31 Desember 2025

Peningkatan Kekuatan PAF di Tahun 2025 dan 2026

31 Desember 2025

Filipina akan memiliki 32 helikopter S-70 Black Hawk (photo: AFP)

Helikopter Black Hawk Tambahan
MANILA – Angkatan Udara Filipina (PAF) menghabiskan tahun 2025 secara diam-diam untuk meningkatkan kemampuannya dalam melindungi wilayah udara negara yang luas, serta kapasitasnya untuk melakukan misi bantuan bencana.

Selama tahun tersebut, PAF menerima 10 helikopter tempur utilitas S-70 Black Hawk tambahan – lima di antaranya diresmikan pada 13 Agustus dan lima lainnya pada 14 November.

Kesepuluh helikopter tersebut — yang dikirim pada 15 Juli dan 20 Oktober — merupakan pengiriman ketiga dan keempat dari 32 unit S-70i Black Hawk yang diperoleh melalui Program Modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), kata juru bicara PAF Kolonel Ma Christina Basco dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Dua pengiriman sebelumnya dilakukan pada 10 Juni dan 9 Desember tahun lalu. Kontrak senilai PHP32 miliar untuk pengadaan tersebut ditandatangani pada 22 Februari 2022 oleh Menteri Pertahanan saat itu, Delfin Lorenzana.

"Melalui Rencana Penerbangan PAF 2040 dan penyelarasan dengan Program Modernisasi AFP, Angkatan Udara mengikuti jalur yang jelas dan disiplin menuju pengembangan kemampuan jangka panjang," kata Basco.

Filipina telah mempersiapkan pembelian tambahan 8 helikopter Bell 412 EP yang akan direalisasikan tahun 2026 (photo: Noel Morota)

"Ini memastikan bahwa upaya modernisasi mendukung kebutuhan operasional dan berkontribusi pada AFP yang kredibel, tangkas, dan siap menjalankan misi."

Rencana Penerbangan PAF 2040 adalah peta jalan strategis jangka panjang untuk menjadi angkatan udara yang modern, kredibel, dan tangkas pada tahun 2040.

"Dengan penambahan terbaru ini, PAF terus memperkuat kemampuan mobilitas udaranya dan memenuhi mandatnya untuk melindungi bangsa dan melayani rakyat Filipina — baik dalam masa krisis kemanusiaan maupun konflik," kata Basco.

Saat ini, PAF memiliki armada sekitar 35 helikopter Black Hawk, yang dikenal karena keserbagunaan, kecepatan, dan keandalannya, dan biasanya digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, pengangkutan pasukan dan kargo, serta operasi dukungan taktis.

Beberapa helikopter digunakan dalam pengiriman bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak siklon dahsyat Uwan, Nando, dan Tino, antara lain, tahun ini.

Filipina telah menanda-tangani tambahan 12 unit FA-50PH pada Juni 2025 lalu (image: KAI)

Pesawat tempur ringan FA-50 PH
Untuk tahun 2026, Basco mengatakan PAF tetap berkomitmen untuk memperkuat kemampuannya.

Secara khusus, Basco mengatakan PAF berharap dapat meningkatkan aset pesawat tempur dan pengawasannya melalui perluasan armada FA-50PH dan sensor serta sistem pendukungnya.

"Ini telah memulihkan kemampuan jet tempur cepat yang andal untuk pertahanan udara, patroli maritim, dan dukungan udara jarak dekat, membantu AFP melindungi wilayah kita dengan lebih baik," katanya.

Pada 3 Juni, PAF menandatangani kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI) untuk 12 jet tempur ringan FA-50PH berkemampuan Mach 1.5 tambahan, sebuah perkembangan yang menyoroti tekad Filipina untuk mempertahankan wilayah udaranya.

Filipina telah menanda-tangani pesanan tiga C-130J pada 2023 (photo: Lockheed Martin)

Bernilai sekitar USD700 juta atau sekitar PHP40 miliar pada saat penandatanganan, kontrak tersebut mencakup dukungan logistik yang komprehensif.

