Filipina akan memiliki 32 helikopter S-70 Black Hawk (photo: AFP)
Helikopter Black Hawk Tambahan
MANILA – Angkatan Udara Filipina (PAF) menghabiskan tahun 2025 secara diam-diam untuk meningkatkan kemampuannya dalam melindungi wilayah udara negara yang luas, serta kapasitasnya untuk melakukan misi bantuan bencana.
Selama tahun tersebut, PAF menerima 10 helikopter tempur utilitas S-70 Black Hawk tambahan – lima di antaranya diresmikan pada 13 Agustus dan lima lainnya pada 14 November.
Kesepuluh helikopter tersebut — yang dikirim pada 15 Juli dan 20 Oktober — merupakan pengiriman ketiga dan keempat dari 32 unit S-70i Black Hawk yang diperoleh melalui Program Modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), kata juru bicara PAF Kolonel Ma Christina Basco dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Dua pengiriman sebelumnya dilakukan pada 10 Juni dan 9 Desember tahun lalu. Kontrak senilai PHP32 miliar untuk pengadaan tersebut ditandatangani pada 22 Februari 2022 oleh Menteri Pertahanan saat itu, Delfin Lorenzana.
"Melalui Rencana Penerbangan PAF 2040 dan penyelarasan dengan Program Modernisasi AFP, Angkatan Udara mengikuti jalur yang jelas dan disiplin menuju pengembangan kemampuan jangka panjang," kata Basco.
Filipina telah mempersiapkan pembelian tambahan 8 helikopter Bell 412 EP yang akan direalisasikan tahun 2026 (photo: Noel Morota)
"Ini memastikan bahwa upaya modernisasi mendukung kebutuhan operasional dan berkontribusi pada AFP yang kredibel, tangkas, dan siap menjalankan misi."
Rencana Penerbangan PAF 2040 adalah peta jalan strategis jangka panjang untuk menjadi angkatan udara yang modern, kredibel, dan tangkas pada tahun 2040.
"Dengan penambahan terbaru ini, PAF terus memperkuat kemampuan mobilitas udaranya dan memenuhi mandatnya untuk melindungi bangsa dan melayani rakyat Filipina — baik dalam masa krisis kemanusiaan maupun konflik," kata Basco.
Saat ini, PAF memiliki armada sekitar 35 helikopter Black Hawk, yang dikenal karena keserbagunaan, kecepatan, dan keandalannya, dan biasanya digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, pengangkutan pasukan dan kargo, serta operasi dukungan taktis.
Beberapa helikopter digunakan dalam pengiriman bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak siklon dahsyat Uwan, Nando, dan Tino, antara lain, tahun ini.
Pesawat tempur ringan FA-50 PH
Untuk tahun 2026, Basco mengatakan PAF tetap berkomitmen untuk memperkuat kemampuannya.
Secara khusus, Basco mengatakan PAF berharap dapat meningkatkan aset pesawat tempur dan pengawasannya melalui perluasan armada FA-50PH dan sensor serta sistem pendukungnya.
"Ini telah memulihkan kemampuan jet tempur cepat yang andal untuk pertahanan udara, patroli maritim, dan dukungan udara jarak dekat, membantu AFP melindungi wilayah kita dengan lebih baik," katanya.
Pada 3 Juni, PAF menandatangani kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI) untuk 12 jet tempur ringan FA-50PH berkemampuan Mach 1.5 tambahan, sebuah perkembangan yang menyoroti tekad Filipina untuk mempertahankan wilayah udaranya.
Filipina telah menanda-tangani pesanan tiga C-130J pada 2023 (photo: Lockheed Martin)
Bernilai sekitar USD700 juta atau sekitar PHP40 miliar pada saat penandatanganan, kontrak tersebut mencakup dukungan logistik yang komprehensif.
Unit FA-50PH baru — lebih canggih daripada 11 unit yang saat ini dimiliki PAF — akan menampilkan peningkatan signifikan seperti kemampuan pengisian bahan bakar di udara, sistem radar canggih, dan integrasi senjata yang lebih baik. Pengiriman diharapkan dari tahun 2026 hingga 2030.
A-29B Super Tucano
Sementara itu, sejalan dengan pergeseran menuju pertahanan teritorial di bawah Konsep Pertahanan Kepulauan Komprehensif, Basco mengatakan PAF mengharapkan kedatangan lebih banyak pesawat pendukung udara jarak dekat A-29B Super Tucano.
"Unit-unit ini akan semakin memperkuat kemampuan serangan presisi dan pencegahan maritim kami," katanya.
Pesawat Lainnya
Pesawat tambahan seperti C-130J, NC-212i, dan Bell 412, serta batch terakhir helikopter Black Hawk juga diharapkan akan tiba pada tahun 2026 dan seterusnya.
Dengan pesawat-pesawat ini, Basco mengatakan PAF pasti akan meningkatkan kapasitasnya untuk pergerakan pasukan, logistik, dan operasi kemanusiaan.
(PNA)





Cakeppp
BalasHapusPasti GORILA SEMENANJUNG NGAMUK GAK TERIMA MILITERNYA SEMAKIN TERTINGGAL
BalasHapus🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bukan heli sewa haha!😉😉😉
BalasHapusTiba-tiba gede BUK, oom..🤣😂
Hapushttps://www.instagram.com/p/DS56EJiE-Wz/?igsh=MXdtN3RtaGI2YXdscA==
Woww sikkķ asikkkkk haha!🚀👍🚀
HapusBuk...buk....mantaaapp...😍
HapusLINK GORILA MALAYDESH = 2023 DAN 2024
BalasHapusWOIIII TAHUN 2025 ...... BASI NYET🦧🦧🦧
-----
MERDEKA.COM = BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.07
Diam-Diam, Pemerintah Indonesia Minta Keringanan Bayar Proyek Jet Tempur KF-21
https://www.merdeka.com/uang/diam-diam-pemerintah-indonesia-minta-keringanan-bayar-proyek-jet-tempur-kf-21-126036-mvk.html
-----
JAWAPOS.COM = BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA28 Desember 2025 pukul 14.10
Aduh... MALUNYA.... 🔥🔥🤡🤡🤡
Korsel Sebut Pemerintah RI Minta Diskon Pelunasan Utang Jet Tempur
https://www.jawapos.com/nasional/014626926/korsel-sebut-pemerintah-ri-minta-diskon-pelunasan-utang-jet-tempur
-----
TEMPO.COM = BERITA FEBRUARI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.06
Update Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae: Sudah Berutang, Mencuri Pula?
https://www.tempo.co/sains/update-proyek-jet-tempur-kf-21-boramae-sudah-berutang-mencuri-pula--91054
-----
INDOMILITER.COM = BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.05
Sudah Telat Bayar, Indonesia Kini Minta ‘Diskon’ Pembayaran Angsuran KF-21 Boramae, Nilai Alih Teknologi Rela Dipangkas
https://www.indomiliter.com/sudah-telat-bayar-indonesia-kini-minta-diskon-pembayaran-angsuran-kf-21-boramae-nilai-alih-teknologi-rela-dipangkas/
-----
ZONAJAKARTA.com = BERITA OKTOBER 2023
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.02
TIADA MALUNYA...., 🤣🤣🤣
29 Kali Ditagih Indonesia Belum Bayar Cicilan KF-21 Boramae, DAPA Langsung ke Indonesia Tawarkan Solusi Ini
https://www.zonajakarta.com/nasional/67310434746/29-kali-ditagih-indonesia-belum-bayar-cicilan-kf-21-boramae-dapa-langsung-ke-indonesia-tawarkan-solusi-in
=======
=======
2025 IDN ROK =
48 KF21
48 KF21
48 KF21
Indonesia and Republic of Korea (ROK) have signed a revised agreement covering the delivery of 48 KF-21 Boramae fighter jets, preserving Jakarta’s participation in the joint development and production program. The signing happened on June 10, 2025, during the Indo Defence 2025 show in Jakarta. ROK Defence Minister Shin Won-sik, Indonesian Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin, and DAPA Administrator Seok Jong geon attended the ceremony.
