30 Juni 2026
Chapel Gold 2026 joint exercise at Chakraphong Camp, Prachinburi Province (photos: RTA)
Chapel Gold is an annual tactical exercise between the Royal Thai Army and the Australian Army, from platoon to battalion level, rotating training areas across different army regions each year.
This year's Chapel Gold 2026 exercise is taking place from June 18-29, 2026. The 1st Army Region is deploying over 400 personnel from the 2nd Infantry Regiment, Royal Guard, to participate alongside over 150 personnel from the Australian Army's Rifle Company Butterworth 148 (RCB 148).
On June 18, 2026, Major General Benjapol Dechatiwong Na Ayutthaya, Commander of the 2nd Infantry Division, Royal Guard, and Captain Paul Welch, RAN, Australian Military Attaché to Thailand, officially started the exercise. Co-presiding over the opening ceremony of the training exercise at Chakraphong Camp, Prachinburi Province.
This training involved soldiers from both countries participating in various exercises, including strategic operations, jungle survival, tactical shooting, and armored unit operations. It also facilitated the exchange of knowledge, experience, and military skills to enhance military familiarity and foster good relations between the two nations.
The Royal Thai Army believes that the Chapel Gold 2026 combined exercise will not only enhance the skills and combat readiness of personnel from both countries but also serve as a bridge to strengthen good relations and reflect a shared commitment to maintaining stability, security, and readiness to face various missions at both regional and international levels.
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
FAKTA VALID DARI MENTERI MINDEF BERUK MALAYDESH, BERUK BOTOL IQ WONDALEAF CUMA BISA MEMBUAL PARAH ANKA MALAYDESH TIDAK BASIC.....🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapus⬇️⬇️⬇️⬇️
Khaled mengatakan Anka-S juga mampu membawa senjata, tetapi Malaysia memilih untuk tidak melengkapi pesawat tersebut dengan senjata
ANKA BASIC MURAHAN MALAYDESH CUMA PUSING PUSING CARI POKOK PISANG DAN UBI BUAT BERUK BOTOL KASTA SUBSIDI MAKLUM NEGARA MISKIN 🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
Mantap, cep < 2 meter, cukup kirim drone, aset sebelah yang ompong semua bakal jadi sitting ducks 😁
BalasHapus3 bijik uav ompong vs puluhan ucav + ribuan rudal, bak bumi dan langit 😋
Indonesia dikabarkan mengalokasikan anggaran sekitar US$100 juta untuk pengadaan rudal MAM-L dari Turkey. Indonesia berpotensi memperoleh lebih dari 1.000 unit dan diperkirakan akan digunakan untuk mempersenjatai 9 unit Akıncı dan 12 unit ANKA-S UAVs
[via : Keris Reborn - FB]
https://x.com/i/status/2070763748583702626
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
BalasHapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
==============
DIBAWAH KAKI =
LAOS
VIETNAM
MYANMAR
BANGLADESH
KENYA
-
The ‘CAESAR CLUB’ aims to bring together its different user countries and share feedback. Around the manufacturer, KNDS, the officialization in Canjuers gathered countries using the self-propelled howitzer: France (76), Thailand (6), Saudi Arabia (132), Indonesia (55), Czech Republic (62), Belgium (9 GN ordered) and Lithuania (18). And Ukraine for several months.
-
SPH MYANMAR : That is the main reason why Myanmar bought large number of SH 1 howitzers in early 2010s. Currently there are as many as 72 SH 1 howitzers in Myanmar inventory and they are used extensively in many counter insurgency operations.
-
SPH LAOS : At the end of 2017, a unit of the Lao People's Army Artillery Division surprised the regional military observers with the publicity of CS/SH1's self-evident training image.
-
SPH FILIPINA : Philippine Army operates two batteries of ATMOS 155 self-propelled guns which consist of 6 mobile firing units each (12 total) has been delivered by Elbit Systems.
-
SPH THAILAND : THailand mengakuisisi sistem meriam swagerak (self-propelled gun-howitzer) kaliber 155 mm untuk melindungi wilayah perbatasan timur Negara Gajah Putih dengan Kamboja.
-
SPH VIETNAM : Over the past decade the People's Army of Vietnam developed homebuilt self-propelled howitzers using leftover M101 self-propelled guns combined with the chassis of Ural trucks & M548 tracked cargo carriers
-
NORA B-52 = CYPRUS, ALGERIA, KENYA, AZERBAIJAN, BANGLADESH AND MYANMAR
This artillery system, beyond the domestic market, has seen a fair amount of success in international sales to Cyprus, Algeria, Kenya, Azerbaijan, Bangladesh and Myanmar.
-------------------------------------
The MALAYDESH army has faced some challenges, including corruption and issues with military personnel:
• Corruption
MALAYDESH 's military has been involved in corruption, and the country's military doctrine doesn't recognize it as a threat. The Integrity Plan addresses corruption, but it's not a strategic document, and commanders don't receive training on corruption issues before deployments.
• Military personnel
Some say that military personnel have struggles with thinking skills, decision-making, and problem-solving.
• Logistics
Some say that MALAYDESH has had problems ensuring the readiness of the MALAYDESH Armed Forces (MAF) in the face of threats
-
ZONK PRANK = SPH LCS MRCA MRSS
(5x Perdana Menteri & 6x Menteri Pertahanan):
2011: Najib Razak | Ahmad Zahid Hamidi
2015: Najib Razak | Hishammuddin Hussein
2018: Mahathir Mohamad | Mohamad Sabu
2020: Muhyiddin Yassin | Ismail Sabri
2021: Ismail Sabri | Hishammuddin Hussein
2022: Anwar Ibrahim | Mohamad Khaled Nordin
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
BalasHapusINDONESIA = SIPRI SHOPPING
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
----------------
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• END OF 2025: RM 1.3 TRILLION
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP
==============
2016 PRANK NEXTER
Nexter in cooperation with Advanced Defense Systems (ADS) is proposing the CAESAR 155mm 52 .cal self propelled howitzer to the MALAYDESH Army, in order to fill a capability gap. An LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the MALAYDESH Army's firepower inventory.
--
2023 PRANK MKE
The MALAYDESH Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
--
2022 PRANK KDS
MALAYDESH is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm self-propelled howitzers for the MALAYDESH Army.
-------------------------------------
The ‘CAESAR CLUB’ aims to bring together its different user countries and share feedback. Around the manufacturer, KNDS, the officialization in Canjuers gathered countries using the self-propelled howitzer: France (76), Thailand (6), Saudi Arabia (132), Indonesia (55), Czech Republic (62), Belgium (9 GN ordered) and Lithuania (18). And Ukraine for several months.
-
SPH MYANMAR : That is the main reason why Myanmar bought large number of SH 1 howitzers in early 2010s. Currently there are as many as 72 SH 1 howitzers in Myanmar inventory and they are used extensively in many counter insurgency operations.
-
SPH LAOS : At the end of 2017, a unit of the Lao People's Army Artillery Division surprised the regional military observers with the publicity of CS/SH1's self-evident training image.
-
SPH FILIPINA : Philippine Army operates two batteries of ATMOS 155 self-propelled guns which consist of 6 mobile firing units each (12 total) has been delivered by Elbit Systems.
-
SPH THAILAND : THailand mengakuisisi sistem meriam swagerak (self-propelled gun-howitzer) kaliber 155 mm untuk melindungi wilayah perbatasan timur Negara Gajah Putih dengan Kamboja.
-
SPH VIETNAM : Over the past decade the People's Army of Vietnam developed homebuilt self-propelled howitzers using leftover M101 self-propelled guns combined with the chassis of Ural trucks & M548 tracked cargo carriers
-
NORA B-52 = CYPRUS, ALGERIA, KENYA, AZERBAIJAN, BANGLADESH AND MYANMAR
This artillery system, beyond the domestic market, has seen a fair amount of success in international sales to Cyprus, Algeria, Kenya, Azerbaijan, Bangladesh and Myanmar.
-
ZONK PRANK = SPH LCS MRCA MRSS
(5x Perdana Menteri & 6x Menteri Pertahanan):
2011: Najib Razak | Ahmad Zahid Hamidi
2015: Najib Razak | Hishammuddin Hussein
2018: Mahathir Mohamad | Mohamad Sabu
2020: Muhyiddin Yassin | Ismail Sabri
2021: Ismail Sabri | Hishammuddin Hussein
2022: Anwar Ibrahim | Mohamad Khaled Nordin
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
2026 IDN : USD 20 MILIAR versus MY : USD 4,7 MILIAR
---------------------------
PERBANDINGAN ANGGARAN PERTAHANAN ASEAN 2026 =
-
1. INDONESIA
Rp 335,2 triliun (~USD 20 miliar). Lonjakan 37% dari 2025; fokus pada alutsista baru dan konsep pertahanan total.
-
2. SINGAPURA
SGD 20 miliar (~USD 15 miliar). Konsisten 3–4% dari PDB; investasi jangka panjang untuk teknologi pertahanan canggih.
-
3. VIETNAM
USD 6–7 miliar (estimasi). Tren meningkat, diproyeksi mencapai USD 10,2 miliar pada 2029; fokus pada Laut Cina Selatan.
-
4. THAILAND
204,434 juta baht (~USD 5,7 miliar). Prioritas pada akuisisi jet Gripen dan modernisasi angkatan udara.
-
5. FILIPINA
295–299 miliar (~USD 5,2 miliar). Naik 16% dari 2025; termasuk ₱40 miliar untuk program modernisasi AFP, dengan fokus pada penguatan airpower dan sistem pertahanan rudal
-
6. MALAYDESH
RM 21,2–21,7 miliar (~USD 4,5–4,7 miliar). Fokus modernisasi bertahap: sistem pertahanan udara, kapal perang, dan kendaraan taktis.
------------------
Indonesia – Turki (G20 & MIKTA) > USD 12-13 MILLIAR
1. Jet Tempur KAAN
Indonesia jadi pembeli ekspor pertama (2025).
48 unit, kontrak ±10 miliar USD.
-
2. Fregat I-Class
Pilihan desain Turki untuk armada laut.
2 unit (opsi tambahan).
-
3. Rudal Atmaca & Torpedo Akya
Ganti rudal Barat dengan teknologi Turki.
-
4. Drone ANKA
Skema ToT dengan PTDI.
12 unit (6 dari Turki, 6 dirakit di Indonesia).
-
5. Drone Bayraktar TB3 & AKINCI
Pengadaan UCAV.
60 unit TB3, 6 unit AKINCI.
-
6. Tank Medium Harimau (Kaplan MT)
Proyek kerja sama industri pertahanan.
18 unit awal, target >100 unit.
-
7. Sistem Pertahanan Udara KHAN & Trisula (Hisar)
KHAN: rudal balistik taktis (1–2 baterai).
Trisula: pertahanan jarak menengah (untuk Kalimantan).
-
8. Rudal Jelajah Çakır
Produksi lokal dengan ToT.
-
9. Rudal Sungur (VSHORAD)
Pembelian + penjajakan alih teknologi.
-
10. Kapal Cepat Rudal FACM-70 (KCR 70)
TAIS Shipyard bangun 2 unit (2024).
-
11. APC Kaplan
Prototipe kerja sama PT Pindad & FNSS.
-
12. Radio Militer SDR
Litbang Aselsan + PT LEN & Wellracom.
-
13. IFV Generasi Baru
R&D PT Pindad & FNSS.
-
14. Produksi Bersama Bayraktar TB3
Skema ToT + pelatihan + integrasi UAV maritim.
-
15. Kerja Sama Kapal Selam
Penjajakan proyek alternatif di Indo Defence 2025.
=================
=================
💰 Total Pengadaan Militer Malondesh dari Turki
> US$1,17 miliar
1. Kapal Perang (Laut) — >US$1 Miliar
LMS Batch 2 (Kelas Ada): 3 korvet, estimasi US$600–800 juta.
MPMS (Multi-Purpose Mission Ship): 1 kapal, US$68,8 juta.
-
2. Drone & Sistem Udara — US$91,6 Juta
UAV Anka-S: 3 unit, kontrak US$91,6 juta
Persenjataan Darat & Rudal — >US$20 Juta
-
3. ATGM Karaok: 18 peluncur + 108 rudal, estimasi US$20 juta.
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
📌 1. Procurement Weaknesses
a. Stop–Go Procurement
• Major projects (fighters, ships, armored vehicles) are often announced, delayed, or cancelled depending on which government is in power.
• No stable multi-year defense budget → contractors cannot plan effectively → delays & cost escalation.
Example:
• MRCA fighter replacement: in discussion since 2009, but never finalized → MiG-29s retired in 2017 without replacement.
________________________________________
b. Political Interference
• Contracts sometimes awarded to politically connected companies rather than the most capable suppliers.
• Domestic firms given contracts they cannot deliver on, leading to project mismanagement.
Example:
• Littoral Combat Ship (LCS) scandal: RM9 billion allocated in 2011 for 6 ships. As of 2025, none are delivered, funds mismanaged, and Navy stuck with 1980s-era ships.
________________________________________
c. Corruption & Lack of Transparency
• Defense procurement in Malaydesh has often been opaque, with corruption scandals undermining delivery.
• This creates mistrust in both local industry and international partners.
________________________________________
📌 2. Supply Chain Weaknesses
a. Heavy Foreign Dependence
• Malaydesh imports almost all high-end systems:
o Fighters → Russia, US, UK
o Ships → France, Germany, locally assembled with foreign parts
o Vehicles → Turkey, South Korea
• Spare parts must come from abroad, which is expensive, slow, and vulnerable to geopolitical disruptions.
________________________________________
b. Poor Local Industrial Capacity
• Local defense industry (Boustead, DefTech, etc.) has limited expertise.
• They rely on foreign designs and technology transfer.
• When local firms are given contracts they cannot handle → projects stall or quality suffers.
________________________________________
c. Spare Parts Shortages
• Weak procurement planning → parts not stockpiled properly.
• Old systems (MiG-29s, Condors, etc.) → parts no longer manufactured.
• This leads to “cannibalization”, where one aircraft or vehicle is stripped to keep others running.
________________________________________
d. Weak Logistics & Sustainment Planning
• Malaydesh tends to focus on buying platforms, not sustainment packages.
• Lifecycle support (20–30 years of maintenance, training, spares) is often underfunded or ignored.
• Platforms quickly become unusable once warranty/support packages expire.
INDONESIA .....
BalasHapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
2005: Prank China (Rudal KS-1A)
Klaim: Najib Razak menyatakan setuju membeli rudal KS-1A dengan imbalan transfer teknologi.
Hasil: Zonk. Tidak ada realisasi pembelian hingga dekade berikutnya.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Klaim: Mempersempit pilihan ke Rafale untuk 18 unit jet tempur (USD 2 miliar).
Hasil: Mangkrak. Ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran akut.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Klaim: Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk 20 unit artileri 155mm.
Hasil: Batal. Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; beralih ke unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
Klaim: Pernyataan ketertarikan resmi dari pejabat Kemenhan Pakistan.
Hasil: Prank. Tidak ada akuisisi, hanya sebatas wacana di media.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim: Janji penandatanganan kontrak kapal MRSS pada Agustus 2018.
Hasil: Zonk. Hingga kini kontrak dengan PT PAL Indonesia tidak pernah terealisasi.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Klaim: Tejas jadi kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut.
Hasil: Prank. Justru memilih FA-50 dari Korsel pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Klaim: Peninjauan rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm.
