Boeing Insitu ScanEagle Unmanned Aerial System (UAS) operated by the 71st Maritime Unmanned Aerial Reconnaissance Squadron (71 MUARS) (photos: PN)
The Boeing Insitu ScanEagle Unmanned Aerial System (UAS) serves as a primary intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) asset for the Philippine Navy's Naval Air Wing. It is operated by the 71st Maritime Unmanned Aerial Reconnaissance Squadron (71 MUARS), based out of Naval Station Leovigildo Gantioqui in San Antonio, Zambales.
The system acts as the Navy's "Eye in the Sky," providing crucial real-time maritime domain awareness across territorial waters, including the West Philippine Sea.
The Philippine Navy formally accepted the $14.79 million USD ScanEagle transfer package from the United States under the Maritime Security Initiative (MSI) program.
The package included eight air vehicles, two launchers, a ground control station, and the Skyhook retrieval setup. Following a year of intensive crew training, 71 MUARS officially commenced operational deployments of the system.
(PAFU II)
RON 98
BalasHapusKonon katanya klaim dari negeri REPUBLIC BANANA MALONDESH jumlah scan eagle mereka paling banyak dikawasan.
BalasHapusNih LON pisang banana 🍌🍌🍌🍌🍌
🐒🤣🤣🤣🤣🐒
Konon katanya klaim dari negeri REPUBLIC BANANA MALONDESH jumlah scan eagle mereka paling banyak dikawasan.
BalasHapusNih LON pisang banana 🍌🍌🍌🍌🍌
🐒🤣🤣🤣🤣🐒
ScanEagle Unmanned Aerial System (UAS) MALAYSIA sudah siap Pulau milik MALAYSIA di tengah tengah LAUT CHINA SELATAN ya......
BalasHapushttps://defense-studies.blogspot.com/2026/06/menhan-khaled-nordin-tinjau-kesiapan.html
Cuma bual aja 😄😄
HapusMalondesh REPUBLIC Banana
Hapus🍌🍌🍌🐒🐒🐒🍌🍌🍌
🤣🤣🤣🤣🤣
HORE TIADA JAWAB : 🐷🐷🐷
Hapus-
AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
BERIKUT PENJELASAN RINCI BERDASARKAN PERBANDINGAN STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN KAPASITAS INDUSTRI PERTAHANAN
----------------
🛠️ 1. Struktur dan Sejarah Industri Pertahanan
Indonesia:
Memiliki BUMN strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk pesawat, PT Pindad untuk senjata dan kendaraan tempur, dan PT PAL untuk kapal perang.
Sejak era Orde Baru, Indonesia sudah mengembangkan industri militer domestik sebagai bagian dari strategi kemandirian alutsista.
Produk unggulan: pesawat CN-235 dan N-219, tank medium Harimau, kapal perang jenis korvet dan LPD.
-
Malaydesh:
Tidak memiliki BUMN militer sekuat Indonesia. Industri pertahanan lebih bergantung pada kerja sama luar negeri dan pengadaan langsung.
Beberapa perusahaan seperti DefTech dan Boustead Naval Shipyard ada, tapi belum mampu memproduksi sistem senjata kompleks secara mandiri.
Proyek kapal tempur Littoral Combat Ship (LCS) mengalami keterlambatan dan kontroversi besar.
----------------
💰 2. Anggaran dan Skala Militer
Indonesia:
Anggaran pertahanan lebih besar dan jumlah personel militer jauh lebih banyak: 400.000 personel aktif dan 400.000 cadangan, plus 250.000 paramiliter.
Skala kebutuhan militer yang besar mendorong pengembangan industri dalam negeri.
-
Malaydesh:
Personel aktif hanya sekitar 113.000, dengan cadangan 51.600 dan paramiliter 100.000.
Skala kebutuhan lebih kecil, sehingga tidak mendesak untuk membangun industri militer mandiri.
----------------
🧭 3. Kebutuhan Geopolitik dan Strategis
Indonesia:
Negara kepulauan dengan ribuan pulau dan perbatasan laut yang luas, membutuhkan kapal perang dan pesawat patroli untuk menjaga kedaulatan.
Konflik perbatasan seperti Ambalat dan potensi ancaman di Laut Natuna Utara memperkuat urgensi pengembangan alutsista.
-
Malaydesh:
Fokus pertahanan lebih pada pengamanan internal dan kerja sama regional, bukan kemandirian industri militer.
Ketergantungan pada aliansi dan pembelian dari negara lain seperti Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
----------------
🧩 4. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah
Indonesia:
Ada dorongan politik kuat untuk kemandirian industri pertahanan, termasuk regulasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
Pemerintah aktif mendorong ekspor alutsista ke negara lain seperti Filipina dan Senegal.
-
Malaydesh:
Kebijakan industri pertahanan belum konsisten, dan proyek besar seperti LCS menghadapi masalah tata kelola dan transparansi.
Belum ada roadmap jangka panjang yang jelas untuk membangun industri militer mandiri
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
3️⃣ ANALISIS UTANG MALAYDESH
-
Beban Individu: RM 94.544 per orang.
-
70,5% Overlimit Utang pemerintah = batas limit 65%/PDB
-
DSC (Debt Service Charges) meningkat > ruang fiskal sempit
-
Risiko Ekonomi: Rasio utang rumah tangga 84,3% terhadap PDB mengancam daya beli masyarakat.
--------------------------------
KLAIM KAYA SHOPIING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG....
INDONESIA = SIPRI SHOPPING
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
MALAYDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
----------------
MRCA 2025-2017= ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
LCS 2025-2011 = ZONK = MANGKRAK
5x GANTI PM
6x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
SPH 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
-
MRSS/LPD 2025-2016 = ZONK = NO PROCUREMENT
5x GANTI PM
5x GANTI MOD
6x GANTI MOF
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
Hapus-
2026
Populasi: 36.38 juta
Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
=============
=============
INDONESIA
(Note: The safety threshold of 60%)
-
2026 Government Debt-to-GDP Ratio: 40,46%
2026 Household Debt-to-GDP Ratio: 15,70%
KESIAN....AKHIRNYA HANYA JADI PEMBELI...itu pun kalau dibeli pasal ketahuan baru sebatas RENCANA dan belum FINAL..............HAHAHAHAH
BalasHapusNasib Karyawan PTDI Bikin Pendirian Lini Produksi KF-21 Boramae Berlisensi di Indonesia Diragukan Media Korea
https://www.zonajakarta.com/nasional/67314901729/nasib-karyawan-ptdi-bikin-pendirian-lini-produksi-kf-21-boramae-berlisensi-di-indonesia-diragukan-media-korea
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Definition of Readiness
Military readiness is the ability of armed forces to deploy, fight, and sustain operations effectively.
It depends on:
Personnel training and morale
Equipment availability and functionality
Supply chains, spare parts, and logistics
Command, control, and operational planning
________________________________________
📌 2. Factors Reducing Readiness in Malaydesh
a. Aging Equipment
Many systems are decades old:
Army: Condor APCs (1980s), aging artillery
Air Force: Hawks, F/A-18D, Su-30MKM maintenance-dependent
Navy: Corvettes and patrol ships from the 1980s and 1990s
Aging equipment is less reliable and requires more maintenance, reducing operational availability.
b. Weak Operations & Maintenance (O&M)
Underfunded O&M (~20–25% of defense budget) leads to:
Aircraft grounded for spare parts or repairs
Ships docked for extended periods
Vehicles in depots awaiting maintenance
Result: Even available personnel cannot train on or deploy operational equipment.
c. Limited Procurement & Modernization
Programs like LCS, MRCA, and AV-8 Gempita delayed or scaled down → old platforms overused
Delayed modernization keeps capabilities obsolete, reducing effective combat power
d. Personnel vs Equipment Imbalance
~60% of the budget goes to salaries → large manpower, small equipment share
Large number of soldiers and pilots, but few operational assets to use → readiness suffers
e. Short Training Hours
Reduced O&M funds → limited exercises, flight hours, and sea days
Consequences:
Pilots lose proficiency
Sailors have fewer operational patrols
Soldiers have limited live-fire or armored vehicle training
f. Political Interference & Short-Termism
Stop-go projects and annual budgeting → unpredictable availability of equipment
Forces cannot plan for sustained readiness when budgets, programs, and leadership priorities keep changing
________________________________________
📌 3. Operational Examples
Branch Issue Readiness Effect
Air Force Su-30MKM grounded due to spares Only ~4 of 18 aircraft airworthy at one point
Navy LCS delayed; old Kedah-class ships overused Limited patrol capability; aging ships prone to breakdown
Army Condor APCs and artillery aging Many vehicles inoperable; reduced mechanized mobility
Training Fuel, spare parts, and O&M cuts Reduced exercise frequency and quality
Overall Combined issues Forces cannot sustain high-intensity or prolonged operations
________________________________________
📌 4. Strategic Implications
Malaydesh can maintain territorial defense against minor threats, but:
Limited ability to project force regionally
Low deterrence credibility
Vulnerability in maritime security (South China Sea, Sulu Sea piracy)
Reliance on diplomacy and alliances rather than strong self-reliant military
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
Hapus-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM470 – RM334,1 = - RM135,9
-------------------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
--------------------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
=============
=============
INDONESIA
Govt Debt-to-GDP : 40,46%
-
Household Debt-to-GDP : 15,70%
✅️ANKA kita FULL WEPON $ 100 juta dolar haha!🚀😎👌
BalasHapus❌️anak dikit tetangga seblah, konfirm gak bersenjata..omfong gaesz haha!🍌🤣😋
https://youtube.com/watch?v=pUP95MbSZfc
Banana Repablik perna Sewa ScanEagle gaesz haha!🍌🤥🤣
BalasHapuskahsiyan...mengharap dron ucav yg dateng omfing total haha!😋😁👌
🍌⬇️🍌⬇️🍌⬇️
DSA12: Insitu signs Malaysian ScanEagle deal
Insitu Pacific has announced that it has signed a contract with Unmanned Systems Technology (UST) for one ScanEagle system for leasing in Malaysia.
UST is a subsidiary of Composites Technology Research Malaysia (CTRM), and the contract was signed during DSA 2012 in Kuala Lumpur on 18 April.
The contract is part of an extension of the Malaysian Armed Forces’ UAV leasing contract that sees the ScanEagle beinbg added to an existing leasing arrangement that currently operates the CTRM Aludra UAV.
https://www.shephardmedia.com/news/uv-online/dsa12-insitu-signs-malaysian-scaneagle-deal/
Ada rakyat Banana Republik malaydesh yang LOW IQ Grade melakukan NEGATIVE FRAMING terhadap INDONESIA tanpa membaca dan mengartikan dengan BENAR atas artikelnya Deng komentar:
BalasHapusGEMPURWIRA28 Juni 2026 pukul 11.36
KESIAN....AKHIRNYA HANYA JADI PEMBELI...itu pun kalau dibeli pasal ketahuan baru sebatas RENCANA dan belum FINAL..............HAHAHAHAH
Nasib Karyawan PTDI Bikin Pendirian Lini Produksi KF-21 Boramae Berlisensi di Indonesia Diragukan Media Korea
https://www.zonajakarta.com/nasional/67314901729/nasib-karyawan-ptdi-bikin-pendirian-lini-produksi-kf-21-boramae-berlisensi-di-indonesia-diragukan-media-korea
Pertanyaan sederhana:
Koq percaya sama opini wartawan Korea Selatan ditahun 2025 lalu daripada putusan kesepakatan antara DAPA Korea Selatan dengan Indonesia???
Ada rakyat Banana Republik malaydesh yang LOW IQ Grade melakukan NEGATIVE FRAMING terhadap INDONESIA tanpa membaca dan mengartikan dengan BENAR atas artikelnya Dengan komentar:
BalasHapusGEMPURWIRA28 Juni 2026 pukul 11.36
KESIAN....AKHIRNYA HANYA JADI PEMBELI...itu pun kalau dibeli pasal ketahuan baru sebatas RENCANA dan belum FINAL..............HAHAHAHAH
Nasib Karyawan PTDI Bikin Pendirian Lini Produksi KF-21 Boramae Berlisensi di Indonesia Diragukan Media Korea
https://www.zonajakarta.com/nasional/67314901729/nasib-karyawan-ptdi-bikin-pendirian-lini-produksi-kf-21-boramae-berlisensi-di-indonesia-diragukan-media-korea
Pertanyaan sederhana:
Koq percaya sama opini wartawan Korea Selatan ditahun 2025 lalu daripada putusan kesepakatan antara DAPA Korea Selatan dengan Indonesia???
Namanya juga Keledai Malaya om 😄😄
HapusMantap, matra laut kita satu2nya di kawasan yg mampu operasikan dron ScanEagle dari kapal Frigat hore haha!👍🤓🦾
BalasHapustentara negri🎰kasino genting, gak bisa haha!🍌😆🍌
yaa makloum
BEDA LEVEL, BEDA KASTA😎
⬇️⬇️⬇️⬇️
UAV ScanEagle beroperasi dari fregat KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355
https://defense-studies.blogspot.com/2022/06/drone-scaneagle-tni-al-kri-abdul-halim.html?m=1
🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusRencana Hibah Fasilitas Infrastruktur Program Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX
http://defense-studies.blogspot.com/2022/12/rencana-hibah-fasilitas-infrastruktur.html
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🚢 KAPAL BERUSIA 40 TAHUN KE ATAS (KELAS KOMBATAN & LOGISTIK)
HapusKapal-kapal ini umumnya mulai bertugas di awal dekade 1980-an:
KD Lekir (FSG 26) – Korvet kelas Kasturi yang mulai beroperasi sejak tahun 1984. Sempat menjadi sorotan karena sukses menyelesaikan pelayaran samudera ke Hawaii untuk misi RIMPAC.