-----------
Army Recognition (14 Juni 2025) Melaporkan bahwa pada IndoDefense 2025 tanggal 10 Juni 2025, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kesepakatan ini ditegaskan bahwa Indonesia akan menerima 48 unit KF-21 Boramae dan tetap terlibat dalam produksi bersama.
-
Zona Jakarta (16 Juni 2025) Menyebutkan bahwa Indonesia akan mendapatkan 48 KF-21 Boramae untuk mendampingi 48 jet tempur generasi kelima KAAN yang dipesan dari Turki. Artikel ini menegaskan bahwa PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tetap dilibatkan dalam proyek bersama dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
-
Turdef (15 Juni 2025) Menyatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kesepakatan revisi yang mencakup pengadaan 48 jet tempur KF-21 Boramae.
-
TEMPO (2 NOVEMBER 2025) DALAM LIPUTAN tentang pertemuan bilateral di sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerja sama proyek KF-21 dengan Korea Selatan tetap berlanjut. Walaupun Tempo lebih menyoroti kelanjutan proyek, laporan ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap pengadaan KF-21.
-
Kementerian Pertahanan RI (3 Juli 2025) Melalui situs resmi, Kemhan RI melaporkan keberhasilan pilot uji TNI AU menerbangkan prototipe KF-21 Boramae di Sacheon, Korea Selatan.
Sabah, Serawak, Johor MERDEKAAA 👍👍
BalasHapusPolandia membatalkan rencana untuk meng-upgrade 12 FA-50GF: Tanpa rudal AMRAAM lebih cocok jadi jet latih
BalasHapusHa ha ha
PELATIHAN =
BalasHapusBUK AIR DEFENSE
BUK AIR DEFENSE
BUK AIR DEFENSE
Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P. menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI AD yang dilaksanakan di Belarusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi kemampuan satuan pertahanan udara TNI AD.
Dalam paparan disampaikan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Personel yang telah mengikuti pelatihan internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan satuan Arhanud, khususnya dalam aspek taktik penggelaran, integrasi sistem radar peringatan dini, serta penerapan prosedur komando dan pengendalian tingkat batalyon dalam menghadapi spektrum ancaman udara modern.
Pangkohanudnas menegaskan bahwa hasil pelatihan ini harus ditindaklanjuti secara nyata melalui penguatan doktrin, prosedur, dan kesiapan satuan di lapangan. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari Belarusia dinilai memberikan nilai tambah dalam pengembangan kemampuan pertahanan udara nasional. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Staf Kohanudnas Mayjen TNI Trias Wijanarko, S.I.P., M.H.I. beserta para pejabat utama Kohanudnas.
--------------
KHAN BALISTIK
KHAN BALISTIK
KHAN BALISTIK
Evet, Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Balistik Füze Sistemi’nin Endonezya’ya ihracatına yönelik sözleşme, Kasım 2022'de Jakarta'da düzenlenen Indo Defence fuarı sırasında imzalanmıştır.
Sistemin tedarik süreciyle ilgili 2025 yılı itibarıyla öne çıkan güncel gelişmeler şunlardır:
İlk Teslimat Gerçekleşti: KHAN sisteminin ilk partisi Haziran 2025'te Endonezya'ya sevk edilmiş ve 1 Ağustos 2025 itibarıyla Doğu Kalimantan'daki 18. Topçu Taburu üssünde görüntülenmiştir.
Stratejik Konumlandırma: Füzeler, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara (IKN) ve çevresindeki stratejik noktaların güvenliğini sağlamak amacıyla Kalimantan bölgesine yerleştirilmiştir.
İkinci Parti Planı: Endonezya ordusu yetkilileri, sistemin ikinci partisinin 2026 yılı başında teslim alınmasının beklendiğini belirtmiştir.
Lojistik Destek: Aralık 2025 sonu itibarıyla Endonezya, sistemlerin simülatör ve diğer hizmetleri için yaklaşık 7 milyon TL değerinde yeni bir ihale süreci başlatmıştır.
KHAN Füzesinin Özellikleri:
Menzil: Azami 280 kilometre.
Ağırlık: 2.500 kg (Harp başlığı: 470 kg).
Hassasiyet: GPS ve atalet navigasyon sistemleri sayesinde 10 metrenin altında yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.
Platform: 8x8 Tatra araçları üzerine konuşlandırılmış olup yüksek mobilite sağlar.
PELATIHAN =
BalasHapusBUK AIR DEFENSE
BUK AIR DEFENSE
BUK AIR DEFENSE
Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P. menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI AD yang dilaksanakan di Belarusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi kemampuan satuan pertahanan udara TNI AD.
Dalam paparan disampaikan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Personel yang telah mengikuti pelatihan internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan satuan Arhanud, khususnya dalam aspek taktik penggelaran, integrasi sistem radar peringatan dini, serta penerapan prosedur komando dan pengendalian tingkat batalyon dalam menghadapi spektrum ancaman udara modern.
--------------
KHAN BALISTIK
KHAN BALISTIK
KHAN BALISTIK
Evet, Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Balistik Füze Sistemi’nin Endonezya’ya ihracatına yönelik sözleşme, Kasım 2022'de Jakarta'da düzenlenen Indo Defence fuarı sırasında imzalanmıştır.
Sistemin tedarik süreciyle ilgili 2025 yılı itibarıyla öne çıkan güncel gelişmeler şunlardır:
İlk Teslimat Gerçekleşti: KHAN sisteminin ilk partisi Haziran 2025'te Endonezya'ya sevk edilmiş ve 1 Ağustos 2025 itibarıyla Doğu Kalimantan'daki 18. Topçu Taburu üssünde görüntülenmiştir.
Stratejik Konumlandırma: Füzeler, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara (IKN) ve çevresindeki stratejik noktaların güvenliğini sağlamak amacıyla Kalimantan bölgesine yerleştirilmiştir.
İkinci Parti Planı: Endonezya ordusu yetkilileri, sistemin ikinci partisinin 2026 yılı başında teslim alınmasının beklendiğini belirtmiştir.
Lojistik Destek: Aralık 2025 sonu itibarıyla Endonezya, sistemlerin simülatör ve diğer hizmetleri için yaklaşık 7 milyon TL değerinde yeni bir ihale süreci başlatmıştır.
KHAN Füzesinin Özellikleri:
Menzil: Azami 280 kilometre.
Ağırlık: 2.500 kg (Harp başlığı: 470 kg).
Hassasiyet: GPS ve atalet navigasyon sistemleri sayesinde 10 metrenin altında yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.
Platform: 8x8 Tatra araçları üzerine konuşlandırılmış olup yüksek mobilite sağlar.
--------------
TRISULA ADS
TRISULA ADS
TRISULA ADS
Rudal ADS (Air Defense System) Trisula adalah sistem pertahanan udara modern hasil kerja sama strategis antara Indonesia (Kementerian Pertahanan) dengan perusahaan Roketsan dari Turki. Sistem ini merupakan versi Indonesia dari sistem rudal HISAR milik Turki.
