan Agong
Dalam Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Parlimen ke-15 pada Februari 2024, Sultan Ibrahim menyatakan:
• Kekecewaan terhadap beban hutang kerajaan yang semakin besar.
• Defisit fiskal negara tidak berubah sejak tahun 1998, menunjukkan kelemahan struktur kewangan negara.
• Baginda menegaskan bahawa:
o Keadaan ini menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baharu.
o Sukar memberi suntikan kewangan bagi merancakkan ekonomi.
o Beliau menyokong langkah kerajaan untuk penjimatan drastik dan subsidi bersasar sebagai pendekatan pembaharuan fiskal.
📉 Apa itu Defisit Fiskal dan Kenapa 1998 Penting?
Defisit fiskal berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan. Malaydesh mula mengalami defisit berterusan sejak Krisis Kewangan Asia 1997–1998, yang menyebabkan:
• Kejatuhan nilai ringgit dan pasaran saham.
• Penurunan hasil kerajaan akibat kelembapan ekonomi.
• Peningkatan perbelanjaan untuk pemulihan ekonomi dan sokongan sosial.
Sejak itu, Malaydesh tidak pernah mencatatkan lebihan fiskal, dan defisit kekal menjadi ciri belanjawan tahunan.
📊 Implikasi Defisit Berterusan
• Beban hutang meningkat: Untuk menampung defisit, kerajaan perlu berhutang, menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK meningkat.
• Keterbatasan fiskal: Kurang ruang untuk belanja pembangunan, pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur.
• Risiko kepada generasi akan datang: Sultan Ibrahim mempersoalkan sama ada hutang ini akan diwariskan kepada generasi muda.
💡 Langkah Penambahbaikan yang Disokong Agong
• Subsidi bersasar: Mengurangkan pembaziran dan memastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
• Penjimatan drastik: Mengawal perbelanjaan kerajaan agar lebih cekap dan berkesan.
• Dasar baharu menyeluruh: Perlu ada reformasi fiskal dan ekonomi yang menyeluruh untuk mengatasi masalah struktur.
----------------
5X PM 6X MOD/MOF = ZONK MRCA SPH MRSS LCS
USD 132,6 BILLION = TUNDUK CHINA = HUTANG = GIVEAWAY BPA
1.ECRL= USD 20 BILLION
2. FOREST CITY = USD 100 BILLION
3.CHINA-MALAYDESH QINZHOU INDUSTRIAL PARK (CMQIP) = USD 4,2 BILLION
4. MALAYDESH -CHINA KUANTAN INDUSTRIAL PARK (MCKIP) = USD 3,77 BILLION
5. CHINA RAILWAY ROLLING STOCK CORP’S ROLLING STOCK CENTER = USD 131 MILLION
6. 1 MDB (USD 4,5 BILLION) = The 1MALAYDESH Development Berhad scandal, often referred to as the 1MDB scandal or just 1MDB, is an ongoing corruption, bribery and money laundering conspiracy----------------
2025 ZONK = MRCA LCS SPH MRSS
5x PM DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOD DIJANGKA = NO SHOPPING
6x MOF DIJANGKA = NO SHOPPING
----------------
🔍 DETAIL PROYEK
• MRCA (2017–2025):
o 2017: Inisiasi penggantian MiG-29.
o 2023: FA-50 diumumkan sebagai interim.
o 2025: Status ZONK (tidak ada MRCA baru).
-
• LCS (2011–2025):
o 2011: Kontrak LCS ditandatangani.
o 2022: Skandal audit terungkap.
o 2025: Status ZONK (belum ada kapal operasional).
-
• SPH (2016–2025):
o 2016: Proposal SPH diajukan.
o 2025: Status ZONK (tidak ada akuisisi).
-
• MRSS (2016–2025):
o 2016: Masuk rencana TLDM 15-to-5.
o 2025: Status ZONK (belum dibangun).
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
DEBT 84,3% TO GDP
KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
5x GANTI PM
6x GANTI MOF
-
TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
KEKANGAN KEWANGAN
• 5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
BUAL KLAIM JEEE......
HapusLON... BAYAR RM 81,998
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang akhir 2024: RM 1.25 triliun
• Utang akhir Juni 2025: RM 1.30 triliun
• Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Per Orang = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 per orang
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• Utang rumah tangga (akhir Maret 2025): RM 1.65 triliun
• Persentase terhadap PDB: 84.3%
• Jumlah penduduk Malaydesh pertengahan 2025: 35,977,838 jiwa
2️⃣ Perhitungan utang per penduduk
Utang per orang =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 per orang
-------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
KAYA .....
HapusPROCUREMENT USD 9 BILLION
PROCUREMENT USD 9 BILLION
PROCUREMENT USD 9 BILLION
Menurut Purbaya, dia telah mengabulkan permintaan anggaran senilai 9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan pesawat tempur Chengdu J-10 buatan China akan segera terbang di Jakarta.
----------------
KAYA .....
2026 BUDGET DEFENSE INDONESIA =
USD11.4 BILLION
USD11.4 BILLION
USD11.4 BILLION
The Indonesian House of Representatives (DPR) approved the 2026 State Budget on September 23, 2025, which includes a defense budget of Rp187.1 trillion. This amount is equivalent to approximately USD11.4 billion, based on the government's assumed exchange rate of Rp16,500 per U.S. dollar for the 2026 budget
------------------
KAYA .....
GDP INDONESIA 2024 X 1.5% = BUDGET DEFENSE
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
Indonesia's Ministry of Defense aims to gradually increase the defense budget from 0.8 percent to 1.5 percent of the country's gross domestic product (GDP) to enhance defense capabilities
=============
=============
MISKIN .....
2026 USD1.8 BILLION MINDEF =
PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
Malaydesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Parliament today.Of this, RM14.11 billion is designated for Operational Expenditure, covering maintenance, training, and ongoing deployments, while RM7.63 billion is directed toward Development Expenditure, funding new procurements and infrastructure projects.
------------------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
End of March 2025: RM 1.65 trillion or 84.3% of GD
-------------
🤣BEDA KASTA PROCUREMENT = USD 9 BILLION vs USD 600 MILLION🤣
KAYA =
Hapus48 KAAN GEN 5
42 RAFALE GEN 4.5
42 J10C GEN 4.5
-----
42 J10C GEN 4.5
42 J10C GEN 4.5
42 J10C GEN 4.5
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengakui, TNI Angkatan Udara (AU) melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan membeli jet tempur Chengdu J-10 dari China. Sjafrie menyebut, pesawat tempur itu tak lama lagi akan datang ke Jakarta. "Sebentar lagi (J-10 C) terbang di Jakarta," kata Sjafrie, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu (15/10/2025).
-----
TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Bu imza, sadece bir ihracat hamlesi değil; mühendislik, üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemin de kapısıdır. Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı, dostlukla örülü stratejik derinliğimizin sahadaki yansıması olacaktır.
-----
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5 =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
====================
====================
2025 ......
DISKUSI = NGEMIS 5x RONGSOK 33 TAHUN
DISKUSI = NGEMIS 5x RONGSOK 33 TAHUN
DISKUSI = NGEMIS 5x RONGSOK 33 TAHUN
Amerika Serikat (AS) sebagai pembuat asli F/A-18C/D Hornet telah memberikan izin untuk memungkinkan Malaydesh mengadakan diskusi lebih lanjut dan mendalam mengenai pembelian lebih dari 30 pesawat tempur bekas milik Angkatan Udara Kuwait (KAF).
-----
2024 ......
NGEMIS 4x F18 KUWAIT
NGEMIS 4x F18 KUWAIT
NGEMIS 4x F18 KUWAIT
Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy HORNET MALAYDESH milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super HORNET MALAYDESH baharunya.
-----
2023 ......
NGEMIS 3x F18 KUWAIT
NGEMIS 3x F18 KUWAIT
NGEMIS 3x F18 KUWAIT
Bercakap di Parlimen semalam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kementeriannya serta Menteri Pertahanan terdahulu telah menulis surat sebanyak tiga kali kepada kerajaan Kuwait
-----
2021 ......
NO SALE OF HORNET
NO SALE OF HORNET
NO SALE OF HORNET
Kuwait's Ministry of Defense on Thursday denied reports about purported negotiations to sell 33 used F/A-18 HORNET MALAYDESH aircraft in possession of the Kuwait Air Force to the MALAYDESH Air Force.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
MISKIN .....
2026 USD1.8 BILLION MINDEF =
PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
Malaydesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Parliament today.Of this, RM14.11 billion is designated for Operational Expenditure, covering maintenance, training, and ongoing deployments, while RM7.63 billion is directed toward Development Expenditure, funding new procurements and infrastructure projects.
------------------
MISKIN .....
2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
--------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
OCTOBER 2025 =
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat------------------
2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
BANK NEGARA MALAYDESH [BNM] =
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
MALAYDESH 's household debt is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household debt. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of indebtedness of MALAYDESHs.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
OCTOBER 2025 =
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat------------------
2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
BANK NEGARA MALAYDESH [BNM] =
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
MALAYDESH 's household debt is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household debt. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of indebtedness of MALAYDESHs.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------
OCTOBER 2025 =
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
DEFICIT RM 92.8 BILLION
Bank Negara Negeri Kasino just borrowed another RM 5.0 billion to bring the budget deficit up to RM 92.8 billion. The prime/finance minister Anwar Ibrahim stated the budget deficit would be RM 79.9 billion when he brought down the budget 2025 in October last year in the Dewan Rakyat------------------
2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
------------------
BANK NEGARA MALAYDESH [BNM] =
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
DEBT HIGHEST IN THE ASEAN
MALAYDESH 's household debt is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things. Using aggregated data from BNM's Central Credit Reference Information System (CCRIS), this dashboard gives you insight into key trends on household debt. For now, it displays data on the flow of borrowing activity on a monthly basis, broken down by purpose. In due time, it will be deepened with granular data showing the state of indebtedness of MALAYDESHs.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
============
MISKIN .....
TIPU-TIPU = DENDA
-----------------
FIFA = DENDA FAM DAN 7 PEMAIN
The FIFA Disciplinary Committee has imposed sanctions on the Football Association of Malaydesh (FAM) and seven players – Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui and Hector Alejandro Hevel Serrano – for breaches of article 22 of the FIFA Disciplinary Code (FDC) concerning forgery and falsification.
All seven players played for Malaydesh against Vietnam in the third round of qualifiers for the AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 on 10 June 2025, after which FIFA received a complaint regarding the eligibility of Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui and Hector Alejandro Hevel Serrano.
----------------
CARA MENIPU SULTAN - PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
----------------
DENDA= USUSD83,8 JUTA
Defence contractor Aerotree Defence & Services Sdn Bhd has filed a RM353 million lawsuit against the Malaydeshn government and Defence Ministry for cancelling a five-year lease agreement involving four US-made Blackhawk UH-60A
==============
Denda Keterlambatan Pengadaan GEMPITA 8×8
Nilai Denda: RM162,75 juta
----------------
Denda Keterlambatan Servis & Suku Cadang
Nilai Denda: RM1,42 juta (belum dikenakan)
----------------
Denda Kendaraan Perisai GEMPITA (8×8)
Nilai Denda: RM162.75 juta
----------------
Keterlambatan Servis & Suku Cadang (GEMPITA, ADNAN, PENDEKAR)
Nilai Denda: RM1.42 juta
==============
==============
KAYA .....
DAFTAR PENGADAAN ALUTSISTA ON PROGRESS
42 J10C China
42 Jet Tempur Rafale dari Perancis
48 Jet Tempur IFX kerjasama Korsel RI
48 Jet Tempur KHAAN dari Turkiye
2 KRI Frigate Brawijaya Class dari Italia
2 KRI Frigate Merah Putih dari PT PAL
2 KRI Frigate Istif Class dari Turkiye
1 KRI Rigel Class dari Palindo/Jerman
2 KRI Kapal Cepat Rudal dari Turkiye
1 KRI Kapal Cepat Rudal dari Tesco Bekasi
2 KS Scorpene dari Perancis & PT PAL
1 Kapal Induk Giribaldi dari Italia
1 Kapal LHD Helikopter dari PT PAL
6 Jet Tempur T50 dari Korsel
2 Pesawat angkut A400M dari Spanyol
13 Radar GCI dari Thales Perancis
12 Radar Retia dari Retia
3 Baterai Rudal Balistik KHAN Turkiye
3 Baterai Rudal ADS Trisula dari Turkiye
22 Helikopter Blackhawk dari AS
12 Drone Anka dari Turkiye
60 Drone Bayraktar TB3 dari Turkiye
45 Rudal anti kapal Atmaca dari Turkiye
🤣BEDA KASTA BEDA LEVEL🤣
KAYA .....
Hapus2026 BUDGET DEFENSE INDONESIA =
USD11.4 BILLION
USD11.4 BILLION
USD11.4 BILLION
The Indonesian House of Representatives (DPR) approved the 2026 State Budget on September 23, 2025, which includes a defense budget of Rp187.1 trillion. This amount is equivalent to approximately USD11.4 billion, based on the government's assumed exchange rate of Rp16,500 per U.S. dollar for the 2026 budget
----------------
KAYA .....
GDP INDONESIA 2024 X 1.5% = BUDGET DEFENSE
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
USD 1492 BILLION X 0.015 = USD 22 BILLION
Indonesia's Ministry of Defense aims to gradually increase the defense budget from 0.8 percent to 1.5 percent of the country's gross domestic product (GDP) to enhance defense capabilities
=============
=============
MISKIN .....
2026 USD1.8 BILLION MINDEF =
PROCUREMENTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
INFRASTRUCTURE PROJECTS USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
DEVELOPMENT EXPENDITURE USD0.6 BILLION = USD600 MILLION
Malaydesh has taken a decisive step toward strengthening its national defence architecture with the allocation of RM21.2 billion to the Ministry of Defence (MINDEF) under the 2026 National Budget, unveiled by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Parliament today.Of this, RM14.11 billion is designated for Operational Expenditure, covering maintenance, training, and ongoing deployments, while RM7.63 billion is directed toward Development Expenditure, funding new procurements and infrastructure projects.