Unit FA-50PH baru — lebih canggih daripada 11 unit yang saat ini dimiliki PAF — akan menampilkan peningkatan signifikan seperti kemampuan pengisian bahan bakar di udara, sistem radar canggih, dan integrasi senjata yang lebih baik. Pengiriman diharapkan dari tahun 2026 hingga 2030.

A-29B Super Tucano
Sementara itu, sejalan dengan pergeseran menuju pertahanan teritorial di bawah Konsep Pertahanan Kepulauan Komprehensif, Basco mengatakan PAF mengharapkan kedatangan lebih banyak pesawat pendukung udara jarak dekat A-29B Super Tucano.

Filipina telah menanda-tangani pesanan enam NC-212i tambahan pada 2023 (photo: Gerard Belvis)

"Unit-unit ini akan semakin memperkuat kemampuan serangan presisi dan pencegahan maritim kami," katanya.

Pesawat Lainnya
Pesawat tambahan seperti C-130J, NC-212i, dan Bell 412, serta batch terakhir helikopter Black Hawk juga diharapkan akan tiba pada tahun 2026 dan seterusnya.

Dengan pesawat-pesawat ini, Basco mengatakan PAF pasti akan meningkatkan kapasitasnya untuk pergerakan pasukan, logistik, dan operasi kemanusiaan.

(PNA)

65 komentar:

  1. Pasti GORILA SEMENANJUNG NGAMUK GAK TERIMA MILITERNYA SEMAKIN TERTINGGAL

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
  2. Bukan heli sewa haha!😉😉😉

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tiba-tiba gede BUK, oom..🤣😂

      https://www.instagram.com/p/DS56EJiE-Wz/?igsh=MXdtN3RtaGI2YXdscA==

      Hapus
    2. Woww sikkķ asikkkkk haha!🚀👍🚀

      Hapus
    3. Buk...buk....mantaaapp...😍

      Hapus
  3. LINK GORILA MALAYDESH = 2023 DAN 2024
    WOIIII TAHUN 2025 ...... BASI NYET🦧🦧🦧
    -----
    MERDEKA.COM = BERITA MEI 2024
    GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.07
    Diam-Diam, Pemerintah Indonesia Minta Keringanan Bayar Proyek Jet Tempur KF-21
    https://www.merdeka.com/uang/diam-diam-pemerintah-indonesia-minta-keringanan-bayar-proyek-jet-tempur-kf-21-126036-mvk.html
    -----
    JAWAPOS.COM = BERITA MEI 2024
    GEMPURWIRA28 Desember 2025 pukul 14.10
    Aduh... MALUNYA.... 🔥🔥🤡🤡🤡
    Korsel Sebut Pemerintah RI Minta Diskon Pelunasan Utang Jet Tempur
    https://www.jawapos.com/nasional/014626926/korsel-sebut-pemerintah-ri-minta-diskon-pelunasan-utang-jet-tempur
    -----
    TEMPO.COM = BERITA FEBRUARI 2024
    GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.06
    Update Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae: Sudah Berutang, Mencuri Pula?
    https://www.tempo.co/sains/update-proyek-jet-tempur-kf-21-boramae-sudah-berutang-mencuri-pula--91054
    -----
    INDOMILITER.COM = BERITA MEI 2024
    GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.05
    Sudah Telat Bayar, Indonesia Kini Minta ‘Diskon’ Pembayaran Angsuran KF-21 Boramae, Nilai Alih Teknologi Rela Dipangkas
    https://www.indomiliter.com/sudah-telat-bayar-indonesia-kini-minta-diskon-pembayaran-angsuran-kf-21-boramae-nilai-alih-teknologi-rela-dipangkas/
    -----
    ZONAJAKARTA.com = BERITA OKTOBER 2023
    GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.02
    TIADA MALUNYA...., 🤣🤣🤣
    29 Kali Ditagih Indonesia Belum Bayar Cicilan KF-21 Boramae, DAPA Langsung ke Indonesia Tawarkan Solusi Ini
    https://www.zonajakarta.com/nasional/67310434746/29-kali-ditagih-indonesia-belum-bayar-cicilan-kf-21-boramae-dapa-langsung-ke-indonesia-tawarkan-solusi-in
    =======
    =======
    2025 IDN ROK =
    48 KF21
    48 KF21
    48 KF21
    Indonesia and Republic of Korea (ROK) have signed a revised agreement covering the delivery of 48 KF-21 Boramae fighter jets, preserving Jakarta’s participation in the joint development and production program. The signing happened on June 10, 2025, during the Indo Defence 2025 show in Jakarta. ROK Defence Minister Shin Won-sik, Indonesian Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin, and DAPA Administrator Seok Jong geon attended the ceremony.
    -----------
    Army Recognition (14 Juni 2025) Melaporkan bahwa pada IndoDefense 2025 tanggal 10 Juni 2025, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kesepakatan ini ditegaskan bahwa Indonesia akan menerima 48 unit KF-21 Boramae dan tetap terlibat dalam produksi bersama.
    -
    Zona Jakarta (16 Juni 2025) Menyebutkan bahwa Indonesia akan mendapatkan 48 KF-21 Boramae untuk mendampingi 48 jet tempur generasi kelima KAAN yang dipesan dari Turki. Artikel ini menegaskan bahwa PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tetap dilibatkan dalam proyek bersama dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
    -
    Turdef (15 Juni 2025) Menyatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kesepakatan revisi yang mencakup pengadaan 48 jet tempur KF-21 Boramae.
    -
    TEMPO (2 NOVEMBER 2025) DALAM LIPUTAN tentang pertemuan bilateral di sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerja sama proyek KF-21 dengan Korea Selatan tetap berlanjut. Walaupun Tempo lebih menyoroti kelanjutan proyek, laporan ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap pengadaan KF-21.
    -
    Kementerian Pertahanan RI (3 Juli 2025) Melalui situs resmi, Kemhan RI melaporkan keberhasilan pilot uji TNI AU menerbangkan prototipe KF-21 Boramae di Sacheon, Korea Selatan.