KD Kasturi (FSG 25) – Korvet kelas utama seangkatan KD Lekir yang juga ditauliahkan pada tahun 1984.
KD Mahawangsa (1504) – Kapal pendukung logistik berbobot besar (Multi-Purpose Command and Support Ship) yang ditauliahkan TLDM pada tahun 1983.
KD Sri Indera Sakti (1503) – Kapal pendukung logistik sekelas KD Mahawangsa yang masuk layanan aktif sejak tahun 1980.
KD Perdana (3501), KD Gempita (3502), KD Pendekar (3503), KD Handalan (3511) – Seri Kapal Peronda Laju Berpeluru Pandu (FAC-M) kelas Perdana dan Handalan yang dibangun di Prancis/Swedia pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an.
----------------------------------
⚓ KAPAL BERUSIA 50 TAHUN KE ATAS (KAPAL PERONDA CEPAT / PC)
Kapal dalam kategori ini merupakan kapal-kapal peronda laju (Fast Attack Craft / Patrol Craft) yang mayoritas ditempatkan di bawah naungan Pangkalan TLDM Kuantan (Tanjung Gelang):
KD Sri Sabah (3144) – Kapal patroli kelas Sunda buatan Vosper Thornycroft Inggris yang aslinya masuk dinas militer sejak tahun 1960-an (berusia di atas 55 tahun). Kapal ini sempat dinonaktifkan namun telah menjalani proses pasang pulih (refit) dan ditauliahkan kembali pada Januari 2024.
KD Sri Sarawak (3145) – Kapal sekelas KD Sri Sabah yang juga telah ditauliahkan kembali ke dalam jajaran armada setelah menjalani peremajaan struktur badan kapal dan mesin baru untuk masa operasional 15 tahun ke depan.
Kapal Skuadron FAC Sedia Ada – Beberapa sisa kapal patroli cepat dari Kelas Sri Setia atau Kelas Jerong lama yang dibangun awal hingga pertengahan 1970-an.
----------------------------------
PERDANA MENTERI =
DEFACT
KILL PREGNANT WOMEN
-
LCS =
MANGKRAK 15 YEARS
BANNED NSM
-
LMS B1 =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
LMS B2 =
DOWNGRADE BABUR CLASS
NO TORPEDO
-
LEKIU =
EXO B2 EXPIRED
RADAR CMS USANG
-
KASTURI =
EXO B2 EXPIRED
NO TORPEDO
-
LAKSAMANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
KEDAH =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
PERDANA =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
HANDALAN =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
-
JERUNG =
GUNBOAT
NO MISSILE
NO TORPEDO
----------------------------------
SU-30MKM =
LOW SERVICEABILITY
SPAREPARTS EMBARGO (RUSSIA)
CANARY PROJECT DELAY
-
F/A-18D HORNET =
AGING AIRFRAME
LIMITED QUANTITY (ONLY 7 UNITS)
DEPENDENT ON US UPGRADE
-
HAWK 108/208 =
FREQUENT CRASHES
OBSOLETE AVIONICS
GROUNDED ISSUES
-
MIG-29N (RETIRED) =
TOTAL FAILURE
LOGISTIC NIGHTMARE
MOTHBALLED AT KUANTAN
-
FA-50M (ON ORDER) =
LIGHTWEIGHT ONLY
DELAYED DELIVERY
NO HEAVY STAND-OFF WEAPON
BANNED AMRAAM 120
-
C-130 HERCULES =
METAL FATIGUE
OVERWORKED
ANCIENT NAVIGATION SYSTEM
----------------------------------
PT-91M PENDEKAR =
POLISH SPARES DISCONTINUED
TRANSMISSION ISSUES (RENK)
ENGINE BREAKDOWN ON HIGHWAY
-
AV8 GEMPITA =
TENDER IRREGULARITIES
UNPAID FINES (RM162M)MISSILE (INGWE)
INTEGRATION DELAY
-
ACV-15 ADNAN =
AGING ARMORSPARES PROCUREMENT DELAY
OBSOLETE ELECTRONICS
-
FV101 SCORPION =
RECOMMENDED RETIREMENT
MAINTENANCE NIGHTMARE
END OF SERVICE LIFE
-
MILDEF TARANTULA =
LIMITED ADOPTION
OVER-RELIANCE ON CIVILIAN PARTS
DOMESTIC PRODUCTION STRUGGLE
-
CONDOR 4X4 / SIBMAS =
RETIRED STATUS (2023)
MUSEUM CANDIDATENO MODERN REPLACEMENT YET
-
ASTROS II (MLRS) =
EXPENSIVE AMMUNITION
LACK OF PRECISION GUIDE
Ada rakyat Banana Republik malaydesh yang LOW IQ Grade melakukan NEGATIVE FRAMING terhadap INDONESIA tanpa membaca dan mengartikan dengan BENAR atas artikelnya Deng komentar:
BalasHapusGEMPURWIRA28 Juni 2026 pukul 11.36
KESIAN....AKHIRNYA HANYA JADI PEMBELI...itu pun kalau dibeli pasal ketahuan baru sebatas RENCANA dan belum FINAL..............HAHAHAHAH
Nasib Karyawan PTDI Bikin Pendirian Lini Produksi KF-21 Boramae Berlisensi di Indonesia Diragukan Media Korea
https://www.zonajakarta.com/nasional/67314901729/nasib-karyawan-ptdi-bikin-pendirian-lini-produksi-kf-21-boramae-berlisensi-di-indonesia-diragukan-media-korea
Pertanyaan sederhana:
Koq percaya sama opini wartawan Korea Selatan ditahun 2025 lalu daripada putusan kesepakatan antara DAPA Korea Selatan dengan Indonesia???
FAKTA VALID DARI MENTERI MINDEF BERUK MALAYDESH.....🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapus⬇️⬇️⬇️⬇️
Khaled mengatakan Anka-S juga mampu membawa senjata, tetapi Malaysia memilih untuk tidak melengkapi pesawat tersebut dengan senjata
ANKA BASIC MURAHAN MALAYDESH CUMA PUSING PUSING CARI POKOK PISANG DAN UBI BUAT BERUK BOTOL KASTA SUBSIDI MAKLUM NEGARA MISKIN 🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣
wuiiihhh ScanEagle Terbang dari Frigat TNI AL hore haha!🥳🦾🚀
BalasHapustetangga banana repablik mana mampu, belum nyampe lepelnya🥶haha!🍌😋🍌
warganyet kl klaim dapat dron ScanEagle paling banyak...
last last paling dikit, kahsiyan🍌
⬇️ ⬇️
Bertempat di Geladak Helly KRI AHP-355, pada Kamis (16/6/2022), Team Drone ScanEagle KRI AHP-355 sukses melaksanakan serangkaian prosedur penerbangan SAT (Sea Acceptance Test) UAV ScanEagle di perairan Selat Madura.
https://youtube.com/watch?v=FMFAPocDc-E
Banana Repablik perna Sewa ScanEagle gaesz haha!🍌🤥🤣
BalasHapuskahsiyan...mengharap dron ucav yg dateng omfong kosong total haha!😋😁👌
🍌⬇️🍌⬇️🍌⬇️
DSA12: Insitu signs Malaysian ScanEagle deal
Insitu Pacific has announced that it has signed a contract with Unmanned Systems Technology (UST) for one ScanEagle system for leasing in Malaysia.
UST is a subsidiary of Composites Technology Research Malaysia (CTRM), and the contract was signed during DSA 2012 in Kuala Lumpur on 18 April.
The contract is part of an extension of the Malaysian Armed Forces’ UAV leasing contract that sees the ScanEagle beinbg added to an existing leasing arrangement that currently operates the CTRM Aludra UAV.
https://www.shephardmedia.com/news/uv-online/dsa12-insitu-signs-malaysian-scaneagle-deal/
Jadi SELAMA ini pihak PTDI ke KOREA BUAT apa ya...? Yang akhirnya hanya jadi PEMBELI seperti negara lain.....🤣🤣🤣🤣
BalasHapusNasib Karyawan PTDI Bikin Pendirian Lini Produksi KF-21 Boramae Berlisensi di Indonesia Diragukan Media Korea
https://www.zonajakarta.com/nasional/67314901729/nasib-karyawan-ptdi-bikin-pendirian-lini-produksi-kf-21-boramae-berlisensi-di-indonesia-diragukan-media-korea
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Limited Procurement & Modernization
Malaydesh ’s annual defense budget (~RM15–18 billion, 1% of GDP) is insufficient for large-scale procurement.
Effects:
Fighter jets: MRCA replacement program delayed; RMAF still uses aging F/A-18D Hornets, Hawks, and Su-30MKMs with limited operational readiness.
Navy: LCS project stalled for over a decade; old corvettes and patrol ships remain in service.
Army: Many vehicles like Condor APCs and older artillery pieces are still in use because modernization is unaffordable.
Result: Malaydesh acquires equipment piecemeal instead of building a balanced, modern force.
________________________________________
📌 2. Underfunded Operations & Maintenance (O&M)
Only ~20–25% of the budget is allocated to fuel, spare parts, repairs, training.
Effects:
Many aircraft and ships are grounded due to maintenance backlogs.
Pilots and crews get fewer training hours, reducing readiness.
Aging vehicles and ships wear out faster, accelerating obsolescence.
Examples:
Only ~4 of 18 Su-30MKMs were airworthy at one point.
Navy relies on ships built in the 1980s due to delays in LCS delivery.
________________________________________
📌 3. Personnel vs Capability Imbalance
~60% of the budget goes to salaries and pensions.
Consequences:
Large manpower (110,000 active personnel) cannot be properly equipped.
Military is “people-heavy but equipment-light,” limiting operational effectiveness.
Soldiers are well-paid but often lack modern tools or transport, reducing combat effectiveness.
________________________________________
📌 4. Reduced Readiness
Small budget and underfunding of O&M → low operational readiness:
Aircraft, ships, and armored vehicles often not deployable.
Training exercises are limited due to fuel and maintenance costs.
Malaydesh cannot sustain continuous deterrence or regional presence, unlike Singapore or Indonesia.
________________________________________
📌 5. Vulnerability to Regional Gap
Neighbors (Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia) have invested more in modernization and readiness.
Malaydesh ’s small budget → capability gap grows:
Navy: fewer modern frigates and submarines.
Air Force: fewer operational jets and limited air defense.
Army: older vehicles, limited mobility.
✅️JV KFX-IFX 2016-2026 telah Lunas Tepat Waktuw yaa haha!✌️🤑😎
BalasHapussementara
Gowing lcs, dari 2011 Delay Mangkrak,
Last Last...
❌️dari 6 turun tinggal 5 kapal, tapi bayar lebih Mahal😝
❌️2018 SALAH FOTONG
❌️2026 SALAH PASANG PIPA & KABEL WIRE
❌️NSM=NORWAY ST⛔️P MISSILES haha!🤪😤🍌
kahsiyan warganyet kl dikira suhu taunya Banana Repablok haha!🍌🤥👎
Gowing lcs, dari 2011 Delay Mangkrak,
BalasHapusLast Last...
❌️dari 6 turun tinggal 5 kapal, tapi bayar lebih Mahal😝
❌️2018 SALAH FOTONG
❌️2026 SALAH PASANG PIPA & KABEL WIRE
❌️NSM=NORWAY ST⛔️P MISSILES haha!🤪😤🍌
kahsiyan warganyet kl dikira suhu taunya Banana Repablok..blok haha!🍌🤥👎
Gegara NSM=NORWAY ST⛔️P MISSILES,
BalasHapusMasa PMX MeWeK😭 NGAMUK🔥 dinegri olang...
sebut Nato anggap negri🎰kasino genting, sperti BANANA REPABLIK haha!😋😂🍌
lha emang cuco penyuka fisank, Blok ah haha!😤🍌🤣
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
NATO states treat us 'like a banana republic🍌… either ignorance, but clearly arrogance' — Malaysia's PM Anwar Ibrahim exclusively to RT
https://x.com/RT_com/status/2067338289086902524
MRCA KF21 BORAMAE SEMAKIN HAMPIRRRRRRR Kontrak SHOPPING uhuyy haha!🤑💰😎
BalasHapuswarganyet BANANA🍌 REPABLIK KEFANASAAN haha!🔥😤🤣
hornet rongsok pun Batal demi fisank🍌
kicaauuu..kicauuu maniaaaa haha!🧞♂️🥳😝
⬇️⬇️⬇️⬇️
https://youtube.com/watch?v=EngPsM8VnzM&pp=ygULa2ljYXUgbWFuaWE%3D
Warganyet iri tuh kita shoping pesawat mahal Rafale dan kaan. Sementara malaydesh hanya mampu gunakan pesawat latih yg ditempel radar. Ha ha ha ha... Miskin parahhhhh
BalasHapusYg pasti kita dpt kf21 utk diteliti. Sementara warganyet masih berharap hornet sampah
BalasHapusScanEagle Kita Terbanyak..