Hasil: Batal. Diganti dengan sistem lain/dibatalkan total.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Klaim: Harapan penyelesaian kesepakatan pasokan artileri EVA.
Hasil: Mangkrak. Tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
-
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Klaim: Pengiriman unit untuk misi UNIFIL.
Hasil: Gagal Operasional. Dinyatakan tidak layak spek oleh PBB, berujung sanksi pemotongan biaya.
-
2024–2025: Prank Black Hawk
Klaim: Rencana sewa 4 helikopter UH-60A Black Hawk dari Aerotree Defence untuk ganti helikopter Nuri.
Hasil: Mangkrak. Proses berbelit dan tidak ada kepastian unit tiba.
-
2026: Prank Kuwait (F/A-18 Hornet) – UPDATE
Klaim: Ketertarikan kuat membeli jet bekas Kuwait untuk penguatan instan.
Hasil: Dibatalkan Resmi. Kabinet secara formal membatalkan rencana ini pada Februari 2026 karena masalah biaya logistik dan hasil evaluasi teknis yang buruk.
-
2026: Pembekuan Total (Anwar Ibrahim)
Kejadian: PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan seluruh pengadaan militer akibat penyelidikan korupsi dan kartel di tubuh Kemenhan
INDONESIA .....
BalasHapusBATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
-
2018–2021:
11 Su-35 BATAL (Risiko sanksi CAATSA AS) → Ganti 42 Rafale (Prancis).
-
2024:
12 Mirage 2000-5 BATAL (Masalah Jet Tua) → Ganti 48 KAAN (Turki, Jet Siluman).
-
2025:
42 J-10CE BATAL (Fokus kerja sama) → Ganti 48 KF-21 Block II (Korsel-RI).
-
2026:
24 F-15IDN PROSES (Risiko ITAR AS) → Ganti 24 M-346F (Latih tempur/serang ringan).
=============
=============
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
-
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
Laporan Media Internasional & Regional:
Channel News Asia (CNA): Mengulas secara mendalam dalam artikel opini dan berita bertajuk "Malondesh’s purchase of Kuwaiti Hornet fighter jets - is it worth it?" yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2024. Artikel ini menyebutkan bahwa Malondesh telah mengincar jet tersebut setidaknya sejak tahun 2017.
Asian Military Review: Mengonfirmasi bahwa minat Malondesh dimulai sejak 2017, tepatnya saat armada MiG-29N TUDM mulai dipensiunkan.
The Defense News & Janes: Media pertahanan global ini sering dikutip oleh situs berita militer seperti M5 Dergi sebagai sumber awal laporan mengenai ketertarikan Malondesh pada Hornet bekas Kuwait.
-
Media Lokal Malondesh:
The Star & New Straits Times: Melaporkan pernyataan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, pada Oktober 2025 yang menegaskan kembali bahwa akuisisi ini merupakan langkah sementara (stopgap) sebelum pengadaan MRCA baru.
Bernama (Kantor Berita Nasional): Sumber utama untuk rilis teknis, termasuk laporan kunjungan
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-📌 1. Definition of Readiness
• Military readiness is the ability of armed forces to deploy, fight, and sustain operations effectively.
• It depends on:
o Personnel training and morale
o Equipment availability and functionality
o Supply chains, spare parts, and logistics
o Command, control, and operational planning
________________________________________
📌 2. Factors Reducing Readiness in Malaydesh
a. Aging Equipment
• Many systems are decades old:
o Army: Condor APCs (1980s), aging artillery
o Air Force: Hawks, F/A-18D, Su-30MKM maintenance-dependent
o Navy: Corvettes and patrol ships from the 1980s and 1990s
• Aging equipment is less reliable and requires more maintenance, reducing operational availability.
b. Weak Operations & Maintenance (O&M)
• Underfunded O&M (~20–25% of defense budget) leads to:
o Aircraft grounded for spare parts or repairs
o Ships docked for extended periods
o Vehicles in depots awaiting maintenance
• Result: Even available personnel cannot train on or deploy operational equipment.
c. Limited Procurement & Modernization
• Programs like LCS, MRCA, and AV-8 Gempita delayed or scaled down → old platforms overused
• Delayed modernization keeps capabilities obsolete, reducing effective combat power
d. Personnel vs Equipment Imbalance
• ~60% of the budget goes to salaries → large manpower, small equipment share
• Large number of soldiers and pilots, but few operational assets to use → readiness suffers
e. Short Training Hours
• Reduced O&M funds → limited exercises, flight hours, and sea days
• Consequences:
o Pilots lose proficiency
o Sailors have fewer operational patrols
o Soldiers have limited live-fire or armored vehicle training
f. Political Interference & Short-Termism
• Stop-go projects and annual budgeting → unpredictable availability of equipment
• Forces cannot plan for sustained readiness when budgets, programs, and leadership priorities keep changing
________________________________________
📌 3. Operational Examples
Branch Issue Readiness Effect
Air Force Su-30MKM grounded due to spares Only ~4 of 18 aircraft airworthy at one point
Navy LCS delayed; old Kedah-class ships overused Limited patrol capability; aging ships prone to breakdown
Army Condor APCs and artillery aging Many vehicles inoperable; reduced mechanized mobility
Training Fuel, spare parts, and O&M cuts Reduced exercise frequency and quality
Overall Combined issues Forces cannot sustain high-intensity or prolonged operations
________________________________________
📌 4. Strategic Implications
• Malaydesh can maintain territorial defense against minor threats, but:
o Limited ability to project force regionally
o Low deterrence credibility
o Vulnerability in maritime security (South China Sea, Sulu Sea piracy)
o Reliance on diplomacy and alliances rather than strong self-reliant military
________________________________________
📌 5. Cycle of Low Readiness
1. Small budget → underfunded O&M
2. Old equipment overused → more breakdowns
3. Limited procurement → no modern replacements
4. Training reduced → skill atrophy
5. Operational readiness declines → forces cannot execute missions
6. Aging equipment further stressed → cycle repeats
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. Procurement Overview
• Malaydesh ’s defense procurement is piecemeal, delayed, and often politically influenced.
• Limited modernization is the result of:
1. Small defense budget (~1% of GDP)
2. High personnel costs (~60% of budget)
3. Political short-termism and procurement scandals
________________________________________
📌 2. Major Modernization Programs and Delays
a. Air Force (RMAF)
• MRCA Fighter Replacement: Intended to replace MiG-29s (retired 2017).
o Candidates: Rafale, Typhoon, Gripen, F/A-18
o Program delayed repeatedly due to budget constraints, political changes, and procurement indecision.
o Result: RMAF relies on aging Su-30MKM, F/A-18D, and Hawk trainers, with limited readiness.
• Helicopters: Sikorsky S-70, AW139s delivered slowly; fleet size insufficient for operational needs.
b. Navy (RMN)
• Littoral Combat Ship (LCS) Project
o Contract 2011, RM9 billion for 6 ships
o No operational ships as of 2025 due to construction delays, cost overruns, and political mismanagement
o Navy relies on Kedah-class corvettes (2006–2010) and older 1980s vessels
• Submarines: Two Scorpène-class delivered mid-2000s
o High maintenance costs and limited operational use
o Spare parts delays reduce readiness
c. Army (TDM)
• Armored vehicles: Condor APCs (1980s) still in service
• AV-8 Gempita (Turkey-Malaydesh joint project) production delayed and expensive
• Artillery & support systems: Many systems remain outdated due to insufficient procurement funding
________________________________________
📌 3. Reasons for Limited Procurement
1. Small Defense Budget
o Only ~15–18 billion RM per year
o Majority spent on salaries → little left for big-ticket items
2. Stop-Go Procurement Cycle
o Projects start, then delayed or scaled down due to political or budget issues
o Example: LCS, MRCA, Army modernization programs
3. Political Interference & Corruption
o Contracts awarded based on political connections, not operational priority
o Leads to mismanagement, cost overruns, and delayed delivery
4. Dependence on Foreign Suppliers
o Many systems must be imported → costly and sensitive to geopolitical issues
5. Weak Multi-Year Planning
o No binding long-term plan → programs cannot be executed consistently
✅️2016-20126 LUNAS JV KFX IFX KITA PUASSShaha!👍✌️😁
BalasHapustinggal nunggu Prototaip No 5 dikirim,
Yaa makloum...
Kita Kan PATNER SPECIAL haha!👍😎🤗
sedangkan gowing lcs.
proyek dari 2011,
❌️BATAL 1 KAPAL🍌
❌️SALAH FOTONG
❌️SALAH PASANG PIPA & KABEL WIRE
❌️PRANCIS NG TEGUR KERAS 4000 PCS HARUS REWORK🤪
❌️LAST LAST NSM=NORWAY ST⛔️P MISSILES
makloum dikiria suhu taunya, BANANA REPABLIK..blok aaah haha!🍌🤣✌️
Masih Utang pada 17 entitas termasyuk KUWAIT FINANCE HOUSE..Emir Ngamuk🔥 Kensel Hornet haha!😤😉😁
HapusSSV/LPD pesanan PH jugak hari ini Peluncuran hore haha!🥳🤗👌
BalasHapussesuai Jadwal
sedangkan Si Lelet dari Banana🍌Repablik🤪,
uda lama dr 2011
Delay lagi karna SALAH PASANG PIPA & KABEL WIRE 4000 pcs haha!🤥🍌🤣
⬇️✅️⬇️✅️
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1341255704775237&id=100066724609382
PENAMAT PROGRAM KF-X PADA INDIANESIA JADI BAHAN KETAWA DUNIA... 🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapus1. MENAMATKAN DRAMA NUNGGAK HUTANG KFX DENGAN NGEMIS DISKAUN HUTANG.
2. KOREA SERAHKAN 1 PROTOTYPE UJIAN IFX BASIC OMPONG PADA INDIANESIA SIMBOLIK PENAMATAN KERJASAMA PEMBINA.
3. INDIANESIA ISTIHAR MEREKA TIDAK AKAN MEMBINA KFX BERSAMA KOREA SELAIN HANYA JADI PEMBELI SAJA...
INDONESIA .....
Hapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malondesh setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malondesh dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malondesh akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALONDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malondesh tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malondesh mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malondesh justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malondesh meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malondesh diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malondesh berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malondesh menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
________________________________________
DIBATALKAN/CANCELLED
-
F/A 18C/D Hornet bekas Kuwait (2025–2026)
Dibatalkan resmi oleh Kabinet Malondesh pada Februari 2026 setelah evaluasi teknis RMAF menunjukkan masalah ketersediaan, logistik, dan biaya jangka panjang.
-
UH 60 Blackhawk (1990 an)
Rencana mengganti helikopter Nuri dengan Blackhawk tidak diteruskan karena biaya tinggi dan faktor politik/industri. Malondesh akhirnya memilih EC725 Cougar/H225M sebagai pengganti.
-
MRCA (Multi Role Combat Aircraft, 2010 an)
Program besar untuk mengganti MiG 29 dengan Rafale/Eurofighter/Gripen dibatalkan/ditunda berulang kali karena kekangan fiskal. Malondesh akhirnya memilih FA 50 Block 20 (2023) sebagai solusi interim.
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
HapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. Malaydesh Defence White Paper (DWP) 2019
a. Objective
• The DWP 2019 was intended as Malaydesh ’s first long-term defense roadmap.
• Goals:
o Identify threats and security priorities (maritime security, terrorism, cyber, regional tensions).
o Outline modernization plans for Navy, Air Force, and Army through 2030.
o Provide guidance for procurement, O&M, and capability building.
b. Proposed Approach
• 10-year horizon (2021–2030) for modernization.
• Emphasis on:
o Upgrading aging ships, aircraft, and armored vehicles.
o Strengthening maritime and air defense.
o Developing cyber, UAV, and special operations capabilities.
c. Failure Reasons
1. Political Collapse
o Pakatan Harapan government fell in 2020.
o DWP implementation depended on continuity of political support, which disappeared.
2. No Legal/Institutional Backing
o Unlike Singapore or Indonesia, Malaydesh has no law forcing successive governments to follow the plan.
3. Short-Term Budgeting
o Malaydesh still allocates budgets year-by-year, leaving little certainty for multi-year projects.
4. Budget Constraints
o Small overall defense budget (~1% of GDP) → most plans remained aspirational.
5. Result
o Modernization projects delayed or cancelled.
o Navy still waits for LCS ships, Air Force stuck with aging jets, Army using 1980s APCs.
👉 DWP became a paper plan with little real impact.
________________________________________
📌 2. Indonesia Minimum Essential Force (MEF)
a. Objective
• MEF (Minimum Essential Force) is Indonesia’s long-term military modernization plan, started in 2004.
• Goals:
o Achieve a minimum level of capability to defend the country.
o Develop integrated capabilities across Army, Navy, Air Force.
o Plan modernization in phases over decades.
b. Implementation Approach
• Multi-phase program:
o MEF I (2004–2009): Procurement of basic platforms, focus on territorial defense.
o MEF II (2010–2014): Expand fleet, improve air defense.
o MEF III (2015–2024): Focus on advanced assets (fighters, submarines, naval combatants).
• Legally recognized: MEF has multi-year funding plans, independent of short-term political changes.
• Result:
o Indonesian Navy expanded with new frigates, corvettes, submarines.
o Air Force replaced aging fighters and increased UAV capabilities.
o Army received modern APCs, artillery, and transport vehicles.
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
BalasHapusPENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9
-
171 USANG =
TDM 108 UNIT
TLDM 34 KAPAL
TUDM 29 PESAWAT
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
171 USANG =
BalasHapusTDM 108 UNIT
TLDM 34 KAPAL
TUDM 29 PESAWAT
-
Angkatan Tentera Malaydesh (ATM) mencatat ada 171 unit aset strategis yang telah berusia lebih dari 30 tahun (tiga dekade), dengan rincian unit usang per cabang dinas sebagai berikut:
-
Tentera Darat Malaysdesh (TDM): Memiliki jumlah tertinggi dengan 108 unit kendaraan dan aset taktis yang berusia di atas 30 tahun.
-
Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM): Memiliki 34 unit kapal/aset yang berusia di atas 30 tahun (bahkan 28 di antaranya telah melepasi usia 40 tahun).
-
Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM): Memiliki 29 unit pesawat dan aset udara tempur/angkut yang telah berusia di atas 30 tahun.
-
Sumber = Astro Awani, Malaysiakini, DagangNews, dan Airtimes Malaysia.
----------------------------------
TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA (TLDM) — 34 UNIT
Dari 34 unit kapal tua tersebut, sebanyak 28 kapal bahkan telah melampaui usia 40 tahun. Contoh aset maritim yang masuk dalam rentang usia ini meliputi:
-
KD Pendekar (Kapal Serang Laju): Berusia 45 tahun dan telah tenggelam di perairan Johor akibat menabrak objek bawah air. Laporan publik mengonfirmasi kondisi kapal yang sudah usang ikut memengaruhi insiden ini.
-
Kapal Serang Laju (Fast Attack Craft) Kelas Perdana & Handalan: Kapal-kapal seperti KD Perdana dan KD Handalan yang dibeli sejak era 1970-an.
-
KORVET Kelas Kasturi: Kapal perang seperti KD Kasturi dan KD Lekir yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an (berusia sekitar 40 tahun).