    BalasHapus
  4. Sabah, Serawak, Johor MERDEKAAA 👍👍

    BalasHapus
  5. Polandia membatalkan rencana untuk meng-upgrade 12 FA-50GF: Tanpa rudal AMRAAM lebih cocok jadi jet latih

    Ha ha ha

    BalasHapus
  6. PELATIHAN =
    BUK AIR DEFENSE
    BUK AIR DEFENSE
    BUK AIR DEFENSE
    Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P. menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI AD yang dilaksanakan di Belarusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi kemampuan satuan pertahanan udara TNI AD.
    Dalam paparan disampaikan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Personel yang telah mengikuti pelatihan internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan satuan Arhanud, khususnya dalam aspek taktik penggelaran, integrasi sistem radar peringatan dini, serta penerapan prosedur komando dan pengendalian tingkat batalyon dalam menghadapi spektrum ancaman udara modern.
    Pangkohanudnas menegaskan bahwa hasil pelatihan ini harus ditindaklanjuti secara nyata melalui penguatan doktrin, prosedur, dan kesiapan satuan di lapangan. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari Belarusia dinilai memberikan nilai tambah dalam pengembangan kemampuan pertahanan udara nasional. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Staf Kohanudnas Mayjen TNI Trias Wijanarko, S.I.P., M.H.I. beserta para pejabat utama Kohanudnas.
    --------------
    KHAN BALISTIK
    KHAN BALISTIK
    KHAN BALISTIK
    Evet, Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Balistik Füze Sistemi’nin Endonezya’ya ihracatına yönelik sözleşme, Kasım 2022'de Jakarta'da düzenlenen Indo Defence fuarı sırasında imzalanmıştır.
    Sistemin tedarik süreciyle ilgili 2025 yılı itibarıyla öne çıkan güncel gelişmeler şunlardır:
    İlk Teslimat Gerçekleşti: KHAN sisteminin ilk partisi Haziran 2025'te Endonezya'ya sevk edilmiş ve 1 Ağustos 2025 itibarıyla Doğu Kalimantan'daki 18. Topçu Taburu üssünde görüntülenmiştir.
    Stratejik Konumlandırma: Füzeler, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara (IKN) ve çevresindeki stratejik noktaların güvenliğini sağlamak amacıyla Kalimantan bölgesine yerleştirilmiştir.
    İkinci Parti Planı: Endonezya ordusu yetkilileri, sistemin ikinci partisinin 2026 yılı başında teslim alınmasının beklendiğini belirtmiştir.
    Lojistik Destek: Aralık 2025 sonu itibarıyla Endonezya, sistemlerin simülatör ve diğer hizmetleri için yaklaşık 7 milyon TL değerinde yeni bir ihale süreci başlatmıştır.
    KHAN Füzesinin Özellikleri:
    Menzil: Azami 280 kilometre.
    Ağırlık: 2.500 kg (Harp başlığı: 470 kg).
    Hassasiyet: GPS ve atalet navigasyon sistemleri sayesinde 10 metrenin altında yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.
    Platform: 8x8 Tatra araçları üzerine konuşlandırılmış olup yüksek mobilite sağlar.