------------------
MISKIN .....
2025 USD1.3 BILLION MINDEF =
MAINTENANCE
REPAIRS
ASSETS.
(SEWA, SEWA AND SEWA)
In 2025, MALAYDESH Ministry of Defense (MINDEF) was allocated USD4.8 billion to protect the country's sovereignty.
This budget included USD1.3 billion for maintenance, repairs, and new military assets..
There is tension between the public's right to know and the military's "need-to-know" policies
------------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
------------------
BUKTI TUKANG HUTANG = OVERLIMIT .....
Rasio Utang terhadap GDP Malaydesh (2010–2025)
Tahun Rasio Utang terhadap GDP (%)
2010 = 52.4
2011 = 51.8
2012 = 53.3
2013 = 54.7
2014 = 55.0
2015 = 55.1
2016 = 52.7
2017 = 51.9
2018 = 52.5
2019 = 52.4
2020 = 62.0
2021 = 63.3
2022 = 60.2
2023 = 64.3
2024 = 70.4
2025 = 69.0
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
=============
KAYA = 48 KAAN - 42 RAFALE - 42 J10C
MISKIN = NGEMIS F18 RONGSOK 33 TAHUN – SEWA
-----------
KALIMANTAN =
ITBM KHAN
ITBM KHAN
ITBM KHAN
Indonesia Tactical Ballistic Missile
The KHAN ballistic missile system, developed by Türkiye’s Roketsan, was spotted at an Indonesian Army installation in East Kalimantan
-----------
TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES DAN KEMENHAN RI =
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
48 KAAN GEN 5
11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet KAAN uçağına yönelik iş birliğini kapsayan “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” doğrultusunda; bu anlaşmanın tüm detaylarını ve teknik eklerini içeren ticari sözleşmenin imza törenini bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Bu imza, sadece bir ihracat hamlesi değil; mühendislik, üretim ve teknoloji paylaşımında yeni bir dönemin de kapısıdır. Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı, dostlukla örülü stratejik derinliğimizin sahadaki yansıması olacaktır.
-----------
42 RAFALE RESMI DASSAULT GEN 4.5 =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
(Saint-Cloud, le 8 Janvier 2024) – La dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie est entrée en vigueur ce jour. Elle fait suite à l’entrée en vigueur, en septembre 2022 et en août 2023, de la première et de la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale, et vient ainsi compléter le NOmbre d’avions en commande pour l’Indonésie dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l’acquisition de 42 Rafale.
-----------
TAIS DAN KEMENHAN RI =
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
2 FREGAT ISTIF
Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengakuisisi dua unit fregat kelas Istif MILGEM yang diproduksi oleh TAIS Shipyard. Kapal-kapal ini merupakan fregat pertama yang dibangun di Turki untuk diekspor. Fregat kelas Istif, juga dikenal sebagai fregat kelas I, merupakan pengembangan dari program MILGEM Turki dan dirancang untuk peperangan anti-kapal selam dan permukaan, serta peperangan udara.
-----------
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
PRODUKSI RUDAL CAKIR
Roketsan dan PT Republik Roketsan Indonesia (RRI) menandatangani perjanjian strategis untuk memproduksi sistem rudal canggih ÇAKIR secara lokal di Indonesia
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP=
-------
TIPU UN (PBB)-PRANK IAG
Malaydesh dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
--------
TIPU SULTAN - PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
--------
TIPU PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
TIPU INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
TIPU TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
TIPU FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
TIPU INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
TIPU FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
TIPU SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
TIPU CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
---------------------------------
📣 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
• Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
MD530G Helicopter Failure
• Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
• The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
👑 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
• King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
• His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
🕵️♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
• In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
• Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
• The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
🧑⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
• A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
• Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
📱 5. Social Media & Grassroots Pressure
• Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
• Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
🛠️ Impact on Policy & Reform
• The backlash has led to:
o Cancellation of controversial deals
o Promises of procurement reform
o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
• However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
💸 1. LONG-TERM FINANCIAL BURDEN
• Malaydesh RM16.5 billion lease for 28 helicopters over 15 years may cost more than outright purchase.
• For comparison, Poland bought 32 AW149 helicopters for USUSD1.83 billion, while Malaydesh is leasing fewer units for nearly double the price.
• Critics argue that bundled services (maintenance, training, insurance) inflate the cost, creating a hidden financial strain over time.
🛠️ 2. Limited Control Over Assets
• Leased helicopters are not fully owned until the end of the contract.
• This restricts Malaydesh ability to:
o Upgrade systems
o Reconfigure for new missions
o Integrate with other platforms
• Strategic flexibility is compromised, especially in emergencies or regional conflicts.
🧭 3. Missed Opportunity for Local Industry Growth
• Leasing bypasses local manufacturing, assembly, and maintenance, which could have boosted Malaydesh defense industry.
• No significant technology transfer or job creation occurs under private leasing arrangements.
• This weakens Malaydesh long-term goal of defense self-reliance.
🕵️♂️ 4. Procurement Transparency Risks
• The deal was awarded to Weststar Aviation, a private firm, raising concerns about middlemen and lobbying.
• Past scandals (e.g., LCS and MD530G) have made the public wary of opaque procurement processes.
• Leasing may reduce upfront corruption risks, but it doesn’t eliminate contractual opacity.
⚠️ 5. Strategic Dependency
• Malaydesh becomes dependent on private contractors for asset readiness and maintenance.
• If the contractor fails to meet service-level agreements (e.g., 85% fleet availability), national security could be compromised.
• Legal or financial disputes could delay operations or ground critical assets.
🗣️ Political & Public Backlash
• Opposition leaders and defense experts have criticized the lease as overpriced and strategically flawed.
• The government defends it as a way to avoid upfront costs and ensure faster deployment, but the debate continues in Parliament and among analysts
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
📣 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
• Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
MD530G Helicopter Failure
• Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
• The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
👑 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
• King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
• His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
🕵️♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
• In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
• Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
• The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
🧑⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
• A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
• Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
📱 5. Social Media & Grassroots Pressure
• Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
• Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
🛠️ Impact on Policy & Reform
• The backlash has led to:
o Cancellation of controversial deals
o Promises of procurement reform
o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
• However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
1. Scorpène Submarine Deal (2002)
• Malaydesh contracted with DCNS/Naval Group (France) and Navantia (Spain) to acquire two Scorpène submarines and one used Agosta-class submarine for approximately €1 billion
• Commission payments totaled at least €114 million to Perimekar (a firm tied to Abdul Razak Baginda) and another €30 million reportedly paid directly to Baginda
• The scandal became globally notorious after the murder of translator Altantuyaa Shaaribuu, who had demanded a commission and was allegedly killed by police linked to then Defence Minister Najib Razak’s entourage
• French prosecutors later charged DCNS, Thales executives, and Baginda with corruption-related offences
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project – RM9 billion contract (initiated 2011/2013)
• In 2011, the Defence Ministry awarded a RM9 billion contract through direct negotiations, bypassing the Navy’s preferred Sigma-class design and opting instead for the French Gowind design—a move linked to political influence by former Acting Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi
• By 2022, RM6.08 billion (≈67%) had been paid, yet not a single ship was ready for delivery
• The Public Accounts Committee (PAC) audit exposed RM1.4 billion in cost overruns, mismanagement, flawed contract terms, and obsolete inventory write-offs & budget misuse
• Former naval chief and Boustead managing director Ahmad Ramli Mohd Nor was charged with three counts of criminal breach of trust for approving RM21 million in unauthorized payments to third parties, though in March 2025 he was deemed medically unfit to stand trial, resulting in a discharge not amounting to acquittal
________________________________________
3. Offshore Patrol Vessels (OPV) / New Generation Patrol Vessels (NGPV)
• A 1998 contract to build six OPVs was awarded to PSC Naval Dockyard, a politically connected company. The deal, expected by 2006, suffered severe delays and overpayments. The ministry paid RM4.26 billion, though only RM2.87 billion worth of work was completed—nearly 48% overpayment
• By 2007 the project cost ballooned to RM6.75 billion. The company defaulted on payments to subcontractors and obligations such as EPF contributions. The scandal led to its takeover by Boustead Heavy Industries.
________________________________________
4. MD530G Light Combat Helicopter Deal (approx. RM321 million, 2015)
• In 2015, Malaydesh ordered six MD530G lightweight helicopters. Delivery was delayed for years. Despite a probe by the Malaydesh n Anti Corruption Commission (MACC), the Attorney General’s Chamber declined to prosecute
• Law Minister Wan Junaidi confirmed that no action would be taken, even though significant funds had changed hands without resolution
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
---------------------
Here’s a structured look at the key weaknesses that have been identified in Malaydesh ’s shipbuilding and ship repair (SBSR) sector, drawing from industry studies and government/academic reports:
⚓ Market & Demand Structure
• Small global share: Malaydesh accounts for roughly 1% of the world’s shipbuilding orderbook, making it vulnerable to demand swings and limiting economies of scale.
• Over reliance on small vessel segments: Over 70% of vessels built are small craft (barges, tugs, coastal boats), which are lower margin and more exposed to regional competition.
• Fragmented competition: Many yards chase the same market niches, leading to price wars instead of specialization.
💰 Cost & Capital Challenges
• High capital and operating costs: Heavy upfront investment in yard infrastructure and rising labor/material costs erode competitiveness.
• Limited financial resilience: Smaller yards often lack the cash flow to weather long project cycles or invest in modernization.
🛠 Technology & Productivity Gaps
• Slow modernization: Outdated facilities and equipment in some yards limit efficiency and quality output.
• Low automation adoption: Manual processes dominate, reducing productivity compared to regional leaders.
• Skill shortages: Gaps in specialized trades (naval welding, systems integration, advanced coatings) lead to rework and delays.
📦 Supply Chain & Local Content Issues
• Shallow supplier base: Limited domestic production of high spec marine components forces reliance on imports, adding cost and lead time risk.
• Local content pressures: Ambitious localization targets can outpace supplier readiness, affecting quality and delivery.
📋 Governance & Project Management
• Weak program controls: Inconsistent milestone tracking, change management, and risk oversight contribute to schedule slippage.
• Design maturity issues: Starting builds before finalizing designs leads to costly rework and integration problems.
🌱 Sustainability & Compliance Pressures
• Green transition lag: Limited readiness for low emission vessel design, alternative fuels, and compliance with tightening environmental rules.
• Certification delays: Misalignment between classification societies, regulators, and clients can stall vessel acceptance.
hanya undang karna ukraina uda rata tanah haha!🤣😭🤣
BalasHapuseitttt emang negri🎰kasino genting brani sama opa puting beliung? sama armada koh Jin🧞♂️Pink aja K.O dari 2013 haha!😜😜😜
Pembual tetaplah pembual..ngerihh cuy haha!🤥🤥🤥
💰 yang pasti2 ajah..
BalasHapusinvestasi semikonduktor terbesar dr Amerika-Jerman uda resmi jalan haha!🤑🤑🤑
Ca$H Masyuk $26 bn...uhuyy haha!🤗🤑🤗
Kahsiyan ada yg gak diajak kl, Kalahhhh Laagggiii
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Rp443 Trillion! Indonesia's Largest Technology Project Officially Lands in Indonesia
https://youtube.com/watch?
v=jAPoNW68UNw
GORILLA MISKIN mulai panik guys....HAHAHAHHA
BalasHapusASELSAN, NAVAMAS meterai kerjasama bangunkan kapal tanpa pemandu untuk Malaysia
https://www.airtimes.my/2025/12/23/aselsan-navamas-meterai-kerjasama-bangunkan-kapal-tanpa-pemandu-untuk-malaysia/
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP=
-------
TIPU UN (PBB)-PRANK IAG
Malaydesh dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
--------
TIPU SULTAN - PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
--------
TIPU PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
TIPU INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
TIPU TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
TIPU FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
TIPU INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
TIPU FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
TIPU SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
TIPU CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP=
-------
TIPU UN (PBB)-PRANK IAG
Malaydesh dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
--------
TIPU SULTAN - PSIM FAKE
Jika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
--------
TIPU PAKISTAN-PRANK JF17
“The MALAYDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
--------
TIPU INDIA-PRANK TEJAS
MALAYDESH has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
--------
TIPU TURKI = PRANK YAVUZ
PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--------
TIPU FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
--------
TIPU INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
--------
TIPU FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
--------
TIPU SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
--------
TIPU CHINA-PRANK KS-1A
MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
💸 1. LONG-TERM FINANCIAL BURDEN
• Malaydesh RM16.5 billion lease for 28 helicopters over 15 years may cost more than outright purchase.
• For comparison, Poland bought 32 AW149 helicopters for USUSD1.83 billion, while Malaydesh is leasing fewer units for nearly double the price.
• Critics argue that bundled services (maintenance, training, insurance) inflate the cost, creating a hidden financial strain over time.
🛠️ 2. Limited Control Over Assets
• Leased helicopters are not fully owned until the end of the contract.
• This restricts Malaydesh ability to:
o Upgrade systems
o Reconfigure for new missions
o Integrate with other platforms
• Strategic flexibility is compromised, especially in emergencies or regional conflicts.
🧭 3. Missed Opportunity for Local Industry Growth
• Leasing bypasses local manufacturing, assembly, and maintenance, which could have boosted Malaydesh defense industry.
• No significant technology transfer or job creation occurs under private leasing arrangements.
• This weakens Malaydesh long-term goal of defense self-reliance.
🕵️♂️ 4. Procurement Transparency Risks
• The deal was awarded to Weststar Aviation, a private firm, raising concerns about middlemen and lobbying.