----------------------------------
TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA (TUDM) — 29 UNIT
Aset udara komparatif yang dibeli pada era akhir 1970-an hingga awal 1990-an dan masih dipertahankan meliputi:
-
Pesawat Angkut Lockheed C-130 Hercules: Pesawat angkut taktis andalan Malaysia yang mayoritas variannya telah digunakan sejak tahun 1976 hingga 1980-an (berusia lebih dari 40 tahun).
-
Helikopter Sikorsky S-61A-4 Nuri: Meskipun sebagian besar sudah dipensiunkan secara bertahap, helikopter ini merupakan contoh transisi alutsista udara usang karena telah digunakan sejak tahun 1968.
-
Jet Tempur Hawk 108/208: Jet latih dan tempur ringan milik Malaysia yang mulai dikirim sejak tahun 1993 hingga 1995 (mencapai batas usia 30 tahun).
----------------------------------
TENTERA DARAT MALAYSIA (TDM) — 108 UNIT
Untuk matra darat, unit yang dimaksud didominasi oleh kendaraan taktis dan kendaraan lapis baja ringan era Perang Dingin:
-
Kendaraan Lapis Baja Condor 4x4 (APC): Kendaraan pengangkut personel buatan Jerman yang dibeli oleh Malaysia dalam jumlah besar pada awal tahun 1980-an (berusia di atas 40 tahun).
-
Tank Ringan Alvis Scorpion: Tank ringan pengintai beroda rantai yang dioperasikan sejak tahun 1981.
-
Kendaraan Lapis Baja Sibmas 6x6: Kendaraan pendukung tembakan beroda ban yang juga diakuisisi pada era awal 1980-an.
INDONESIA .....
BalasHapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
KLAIM CASH = HUTANG ASET MILITER
-
1. 🇹🇷 Turki (LMS Batch 2)
Model: G2G (Antar Pemerintah) via SSB.
Bunga: 4% – 6% (Fixed/OECD CIRR).
Tenor: 10 – 15 Tahun.
-
2. 🇰🇷 Korea Selatan (Pesawat FA-50)
Model: Hybrid (Kredit KEXIM & Barter CPO 50%).
Biaya: Management Fee sangat rendah (0,10% - 0,50%).
-
3. 🇬🇧 Inggris (Standar UKEF - Pesawat Hawk)
Syarat: Wajib DP 15% (Standar OECD).
Bunga: Stabil, mengikuti National Loans Fund.
-
4. 🇨🇳 China (LMS Batch 1)
Model: 100% Kredit Ekspor (China Eximbank).
Bunga: Sangat murah (3,5% Fixed).
Tenor: 10 Tahun.
-
5. 🇵🇱 Polandia (Tank PT-91M)
Model: DP 15% + Barter CPO (30-40%).
Tenor: 10 Tahun cicilan.
-
6. 🇩🇪 Jerman (Kedah-Class)
Model: Kredit Komersial dijamin negara (Euler Hermes).
Pendana: Deutsche Bank & Konsorsium.
-
7. Kredit Sindikasi (Proyek LCS - 17 Kreditor/Hutang)
Model: Konsorsium Bank Domestik/Intl (Skala Masif).
Bunga: 6% (Saldo Menurun).
Tenor: 15 Tahun (Akibat penundaan proyek)..
INDONESIA .....
BalasHapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
2017:
MiG-29N → PENSIUN
Operasional berhenti total; tidak ada pengganti kelas berat hingga kini.
-
2018 - 2022:
RAFALE, TYPHOON, GRIPEN, JF-17 → WACANA
Semua batal karena masalah anggaran dan peralihan fokus ke jet tempur ringan.
-
2023:
TEJAS → GAGAL
Kalah saing dalam tender jet tempur ringan (FLIT-LCA).-
-
2023:
FA-50 (M) → DEAL
Kontrak 18 unit dari Korea Selatan (RM4 miliar) resmi ditandatangani.
-
2026: FA-50 → VETO USA
AS dilaporkan memblokir integrasi rudal jarak menengah AMRAAM; jet terancam hanya bersenjata jarak pendek.
-
2026:
F-18 KUWAIT → BATAL
Pembelian 33 unit Hornet bekas resmi dibatalkan karena masalah teknis dan jadwal.
________________________________________
BUKTI HUTANG BAYAR HUTANG
BUKTI PRANK 🦧GORILA ....
-
KLAIM SHOPPING CASH = 2018-2026 .....
-
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
HUTANG BAYAR HUTANG
-
Daftar tren "Hutang Bayar Hutang" Malondesh dari tahun 2018 hingga proyeksi 2025 berdasarkan data Kementerian Kewangan Malondesh (MOF) dan Jabatan Audit Negara:
-
2018: FASE "OPEN DONASI"
Pemerintah meluncurkan Tabung Harapan Malondesh untuk mengumpulkan sumbangan rakyat guna membantu membayar utang negara yang menembus angka RM1 triliun (80% dari PDB).
-
2019: 59% HUTANG BAYAR HUTANG
Laporan Ketua Audit Negara mengungkapkan bahwa 59% dari pinjaman baru digunakan hanya untuk melunasi utang yang sudah ada (gali lubang tutup lubang).
-
2020: 60% HUTANG BAYAR HUTANG
Ketergantungan meningkat; hampir 60% pinjaman baru dialokasikan untuk membayar utang lama, memicu kekhawatiran karena anggaran pembangunan semakin terhimpit.
-
2021: 50,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Dari total pinjaman baru sebesar RM194,55 miliar, sebanyak RM98,05 miliar digunakan untuk pembayaran kembali prinsipal utang yang telah matang.
-
2022: 52,4% HUTANG BAYAR HUTANG
Realisasi pembayaran prinsipal mencapai RM113,7 miliar. Total pinjaman meningkat 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemulihan pascapandemi.
-
2023: 64,3% HUTANG BAYAR HUTANG
Persentase tertinggi dalam periode ini. Dari total pinjaman kasar RM226,6 miliar, sebesar RM145,8 miliar lari ke pembayaran utang lama.
-
2024: 58,9% HUTANG BAYAR HUTANG
Pemerintah mulai melakukan konsolidasi. Pinjaman digunakan untuk melunasi utang matang sebesar RM121,3 miliar dari total pinjaman RM206 miliar.
-
2025: 58% HUTANG BAYAR HUTANG
Berdasarkan Tinjauan Fiskal 2025, pemerintah memproyeksikan pinjaman kasar sebesar RM184 miliar, di mana RM106,8 miliar disiapkan untuk membayar prinsipal utang matang.
-
2026 = HUTANG BAYAR HUTANG
Dokumen Resmi Pemerintah (Kementerian Kewangan Malondesh - MOF)
Data utama berasal dari laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan pembentangan anggaran negara:
Laporan Tinjauan Fiskal 2025 & 2026: Memuat angka proyeksi pinjaman kasar (gross borrowing) dan alokasi pembayaran kembali prinsipal utang yang matang.
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. Limited Procurement & Modernization
• Malaydesh ’s annual defense budget (~RM15–18 billion, 1% of GDP) is insufficient for large-scale procurement.
• Effects:
o Fighter jets: MRCA replacement program delayed; RMAF still uses aging F/A-18D Hornets, Hawks, and Su-30MKMs with limited operational readiness.
o Navy: LCS project stalled for over a decade; old corvettes and patrol ships remain in service.
o Army: Many vehicles like Condor APCs and older artillery pieces are still in use because modernization is unaffordable.
• Result: Malaydesh acquires equipment piecemeal instead of building a balanced, modern force.
________________________________________
📌 2. Underfunded Operations & Maintenance (O&M)
• Only ~20–25% of the budget is allocated to fuel, spare parts, repairs, training.
• Effects:
o Many aircraft and ships are grounded due to maintenance backlogs.
o Pilots and crews get fewer training hours, reducing readiness.
o Aging vehicles and ships wear out faster, accelerating obsolescence.
• Examples:
o Only ~4 of 18 Su-30MKMs were airworthy at one point.
o Navy relies on ships built in the 1980s due to delays in LCS delivery.
________________________________________
📌 3. Personnel vs Capability Imbalance
• ~60% of the budget goes to salaries and pensions.
• Consequences:
o Large manpower (110,000 active personnel) cannot be properly equipped.
o Military is “people-heavy but equipment-light,” limiting operational effectiveness.
• Soldiers are well-paid but often lack modern tools or transport, reducing combat effectiveness.
________________________________________
📌 4. Reduced Readiness
• Small budget and underfunding of O&M → low operational readiness:
o Aircraft, ships, and armored vehicles often not deployable.
o Training exercises are limited due to fuel and maintenance costs.
• Malaydesh cannot sustain continuous deterrence or regional presence, unlike Singapore or Indonesia.
________________________________________
📌 5. Vulnerability to Regional Gap
• Neighbors (Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia) have invested more in modernization and readiness.
• Malaydesh ’s small budget → capability gap grows:
o Navy: fewer modern frigates and submarines.
o Air Force: fewer operational jets and limited air defense.
o Army: older vehicles, limited mobility.
________________________________________
📌 6. Delayed or Cancelled Programs
• Many projects are postponed indefinitely due to funding constraints:
o MRCA (fighter replacement)
o Littoral Combat Ship (LCS)
o Armored vehicle upgrades and artillery modernization
• Stop-go procurement leads to wasted funds, inefficiency, and obsolescence.
Netijen Philipina siyap2 Hepi dapat Aset SSV/LPD BARUW hore haha!🥳🤗👌
BalasHapussementara warganyet kl, N⛔️ Aset LPD sedjak 25 tahun laluw...kahsiyan MRSS di PRENK Banana Repablik haha!🍌😆😆
✅️⬇️✅️⬇️✅️⬇️
Indonesian firm, @PTPAL_INDONESIA 🇲🇨 released the teaser video for the Official Launching Ceremony of the @Philippine_Navy 🇵🇭's 3rd 124-meter brand new Landing Platform Dock, the LD-603. The new LPD will boost our territorial defense, amphibious warfare and HADR capabilities.
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
INDONESIA .....
BalasHapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
1. SU-35 > RAFALE
Batal (Su-35): Rencana awal 11 unit dari Rusia.
Pengganti (Rafale): Indonesia telah mengaktifkan seluruh kontrak untuk total 42 unit.
-
2. MIRAGE 2000-5 > KAAN
Batal (Mirage 2000-5): Rencana akuisisi 12 unit pesawat bekas dari Qatar.
Pengganti (KAAN): Indonesia resmi menyepakati pembelian 48 unit jet tempur generasi ke-5 dari Turkish Aerospace Industries (TAI).
-
3. J-10CE > KF-21 BORAMAE BLOCK II
Batal (J-10CE): Sempat masuk radar pertimbangan namun tidak berlanjut ke kontrak resmi.
Pengganti (KF-21): Indonesia berkomitmen pada pengembangan bersama Korea Selatan dengan target total 48 unit.
-
4. F-15IDN > M-346F
Batal (F-15IDN): Rencana 24 unit F-15EX resmi dihentikan oleh Boeing pada Februari 2026 karena kendala anggaran.
Pengganti (M-346F): Indonesia beralih ke pesawat tempur ringan/latih jet lanjut M-346F Block 20 dari Leonardo, Italia.
====================
====================
2026 =
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
-
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malondesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malondesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
________________________________________
DIBATALKAN/CANCELLED
-
F/A 18C/D Hornet bekas Kuwait (2025–2026)
Dibatalkan resmi oleh Kabinet Malondesh pada Februari 2026 setelah evaluasi teknis RMAF menunjukkan masalah ketersediaan, logistik, dan biaya jangka panjang.
-
UH 60 Blackhawk (1990 an)
Rencana mengganti helikopter Nuri dengan Blackhawk tidak diteruskan karena biaya tinggi dan faktor politik/industri. Malondesh akhirnya memilih EC725 Cougar/H225M sebagai pengganti.
-
AV8 Gempita tambahan (batch kedua, 2019)
Rencana penambahan batal karena keterbatasan anggaran dan fokus dialihkan ke proyek LCS. Batch pertama tetap berjalan, tetapi kelanjutan dihentikan.
-
MRCA (Multi Role Combat Aircraft, 2010 an)
Program besar untuk mengganti MiG 29 dengan Rafale/Eurofighter/Gripen dibatalkan/ditunda berulang kali karena kekangan fiskal. Malondesh akhirnya memilih FA 50 Block 20 (2023) sebagai solusi interim.
-
A400M tambahan (2016)
Rencana menambah unit dibatalkan karena biaya operasi tinggi. Malondesh tetap hanya mengoperasikan 4 unit.
-
Sea Skua (rudal anti kapal tambahan, 2000 an)
Upgrade rudal untuk helikopter Lynx tidak diteruskan, fokus bergeser ke sistem baru.
Netijen Philipina siyap2 Hepi dapat Aset SSV/LPD BARUW hore haha!🥳🤗👌
BalasHapussementara warganyet kl, N⛔️ Aset LPD sedjak 25 tahun laluw...kahsiyan MRSS di PRENK Banana Repablik haha!🍌😆😆
✅️⬇️✅️⬇️✅️⬇️
Indonesian firm, @PTPAL_INDONESIA 🇲🇨 released the teaser video for the Official Launching Ceremony of the @Philippine_Navy 🇵🇭's 3rd 124-meter brand new Landing Platform Dock, the LD-603. The new LPD will boost our territorial defense, amphibious warfare and HADR capabilities.
https://x.com/ReHorizon3/status/2071453538765426996
PENDAPATAN NEGARA:
BalasHapusBerkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
-
TOTAL PENGELUARAN:
Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
-
ALOKASI BELANJA:
Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
-
ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
PENDAPATAN HABIS TOtal: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
-
PENERBITAN UTANG BARU: Pemerintah terpaksa menarik utang baru senilai puluhan miliar ringgit karena tidak ada sisa dana bersih untuk membiayai proyek pembangunan dan subsidi.
--------------------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. Annual Budget Mentality
• Malaydesh ’s defense budget is decided year by year through the annual national budget (Belanjawan).
• There is no guaranteed multi-year allocation for long-term projects.
• If the economy dips or politics change, defense funding gets cut or reallocated.
👉 Example: Fighter jet replacement (MRCA program) has been “priority” since 2010, but every year, it gets postponed because the annual budget doesn’t set aside money consistently.
________________________________________
📌 2. Big Projects Need Long-Term Funding
• Modern defense assets take 10–20 years to plan, build, and deliver:
o Frigates: 8–12 years
o Fighter jets: 10+ years (from contract to delivery)
o Armored vehicles: 5–10 years
• Without multi-year budgeting, Malaydesh cannot commit to these properly.
• Result: stop-go procurement cycle where contracts are delayed, resized, or cancelled.
👉 Example: Littoral Combat Ship (LCS) project — planned in 2011, but without a firm multi-year budget, it suffered from cost overruns, funding gaps, and political interference.
________________________________________
📌 3. Defense White Paper 2019 Failure
• Malaydesh launched its first-ever Defence White Paper (DWP) in 2019 (under Pakatan Harapan).
• It was meant to provide a 10-year roadmap (2021–2030) for defense modernization.
• But after the government collapsed in 2020, the DWP was effectively shelved.
• No legal framework or bipartisan consensus exists to force future governments to follow it.
👉 Shows how fragile long-term planning is in Malaydesh .
________________________________________
📌 4. Frequent Government Changes
• Since 2018, Malaydesh has had five prime ministers and multiple defense ministers.
• Each new minister resets priorities:
o Some focus on Army → delay Navy/Air Force projects.
o Some emphasize domestic industry jobs → change procurement strategy.
• No long-term continuity → defense planning turns into short-term political bargaining.