Berikut adalah penjelasan mengenai sistem Trisula berdasarkan data tahun 2025:
1. Varian Sistem Trisula
Indonesia mengadopsi dua varian utama untuk menciptakan sistem pertahanan udara berlapis:
Trisula-O (Medium Range): Berbasis sistem HISAR-O. Memiliki jangkauan tembak hingga 25 km dengan ketinggian target maksimal 10 km.
Trisula-U (Long Range): Berbasis sistem HISAR-U (SAPER). Dirancang untuk menghancurkan sasaran pada jarak hingga 70 km hingga 100 km.
2. Kemampuan Operasional
Multi-Target: Sistem ini mampu melacak hingga 60 target udara secara bersamaan.
Sasaran: Efektif untuk mencegat berbagai ancaman udara, termasuk jet tempur, helikopter, rudal jelajah, dan pesawat nirawak (drone).
Komponen: Satu unit sistem Trisula terdiri dari pusat kendali tembak, radar pencari, serta kendaraan peluncur rudal (transporter erector launcher).
3. Status dan Perkembangan Terbaru (Desember 2025)
Kerja Sama Lokal: Pada pameran Indo Defence 2025 (Juni 2025), dipertegas bahwa pengembangan sistem ini melibatkan perusahaan lokal seperti Republikorp melalui konsep "Perisai Trisula Nusantara" untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional.
Integrasi Teknologi: Selain teknologi dari Turki (Roketsan), sistem ini juga mengintegrasikan teknologi radar dan kendaraan dari Republik Ceko untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI.
Kontrak awal pengadaan sistem Trisula ini ditandatangani pada pameran Indo Defence 2022, bersamaan dengan kontrak rudal balistik KHAN.
POLANDIA ANGGOTA NATO =
BalasHapusUSA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
--------------
Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
--------------
Defence Express (29 Desember 2025):
"Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
--------------
Militarnyi (30 Desember 2025):
"Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
--------------
Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
"Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
--------------
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
--------------
Poin Penting dari Laporan Tersebut:
Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.
lah amraam fa50 polandia kena banned, kl yg tersakiti om pemburu haha!😤😜😤
Hapuspolandia sich masi py palkon ama f35...si kl masa yg ciput ituw dongred haha!🤭😆🤭
geng nato aja kena banned, apalagi geng sewa ngemis om @palu gada ..... soalnya kalo LCA bisa pake bang amramm matiin pasar MRCA buatannya mamarika
HapusInget seblah, inget Blekhok Sewa, uda kensel ehhh kena denda haha!🤣😋🤣
BalasHapusManakala rakyat INDIANESIA... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusDaya Beli Warga RI Lesu Masih Jadi Momok di 2025
https://www.cnbcindonesia.com/news/20251226152307-4-697437/daya-beli-warga-ri-lesu-masih-jadi-momok-di-2025
Ngawurrr..!
HapusKELEMAHAN BBM MALAYDESH
HapusKELEMAHAN BBM MALAYDESH
KELEMAHAN BBM MALAYDESH
Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
------------------
GORILA TIAP TAHUN =
HUTANG ELEKTRIK
HUTANG INTERNET
HUTANG SEWAGE
HUTANG MINYAK BBM
==========
1. Bil Utilitas – RM115 juta
Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
• Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
• Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
• Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
---------------
⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
• Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
• Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
• Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
---------------
🛡️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
• Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
• Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
• Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.
KELEMAHAN BBM MALAYDESH
HapusKELEMAHAN BBM MALAYDESH
KELEMAHAN BBM MALAYDESH
Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
------------------
GORILA TIAP TAHUN =
HUTANG ELEKTRIK
HUTANG INTERNET
HUTANG SEWAGE
HUTANG MINYAK BBM
==========
1. Bil Utilitas – RM115 juta
Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
• Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
• Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
• Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
---------------
⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
• Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
• Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
• Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
---------------
🛡️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
• Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
• Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
• Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.
MALAYDESH OVERLIMIT DEBT =
HapusJOHOR PILIH MERDEKA
SABAH SERAWAK PILIH MERDEKA
------------------
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
------------------
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
Kesian rakyat INDIANESIA.... 🤭🤭
BalasHapusJakarta, CNBC Indonesia - Tidak diragukan lagi, daya beli masyarakat di Indonesia dilaporkan menurun sepanjang tahun 2025. Penurunan terjadi terutama di kalangan kelas menengah dan bawah.
Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi, kekhawatiran akan PHK, inflasi, dan perubahan pola belanja, yang berdampak pada penurunan produksi barang dan aktivitas ritel.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20251226152307-4-697437/daya-beli-warga-ri-lesu-masih-jadi-momok-di-2025
Ngawurrr..! BKN tempat berita mcm ni😜
HapusLEMAH =
HapusPENGADAAN MILITER MALAYDESH
PENGADAAN MILITER MALAYDESH
PENGADAAN MILITER MALAYDESH
--------------
Berita dan laporan yang membahas kelemahan pengadaan militer Malaydesh, diperbarui hingga tahun 2025:
1. Sumber Media Berita Internasional
Reuters: Melaporkan penggerebekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaydesh (MACC) terhadap beberapa perusahaan terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan militer pada Desember 2025.
CNA (Channel News Asia): Menyoroti kritik tajam dari Raja Malaydesh (Sultan Ibrahim) pada Agustus 2025 mengenai pengadaan yang dianggap "tidak masuk akal" dan kerugian negara akibat keterlibatan agen atau perantara.
SCMP (South China Morning Post): Mengulas kegagalan sistemik dan inkompetensi dalam pengadaan, termasuk keterlambatan pengiriman kendaraan lapis baja AV8 Gempita meskipun pembayaran telah dilakukan penuh.
--------------
2. Sumber Media dan Lembaga Riset Lokal (Versi Bahasa Inggris)
Bernama: Mengutip pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Agustus 2025 tentang perlunya sistem pengadaan yang bebas dari praktik komisi yang membebani negara.
New Straits Times (NST): Memberitakan bahwa sistem pengadaan sektor publik Malaydesh, khususnya pertahanan, sering kali kurang transparan dan sarat korupsi.
ISIS Malaydesh: Analisis lembaga pemikir ini menyebutkan bahwa tanpa reformasi bermakna, pengadaan militer Malaydesh hanya fokus pada keberlangsungan aset tanpa mencapai tingkat pencegahan (deterrence) yang kredibel.
--------------
3. Masalah Utama yang Disorot dalam Laporan 2025:
Skandal Korupsi Baru: Penyelidikan MACC pada akhir 2025 melibatkan perwira tinggi militer yang diduga menerima suap dari perusahaan kontraktor pertahanan.
Ketergantungan pada Impor: Laporan pasar menunjukkan ketergantungan tinggi pada penyedia teknologi asing menciptakan kerentanan rantai pasok dan biaya tinggi.
Kegagalan Pengiriman Aset (LCS): Proyek Littoral Combat Ship (LCS) tetap menjadi simbol kegagalan karena keterlambatan pengerjaan pipa dan kabel, mencapai hanya sekitar 73% penyelesaian pada pertengahan 2025.
Intervensi Perantara: Penggunaan "orang tengah" atau agen yang menambah komisi tidak perlu, sering kali dibenarkan dengan dalih "keamanan nasional" untuk menghindari transparansi.
MALAYDESH OVERLIMIT DEBT =
HapusJOHOR PILIH MERDEKA
SABAH SERAWAK PILIH MERDEKA
------------------
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
------------------
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
------------------
OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
• UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
--------------------
1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
• UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
• PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
• JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
HapusTIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
PADA TAHUN 2025, CHINA TETAP MENJADI EKONOMI TERBESAR DI ASIA DENGAN PDB SEKITAR US$19,5 TRILIUN, DISUSUL OLEH JEPANG, INDIA, KOREA SELATAN, DAN INDONESIA YANG MASUK DALAM JAJARAN 10 BESAR.