• Past scandals (e.g., LCS and MD530G) have made the public wary of opaque procurement processes.
• Leasing may reduce upfront corruption risks, but it doesn’t eliminate contractual opacity.
⚠️ 5. Strategic Dependency
• Malaydesh becomes dependent on private contractors for asset readiness and maintenance.
• If the contractor fails to meet service-level agreements (e.g., 85% fleet availability), national security could be compromised.
• Legal or financial disputes could delay operations or ground critical assets.
🗣️ Political & Public Backlash
• Opposition leaders and defense experts have criticized the lease as overpriced and strategically flawed.
• The government defends it as a way to avoid upfront costs and ensure faster deployment, but the debate continues in Parliament and among analysts
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
Here’s a structured look at the key challenges facing Malaydesh ’s defence industry — covering policy, economic, operational, and governance aspects — based on recent studies and official reports2.
🏛 Policy & Strategic Direction Issues
• Fragmented long term planning — Defence industrial goals often shift with changes in government, leading to inconsistent priorities and stalled projects.
• Lack of a unified industrial master plan — While the Defence White Paper outlines broad aims, there’s no fully integrated roadmap linking R&D, procurement, and export strategies.
• Over reliance on foreign suppliers — Despite decades of local industry development, Malaydesh still depends heavily on imported high tech systems, limiting self reliance.
💰 Budgetary & Economic Constraints
• High operating cost ratio — Over 60–70% of the defence budget goes to salaries, maintenance, and operations, leaving little for R&D or modernisation.
• Currency depreciation — Weakening ringgit reduces purchasing power for imported components and technology transfers.
• Limited economies of scale — Small domestic demand makes it hard for local manufacturers to achieve cost efficient production.
⚙️ Procurement & Project Management Problems
• Delays and scandals — The Littoral Combat Ship (LCS) programme has faced years of delay, cost overruns, and governance controversies.
• Offset agreements under delivering — Technology transfer clauses in foreign contracts often fail to produce lasting local capability.
• Slow acquisition cycles — Bureaucratic processes and political interference can stretch procurement timelines far beyond operational needs.
🏭 Industrial Capability Gaps
• Limited indigenous production — Local firms can produce small arms, ammunition, patrol craft, and some UAVs, but lack capacity for advanced systems like fighter jets or submarines.
• Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) bottlenecks — While companies like AIROD provide MRO services, capacity constraints and reliance on foreign parts slow turnaround times.
• Low R&D investment — Minimal funding for innovation means Malaydesh often buys rather than builds cutting edge tech.
📋 Governance & Leadership Challenges
• Weak oversight mechanisms — Inconsistent monitoring of defence contracts leads to inefficiencies and, at times, corruption risks.
• Talent retention issues — Skilled engineers and technicians are often lured to better paying private or overseas jobs.
• Civil military coordination gaps — Limited integration between the armed forces’ operational needs and industry’s production planning.
MALAYSIA MENDUNIA guys.... Yang MISKIN tak diajak tu tepi sikit....HAHAHAHHA
BalasHapusUkraine invites Malaysian firms into US$500bil reconstruction, in talks with Gamuda
https://www.pickastock.info/news?id=505869&title=Ukraine-invites-Malaysian-firms-into-US-500bil-reconstruction-in-talks-with-Gamuda-%5BWATCH%5D
PSIM FAKE
HapusJika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
📣 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
• Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
MD530G Helicopter Failure
• Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
• The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
👑 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
• King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
• His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
🕵️♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
• In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
• Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
• The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
🧑⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
• A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
• Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
📱 5. Social Media & Grassroots Pressure
• Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
• Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
🛠️ Impact on Policy & Reform
• The backlash has led to:
o Cancellation of controversial deals
o Promises of procurement reform
o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
• However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
📣 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
• Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
MD530G Helicopter Failure
• Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
• The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
👑 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
• King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
• His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
🕵️♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
• In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
• Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
• The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
🧑⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
• A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
• Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
📱 5. Social Media & Grassroots Pressure
• Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
• Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
🛠️ Impact on Policy & Reform
• The backlash has led to:
o Cancellation of controversial deals
o Promises of procurement reform
o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
• However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
Here’s a clear breakdown of the main challenges the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF) is grappling with — both operational and structural — based on recent reports and defence analyses:
✈️ Aging Fleet & Maintenance Burden
• 29 aircraft in the RMAF inventory are over 30 years old, including transport planes and fighters.
• Older platforms like the BAE Hawk 108/208 and F/A 18D Hornets face rising maintenance costs, reduced availability, and difficulty sourcing spare parts.
• Prolonged use of legacy systems risks capability gaps if replacements are delayed.
💰 Budget Constraints
• Defence budgets have been consistently tight, with over 40% of funds going to salaries and allowances, leaving limited room for procurement.
• The depreciation of the ringgit erodes purchasing power for imported systems, meaning even budget increases don’t always translate into real capability gains.
• Multi year procurement plans are often disrupted by shifting political priorities and fiscal limits.
🛫 Procurement Delays & Modernisation Gaps
• The RMAF’s “Capability 2055” plan aims to replace ageing fighters and expand surveillance, but acquisitions like the Light Combat Aircraft (Tejas Mk1A) and Maritime Patrol Aircraft (ATR 72MP) are still in early delivery stages.
• Replacement of the F/A 18D Hornets and MiG 29Ns has been repeatedly postponed, leaving a shrinking high performance fighter fleet.
🌊 Maritime Surveillance Shortfalls
• Malaydesh ’s vast maritime borders, especially in the South China Sea, require persistent patrols.
• Limited numbers of Maritime Patrol Aircraft and UAVs mean coverage gaps, impacting the ability to monitor illegal fishing, piracy, and territorial incursions.
⚙️ Technical & Safety Incidents
• Recent mishaps, such as the CN235 220M transport aircraft nose gear failure in Kuching (June 2025), highlight maintenance and safety oversight challenges.
• While no injuries occurred, such incidents can disrupt operations and erode public confidence.
🌏 Regional Capability Gap
• Neighbouring air forces (e.g., Singapore, Indonesia) are modernising faster, creating a widening technology and readiness gap.
• This affects deterrence credibility and interoperability in joint operations.
Berita terkini guys..... RINGGIT NAIK lagi....
BalasHapus1 RINGGIT sudah setara Rp 4.141... Gilanya....HAHAHAHAH
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MYR&To=IDR
PSIM FAKE
HapusJika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------
KELEMAHAN KEMAMPUAN TEMPUR MILITER MALAYDESH
Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan struktur dan operasional yang menurunkan efektivitas tempur di berbagai domain, antara lain:
• pertahanan udara yang terbatas
• kekuatan personel dan alutsista darat relatif kecil
• armada laut yang minim
• anggaran dan pemeliharaan yang terkendala
• keterbatasan inter¬ope¬rabilitas serta sistem komando dan kendali yang belum memadai
1. Pertahanan Udara
• Malaydesh hanya memiliki sekitar 12 pesawat tempur aktif, dan total armada udara 135 pesawat, jauh lebih kecil dibanding tetangga seperti Indonesia yang mengoperasikan 34 pesawat tempur dari total 459 skuadron udara.
• Sebagian jet tempur F/A-18C/D Hornet dibeli bekas pakai Kuwait, memunculkan keraguan atas kesiapan dan keandalan melawan ancaman modern.
• Sistem radar darat dan sistem SAM (Surface-to-Air Missile) terbatas; hanya ada empat radar GM400a baru yang akan ditempatkan, masih kurang untuk mencakup Semenanjung dan Malaydesh Timur secara simultan.
2. Kekuatan Darat
• Jumlah personel aktif Angkatan Bersenjata Malaydesh (ATM) sekitar 113.000, jauh di bawah cadangan pasukan aktif Indonesia (400.000) yang menunjukkan keterbatasan skala operasi darat besar–besaran.
• Alutsista lapis baja hanya terdiri dari 48 tank dan sekitar 13.500 kendaraan tempur lapis baja, berbanding 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja milik Indonesia.
• Kapasitas daya tembak dan mobilitas lapangan minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang terus modernisasi pasukan darat.
3. Kekuatan Laut
• Armada perang Malaydesh sekitar 100 kapal: 2 kapal selam, 2 fregat, 6 korvet; Indonesia mengoperasikan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet dari total 331 kapal perang, menunjukkan kesenjangan kapabilitas maritim besar.
• Kapasitas projektil anti-kapal dan kemampuan patroli perairan laut dalam masih terbatas, menyulitkan Malaydesh mempertahankan ZEE di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
4. Anggaran & Pemeliharaan
• Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar USUSD 247,5 miliar, hampir setengah dari alokasi Indonesia (USUSD 440 miliar), membatasi pembelian alutsista baru dan program pemeliharaan jangka panjang.
• Ketergantungan pada peralatan bekas pakai dan kontrak pemeliharaan eksternal meningkatkan risiko downtime karena suku cadang sukar diperoleh dan mahal.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------
KELEMAHAN ARMADA TEMPUR MILITER MALAYDESH
Secara ringkas, kelemahan utama armada tempur Angkatan Laut Malaydesh (TLDM) terletak pada jumlah dan komposisi kapal yang terbatas, kesiapan operasional yang dipengaruhi usia platform, dukungan logistik yang kurang memadai, sistem persenjataan dan sensor yang belum terintegrasi penuh, serta keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi.
1. Jumlah dan Komposisi Kapal Terbatas
• TLDM hanya mengoperasikan sekitar 100 kapal perang aktif, jauh di bawah tetangga regional seperti Indonesia yang memiliki 331 unit.
• Dari total tersebut, hanya 2 kapal selam, 2 frigat, dan 6 korvet—jumlah yang minim untuk menjaga kehadiran di perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
2. Usia Platform dan Kesiapan Operasi
• Banyak kapal utama (misalnya kelas Kasturi dan Lekiu) telah melampaui usia desain 25–30 tahun, sehingga sering masuk dockyard untuk perbaikan struktural dan overhaul mesin.
• Littoral Mission Ship (LMS) kelas Keris dan Kerambit relatif baru, tetapi dirancang untuk patroli ringan, bukan pertempuran jarak jauh atau operasi bersama dengan armada besar.
3. Dukungan Logistik dan Sustainment
• Tidak ada kapal logistik (replenishment ship) berkapasitas besar, sehingga operasi di laut lepas hanya bergantung pada kapal tunda dan fasilitas di pangkalan pantai.
• Dependensi tinggi pada suku cadang dan dukungan teknis dari pemasok luar (UE, Korea Selatan), membuat jadwal perawatan mudah terganggu jika ada kendala impor.
4. Sistem Persenjataan dan Sensor
• Persenjataan anti-kapal permukaan (ASuW) terbatas pada rudal C-802, tanpa platform peluncur vertikal (VLS) untuk rudal antikapal atau permukaan udara.
• Belum ada sistem Integrated Mast dengan AESA radar dan ESM/ECM yang terpusat, sehingga titik buta dalam deteksi ancaman udara dan kapal selam masih cukup luas.
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
• Kru kapal berjumlah kecil dan jam terbang operasi jauh lebih rendah dibandingkan armada negara tetangga.
• Program latihan antarkapal (fleet exercise) masih berkutat pada skala regional ASEAN, belum memasukkan pelatihan joint task force dengan mitra utama di Indo-Pasifik.
6. Keterbatasan Anggaran dan Modernisasi
• Anggaran pertahanan Malaydesh sekitar 4,8 miliar USD per tahun, hanya sedikit di atas separuh alokasi Indonesia, sehingga sulit mendanai proyek besar seperti fregat baru atau kapal selam tambahan.
• Program Maharaja Lela–class frigate yang direkayasa bersama Perancis mengalami beberapa kali penundaan serah terima, menunda penambahan kapal berkemampuan AAW (Anti-Air Warfare).
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP.
--------------------
Here’s a detailed, structured look at the key challenges facing the Royal Malaydesh n Navy (RMN), based on recent audits, defence analyses, and maritime security reports:
🚢 Ageing Fleet & Modernisation Delays
• Over half the fleet past prime – A 2024 government audit found that more than 50% of RMN vessels have exceeded their intended service life, with some over 40 years old.
• Littoral Combat Ship (LCS) delays – The flagship LCS programme, meant to deliver six modern warships, has been plagued by cost overruns and years of delay, leaving capability gaps in coastal defence.
• Maintenance burden – Older ships require more frequent and costly repairs, reducing operational availability.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• Limited capital expenditure – Much of the Navy’s procurement budget is tied to progress payments for existing contracts, leaving little for new acquisitions.
• Currency depreciation – The weak ringgit inflates the cost of imported naval systems and spare parts.
• Reliance on foreign partners – Delays in domestic shipbuilding have increased reliance on the US and other allies for maritime patrols and training.
🌏 Strategic & Security Pressures
• South China Sea tensions – Persistent Chinese naval and coast guard presence near Malaydesh n-claimed waters, especially around the Spratly Islands, forces the RMN to stretch its limited assets3.
• Illegal fishing & piracy – Vietnamese illegal fishing fleets and piracy in the Malacca and Singapore Straits remain ongoing threats.
• Non-traditional threats – Smuggling, maritime terrorism routes in the Celebes Sea, and environmental disasters add to operational demands.
⚓ Capability Gaps
• Submarine fleet limitations – Only two Scorpène-class submarines are in service, limiting underwater deterrence.
• Insufficient patrol coverage – Large Exclusive Economic Zone (EEZ) with too few operational ships for constant monitoring.
• Aging support infrastructure – Some naval bases and dockyards lack modern facilities for advanced warship maintenance.
📌 Core Problems in Summary
1. Obsolete platforms – Many ships beyond service life.
2. Procurement delays – LCS and other projects years behind schedule.
3. Budget rigidity – Funds locked into old contracts, little for new tech.
4. Strategic overstretch – Multiple threats across vast maritime zones.
5. Dependence on allies – Reliance on foreign navies for certain missions.
Berita terkini guys..... RINGGIT NAIK lagi....