BalasHapusnich digelar haha!✌️😉🦾
bisa operasi di laut & daratan😎
tetangga kesayangan mana bisa gaesz haha!😝🍌😁
⬇️👍⬇️👍⬇️👍⬇️
https://nasional.sindonews.com/read/805797/14/ini-spesifikasi-dan-kecanggihan-drone-scaneagle-tni-al-1655895980
Eitttt Korp Marinir TNI AL pun operasikan Dron ScanEagle...mangstab haha!🦾🚀😎
BalasHapuslha seblah malah gak punyak marinir..🤭
⬇️✅️⬇️✅️⬇️
https://www.instagram.com/p/CqC49CQu60E/?hl=en&img_index=1
Asooyyy JV KFX IFX Telah Usai dan kontribusi Lunas 100%...
BalasHapusSiyap2 terima Prototaip KF21 Boramae, No.5 uhuyyy haha!🤗👍😉
kahsiyan, warganyet banana🍌repablik pasti IRI DENGKI tuch haha!🤥😤🍌
2026 kita dapat
✅️NEW RAFALE
✅️NEW BORAMAE ..NO.5🚀
negri🎰kasino genting, KOSONK...hornet rongsok kuwait pun BATAL demi Fisank haha!🍌🤣🍌
Kita jadi Pemilik KF21 BORAMAE Pertama di ASEAN...
BalasHapuscatata NO.5, jadi milik kita uhuy ada warganyet banana🍌repablik FANASSSS 🔥tuchhh haha!😄😤😭
Jadi SELAMA ini pihak PTDI ke KOREA BUAT apa ya...? Yang akhirnya hanya jadi PEMBELI seperti negara lain.....🤣🤣🤣🤣
BalasHapusNasib Karyawan PTDI Bikin Pendirian Lini Produksi KF-21 Boramae Berlisensi di Indonesia Diragukan Media Korea
https://www.zonajakarta.com/nasional/67314901729/nasib-karyawan-ptdi-bikin-pendirian-lini-produksi-kf-21-boramae-berlisensi-di-indonesia-diragukan-media-korea
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Budget Size in Absolute Terms
Malaydesh ’s defense budget (2024–2025 estimates) is roughly RM15–18 billion/year (~USD 3.5–4.0 billion).
For a country with ~32 million people and a sizeable military, this is relatively small, especially for modernization programs.
Comparison with regional neighbors:
Country Budget (approx.) % of GDP
Malaydesh RM15–18B (~USD4B) ~1%
Singapore RM70B (~USD16B) ~3%
Indonesia RM60B (~USD13B) ~0.8%
Thailand RM35–40B (~USD8–9B) ~1.2%
Vietnam RM40–45B (~USD9B) ~2%
👉 Malaydesh spends far less in absolute terms than Singapore or Indonesia, and even its GDP percentage is low.
________________________________________
📌 2. Causes of Small Budget
a. Limited Fiscal Space
Malaydesh has high public debt (~69% of GDP) and large annual deficits.
Revenue collection is constrained due to:
GST abolished 2018 → RM15–20B revenue lost per year
Heavy dependence on volatile oil & gas revenues
Consequently, the government must prioritize social programs, subsidies, and civil service salaries over defense.
b. Perceived Low Threat
Malaydesh sees itself as geographically secure, facing no direct high-intensity threat.
Politically, it’s easier to allocate more funds to welfare than to defense.
c. Political Short-Termism
Defense modernization takes decades to complete, but politicians prefer quick-return spending (cash aid, subsidies, infrastructure projects).
________________________________________
📌 3. Effects of Small Budget
a. Limited Procurement
Malaydesh cannot purchase enough modern platforms:
Fighter jets, frigates, submarines, armored vehicles
Leads to piecemeal acquisition rather than coherent modernization.
b. Maintenance & Spare Parts Shortages
Small O&M allocation → aircraft, ships, and vehicles are grounded.
Examples:
Only ~4 of 18 Su-30MKMs airworthy at one point
Navy relies on 1980s corvettes due to LCS delays
c. Low Training Hours
Pilots and soldiers get fewer flight hours, exercises, and field deployments.
Readiness and operational effectiveness decline.
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Annual Budget Mentality
Malaydesh ’s defense budget is decided year by year through the annual national budget (Belanjawan).
There is no guaranteed multi-year allocation for long-term projects.
If the economy dips or politics change, defense funding gets cut or reallocated.
👉 Example: Fighter jet replacement (MRCA program) has been “priority” since 2010, but every year, it gets postponed because the annual budget doesn’t set aside money consistently.
________________________________________
📌 2. Big Projects Need Long-Term Funding
Modern defense assets take 10–20 years to plan, build, and deliver:
Frigates: 8–12 years
Fighter jets: 10+ years (from contract to delivery)
Armored vehicles: 5–10 years
Without multi-year budgeting, Malaydesh cannot commit to these properly.
Result: stop-go procurement cycle where contracts are delayed, resized, or cancelled.
👉 Example: Littoral Combat Ship (LCS) project — planned in 2011, but without a firm multi-year budget, it suffered from cost overruns, funding gaps, and political interference.
________________________________________
📌 3. Defense White Paper 2019 Failure
Malaydesh launched its first-ever Defence White Paper (DWP) in 2019 (under Pakatan Harapan).
It was meant to provide a 10-year roadmap (2021–2030) for defense modernization.
But after the government collapsed in 2020, the DWP was effectively shelved.
No legal framework or bipartisan consensus exists to force future governments to follow it.
👉 Shows how fragile long-term planning is in Malaydesh .
________________________________________
📌 4. Frequent Government Changes
Since 2018, Malaydesh has had five prime ministers and multiple defense ministers.
Each new minister resets priorities:
Some focus on Army → delay Navy/Air Force projects.
Some emphasize domestic industry jobs → change procurement strategy.
No long-term continuity → defense planning turns into short-term political bargaining.
________________________________________
📌 5. Contrast: Singapore & Others
Singapore: Uses a 15–20 year rolling defense plan, protected by law and backed by stable budgets (~3% GDP yearly).
Indonesia: Despite its issues, has a Minimum Essential Force (MEF) 2024 roadmap that gives continuity across governments.
Malaydesh : No legally binding roadmap → modernization depends on whichever coalition is in power.
171 USANG =
HapusTDM 108 UNIT
TLDM 34 KAPAL
TUDM 29 PESAWAT
-
Angkatan Tentera Malaydesh (ATM) mencatat ada 171 unit aset strategis yang telah berusia lebih dari 30 tahun (tiga dekade), dengan rincian unit usang per cabang dinas sebagai berikut:
-
Tentera Darat Malaysdesh (TDM): Memiliki jumlah tertinggi dengan 108 unit kendaraan dan aset taktis yang berusia di atas 30 tahun.
-
Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM): Memiliki 34 unit kapal/aset yang berusia di atas 30 tahun (bahkan 28 di antaranya telah melepasi usia 40 tahun).
-
Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM): Memiliki 29 unit pesawat dan aset udara tempur/angkut yang telah berusia di atas 30 tahun.
-
Sumber = Astro Awani, Malaysiakini, DagangNews, dan Airtimes Malaysia.
----------------------------------
PENDAPATAN VS PENGELUARAN MALAYDESH
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9 ......
--------------------------------------------
BEBAN SUBSIDI
Pemerintah Malaydesh harus mengalokasikan sekitar 23,3% hingga 23,9% dari total seluruh pendapatan negaranya hanya untuk membayar rekor anggaran subsidi yang menyentuh RM80 miliar. Jika dihitung berdasarkan struktur pengeluaran, dana subsidi ini memakan porsi sekitar 17% hingga 19% dari total seluruh belanja negara, atau setara dengan 23,6% dari khusus anggaran operasional (Belanja Mengurus).
--------------------------------------------
PENDAPATAN NEGARA (HASIL KERAJAAN)
RM334,1 Miliar: Estimasi total pendapatan pemerintah Malaydesh.
-
75,8% Sumber Pendapatan: Berasal dari sektor pajak (pajak penghasilan individu dan perusahaan).
-
24,2% Sektor Non-Pajak: Berasal dari royalti minyak (Petronas), investasi, dan pungutan lainnya.
-
RM343,1 Miliar: Target proyeksi pendapatan negara.
--------------------------------------------
TOTAL PENGELUARAN NEGARA (BELANJA NEGARA)
RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar: Total belanja negara yang dialokasikan pemerintah Malaydesh.
-
RM338,2 Miliar (Belanja Mengurus): Dana habis pakai khusus untuk gaji pegawai negeri, pensiun, operasional kementerian, serta pembayaran subsidi dan bantuan sosial.
-
RM81 Miliar (Belanja Pembangunan): Dana infrastruktur publik seperti jalan tol, sekolah, dan fasilitas medis.
--------------------------------------------
MENGAPA ANGKA PENDAPATAN INI MEMAKSA MALAYDESH BERUTANG?
BELANJA OPERASIONAL MENYERAP SELURUH PENDAPATAN
Angka belanja operasional murni (Operating Expenditure) yang menyentuh RM338,2 miliar sudah menyedot hampir 100% dari total seluruh pendapatan negara yang masuk.
Hal ini membuat pemerintah Malaydesh sama sekali tidak memilik sisa dana pendapatan bersih untuk membiayai pembangunan fasilitas publik ataupun membayar rekor subsidi (yang sempat menyentuh RM80 miliar).
-
Defisit Anggaran Kronis
Jurang perbedaan antara total pendapatan (~RM343 miliar) dan total belanja (~RM419–RM470 miliar) menciptakan defisit anggaran berkisar di angka 3,5% hingga 3,6% dari PDB negara.
Satu-satunya jalan bagi pemerintah Malaydesh untuk menambal kekurangan uang puluhan miliar ringgit tersebut adalah dengan MENERBITKAN SURAT UTANG NEGARA BARU.
Kalau akhirnya hanya jadi PEMBELI maksudnya apa ya guys.....HAHAHHAHAHA
BalasHapusIndonesia Gugurkan Pengeluaran Bersama KF-21, Ubah Keseimbangan Kuasa Udara Indo-Pasifik dan Perkukuh Dominasi Aeroangkasa Korea Selatan
https://defencesecurityasia.com/indonesia-gugur-pengeluaran-bersama-kf21-korea-selatan/
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. How the Budget Is Divided
Annual defense budget: around RM15–18 billion.
Distribution (typical year, Ministry of Defence reports):
~60% → Emoluments (salaries, allowances, pensions)
~20–25% → Operations & Maintenance (O&M: fuel, spare parts, training, exercises, repairs)
~15–20% → Development/Procurement (buying new weapons, infrastructure, modernization)
👉 This means more than half of the budget goes to people, not equipment.
________________________________________
📌 2. Why Salaries Are So High
a. Large Manpower Size
Malaydesh n Armed Forces (MAF) = ~110,000 active personnel + ~50,000 reserves.
This is relatively large compared to Malaydesh ’s small defense budget.
Each soldier = salary, housing, medical, training, allowances → recurring cost every year.
b. Generous Benefits & Pensions
Retired servicemen receive lifetime pensions (sometimes including dependents).
Number of veterans keeps growing, making pensions a ballooning burden.
In some years, pension spending alone is bigger than equipment spending.
c. Civil Service Culture
Malaydesh ’s military is part of the broader civil service system, where public employment is politically protected.
Downsizing the armed forces would mean laying off civil servants — politically sensitive.
________________________________________
📌 3. Consequences of Salary-Heavy Budget
a. Starves Modernization
With only ~15–20% left for development, Malaydesh cannot sustain large procurement programs.
Example:
Littoral Combat Ship (LCS) program (RM9 billion) → consumed nearly a decade’s worth of procurement funds.
Other projects (fighter replacement, new helicopters) keep getting postponed.
b. Weak Operations & Maintenance (O&M)
Only ~20–25% for O&M means:
Not enough spare parts for aircraft/ships.
Limited flight hours for pilots.
Fewer naval patrol days.
👉 Readiness suffers: equipment exists “on paper” but cannot be deployed.
c. Personnel vs Capability Imbalance
Malaydesh has a lot of soldiers but little firepower.
Example:
Army manpower is large, but many still ride 1980s Condor APCs.
Air Force has trained pilots, but only a fraction of jets are flyable.
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Small Defense Budget (Overall Envelope)
Malaydesh spends around RM15–18 billion per year on defense (≈ 1% of GDP).
This is low compared to regional peers:
Singapore: ~3% of GDP (RM70+ billion equivalent)
Indonesia: ~0.8% of GDP, but larger economy → higher absolute spending (~RM60 billion)
Thailand & Vietnam also outspend Malaydesh in modernization.
👉 Malaydesh ’s small budget puts it at a disadvantage from the start.
________________________________________
📌 2. Budget Distribution – Heavy on Salaries
Typical Malaydesh n defense budget split:
60% → Salaries & pensions
20–25% → Operations & maintenance (O&M)
15–20% → Procurement / modernization
🔎 In practice:
Most of the money pays for personnel (over 100,000 active forces + veterans pensions).
Very little left for buying new weapons or even maintaining old ones.
👉 This creates a large but poorly equipped force.
________________________________________
📌 3. Pensions Burden
Malaydesh has a generous pensions system for retired military personnel.
As veterans population grows, pension spending keeps rising.
Defense Ministry becomes a welfare ministry for ex-servicemen as much as a warfighting institution.
This crowds out funds for modernization.
________________________________________
📌 4. Operations & Maintenance (O&M) Shortfall
The O&M budget (fuel, spare parts, training, repairs) is chronically underfunded.