________________________________________
📌 5. Contrast: Singapore & Others
• Singapore: Uses a 15–20 year rolling defense plan, protected by law and backed by stable budgets (~3% GDP yearly).
• Indonesia: Despite its issues, has a Minimum Essential Force (MEF) 2024 roadmap that gives continuity across governments.
• Malaydesh : No legally binding roadmap → modernization depends on whichever coalition is in power.
171 USANG =
BalasHapusTDM 108 UNIT
TLDM 34 KAPAL
TUDM 29 PESAWAT
-
Angkatan Tentera Malaydesh (ATM) mencatat ada 171 unit aset strategis yang telah berusia lebih dari 30 tahun (tiga dekade), dengan rincian unit usang per cabang dinas sebagai berikut:
-
Tentera Darat Malaysdesh (TDM): Memiliki jumlah tertinggi dengan 108 unit kendaraan dan aset taktis yang berusia di atas 30 tahun.
-
Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM): Memiliki 34 unit kapal/aset yang berusia di atas 30 tahun (bahkan 28 di antaranya telah melepasi usia 40 tahun).
-
Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM): Memiliki 29 unit pesawat dan aset udara tempur/angkut yang telah berusia di atas 30 tahun.
-
Sumber = Astro Awani, Malaysiakini, DagangNews, dan Airtimes Malaysia.
--------------------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
INDONESIA .....
BalasHapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
________________________________________
1. SU-35 > RAFALE
Batal (Su-35): Rencana awal 11 unit dari Rusia.
Pengganti (Rafale): Indonesia telah mengaktifkan seluruh kontrak untuk total 42 unit.
________________________________________
2. MIRAGE 2000-5 > KAAN
Batal (Mirage 2000-5): Rencana akuisisi 12 unit pesawat bekas dari Qatar.
Pengganti (KAAN): Indonesia resmi menyepakati pembelian 48 unit jet tempur generasi ke-5 dari Turkish Aerospace Industries (TAI).
________________________________________
3. J-10CE > KF-21 BORAMAE BLOCK II
Batal (J-10CE): Sempat masuk radar pertimbangan namun tidak berlanjut ke kontrak resmi.
Pengganti (KF-21): Indonesia berkomitmen pada pengembangan bersama Korea Selatan dengan target total 48 unit.
________________________________________
4. F-15IDN > M-346F
Batal (F-15IDN): Rencana 24 unit F-15EX resmi dihentikan oleh Boeing pada Februari 2026 karena kendala anggaran.
Pengganti (M-346F): Indonesia beralih ke pesawat tempur ringan/latih jet lanjut M-346F Block 20 dari Leonardo, Italia.
====================
====================
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
PRANK 🦧GORILA = 2005 – 2026
-
2005: Prank China (KS-1A)
Najib Razak menyatakan Malondesh setuju secara prinsip membeli rudal jarak menengah KS-1A dari China dengan imbalan transfer teknologi. Hasil: Tidak ada realisasi pembelian hingga saat ini.
-
2014: Prank Prancis (Dassault Rafale)
Malondesh dilaporkan mempersempit pilihan ke Dassault Rafale untuk pengadaan 18 jet tempur senilai USD 2 miliar. Hasil: Proyek ditunda tanpa batas waktu karena kendala anggaran.
-
2016: Prank Prancis (Nexter Caesar)
Penandatanganan Letter of Intent (LoI) di DSA 2016 untuk 20 unit artileri Caesar 155mm. Hasil: Kontrak resmi tidak pernah ditandatangani; Malondesh akhirnya memilih unit lain.
-
2017: Prank Pakistan (JF-17 Thunder)
“The MALONDESH government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News. Hasil: Malondesh tiada akusisi jet tersebut.
-
2018: Prank Indonesia (PT PAL MRSS)
Klaim bahwa kontrak kapal MRSS akan ditandatangani Agustus 2018. Hasil: Hingga saat ini, kontrak tersebut tidak pernah terealisasi dengan PT PAL.
-
2022: Prank India (HAL Tejas)
Malondesh mengidentifikasi Tejas sebagai kandidat kuat pengganti MiG-29 dan masuk tahap negosiasi lanjut. Hasil: Malondesh justru memilih FA-50 Block 20 dari Korea Selatan pada 2023.
-
2022: Prank Turki (MKE Yavuz)
Kemenhan Malondesh meninjau ulang rencana akuisisi artileri Yavuz 155mm setelah sebelumnya dikabarkan akan dibeli. Hasil: Dibatalkan/diganti dengan sistem lain.
-
2022: Prank Slovakia (EVA 155mm)
Malondesh diharapkan menyelesaikan kesepakatan untuk pasokan EVA 155mm. Hasil: Senasib dengan Yavuz, tidak ada kelanjutan kontrak yang nyata.
=
2023: Prank PBB (IAG Guardian)
Sembilan kendaraan IAG Guardian yang dikirim untuk misi PBB (UNIFIL) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan operasional, berujung pada sanksi pemotongan biaya operasional.
-
2024–2025 Prank Black Hawk
Ini menjadi salah satu "prank" terbesar baru-baru ini. Malondesh berencana menyewa empat helikopter UH-60A Black Hawk dari perusahaan lokal Aerotree Defence & Services untuk menggantikan helikopter Nuri yang sudah tua.
-
2024–2025 Prank Kuwait - Jet Tempur F/A-18 Hornet
Malondesh menunjukkan ketertarikan kuat untuk membeli jet tempur F/A-18 Hornet bekas milik Angkatan Udara Kuwait untuk menambah kekuatan udara mereka secara instan.
-.
2026 Pembekuan Pengadaan Massal
Kejadian: Pada awal 2026, PM Anwar Ibrahim mengumumkan pembekuan semua keputusan pengadaan militer karena adanya penyelidikan dugaan korupsi dan kartel dalam kementerian pertahanan. Ini berdampak pada rencana-rencana yang sedang dibahas sepanjang 2024 dan 2025.
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. How the Budget Is Divided
• Annual defense budget: around RM15–18 billion.
• Distribution (typical year, Ministry of Defence reports):
o ~60% → Emoluments (salaries, allowances, pensions)
o ~20–25% → Operations & Maintenance (O&M: fuel, spare parts, training, exercises, repairs)
o ~15–20% → Development/Procurement (buying new weapons, infrastructure, modernization)
👉 This means more than half of the budget goes to people, not equipment.
________________________________________
📌 2. Why Salaries Are So High
a. Large Manpower Size
• Malaydesh n Armed Forces (MAF) = ~110,000 active personnel + ~50,000 reserves.
• This is relatively large compared to Malaydesh ’s small defense budget.
• Each soldier = salary, housing, medical, training, allowances → recurring cost every year.
b. Generous Benefits & Pensions
• Retired servicemen receive lifetime pensions (sometimes including dependents).
• Number of veterans keeps growing, making pensions a ballooning burden.
• In some years, pension spending alone is bigger than equipment spending.
c. Civil Service Culture
• Malaydesh ’s military is part of the broader civil service system, where public employment is politically protected.
• Downsizing the armed forces would mean laying off civil servants — politically sensitive.
________________________________________
📌 3. Consequences of Salary-Heavy Budget
a. Starves Modernization
• With only ~15–20% left for development, Malaydesh cannot sustain large procurement programs.
• Example:
o Littoral Combat Ship (LCS) program (RM9 billion) → consumed nearly a decade’s worth of procurement funds.
o Other projects (fighter replacement, new helicopters) keep getting postponed.
b. Weak Operations & Maintenance (O&M)
• Only ~20–25% for O&M means:
o Not enough spare parts for aircraft/ships.
o Limited flight hours for pilots.
o Fewer naval patrol days.
👉 Readiness suffers: equipment exists “on paper” but cannot be deployed.
c. Personnel vs Capability Imbalance
• Malaydesh has a lot of soldiers but little firepower.
• Example:
o Army manpower is large, but many still ride 1980s Condor APCs.
o Air Force has trained pilots, but only a fraction of jets are flyable.
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. Small Defense Budget (Overall Envelope)
• Malaydesh spends around RM15–18 billion per year on defense (≈ 1% of GDP).
• This is low compared to regional peers:
o Singapore: ~3% of GDP (RM70+ billion equivalent)
o Indonesia: ~0.8% of GDP, but larger economy → higher absolute spending (~RM60 billion)
o Thailand & Vietnam also outspend Malaydesh in modernization.
👉 Malaydesh ’s small budget puts it at a disadvantage from the start.
________________________________________
📌 2. Budget Distribution – Heavy on Salaries
Typical Malaydesh n defense budget split:
• 60% → Salaries & pensions
• 20–25% → Operations & maintenance (O&M)
• 15–20% → Procurement / modernization
🔎 In practice:
• Most of the money pays for personnel (over 100,000 active forces + veterans pensions).
• Very little left for buying new weapons or even maintaining old ones.
👉 This creates a large but poorly equipped force.
________________________________________
📌 3. Pensions Burden
• Malaydesh has a generous pensions system for retired military personnel.
• As veterans population grows, pension spending keeps rising.
• Defense Ministry becomes a welfare ministry for ex-servicemen as much as a warfighting institution.
• This crowds out funds for modernization.
________________________________________
📌 4. Operations & Maintenance (O&M) Shortfall
• The O&M budget (fuel, spare parts, training, repairs) is chronically underfunded.
• Impact:
o Aircraft often grounded due to lack of parts.
o Navy ships idle in dockyards.
o Troops train less (pilots fewer flight hours, sailors fewer sea days).
👉 This lowers readiness, even before considering modernization gaps.
________________________________________
📌 5. Procurement = Stop-Go Cycle
• With only 15–20% for procurement, Malaydesh struggles to commit to big projects.
• Big-ticket items (frigates, fighter jets, armored vehicles) are so expensive that the government buys in small batches or delays purchases for years.
• Example:
o MRCA (fighter jet replacement) delayed since 2010.
o Littoral Combat Ship (LCS) consumed billions, but no ships delivered yet.
• Each time budgets tighten (economic slowdown, political crisis), procurement is the first to be cut.
________________________________________
📌 6. Political Priorities & Populism
• Politicians prefer to protect salaries (because soldiers & veterans are voters).
• Cutting personnel costs is politically unpopular → no downsizing of the armed forces.
• Procurement and maintenance (less visible to voters) are sacrificed when budgets are tight.
👉 Leads to “big manpower, weak firepower” problem.
INDONESIA .....
BalasHapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
SU 35 GANTI RAFALE
Rencana pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 dari Rusia resmi dihentikan karena hambatan geopolitik.
Alasan Gagal: Ancaman sanksi CAATSA dari Amerika Serikat yang dapat mengisolasi ekonomi Indonesia jika bertransaksi militer dengan Rusia.
Status Pengganti: Indonesia memilih Dassault Rafale asal Prancis dan telah mengaktifkan seluruh kontrak untuk 42 unit. Per Januari 2026, tiga unit perdana telah tiba di Indonesia dan ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
________________________________________
MIRAGE 2000-5 GANTI KAAN
Rencana akuisisi 12 unit Mirage 2000-5 bekas dari Qatar awalnya dimaksudkan sebagai "pesawat antara" (gap filler).
Alasan Gagal: Keterbatasan ruang fiskal (anggaran) dan kontroversi mengenai urgensi membeli pesawat bekas yang sudah tua.
Status Pengganti: Pemerintah kini lebih melirik investasi jangka panjang pada jet tempur generasi ke-5 KAAN buatan Turki untuk mencapai kemandirian teknologi, selain tetap fokus pada kedatangan Rafale.
________________________________________
J-10CE GANTI KF-21 BORAMAE
Meskipun sempat ada ketertarikan dan diskusi eksploratif mengenai jet tempur J-10CE asal Tiongkok, kesepakatan ini tidak berlanjut ke tahap kontrak formal.
Alasan Gagal: Kekhawatiran akan beban logistik yang berbeda jauh dengan standar Barat yang dominan di TNI AU, serta fokus anggaran yang dialihkan ke program pengembangan bersama.
Status Pengganti: Indonesia menegaskan kembali komitmen pada proyek KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Indonesia akuisisi 48 KF21 Block II
________________________________________
F-15IDN GANTI M-346F
Rencana pembelian 24 unit F-15EX (F-15IDN) dari Boeing yang sudah mencapai tahap MoU pada 2023 akhirnya menemui jalan buntu.
Alasan Gagal: Pada Februari 2026, Boeing secara resmi menyatakan penghentian program F-15 untuk Indonesia karena harga yang dinilai terlalu tinggi dan belum adanya alokasi anggaran resmi dari pemerintah Indonesia.
Status Pengganti: Fokus pengadaan kini bergeser ke jet tempur ringan/latih lanjut M-346F buatan Leonardo, Italia, yang dianggap lebih rasional secara anggaran untuk memperkuat skadron tempur taktis.
==========
==========
2026 =
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
CANCELLED F18 = TIADA GANTI
-
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malondesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malondesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
-
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.50
39 buah + 8 buah..... Banyak woiiii.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALONDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA.
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. Chronic Budget Allocation Problem
• Malaydesh ’s defense budget is small (~1% of GDP, RM15–18 billion/year).
• Of that, ~60% goes to salaries and pensions.
• Only 20–25% is left for operations & maintenance (O&M), and even less for procurement.
👉 This leaves little funding to buy spare parts, conduct regular overhauls, or invest in preventive maintenance.
________________________________________
📌 2. Air Force (RMAF) Problems
Su-30MKM (delivered 2007)
• Flagship fighter jets, but plagued by low availability.
• At one point (2018), reports said only 4 of 18 Su-30MKMs were airworthy, the rest grounded due to lack of spare parts and servicing delays.
• Malaydesh had difficulties sourcing Russian spare parts after sanctions and because of budget shortfalls.
MiG-29N
• Retired in 2017 mainly due to high maintenance costs and poor availability (many were grounded).
Hawk 108/208
• Used since the 1990s, many are aging trainers with frequent technical issues.
• Maintenance consumes resources but still leaves many aircraft unfit for combat roles.
👉 Overall, RMAF has far fewer combat-ready aircraft than its official fleet size suggests.
________________________________________
📌 3. Navy (RMN) Problems
Old Vessels
• Many ships (patrol craft, corvettes) date from the 1970s–80s.
• Spare parts are often obsolete or no longer manufactured, forcing RMN to cannibalize parts from one ship to keep another running.
Submarines (Scorpène class)
• Maintenance is expensive.
• At times, only one of two submarines was operational due to refit or repair delays.
• Budget cuts make it hard to sustain long-term contracts with foreign suppliers.
Littoral Combat Ship (LCS) Delay
• Because the LCS program is stalled, RMN must overuse old Kedah-class vessels.
• Heavy usage without enough maintenance accelerates wear and reduces readiness.
________________________________________
📌 4. Army Problems
• The Army still operates Condor APCs from the 1980s, which break down frequently.
• Spare parts for these German-made vehicles are scarce.
• Even newer AV-8 Gempita vehicles have been criticized for high operating costs and inconsistent spare parts supply.
👉 Result: Many vehicles sit idle in depots, reducing combat mobility.
________________________________________
📌 5. Procurement & Supply Chain Weakness
• Malaydesh ’s defense relies heavily on foreign suppliers (Russia, France, UK, US, Turkey).
• Spare parts supply gets disrupted due to:
o Currency weakness (RM depreciation) → parts become more expensive.
o Geopolitical issues (e.g., Russian sanctions).
o Late payments to suppliers because of domestic budget delays.