BalasHapus1 RINGGIT sudah setara Rp 4.141... Gilanya....HAHAHAHAH
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MYR&To=IDR
PSIM FAKE
HapusJika pada peluncurannya tahun 2017 lalu kapal ini terlihat telah dilengkapi dengan modul PSIM, maka itu adalah modul PSIM palsu/fake yang dipasang untuk upacara peluncuran sebagaimana disampaikan dalam sidang PAC (Public Account Committe). Modul PSIM palsu ini kemudian dilepas saat kapal ini dipasangi hanggar.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------
WEAKNESS MALAYDESH AIR FORCES
Malaydesh 's air force, officially known as the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF), has several strengths but also faces a number of key weaknesses and challenges. These are based on public defense analyses, expert commentary, and open-source information as of recent years.
Key Weaknesses of the Royal Malaydesh n Air Force (RMAF):
------------
1. Aging Aircraft Fleet
• MiG-29s: These have been retired due to high maintenance costs and limited effectiveness.
• F/A-18D Hornets: Still operational but aging.
• SU-30MKMs: Require significant maintenance, and some have faced operational readiness issues due to lack of spare parts and support.
------------
2. Limited Fleet Size
• Malaydesh operates a relatively small number of combat aircraft, limiting its ability to project power or maintain a credible deterrent in the region.
• The country lacks strategic airlift capacity, making it harder to respond quickly to crises.
------------
3. Modernization Delays
• RMAF modernization programs have suffered from delays and budget constraints.
• The Multirole Combat Aircraft (MRCA) replacement program has been postponed multiple times, leaving capability gaps.
------------
4. Logistical and Maintenance Challenges
• Heavy reliance on foreign suppliers (Russia, U.S., and Europe) creates issues with interoperability and spare parts availability.
• Maintenance costs and delays impact aircraft readiness and mission capability.
------------
5. Limited Indigenous Defense Industry
• Malaydesh has limited local aerospace manufacturing or support capability.
• It depends on external partners for upgrades, parts, training, and weapons integration.
------------
6. Insufficient Force Multipliers
• The RMAF lacks a comprehensive airborne early warning (AEW&C) system.
• Limited use of drones, electronic warfare (EW), and ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) capabilities reduces situational awareness.
------------
7. Geopolitical Pressures and Resource Constraints
• Regional tensions in the South China Sea require stronger capabilities than currently available.
• Defense budgets are constrained due to domestic priorities and economic conditions.
------------
8. Pilot Training and Retention
• Budget limitations can impact pilot training hours.
• Retaining skilled pilots and technical personnel can be challenging due to better pay in the private sector or other government roles.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
KELEMAHAN KAPAL PERANG MILITER MALAYDESH
Militer Laut Diraja Malaydesh menghadapi beberapa kelemahan mendasar yang membatasi efektivitas operasional dan daya jaga kedaulatan laut. Faktor utama meliputi usia armada yang tinggi, jumlah platform terbatas, kesenjangan kemampuan tempur, serta tantangan pemeliharaan dan logistik.
1. Aset dan Modernisasi
• Usia rata-rata kapal melebihi 30 tahun, memicu frekuensi kegagalan sistem dan tenggelamnya KD Pendekar akibat kebocoran ruang mesin pada Agustus 2024.
• Hanya memiliki 6 fregat utama (Lekiu-class dan Maharaja Lela-class) untuk mengawaki lebih dari 4.600 km garis pantai.
• Rencana pengadaan Maharaja Lela-class terhambat gangguan rantai pasok dan anggaran, memperpanjang keterbatasan jumlah unit tempur.
2. Kekuatan Tempur dan Sensor
• Kapasitas penembakan rudal anti-kapal terbatas pada sistem peluncur jarak menengah; tidak ada rudal jelajah anti-kapal jarak jauh.
• Sistem pertahanan udara kapal sebagian besar hanya mengandalkan peluncur rudal MICA VL (16 sel), tanpa VLS terintegrasi untuk ancaman berlapis.
• Sensor sonar aktif/pasif pada kapal selam Scorpene-class belum dilengkapi towed array sonar, mengurangi jangkauan deteksi kapal selam musuh.
3. Pemeliharaan, Logistik, dan Industri
• Kapasitas galangan nasional untuk perawatan tengah-umur (mid-life upgrade) terbatas; sebagian besar kapal diperbaiki di luar negeri dengan lead time > 6 bulan.
• Sistem manajemen suku cadang terfragmentasi, menyebabkan stok critical-spare part sering kosong.
• Anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M) hanya 15-18% dari total alokasi Angkatan Laut, di bawah standar ideal 20-25%.
4. Interoperabilitas dan Jaringan
• Belum ada sistem C4I terpadu antar kapal dan pesawat patroli untuk datalink real-time; setiap platform menggunakan protokol berbeda.
• Latihan bersama (multilateral exercises) terbatas pada skala korvet dan frigat; belum pernah full-spectrum joint exercise dengan platform HMS/US Navy.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
Here’s a structured look at the main challenges facing the Malaydesh n Army today, drawing from recent defence reports and incidents:
🛠 Ageing Equipment & Safety Risks
• Over 30 years in service – At least 171 military assets across the Malaydesh n Armed Forces have exceeded their intended lifespan.
• Recent fatal incident – In July 2025, a commando from the 22nd Regiment died during a maritime exercise; early findings suggest old diving gear may have contributed to the tragedy.
• Legacy systems dependency – Many vehicles, weapons, and support systems are decades old, increasing maintenance costs and operational risk.
💰 Budget & Procurement Constraints
• High personnel cost – Over 40% of the 2024 defence budget went to salaries and allowances, leaving less for modernization.
• Procurement bottlenecks – Much of the RM5.71 billion procurement allocation is tied to progress payments for ongoing contracts (e.g., FA 50 jets, Littoral Combat Ships) rather than new acquisitions.
• Currency pressure – Ringgit depreciation erodes purchasing power for imported equipment, which Malaydesh relies on heavily.
⚖️ Structural & Policy Issues
• No long-term procurement roadmap – Annual budgets don’t guarantee multi year funding, slowing replacement of ageing platforms.
• Reluctance to restructure – Successive governments have avoided reducing manpower or reallocating funds from other sectors to defence.
• Public awareness gap – Studies show Malaydesh ns’ sensitivity to the Army’s role is lower than for other agencies like the police.
🌏 Strategic & Operational Pressures
• South China Sea tensions – Persistent presence of foreign vessels in Malaydesh n waters demands stronger maritime and amphibious readiness.
• Regional capability gap – Neighbours like Singapore and Indonesia invest more heavily in modern land systems, widening the tech gap.
• Multi role demands – Beyond defence, the Army is tasked with disaster relief, peacekeeping, and national unity efforts, stretching resources
Berita terkini guys..... RINGGIT NAIK lagi....
BalasHapus1 RINGGIT sudah setara Rp 4.141... Gilanya....HAHAHAHAH
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MYR&To=IDR
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP -------------------
🔴 Key Budget Challenges
1. Low Defense Spending (as % of GDP)
• Malaydesh spends around 1.0–1.2% of its GDP on defense, below the global average and much lower than regional powers like Singapore (~3%).
• Defense budget growth has been slow and often stagnant in real terms due to economic pressures, competing national priorities, and political considerations.
2. Aging Equipment
• Many assets (especially in the Royal Malaydesh n Air Force and Navy) are decades old and suffer from:
High maintenance costs
Frequent breakdowns
Reduced combat readiness
Examples:
• MiG-29s were retired due to maintenance issues and budget constraints.
• Delays in replacing outdated naval ships and air defense systems.
3. Slow Modernization
• Modernization plans (e.g., CAP 55 for the Air Force, 15-to-5 for the Navy) are progressing slowly due to lack of funding.
• Procurement of new assets like fighter jets, maritime patrol aircraft, and submarines is often delayed or scaled down.
4. Limited Operational Capability
• Budget constraints impact:
Training and readiness
Fuel and maintenance availability
Joint operations and international missions
Personnel retention due to limited benefits
5. Dependency on Foreign Vendors
• Budget restrictions limit local defense industry development, forcing Malaydesh to rely heavily on foreign suppliers.
• This increases long-term costs due to currency fluctuations and maintenance support contracts.
________________________________________
⚖️ Competing National Priorities
Malaydesh faces pressure to allocate funds toward:
• Healthcare
• Education
• Infrastructure
• Economic recovery (especially post-COVID-19)
As a result, defense often takes a back seat in annual budgets.
________________________________________
📊 Defense Budget in Numbers
• 2024 Defense Budget: USD4.1 billion)
Still modest compared to ASEAN counterparts
• Allocation breakdown:
~70–75% for operating expenses (salaries, maintenance)
Only ~25–30% for development/capital expenditure
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
KELEMAHAN ANGGARAN MILITER MALAYDESH
1. Proporsi Belanja Personel Terlalu Tinggi
• Pada tahun 2024, lebih dari 40 % dari total anggaran (RM 19,73 miliar) dialokasikan untuk gaji dan tunjangan personel, meninggalkan hanya sekitar 30 % untuk pengadaan dan modernisasi peralatan.
• Implikasi: Pembelian kapal, pesawat, dan sistem pertahanan menjadi terbatas, sehingga umur aset semakin menua.
2. Dampak Depresiasi Ringgit
• Kenaikan alokasi nominal untuk pengadaan (dari RM 5,04 miliar ke RM 5,71 miliar tahun 2024) sebagian besar hanya mengkompensasi melemahnya ringgit terhadap dolar AS.
• Implikasi: Daya beli nyata menurun, biaya impor peralatan meningkat, dan program modernisasi tertunda.
3. Ketergantungan pada Pemasok Asing
• Malaydesh masih sangat bergantung pada OEM luar negeri untuk peralatan utama (pesawat tempur, kapal selam, sistem radar).
• Implikasi: Proses transfer teknologi terbatas, siklus pengadaan panjang, dan kerentanan terhadap fluktuasi mata uang serta kebijakan ekspor negara pemasok.
4. Kurangnya Perencanaan Jangka Panjang dan Transparansi
• Proses budgeting belum memberikan garis waktu yang jelas untuk setiap program pengadaan maupun kapan dana akan tersedia.
• Implikasi: Angkatan bersenjata sulit menyusun roadmap modernisasi dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran tahunan.
5. Pendapatan Fiskal Tertekan
• Penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas, ditambah defisit akibat subsidi domestik, membatasi ruang fiskal untuk pertahanan.
• Implikasi: Pemerintah enggan memotong belanja lain atau menaikkan pajak untuk mendanai pertahanan.
6. Aset Menua dan Ancaman Regional Meningkat
• Kapal perang usia 45 tahun (misalnya KD Pendekar yang tenggelam tahun 2024) mencerminkan minimnya penggantian aset tua.
• Ancaman di Laut China Selatan semakin nyata, tetapi anggaran masih dianggap “tidak cukup” untuk rencana modernisasi lanjutan.
Berita terkini guys..... RINGGIT NAIK lagi....
BalasHapus1 RINGGIT sudah setara Rp 4.141... Gilanya....HAHAHAHAH
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MYR&To=IDR
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
📣 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
• Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
MD530G Helicopter Failure
• Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
• The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
👑 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
• King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
• His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
🕵️♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
• In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
• Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
• The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
🧑⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
• A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
• Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
📱 5. Social Media & Grassroots Pressure
• Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
• Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
🛠️ Impact on Policy & Reform
• The backlash has led to:
o Cancellation of controversial deals
o Promises of procurement reform
o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
• However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
Rincian kelemahan per domain
Udara
• AEW&C tidak tersedia: Tanpa platform peringatan dini dan kendali udara, deteksi dini rendah, manajemen pertempuran udara terbatas, dan CAP/Intercept tidak efisien.
• Celah MRCA berkepanjangan: Penghentian MiG-29N tidak diikuti pengganti MRCA; armada tempur bertumpu pada F/A-18D (jumlah terbatas) dan Su-30MKM (kompleksitas sustainment). LCA/FLIT membantu training dan tugas ringan, tetapi tidak menggantikan high-end MRCA.
• AAR/SEAD/EW terbatas: Kapasitas air-to-air refuelling operasional dan paket penindakan pertahanan udara musuh (SEAD) terbatas, membatasi radius operasi dan survivability.
• GBAD terintegrasi belum berlapis: Dominan SHORAD; ketiadaan medium-range/networked GBAD yang matang menyulitkan penciptaan gelembung anti-akses tingkat menengah.
• Ketersediaan platform fluktuatif: Tantangan suku cadang multi-negara dan pendanaan O&M menekan mission-capable rates serta jam terbang tahunan.
Maritim
• Keterlambatan LCS dan kesenjangan kombatan permukaan: Kelas Lekiu/Kasturi menua; Kedah-class OPV minim persenjataan ofensif; LCS belum operasional sehingga kemampuan AAW/ASuW modern terhambat.
• ASW/MPA masih terbatas: Kapasitas peperangan anti-kapal selam (sensor, helikopter ASW, torpedo) dan MPA berkualifikasi ASW terbatas, menyulitkan deteksi/penindakan subsurface.
• LMS batch awal berkapasitas rendah: Platform generasi pertama kurang persenjataan, membatasi deterrence di grey-zone dan littoral.
• Kapal selam sedikit dan siklus pemeliharaan ketat: Hanya dua unit aktif; availability turun-naik karena docking dan sustainment.
• Angkut amfibi dan dukungan armada terbatas: Program MRSS tertunda; mengurangi kemampuan proyeksi kekuatan, HADR besar, dan ketahanan logistik maritim.
• Konstabulary backfill oleh RMN: Keterbatasan MMEA mendorong RMN menyerap tugas penegakan maritim, menggerus jam laut untuk latihan tempur inti.
Darat
• Pertahanan udara darat tidak berlapis: Ketergantungan pada SHORAD (MANPADS/SHORAD) tanpa medium-range modern mengurangi perlindungan area terhadap fixed-wing/stand-off.