Impact:
Aircraft often grounded due to lack of parts.
Navy ships idle in dockyards.
Troops train less (pilots fewer flight hours, sailors fewer sea days).
👉 This lowers readiness, even before considering modernization gaps.
________________________________________
📌 5. Procurement = Stop-Go Cycle
With only 15–20% for procurement, Malaydesh struggles to commit to big projects.
Big-ticket items (frigates, fighter jets, armored vehicles) are so expensive that the government buys in small batches or delays purchases for years.
Example:
MRCA (fighter jet replacement) delayed since 2010.
Littoral Combat Ship (LCS) consumed billions, but no ships delivered yet.
Each time budgets tighten (economic slowdown, political crisis), procurement is the first to be cut.
________________________________________
📌 6. Political Priorities & Populism
Politicians prefer to protect salaries (because soldiers & veterans are voters).
Cutting personnel costs is politically unpopular → no downsizing of the armed forces.
Procurement and maintenance (less visible to voters) are sacrificed when budgets are tight.
👉 Leads to “big manpower, weak firepower” problem.
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
HapusPENGELUARAN : RM470 Miliar
BEBAN SUBSIDI 23,9%
PANTAS HUTANG BAYAR HUTANG : RM470 – RM334,1 = MINUS RM135,9
-
171 USANG =
TDM 108 UNIT
TLDM 34 KAPAL
TUDM 29 PESAWAT
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
Ternyata KFX baru sebatas RENCANA & BELUM FINAL....🤣🤣🤣🤣
BalasHapus🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Chronic Budget Allocation Problem
Malaydesh ’s defense budget is small (~1% of GDP, RM15–18 billion/year).
Of that, ~60% goes to salaries and pensions.
Only 20–25% is left for operations & maintenance (O&M), and even less for procurement.
👉 This leaves little funding to buy spare parts, conduct regular overhauls, or invest in preventive maintenance.
________________________________________
📌 2. Air Force (RMAF) Problems
Su-30MKM (delivered 2007)
Flagship fighter jets, but plagued by low availability.
At one point (2018), reports said only 4 of 18 Su-30MKMs were airworthy, the rest grounded due to lack of spare parts and servicing delays.
Malaydesh had difficulties sourcing Russian spare parts after sanctions and because of budget shortfalls.
MiG-29N
Retired in 2017 mainly due to high maintenance costs and poor availability (many were grounded).
Hawk 108/208
Used since the 1990s, many are aging trainers with frequent technical issues.
Maintenance consumes resources but still leaves many aircraft unfit for combat roles.
👉 Overall, RMAF has far fewer combat-ready aircraft than its official fleet size suggests.
________________________________________
📌 3. Navy (RMN) Problems
Old Vessels
Many ships (patrol craft, corvettes) date from the 1970s–80s.
Spare parts are often obsolete or no longer manufactured, forcing RMN to cannibalize parts from one ship to keep another running.
Submarines (Scorpène class)
Maintenance is expensive.
At times, only one of two submarines was operational due to refit or repair delays.
Budget cuts make it hard to sustain long-term contracts with foreign suppliers.
Littoral Combat Ship (LCS) Delay
Because the LCS program is stalled, RMN must overuse old Kedah-class vessels.
Heavy usage without enough maintenance accelerates wear and reduces readiness.
________________________________________
📌 4. Army Problems
The Army still operates Condor APCs from the 1980s, which break down frequently.
Spare parts for these German-made vehicles are scarce.
Even newer AV-8 Gempita vehicles have been criticized for high operating costs and inconsistent spare parts supply.
👉 Result: Many vehicles sit idle in depots, reducing combat mobility.
________________________________________
📌 5. Procurement & Supply Chain Weakness
Malaydesh ’s defense relies heavily on foreign suppliers (Russia, France, UK, US, Turkey).
Spare parts supply gets disrupted due to:
Currency weakness (RM depreciation) → parts become more expensive.
Geopolitical issues (e.g., Russian sanctions).
Late payments to suppliers because of domestic budget delays.
Local defense industry lacks capacity to produce spare parts domestically, unlike Singapore.
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Frequent Change of Governments
Since 2018, Malaydesh has gone through five prime ministers (Najib → Mahathir → Muhyiddin → Ismail Sabri → Anwar).
Each new administration brings in new defense ministers, new priorities, and new reviews of procurement plans.
Defense programs often get shelved, re-tendered, or cancelled, even if already in progress.
👉 Example: The MRCA (fighter jet replacement) program was delayed repeatedly as every government pushed it aside to focus on other political promises.
________________________________________
📌 2. Short-Term Political Goals vs. Long-Term Defense Needs
Politicians often treat the defense budget as a political tool, not a national strategy.
Instead of investing in long-term modernization (ships, jets, systems that take 10–20 years), governments focus on populist measures like subsidies and cash transfers.
Defense ends up being underfunded because it doesn’t bring quick electoral returns.
👉 Result: Modernization plans are written on paper (e.g., Malaydesh Defence White Paper 2019) but rarely implemented.
________________________________________
📌 3. Procurement Decisions Driven by Politics
Major defense deals are often influenced by political patronage and corruption instead of operational needs.
Contracts are awarded to companies with political links, regardless of whether they can deliver.
👉 Example: The Littoral Combat Ship (LCS) project was handed to Boustead Naval Shipyard (linked to UMNO interests), leading to billions spent without a single ship delivered by 2025.
________________________________________
📌 4. Policy Flip-Flops
Projects often get reversed or changed midway because of political shifts.
Example:
NGPV (New Generation Patrol Vessel) plan was for 27 ships. After political scandals and leadership changes, only 6 were built.
MRCA Program (to replace MiG-29s) has been “top priority” since 2010, but each government postponed it → leaving RMAF with a shrinking fleet.
This creates a stop-go cycle where billions are wasted and no consistent progress is made.
________________________________________
📌 5. Lack of Bipartisan Consensus on Defense
Unlike Singapore (where defense is a non-political, bipartisan national priority), in Malaydesh defense policy shifts with each ruling coalition.
No stable long-term vision: every government reopens old debates instead of following through on past commitments.
👉 The 2019 Defence White Paper was a good roadmap, but after Pakatan Harapan fell in 2020, it was quietly shelved.
171 USANG =
HapusTDM 108 UNIT
TLDM 34 KAPAL
TUDM 29 PESAWAT
-
Angkatan Tentera Malaydesh (ATM) mencatat ada 171 unit aset strategis yang telah berusia lebih dari 30 tahun (tiga dekade), dengan rincian unit usang per cabang dinas sebagai berikut:
-
Tentera Darat Malaysdesh (TDM): Memiliki jumlah tertinggi dengan 108 unit kendaraan dan aset taktis yang berusia di atas 30 tahun.
-
Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM): Memiliki 34 unit kapal/aset yang berusia di atas 30 tahun (bahkan 28 di antaranya telah melepasi usia 40 tahun).
-
Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM): Memiliki 29 unit pesawat dan aset udara tempur/angkut yang telah berusia di atas 30 tahun.
-
Sumber = Astro Awani, Malaysiakini, DagangNews, dan Airtimes Malaysia.
----------------------------------
TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA (TLDM) — 34 UNIT
Dari 34 unit kapal tua tersebut, sebanyak 28 kapal bahkan telah melampaui usia 40 tahun. Contoh aset maritim yang masuk dalam rentang usia ini meliputi:
-
KD Pendekar (Kapal Serang Laju): Berusia 45 tahun dan telah tenggelam di perairan Johor akibat menabrak objek bawah air. Laporan publik mengonfirmasi kondisi kapal yang sudah usang ikut memengaruhi insiden ini.
-
Kapal Serang Laju (Fast Attack Craft) Kelas Perdana & Handalan: Kapal-kapal seperti KD Perdana dan KD Handalan yang dibeli sejak era 1970-an.
-
KORVET Kelas Kasturi: Kapal perang seperti KD Kasturi dan KD Lekir yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an (berusia sekitar 40 tahun).
----------------------------------
TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA (TUDM) — 29 UNIT
Aset udara komparatif yang dibeli pada era akhir 1970-an hingga awal 1990-an dan masih dipertahankan meliputi:
-
Pesawat Angkut Lockheed C-130 Hercules: Pesawat angkut taktis andalan Malaysia yang mayoritas variannya telah digunakan sejak tahun 1976 hingga 1980-an (berusia lebih dari 40 tahun).
-
Helikopter Sikorsky S-61A-4 Nuri: Meskipun sebagian besar sudah dipensiunkan secara bertahap, helikopter ini merupakan contoh transisi alutsista udara usang karena telah digunakan sejak tahun 1968.
-
Jet Tempur Hawk 108/208: Jet latih dan tempur ringan milik Malaysia yang mulai dikirim sejak tahun 1993 hingga 1995 (mencapai batas usia 30 tahun).
----------------------------------
TENTERA DARAT MALAYSIA (TDM) — 108 UNIT
Untuk matra darat, unit yang dimaksud didominasi oleh kendaraan taktis dan kendaraan lapis baja ringan era Perang Dingin:
-
Kendaraan Lapis Baja Condor 4x4 (APC): Kendaraan pengangkut personel buatan Jerman yang dibeli oleh Malaysia dalam jumlah besar pada awal tahun 1980-an (berusia di atas 40 tahun).
-
Tank Ringan Alvis Scorpion: Tank ringan pengintai beroda rantai yang dioperasikan sejak tahun 1981.
-
Kendaraan Lapis Baja Sibmas 6x6: Kendaraan pendukung tembakan beroda ban yang juga diakuisisi pada era awal 1980-an.
BalasHapusPsssttttt.......KFX versi MEMBUAL...🤣🤣🤣🤣
“Indonesia tidak melakukan produksi KF-21 bersama, tetapi langsung membeli dari Korea,” kata Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, di Kemhan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Rencana Indonesia untuk memiliki jet tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan memang sebelumnya belum mencapai tahap keputusan final.
https://nasional.kompas.com/read/2026/06/26/15324521/kemhan-indonesia-tidak-produksi-kf-21-bersama-tapi-langsung-beli-dari-korea
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
Contract signed: 2011 with Boustead Naval Shipyard (BNS).
Budget: RM 9 billion for 6 LCS frigates based on the French Gowind-class design.
Promise: First ship to be delivered in 2019.
Reality (as of 2025):
0 ships delivered.
Construction stalled, costs ballooned, and the project was marred by mismanagement and alleged corruption.
Some funds used for unrelated purposes, poor oversight.
First ship expected only by 2026 after multiple restructuring attempts.
👉 Result: The Royal Malaydesh n Navy (RMN) still relies on old corvettes and patrol ships, while neighbors modernize.
________________________________________
📌 2. Armored Vehicle & Army Projects
Condor APCs (1970s–80s) still in service because replacement programs were delayed.
Malaydesh purchased AV-8 Gempita armored vehicles (Turkey-Malaydesh joint project, 2011), but production was slow and plagued by cost overruns.
Planned replacements for older artillery and vehicles often stall due to lack of funds and changing government priorities.
________________________________________
📌 3. Aircraft Procurement Issues
The Multi-Role Combat Aircraft (MRCA) Program to replace aging MiG-29s (retired in 2017) has been delayed for over a decade.
Candidates: Rafale (France), Typhoon (UK), Gripen (Sweden), F/A-18 (US).
Political changes caused the program to be postponed indefinitely.
Malaydesh now only relies on 18 Su-30MKM and 8 F/A-18D Hornets — both aging fleets.
RMAF struggles with readiness: at one point, only 4 of 18 Su-30MKMs were operational due to spare parts shortages.
________________________________________
📌 4. Patrol Vessel (NGPV) Project
1990s project for New Generation Patrol Vessels (NGPV) — intended 27 ships.
Only 6 Kedah-class ships were delivered (2006–2010).
Project faced budget mismanagement and corruption, forcing scaling down.
Navy ended up with far fewer ships than planned, with limited capabilities.
________________________________________
📌 5. Submarine Program (Scorpène Class)
Two French-made Scorpène submarines purchased in mid-2000s.
Program tainted by corruption allegations involving middlemen and political figures (linked to the controversial Altantuya case).
While subs are operational, maintenance has been expensive, and one was sidelined for long periods due to technical issues.
________________________________________
📌 6. Frequent Policy & Leadership Changes
Since 2018, Malaydesh has had multiple changes of prime minister and defense ministers.
Each leadership change often restarts or reshuffles procurement plans.
Example: MRCA program shelved, then revived, then shelved again.
Long-term defense planning is almost impossible in this environment.
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
1. Aging Equipment
A large portion of Malaydesh ’s armed forces equipment is 30–40+ years old.
Examples:
Navy: Some vessels date back to the 1970s–1980s; patrol craft and auxiliary ships are beyond recommended service life.
Air Force (RMAF): Operates Su-30MKM (delivered 2007, but with spare parts issues), F/A-18D Hornets (1997), and Hawks (1994) — all aging platforms.
Army: Armored vehicles like Condor APCs from the 1980s are still in service.
👉 Obsolescence makes maintenance expensive and reduces combat readiness.
________________________________________
2. Underinvestment in Modernisation
Malaydesh ’s defense budget is small (around 1% of GDP, RM15–18 billion yearly) compared to regional peers.
Over 40% goes to salaries and pensions, leaving little for procurement or modernization.