🌏RANKING EKONOMI TERBESAR ASIA 2025 (BERDASARKAN IMF & FORBES)
PERINGKAT ASIA NEGARA ESTIMASI PDB 2025 (US$ TRILIUN) CATATAN UTAMA
1 CHINA 19,5 = TETAP DOMINAN, PUSAT MANUFAKTUR & TEKNOLOGI
2 JEPANG 4,9 = STABIL, MESKI PERTUMBUHAN MELAMBAT
3 INDIA 4,3 = PERTUMBUHAN PESAT, DIDORONG SEKTOR JASA & DIGITAL
4 KOREA SELATAN 2,1 = KUAT DI TEKNOLOGI & EKSPOR
5 INDONESIA 1,8–2,0 = IMF MENEMPATKAN INDONESIA DI PERINGKAT 7 DUNIA, DI ATAS INGGRIS & PRANCIS
6 ARAB SAUDI 1,5 = DIDUKUNG MINYAK & DIVERSIFIKASI EKONOMI
7 TURKI 1,4 = EKONOMI CAMPURAN, POSISI STRATEGIS
8 TAIWAN 1,2 = KUAT DI SEMIKONDUKTOR
9 THAILAND 0,7 = PARIWISATA & MANUFAKTUR
10 IRAN 0,6 = DIDUKUNG ENERGI, MESKI TERTEKAN SANKSI
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
Rupiah matawang tidak Laku guys.... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusRinggit Malaysia Pimpin Penguatan Mata Uang Asia Terhadap Dolar AS
https://m.youtube.com/watch?v=LN7kCUkHO2s&t=517s
Makin Ngawurrr..!
HapusPOLANDIA ANGGOTA NATO =
HapusUSA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
--------------
Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
--------------
Defence Express (29 Desember 2025):
"Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
--------------
Militarnyi (30 Desember 2025):
"Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
--------------
Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
"Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
--------------
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
--------------
Poin Penting dari Laporan Tersebut:
Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.
GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
HapusTIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
1. TIONGKOK – US$40,7 TRILIUN
2. AMERIKA SERIKAT – US$30,5 TRILIUN
3. INDIA – US$17,6 TRILIUN
4. RUSIA – US$7,19 TRILIUN
5. JEPANG – US$6,74 TRILIUN
6. INDONESIA – US$5,69 TRILIUN
7. JERMAN – US$5,65 TRILIUN
8. BRASIL – US$5,27 TRILIUN
9. TURKI – US$3,91 TRILIUN
10. MEKSIKO – US$3,88 TRILIUN
11. MESIR – US$3,85 TRILIUN
12. INGGRIS – US$3,82 TRILIUN
13. PRANCIS – US$3,80 TRILIUN
14. IRAN – US$3,74 TRILIUN
15. PAKISTAN – US$2,09 TRILIUN
16. BANGLADESH – US$2,05 TRILIUN
17. ITALIA – US$2,04 TRILIUN
18. VIETNAM – US$1,89 TRILIUN
19. FILIPINA – US$1,87 TRILIUN
20. THAILAND – US$1,85 TRILIUN
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
HapusTIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. AMERIKA SERIKAT – US$30,34 TRILIUN
2. TIONGKOK – US$19,90 TRILIUN
3. JERMAN – US$5,36 TRILIUN
4. JEPANG – US$4,46 TRILIUN
5. INDIA – US$4,26 TRILIUN
6. INGGRIS – US$3,70 TRILIUN
7. PRANCIS – US$3,26 TRILIUN
8. ITALIA – US$2,56 TRILIUN
9. BRASIL – US$2,52 TRILIUN
10. KANADA – US$2,49 TRILIUN
11. RUSIA – US$2,48 TRILIUN
12. KOREA SELATAN – US$2,10 TRILIUN
13. MEKSIKO – US$1,99 TRILIUN
14. SPANYOL – US$1,82 TRILIUN
15. INDONESIA – US$1,69 TRILIUN
16. AUSTRALIA – US$1,68 TRILIUN
17. TURKI – US$1,34 TRILIUN
18. ARAB SAUDI – US$1,28 TRILIUN
19. BELANDA – US$1,27 TRILIUN
20. SWISS – US$1,16 TRILIUN
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
Wihhh pilipina....persiapan invasi sabah sarawak ini...😍😍 ayo gas pinoyyy.... King indo backup di ambalat sama natuna 😂👌🤝
BalasHapusKepercayaan konsumen Indonesia naik menjadi 124,0 pada November 2025, naik dari 121,2 pada Oktober. Ini menandai tingkat kepercayaan konsumen tertinggi sejak Februari
BalasHapus
Indeks Keyakinan Konsumen Oktober 2025 Kembali Naik usai 2 Bulan Menyusut https://share.google/BK0N7qx7gEucntzJG
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) adalah indikator yang mengukur tingkat optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka di masa depan, seperti pendapatan, pekerjaan, dan kemampuan belanja. Nilai di atas 100 menunjukkan optimisme (konsumen cenderung berbelanja lebih banyak), sedangkan nilai di bawah 100 menunjukkan pesimisme (konsumen cenderung lebih hemat).
Masih optimis yaa. . 😊
Mari kita Gaungkan kemerdekaan utk Sabah dan Sarawak!💪💪💪
BalasHapusMerdeka atau Mati! Untuk Orang Sabah dan Sarawak!
BalasHapusMatawang TAK LAKU... 🔥🔥🤣🤣
BalasHapusTahun Berat Buat Rupiah, Dolar Nyaris Tembus Rp17.000
https://www.cnbcindonesia.com/research/20251228153915-128-697704/tahun-berat-buat-rupiah-dolar-nyaris-tembus-rp17000
POLANDIA ANGGOTA NATO =
HapusUSA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
--------------
Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
--------------
Defence Express (29 Desember 2025):
"Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
--------------
Militarnyi (30 Desember 2025):
"Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
--------------
Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
"Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
--------------
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
--------------
Poin Penting dari Laporan Tersebut:
Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.
GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
HapusTIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. AMERIKA SERIKAT – US$30,34 TRILIUN
2. TIONGKOK – US$19,90 TRILIUN
3. JERMAN – US$5,36 TRILIUN
4. JEPANG – US$4,46 TRILIUN
5. INDIA – US$4,26 TRILIUN
6. INGGRIS – US$3,70 TRILIUN
7. PRANCIS – US$3,26 TRILIUN
8. ITALIA – US$2,56 TRILIUN
9. BRASIL – US$2,52 TRILIUN
10. KANADA – US$2,49 TRILIUN
11. RUSIA – US$2,48 TRILIUN
12. KOREA SELATAN – US$2,10 TRILIUN
13. MEKSIKO – US$1,99 TRILIUN
14. SPANYOL – US$1,82 TRILIUN
15. INDONESIA – US$1,69 TRILIUN
16. AUSTRALIA – US$1,68 TRILIUN
17. TURKI – US$1,34 TRILIUN
18. ARAB SAUDI – US$1,28 TRILIUN
19. BELANDA – US$1,27 TRILIUN
20. SWISS – US$1,16 TRILIUN
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
HapusTIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
TIADA MALAYDESH
DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
1. AMERIKA SERIKAT – US$30,34 TRILIUN
2. TIONGKOK – US$19,90 TRILIUN
3. JERMAN – US$5,36 TRILIUN
4. JEPANG – US$4,46 TRILIUN
5. INDIA – US$4,26 TRILIUN
6. INGGRIS – US$3,70 TRILIUN
7. PRANCIS – US$3,26 TRILIUN
8. ITALIA – US$2,56 TRILIUN
9. BRASIL – US$2,52 TRILIUN
10. KANADA – US$2,49 TRILIUN
11. RUSIA – US$2,48 TRILIUN
12. KOREA SELATAN – US$2,10 TRILIUN
13. MEKSIKO – US$1,99 TRILIUN
14. SPANYOL – US$1,82 TRILIUN
15. INDONESIA – US$1,69 TRILIUN
16. AUSTRALIA – US$1,68 TRILIUN
17. TURKI – US$1,34 TRILIUN
18. ARAB SAUDI – US$1,28 TRILIUN
19. BELANDA – US$1,27 TRILIUN
20. SWISS – US$1,16 TRILIUN
------------------
MALAYDESH ........
GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
FEDERAL GOVERNMENT DEBT
• END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
• END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
• PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
HOUSEHOLD DEBT
2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
------------------
MALAYDESH ........
DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
2029 = 438,09 BILLION USD
2028 = 412,2 BILLION USD
2027 = 386,51 BILLION USD
2026 = 362,19 BILLION USD
2025 = 338,75 BILLION USD
2024 = 316,15 BILLION USD
2023 = 293,83 BILLION USD
2022 = 271,49 BILLION USD
2021 = 247,49 BILLION USD
2020 = 221,49 BILLION USD
------------------
MALAYDESH .........
DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
------------------
MALAYDESH ........
BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH
BANGGA SEKALI GUYS.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾🇲🇾
BalasHapusRinggit Malaysia Pimpin Penguatan Mata Uang Asia Terhadap Dolar AS
https://m.youtube.com/watch?v=LN7kCUkHO2s&t=517s
POLANDIA ANGGOTA NATO =
HapusUSA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
USA BLOKIR AMRAAMs
--------------
Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
--------------
Defence Express (29 Desember 2025):
"Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
--------------
Militarnyi (30 Desember 2025):
"Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
--------------
Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
"Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
--------------
POLANDIA ANGGOTA NATO =
FA50PL = NO AMRAAMs
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
--------------
Poin Penting dari Laporan Tersebut:
Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
HapusSULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
---------------
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
---------------
1. DEBT 84.3% DARI GDP
2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
6. SEWA SIMULATOR MKM
7. PESAWAT MIG GROUNDED
8. SEWA MOTOR POLIS
9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
15. NO LST
16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
17. NO TANKER
18. NO KCR
19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
20. NO SPH
21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
22. NO HELLFIRE
23. NO MPA ATR72 DELAYED
24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
27. LCS MANGKRAK KARATAN
28. OPV MANGKRAK
29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
32. RADAR GIFTED PAID USA
33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
34. SEWA VVSHORAD
35. SEWA TRUK 3 TON
36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
37. C130H DIGANTI 2045
38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
41. NO TRACKED SPH
42. SEWA SIMULATOR HELI
43. SPH CANCELLED
44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
45. NO PESAWAT COIN
46. PILATUS MK II KARATAN
47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
51. LYNX GROUNDED
52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
===================
SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
1. SEWA 28 HELI
2. SEWA L39 ITCC
3. SEWA EC120B
4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
6. SEWA HOVERCRAFT
7. SEWA AW139
8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
9. SEWA Utility Boat
10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
12. SEWA MV Aishah AIM 4
13. SEWA BMW R1250RT
14. SEWA 4x4 VECHICLE
15. SEWA VSHORAD
16. SEWA TRUCK
17. SEWA HONDA CIVIC
18. SEWA PATROL BOATS
19. SEWA OUTBOARD MOTORS
20. SEWA TRAILERS
21. SEWA SUPERBIKES
22. SEWA SIMULATOR MKM
23. SEWA 12 AW149 TUDM
24. SEWA 4 AW139 TUDM
25. SEWA 5 EC120B TUDM
26. SEWA 2 AW159 TLDM
27. SEWA 4 UH-60A TDM
28. SEWA 12 AW149 TDM
29. SEWA 4 AW139 BOMBA
30. SEWA 2 AW159 MMEA
31. SEWA 7 BELL429 POLIS
32. SEWA MOTOR POLIS
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
HapusSULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
---------------
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
--------------
GORILA TUNDUK USA
GORILA TUNDUK USA
GORILA TUNDUK USA
WAJIB LAPOR USA
Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
---------------
GORILA TUNDUK USA
GORILA TUNDUK USA
GORILA TUNDUK USA
DILARANG PAJAK USA
Article 3.1: Digital Services Tax
Malaydesh shall not impose digital services taxes, or similar taxes, that discriminate against U.S. companies in law or in fact.
---------------
GORILA TUNDUK USA
GORILA TUNDUK USA
GORILA TUNDUK USA
WAJIB LAPOR USA
Article 3.3: Digital Trade Agreements
Malaydesh shall consult with the United States before entering into a new digital trade agreement with another country that jeopardizes essential U.S. interests.
---------------
GORILA TUNDUK UK
GORILA TUNDUK UK
GORILA TUNDUK UK
GIVEAWAY BY UK
The effort for independence was spearheaded by Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, the first Prime Minister of MALAYDESH, who led a delegation of ministers and political leaders of Malaya in negotiations with the British in London for Merdeka
---------------
GORILA TUNDUK UK
GORILA TUNDUK UK
GORILA TUNDUK UK
BENDERA DISETUJUI UK
The final version of the Malayan flag was approved by king George VI on 19 May 1950 and was first raised in front of the Sultan of Selangor's residence on 26 May 1950. On 31 August 1957, it was raised upon independence at Merdeka Square in place of the British Union Flag.
---------------
GORILA TUNDUK UK
GORILA TUNDUK UK
GORILA TUNDUK UK
JAGA BUCKINGHAM
Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
---------------
GORILA TUNDUK CHINA
GORILA TUNDUK CHINA
GORILA TUNDUK CHINA
GIVEAWAY BPA
Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
---------------
GORILA TUNDUK CHINA
GORILA TUNDUK CHINA
GORILA TUNDUK CHINA
GIVE AWAY RUANG UDARA
Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.
DIPERAS MALAYDESH =
HapusSULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
RAJA NYA RINGGIT lah.... 😎😎🇲🇾🇲🇾... RUPIAH tepi sikit ya MATAWANG TAK LAKU... 🤣🤣🤣
BalasHapusAdu Hebat Mata Uang Asia di 2025: Maaf, Rupiah Bukan Raja!
https://www.cnbcindonesia.com/research/20251224101902-128-696944/adu-hebat-mata-uang-asia-di-2025-maaf-rupiah-bukan-raja
PELATIHAN =
HapusBUK AIR DEFENSE
BUK AIR DEFENSE
BUK AIR DEFENSE
Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P. menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI AD yang dilaksanakan di Belarusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi kemampuan satuan pertahanan udara TNI AD.
Dalam paparan disampaikan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Personel yang telah mengikuti pelatihan internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan satuan Arhanud, khususnya dalam aspek taktik penggelaran, integrasi sistem radar peringatan dini, serta penerapan prosedur komando dan pengendalian tingkat batalyon dalam menghadapi spektrum ancaman udara modern.
--------------
KHAN BALISTIK
KHAN BALISTIK
KHAN BALISTIK
Evet, Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Balistik Füze Sistemi’nin Endonezya’ya ihracatına yönelik sözleşme, Kasım 2022'de Jakarta'da düzenlenen Indo Defence fuarı sırasında imzalanmıştır.