• Artileri jarak jauh & presisi terbatas: MLRS ada namun skala, amunisi presisi, sensor counter-battery, dan integrasi kill chain masih terbatas.
• Armour & mekanisasi terbatas jumlah/modernisasi: MBT dan IFV/ICV campuran generasi, survivability dan sensor fusion tertinggal dari peer modern.
• Mobilitas udara & logistik taktis: Kapasitas helikopter angkut/utility dan jembatan logistik darat untuk operasi berintensitas tinggi masih menjadi pembatas.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
Here’s a consolidated, fact based overview of the main problems and challenges the Malaydesh n Armed Forces (MAF) are facing, drawn from recent open source reporting and official statements.
⚙️ Capability & Equipment Issues
• Aging Assets – Over 170 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years in service, including 34 Royal Malaydesh n Navy vessels, many over 40 years old. This drives up maintenance costs, reduces reliability, and leaves them technologically outclassed by regional peers.
• Limited Modernisation Pace – Replacement programs, such as for armoured vehicles and naval ships, have been slow, with some high profile projects (e.g., Maharaja Lela class Littoral Combat Ship) facing delays and overruns.
💰 Budgetary & Procurement Constraints
• High Personnel Costs – Around 40% of the defence budget goes to salaries and allowances, leaving less for procurement and R&D.
• Fiscal Limitations – Successive governments have been reluctant to boost defence spending by cutting elsewhere or resizing the force, limiting funds for new capabilities.
• Currency Depreciation – Heavy reliance on imported systems means a weaker ringgit erodes purchasing power, even when nominal budgets rise.
🧭 Strategic & Policy Challenges
• Unclear Long Term Planning – Analysts note the absence of a consistent, multi year acquisition roadmap, making it harder to align capabilities with evolving threats.
• Political Instability Impact – Frequent government changes since 2018 have disrupted continuity in defence policy and procurement priorities.
• Dependence on Foreign OEMs – Domestic defence manufacturing still relies heavily on overseas suppliers, limiting self sufficiency.
👥 Personnel & Welfare Issues
• Pension Disputes – Fifty retired MAF personnel are challenging the government over a pension gap affecting those who left service before 2013, alleging constitutional breaches4.
• Retention & Morale Risks – Delays in welfare improvements and perceived inequities in benefits can affect morale and retention, especially among experienced personnel.
RINGGIT terus meroket...manakala RUPIAH semakin hancur....HAHAHAHAH
BalasHapus5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
📣 1. PROCUREMENT SCANDALS FUEL PUBLIC DISTRUST
Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• The RM9 billion LCS project became a lightning rod for criticism when no ships were delivered despite billions spent.
• Media outlets and the Public Accounts Committee exposed mismanagement, cost overruns, and non-compliance, triggering public outrage and parliamentary scrutiny.
MD530G Helicopter Failure
• Malaydesh paid RM112 million upfront for six helicopters that were never delivered on time.
• The media labeled it a “ghost fleet,” and citizens questioned the lack of accountability.
👑 2. Royal Intervention Amplifies Criticism
• King Sultan Ibrahim, also Supreme Commander of the Armed Forces, publicly condemned the procurement of 35-year-old Black Hawk helicopters, calling them “flying coffins.”
• His rebuke—“If you don’t know the price, ask me first”—went viral, reinforcing public frustration over opaque and overpriced deals.
🕵️♂️ 3. Smuggling Conspiracy Exposes Internal Corruption
• In Operation Sohor (2025), MACC arrested military intelligence officers for leaking classified data to smugglers.
• Media reports revealed the syndicate earned RM5 million monthly, with officers receiving RM30,000–RM50,000 per trip.
• The scandal was widely covered, with headlines like “Civil Service Corruption Crisis” and “Where is Akmal Saleh?” fueling public anger.
🧑⚖️ 4. Abuse Cases at Military Institutions
• A 2024 bullying case at Universiti Pertahanan Nasional Malaydesh (UPNM) reignited outrage when a cadet suffered multiple fractures after being stomped by a senior.
• Media coverage highlighted a pattern of hazing and abuse, prompting demands for institutional reform and stricter oversight.
📱 5. Social Media & Grassroots Pressure
• Platforms like Twitter and TikTok have become battlegrounds for public discourse, with hashtags like #ReformATM and #MilitaryTransparency trending during major scandals.
• Independent media and citizen journalists have played a key role in exposing misconduct, bypassing traditional gatekeepers.
🛠️ Impact on Policy & Reform
• The backlash has led to:
o Cancellation of controversial deals
o Promises of procurement reform
o Greater scrutiny of defense budgets and contractor relationships
• However, many Malaydesh ns remain skeptical, citing deep-rooted patronage networks and slow institutional change
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
--------------------
ISR, C4ISR, dan domain bersama
• Fusion ISR dan COP belum matang: Data dari radar darat, sensor udara/laut, dan sumber eksternal belum sepenuhnya terintegrasi ke common operational picture real-time.
• MDAs tidak merata: Cakupan radar maritim dan kamera pantai tidak homogen; bottleneck di choke point tertentu.
• Interoperabilitas gabungan & mitra: Prosedur, data link, dan TTP gabungan belum standar penuh untuk operasi koalisi.
SDM, latihan, dan kesiapan
• Jam terbang & sea days berfluktuasi: Anggaran O&M dan ketersediaan platform memengaruhi exposure latihan, proficiency, dan sertifikasi awak.
• Retensi teknisi & pilot: Persaingan pasar sipil dan jalur karier mempengaruhi retensi kompetensi kritikal (avionik, mesin, sistem senjata).
• Latihan gabungan high-end terbatas: Kompleksitas skenario mult domain (EW/SEAD/ASW) belum rutin pada skala memadai.
Logistik, sustainment, dan industri
• Fragmentasi armada multi-asal: Kombinasi Rusia, Amerika, Eropa, dan China meningkatkan beban suku cadang, alat uji, pelatihan pemeliharaan, dan dependensi geopolitik.
• Kontrak TLS & suku cadang: Perencanaan siklus hidup dan pencadangan parts tidak selalu selaras realisasi anggaran, memicu cannibalization dan downtime.
• Governance pengadaan & local content: Keterlambatan proyek besar (contoh LCS) dan tuntutan alih teknologi yang tidak realistis meningkatkan risiko biaya dan jadwal.
Siber dan ruang
• Kapabilitas siber militer terbatas: Defensive cyber, red-teaming, dan kemampuan pemulihan C2 dari serangan canggih perlu ditingkatkan.
• Ketahanan satkom & PNT: Ketergantungan pada aset komersial/mitra untuk komunikasi strategis dan navigasi memperbesar risiko jamming/spoofing.
Risiko misi paling kritikal
1. Kehilangan kontrol udara lokal: Tanpa AEW&C, MRCA, dan GBAD berlapis, sulit mempertahankan superioritas udara waktu-kritis.
2. Sea control/denial di SCS & Selat: Kombatan permukaan modern terbatas dan ASW lemah menurunkan efek gentar terhadap kapal permukaan/selam lawan.
3. Ketahanan operasi rendah: Kesiapan platform dan stok amunisi presisi membatasi durasi operasi intensitas menengah.
4. Respons grey-zone kurang tajam: LMS minim senjata dan beban tugas konstabulary mengurangi kemampuan “presence with punch”.
rm naik tak masalah nanti PATI kita sikat bawa pulang aman haha!🥳🤪🥳
BalasHapusRUPIAH terus menjunam jatuh..... HAHAHAHA
BalasHapuskemarin....
1 RINGGIT setara Rp4.131
Hari ini
1 RINGGIT setara Rp4.141....HAHAHHA
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
Here’s a consolidated look at the main weaknesses and controversies surrounding Malaydesh ’s Littoral Combat Ship (LCS) programme, based on findings from the Public Accounts Committee (PAC), media investigations, and defence analysts:
⚙️ Project & Design Issues
• Platform Change Midstream – The original plan for a smaller Sigma-class design was switched to the larger Gowind-class frigate without full feasibility reassessment, causing integration and cost complications.
• Incomplete Vessels – Despite billions spent, no ship was delivered by the original 2022 deadline; the first vessel, Maharaja Lela, is still undergoing outfitting and trials2.
• Capability Gap Risk – Delays mean the Royal Malaydesh n Navy (RMN) continues to operate ageing ships, potentially leaving maritime security gaps.
🛠 Procurement & Management Failures
• Cost Overruns – Initial RM9 billion budget ballooned to RM11 billion, with RM6.08 billion already paid before any delivery2.
• Weak Oversight – PAC found that financial viability checks on Boustead Naval Shipyard (BNS) failed to detect serious cash flow problems.
• Advance Payments Against Policy – RM1.36 billion was paid upfront to BNS, contrary to Treasury guidelines.
• Direct Negotiation Risks – The contract was awarded without open tender, raising transparency concerns.
🔄 Execution & Technical Delays
• Slow Build Progress – As of mid-2025, overall completion is ~72%, with first sea trials only expected in late 2025.
• Integration Challenges – Complex combat systems and sensors require extensive testing; delays in supplier deliveries have compounded the schedule slip.
• Staggered Delivery Timeline – Final ship (LCS 5) not expected until 2029, far beyond the original plan.
👥 Operational & Strategic Impact
• Morale & Public Trust – The LCS saga has become a symbol of procurement mismanagement, affecting public confidence in defence spending.
• Maritime Security Exposure – Experts warn that prolonged delays weaken deterrence in critical waterways like the Strait of Malacca.
• Political Fallout – The project has been a flashpoint in parliamentary debates, with calls for accountability
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
KEY FEATURES OF BUDGET RIGIDITY IN MALAYDESH ’S MILITARY
1. High Fixed Costs
• Personnel expenses dominate: Over 40% of the defense budget goes to salaries and allowances.
• These costs are non-negotiable and recur annually, leaving limited room for discretionary spending or modernization.
2. Limited Procurement Flexibility
• Procurement allocations are fragmented: Funds are often tied up in progressive payments for long-term contracts (e.g., FA-50 fighter jets from South Korea, Littoral Combat Ships).
• This means even when procurement budgets increase, much of it is already committed to past deals, not new capabilities.
3. Dependence on Foreign Suppliers
• Malaydesh relies heavily on foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) for military hardware.
• The depreciation of the ringgit further erodes purchasing power, making imported equipment more expensive without increasing actual capability.
4. Lack of Strategic Planning
• The budgeting process lacks a clear long-term vision for procurement and modernization.
• Unlike neighbors like Singapore or Indonesia, Malaydesh ’s defense planning is often reactive and fragmented.
📉 Consequences of Budget Rigidity
• Modernization delays: Aging platforms like the Condor APCs remain in service while replacements are slow to arrive.
• Capability gaps: Limited investment in cyber defense, surveillance, and maritime security despite rising regional threats.
• Reduced operational readiness: Maintenance and upgrades are often deferred due to budget constraints.
=============
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
THE MALAYDESH MILITARY FACES SIGNIFICANT LOGISTICAL CHALLENGES DUE TO A RELIANCE ON A DIVERSE RANGE OF PLATFORMS FROM DIFFERENT INTERNATIONAL SUPPLIERS, AGING EQUIPMENT, AND A LACK OF A COHESIVE, MODERN LOGISTICS SYSTEM. THIS CREATES PROBLEMS IN MAINTENANCE, READINESS, AND COST-EFFECTIVENESS.
1. Fragmentation of Supply Chains
Malaydesh has historically procured military equipment from various countries, including the United States, Russia, Poland, the United Kingdom, and China. This practice has created a complex and inefficient supply chain.
• Diverse Parts and Maintenance Needs: Each type of equipment, from the Polish-made PT-91M tanks to the Russian Sukhoi Su-30MKM fighter jets, requires different spare parts, tools, and maintenance expertise.
• Reliance on Foreign Suppliers: The military is highly dependent on foreign manufacturers for critical components. For example, sanctions on Russia have made it difficult to secure spare parts for the Su-30MKM fleet, leading to a low operational readiness rate.
• Obsolete Parts: A diverse and aging inventory means that many spare parts become obsolete. The Royal Malaydesh Navy (RMN) reportedly has millions of ringgit in unused, obsolete spare parts because of a mismatched fleet and inconsistent procurement.
2. Aging Fleet and High Maintenance Costs
A significant portion of Malaydesh military assets is over 30 years old, which directly impacts operational readiness.
• Increased Maintenance Burden: Older vehicles, ships, and aircraft require more frequent and expensive maintenance. A 2021 study revealed that 34 of the RMN's 53 vessels had exceeded their intended service life, with 28 being over 40 years old. This leads to higher maintenance costs and a lower operational tempo.
• Inadequate Readiness: An aging fleet often fails to meet readiness targets. For instance, the Malaydesh Army's Type-B vehicles, which include non-armored transport vehicles, have historically failed to meet their mandated 80% serviceability rate, limiting their ability to support operations.
yang jadi masalah sekarang RAKYAT INDIANESIA makin terisk dengan KEJATUHAN RUPIAH...Bahan makan jadi makin MAHAL woiiii
BalasHapus5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
---------------------
Here’s a structured look at the key weaknesses that have been identified in Malaydesh ’s shipbuilding and ship repair (SBSR) sector, drawing from industry studies and government/academic reports:
⚓ Market & Demand Structure
• Small global share: Malaydesh accounts for roughly 1% of the world’s shipbuilding orderbook, making it vulnerable to demand swings and limiting economies of scale.
• Over reliance on small vessel segments: Over 70% of vessels built are small craft (barges, tugs, coastal boats), which are lower margin and more exposed to regional competition.
• Fragmented competition: Many yards chase the same market niches, leading to price wars instead of specialization.
💰 Cost & Capital Challenges
• High capital and operating costs: Heavy upfront investment in yard infrastructure and rising labor/material costs erode competitiveness.