This means many assets simply stay in service until they break down, instead of being replaced regularly like in Singapore or Australia.
________________________________________
3. Procurement Delays & Scandals
Major programs often face delays, mismanagement, or corruption scandals.
Example: Littoral Combat Ship (LCS) project – launched in 2011 (RM9 billion for 6 ships). As of 2025, no ship is operational; first delivery delayed to 2026.
Result: the Navy is stuck using older corvettes and patrol vessels far past their prime.
________________________________________
4. Poor Maintenance & Spare Parts
Limited budget also affects maintenance.
The RMAF has had periods where only a fraction of its Su-30MKM fighters were airworthy due to spare parts shortages.
Old systems without steady spare parts supply quickly degrade into obsolescence.
________________________________________
5. Shifts in Regional Military Balance
Neighbors (Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand) have invested heavily in modern systems (submarines, 5th-gen fighters, frigates, drones).
By contrast, Malaydesh ’s fleet and aircraft look increasingly outdated not just in age, but in capability compared to regional peers.
________________________________________
6. Political Interference & Short-Termism
Defense procurement is often politicized.
Changes in government (frequent in Malaydesh since 2018) cause projects to be halted, renegotiated, or reset.
This leads to long gaps without new equipment, forcing older assets to remain in use.
Ada rakyat Banana Republik malaydesh yang LOW IQ Grade melakukan NEGATIVE FRAMING terhadap INDONESIA tanpa membaca dan mengartikan dengan BENAR atas artikelnya Deng komentar:
BalasHapusGEMPURWIRA28 Juni 2026 pukul 11.36
KESIAN....AKHIRNYA HANYA JADI PEMBELI...itu pun kalau dibeli pasal ketahuan baru sebatas RENCANA dan belum FINAL..............HAHAHAHAH
Nasib Karyawan PTDI Bikin Pendirian Lini Produksi KF-21 Boramae Berlisensi di Indonesia Diragukan Media Korea
https://www.zonajakarta.com/nasional/67314901729/nasib-karyawan-ptdi-bikin-pendirian-lini-produksi-kf-21-boramae-berlisensi-di-indonesia-diragukan-media-korea
Pertanyaan sederhana:
Koq percaya sama opini wartawan Korea Selatan ditahun 2025 lalu daripada putusan kesepakatan antara DAPA Korea Selatan dengan Indonesia???
Ada rakyat Banana Republik malaydesh yang LOW IQ Grade melakukan NEGATIVE FRAMING terhadap INDONESIA tanpa membaca dan mengartikan dengan BENAR atas artikelnya Deng komentar:
BalasHapusGEMPURWIRA28 Juni 2026 pukul 11.36
KESIAN....AKHIRNYA HANYA JADI PEMBELI...itu pun kalau dibeli pasal ketahuan baru sebatas RENCANA dan belum FINAL..............HAHAHAHAH
Nasib Karyawan PTDI Bikin Pendirian Lini Produksi KF-21 Boramae Berlisensi di Indonesia Diragukan Media Korea
https://www.zonajakarta.com/nasional/67314901729/nasib-karyawan-ptdi-bikin-pendirian-lini-produksi-kf-21-boramae-berlisensi-di-indonesia-diragukan-media-korea
Pertanyaan sederhana:
Koq percaya sama opini wartawan Korea Selatan ditahun 2025 lalu daripada putusan kesepakatan antara DAPA Korea Selatan dengan Indonesia???
WKWKWK....ada rakyat dari Republik Pisang Malaydesh yang KEPANASAN sambil Loncat Loncat kesana kemari sambil makan Pisang 🍌🍌🍌 karena TIDAK TERIMA INDONESIA memiliki rencana strategis shopping MRCA KF-21 Boramae block 20
BalasHapusPsssttttt.......KFX versi MEMBUAL...🤣🤣🤣🤣
BalasHapus“Indonesia tidak melakukan produksi KF-21 bersama, tetapi langsung membeli dari Korea,” kata Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, di Kemhan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Rencana Indonesia untuk memiliki jet tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan memang sebelumnya belum mencapai tahap keputusan final.
https://nasional.kompas.com/read/2026/06/26/15324521/kemhan-indonesia-tidak-produksi-kf-21-bersama-tapi-langsung-beli-dari-korea
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
As of June 2025, Malaydesh 's federal government debt was RM 1.3 trillion, up from RM 1.25 trillion at the end of 2024, with a projected debt-to-GDP ratio of 69% by the end of 2025. Simultaneously, household debt reached RM 1.65 trillion in March 2025, representing 84.3% of GDP, but this level is considered manageable due to strong household financial assets, which are 2.1 times higher than the total debt.
Federal Government Debt
End of 2024: RM 1.25 trillion
End of June 2025: RM 1.3 trillion
Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
=============
MISKIN ......
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
DEBT 2019 = RM 1,25 TRILLION
DEBT 2018 = RM 1,19 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said
============
Efek Penghapusan GST
1. Penerimaan Negara Turun Tajam
GST 2017: menyumbang RM 44 miliar (sekitar 20% pendapatan federal).
SST 2019: hanya menyumbang sekitar RM 27 miliar.
👉 Artinya ada kehilangan pendapatan tahunan ± RM 15–20 miliar.
Dampak langsung: ruang fiskal pemerintah makin sempit, bergantung lebih besar pada minyak & gas serta pajak langsung (corporate tax, income tax).
________________________________________
2. 🦧GORILA IQ BOTOL = DEFISIT ANGGARAN Melebar
Hilangnya pemasukan dari GST membuat defisit fiskal sulit diturunkan.
Malaydesh tetap terjebak defisit 4–6% dari PDB hampir TIAP TAHUN TIPU-TIPU sejak itu.
Pemerintah harus menambah utang untuk menutup belanja publik.
👉 Salah satu faktor yang mendorong utang publik naik ke >60% PDB.
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
1. Keterbatasan Anggaran dan Alokasi Belanja
Anggaran pertahanan Malaydesh stagnan di kisaran RM15–18 miliar per tahun, namun mayoritas digunakan untuk operasi harian—alih-alih modernisasi atau peningkatan kapasitas.
Anggaran 2024 hanya sebesar USD 4,16 miliar, dan lebih dari 40% digunakan untuk gaji dan tunjangan personel
DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan pagu hingga 1,5% dari PDB, bahkan beberapa pihak menganjurkan 4% PDB agar Militer Mampu menjalankan misi pertahanan yang optimal.
________________________________________
2. Aset & Peralatan Usang
Terdapat 171 aset militer yang telah berusia lebih dari 30 tahun, mencakup:
108 milik TDM
29 milik TUDM
34 milik TLDM
Contohnya:
KD Pendekar, kapal lama (~45 tahun), tenggelam setelah tertabrak objek bawah laut
Sepertiga armada kapal keamanan (misalnya dari Agensi Maritim Malaydesh ) rusak atau tidak berfungsi.
________________________________________
3. Proyek Besar Tertunda dan Skandal Pengadaan
Proyek Littoral Combat Ship (LCS)—senilai RM9 miliar—berasal dari rencana 6 kapal:
Pengiriman pertama, Maharaja Lela, seharusnya 2019, tapi tertunda.
Proyek dihentikan dan dilanjutkan kembali, dengan estimasi pengiriman baru: satu kapal selesai 2026, sisanya 2029.
Skandal pengadaan LCS menunjukkan korupsi dan mismanagement—termasuk soal desain yang tidak dipilih RMN dan pembayaran besar sebelum penyelesaian desain.
________________________________________
4. Korupsi, Perencanaan Buruk, dan Interferensi Politik
Militer Malaydesh berada dalam “band D, kategori risiko tinggi untuk korupsi di sektor pertahanan.”
Terdapat banyak intervensi politik dalam pengadaan dan kontrak militer, yang menurunkan efektivitas dan memunculkan biaya transaksional tak perlu.
Perencanaan yang buruk sering menyebabkan pengadaan disetujui tanpa kebutuhan pengguna yang jelas—contoh kasus jet tempur LCA.
________________________________________
5. Masalah Operasional dan Sumber Daya Personel
Personel militer dilaporkan menghadapi masalah keterampilan berpikir, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah selama operasi
RMAF sendiri bermasalah dalam pemeliharaan pesawat dan pasokan suku cadang, untuk jenis lawas seperti Su-30MKM maupun Hornet bekas Kuwait.
________________________________________
6. Ancaman Eksternal dan Keamanan Maritim Terancam
Tiongkok melakukan tekanan terhadap eksplorasi minyak di zona ekonomi eksklusif (EEZ) Malaydesh , termasuk Luconia Shoals. Pemerintah sedang mempercepat pembangunan pangkalan angkatan laut di Bintulu (direncanakan selesai 2030), namun dianggap terlambat.
Kekurangan aset yang memadai membuat Malaydesh berisiko kesulitan mempertahankan EEZ dari pelanggaran negara lain.
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
Aduh geng GORILLA pasti KECEWA BERAT.....HAHAHAHAHA
BalasHapusKemhan: Pembelian Jet KF-21 Boramae dari Korsel Masih Tahap Penjajakan
https://nasional.kompas.com/read/2026/04/03/15215311/kemhan-pembelian-jet-kf-21-boramae-dari-korsel-masih-tahap-penjajakan
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
1. High Personnel Costs vs. Limited Modernization
A large share of Malaydesh defense budget goes to salaries, pensions, and welfare for military personnel.
This leaves limited funds for modernization programs, equipment procurement, or advanced training.
For example, more than half of the annual defense allocation is often consumed by operating and personnel expenditures.
________________________________________
2. Underfunded Procurement & Maintenance
With so much spent on personnel, Malaydesh struggles to allocate enough for:
New acquisitions (fighter jets, naval vessels, surveillance systems).
Maintenance of existing platforms, many of which are already aging.
This imbalance leads to a growing capability gap compared to regional peers.
________________________________________
3. Skewed Distribution Across Services
The Army traditionally receives a larger share of the defense budget compared to the Navy and Air Force.
Yet, Malaydesh main security challenges are maritime-based (South China Sea, Strait of Malacca, Sulu Sea).
This creates a mismatch between budget priorities and strategic needs.
________________________________________
4. Reactive Rather than Strategic Spending
Defense spending often reacts to short-term needs (e.g., counterterrorism, piracy, or disaster relief) instead of long-term modernization.
This results in fragmented, stop-start procurement projects — for example, delays in fighter jet replacements or naval shipbuilding programs.
________________________________________
5. Dependence on Imports & High Costs
Malaydesh relies on imported defense technology, which is expensive.
Budget constraints mean Malaydesh often buys small numbers of different platforms from multiple countries.
This creates inefficiencies in logistics, training, and maintenance, further straining limited funds.
===========
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
End of 2024: RM 1.25 trillion
End of June 2025: RM 1.3 trillion
Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
PENDAPATAN NEGARA:
HapusBerkisar RM334,1 Miliar hingga RM343,1 Miliar (75,8% dari pajak dan 24,2% non-pajak/Petronas).
-
TOTAL PENGELUARAN:
Mencapai RM419,2 Miliar hingga RM470 Miliar.
-
ALOKASI BELANJA:
Sebesar RM338,2 Miliar habis untuk operasional (gaji, pensiun, subsidi) dan hanya RM81 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.
-
ALASAN UTAMA HARUS BERUTANG
PENDAPATAN HABIS TOtal: Biaya operasional murni (RM338,2 Miliar) langsung menelan hampir 100% dari seluruh pendapatan negara yang masuk.
-
DEFISIT ANGGARAN KRONIS: Selisih besar antara pendapatan dan total belanja menciptakan lubang defisit 3,5% hingga 3,6% dari PDB.
-
PENERBITAN UTANG BARU: Pemerintah terpaksa menarik utang baru senilai puluhan miliar ringgit karena tidak ada sisa dana bersih untuk membiayai proyek pembangunan dan subsidi.
--------------------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
Aduh geng GORILLA pasti KECEWA BERAT.....HAHAHAHAHA
BalasHapusKemhan: Pembelian Jet KF-21 Boramae dari Korsel Masih Tahap Penjajakan
https://nasional.kompas.com/read/2026/04/03/15215311/kemhan-pembelian-jet-kf-21-boramae-dari-korsel-masih-tahap-penjajakan
COST SHARE 2022–2025 = 400 MILLIAR WON
Hapus2026 SISA COST SHARE = 600 – 400 : 200 MILLIAR WON
200 MILIAR WON = RP 2.276.120.000.000 (2,27 TRILIUN RUPIAH)
2026 LUNAS PROTOIPE KF21
--------
COST SHARE Tahun 2022 & 2023:
Dana telah dialokasikan dalam APBN melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. Pada periode ini, pembayaran sempat tersendat namun tetap dijaga komitmennya melalui skema cicilan untuk mengejar ketertinggalan.
-
COST SHARE Tahun 2024:
Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp1,25 triliun (sekitar USD 79,6 juta). Anggaran ini dialokasikan untuk mulai menutupi kekurangan pembayaran (unpaid share) yang terakumulasi sejak beberapa tahun sebelumnya.
-
COST SHARE Tahun 2025:
Menjadi tahun krusial di mana pembayaran difokuskan pada penyelesaian sisa kewajiban setelah adanya kesepakatan pemotongan total nilai kontribusi menjadi 600 miliar won. Pembayaran dilakukan secara bertahap hingga mencapai akumulasi sekitar 400 miliar won pada pertengahan 2025. Sisa Cost Share 200 miliar Won Korea Selatan (KRW) setara dengan sekitar Rp2.276.120.000.000 (2,27 triliun Rupiah).