Sistemin tedarik süreciyle ilgili 2025 yılı itibarıyla öne çıkan güncel gelişmeler şunlardır:
İlk Teslimat Gerçekleşti: KHAN sisteminin ilk partisi Haziran 2025'te Endonezya'ya sevk edilmiş ve 1 Ağustos 2025 itibarıyla Doğu Kalimantan'daki 18. Topçu Taburu üssünde görüntülenmiştir.
Stratejik Konumlandırma: Füzeler, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara (IKN) ve çevresindeki stratejik noktaların güvenliğini sağlamak amacıyla Kalimantan bölgesine yerleştirilmiştir.
İkinci Parti Planı: Endonezya ordusu yetkilileri, sistemin ikinci partisinin 2026 yılı başında teslim alınmasının beklendiğini belirtmiştir.
Lojistik Destek: Aralık 2025 sonu itibarıyla Endonezya, sistemlerin simülatör ve diğer hizmetleri için yaklaşık 7 milyon TL değerinde yeni bir ihale süreci başlatmıştır.
KHAN Füzesinin Özellikleri:
Menzil: Azami 280 kilometre.
Ağırlık: 2.500 kg (Harp başlığı: 470 kg).
Hassasiyet: GPS ve atalet navigasyon sistemleri sayesinde 10 metrenin altında yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.
Platform: 8x8 Tatra araçları üzerine konuşlandırılmış olup yüksek mobilite sağlar.
--------------
TRISULA ADS
TRISULA ADS
TRISULA ADS
Rudal ADS (Air Defense System) Trisula adalah sistem pertahanan udara modern hasil kerja sama strategis antara Indonesia (Kementerian Pertahanan) dengan perusahaan Roketsan dari Turki. Sistem ini merupakan versi Indonesia dari sistem rudal HISAR milik Turki.
Berikut adalah penjelasan mengenai sistem Trisula berdasarkan data tahun 2025:
1. Varian Sistem Trisula
Indonesia mengadopsi dua varian utama untuk menciptakan sistem pertahanan udara berlapis:
Trisula-O (Medium Range): Berbasis sistem HISAR-O. Memiliki jangkauan tembak hingga 25 km dengan ketinggian target maksimal 10 km.
Trisula-U (Long Range): Berbasis sistem HISAR-U (SAPER). Dirancang untuk menghancurkan sasaran pada jarak hingga 70 km hingga 100 km.
2. Kemampuan Operasional
Multi-Target: Sistem ini mampu melacak hingga 60 target udara secara bersamaan.
Sasaran: Efektif untuk mencegat berbagai ancaman udara, termasuk jet tempur, helikopter, rudal jelajah, dan pesawat nirawak (drone).
Komponen: Satu unit sistem Trisula terdiri dari pusat kendali tembak, radar pencari, serta kendaraan peluncur rudal (transporter erector launcher).
3. Status dan Perkembangan Terbaru (Desember 2025)
Kerja Sama Lokal: Pada pameran Indo Defence 2025 (Juni 2025), dipertegas bahwa pengembangan sistem ini melibatkan perusahaan lokal seperti Republikorp melalui konsep "Perisai Trisula Nusantara" untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional.
Integrasi Teknologi: Selain teknologi dari Turki (Roketsan), sistem ini juga mengintegrasikan teknologi radar dan kendaraan dari Republik Ceko untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI.
Kontrak awal pengadaan sistem Trisula ini ditandatangani pada pameran Indo Defence 2022, bersamaan dengan kontrak rudal balistik KHAN.
7 SILUMAN HARIMAU PALSU =
HapusNILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
---------------
Jumlah pemain = 7 orang
Hukuman FIFA = Larangan 12 bulan + denda CHF 2.000
Status kontrak = Diputus klub
Nilai pasar = 0 (tidak ada nilai jual)
Dampak ke FAM = Denda Rp7,2 miliar + reputasi buruk
Dampak ke timnas = Kehilangan pemain, ranking turun
7 SILUMAN HARIMAU PALSU =
HapusNILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
---------------
Jumlah pemain = 7 orang
Hukuman FIFA = Larangan 12 bulan + denda CHF 2.000
Status kontrak = Diputus klub
Nilai pasar = 0 (tidak ada nilai jual)
Dampak ke FAM = Denda Rp7,2 miliar + reputasi buruk
Dampak ke timnas = Kehilangan pemain, ranking turun
LEMAH... 🔥🔥🤣🤣🤣🤣
BalasHapusRupiah Tunduk di Hadapan Ringgit Malaysia, Sentuh Kurs Terlemah dalam Sejarah
https://market.bisnis.com/read/20251112/93/1928156/rupiah-tunduk-di-hadapan-ringgit-malaysia-sentuh-kurs-terlemah-dalam-sejarah
DIPERAS MALAYDESH =
HapusREFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
REFERENDUM SABAH SERAWAK
Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH
NGPV =
HapusTarget = 27 kapal jadi 6 kapal gunboat
Kontraktor = PSC-NDSB → BNS
Masalah Utama = Salah urus, hutang besar, bailout
Dampak = Hanya 6 kapal selesai, hutang diwariskan
------------
OPV =
Target = 3 kapal APMM jadi 1 kapal miring
Kontraktor = THHE Destini Bhd
Masalah Utama = Hanya 1 kapal selesai, biaya membengkak
Dampak = Dana publik terkuras, kontrak diputus
------------
OPV =
Target = 6 kapal tempur TLDM menjadi 5 kapal
Kontraktor = BNS + DCNS : LUNAS
Masalah Utama = 0 kapal selesai, pecah amanah, biaya RM6 miliar terbuang
Dampak = Skandal politik besar, proyek tertunda
------------
📜 Timeline Kronologis
1. NGPV (New Generation Patrol Vessel – TLDM)
1990-an akhir → Proyek diluncurkan untuk membangun 27 kapal peronda generasi baru bagi Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
2000-an awal → Kontrak diberikan kepada PSC-NDSB (Penang Shipbuilding & Construction Naval Dockyard).
2005–2006 → Terjadi salah urus, hutang besar, dan kegagalan memenuhi jadwal.
2006 → Pemerintah melakukan bailout, Boustead Naval Shipyard (BNS) mengambil alih.
Hasil: Hanya sebagian kecil kapal selesai, hutang besar diwariskan ke proyek berikutnya.
------------
2. OPV (Offshore Patrol Vessel – Maritim Malaydesh)
2017 → Kontrak diberikan kepada THHE Destini Bhd untuk membangun 3 kapal OPV bagi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaydesh (APMM).
2018–2022 → Proyek mengalami kelewatan, masalah kewangan, dan hanya 1 kapal (KM Tun Fatimah) berhasil diserahkan.
2023–2024 → Pemerintah sudah mengeluarkan lebih dari RM600 juta, ditambah suntikan dana RM152.6 juta untuk menyelesaikan satu kapal.
2025 → Kontrak diputus secara “mutual termination”. Pemerintah melantik kontraktor baru untuk menyiapkan 2 kapal yang tersisa.
Hasil: Dana publik terkuras, kemampuan operasional APMM tertunda.
------------
3. LCS (Littoral Combat Ship – TLDM)
2011 → Kontrak RM9 miliar diberikan kepada Boustead Naval Shipyard (BNS) untuk membangun 6 kapal tempur pesisir kelas Maharaja Lela.
2014–2019 → Proyek berjalan lambat, terjadi masalah teknis dan kewangan.