• Limited financial resilience: Smaller yards often lack the cash flow to weather long project cycles or invest in modernization.
🛠 Technology & Productivity Gaps
• Slow modernization: Outdated facilities and equipment in some yards limit efficiency and quality output.
• Low automation adoption: Manual processes dominate, reducing productivity compared to regional leaders.
• Skill shortages: Gaps in specialized trades (naval welding, systems integration, advanced coatings) lead to rework and delays.
📦 Supply Chain & Local Content Issues
• Shallow supplier base: Limited domestic production of high spec marine components forces reliance on imports, adding cost and lead time risk.
• Local content pressures: Ambitious localization targets can outpace supplier readiness, affecting quality and delivery.
📋 Governance & Project Management
• Weak program controls: Inconsistent milestone tracking, change management, and risk oversight contribute to schedule slippage.
• Design maturity issues: Starting builds before finalizing designs leads to costly rework and integration problems.
🌱 Sustainability & Compliance Pressures
• Green transition lag: Limited readiness for low emission vessel design, alternative fuels, and compliance with tightening environmental rules.
• Certification delays: Misalignment between classification societies, regulators, and clients can stall vessel acceptance.
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
1. Delays and Mismanagement in Procurement
Long-standing procurement issues have worsened the logistical problems.
• Project Delays: The most prominent example is the Littoral Combat Ship (LCS) program. The project has been plagued by delays and cost overruns, with no ships delivered despite significant payments. This has forced the RMN to rely on its aging fleet, which further strains its maintenance budget.
• Corruption and Inefficiency: Investigations into major procurement projects, such as the LCS program, have revealed issues with mismanagement and alleged corruption. The use of "middlemen" has been criticized for inflating prices, while poor contract management has resulted in projects failing to meet deadlines or deliver on their promised capabilities.
2. Limited Local and Automated Support
While Malaydesh is trying to develop its defense industry, a lack of local expertise and modern systems exacerbates logistical issues.
• Limited Local Production: Despite efforts to boost domestic defense industries, Malaydesh still heavily relies on foreign suppliers. This limits the ability to produce spare parts locally, making the military vulnerable to supply chain disruptions.
• Outdated Inventory Management: Some military units still use manual, traditional methods for inventory and maintenance records. This prevents real-time tracking of assets and spare parts, leading to inefficiencies in maintenance planning and supply chain management
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
1. Delays and Mismanagement in Procurement
Long-standing procurement issues have worsened the logistical problems.
• Project Delays: The most prominent example is the Littoral Combat Ship (LCS) program. The project has been plagued by delays and cost overruns, with no ships delivered despite significant payments. This has forced the RMN to rely on its aging fleet, which further strains its maintenance budget.
• Corruption and Inefficiency: Investigations into major procurement projects, such as the LCS program, have revealed issues with mismanagement and alleged corruption. The use of "middlemen" has been criticized for inflating prices, while poor contract management has resulted in projects failing to meet deadlines or deliver on their promised capabilities.
2. Limited Local and Automated Support
While Malaydesh is trying to develop its defense industry, a lack of local expertise and modern systems exacerbates logistical issues.
• Limited Local Production: Despite efforts to boost domestic defense industries, Malaydesh still heavily relies on foreign suppliers. This limits the ability to produce spare parts locally, making the military vulnerable to supply chain disruptions.
• Outdated Inventory Management: Some military units still use manual, traditional methods for inventory and maintenance records. This prevents real-time tracking of assets and spare parts, leading to inefficiencies in maintenance planning and supply chain management
⚠️ CONSEQUENCES OF POLICY FLIP-FLOPS IN MALAYDESH ’S MILITARY
Hapus1. Delayed Modernization
• Procurement Paralysis: Repeated changes in aircraft or equipment acquisition plans (e.g., MRCA selection delays) stall modernization.
• Outdated Capabilities: The RMAF and other branches continue operating aging platforms while waiting for decisions that keep shifting.
2. Loss of Strategic Credibility
• Regional Perception: Neighbors like Singapore and Indonesia view Malaydesh as indecisive, weakening its deterrence posture.
• Diplomatic Strain: Defense partners may hesitate to offer technology transfers or joint exercises due to uncertainty in Malaydesh ’s commitments.
3. Economic and Industrial Impact
• Defense Industry Stagnation: Local companies struggle to grow when policies change midstream, affecting contracts and R&D investments.
• Investor Hesitation: Foreign defense firms may avoid long-term partnerships due to unpredictable procurement behavior.
4. Operational Inefficiency
• Training Disruptions: Constant changes in equipment plans mean personnel training is inconsistent or mismatched with future platforms.
• Logistics Complexity: A mixed fleet from different origins (Russian, American, European) becomes harder to maintain without a clear roadmap.
5. Budget Waste
• Sunk Costs: Funds spent on feasibility studies, negotiations, or partial upgrades are wasted when plans are scrapped.
• Emergency Purchases: Flip-flops often lead to rushed acquisitions (e.g., used jets) that are less cost-effective and harder to integrate.
🧭 Real-World Example: MRCA Procurement
Malaydesh ’s MRCA program has seen years of indecision:
• Originally planned to replace MiG-29s in the early 2010s.
• Considered Rafale, Typhoon, Gripen, and Super Hornet—but no final decision.
• Now exploring used Kuwaiti Hornets as a stopgap.
This indecision has left the RMAF with a capability gap and weakened its regional air power status.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
eittttt U kita uda punyak
BalasHapusnich bonefish kita, USV pertamax sekawasan haha!🚀😎🚀
lah sbelah baruw AKAN haha!😋😋😋
kahsiyan kl sangat Tertinggal haha!😝😝😝
--------
Bonefish USV Breaks Cover
Formally unveiled by Indonesia’s defence minister General (ret.) Ryamizard Ryacudu and Chief of Naval Staff Admiral Marsetio in a joint ribbon-cutting ceremony on the first day of the show, the 12m carbon-fibre composite trimaran prototype is set to begin sea trials next month.
Joint development of the Bonefish demonstrator, which can be seen on PT Lundin’s stand (Hall D, 025) began at the start of this year, the concept marrying Saab’s mission systems integration expertise with PT Lundin’s advanced wave-piercing trimaran hullform.
https://defense-studies.blogspot.com/2014/11/bonefish-usv-breaks-cover.html?m=1
Bukan AKAN, uda SHOPPING donk haha!🤑😎🤑
BalasHapusUSV Marlin kita tinggal dikirim haha!👍👍👍
bersama 2 FACM 70m dan Istif klas haha!🦾🤗🦾
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Kasal meninjau progres pesanan 2 KCR di Sefine Shipyard, Turki sekaligus melihat fregat Istanbul class/Istif class dan✅️USV Marlin
https://defense-studies.blogspot.com/2025/05/laksanakan-kunjungan-kerja-ke-turki.html?m=1
BEDA KASTA NEGARA KAYA DAN MISKIN TERLIHAT JELAS WOY 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusSANGAT IRI, Atlet MALONDESH tidak dihargai!!!!! INDONESIA malah kasih 1 MILYAR untuk peraih medali EMAS
https://youtu.be/y7YoYXFl-ys
KONON RINGGIT BERJAYA TERNYATA MALONDESH HALU YANG BERJAYA 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Rekor Terburuk! Rupiah Melemah Parah, Harga Impor Melonjak, Rakyat Sengsara!
BalasHapushttps://prologmedia.com/rekor-terburuk-rupiah-melemah-parah-harga-impor-melonjak-rakyat-sengsara/
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
Hapus6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
-------------------
1. Delays and Mismanagement in Procurement
Long-standing procurement issues have worsened the logistical problems.
• Project Delays: The most prominent example is the Littoral Combat Ship (LCS) program. The project has been plagued by delays and cost overruns, with no ships delivered despite significant payments. This has forced the RMN to rely on its aging fleet, which further strains its maintenance budget.
• Corruption and Inefficiency: Investigations into major procurement projects, such as the LCS program, have revealed issues with mismanagement and alleged corruption. The use of "middlemen" has been criticized for inflating prices, while poor contract management has resulted in projects failing to meet deadlines or deliver on their promised capabilities.
2. Limited Local and Automated Support
While Malaydesh is trying to develop its defense industry, a lack of local expertise and modern systems exacerbates logistical issues.
• Limited Local Production: Despite efforts to boost domestic defense industries, Malaydesh still heavily relies on foreign suppliers. This limits the ability to produce spare parts locally, making the military vulnerable to supply chain disruptions.
• Outdated Inventory Management: Some military units still use manual, traditional methods for inventory and maintenance records. This prevents real-time tracking of assets and spare parts, leading to inefficiencies in maintenance planning and supply chain management
5X PM 6X MOD/MOF = ART : WAJIB LAPOR USA
Hapus🧓 1. Aging Equipment Across All Branches
• Over 171 military assets—including tanks, aircraft, and naval vessels—have exceeded 30 years of service.
• These aging platforms require frequent repairs, often using obsolete parts that are hard to source or no longer manufactured.
• For example, 28 Royal Malaydesh n Navy (RMN) ships have been in service for over 40 years, far beyond their optimal lifespan.
Impact: Older systems break down more often, reducing operational availability and increasing downtime.
🔧 2. Outsourced Maintenance with Governance Issues
• Malaydesh has long relied on outsourcing maintenance to private contractors, aiming to reduce costs and improve efficiency.
• However, poor oversight and fragmented contracts have led to inconsistent service quality, delays, and inflated costs.
• The lack of centralized control means that maintenance standards vary, and accountability is diluted.
Impact: Maintenance becomes reactive instead of preventive, driving up costs and reducing reliability.
💸 3. Budget Constraints and Spending Priorities
• A large portion of Malaydesh ’s defense budget goes to salaries and pensions, leaving limited funds for asset upkeep.
• Capital expenditure (CAPEX) and operational expenditure (OPEX) are split almost evenly, but OPEX often falls short of what’s needed to maintain aging systems.
• Modernization plans are frequently delayed due to competing national priorities.
Impact: Insufficient funding for spare parts, upgrades, and technical support leads to degraded performance.
🧠 4. Technological Obsolescence
• Many older platforms lack interoperability with newer systems and are incompatible with modern digital warfare tools.
• Upgrading legacy systems is often more expensive than replacing them, but replacements are slow due to procurement delays.
Impact: Even when operational, outdated equipment may not meet mission requirements or integrate with allied forces.
📊 Summary Table: Why Equipment Availability Is Low and Maintenance Costs Are High
Root Cause Effect on Military Capability
Aging Assets Frequent breakdowns, hard-to-source parts
Outsourced Maintenance Inconsistent quality, higher long-term costs
Budget Limitations Underfunded repairs and upgrades
Technological Obsolescence Reduced mission effectiveness
🧱 1. Fragmented and Underdeveloped Defense Industry
Hapus• Malaydesh defense industry is overseen by the Malaydesh n Defence Industry Council (MDIC), established in 1999 and later expanded into MIDES.
• Despite having six strategic sectors (Aerospace, Maritime, Weaponry, Automotive, ICT, Common-user Equipment), the ecosystem lacks:
o A clear, enforceable blueprint
o Robust infrastructure
o Skilled manpower
• Many local firms are assemblers or subcontractors, not full-spectrum developers. For example, Malaydesh still assembles M4 carbines under license, while Indonesia and Singapore produce their own rifles (SS1 and SAR-21 respectively).
Impact: Malaydesh cannot independently design, produce, or sustain core military systems.
🧠 2. Minimal R&D and Technology Investment
• Indigenous R&D in areas like combat management systems (CMS), sensors, and autonomous platforms is nascent and underfunded.
• Studies show that Malaydesh lacks structured tendering policies and technology readiness frameworks to support local innovation.
• AI, cyber warfare, and surveillance systems are still in early-stage development, with no operational deployment.
Impact: Malaydesh falls behind in emerging tech domains critical to modern warfare.
🔄 3. Dependence on Foreign OEMs for Strategic Systems
• Malaydesh imports nearly all major platforms:
o Aircraft: Su-30MKM (Russia), FA-50 (South Korea), Hawk (UK)
o Naval systems: Scorpène submarines (France), LCS (French-German design)
o Missiles: Starstreak (UK), MICA (France), Exocet (France)
• There are no indigenous missile programs, no local radar production, and no domestic armored vehicle design.
Impact: Strategic vulnerability in times of embargo, conflict, or supply chain disruption.
📉 4. Policy Gaps and Execution Failures
• Malaydesh has published defense blueprints and industrial strategies, but implementation is weak due to:
o Budget constraints
o Lack of political continuity
o Limited private-sector incentives
• Even promising initiatives like the 15-to-5 naval transformation plan have stalled due to procurement scandals and delivery failures.
Impact: Indigenous capability remains aspirational, not operational.
📊 Summary Table: Weaknesses in Indigenous Capability Development
Dimension Description Strategic Impact
Industrial base Fragmented, lacks full-spectrum development No self-reliance in core systems
R&D investment Minimal funding, weak frameworks Falls behind in emerging technologies
Foreign dependency Imports all major platforms and weapons Vulnerable to external shocks
Policy execution Strong on paper, weak in practice Stalled programs and missed timelines
🧭 Strategic Consequences
• Malaydesh cannot scale or sustain its military without foreign support.
• It lacks the ability to customize systems to local needs, export defense products, or build strategic depth.
• In contrast, countries like Indonesia (Pindad, PT PAL), Vietnam (Z111 Factory), and Singapore (ST Engineering) have made significant strides in indigenous capability
Rekor Terburuk! 1 Ringgit Malaysia Kini Setara Rp 4.000
BalasHapushttps://www.cnbcindonesia.com/research/20251111094953-128-684112/rekor-terburuk-1-ringgit-malaysia-kini-setara-rp-4000
5X PM 6X MOD/MOF = ART : WAJIB LAPOR USA
Hapus🧱 1. Weak Implementation of Integrated Logistics Support (ILS)
ILS is a structured approach used globally to ensure military assets are supported throughout their lifecycle. In Malaydesh :
• The ILS framework is not consistently applied across all branches of the Armed Forces.