-
LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
https://defense-studies.blogspot.com/2026/06/indonesia-siap-terima-prototipe-jet.html?sc=1781141080257#c7962626431917344692
----------------------------------
INDONESIA 48 KAAN
INDONESIA 48 KAAN
INDONESIA 48 KAAN
https://www.tusas.com/medya-merkezi/haberler/turkiye-ile-endonezya-arasinda-atilan-imzalarla-turkiye-tarihinin-rekor-ihracat-sozlesmesi-gerceklestirildi-anlasma-tusas-tarafindan-milli-imkanlarla-uretilen-48-adet-milli-muharip-ucak-kaan-in-satisini-kapsiyor
----------------------------------
2024 BUKTI 42 RAFALE RESMI DASSAULT =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
https://www.dassault-aviation.com/fr/groupe/presse/press-kits/entree-en-vigueur-de-la-derniere-tranche-de-18-rafale-pour-lindonesie/
----------------------------------
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
----------------------------------
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
----------------------------------
WELCOME 24 J10CE - PL15E
WELCOME 24 J10CE - PL15E
WELCOME 24 J10CE - PL15E
https://defense-studies.blogspot.com/2026/06/indonesia-dilaporkan-mencapai.html#comment-form
-
KAYA = KAAN - RAFALE - KF21 - J10CE - KIZILELMA –
M364FA - GARIBALDI - FMP - PPA - ISTIF
===================
===================
MISKIN = F18 BATAL - BLACKHAWK BATAL - NSM BATAL - CUT BUDGET
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
1. Littoral Combat Ship (LCS) Project
Initial Cost and Delays: The LCS project, initially budgeted at RM6 billion, has experienced substantial delays and cost escalations. The project, which was supposed to deliver six ships, has been reduced to five, with the total cost now exceeding RM11 billion .
Overspending and Misallocation: A Public Accounts Committee (PAC) report revealed that RM400 million of the funds were used to settle debts from a previous patrol vessel project, and 15% of the equipment purchased became obsolete due to prolonged storage
Progress and Future Plans: As of recent updates, the LCS project has achieved 72.43% completion across all five vessels, with the first ship expected to be delivered by 2026
________________________________________
2. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
Cost Overruns: The NGPV program, initially planned for 27 vessels, faced significant cost overruns, with the final expenditure reaching RM6.75 billion, up from the original RM5.35 billion .
Quality Issues: The Kedah-class NGPVs suffered from technical problems, quality issues, and delays, leading to the cancellation of the program and a reduction in the number of vessels delivered .
________________________________________
3. Scorpène Submarine Deal
Increased Costs: The procurement of two Scorpène-class submarines, initially contracted at RM4.3 billion, experienced cost increases due to delays and mismanagement, raising concerns about the efficiency of the procurement process .
Corruption Allegations: The deal has been associated with corruption allegations, further complicating the project's financial and operational outcomes .
________________________________________
4. Black Hawk Helicopter Procurement
Controversial Deal: A deal for the purchase of Black Hawk helicopters was scrapped after the Malaydesh n King intervened, criticizing the procurement of outdated equipment at high costs
Safety Concerns: The decision followed a fatal helicopter collision involving naval officers, highlighting the risks associated with outdated military equipment.
________________________________________
5. General Factors Contributing to Delays and Cost Overruns
Poor Planning and Oversight: Inadequate project planning and lack of stringent oversight have been identified as key factors leading to delays and budget overruns in military procurement .
Political Interference: Political considerations and interference have often influenced procurement decisions, sometimes at the expense of operational requirements and cost-effectiveness.
Corruption and Mismanagement: Instances of corruption and mismanagement have further exacerbated the financial and operational challenges in defense procurement.
===========
GOV + PEOPLE HOBI HUTANG = OVERLIMIT DEBT
GOVERNMENT DEBT : 69% of GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% of GDP
Federal Government Debt
End of 2024: RM 1.25 trillion
End of June 2025: RM 1.3 trillion
Projected Debt-to-GDP: 69% by the end of 2025
Household Debt
2025 : RM1.73 trillion, or 85.8% of GDP GDP
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Chronic Budget Constraints
Defense spending is only ~1% of GDP (2024), among the lowest in ASEAN.
Most regional peers spend closer to 1.5–3% of GDP (Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia).
This means:
Little money for modernization.
Old equipment kept in service far too long.
Programs constantly delayed or cancelled.
👉 Core issue: Malaydesh cannot fund a modern military with such a small envelope.
________________________________________
📌 2. Poor Budget Distribution
50–55% of the defense budget goes to salaries, pensions, and allowances.
Operations & maintenance (O&M): chronically underfunded.
Procurement/modernization: gets only 15–20% of the budget (too low).
👉 Result: Malaydesh pays for people, not capability. Troops are numerous but poorly equipped.
________________________________________
📌 3. Aging & Obsolete Equipment
Army (TDM): still relies on 1980s armored vehicles, limited artillery, no modern air defense.
Navy (TLDM): fewer than 10 serious warships, only 2 old submarines, Littoral Combat Ship (LCS) scandal left modernization frozen for a decade.
Air Force (RMAF/TUDM): small fighter fleet, many grounded, lacks long-range SAMs or modern drones.
👉 Malaydesh platforms are outdated compared to Singapore, Indonesia, Vietnam.
________________________________________
📌 4. Procurement Delays & Scandals
LCS scandal (6 Gowind-class ships, none delivered since 2011).
MiG-29 replacement delayed for over 10 years, only FA-50s ordered in 2023.
Army modernization programs constantly shifted or downsized.
Corruption, political interference, and lack of accountability = wasted billions.
👉 Loss of trust: Even inside ATM, officers see procurement as politically driven.
________________________________________
📌 5. Political Interference & Short-Termism
Every change of government resets priorities.
Projects canceled or reshaped based on politics, not strategy.
Defense White Paper (2019) promised long-term stability, but ignored due to COVID and fiscal crisis.
👉 ATM never gets consistent 10–20 year planning like Singapore’s MINDEF.
________________________________________
📌 6. Weak Operations & Maintenance (O&M)
Not enough funds for spare parts, fuel, and maintenance.
Submarines sometimes not operational due to lack of upkeep.
Fighter aircraft often grounded.
Army vehicles and artillery poorly maintained.
👉 Readiness is much lower than it looks on paper.
________________________________________
📌 7. Low Training Hours
Fighter pilots often fly <120 hours/year (NATO standard = 180+).
Naval ships sail less because of fuel & maintenance limits.
Army units rarely conduct large-scale combined exercises due to cost.
👉 Troops lack real combat training experience.
________________________________________
📌 8. Weak Doctrine & Planning
ATM doctrine is outdated and fragmented.
Malaydesh tries to prepare for everything (conventional war, counter-insurgency, humanitarian aid) but lacks resources.
No focus on joint operations (Army, Navy, Air Force coordination weak).
Defense planning often reactive, not proactive.
171 USANG =
HapusTDM 108 UNIT
TLDM 34 KAPAL
TUDM 29 PESAWAT
-
Angkatan Tentera Malaydesh (ATM) mencatat ada 171 unit aset strategis yang telah berusia lebih dari 30 tahun (tiga dekade), dengan rincian unit usang per cabang dinas sebagai berikut:
-
Tentera Darat Malaysdesh (TDM): Memiliki jumlah tertinggi dengan 108 unit kendaraan dan aset taktis yang berusia di atas 30 tahun.
-
Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM): Memiliki 34 unit kapal/aset yang berusia di atas 30 tahun (bahkan 28 di antaranya telah melepasi usia 40 tahun).
-
Tentera Udara Diraja Malaydesh (TUDM): Memiliki 29 unit pesawat dan aset udara tempur/angkut yang telah berusia di atas 30 tahun.
-
Sumber = Astro Awani, Malaysiakini, DagangNews, dan Airtimes Malaysia.
--------------------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
Aduh geng GORILLA pasti KECEWA BERAT.....HAHAHAHAHA
BalasHapusKemhan: Pembelian Jet KF-21 Boramae dari Korsel Masih Tahap Penjajakan
https://nasional.kompas.com/read/2026/04/03/15215311/kemhan-pembelian-jet-kf-21-boramae-dari-korsel-masih-tahap-penjajakan
COST SHARE 2022–2025 = 400 MILLIAR WON
Hapus2026 SISA COST SHARE = 600 – 400 : 200 MILLIAR WON
200 MILIAR WON = RP 2.276.120.000.000 (2,27 TRILIUN RUPIAH)
2026 LUNAS PROTOIPE KF21
--------
COST SHARE Tahun 2022 & 2023:
Dana telah dialokasikan dalam APBN melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. Pada periode ini, pembayaran sempat tersendat namun tetap dijaga komitmennya melalui skema cicilan untuk mengejar ketertinggalan.
-
COST SHARE Tahun 2024:
Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp1,25 triliun (sekitar USD 79,6 juta). Anggaran ini dialokasikan untuk mulai menutupi kekurangan pembayaran (unpaid share) yang terakumulasi sejak beberapa tahun sebelumnya.
-
COST SHARE Tahun 2025:
Menjadi tahun krusial di mana pembayaran difokuskan pada penyelesaian sisa kewajiban setelah adanya kesepakatan pemotongan total nilai kontribusi menjadi 600 miliar won. Pembayaran dilakukan secara bertahap hingga mencapai akumulasi sekitar 400 miliar won pada pertengahan 2025. Sisa Cost Share 200 miliar Won Korea Selatan (KRW) setara dengan sekitar Rp2.276.120.000.000 (2,27 triliun Rupiah).
-
LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
LUNAS = 1 PROTOTIPE KF21
https://defense-studies.blogspot.com/2026/06/indonesia-siap-terima-prototipe-jet.html?sc=1781141080257#c7962626431917344692
----------------------------------
INDONESIA 48 KAAN
INDONESIA 48 KAAN
INDONESIA 48 KAAN
https://www.tusas.com/medya-merkezi/haberler/turkiye-ile-endonezya-arasinda-atilan-imzalarla-turkiye-tarihinin-rekor-ihracat-sozlesmesi-gerceklestirildi-anlasma-tusas-tarafindan-milli-imkanlarla-uretilen-48-adet-milli-muharip-ucak-kaan-in-satisini-kapsiyor
----------------------------------
2024 BUKTI 42 RAFALE RESMI DASSAULT =
6 RAFALE SEPTEMBER 2022
18 RAFALE AGUSTUS 2023
18 RAFALE JANUARI 2024
DASSAULT AVIATION = 42 RAFALE
https://www.dassault-aviation.com/fr/groupe/presse/press-kits/entree-en-vigueur-de-la-derniere-tranche-de-18-rafale-pour-lindonesie/
----------------------------------
RESMI : PROCUREMENT MRCA JULIET
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843686
----------------------------------
RESMI : PROCUREMENT MRCA SURABAYA
https://sirup.inaproc.id/sirup/rup/detailPaketPenyedia2020?idPaket=66843682
----------------------------------
WELCOME 24 J10CE - PL15E
WELCOME 24 J10CE - PL15E
WELCOME 24 J10CE - PL15E
https://defense-studies.blogspot.com/2026/06/indonesia-dilaporkan-mencapai.html#comment-form
-
KAYA = KAAN - RAFALE - KF21 - J10CE - KIZILELMA –
M364FA - GARIBALDI - FMP - PPA - ISTIF
===================
===================
MISKIN = F18 BATAL - BLACKHAWK BATAL - NSM BATAL - CUT BUDGET
-
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
Hapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Fighter Fleet Problems
Current Fighters (as of 2025):
8 F/A-18D Hornets (bought in 1997)
Aging, need mid-life upgrades, limited strike range.
18 Su-30MKM Flankers (delivered 2007–2009)
Powerful but plagued by maintenance and spare parts issues.
Many often grounded → at times less than 50% readiness.
MB-339CM trainers/light attack jets (old, limited combat role).
👉 Compared to neighbors:
Singapore → >60 F-15SGs & upgraded F-16Vs, buying F-35s.
Indonesia → >30 Su-27/30s, buying Rafales & F-15EX.
Vietnam → 36+ Su-30MK2Vs.
👉 Malaydesh ’s fighter fleet is tiny and partially unserviceable, limiting air superiority.
________________________________________
📌 2. The MiG-29 Failure
Malaydesh bought 18 MiG-29Ns in the 1990s.
Retired early (2015) due to:
High operating cost.
Reliability issues.
Poor logistics support from Russia.
Replacement program (“MRCA”) delayed for over a decade because of budget constraints and political indecision.
👉 Result: Fighter numbers dropped sharply → “air power gap” still not fixed.
________________________________________
📌 3. Transport & Airlift
C-130 Hercules fleet (14 units) → old but reliable, used for logistics & disaster relief.
A400M Atlas (4 units, delivered 2015–2017)
Gap: Malaydesh lacks enough airlift to rapidly reinforce East Malaydesh (Sabah & Sarawak).
________________________________________
📌 4. Maritime Patrol Aircraft (MPA) Weakness
Currently uses Beechcraft King Air B200Ts → outdated and limited range.
Malaydesh faces constant Chinese Coast Guard intrusion in South China Sea, but has no dedicated long-range MPA fleet.
Boeing P-8 Poseidon (used by US, Australia, India) is far beyond Malaydesh ’s budget.