• Local defense industry lacks capacity to produce spare parts domestically, unlike Singapore.
________________________________________
📌 6. Maintenance Culture & Planning Weakness
• Maintenance is often reactive, not preventive. Assets are used until breakdown, then repaired — instead of scheduled servicing.
• Poor planning and weak oversight → funds meant for maintenance sometimes diverted or delayed.
• Technical staff shortages also affect readiness (brain drain, low morale due to pay gaps vs private sector).
Chief Of Staff Philipina sudah datang
BalasHapushari ini Loncing SSV 3...
anggota TIM ELIT SHOPPING SOPING, dapat aset Baruw Lagiiii hore haha!🥳✌️🤗
Semakin Pawer...🦾
⬇️✅️⬇️✅️⬇️✅️
Shorts
KASAL PHILIPINA BERKUNJUNG KE INDONESIA PERKUAT KERJASAMA MARITIM
https://youtube.com/shorts/Scja5yNLEGg
TOTAL AKUMULASI PHK NASIONAL
BalasHapus38.953 Orang: Total jumlah pekerja di Malaydesh yang terkena PHK dalam lima bulan pertama (Januari hingga Mei).
-
TREN ANGKA PHK BULANAn
Data bulanan menunjukkan dinamika pergerakan angka PHK yang fluktuatif sejak awal tahun:
Januari: 10.658 hingga 10.700 orang terkena PHK (puncak tertinggi akibat restrukturisasi awal tahun).
Februari: 7.512 orang kehilangan pekerjaan.
Maret: 5.855 orang kehilangan pekerjaan (titik terendah di awal tahun).
April: 7.057 orang terkena PHK (mengalami lonjakan sebesar 21% dibanding bulan Maret)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
INDONESIA .....
BalasHapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
F18 2021-2025, NARASI UTAMA PEJABAT MALONDESH =
-
🗓️ 2021: Pernyataan Minat & Evaluasi Awal
Minat Resmi: Malondesh menyatakan ketertarikan resmi terhadap 33 unit Hornet Kuwait.
Kondisi: Pejabat menilai pesawat ini sebagai solusi cepat (stop-gap measure) yang sangat layak untuk meningkatkan kekuatan udara TUDM tanpa menunggu produksi pesawat baru yang lama.
Kompatibilitas: Penekanan bahwa pesawat ini cocok karena TUDM sudah memiliki infrastruktur perawatan dan pilot yang berpengalaman dengan platform Hornet.
-
🗓️ 2022 - 2023: Diplomasi & Penilaian Teknis
Kunjungan Teknis: Delegasi TUDM melakukan penilaian mendalam di Kuwait.
Hasil Evaluasi: Pejabat militer melaporkan bahwa pesawat dirawat dengan standar tinggi oleh Angkatan Udara Kuwait, memastikan sistem avionik dan badan pesawat dalam kondisi sangat baik.
-
🗓️ 2024: Penegasan Kualitas (Data Jam Terbang)
Pernyataan Menhan: Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, memberikan detail teknis kepada publik dan parlemen.
Data Jam Terbang: Ditegaskan bahwa pesawat hanya memiliki 1.500 hingga 3.000 jam terbang.
Justifikasi: Angka ini jauh di bawah batas service life (6.000-8.000 jam), sehingga secara operasional pesawat ini masih dianggap sangat "muda".
-
🗓️ 2025 (Januari - Agustus): Tahap Negosiasi Akhir
Kesiapan Tempur: Pejabat militer terus memberikan testimoni bahwa pesawat dalam kondisi siap tempur dan akan langsung meningkatkan kesiapan ruang udara Malondesh segera setelah tiba.
Agustus 2025: Meskipun kondisi fisik pesawat diakui sangat bagus, Malondesh resmi membatalkan rencana akuisisi karena ketidakpastian jadwal pengiriman dari pihak Kuwait yang masih menunggu pesawat baru mereka tiba.
________________________________________
PEJABAT DAN BERUK = MEMBUAL
-
pernyataan pejabat Malondesh mengenai F/A-18 Hornet Kuwait (2021–2025):
-
2021 (Solusi Instan): Pemerintah menyatakan minat pada 33 unit Hornet sebagai solusi cepat (stop-gap) karena kompatibel dengan infrastruktur perawatan dan pilot TUDM yang sudah ada.
-
2022–2023 (Kondisi Prima): Hasil inspeksi langsung delegasi TUDM ke Kuwait mengonfirmasi bahwa pesawat dirawat dengan standar tinggi, serta memiliki sistem avionik dan rangka (airframe) yang masih prima.
-
2024 (Jam Terbang Rendah): Menhan Mohamed Khaled Nordin menegaskan di Parlemen bahwa pesawat masih "sangat muda" dengan 1.500–3.000 jam terbang, jauh di bawah batas usia pakai 6.000–8.000 jam.
-
2025 (Siap Tempur & Pembatalan): Pejabat militer menyatakan pesawat dalam kondisi siap tempur (combat ready). Namun, pada Agustus 2025 rencana dibatalkan akibat ketidakpastian jadwal pengiriman dari pihak Kuwait.
-
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
________________________________________
Sumber Berita Utama
New Straits Times (NST): Laporan berjudul "Govt scraps plan to acquire Kuwait's used F/A-18 Hornets" yang diterbitkan pada 26 Februari 2026.
Bernama: Kantor berita nasional Malondesh yang melaporkan penggulungan perdebatan tingkat komite RUU Perbekalan Tambahan di Dewan Rakyat.
Militarnyi & Defense Blog: Portal berita pertahanan internasional yang merangkum keputusan pemerintah Malondesh berdasarkan laporan teknis dari TUDM.
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. Frequent Change of Governments
• Since 2018, Malaydesh has gone through five prime ministers (Najib → Mahathir → Muhyiddin → Ismail Sabri → Anwar).
• Each new administration brings in new defense ministers, new priorities, and new reviews of procurement plans.
• Defense programs often get shelved, re-tendered, or cancelled, even if already in progress.
👉 Example: The MRCA (fighter jet replacement) program was delayed repeatedly as every government pushed it aside to focus on other political promises.
________________________________________
📌 2. Short-Term Political Goals vs. Long-Term Defense Needs
• Politicians often treat the defense budget as a political tool, not a national strategy.
• Instead of investing in long-term modernization (ships, jets, systems that take 10–20 years), governments focus on populist measures like subsidies and cash transfers.
• Defense ends up being underfunded because it doesn’t bring quick electoral returns.
👉 Result: Modernization plans are written on paper (e.g., Malaydesh Defence White Paper 2019) but rarely implemented.
________________________________________
📌 3. Procurement Decisions Driven by Politics
• Major defense deals are often influenced by political patronage and corruption instead of operational needs.
• Contracts are awarded to companies with political links, regardless of whether they can deliver.
👉 Example: The Littoral Combat Ship (LCS) project was handed to Boustead Naval Shipyard (linked to UMNO interests), leading to billions spent without a single ship delivered by 2025.
________________________________________
📌 4. Policy Flip-Flops
• Projects often get reversed or changed midway because of political shifts.
• Example:
o NGPV (New Generation Patrol Vessel) plan was for 27 ships. After political scandals and leadership changes, only 6 were built.
o MRCA Program (to replace MiG-29s) has been “top priority” since 2010, but each government postponed it → leaving RMAF with a shrinking fleet.
• This creates a stop-go cycle where billions are wasted and no consistent progress is made.
________________________________________
📌 5. Lack of Bipartisan Consensus on Defense
• Unlike Singapore (where defense is a non-political, bipartisan national priority), in Malaydesh defense policy shifts with each ruling coalition.
• No stable long-term vision: every government reopens old debates instead of following through on past commitments.
👉 The 2019 Defence White Paper was a good roadmap, but after Pakatan Harapan fell in 2020, it was quietly shelved.
________________________________________
📌 6. Overemphasis on Local Industry & Patronage
• Malaydesh insists on local build requirements to create domestic defense jobs.
• In principle this is good, but in practice it often serves political interests and patronage networks.
• Without strong oversight, projects like LCS or AV-8 Gempita become political cash cows, plagued by cost overruns and delays.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
INDONESIA .....
BalasHapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
KFH EXIT BANKRUPT = 🦧GORILA NGEMIS F18 KUWAIT
KFH EXIT BANKRUPT = 🦧GORILA NGEMIS F18 KUWAIT
KFH EXIT BANKRUPT = 🦧GORILA NGEMIS F18 KUWAIT
-------------------------
MALONDESH 's first foreign Islamic bank Kuwait Finance House (MALONDESH ) Bhd (KFH MALONDESH ) is exiting MALONDESH after 19 years of operation.
In a statement today, the group said Kuwait Finance House (MALONDESH ) Berhad (KFHMB) will be closed, aligned with its international business strategic review to focus and expand its regional market in Gulf Cooperation Council (GCC) and Middle East
________________________________________
F18 2021-2025
PEJABAT MALONDESH = MEMBUAL
BERUK MALONDESH = MEMBUAL
-
🗓️ 2021: Pernyataan Minat & Evaluasi Awal
Minat Resmi: Malondesh menyatakan ketertarikan resmi terhadap 33 unit Hornet Kuwait.
Kondisi: Pejabat menilai pesawat ini sebagai solusi cepat (stop-gap measure) yang sangat layak untuk meningkatkan kekuatan udara TUDM tanpa menunggu produksi pesawat baru yang lama.
Kompatibilitas: Penekanan bahwa pesawat ini cocok karena TUDM sudah memiliki infrastruktur perawatan dan pilot yang berpengalaman dengan platform Hornet.
-
🗓️ 2022 - 2023: Diplomasi & Penilaian Teknis
Kunjungan Teknis: Delegasi TUDM melakukan penilaian mendalam di Kuwait.
Hasil Evaluasi: Pejabat militer melaporkan bahwa pesawat dirawat dengan standar tinggi oleh Angkatan Udara Kuwait, memastikan sistem avionik dan badan pesawat dalam kondisi sangat baik.
-
🗓️ 2024: Penegasan Kualitas (Data Jam Terbang)
Pernyataan Menhan: Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, memberikan detail teknis kepada publik dan parlemen.
Data Jam Terbang: Ditegaskan bahwa pesawat hanya memiliki 1.500 hingga 3.000 jam terbang.
Justifikasi: Angka ini jauh di bawah batas service life (6.000-8.000 jam), sehingga secara operasional pesawat ini masih dianggap sangat "muda".
-
🗓️ 2025 (Januari - Agustus): Tahap Negosiasi Akhir
Kesiapan Tempur: Pejabat militer terus memberikan testimoni bahwa pesawat dalam kondisi siap tempur dan akan langsung meningkatkan kesiapan ruang udara Malondesh segera setelah tiba.
Agustus 2025: Meskipun kondisi fisik pesawat diakui sangat bagus, Malondesh resmi membatalkan rencana akuisisi karena ketidakpastian jadwal pengiriman dari pihak Kuwait yang masih menunggu pesawat baru mereka tiba.
________________________________________
PEJABAT DAN BERUK = MEMBUAL
-
pernyataan pejabat Malondesh mengenai F/A-18 Hornet Kuwait (2021–2025):
-
2021 (Solusi Instan): Pemerintah menyatakan minat pada 33 unit Hornet sebagai solusi cepat (stop-gap) karena kompatibel dengan infrastruktur perawatan dan pilot TUDM yang sudah ada.
-
2022–2023 (Kondisi Prima): Hasil inspeksi langsung delegasi TUDM ke Kuwait mengonfirmasi bahwa pesawat dirawat dengan standar tinggi, serta memiliki sistem avionik dan rangka (airframe) yang masih prima.
-
2024 (Jam Terbang Rendah): Menhan Mohamed Khaled Nordin menegaskan di Parlemen bahwa pesawat masih "sangat muda" dengan 1.500–3.000 jam terbang, jauh di bawah batas usia pakai 6.000–8.000 jam.
-
2025 (Siap Tempur): Pejabat militer menyatakan pesawat dalam kondisi siap tempur (combat ready).
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
📌 1. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
• Contract signed: 2011 with Boustead Naval Shipyard (BNS).
• Budget: RM 9 billion for 6 LCS frigates based on the French Gowind-class design.
• Promise: First ship to be delivered in 2019.
• Reality (as of 2025):
o 0 ships delivered.
o Construction stalled, costs ballooned, and the project was marred by mismanagement and alleged corruption.
o Some funds used for unrelated purposes, poor oversight.
o First ship expected only by 2026 after multiple restructuring attempts.
👉 Result: The Royal Malaydesh n Navy (RMN) still relies on old corvettes and patrol ships, while neighbors modernize.
________________________________________
📌 2. Armored Vehicle & Army Projects
• Condor APCs (1970s–80s) still in service because replacement programs were delayed.
• Malaydesh purchased AV-8 Gempita armored vehicles (Turkey-Malaydesh joint project, 2011), but production was slow and plagued by cost overruns.
• Planned replacements for older artillery and vehicles often stall due to lack of funds and changing government priorities.
________________________________________
📌 3. Aircraft Procurement Issues
• The Multi-Role Combat Aircraft (MRCA) Program to replace aging MiG-29s (retired in 2017) has been delayed for over a decade.
o Candidates: Rafale (France), Typhoon (UK), Gripen (Sweden), F/A-18 (US).
o Political changes caused the program to be postponed indefinitely.
o Malaydesh now only relies on 18 Su-30MKM and 8 F/A-18D Hornets — both aging fleets.
• RMAF struggles with readiness: at one point, only 4 of 18 Su-30MKMs were operational due to spare parts shortages.
________________________________________
📌 4. Patrol Vessel (NGPV) Project
• 1990s project for New Generation Patrol Vessels (NGPV) — intended 27 ships.
• Only 6 Kedah-class ships were delivered (2006–2010).
• Project faced budget mismanagement and corruption, forcing scaling down.
• Navy ended up with far fewer ships than planned, with limited capabilities.
________________________________________
📌 5. Submarine Program (Scorpène Class)
• Two French-made Scorpène submarines purchased in mid-2000s.
• Program tainted by corruption allegations involving middlemen and political figures (linked to the controversial Altantuya case).
• While subs are operational, maintenance has been expensive, and one was sidelined for long periods due to technical issues.
________________________________________
📌 6. Frequent Policy & Leadership Changes
• Since 2018, Malaydesh has had multiple changes of prime minister and defense ministers.
• Each leadership change often restarts or reshuffles procurement plans.
• Example: MRCA program shelved, then revived, then shelved again.
• Long-term defense planning is almost impossible in this environment.
________________________________________
📌 7. Overdependence on Local Industry with Weak Oversight
• Malaydesh often insists on local content & offsets in defense contracts.
• While this helps local industry, weak oversight leads to inefficiency, delays, and inflated costs (e.g., LCS, AV-8 projects).
• Unlike Singapore, which has a well-managed defense industry (ST Engineering), Malaydesh ’s defense industry lacks capacity and accountability.
INDONESIA .....
BalasHapus11 SU-35 > 42 RAFALE
12 MIRAGE 2000-5 > 48 KAAN
42 J-10CE > 48 KF-21 BORAMAE BLOCK II
24 F-15IDN > 24 M-346F
-
INDONESIA .....
BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALONDESH.......
F18 KUWAIT = CANCELLED
JF17 = PRANK
RAFALE = PRANK
TYPHOON = PRANK
GRIPEN = PRANK
TEJAS = PRANK
MIG29N = TIADA GANTI
FA50MURAH = DIBLOKIR USA
-
MALONDESH.......
BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
--------------------------------
F18 2021-2025
PEJABAT MALONDESH = MEMBUAL
BERUK MALONDESH = MEMBUAL
-
🗓️ 2021: Pernyataan Minat & Evaluasi Awal
Minat Resmi: Malondesh menyatakan ketertarikan resmi terhadap 33 unit Hornet Kuwait.
Kondisi: Pejabat menilai pesawat ini sebagai solusi cepat (stop-gap measure) yang sangat layak untuk meningkatkan kekuatan udara TUDM tanpa menunggu produksi pesawat baru yang lama.
Kompatibilitas: Penekanan bahwa pesawat ini cocok karena TUDM sudah memiliki infrastruktur perawatan dan pilot yang berpengalaman dengan platform Hornet.
-
🗓️ 2022 - 2023: Diplomasi & Penilaian Teknis
Kunjungan Teknis: Delegasi TUDM melakukan penilaian mendalam di Kuwait.
Hasil Evaluasi: Pejabat militer melaporkan bahwa pesawat dirawat dengan standar tinggi oleh Angkatan Udara Kuwait, memastikan sistem avionik dan badan pesawat dalam kondisi sangat baik.
-
🗓️ 2024: Penegasan Kualitas (Data Jam Terbang)
Pernyataan Menhan: Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, memberikan detail teknis kepada publik dan parlemen.
Data Jam Terbang: Ditegaskan bahwa pesawat hanya memiliki 1.500 hingga 3.000 jam terbang.
Justifikasi: Angka ini jauh di bawah batas service life (6.000-8.000 jam), sehingga secara operasional pesawat ini masih dianggap sangat "muda".
-
🗓️ 2025 (Januari - Agustus): Tahap Negosiasi Akhir
Kesiapan Tempur: Pejabat militer terus memberikan testimoni bahwa pesawat dalam kondisi siap tempur dan akan langsung meningkatkan kesiapan ruang udara Malondesh segera setelah tiba.
Agustus 2025: Meskipun kondisi fisik pesawat diakui sangat bagus, Malondesh resmi membatalkan rencana akuisisi karena ketidakpastian jadwal pengiriman dari pihak Kuwait yang masih menunggu pesawat baru mereka tiba.
________________________________________
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malondesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malondesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
Landasan Keputusan: Keputusan formal dicapai dalam rapat Kabinet pada 6 Februari 2026, menyusul hasil evaluasi tim teknis TUDM yang dikirim ke Kuwait pada 11-27 November 2025.
Alasan Teknis: Pesawat Hornet Kuwait (varian C/D) dinilai memiliki risiko logistik jangka panjang dan secara teknis lebih tua dari armada F/A-18D yang saat ini dioperasikan Malondesh.
________________________________________
GEMPURWIRA20 Agustus 2025 pukul 10.00
BEZA ya guys... HAHAHAHA
MALONDESH...
F18 KUWAIT masih dipakai dan siap segera di pindahkan ke MALONDESH nanti...
-
GEMPURWIRA8 Oktober 2024 pukul 08.50
INDIANESIA KETAR KETIR....HAHAHAHAH
18 Buah Su 30MKM
17 Buah Bae hawk 108/208
8 + 39 Buah F/A-18 Hornet C/D
18 +18 Buah FA-50M Block 20
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALONDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA...
________________________________________
🤣ON TERUS : BATAL = SIPRI LEMBAR KOSONG🤣
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Aging Equipment
• A large portion of Malaydesh ’s armed forces equipment is 30–40+ years old.
• Examples:
o Navy: Some vessels date back to the 1970s–1980s; patrol craft and auxiliary ships are beyond recommended service life.
o Air Force (RMAF): Operates Su-30MKM (delivered 2007, but with spare parts issues), F/A-18D Hornets (1997), and Hawks (1994) — all aging platforms.
o Army: Armored vehicles like Condor APCs from the 1980s are still in service.
👉 Obsolescence makes maintenance expensive and reduces combat readiness.
________________________________________
2. Underinvestment in Modernisation
• Malaydesh ’s defense budget is small (around 1% of GDP, RM15–18 billion yearly) compared to regional peers.
• Over 40% goes to salaries and pensions, leaving little for procurement or modernization.
• This means many assets simply stay in service until they break down, instead of being replaced regularly like in Singapore or Australia.
________________________________________
3. Procurement Delays & Scandals
• Major programs often face delays, mismanagement, or corruption scandals.
• Example: Littoral Combat Ship (LCS) project – launched in 2011 (RM9 billion for 6 ships). As of 2025, no ship is operational; first delivery delayed to 2026.
• Result: the Navy is stuck using older corvettes and patrol vessels far past their prime.
________________________________________
4. Poor Maintenance & Spare Parts
• Limited budget also affects maintenance.
• The RMAF has had periods where only a fraction of its Su-30MKM fighters were airworthy due to spare parts shortages.
• Old systems without steady spare parts supply quickly degrade into obsolescence.
________________________________________
5. Shifts in Regional Military Balance
• Neighbors (Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand) have invested heavily in modern systems (submarines, 5th-gen fighters, frigates, drones).
• By contrast, Malaydesh ’s fleet and aircraft look increasingly outdated not just in age, but in capability compared to regional peers.
________________________________________
6. Political Interference & Short-Termism
• Defense procurement is often politicized.
• Changes in government (frequent in Malaydesh since 2018) cause projects to be halted, renegotiated, or reset.
• This leads to long gaps without new equipment, forcing older assets to remain in use.
=============
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
============
Efek Penghapusan GST
1. Penerimaan Negara Turun Tajam
• GST 2017: menyumbang RM 44 miliar (sekitar 20% pendapatan federal).
• SST 2019: hanya menyumbang sekitar RM 27 miliar.
👉 Artinya ada kehilangan pendapatan tahunan ± RM 15–20 miliar.
• Dampak langsung: ruang fiskal pemerintah makin sempit, bergantung lebih besar pada minyak & gas serta pajak langsung (corporate tax, income tax).
________________________________________
2. 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN Melebar
• Hilangnya pemasukan dari GST membuat defisit fiskal sulit diturunkan.
• Malaydesh tetap terjebak defisit 4–6% dari PDB hampir TIAP TAHUN TIPU-TIPU sejak itu.
• Pemerintah harus menambah utang untuk menutup belanja publik.
👉 Salah satu faktor yang mendorong utang publik naik ke >60% PDB.
________________________________________
3. Keterbatasan Belanja Publik
• Banyak pos penting tertekan, misalnya:
o Pertahanan (budget stagnan, modernisasi tertunda).
o Infrastruktur (sebagian proyek besar ditunda atau direstrukturisasi).
o Subsidi tetap tinggi karena tekanan politik → makin membebani anggaran
Awas nanti kau nangis🤣🤣🤣
BalasHapusNanti kau nangis..habisni 🤣🤣🤣
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
Setelah ni nangis pula kau nanti🤣🤣🤣
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
--------------------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL MALAYDESH (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapusREVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
=============
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
PROGRESS 70.1% (2025-2011 = 15 YEARS)
Deputy Defence Minister Adly Zahari said on Thursday that the overall progress of the long-delayed littoral combat ships (LCS) project had reached 70.1% as of Oct 25 this year.
-------------
SLOWLY...........
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
70.1% : 15 YEARS = 4.6% PER YEARS
The progress — which includes design, construction, equipping, and testing — is slightly behind schedule by 0.59%, as the planned progress was 70.69%, according to the contract’s timeline.
On the first LCS (LCS 1), the construction is in its final phase and is expected to be completed by the end of this year, Adly noted.
=============
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
PRODUK DALAM NEGERI 2009-2024
HASIL PROGRAM MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TNI AL. ASET KAPAL PERANG STRIKING FORCE TNI AL
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK PT PAL =
1. KRI Kapak 625
2. KRI Panah 626
3. KRI Kerambit 627
4. KRI Sampari 628
5. KRI Tombak 629
6. KRI Halasan 630
KAPAL CEPAT RUDAL PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Clurit 641
2. KRI Kujang 642
3. KRI Beladau 643
4. KRI Alamang 644
5. KRI Surik 645
6. KRI Siwar 646
7. KRI Parang 647
8. KRI Terapang 648
9. KRI Golok (Trimaran) 688
KAPAL PATROLI CEPAT PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pari 849
2. KRI Sembilang 850
3. KRI Sidat 851
4. KRI Cakalang 852
5. KRI Tatihu 853
6. KRI Layaran 854
7. KRI Madidihang 855
8. KRI Kurau 856
9. KRI Torani 860
10. KRI Lepu 861
11. KRI Albakora 867
12. KRI Bubara 868
13. KRI Gulamah 869
14. KRI Posepa 870
15. KRI Escolar 871
16. KRI Karotang 872
17. KRI Mata Bongsang 873
18. KRI Dorang 874
19. KRI Bawal 875
20. KRI Tuna 876
21. KRI Marlin 877
22. KRI Butana 878
23. KRI Selar 879
24. KRI Hampala 880
25. KRI Lumba-Lumba 881
KAPAL KORVET PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI VVIP Bung Karno 369
2. KRI Bung Hatta 370
3. KRI Raja Ali Fisabilillah 391
4. KRI Lukas Rumkoren 392
ASET KAPAL PERANG SUPPORTING FORCE TNI AL PRODUKSI DALAM NEGERI
KAPAL LOGISTIK PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Dumai 904
2. KRI Tarakan 905
3. KRI Bontang 906
4. KRI Balongan 907
KAPAL LPD (LANDING PLATFORM DOCK) PRODUK PT PAL =
1. KRI Semarang 594
2. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
3. KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
KAPAL PEMETAAN BAWAH AIR PRODUK SWASTA NASIONAL =
1. KRI Pollux 935
KAPAL SELAM TRANSFER TEKNOLOGI KORSEL-PT PAL =
1. KRI Nagapasa 403
2. KRI Ardadedali 404
3. KRI Alugoro 405
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
===================
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
On readiness levels, Azalina cited a 2017 Universiti TekNOLogi MALAYDESH study titled Aircraft Acquisition Conceptual Framework, which found that the Royal MALAYDESH Air Force's (RMAF) aircraft readiness was at just 43 per cent between 2011 and 2015 compared to the minimum 70 per cent mark.
---------------
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob hari ini menyatakan tahap kesiagaan armada Tentera Laut Diraja MALAYDESH (TLDM) adalah di bawah sasaran.
Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau semasa menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2024 dan Setahun Pemerintahan Panglima Tentera Laut di Wisma Pertahanan.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
===================
The Royal MALAYDESH Navy (RMN) faces a number of problems, including an aging fleet, a small defense budget, and corruption.
Aging fleet
More than half of the RMN's fleet is past its prime
Vital replacements have been delayed
The RMN's ability to patrol its maritime domain is severely limited
Small defense budget
MALAYDESH 's defense budget is relatively small
The RMN's ability to patrol and secure its maritime domain is limited by its small defense budget
Corruption
The RMN has gone through numerous modernization efforts, some of which are intertwined with corruption
The RMN's military has been plagued by corruption
Mismanagement
A government audit found that mismanagement has mangkrak plans to replace the RMN's aging fleet
The Public Accounts Committee (PAC) found that BNS subsidiaries did not use all of the government's payments
===================
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
SHOPPING BORAMAE mudah saja🤑
BalasHapusuhuuuyy MRCA Baruw lagi...
Warganyet PANIK🥶KOYAK😤
kashiyan gak mampu beli baruw, Rongsokan Hornet Kuwait pun banana repablik 🍌 BATAL haha!⛔️😆🍌
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
LMS B2 = FFBNW DOWNGRADE HISAR OPV NO ASW
1. ADA CLASS PAKISTAN USD 1 MILYAR/4 = USD 250 JUTA PER UNIT
-
2. ADA CLASS UKRAINE USD 1 MILYAR/2 = USD 250 JUTA PER UNIT + UCAV SENILAI USD 500 JUTA
-
3. HISAR OPV CLASS (LMS B2) MALAYDESH USD 530 JUTA /3 = USD 176,7 JUTA PER UNIT
-------------
LCS = FFBNW MANGKRAK 15 YEARS
LCS USD 4,74 BILLION/5 UNIT = USD 948 MILLION/UNIT ]
• USD 948 JUTA (EXCLUDING AMMO) = FFBNW = DELAYED
-NO NSM.
-NO VL MICA.
-NO TORPEDO RINGAN.
-NO SECONDARY GUNS.
-NO BOFORS MK3.
-----------
PRICE DESTROYER DAN FREGAT =
-KDX 3 CLASS/SEJONG USD 900 JUTA/UNIT
-TYPE 052D CLASS USD 500-600 JUTA.
-TYPE 055 CLASS USD 920 JUTA.
-------------
KEDAH = FFBNW NO MISSILE SINCE 2025=2009 : 17 YAERS GUNBOAT
In June 2006, after a total of 18 months of delays, the Royal MALAYDESH Navy commissioned KD Kedah, followed by a second hull, KD Pahang in August of the same year, and a third hull, KD Perak on 12 November 2007. By July 2009, six vessels had been launched.
-------------
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
THHE OPV 2 DAN OPV 3 = FFBNW TAMAT
Beliau berkata keputusan itu dipersetujui oleh Kabinet pada 22 Mac 2024 sebelum ia dilaksanakan.
“Kementerian Dalam Negeri dibenarkan menamatkan kontrak projek tersebut setelah mendapat pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Sehubungan itu, kerajaan menandatangani perjanjian penamatan bersama pihak syarikat pada 31 Disember 2024,” katanya dalam jawapan bertulis yang dimuat naik dalam laman web Parlimen pada Khamis malam.
-------------
The MALAYDESH Armed Forces' (MAF) Littoral Combat Ships (LCS) have faced several issues, including delays, design flaws, and a lack of air and surface warfare capabilities.
Delays
The first LCS was delayed by six years, from its scheduled delivery date.
The LCS program has been plagued by delays due to a number of factors.
Design flaws
The LCS hull, or sea frame, had issues with cracking.
The propulsion plant design had issues from the start.
Some mission module components were immature.
Lack of air and surface warfare capabilities
Some say the LCS lacks significant air and surface warfare capabilities.
Other issues
The LCS has faced issues with survivability in contested waters.
The LCS has had limited flight deck and berthing space.
The LCS has had command and control limitations.
The LCS program has been plagued by allegations of corruption and political interference.
The MAF has also faced other challenges, including underfunding and an aging fleet.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
171 ASET USANG 33 TAHUN =
BalasHapus108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister.
----------------------------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
----------------------------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------------------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUID
MEMALUKAN ASEAN ...... NGEMIS 4x = BATAL
BalasHapus-
2026 = CANCELLED F18
2025-2021 = NGEMIS F18
2025-2021 = MEMBUAL F18
-
Sumber Berita Utama
New Straits Times (NST): Laporan berjudul "Govt scraps plan to acquire Kuwait's used F/A-18 Hornets" yang diterbitkan pada 26 Februari 2026.
Bernama: Kantor berita nasional Malondesh yang melaporkan penggulungan perdebatan tingkat komite RUU Perbekalan Tambahan di Dewan Rakyat.
Militarnyi & Defense Blog: Portal berita pertahanan internasional yang merangkum keputusan pemerintah Malondesh berdasarkan laporan teknis dari TUDM.
-
Detail Konfirmasi Resmi
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malondesh, Adly Zahari.