2019 → Proyek ditangguhkan.
2020–2022 → Terungkap skandal besar: lebih dari RM6 miliar sudah dibayar, tetapi 0 kapal selesai.
2022 → Proyek dilanjutkan kembali dengan pengawasan ketat.
2023–2025 → Masih belum ada kapal yang siap operasional, kasus pecah amanah melibatkan mantan pengarah urusan BNS.
Hasil: Skandal politik besar, proyek tertunda, TLDM masih menunggu kapal tempur baru.
------------
📊 Pola yang Terlihat
NGPV (1990-an–2006): Salah urus + bailout.
OPV (2017–2025): Kelewatan + kontrak diputus.
LCS (2011–2025): Skandal terbesar + 0 kapal selesai.
------------
Ketiganya menunjukkan pola berulang: kontraktor gagal → biaya membengkak → pemerintah bailout atau putus kontrak → hutang publik bertambah → kemampuan pertahanan tertunda
✈️ Pesawat A-4 Skyhawk
HapusEra 1980-an → Malaydesh membeli pesawat tempur bekas A-4 Skyhawk dari AS.
Masalah:
Pesawat sudah tua, memerlukan biaya pemeliharaan tinggi.
Program modernisasi (A-4PTM) tidak sepenuhnya berhasil, banyak pesawat akhirnya dipensiunkan lebih cepat.
Dampak: Investasi besar tidak sebanding dengan daya tempur jangka panjang.
------------
🚁 Helikopter MD530G
2016 → Malaydesh menandatangani kontrak untuk 6 helikopter MD530G (light attack helicopter).
Masalah:
Kelewatan bertahun-tahun, helikopter tidak pernah diserahkan sesuai jadwal.
Kontrak akhirnya dibatalkan pada 2022 setelah dana besar sudah dikeluarkan.
Dampak: TLDM dan TDM tidak mendapat aset yang dijanjikan, dana publik terbuang.
------------
✈️ Pesawat MiG-29
1995 → Malaydesh membeli 18 MiG-29 dari Rusia.
Masalah:
Biaya operasi dan pemeliharaan sangat tinggi.
Pesawat sering mengalami masalah teknis, tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang.
Akhirnya dipensiunkan lebih cepat (2017) tanpa pengganti yang memadai.
Dampak: Investasi besar tidak berkelanjutan, meninggalkan kekosongan kemampuan tempur udara.
------------
✈️ Pesawat FA-50M
2023 → Malaydesh menandatangani kontrak untuk 18 pesawat FA-50M dari Korea Selatan.
Masalah (potensi):
Ada kekhawatiran pengulangan pola lama: biaya tinggi, risiko kelewatan, dan ketergantungan pada vendor asing.
Belum jelas apakah pesawat ini benar-benar memenuhi kebutuhan strategis TLDM/TUDM atau sekadar solusi sementara.
Dampak: Risiko pemborosan jika tidak diintegrasikan dengan strategi jangka panjang.
------------
📊 Pola Negatif Kesimpulan
Pembelian aset tua atau tidak sesuai kebutuhan → A-4 Skyhawk, MiG-29.
Kelewatan dan kegagalan kontraktor → MD530G.
Biaya operasi dan pemeliharaan membengkak → MiG-29, A-4 Skyhawk.
Ketergantungan pada vendor asing tanpa transfer teknologi signifikan → MiG-29, FA-50M.
Dana publik terbuang, kemampuan operasional tertunda → MD530G, MiG-29.
------------
🔎 Kesimpulan Utama
Pengadaan alutsista Malaydesh sering menunjukkan pola kegagalan berulang:
Salah urus kontrak → aset tidak pernah diterima atau terlambat.
Kurang perencanaan strategis → membeli aset yang tidak sesuai kebutuhan jangka panjang.
Pemborosan dana publik → biaya tinggi tanpa hasil maksimal.
------------
👉 Dengan kata lain, dari A-4 Skyhawk hingga FA-50M, terlihat lingkaran masalah klasik: pembelian → masalah teknis/finansial → aset dipensiunkan/dibatalkan → kemampuan pertahanan tetap lemah.
WOIII....BESOK 2026
HapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
BalasHapusLCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS
LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
BalasHapusLCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS
LINK GORILA MALAYDESH = BASI NYET🦧🦧🦧
BalasHapusWOIIIII 2025 ...... PANAS NYET🦧🦧🦧
-----
MERDEKA.COM = BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.07
Diam-Diam, Pemerintah Indonesia Minta Keringanan Bayar Proyek Jet Tempur KF-21
https://www.merdeka.com/uang/diam-diam-pemerintah-indonesia-minta-keringanan-bayar-proyek-jet-tempur-kf-21-126036-mvk.html
-----
JAWAPOS.COM = BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA28 Desember 2025 pukul 14.10
Aduh... MALUNYA.... 🔥🔥🤡🤡🤡
Korsel Sebut Pemerintah RI Minta Diskon Pelunasan Utang Jet Tempur
https://www.jawapos.com/nasional/014626926/korsel-sebut-pemerintah-ri-minta-diskon-pelunasan-utang-jet-tempur
-----
TEMPO.COM = BERITA FEBRUARI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.06
Update Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae: Sudah Berutang, Mencuri Pula?
https://www.tempo.co/sains/update-proyek-jet-tempur-kf-21-boramae-sudah-berutang-mencuri-pula--91054
-----
INDOMILITER.COM = BERITA MEI 2024
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.05
Sudah Telat Bayar, Indonesia Kini Minta ‘Diskon’ Pembayaran Angsuran KF-21 Boramae, Nilai Alih Teknologi Rela Dipangkas
https://www.indomiliter.com/sudah-telat-bayar-indonesia-kini-minta-diskon-pembayaran-angsuran-kf-21-boramae-nilai-alih-teknologi-rela-dipangkas/
-----
ZONAJAKARTA.com = BERITA OKTOBER 2023
GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.02
TIADA MALUNYA...., 🤣🤣🤣
29 Kali Ditagih Indonesia Belum Bayar Cicilan KF-21 Boramae, DAPA Langsung ke Indonesia Tawarkan Solusi Ini
https://www.zonajakarta.com/nasional/67310434746/29-kali-ditagih-indonesia-belum-bayar-cicilan-kf-21-boramae-dapa-langsung-ke-indonesia-tawarkan-solusi-in
=======
=======
2025 IDN ROK =
48 KF21
48 KF21
48 KF21
Indonesia and Republic of Korea (ROK) have signed a revised agreement covering the delivery of 48 KF-21 Boramae fighter jets, preserving Jakarta’s participation in the joint development and production program. The signing happened on June 10, 2025, during the Indo Defence 2025 show in Jakarta. ROK Defence Minister Shin Won-sik, Indonesian Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin, and DAPA Administrator Seok Jong geon attended the ceremony.
-----------
Army Recognition (14 Juni 2025) Melaporkan bahwa pada IndoDefense 2025 tanggal 10 Juni 2025, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kesepakatan ini ditegaskan bahwa Indonesia akan menerima 48 unit KF-21 Boramae dan tetap terlibat dalam produksi bersama.
-
Zona Jakarta (16 Juni 2025) Menyebutkan bahwa Indonesia akan mendapatkan 48 KF-21 Boramae untuk mendampingi 48 jet tempur generasi kelima KAAN yang dipesan dari Turki. Artikel ini menegaskan bahwa PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tetap dilibatkan dalam proyek bersama dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
-
Turdef (15 Juni 2025) Menyatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kesepakatan revisi yang mencakup pengadaan 48 jet tempur KF-21 Boramae.