• Logistics Support Analysis (LSA), which helps forecast maintenance and supply needs, is underutilized or poorly executed, especially for armored vehicles.
• This leads to inefficient sustainment, meaning equipment can't be reliably maintained or deployed when needed.
🔄 2. Fragmented Logistics Planning Across Services
• The Army, Navy, and Air Force each operate their own logistics systems with limited integration, causing duplication and delays.
• There’s a lack of centralized coordination, which means supplies, spare parts, and maintenance schedules are often mismatched or delayed.
• During joint operations or disaster response, this fragmentation slows down deployment and resupply efforts.
🧠 3. Limited Organizational Learning and Process Capability
• Studies show that the Malaydesh n Army struggles with adapting logistics processes to dynamic operational environments.
• There’s insufficient investment in training logisticians and developing agile systems that can respond to fast-changing battlefield conditions.
• Without a culture of continuous improvement, logistics systems remain rigid and outdated.
🛠️ 4. Aging Infrastructure and Supply Chain Bottlenecks
• Warehouses, transport fleets, and IT systems used for logistics are often outdated or underfunded.
• Malaydesh broader logistics sector also faces regulatory inconsistencies and economic instability, which spill over into military logistics.
• These bottlenecks reduce the speed and reliability of asset delivery, repairs, and replenishment.
📉 5. Lack of Strategic Logistics Alliances
• Unlike some regional militaries, Malaydesh has limited partnerships with private sector logistics providers or international allies.
• This restricts access to advanced supply chain technologies, predictive maintenance tools, and global best practices.
📊 Summary Table: Why Logistics Undermines Sustainment & Reliability
Problem Area Impact on Military Capability
Poor ILS Implementation Unreliable asset maintenance and forecasting
Fragmented Planning Delays in resupply and joint operations
Weak Organizational Learning Inflexible logistics systems
Aging Infrastructure Slow and inefficient supply chains
Lack of Strategic Alliances Limited access to modern logistics solutions
5X PM 6X MOD/MOF = ART : WAJIB LAPOR USA
Hapus🧓 1. Scale of the Aging Inventory
• As of late 2024, 171 military assets across all three branches of the Malaydesh n Armed Forces (ATM) have exceeded 30 years of service:
o Army: 108 units
o Air Force (RMAF): 29 units
o Navy (RMN): 34 vessels
• Many of these platforms—like the Fast Attack Craft (FAC) in the Navy—are over 40 years old, with some approaching half a century in service2.
Implication: These assets suffer from outdated systems, reduced operational capability, and high maintenance costs, making them increasingly unfit for modern warfare.
📉 2. No Structured Replacement Plan
• Malaydesh lacks a multi-year force modernization roadmap. Instead, procurement is often ad hoc, reactive, and politically driven.
• The budgeting process does not clearly indicate what assets will be replaced, when, or how funding will be allocated over time.
• For example, the Army is still waiting for approval to replace its aging Condor APC fleet with 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational needs.
Implication: Without a structured plan, aging platforms remain in service far beyond their intended lifespan, and capability gaps widen.
🔄 3. Maintenance Burden and Capability Decay
• Older assets require frequent repairs, often with obsolete parts or foreign OEM support, which drives up costs and delays readiness.
• Technological obsolescence means these platforms cannot integrate with newer systems or meet interoperability standards with allies.
Example: The RMN’s older vessels no longer meet modern naval standards in terms of sensors, weapons, or endurance2.
🧭 4. Strategic Consequences
• Malaydesh ’s ability to project force, defend its maritime zones, and respond to regional threats is diminished.
• Neighboring countries like Indonesia, Vietnam, and Singapore have clear modernization trajectories, leaving Malaydesh at risk of falling behind in regional deterrence.
📊 Summary Table: Aging Inventory vs. Lack of Replacement Strategy
Problem Area Description Strategic Impact
Aging platforms 171 assets >30 years old across Army, Navy, Air Force Reduced combat effectiveness
No replacement roadmap No long-term plan for phased recapitalization Procurement delays, capability gaps
High maintenance costs Obsolete systems, foreign parts, frequent breakdowns Budget strain, low readiness
Regional disadvantage Neighbors modernizing faster Loss of deterrence, strategic lag
5X PM 6X MOD/MOF = ART : WAJIB LAPOR USA
Hapus🧾 1. Delayed or Suppressed Audit Findings
• The Auditor-General’s Reports, which are meant to expose irregularities in defense spending, often face delays in publication or are selectively tabled in Parliament.
• Some findings are redacted or softened before release, especially when they involve politically sensitive contracts or high-ranking officials.
• For example, the 2025 Auditor-General’s Report revealed that RM162.75 million in penalties for late delivery of GEMPITA vehicles were never collected, and RM1.42 million in fines were never imposed2.
Impact: Delayed audits allow problems to fester, and suppressed findings prevent public scrutiny or corrective action.
🕵️ 2. Limited Enforcement of Audit Recommendations
• Although the Auditor-General routinely issues recommendations, ministries and agencies often fail to implement them.
• In 2025, only a fraction of the 22 audit recommendations across seven ministries were acted upon, despite covering RM48.87 billion in programs.
• The Ministry of Defence was flagged for fragmenting maintenance contracts to bypass procurement controls, yet no disciplinary action was taken.
Impact: Without enforcement, audits become symbolic rather than corrective.
🧱 3. Structural Weaknesses in Oversight Mechanisms
• Malaydesh lacks an independent defense procurement oversight body. Oversight is split between the Ministry of Finance, Prime Minister’s Department, and MINDEF itself—creating conflicts of interest.
• Internal audit units within the Armed Forces are under-resourced and lack authority to challenge senior leadership.
• There’s no legal requirement for real-time audit tracking or public disclosure of contract performance.
Impact: Oversight is fragmented, reactive, and vulnerable to political interference.
🔄 4. Culture of Impunity and Political Protection
• High-profile scandals (e.g. LCS, Scorpene submarines) have rarely led to convictions or full asset recovery.
• Procurement agents and contractors with political ties often avoid prosecution, even when audit reports implicate them.
• Transparency International Malaydesh has called this a “culture of impunity”, where systemic failures are normalized.
Impact: Accountability is undermined, and corruption risks remain entrenched.
📊 Summary Table: Audit Weaknesses and Their Consequences
Audit Weakness Consequence for Military Procurement
Delayed or redacted reports Public unaware of mismanagement
Poor enforcement of recommendations No corrective action taken
Fragmented oversight Conflicts of interest, weak governance
Political protection No accountability for procurement failures
📄 1. Ambitious Policy Documents with Limited Follow-Through
Hapus• Malaydesh ’s first Defence White Paper (DWP), launched in 2019, laid out a 10-year roadmap for force modernization, defense industry reform, and multi-domain readiness.
• It proposed initiatives like:
o A revised National Military Strategy
o A Defence Capacity Plan
o A National Defence Industry Policy
• However, by 2021–2025, many of these remained in draft form or unimplemented, with only partial progress on cyber and air surveillance capabilities.
Impact: Strategic clarity exists, but execution lags, creating a credibility gap between policy and reality.
🕰️ 2. Stalled Programs and Missed Timelines
• The Littoral Combat Ship (LCS) program is the most glaring example:
o RM9 billion allocated for six ships
o None delivered as of 2025
o Delays linked to mismanagement, redacted audits, and political interference
• Other programs like the Ground-Based Air Defence (GBAD) system and High Mobility Armoured Vehicles (HMAV) remain unfunded or stuck in approval stages.
Impact: Operational capability suffers, and the military continues to rely on aging platforms.
🏛️ 3. Political Instability and Policy Discontinuity
• Malaydesh experienced multiple changes in government between 2020 and 2022, disrupting defense planning cycles.
• Each administration brought new priorities, causing re-scoping, delays, or abandonment of existing programs.
• Even when policies are reaffirmed, bureaucratic inertia and fragmented oversight slow implementation.
Impact: Defense reform lacks continuity, and long-term planning is undermined.
🧱 4. Weak Institutional Mechanisms for Execution
• There’s no centralized authority to monitor and enforce defense policy implementation.
• Oversight is split between MINDEF, the Ministry of Finance, and political leadership, leading to diffused accountability.
• Audit findings are often delayed or redacted, and recommendations go unenforced.
Impact: Programs stall without consequence, and systemic inefficiencies persist.
📊 Summary Table: Why Policy Execution Is Weak
Problem Area Description Strategic Impact
Overambitious planning Policies exceed institutional capacity Unrealistic timelines, stalled delivery
Political volatility Frequent leadership changes disrupt continuity Re-scoping and abandonment of programs
Fragmented oversight No unified implementation body Poor accountability and follow-through
Audit suppression Delayed or redacted findings Mismanagement goes unchecked
🧭 Strategic Consequences
• Malaydesh ’s defense posture remains reactive and maintenance-heavy, not transformation-driven.
• The credibility of future policy documents is weakened unless backed by institutional reform and budget discipline.
• Regional peers like Indonesia and Vietnam are executing modernization plans more consistently, widening the capability gap.
eitttt ada lagiiii Hasil SHOPPING kita
BalasHapusUSV SWATH bersama kapal MCMV yang tak dimiliki negri🎰kasino genting tukang Prenk haha!🍌🤥🍌
kahsiyan warganyet kl, KALAHHHH LAGIIIII
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Aspek terpenting dari kapal baru ini akan menjadi kapal induk untuk sistem penanggulangan ranjau tak berawak,” kata Mashuri, yang juga mengungkapkan bahwa MCMV kelas Pulau Fani masing-masing akan dilengkapi dengan dua kendaraan permukaan tak berawak (USV), dan ini akan dibawa di geladak di bagian belakang kapal.
✅️USV keduanya menampilkan desain SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) Abeking dan Rasmussen, yang menjanjikan operasi yang lebih stabil terutama dalam kondisi cuaca buruk.https://defense-studies.blogspot.com/2022/11/perwakilan-di-indonesia-ungkapkan.html?m=1
5X PM 6X MOD/MOF = ART : WAJIB LAPOR USA
BalasHapus💰 1. Chronic Budget Constraints
• Malaydesh defense budget has remained stagnant or modest relative to its strategic needs. Successive governments have been unwilling to reallocate funds from other sectors or reduce manpower to prioritize modernization.
• For example, the Army is still awaiting Finance Ministry approval for the procurement of 136 High Mobility Armoured Vehicles (HMAV), despite urgent operational requirements.
Result: Procurement plans are delayed or scaled down, leaving aging platforms in service well past their intended lifespan.
🧱 2. Procurement Mismanagement & Delays
• The Auditor-General’s 2025 report flagged RM7.8 billion in armoured vehicle contracts plagued by:
o Delayed deliveries (e.g., 68 GEMPITA units delivered late)
o Full payments made despite contract breaches
o Weak enforcement of penalties (RM162.75 million fine claimed two years late)3
• Maintenance and spare parts for key assets like ADNAN and PENDEKAR were also delayed, with fines left uncollected.
Result: Even when acquisitions are approved, execution is inefficient and accountability is weak.
🕴️ 3. Middlemen & Non-Transparent Deal Structures
• Defense procurement is often conducted via limited tenders or single-source contracts, with fewer than one-third awarded through open competition.
• Politically connected firms—often led by retired military officers—dominate the landscape, inflating costs and reducing transparency.
• The King of Malaydesh recently rebuked the Defence Ministry for relying on “agents” and “salesmen,” calling out inflated prices and the attempted purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters, which he likened to “flying coffins”.
Result: Corruption risks and inflated pricing erode trust and reduce the effectiveness of spending.
🧓 4. Aging Inventory & No Replacement Strategy
• As of late 2024, 171 military assets across the Army, Air Force, and Navy were over 30 years old.
• Yet, there is no clear roadmap for phased replacement or recapitalization, and ad hoc purchases continue to dominate.
Result: Operational readiness suffers, and Malaydesh risks capability gaps in key domains like air defense, maritime patrol, and armored mobility.
📊 Summary Table: Why Malaydesh Struggles to Acquire Military Assets
Factor Description Impact
Budget limitations Low prioritization of defense in national spending Delayed or cancelled acquisitions
Procurement mismanagement Poor contract enforcement, late deliveries Waste of funds, reduced readiness
Middlemen & opaque deals Politically connected firms inflate costs Corruption risk, poor value
Aging inventory No structured replacement plan Capability gaps, low deterrence
5X PM 6X MOD/MOF = ART : WAJIB LAPOR USA
BalasHapus🧾 1. Delayed or Suppressed Audit Findings
• The Auditor-General’s Reports, which are meant to expose irregularities in defense spending, often face delays in publication or are selectively tabled in Parliament.
• Some findings are redacted or softened before release, especially when they involve politically sensitive contracts or high-ranking officials.
• For example, the 2025 Auditor-General’s Report revealed that RM162.75 million in penalties for late delivery of GEMPITA vehicles were never collected, and RM1.42 million in fines were never imposed2.
Impact: Delayed audits allow problems to fester, and suppressed findings prevent public scrutiny or corrective action.
🕵️ 2. Limited Enforcement of Audit Recommendations
• Although the Auditor-General routinely issues recommendations, ministries and agencies often fail to implement them.
• In 2025, only a fraction of the 22 audit recommendations across seven ministries were acted upon, despite covering RM48.87 billion in programs.
• The Ministry of Defence was flagged for fragmenting maintenance contracts to bypass procurement controls, yet no disciplinary action was taken.
Impact: Without enforcement, audits become symbolic rather than corrective.
🧱 3. Structural Weaknesses in Oversight Mechanisms
• Malaydesh lacks an independent defense procurement oversight body. Oversight is split between the Ministry of Finance, Prime Minister’s Department, and MINDEF itself—creating conflicts of interest.