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malondesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
Landasan Keputusan: Keputusan formal dicapai dalam rapat Kabinet pada 6 Februari 2026, menyusul hasil evaluasi tim teknis TUDM yang dikirim ke Kuwait pada 11-27 November 2025.
Alasan Teknis: Pesawat Hornet Kuwait (varian C/D) dinilai memiliki risiko logistik jangka panjang dan secara teknis lebih tua dari armada F/A-18D yang saat ini dioperasikan Malondesh.
-
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA24 Juli 2025 pukul 18.11
PADU GUYS....😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-18 BUAH SU30MKM
-38 + 8 BUAH F18 HORNET C/D
-18 BUAH FA-50 BLOCK 20 (AESA RADAR)
-
GEMPURWIRA20 Agustus 2025 pukul 10.00
BEZA ya guys... HAHAHAHA
MALONDESH...
F18 KUWAIT masih dipakai dan siap segera di pindahkan ke MALONDESH nanti...
-
GEMPURWIRA8 Oktober 2024 pukul 08.39
Mantap..... Nampaknya jelas KUWAIT sudah memberi lampu hijau penjualan F18 mereka ke MALONDESH...
-
GEMPURWIRA8 Oktober 2024 pukul 08.50
INDIANESIA KETAR KETIR....HAHAHAHAH
18 Buah Su 30MKM
17 Buah Bae hawk 108/208
8 + 39 Buah F/A-18 Hornet C/D
18 +18 Buah FA-50M Block 20
-
GEMPURWIRA8 Oktober 2024 pukul 09.49
horeyyyyy...F18 come to PAPA
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.08
Come to papa F18C/D..... 😎😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.37
39 buah F18C/D KUWAIT tu guys.. Borong semua.... Banyak
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.50
39 buah + 8 buah..... Banyak woiiii.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALONDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA...
________________________________________
🤣ON TERUS : BATAL = SIPRI LEMBAR KOSONG🤣
DETAIL KONFIRMASI RESMI
BalasHapus-
Narasumber: Wakil Menteri Pertahanan Malondesh, Adly Zahari.
-
Forum Pernyataan: Sidang Dewan Rakyat (Parlemen Malondesh) saat menjawab pertanyaan terkait anggaran pertahanan pada 26 Februari 2026.
-
Isi Pernyataan: Meskipun sebelumnya dinilai dalam kondisi sangat baik dengan jam terbang rendah, Adly Zahari secara resmi mengonfirmasi bahwa Malondesh membatalkan rencana perolehan jet F/A-18 Hornet dari Kuwait.
-
Alasan Utama: Pembatalan dilakukan karena faktor ketidakpastian waktu pengiriman dari pihak Kuwait serta kebutuhan Malondesh untuk fokus pada strategi modernisasi armada udara yang lebih kompetitif dan jangka panjang.
-
GEMPURWIRA26 Agustus 2025 pukul 18.13
pasti rasa sedihkan GORILLA MISKIN..... yang Program F18 KUWAIT ON terusssss.....HAHAHAHHA
-
GEMPURWIRA24 Juli 2025 pukul 18.11
PADU GUYS....😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-18 BUAH SU30MKM
-38 + 8 BUAH F18 HORNET C/D
-18 BUAH FA-50 BLOCK 20 (AESA RADAR)
-
GEMPURWIRA20 Agustus 2025 pukul 10.00
BEZA ya guys... HAHAHAHA
MALONDESH...
F18 KUWAIT masih dipakai dan siap segera di pindahkan ke MALONDESH nanti...
-
GEMPURWIRA8 Oktober 2024 pukul 08.39
Mantap..... Nampaknya jelas KUWAIT sudah memberi lampu hijau penjualan F18 mereka ke MALONDESH...
-
GEMPURWIRA8 Oktober 2024 pukul 08.50
INDIANESIA KETAR KETIR....HAHAHAHAH
18 Buah Su 30MKM
17 Buah Bae hawk 108/208
8 + 39 Buah F/A-18 Hornet C/D
18 +18 Buah FA-50M Block 20
-
GEMPURWIRA8 Oktober 2024 pukul 09.49
horeyyyyy...F18 come to PAPA
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.08
Come to papa F18C/D..... 😎😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.37
39 buah F18C/D KUWAIT tu guys.. Borong semua.... Banyak
-
GEMPURWIRA28 Oktober 2024 pukul 12.50
39 buah + 8 buah..... Banyak woiiii.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾
-
GEMPURWIRA4 Maret 2023 pukul 07.40
Mantap...... Sokongan penuh pada penambahan pesawat F18....
Yang hanya mampu shoping drone kecil tu tepi sikit ya.... Hahhahahha
-
sandstorm719 Desember 2022 pukul 06.58
Ia yg penting lgi bs terbang engak ada masalah loh...
-
GEMPURWIRA 23 Desember 2021 12.33
Nampaknya MALONDESH sudah berhubung dengan pihak kuwait.. Semoga BERJAYA...
________________________________________
🤣ON TERUS : BATAL = SIPRI LEMBAR KOSONG🤣
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. High Personnel Costs vs. Limited Modernization
• A large share of Malaydesh defense budget goes to salaries, pensions, and welfare for military personnel.
• This leaves limited funds for modernization programs, equipment procurement, or advanced training.
• For example, more than half of the annual defense allocation is often consumed by operating and personnel expenditures.
________________________________________
2. Underfunded Procurement & Maintenance
• With so much spent on personnel, Malaydesh struggles to allocate enough for:
o New acquisitions (fighter jets, naval vessels, surveillance systems).
o Maintenance of existing platforms, many of which are already aging.
• This imbalance leads to a growing capability gap compared to regional peers.
________________________________________
3. Skewed Distribution Across Services
• The Army traditionally receives a larger share of the defense budget compared to the Navy and Air Force.
• Yet, Malaydesh main security challenges are maritime-based (South China Sea, Strait of Malacca, Sulu Sea).
• This creates a mismatch between budget priorities and strategic needs.
________________________________________
4. Reactive Rather than Strategic Spending
• Defense spending often reacts to short-term needs (e.g., counterterrorism, piracy, or disaster relief) instead of long-term modernization.
• This results in fragmented, stop-start procurement projects — for example, delays in fighter jet replacements or naval shipbuilding programs.
________________________________________
5. Dependence on Imports & High Costs
• Malaydesh relies on imported defense technology, which is expensive.
• Budget constraints mean Malaydesh often buys small numbers of different platforms from multiple countries.
• This creates inefficiencies in logistics, training, and maintenance, further straining limited funds.
===========
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
IDN : SIPRI SHOPPING VERSUS MY : SIPRI KOSONG
BalasHapusIDN : BUYING VERSUS MY : LEASING
IDN : PROCUREMENT VERSUS MY : RETIREMENT
-
INDONESIA = BATAS LIMIT 60%
GOV. DEBT : 40% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 16% OF GDP
DEFISIT : 2,9%
GDP = USD 1,44 TRILIUN
=============
=============
MALAYDESH = BATAS LIMIT 65%
GOV. DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84,3% OF GDP
DEFISIT : 3,8%
GDP = USD 416,90 MILIAR
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
-
1. Littoral Combat Ship (LCS) Project
• Initial Cost and Delays: The LCS project, initially budgeted at RM6 billion, has experienced substantial delays and cost escalations. The project, which was supposed to deliver six ships, has been reduced to five, with the total cost now exceeding RM11 billion .
• Overspending and Misallocation: A Public Accounts Committee (PAC) report revealed that RM400 million of the funds were used to settle debts from a previous patrol vessel project, and 15% of the equipment purchased became obsolete due to prolonged storage
• Progress and Future Plans: As of recent updates, the LCS project has achieved 72.43% completion across all five vessels, with the first ship expected to be delivered by 2026
________________________________________
2. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
• Cost Overruns: The NGPV program, initially planned for 27 vessels, faced significant cost overruns, with the final expenditure reaching RM6.75 billion, up from the original RM5.35 billion .
• Quality Issues: The Kedah-class NGPVs suffered from technical problems, quality issues, and delays, leading to the cancellation of the program and a reduction in the number of vessels delivered .
________________________________________
3. Scorpène Submarine Deal
• Increased Costs: The procurement of two Scorpène-class submarines, initially contracted at RM4.3 billion, experienced cost increases due to delays and mismanagement, raising concerns about the efficiency of the procurement process .
• Corruption Allegations: The deal has been associated with corruption allegations, further complicating the project's financial and operational outcomes .
________________________________________
4. Black Hawk Helicopter Procurement
• Controversial Deal: A deal for the purchase of Black Hawk helicopters was scrapped after the Malaydesh n King intervened, criticizing the procurement of outdated equipment at high costs
• Safety Concerns: The decision followed a fatal helicopter collision involving naval officers, highlighting the risks associated with outdated military equipment.
________________________________________
5. General Factors Contributing to Delays and Cost Overruns
• Poor Planning and Oversight: Inadequate project planning and lack of stringent oversight have been identified as key factors leading to delays and budget overruns in military procurement .
• Political Interference: Political considerations and interference have often influenced procurement decisions, sometimes at the expense of operational requirements and cost-effectiveness.
• Corruption and Mismanagement: Instances of corruption and mismanagement have further exacerbated the financial and operational challenges in defense procurement.
===========
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
• End of 2024: RM 1.25 trillion
• End of June 2025: RM 1.3 trillion
• Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
• 2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
Bulan dan hari Bersejarah
BalasHapusBanana🍌Repablik Batal shopping rongsokan...klaimnya sich haha!🤥😵💫😭
Padahal Di Kensel Emir Kuwait haha!😂👌🤣
⬇️✅️⬇️✅️⬇️✅️
Malaysia Batalkan Rencana Akuisisi Pesawat Tempur F/A-18 Hornet Bekas dari Kuwait
28 Februari 2026
https://defense-studies.blogspot.com/2026/02/malaysia-batalkan-rencana-akuisisi.html?m=1
KLAIM UANG KUAT = NGEMIS BERAS KELAPARAN
BalasHapus1. REKOR CRASH ALUTSISTA & MODERNISASI MANDEK
• MRCA (2017–2025): Ganti MiG-29N usang ➡️ ZONK (Beralih ke LCA FA-50).
• LCS (2011–2025): Proyek Gowind RM9-11B ➡️ ZONK (Korupsi Lumut/Boustead, 0 kapal siap).
• SPH (2016–2025): Artileri CAESAR/K9 ➡️ ZONK (Penundaan anggaran lintas rezim).
• MRSS (2016–2025): Logistik amfibi 15-to-5 ➡️ ZONK (Konstruksi mundur ke RMKe-13 2026).
• Penyebab: Politik labil (5x Ganti PM, 6x Menteri Pertahanan sejak 2011).
----------------------------------
2. REFORMASI EKONOMI 2023–2026 = MISKIN
• 2026: Kemenkeu perintahkan pangkas budget operasi kementerian akibat konflik eksternal.
• 2026: Pembekuan pengadaan militer/polisi per Januari pasca-skandal suap eks petinggi.
• 2026: Gelombang PHK massal mencapai puncaknya (24.100 pekerja SOCSO + 5.000 internal Petronas).
• 2025: Laporan SIPRI kosong melompong (0 transaksi/ekspor senjata besar).
• 2024: Dokumen tahunan SIPRI nihil (Zonk, hanya mencatat sewa aset luar).
• 2023: Kemenhan batalkan sepihak 5 tender suplai logistik dan infrastruktur pertahanan.
----------------------------------
3. BEBAN UTANG PER KAPITA 2026
• Utang Pemerintah: RM 1,79 Triliun (70,5% PDB — Lewat batas aman 65%).
• Utang Household: RM 1,65 Triliun (84,3% PDB — Kategori kritis ASEAN).
• Populasi Total: 36.385.115 Jiwa.
• Rasio Beban Warga:
o Utang Publik/Penduduk: RM 49.196
o Utang Domestik/Penduduk: RM 45.348
➡️ TOTAL TANGGUNGAN KUMULATIF PER JIWA: RM 94.544
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malondesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Estimasi berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Ringkasan Sumber Berita & Referensi:
-
Bloomberg & Reuters (2018–2019): Laporan mengenai total utang yang melampaui RM 1 triliun setelah memasukkan komitmen jaminan dan liabilitas 1MDB.
-
CNA & The Star (2020): Analisis kenaikan plafon utang untuk pendanaan Kumpulan Wang COVID-19 (KWC).
-
The Edge Malondesh (2021–2022): Catatan akumulasi utang federal yang mencapai ambang batas baru pasca-pandemi.
-
MOF Portal & Bernama (2023–2024): Pernyataan PM Anwar Ibrahim mengenai beban utang RM 1,5 triliun untuk reformasi fiskal.