👉 Weak maritime domain awareness → navy operations suffer too.
________________________________________
📌 5. Helicopter Fleet
Nuri helicopters (Sikorsky S-61) retired in 2019 due to age.
Replacement delayed — Army and Air Force face lift helicopter shortage.
Only a few AW139 and EC725 Cougar are available, limiting troop transport and search & rescue (SAR).
________________________________________
📌 6. Air Defense & Radar
Malaydesh has no long-range surface-to-air missile (SAM) systems.
Relies only on short-range man-portable systems (MANPADS) and some older gun-based defenses.
Radar coverage is patchy, especially over the South China Sea.
👉 Meaning: Malaydesh n airspace is vulnerable to intrusion by modern air forces.
________________________________________
📌 7. Procurement Delays & Budget Issues
Fighter replacement program (MRCA → Multi-Role Combat Aircraft) has been discussed since 2010s, but still no decision due to budget politics.
Plans for KAI FA-50 light fighters (up to 36 units) finally approved in 2023, but delivery will stretch into late 2020s.
No clear roadmap for 5th-generation fighters (like F-35 or KF-21).
).
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
📌 1. Small and Aging Fleet
Surface combatants:
Only 2 Lekiu-class frigates (1999) → nearing obsolescence, modernization delayed.
2 Kasturi-class frigates (1980s German design) → upgraded but still old.
4 Kedah-class OPVs (2000s, MEKO-100 design) → lightly armed, more like patrol vessels than real warships.
Total “serious” warships: fewer than 10, compared to:
Singapore Navy: >20 modern, high-tech vessels (Formidable-class frigates, Littoral Mission Vessels).
Indonesia Navy: dozens of frigates, corvettes, and modern missile boats.
👉 TLDM cannot sustain a large-scale naval fight.
________________________________________
📌 2. Submarine Force Weakness
Only 2 Scorpène-class submarines (delivered 2009–2010).
Problems:
High operating cost → often not fully operational.
Limited numbers → cannot maintain continuous presence at sea.
No replacement or expansion plans due to budget constraints.
By contrast:
Vietnam has 6 Kilo-class submarines.
Singapore operates 4 advanced submarines (with more on order).
________________________________________
📌 3. Littoral Combat Ship (LCS) Scandal
In 2011, Malaydesh approved 6 Gowind-class LCS frigates (French design, built locally).
Supposed to be the backbone of TLDM modernization.
Scandal: corruption, mismanagement, political interference → no ship delivered after more than a decade.
First ship expected only in 2026–2027, cost ballooned from RM 6 billion → >RM 11 billion.
👉 A whole decade lost with zero new frontline warships.
________________________________________
📌 4. Poor Naval Aviation & Support
Helicopters: only a few Super Lynx and AW139 → limited ASW (anti-submarine warfare).
No naval combat aircraft (relies entirely on RMAF).
Weak sealift/amphibious capacity:
Only 2–3 support/transport ships (KD Mahawangsa, KD Sri Inderapura-class, etc.).
Insufficient to deploy large forces rapidly to Sabah/Sarawak.
________________________________________
📌 5. Budget Constraints
Navy modernization requires long-term funding, but:
Defense budget = only 1.0–1.1% of GDP.
Navy often loses out to Army in budget share.
Procurement done piecemeal → delays, cost overruns.
Example: LCS program stalled because of funding + political issues, not just technical delays.
________________________________________
📌 6. Strategic Geography Challenge
Malaydesh has to defend two separate regions:
Peninsular Malaydesh (Strait of Malacca).
East Malaydesh (Sabah & Sarawak, near South China Sea).
TLDM has too few ships to patrol both areas effectively.
South China Sea disputes: Chinese Coast Guard and militia often outnumber Malaydesh n presence.
________________________________________
📌 7. Weak Deterrence
Malaydesh cannot project naval power.
TLDM’s ships are often patrol-focused (low firepower).
Relies on diplomacy rather than deterrence in South China Sea.
In contrast:
Singapore Navy = highly modern, networked, with submarines, frigates, and advanced air defense.
Indonesia Navy = larger fleet, more missile boats, expanding rapidly.
Vietnam Navy = strong submarine force and anti-access weapons.
TOTAL AKUMULASI PHK NASIONAL
Hapus38.953 Orang: Total jumlah pekerja di Malaydesh yang terkena PHK dalam lima bulan pertama (Januari hingga Mei).
-
TREN ANGKA PHK BULANAn
Data bulanan menunjukkan dinamika pergerakan angka PHK yang fluktuatif sejak awal tahun:
Januari: 10.658 hingga 10.700 orang terkena PHK (puncak tertinggi akibat restrukturisasi awal tahun).
Februari: 7.512 orang kehilangan pekerjaan.
Maret: 5.855 orang kehilangan pekerjaan (titik terendah di awal tahun).
April: 7.057 orang terkena PHK (mengalami lonjakan sebesar 21% dibanding bulan Maret)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
UTANG & LIABILITAS MALAYDESH (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
🐷🐷🐷 BERUK = AYUH TUNJUK SHOPPING MALAYDESH???
BalasHapus-
FAKTA = ZONK MRCA SPH LCS NSM F18 UH60A
-
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir M. Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim M. Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI 1998–2026 =
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII)
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL
5x GANTI PM = NOL
6x GANTI MINDEF = NOL
-
BERUK TIAP HARI STALKING INDONESIA 😝🤣😀
Cupp..cuuupp..cupps...Satu Dunia Ketawa Terbahak2 baca berita dibawah⬇️haha!🤫🤥🤣
BalasHapusbertaon2 pembual kata akan datang 33 hornet kuwait..🤥
Last Last di Kensel PM Banana Repablik haha!🍌😂🍌
bulan depannya dibales Norway Batal NSM haha!⛔️🤣⚡️
duhhh syakitnya tuch kena INSTAN KARMA gegara prenk Emir Kuwait haha!✌️😎🧞♂️
🍌🍌🍌🍌🍌
Malaysia Batalkan Rencana Akuisisi Pesawat Tempur F/A-18 Hornet Bekas dari Kuwait
28 Februari 2026
https://defense-studies.blogspot.com/2026/02/malaysia-batalkan-rencana-akuisisi.html?m=1
Asooyyy JV KFX IFX Telah Usai dan kontribusi Lunas 100%...
BalasHapusLanjut Kita SHOPPING BORAMAE....
waks ada warganyet Banana🍌Repablik PANIK🥶KOYAK🔥 haha!😤😭😆
5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
BalasHapus5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
1. Procurement and Equipment Weaknesses
a. Delays in Procurement
Projects like the Littoral Combat Ship (LCS) and New Generation Patrol Vessel (NGPV) programs have faced years of delays.
LCS project, valued at RM9 billion, has seen zero completed ships after massive spending.
Delays reduce operational readiness and compromise the Navy’s ability to safeguard maritime borders.
b. Cost Overruns
Mismanagement and overbudgeting are common; e.g., the LCS project has overspent by over RM1.4 billion, partly to cover liabilities from past failed projects.
Cost overruns often stem from political interference, corruption, and poor project planning.
c. Aging and Inadequate Equipment
Acquisition of decades-old Black Hawk helicopters drew royal criticism as "flying coffins."
Many MAF systems are obsolete, reducing combat effectiveness and increasing maintenance costs.
________________________________________
2. Corruption and Cronyism
High-level officials and intermediaries often profit from military contracts (e.g., Scorpène submarine scandal).
Cronyism results in:
Contracts awarded without transparent tenders.
Selection of unsuitable or overpriced equipment.
This erodes public trust and inflates defense expenditure without improving capability.
________________________________________
3. Lack of Transparency and Oversight
Official Secrets Act 1972 and limited parliamentary oversight create opaque decision-making.
Tender processes often bypass public scrutiny, enabling mismanagement and corruption.
Examples:
LCS project: partial shell companies used for siphoning funds.
Scorpène deal: commissions and possible bribery unaccounted for in official records.
________________________________________
4. Human Resource and Training Challenges
Insufficient training and outdated doctrines reduce operational efficiency.
MAF faces difficulty retaining skilled personnel in technical fields (e.g., naval engineering, aviation maintenance).
Limited joint exercises with advanced foreign militaries reduce interoperability and experience.
________________________________________
5. Strategic and Policy Weaknesses
Defence policy is sometimes reactive rather than proactive.
Limited domestic defense production capability leads to dependence on foreign suppliers, often exacerbating delays and cost overruns.
Politically driven procurement decisions may override strategic military needs.
________________________________________
Conclusion
The weaknesses of the Malaydesh n Armed Forces are interconnected, combining operational, financial, and governance shortcomings:
Operational Readiness: Compromised by outdated and delayed equipment.
Financial Mismanagement: Overspending and corruption reduce the value of defense budgets.
Governance and Transparency Gaps: Lack of accountability allows systemic inefficiency.
Human Capital Challenges: Training and retention issues impede force modernization.
Implications:
National security is at risk, particularly in maritime defense and rapid-response operations.
Public funds are wasted without meaningful improvements in capability.
BANANA REPUBLIC : ZONK MRCA SPH LCS NSM =
BalasHapus5x Ganti RAJA
5x Ganti PM
6x Ganti Menteri Pertahanan
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
BalasHapus(safety threshold of 65%)
-
2026
Populasi: 36.38 juta
Utang Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Utang Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Utang Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Utang Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Utang Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Utang Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Utang Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Utang Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%) [1]
Utang Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901 [1]
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Utang Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Utang Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Utang Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Utang Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Utang Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Utang Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Utang Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Utang Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Utang Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Utang Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Utang Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Utang Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Utang Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Utang Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Utang Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Utang Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Utang Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Utang Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Utang Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Utang Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Utang Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Utang Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Utang Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Utang Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Utang Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Utang Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Utang Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Utang Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Utang Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Utang Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Utang Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Utang Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Utang Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Utang Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Utang Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Utang Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Utang Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Utang Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Utang Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Utang Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Utang Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Utang Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Utang Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Utang Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Utang Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Utang Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Utang Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821
=============
=============
INDONESIA
(safety threshold of 60%)
-
2026 Govt Debt-to-GDP : 40,46%
2026 Household Debt-to-GDP : 15,70%
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
BalasHapus-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM470 – RM334,1 = - RM135,9
--------------------------------
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALONDESH = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALONDESH = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALONDESH = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALONDESH = PHK MASSAL
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT
--------------------------------
MALONDESH.......
STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN OPERASIONAL & MISKIN
2026 MALONDESH = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak konflik Timur Tengah (Reuters).
2026 MALONDESH = PHK MASSAL = MISKIN: Data SOCSO (PERKESO) mencatat 24.100 PHK; Petronas pangkas ±5.000 karyawan. Puncak krisis Januari 2026 (CNBC & HLIB).
2026 MALONDESH = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan seluruh kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 akibat skandal suap pejabat senior dan mantan panglima.
2025-2024 MALONDESH = SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun tanpa aktivitas transfer senjata besar di level internasional (Defense Studies).
2023 MALONDESH = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala anggaran.
________________________________________
KONTRAKSI FINANSIAL PERTAHANAN (FINANCIAL CONSTRAINTS):
Alokasi Anggaran Terbatas: Belanja pertahanan hanya berkisar 1,2%–1,5% dari PDB, jauh di bawah standar regional untuk modernisasi.
Biaya Operasional vs Modernisasi: Sebagian besar anggaran habis untuk gaji, pensiun, dan biaya harian, menyisakan dana sangat minim untuk pengadaan senjata canggih atau Litbang (R&D).
Kompetisi Prioritas Domestik: Anggaran militer sering dikalahkan oleh prioritas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.
Ketergantungan Teknologi Asing: Biaya tinggi pengadaan alutsista impor membuat Malondesh terpaksa membeli barang bekas (second-hand) atau menunda program pengadaan.
Dampak Kesiapan Strategis: Peralatan tua (kapal, pesawat, kendaraan) dipaksa beroperasi melampaui usia teknisnya; pelatihan pasukan dikurangi demi penghematan.
________________________________________
KELEMAHAN ARMADA LAUT (NAVAL LIMITATIONS):
Aging Fleet (Armada Tua): Kapal utama seperti KD Kasturi dan KD Lekir berusia lebih dari 30 tahun dengan kemampuan tempur yang sangat terbatas.
Skandal & Penundaan LCS: Program RM 11 miliar penuh mismanajemen dan korupsi. Hingga 2025, hanya mencapai 72% progres tanpa satu pun kapal yang siap tempur.
Struktur Armada Terfragmentasi: Terlalu banyak kelas kapal yang berbeda menyebabkan logistik, pelatihan, dan perawatan menjadi sangat tidak efisien dan mahal.
Lemahnya Pengawasan Maritim: Kurangnya radar jarak jauh, UAV, dan sistem deteksi kapal selam membuat zona ekonomi eksklusif (ZEE) sangat rentan terhadap infiltrasi asing.
Vulnerabilitas Strategis: Tanpa daya getar angkatan laut yang kredibel, Malondesh kehilangan pengaruh strategis di Laut Cina Selatan menghadapi asertivitas kapal-kapal asing.
________________________________________
RINGKASAN MASALAH UTAMA:
Armada Tua: Kesiapan tempur terus menurun.
Penundaan LCS: Tidak ada kapal kombatan permukaan modern.
Logistik Inefisien: Akibat terlalu banyak jenis kelas kapal.
Keterbatasan Anggaran: Modernisasi berjalan sangat lambat.
ZEE Rentan: Pengawasan pantai dan laut sangat lemah.