-
TEMPO (2 NOVEMBER 2025) DALAM LIPUTAN tentang pertemuan bilateral di sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerja sama proyek KF-21 dengan Korea Selatan tetap berlanjut. Walaupun Tempo lebih menyoroti kelanjutan proyek, laporan ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap pengadaan KF-21.
-
Kementerian Pertahanan RI (3 Juli 2025) Melalui situs resmi, Kemhan RI melaporkan keberhasilan pilot uji TNI AU menerbangkan prototipe KF-21 Boramae di Sacheon, Korea Selatan.
Sudah 31 Des25, masih MEMBUAL..🤣🤣😂😂
BalasHapus====
"..Setelah tertunda tujuh tahun, akhirnya frigat Maharaja Lela class, atau disebut juga Littoral Combat Chip (LCS) telah memasuki air di galangan Boustead Heavy Industries Corporation pada 25 Mei 2024. Flagship Angkatan Laut Malaysia tersebut adalah KD Maharaja Lela dengan nomer lambung 2501. Dan ada kabar lanjutan, bahwa KD Maharaja Lela direncanakan akan memulai tahapan sea trial pada bulan November 2024..."
Bulan depan nyampai yaa.. 🤗
BalasHapusDassault completed the delivery of the first three new Rafale F4 fighters to the Indonesian Air Force https://share.google/N8MbNH9UYTqP2DLE3
Polandia membatalkan rencana untuk meng-upgrade 12 FA-50GF: Tanpa rudal AMRAAM lebih cocok jadi jet latih
BalasHapusIni memang pesawat latih. Beruk aja yg bilang fighter demi menyedapkan hati. 😁😁😁😁
OTAK KALO KONON LULUSAN TOP UNIVERSITY YA SEPERTI ITU OM 🤣🤣🤣🤣🤣
HapusKena tipu KPop..🤣😂
HapusPinoy kena tipu CMS di fregatnya, Poland kena tipu ga bisa AMRAAM, next > Malaydesh...🤣🤣😂
KPop kita tipu duluan sebelum bisa nipu kita lagi...😛🤪
WOIII....BESOK 2026
BalasHapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaysia’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaysia’s naval force in the years ahead.
WOIII....BESOK 2026
BalasHapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaysian Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaysia’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaysia’s naval force in the years ahead.
WOIII....BESOK 2026
BalasHapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
Malaysewa beli pesawat / heli apa gempur ?....oh ya ngemis Hornet rongsok dari Kuwait ya gempur ?....😂😂😂
BalasHapusAyooooo JOHOR, SARAWAK & SABAH Kalian Pantas untuk MERDEKA...😂😂😂😂😂😂
BalasHapusMALONDESH GAGAL BERLAKU ADIL!! JOHOR, SABAH & SARAWAK SERENTAK MELAWAN KUALA LUMPUR!!
https://youtu.be/XRf7CJt0VFw
Pantesan amrik investasi $ 26 biliun
BalasHapusmenyusul ford, byd dan smuanya yg bikin EV
Sumber chip, super magnet dari kita haha!😉💰😉
dijamin tesla masyuukkk
uda kubilang khaaannn kmarrennn kl bakal tersingkir ditinggal amrik, karena rm ketinggian haha!😝🤣😝
tarif 19& lgs drop jadi 0% haha!🦾🔥🦾
kahsihan kl, KALAH LAAGGIII
⬇️⬇️⬇️⬇️
Trump AS Bertekuk Lutut Indonesia Unggul,PM Malaysia Kaget P Prabowo Kini Pegang Kunci Supermagnet
https://www.youtube.com/watch?v=Zj2weBRijUA
Hmm.. Jadi selama ini tukang tadahnya mereka toh, tetangga kok maling.. Eh.. Gitu sih
Hapusfakta rm tonghi, amerika menjauh..
BalasHapusterbukti Palm Oil impor amrik kita yg pegang 85%, seblah kebagian Ampasssss haha!😋😜😋
Oom, hujung tahun oom..🤣
HapusKatanye mo melaut...😛🤪
WOIII....BESOK 2026
BalasHapusMEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
MEMBUAL SEA TRIAL DESEMBER 2025
Status proyek tersebut di tahun 2025:
New Straits Times (NST): Melaporkan pada Juli 2025 bahwa proyek LCS mengalami hambatan kecil dengan kemajuan mencapai 72,9%, sedikit di bawah target 76,1% akibat adanya pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan.
Malay Mail: Memberitakan pernyataan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin di parlemen bahwa kapal pertama, LCS1 (KD Maharaja Lela), telah memasuki fase Setting to Work (STW) sejak Mei 2025 dan dijadwalkan menjalani uji coba laut pertama pada Desember 2025.
Naval News: Melaporkan peluncuran kapal kedua, LCS2 (KD Raja Muda Nala), ke air pada Mei 2025. Kapal ini dijadwalkan memulai uji pelabuhan pada Juli 2025 dan uji coba laut pada Juni 2026.
The Star: Memberitakan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal Lumut pada Juni 2025, di mana ia menyatakan kepuasannya terhadap kemajuan proyek tersebut meski sempat mengalami kegagalan manajemen di masa lalu.
Business Today: Menyoroti komitmen pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan kelima kapal tersebut dengan target serah terima kapal terakhir pada tahun 2029.
Secara keseluruhan, proyek yang sebelumnya sempat terhenti ini telah dilanjutkan kembali di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui kontrak tambahan ke-6 (SA6), dengan total biaya yang meningkat menjadi RM11,22 miliar
-----------
Kapal LCS pertama Malaysia, KD Maharaja Lela, memang dijadwalkan untuk menjalani uji coba laut pertamanya (maiden sea trials) pada Desember 2025 setelah memasuki fase Setting to Work (STW) pada Mei 2025.
Narasinya adalah:
Jadwal yang Diharapkan: Berbagai sumber, termasuk Malay Mail dan New Straits Times, secara konsisten melaporkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, bahwa uji coba laut (SAT) untuk LCS1 telah ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2025.
Progres Positif: Berita-berita tersebut menyoroti kemajuan signifikan dalam proyek yang sebelumnya bermasalah ini, dengan tingkat penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 72,9% pada Juni 2025. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke galangan kapal juga menunjukkan kepuasan pemerintah terhadap manajemen baru dan kemajuan yang dicapai, terlepas dari keterlambatan historis.
Sedikit Keterlambatan Teknis: Meskipun ada jadwal uji coba laut pada Desember 2025, laporan dari akhir Juli 2025 juga mencatat adanya sedikit "hambatan" atau keterlambatan teknis sebesar 3,2% dari jadwal yang direncanakan karena pengerjaan ulang pada sistem perpipaan dan pengabelan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu dimulainya uji coba tersebut.
Target yang Ditetapkan: Target uji coba laut pada Desember 2025 adalah bagian dari jadwal yang direvisi, dengan penyerahan penuh kapal pertama ke Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) dijadwalkan pada Agustus 2026
WOIII....BESOK 2026
BalasHapusLCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.
----------------
5x PM BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOD BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
6x MOF BUAL MRCA LCS SPH MRSS = 2025 ZONK
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL SHOPPING
-
5x GANTI PM = 84,3% TO GDP
5x GANTI MOF = KLAIM LUNAS 2053 = GAGAL (NAMBAH DEBT)
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA
-
5x GANTI PM = TIDAK BAYAR HUTANG TERTUNGGAK
6x GANTI MOD = KEKANGAN KEWANGAN
SERIUS!!! BADUT IQ BOTOL = MEMBUAL KLAIM KAYA