-
Kementerian Kewangan (MOF) Malondesh (2025–2026): Data proyeksi melalui dokumen Belanjawan 2026 dan strategi fiskal jangka menengah
HUTANG & LIABILITAS MALONDESH 2010–2026
BalasHapus-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malondesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
--------------------------------
Malondesh’s Rising Debt Burden Per Citizen"
Year-on-Year Cumulative Debt Summary (Government + Household Debt):
Detailed Annual Breakdown =
--------------------------------
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5%
(Note: This has exceeded the established safety threshold of 65%)
-
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3%
(Note: This has also exceeded the safety threshold of 65%)
--------------------------------
1️⃣ 2026 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.79 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Govt Debt-to-GDP Ratio: 70.5% (Over the 65% limit)
Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% (Over the 65% limit)
Total Population: 36,385,115
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 49,196
Household Debt: RM 45,348
➡️ Total Cumulative Burden: RM 94,544
--------------------------------
2️⃣ 2025 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.30 trillion
Household Debt: RM 1.65 trillion
Total Population: 35,977,838
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 36,139
Household Debt: RM 45,859
➡️ Total Cumulative Burden: RM 81,998
--------------------------------
3️⃣ 2024 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.22 trillion
Household Debt: RM 1.53 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.6%
Household Debt/GDP Ratio: 84.2%
Total Population: 34,671,895
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 35,187
Household Debt: RM 44,128
➡️ Total Cumulative Burden: RM 79,315
--------------------------------
4️⃣ 2023 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.17 trillion
Household Debt: RM 1.45 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 64.3%
Household Debt/GDP Ratio: 81.2%
Total Population: 35,126,298
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 33,308
Household Debt: RM 41,279
➡️ Total Cumulative Burden: RM 74,587
--------------------------------
5️⃣ 2022 DEBT DATA
Government Debt: RM 1.08 trillion
Household Debt: RM 1.38 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 60.1%
Household Debt/GDP Ratio: 80.9%
Total Population: 34,695,493
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 31,127
Household Debt: RM 39,774
➡️ Total Cumulative Burden: RM 70,901 [1]
--------------------------------
6️⃣ 2021 DEBT DATA
Government Debt: RM 979.81 billion
Household Debt: RM 1.34 trillion
Govt Debt/GDP Ratio: 63.3%
Household Debt/GDP Ratio: 89.1% (Pandemic Peak)
Total Population: 34,282,399
Per Capita Debt Calculation:
Govt Debt: RM 28,580
Household Debt: RM 39,087
➡️ Total Cumulative Burden: RM 67,667
171 ASET USANG 33 TAHUN =
BalasHapus108 TDM
29 TUDM
34 TLDM
"The total number of MALAYDESH Armed Forces (ATM) assets exceeding 30 years in service comprises 108 units for the Army, 29 units for the Royal MALAYDESH Air Force (RMAF), and 34 units for the Royal MALAYDESH Navy (RMN)," the MALAYDESH Defence Minister
===========================
===========================
62 KRI (BUATAN INDONESIA 2006–2025)
1. Kapal Cepat Rudal (KCR) – PT PAL ➡️ Total: 6 unit
KRI Kapak 625
KRI Panah 626
KRI Kerambit 627
KRI Sampari 628
KRI Tombak 629
KRI Halasan 630
-
2. Kapal Cepat Rudal (KCR) – Swasta Nasional ➡️ Total: 9 unit
KRI Clurit 641
KRI Kujang 642
KRI Beladau 643
KRI Alamang 644
KRI Surik 645
KRI Siwar 646
KRI Parang 647
KRI Terapang 648
KRI Golok 688 (Trimaran)
-
3. Kapal Patroli Cepat – Swasta Nasional ➡️ Total: 25 unit
KRI Pari – 849
KRI Sembilang – 850
KRI Sidat – 851
KRI Cakalang – 852
KRI Tatihu – 853
KRI Layaran – 854
KRI Madidihang – 855
KRI Kurau – 856
KRI Torani – 860
KRI Lepu – 861
KRI Albakora – 867
KRI Bubara – 868
KRI Gulamah – 869
KRI Posepa – 870
KRI Escolar – 871
KRI Karotang – 872
KRI Mata Bongsang – 873
KRI Dorang – 874
KRI Bawal – 875
KRI Tuna – 876
KRI Marlin – 877
KRI Butana – 878
KRI Selar – 879
KRI Hampala – 880
KRI Lumba-Lumba – 881
-
4. Kapal Korvet – Swasta Nasional ➡️ Total: 8 unit
KRI Diponegoro 365
KRI Hasanuddin 366
KRI Sultan Iskandar Muda 367
KRI Frans Kaisiepo 368
KRI Bung Karno 369
KRI Bung Hatta 370
KRI Raja Ali Fisabilillah 391
KRI Lukas Rumkoren 392
-
5. Kapal Logistik – Swasta Nasional ➡️ Total: 4 unit
KRI Dumai 904
KRI Tarakan 905
KRI Bontang 906
KRI Balongan 907
-
6. Kapal LPD (Landing Platform Dock) – PT PAL ➡️ Total: 3 unit
KRI Semarang 594
KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991
KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992
-
7. Kapal Pemetaan Bawah Air – Swasta Nasional ➡️ Total: 1 unit
KRI Pollux 935
8. Kapal Selam – PT PAL (ToT Korsel) ➡️ Total: 3 unit
KRI Nagapasa 403
KRI Ardadedali 404
KRI Alugoro 405
9. Produk Baru 2025 ➡️ Total: 3 unit
KRI Balaputradewa 322 (Fregat Merah Putih)
KRI Belati 622 (KCR)
KRI Kerambit 627 (KCR)
📊 Total Keseluruhan
KCR PT PAL = 6
KCR Swasta = 9
Kapal Patroli Cepat = 25
Korvet = 4
Logistik = 4
LPD = 3
Pemetaan = 1
Kapal Selam = 3
Produk Baru 2025 = 3
➡️ TOTAL: 62 kapal perang produksi dalam negeri (2006–2025).
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapus🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
-------------
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft
-------------
2011 PENGADAAN LCS = Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
-----
2019 LCS DIJANGKA = KD Maharaja Lela setelah ditugaskan, diluncurkan secara seremonial pada Agustus 2017. Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019
------
2022 LCS DIJANGKA = menurut jadual asal, setakat Ogos 2022 sepatutnya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan kepada TLDM.
-----
2023 LCS DIJANGKA = Seharusnya telah dikirim ke RMN pada April 2019, dengan kapal terakhir dijadwalkan untuk serah terima pada Juni 2023. Namun, progres kapal pertama baru sekitar 60% selesai
-----
2025 LCS DIJANGKA = Kapal pertama Littoral Combat Ship (LCS) TLDM itu dijangka hanya akan siap pada tahun 2025, iaitu 12 tahun selepas projek itu bermula pada Oktober 2013 dan kerajaan telah memPAY RM6 bilion kepada kontraktor utama projek itu.
-----
2026 LCS DIJANGKA = Lima kapal LCS akan diserahkan kepada TLDM secara berperingkat dengan kapal pertama dijangka diserahkan pada penghujung 2026
-----
2029 LCS DIJANGKA = TLDM hanya akan dapat memperoleh kelima-lima LCS pada 2029 berbanding kontrak asal di mana 5 kapal LCS itu sepatutnya diserahkan pada 2022..
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
BUKTI LCS OMPONG MELOMPONG ......
BalasHapusLOI NSM = LCS OMPONG
LOI NSM = LCS OMPONG
LOI TARANTULA = GOIB
Mindef hari ini menandatangani surat hasrat (LOI) bernilai RM1.8 bilion kepada Mildef International Technologies Sdn. Bhd. (MILDEF).
Selain Tarantula, Mindef turut menganugerahkan LOI bernilai RM800 juta kepada Lumut Naval Shipyard (Lunas) bagi perolehan kelengkapan logistik untuk kapal tempur pesisir (LCS). Seterusnya membekal 2 set pelancar Naval Strike Missile (NSM) bernilai RM44 juta.
----
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
BUKTI OPV GAGAL
Bagaimana pun kapal kedua dan ketiga (OPV 2, OPV 3) gagal disiapkan dengan kedua-duanya telah mencapai status pembinaan sebanyak 76% dan 57%.
Kerajaan memeterai perjanjian dengan THHE Destiny pada 2017 untuk membekalkan tiga unit OPV pada kos RM740 juta untuk APMM dan kapal peronda itu dijadual diserahkan pada 2022
----
MKM = BARTER PALM OIL
MIG29N = BARTER PALM OIL
MALAYDESH has used palm oil to barter for military equipment, including fighter jets. The MALAYDESH Armed Forces (MAF) is made up of the Royal MALAYDESH Navy, the Royal MALAYDESH Air Force, and the MALAYDESH Army.
----
A400M
PEMBAYARAN BERPERINGKAT = DEBT
MALAYDESH membeli pesawat Airbus A400M secara ansuran dan bukan secara tunai. Pembelian pesawat A400M dilakukan melalui kontrak yang melibatkan bayar berperingkat.
----
FA50M BARTER PALM OIL
On the other hand, South Korea aims to sell another 18 FA-50s to MALAYDESH in the future. MALAYDESH announced that at least half of the payment would be made in palm oil
----
SCORPENE BARTER PALM OIL
Under the deal, France would buy RM819 million’s (€230 million) worth of MALAYDESH palm oil, RM327 million (€92 million) of other commodities, and invest RM491 million (€138 million) for training and techNOLogy transfer to local firms here.
----
PT91 BARTER PALM OIL RUBBER
Payment for the purchase includes 30 percent of direct off-set in the form of training and techNOLogy transfer and 30 percent of indirect off-set in commodities like palm oil and rubber.
----
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
BalasHapus(safety threshold of 65%)
-
2026
Populasi: 36.38 juta
Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
=============
=============
INDONESIA
(safety threshold of 60%)
-
2026 Govt Debt-to-GDP : 40,46%
2026 Household Debt-to-GDP : 15,70%
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
BalasHapusNEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
===================
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
🦧GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
BalasHapusNEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
===================
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
DATA STATISTA 2029-2020 : DEBT PAY DEBT
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
==========
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH , among other things......
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
CHANGE SKIN = CHANGE NAME = MANGKRAK DELATED 15 YEARS .....
BalasHapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
LCS 2024-2011 = 15 TAHUN
15 TAHUN MANGKRAK
15 TAHUN MANGKRAK
LCS DIPAY 6 RM 12.4 BILLION NOT YET DELIVERED = The cost of the project is now RM12.4 billion. This is because Ocean Sunshine Bhd (OSB) – the government owned company set up to take over BNS will be paying the BHIC and LTAT (the previous owner of BNS) some RM1.2 billion in liabilities and DEBT.
-----
NGPVs PAY DEBT LCS = seperti didedahkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dan CEO LTAT, syarikat BNS menggunakan RM400 juta daripada PAYan pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan DEBT lapuk bagi projek NGPV," syarikat PSC-Naval Dockyard pada Disember 2005 sebelum dijenaMALAYDESH semula menjadi syarikat Boustead Naval Dockyard Sdn Bhd
-----
17 KREDITUR LCS = Besides MTU Services, others include Contraves Sdn Bhd, Axima Concept SA, Contraves Advanced Devices Sdn Bhd, Contraves Electrodynamics Sdn Bhd and Tyco Fire, Security & Services MALAYDESH Sdn Bhd, as well as iXblue SAS, iXblue Sdn Bhd and Protank Mission Systems Sdn Bhd. Also included are Bank Pembangunan MALAYDESH Bhd, AmBank Islamic Bhd, AmBank (M) Bhd, MTU Services, Affin Hwang Investment Bank Bhd, Bank Muamalat MALAYDESH Bhd, Affin Bank Bhd, Bank Kerjasama Rakyat MALAYDESH Bhd, Malayan Banking Bhd (Maybank) and KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYDESH ) BHD.
===================
MALAYDESH 's armed forces procurement faces several weaknesses, including:
1. Corruption
The defense sector is at high risk of corruption, and procurement is vulnerable to powerful interests. The MALAYDESH Anti-Corruption Commission (MACC) received the highest number of corruption complaints for procurement activities in 2013 and 2018.
2. Political influence
Decisions are often driven by vendors and against strategic interests. For example, MALAYDESH has sometimes exchanged hardware for palm oil, which exposes the procurement process to political influence.
Weak parliamentary oversight
Parliamentary oversight is weak, and audit bodies can only provide ex-post scrutiny.
3. Limited financial scrutiny
Financial scrutiny is limited by excessive secrecy.
4. Violation of procedures
Procedures are regularly circumvented through political influence. For example, the purchase of military helicopters in 2015 violated the Ministry of Finance's procedures
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
RENAME = COPY PASTE = MANGKRAK DELAYED 15 YEARS .....
BalasHapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
NEVER BUILT ANYTHING BUT = TRAWLERS OR POLICE BOATS
Despite the auditor-general stating that PSC-Naval Dockyard had never built anything but trawlers or police boats before being given the contract, the company was contracted to deliver six patrol boats for the MALAYDESH Navy in 2004 and complete the delivery in 2007.
Those were supposed to be the first of 27 offshore vessels ultimately cost RM24 billion plus the right to maintain and repair all of the country’s naval craft.
===================
MALAYDESH 's combat equipment has several weaknesses, including:
• Ageing equipment: The MALAYDESH military's equipment is aging due to small procurement budgets over the past 25 years.
• Lack of modern assets: The MALAYDESH Armed Forces (MAF) lacks modern military assets, which puts them at risk from both internal and external threats.
• Russian-made weapons: MALAYDESH has been struggling to keep its Russian-made Su-30MKM ground-attack aircraft operational. The country is also wary of Russian-made weapons due to sanctions imposed on Russia after its invasion of Ukraine.
• Local production: The MAF is reluctant to use locally produced products. Local companies have produced prototypes of pistols and rifles, but none have materialized.
• Procurement system: The MALAYDESH procurement system needs reform.
Political interference and corruption: Political interference and corruption are undermining combat readiness.
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
RENAME = COPY PASTE = MANGKRAK DELAYED 15 YEARS .....
BalasHapusPSC = 1995 = TRAWLERS
PSC > BNS = 2005 = NGPVs (PAY 27 UNIT REAL 6 UNIT)
BNS > LUNAS = 2024 = LCS PAY 6 UNIT DELAYED 15 YEARS
PSC-Naval Dockyard founded 1995. In 2005, Public Accounts Committee (PAC) unveiled serious corruption in the PCS-ND and caused solemn concern from the public. Under pressure of the public, MALAYDESH government enforced a reorganize result the PCS-ND to be taken over by Boustead Heavy Industries Corporation and renamed as Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd. Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) was listed on Bursa MALAYDESH in 2007 and the parent company is Boustead Holdings. BHIC was known for its subsidiary Boustead Naval Shipyard (BNS) which is specialised in naval shipbuilding and ship repair.[5] BNS now had taken over by Government and renamed as Lumut Naval Shipyard (LUNAS) 2024
===================
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
PROBLEMS SHIPYARD = LCS OPV NGPVs FAILED
Local shipyards have poor record building big ships. LCS is one, Kedah is the first. The MMEA OPV is the other one. No need to be a cheerleader about it and trying to play it safe. It’s bad then it’s bad. Can blame the system, blame the politicians, blame the lack of controls, blame the people, the fact remains the local shipyards failed to deliver, and it has cost RMN. Less we forget, BNS (from the days of PSC-ND) had more than 20+ years to learn building complex ships. Also, the shipbuilding pipeline is too limited to support a local industry, meaning there is no learning possible – BNS (and its predecessor PSC-ND) only had contract to build 12 warships in its existence. In fact, come 2030, after 30 years, if we’re lucky the shipyard would still only have built 11 ships. In contrast ST Engineering had more than 40 ships over 28 years and have confirmed 6 new ships out to 2030. Learning is one thing, tolerating “still learning” after 20 plus years is not good enough. Not recognising learning is not possible because of limited pipeline is another. Local shipyards have proven capable of building certain type of ships because of good pipeline, so good for them that they win those contract – they can learn over time to build bigger ships. But for now, no need to be a cheerleader for local shipyards pitching to win big ships for RMN and MMEA.
===================
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
READINESS AIR FORCE = 43%
On readiness levels, Azalina cited a 2017 Universiti TekNOLogi MALAYDESH study titled Aircraft Acquisition Conceptual Framework, which found that the Royal MALAYDESH Air Force's (RMAF) aircraft readiness was at just 43 per cent between 2011 and 2015 compared to the minimum 70 per cent mark.
---------------
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
READINESS NAVY = 58,6%
Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayob hari ini menyatakan tahap kesiagaan armada Tentera Laut Diraja MALAYDESH (TLDM) adalah di bawah sasaran.
Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau semasa menyampaikan Perutusan Tahun Baharu 2024 dan Setahun Pemerintahan Panglima Tentera Laut di Wisma Pertahanan.
==============
NGPVs > LCS > OPV > LMS= EXCLUDING AMMO = FFBNW KOSONG
FAKTA VALID DARI MENTERI MINDEF BERUK MALAYDESH, BERUK BOTOL IQ WONDALEAF CUMA BISA MEMBUAL PARAH ANKA MALAYDESH TIDAK BASIC.....🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapus⬇️⬇️⬇️⬇️
Khaled mengatakan Anka-S juga mampu membawa senjata, tetapi Malaysia memilih untuk tidak melengkapi pesawat tersebut dengan senjata
ANKA BASIC MURAHAN MALAYDESH CUMA PUSING PUSING CARI POKOK PISANG DAN UBI BUAT BERUK BOTOL KASTA SUBSIDI MAKLUM NEGARA MISKIN 🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣
Nda perlu 11 tahun kek sebelah, cukup 6 bulan bae wes loncing.. 🤗😘
BalasHapusThe @Philippine_Navy 🇵🇭's 3rd 124-meter Landing Platform Dock (LPD), the BRP Ilocos Norte (LD-603)'s Official Launching Ceremony was commenced tonight, by @PTPAL_INDONESIA 🇲🇨. The BRP Ilocos Norte (LD-603) LPD will be an added boost to the country's growing fleet of warships.
https://x.com/i/status/2071931099937493187