KESIMPULAN:
FISKAL LUMPUH + SKANDAL LCS + ARMADA TUA = KELUMPUHAN TOTAL KEDAULATAN LAUT.
PANTAS WARGA BERUK SENANG SEKALI DENGAN REPUBLIK BANANA MALAYDESH MAKANAN POKOK PISANG DAN UBI SESUAI IQ LEVEL BERUK 🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣
BalasHapusNATO states treat us 'like a banana republic… either ignorance, but clearly arrogance' — Malaysia's PM Anwar Ibrahim exclusively to RT
Najib Si M 😁
BalasHapusDah dianggap republik pisang oleh Nato, eh masih berusaha nyari untung 😊
KUALA LUMPUR - Malaysia telah menuntut kompensasi sebesar €226,13 juta (lebih dari Rp4,6 triliun) dari Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) Norwegia setelah pembatalan kesepakatan pengadaan Naval Strike Missiles (NSM) untuk Kapal Tempur Pesisir (LCS) Angkatan Laut-nya. Nilai tuntutan itu disampaikan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin, Jumat (26/6/2026).
https://share.google/zVqgr0BkEFQjg8EV7
Banana boat - kapal maenan, banana 🍌republic - negara maenan aka dagelan aka lawak, pengakuan sendiri yang jujur hehe 😁
BalasHapus
NATO states treat us 'like a banana republic… either ignorance, but clearly arrogance' — Malaysia's PM Anwar Ibrahim exclusively to RT
While Russia 'honored ALL commitments', despite ‘difficult period' of restrictions
Watch in full tomorrow, June 18th
x.com/RT_com/status/…
https://x.com/i/status/2067338289086902524
ANWAR :
BalasHapusMALONDESH : BANANA REPUBLIC
Anwar said Malondesh had also sent representation to the United States to seek clarification on its position and was informed that Washington was not involved.
“So you see, they treat us like some banana republic or something like that, utter ignorance, but clearly arrogance on the part.
https://www.malaymail.com/news/malondesh/2026/06/19/treat-us-unfairly-and-developing-nations-will-deal-elsewhere-anwar-tells-europe/224343
-------------------------------
Malondeshn Prime Minister Anwar Ibrahim made these remarks during a June 2026 exclusive interview with Russian television network RT, criticizing European and NATO-aligned nations for exhibiting "utter ignorance" and "clear arrogance" toward developing countries.
The core details and context of his statement include:
• The Trigger: The fiery comments were made in response to a defense dispute with Norway. The Norwegian government canceled an export license for the delivery of military technologies, despite Malondesh having already paid a vast majority of the contract, which Anwar directly linked to NATO-aligned export restrictions.
• The "Banana Republic" Remark: Anwar expressed severe frustration over this lack of consultation, stating: "So you see, they treat us like some banana republic or something like that, utter ignorance, but clearly arrogance on their part".
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS 1998–2026 =
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data Laporan Tahunan BNM 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP.
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam 2026.
--------------------------------
5x GANTI RAJA = NOL MRCA FREGAT SPH F18 UH60A NSM
5x GANTI PM = NOL MRCA FREGAT SPH F18 UH60A NSM
6x GANTI MINDEF = NOL MRCA FREGAT SPH F18 UH60A NSM
-
😝🤣😀 SALAM BANANA REPUBLIC 😝🤣😀
ANWAR : BANANA REPUBLIC
BalasHapusZONK MRCA SPH LCS NSM =
5x Ganti RAJA
5x Ganti PM
6x Ganti Menteri Pertahanan
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
ANWAR : MALONDESH : BANANA REPUBLIC
BalasHapus-
ZONK MRCA SPH LCS NSM =
5x Ganti RAJA
5x Ganti PM
6x Ganti Menteri Pertahanan
-
2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
--------------------------------
SURAT UTANG LUAR NEGERI MALAYDESH (1998–2026):
-
1998: Fokus restrukturisasi internal; absen di pasar global akibat pembatasan modal.
-
1999: Menerbitkan Global Bond USD 1 miliar di AS dan Eropa untuk bukti pemulihan.
-
2002: Merilis Sovereign Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta di London & Timur Tengah.
-
2004: Mempromosikan surat utang luar negeri melalui Khazanah Nasional.
-
2006: Khazanah menerbitkan Exchangeable Sukuk USD 750 juta di Asia dan Eropa.
-
2011: Menerbitkan Wakala Global Sukuk USD 2 miliar; kebanjiran permintaan 4,5 kali lipat.
-
2015: Merilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur dan utang.
-
2016: Menerbitkan Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun) demi efisiensi biaya.
-
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar dengan jaminan JBIC di Jepang.
-
2021: Meluncurkan Sovereign Sustainability Sukuk USD 1,3 miliar pertama dunia permintaan melonjak 6,4 kali lipat.
-
2022–2024: Absen di valas; fokus mempromosikan obligasi domestik (MGS/MGII) untuk menarik modal asing.
-
2025: Bersiap kembali ke pasar valas dengan menunjuk bank sindikasi internasional.
-
2026: Mempromosikan rencana obligasi global USD 1 miliar
----------------------------------
HUTANG & LIABILITAS MALAYDESH 1998–2026
-
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia dan dimulainya defisit anggaran berkepanjangan.
-
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan instrumen obligasi domestik baru untuk stimulus ekonomi.
-
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi sektor korporasi dan perbankan pasca-krisis selesai.
-
2001: RM 145,7 Miliar – Peningkatan belanja pembangunan guna menopang pertumbuhan domestik.
-
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB mulai merangkak naik secara perlahan.
-
2003: RM 188,8 Miliar – Batas plafon utang resmi pertama kali dinaikkan menjadi 40% dari PDB.
-
2004: RM 216,6 Miliar – Pengeluaran publik meluas demi mendukung proyek infrastruktur baru.
-
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal awal di bawah manajemen kepemimpinan baru.
-
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit secara ketat di tengah lonjakan harga komoditas global.
-
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan masih stabil menjelang gejolak finansial global.
-
2008: RM 306,4 Miliar – Kenaikan plafon utang menjadi 45% akibat dampak awal krisis finansial global.
-
2009: RM 362,4 Miliar – Batas utang melonjak ke 55% demi mendanai paket stimulus ekonomi besar.
-
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis finansial global.
-
2011: RM 456,1 Miliar – Rasio utang mulai meningkat stabil.
-
2012: RM 501,6 Miliar – Melewati ambang batas RM 500 miliar.
-
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi belanja infrastruktur nasional.
-
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Federal 2014.
-
2015: RM 630,5 Miliar – Penyesuaian ekonomi akibat fluktuasi harga minyak.
-
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal di bawah pemerintahan saat itu.
-
2017: RM 686,8 Miliar – Data tercatat dalam Laporan Tahunan Bank Negara Malaydesh 2017.
-
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi Baru: Termasuk liabilitas 1MDB & proyek PPP. [
-
2019: RM 1,25 Triliun – Laporan pengungkapan utang menembus RM 1 triliun.
-
2020: RM 1,32 Triliun – Lonjakan akibat paket stimulus pandemi COVID-19.
-
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi utang federal selama masa pemulihan ekonomi.
-
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi utang sebelum pergantian pemerintahan.
-
2023: RM 1,53 Triliun – Dikonfirmasi oleh PM Anwar Ibrahim sebagai warisan utang & liabilitas.
-
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan Belanjawan (APBN) 2024.
-
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi dalam Tinjauan Fiskal 2026 (Kementerian Kewangan).
-
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang dalam Economic Outlook 2026.
ANWAR :
BalasHapusMALONDESH : BANANA REPUBLIC
-
"They treat us like some banana republic, with utter ignorance and clear arrogance," said Malaysian PM Anwar Ibrahim [malaymail.com]
-
2026
Populasi: 36.38 juta
Debt Govt: RM 1.79 Triliun (70.5%)
Debt Household: RM 1.65 Triliun (84.3%)
Beban per Kapita: RM 94,544
-
2025
Populasi: 35.97 juta
Debt Govt: RM 1.30 Triliun (-%)
Debt Household: RM 1.65 Triliun (-%)
Beban per Kapita: RM 81,998
-
2024
Populasi: 34.67 juta
Debt Govt: RM 1.22 Triliun (64.6%)
Debt Household: RM 1.53 Triliun (84.2%)
Beban per Kapita: RM 79,315
-
2023
Populasi: 35.12 juta
Debt Govt: RM 1.17 Triliun (64.3%)
Debt Household: RM 1.45 Triliun (81.2%)
Beban per Kapita: RM 74,587
-
2022
Populasi: 34.69 juta
Debt Govt: RM 1.08 Triliun (60.1%)
Debt Household: RM 1.38 Triliun (80.9%)
Beban per Kapita: RM 70,901
-
2021
Populasi: 34.28 juta
Debt Govt: RM 979.81 Miliar (63.3%)
Debt Household: RM 1.34 Triliun (89.1%)
Beban per Kapita: RM 67,667
-
2020
Populasi: 33.87 juta
Debt Govt: RM 879.56 Miliar (62.0%)
Debt Household: RM 1.27 Triliun (87.5%)
Beban per Kapita: RM 63,464
-
2019
Populasi: 33.45 juta
Debt Govt: RM 793.00 Miliar (52.4%)
Debt Household: RM 1.22 Triliun (82.5%)
Beban per Kapita: RM 60,179
-
2018
Populasi: 33.00 juta
Debt Govt: RM 741.00 Miliar (52.5%)
Debt Household: RM 1.16 Triliun (82.0%)
Beban per Kapita: RM 57,605
-
2017
Populasi: 32.54 juta
Debt Govt: RM 686.80 Miliar (51.9%)
Debt Household: RM 1.10 Triliun (83.2%)
Beban per Kapita: RM 54,910
-
2016
Populasi: 32.04 juta
Debt Govt: RM 648.50 Miliar (52.7%)
Debt Household: RM 1.04 Triliun (86.1%)
Beban per Kapita: RM 52,699
-
2015
Populasi: 31.52 juta
Debt Govt: RM 630.50 Miliar (55.1%)
Debt Household: RM 985.00 Miliar (86.0%)
Beban per Kapita: RM 51,253
-
2014
Populasi: 30.98 juta
Debt Govt: RM 582.80 Miliar (55.0%)
Debt Household: RM 902.00 Miliar (85.1%)
Beban per Kapita: RM 47,927
-
2013
Populasi: 30.42 juta
Debt Govt: RM 547.70 Miliar (54.7%)
Debt Household: RM 821.00 Miliar (82.0%)
Beban per Kapita: RM 44,992
-
2012
Populasi: 29.85 juta
Debt Govt: RM 501.60 Miliar (53.3%)
Debt Household: RM 732.00 Miliar (77.8%)
Beban per Kapita: RM 41,326
-
2011
Populasi: 29.26 juta
Debt Govt: RM 456.10 Miliar (51.8%)
Debt Household: RM 653.00 Miliar (74.2%)
Beban per Kapita: RM 37,904
-
2010
Populasi: 28.65 juta
Debt Govt: RM 407.10 Miliar (52.4%)
Debt Household: RM 581.00 Miliar (74.8%)
Beban per Kapita: RM 34,488
-
2009
Populasi: 28.04 juta
Debt Govt: RM 362.40 Miliar (51.1%)
Debt Household: RM 516.00 Miliar (72.0%)
Beban per Kapita: RM 31,326
-
2008
Populasi: 27.45 juta
Debt Govt: RM 258.00 Miliar (41.3%)
Debt Household: RM 460.00 Miliar (73.0%)
Beban per Kapita: RM 26,155
-
2007
Populasi: 26.86 juta
Debt Govt: RM 266.00 Miliar (41.1%)
Debt Household: RM 414.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 25,316
-
2006
Populasi: 26.26 juta
Debt Govt: RM 242.00 Miliar (41.5%)
Debt Household: RM 372.00 Miliar (63.0%)
Beban per Kapita: RM 23,381
-
2005
Populasi: 25.66 juta
Debt Govt: RM 228.00 Miliar (43.8%)
Debt Household: RM 335.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 21,940
-
2004
Populasi: 25.06 juta
Debt Govt: RM 217.00 Miliar (45.1%)
Debt Household: RM 298.00 Miliar (62.0%)
Beban per Kapita: RM 20,550
-
2003
Populasi: 24.46 juta
Debt Govt: RM 189.00 Miliar (45.9%)
Debt Household: RM 265.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 18,560
-
2002
Populasi: 23.87 juta
Debt Govt: RM 165.00 Miliar (44.9%)
Debt Household: RM 236.00 Miliar (64.0%)
Beban per Kapita: RM 16,798
-
2001
Populasi: 23.28 juta
Debt Govt: RM 146.00 Miliar (42.5%)
Debt Household: RM 207.00 Miliar (60.0%)
Beban per Kapita: RM 15,162
-
2000
Populasi: 22.69 juta
Debt Govt: RM 126.00 Miliar (36.1%)
Debt Household: RM 182.00 Miliar (52.0%)
Beban per Kapita: RM 13,574
-
1999
Populasi: 22.11 juta
Debt Govt: RM 113.00 Miliar (40.4%)
Debt Household: RM 157.00 Miliar (56.0%)
Beban per Kapita: RM 12,210
-
1998
Populasi: 21.53 juta
Debt Govt: RM 98.00 Miliar (35.8%)
Debt Household: RM 135.00 Miliar (49.3%)
Beban per Kapita: RM 10,821