• Internal audit units within the Armed Forces are under-resourced and lack authority to challenge senior leadership.
• There’s no legal requirement for real-time audit tracking or public disclosure of contract performance.
Impact: Oversight is fragmented, reactive, and vulnerable to political interference.
🔄 4. Culture of Impunity and Political Protection
• High-profile scandals (e.g. LCS, Scorpene submarines) have rarely led to convictions or full asset recovery.
• Procurement agents and contractors with political ties often avoid prosecution, even when audit reports implicate them.
• Transparency International Malaydesh has called this a “culture of impunity”, where systemic failures are normalized.
Impact: Accountability is undermined, and corruption risks remain entrenched.
📊 Summary Table: Audit Weaknesses and Their Consequences
Audit Weakness Consequence for Military Procurement
Delayed or redacted reports Public unaware of mismanagement
Poor enforcement of recommendations No corrective action taken
Fragmented oversight Conflicts of interest, weak governance
Political protection No accountability for procurement failures
5X PM 6X MOD/MOF = ART : WAJIB LAPOR USA
BalasHapus🚢 1. Aging Fleet Beyond Serviceable Lifespan
• As of 2025, over half of RMN’s 49 ships are operating beyond their designed lifespan, some exceeding 40–45 years2.
• Example: The KD Pendekar, commissioned in 1979, sank in 2024 after colliding with an underwater object—experts cited wear and tear as a contributing factor.
• Naval experts warn that vessels typically have a 20–25 year lifespan, after which structural integrity and system reliability degrade significantly.
Impact: Increased risk of mechanical failure, reduced combat effectiveness, and safety hazards for personnel.
🔧 2. Delayed Replacement and Procurement Failures
• Malaydesh planned to acquire 18 new vessels, but only 4 have been delivered as of mid-2025.
• The Littoral Combat Ship (LCS) program, intended to modernize the fleet, has been plagued by delays, mismanagement, and corruption.
• The Auditor-General’s report revealed continued reliance on outdated ships due to non-delivery of replacements.
Impact: Strategic gaps in patrol coverage, reduced deterrence, and overreliance on aging platforms.
🧱 3. Obsolete Systems and Spare Part Incompatibility
• RMN has incurred RM384.5 million in losses from 1.62 million unused spare parts that are no longer compatible with its ships.
• Many vessels use legacy systems from diverse foreign suppliers (France, UK, Italy, Germany), making interoperability and maintenance complex.
Impact: High maintenance costs, long repair cycles, and logistical inefficiencies.
🌊 4. Limited Deterrence and Strategic Reach
• Malaydesh maritime domain spans over 500,000 sq km, yet its aging fleet lacks the endurance and sensor range to patrol effectively.
• Analysts warn that RMN’s current posture offers insufficient deterrence against rising threats, especially from China’s naval and coast guard presence.
Impact: Reduced strategic options for defense planners and vulnerability in contested waters.
📊 Summary Table: Key Weaknesses of Malaydesh n Navy Vessels
Weakness Description Strategic Impact
Aging platforms Over half the fleet >40 years old High failure risk, low combat value
Procurement delays Only 4 of 18 planned ships delivered Capability gaps, reduced patrol reach
Obsolete systems Legacy tech, incompatible spare parts Maintenance burden, poor interoperability
Limited deterrence Inadequate coverage of vast maritime domain Strategic vulnerability in South China Sea
MALONDESH MEROKET DAN MENDUNIA guys.... Yang MISKIN SELALU MENIPU DAN MEMBUAL tu tepi sikit....HAHAHAHHA !!!!!!!
BalasHapusWkwk Rasain! Ranking MALONDESH Longsor Usai Nantang FIFA, Media Asia Spill Sanksi Tambahan AFC Tegas !!!!
https://youtu.be/YVLUuB0Nyks
tak masalah rm naik berapapun malah susah sendiri
BalasHapusbuktinya tak laku jual barang karna kurs naik haha!🤣🤣🤣
kalian harus spend moni, apadaya pmx jimat kos...tak ada shopping kaan haha!😆😆😆
Yg fenting PATI kita ambil sebanyak2 rm bawa pulang..makin kaya kita haha!🤑😁🤑
buktinya jepang ijo kaya jugakkkk...bisa shopping TAIFUN haha!😬😬😬
⚠️ CONSEQUENCES OF POLICY FLIP-FLOPS IN MALAYDESH ’S MILITARY
BalasHapus1. Delayed Modernization
• Procurement Paralysis: Repeated changes in aircraft or equipment acquisition plans (e.g., MRCA selection delays) stall modernization.
• Outdated Capabilities: The RMAF and other branches continue operating aging platforms while waiting for decisions that keep shifting.
2. Loss of Strategic Credibility
• Regional Perception: Neighbors like Singapore and Indonesia view Malaydesh as indecisive, weakening its deterrence posture.
• Diplomatic Strain: Defense partners may hesitate to offer technology transfers or joint exercises due to uncertainty in Malaydesh ’s commitments.
3. Economic and Industrial Impact
• Defense Industry Stagnation: Local companies struggle to grow when policies change midstream, affecting contracts and R&D investments.
• Investor Hesitation: Foreign defense firms may avoid long-term partnerships due to unpredictable procurement behavior.
4. Operational Inefficiency
• Training Disruptions: Constant changes in equipment plans mean personnel training is inconsistent or mismatched with future platforms.
• Logistics Complexity: A mixed fleet from different origins (Russian, American, European) becomes harder to maintain without a clear roadmap.
5. Budget Waste
• Sunk Costs: Funds spent on feasibility studies, negotiations, or partial upgrades are wasted when plans are scrapped.
• Emergency Purchases: Flip-flops often lead to rushed acquisitions (e.g., used jets) that are less cost-effective and harder to integrate.
🧭 Real-World Example: MRCA Procurement
Malaydesh ’s MRCA program has seen years of indecision:
• Originally planned to replace MiG-29s in the early 2010s.
• Considered Rafale, Typhoon, Gripen, and Super Hornet—but no final decision.
• Now exploring used Kuwaiti Hornets as a stopgap.
This indecision has left the RMAF with a capability gap and weakened its regional air power status.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
🔧 1. MAINTENANCE BURDEN: AGING ASSETS, FRAGMENTED SUPPORT
BalasHapus⚙️ Structural Drivers
• Asset Age: As of late 2024, 171 military platforms across the Army, Navy, and Air Force have exceeded 30 years of service life. This includes:
o 108 Army vehicles and artillery systems
o 29 RMAF aircraft (e.g., F-5E, Hawk 208)
o 34 RMN vessels, including Fast Attack Craft over 40 years old
• Obsolescence: Many platforms are no longer supported by OEMs (Original Equipment Manufacturers), making spare parts scarce and costly.
💸 Economic Strain
• Maintenance consumes over 50% of the defense budget’s operational expenditure (OPEX), leaving limited room for modernization.
• Even with recent efforts to localize MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) for fighter jets like the F/A-18, cost savings (~20%) are offset by the scale of aging fleets.
🧩 Outsourcing Challenges
• Malaydesh has long outsourced support functions to private firms to reduce costs.
• However, lack of centralized oversight, inconsistent quality control, and limited technical depth in local vendors have led to delays and suboptimal readiness.
📡 2. Poor Interoperability: Platform Diversity, Command Silos
🛠️ Platform Fragmentation
• Malaydesh military operates a highly diverse inventory sourced from:
o Western suppliers (US, UK, France)
o Eastern bloc (Russia, China)
o Regional partners (South Korea, Turkey)
• This results in incompatible communication systems, data links, and logistics chains. For example:
o Russian-made Su-30MKM fighters cannot seamlessly integrate with NATO-standard AWACS or datalink systems.
o Naval platforms lack unified combat management systems across classes.
🧠 Command & Control Gaps
• Joint operations are hindered by service-specific doctrines and siloed command structures.
• The absence of a Joint Operations Command with real-time data fusion limits Malaydesh ability to conduct multi-domain operations.
🧪 Training & Simulation Deficiencies
• Lack of integrated simulation environments means personnel are trained on platform-specific systems, not joint mission profiles.
• Exercises like MALBATT and CARAT show progress, but interoperability remains tactical, not strategic.
📊 Summary Table: Maintenance vs. Interoperability Weaknesses
Dimension Maintenance Burden Poor Interoperability
Root Cause Aging assets, fragmented procurement Diverse suppliers, siloed doctrines
Budgetary Impact High OPEX, low modernization headroom Redundant systems, inefficient upgrades
Operational Impact Low readiness, frequent downtime Limited joint ops, weak situational awareness
Reform Challenges Weak vendor oversight, slow MRO localization No unified C4ISR architecture
Rupiah Terburuk di Asia, Modal Asing ‘Minggat’ dari Pasar
BalasHapushttps://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/64468/rupiah-terburuk-di-asia-modal-asing-minggat-dari-pasar
biar FAKTA berbicara sama GORILLA IQ rendah....HAHAHAHA
BalasHapusRupiah Terkapar Lawan Dolar AS, Ringgit Jadi Juara Asia
https://www.cnbcindonesia.com/research/20251115050725-128-685456/rupiah-terkapar-lawan-dolar-as-ringgit-jadi-juara-asia
Ahh pembual...
BalasHapusMana mungkim Modal asing malah barusan masyuk $ 26 biliun haha!💰🤑💰
Kinerja Rupiah Terburuk Se-Asia, Bank Indonesia Tahan BI Rate 7,5%
BalasHapushttps://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-04-19/kinerja-rupiah-terburuk-se-asia-bank-indonesia-tahan-bi-rate-75
biar FAKTA berbicara sama GORILLA IQ rendah....HAHAHAHA
BalasHapusRupiah Terkapar Lawan Dolar AS, Ringgit Jadi Juara Asia
https://www.cnbcindonesia.com/research/20251115050725-128-685456/rupiah-terkapar-lawan-dolar-as-ringgit-jadi-juara-asia
justru beda kurs asing malah masyuukk
BalasHapusIni buktinya
Desember ceriaaaa🥳
investasi semikonduktor terbesar dr Amerika-Jerman
Ca$H Masyuk $26 bn...uhuyy haha!🤗🤑🤗
kl, Kalahhhh Laagggiii
######
Rp443 Trillion! Indonesia's Largest Technology Project Officially Lands in Indonesia
https://youtube.com/watch?
v=jAPoNW68UNw
warganyet kl PANIK🥶 Kalah Lagiii haha!🔥😭🔥
BalasHapusINVESTASI masyuk SUPER BANYAK
terbesar Se Asean
$ 26 biliun dolar haha!💰💰💰
bulan lakuw dr koryo $ 6 biliun
rm naik ke dolar= INVESTASI KOSONG haha!😆😵💫😆
BalasHapusMenkeu Purbaya Akui Iklim Investasi Indonesia Berantakan: Kalah dari Malaysia
BalasHapushttps://www.suara.com/bisnis/2025/12/02/114428/menkeu-purbaya-akui-iklim-investasi-indonesia-berantakan-kalah-dari-vietnam-thailand-malaysia
SORRY INDIANESIA....HAHAHAHHA
BalasHapusNVIDIA Pilih Investasi di Johor, Purbaya: Indonesia Kalah
https://tirto.id/nvidia-pilih-investasi-di-johor-purbaya-indonesia-kalah-hmW9
rm naik
BalasHapuskita malah PANEN INVESTASI DOLAR $ haha!🤑💰🤑
uda ituw hukum kurs ekonomi gaesz..
liat aja modal seblah ituw NOL investasi besar haha!😝😝😝
siapa coba mao masyuk kalo kurs tinggi...1cc NGA🤭MUK🔥
MAU RINGGIT NAIK TAK ADA EFEKNYA BUAT KING INDO COS KING INDO TA IMPORT BARANG OR KOMODITI DARI MALONDESH.....RINGGIT TA LAKU DISINI WOY 😆😆😆😆😆
BalasHapusAS-Jerman masuk, 443 triliun
BalasHapusAusi masuk, ribuan triliun
Eurasia-Rusia masuk
Uni Eropa masuk
Sing masuk, 856 triliun
China masuk, nikel, bye, kelapa dll
Korea masuk, Hyundai, Lotte, ev, car, steel dll
Viet masuk, vinfast
Dan masih buanyakkk lagiii.. Hehe
https://youtu.be/jAPoNW68UNw?si=0yJQ00Ut3iVVIzOK
https://youtu.be/j5HIIkewzvU?si=_-mWrmBtFNmgiml0
https://youtu.be/BRRWhx6JRYw?si=iueqRNpFNDUpZhld
https://youtu.be/pG8vm1JeSpI?si=uTP6t_NEDA9iFI2D
https://youtu.be/kZ6yOzCBrOY?si=MuQCY0ofQyig3r0D
https://youtu.be/D3uh2ah4Bvk?si=GZA3w602h_yqH4je
https://youtube.com/shorts/b_b0gVhDFAI?si=y-gBshuqFOCFnemb
Maap tipo, ....china, pabrik byd
HapusBIAR BERUK BOTOL MALONDESH MELEK ITU OM.....NEGARA MISKIN DAN BOTOL CUKUP KASIH DIKIT SAJA 😆😆😆😆😆😆
HapusBanyak yang blum ngeh memang, kita kerja silent, ngebut dikit hehe
HapusINI YANG LAGI VIRAL DAN MEROKET GUYS 😆😆😆😆😆😆
BalasHapusMALONDESH MEROKET DAN MENDUNIA guys.... Yang MISKIN SELALU MENIPU DAN MEMBUAL tu tepi sikit....HAHAHAHHA !!!!!!!
Wkwk Rasain! Ranking MALONDESH Longsor Usai Nantang FIFA, Media Asia Spill Sanksi Tambahan AFC Tegas !!!!
https://youtu.be/YVLUuB0Nyks