    BalasHapus
  7. PELATIHAN =
    BUK AIR DEFENSE
    BUK AIR DEFENSE
    BUK AIR DEFENSE
    Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P. menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI AD yang dilaksanakan di Belarusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi kemampuan satuan pertahanan udara TNI AD.
    Dalam paparan disampaikan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Personel yang telah mengikuti pelatihan internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan satuan Arhanud, khususnya dalam aspek taktik penggelaran, integrasi sistem radar peringatan dini, serta penerapan prosedur komando dan pengendalian tingkat batalyon dalam menghadapi spektrum ancaman udara modern.
    --------------
    KHAN BALISTIK
    KHAN BALISTIK
    KHAN BALISTIK
    Evet, Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Balistik Füze Sistemi’nin Endonezya’ya ihracatına yönelik sözleşme, Kasım 2022'de Jakarta'da düzenlenen Indo Defence fuarı sırasında imzalanmıştır.
    Sistemin tedarik süreciyle ilgili 2025 yılı itibarıyla öne çıkan güncel gelişmeler şunlardır:
    İlk Teslimat Gerçekleşti: KHAN sisteminin ilk partisi Haziran 2025'te Endonezya'ya sevk edilmiş ve 1 Ağustos 2025 itibarıyla Doğu Kalimantan'daki 18. Topçu Taburu üssünde görüntülenmiştir.
    Stratejik Konumlandırma: Füzeler, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara (IKN) ve çevresindeki stratejik noktaların güvenliğini sağlamak amacıyla Kalimantan bölgesine yerleştirilmiştir.
    İkinci Parti Planı: Endonezya ordusu yetkilileri, sistemin ikinci partisinin 2026 yılı başında teslim alınmasının beklendiğini belirtmiştir.
    Lojistik Destek: Aralık 2025 sonu itibarıyla Endonezya, sistemlerin simülatör ve diğer hizmetleri için yaklaşık 7 milyon TL değerinde yeni bir ihale süreci başlatmıştır.
    KHAN Füzesinin Özellikleri:
    Menzil: Azami 280 kilometre.
    Ağırlık: 2.500 kg (Harp başlığı: 470 kg).
    Hassasiyet: GPS ve atalet navigasyon sistemleri sayesinde 10 metrenin altında yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.
    Platform: 8x8 Tatra araçları üzerine konuşlandırılmış olup yüksek mobilite sağlar.
    --------------
    TRISULA ADS
    TRISULA ADS
    TRISULA ADS
    Rudal ADS (Air Defense System) Trisula adalah sistem pertahanan udara modern hasil kerja sama strategis antara Indonesia (Kementerian Pertahanan) dengan perusahaan Roketsan dari Turki. Sistem ini merupakan versi Indonesia dari sistem rudal HISAR milik Turki.
    Berikut adalah penjelasan mengenai sistem Trisula berdasarkan data tahun 2025:
    1. Varian Sistem Trisula
    Indonesia mengadopsi dua varian utama untuk menciptakan sistem pertahanan udara berlapis:
    Trisula-O (Medium Range): Berbasis sistem HISAR-O. Memiliki jangkauan tembak hingga 25 km dengan ketinggian target maksimal 10 km.
    Trisula-U (Long Range): Berbasis sistem HISAR-U (SAPER). Dirancang untuk menghancurkan sasaran pada jarak hingga 70 km hingga 100 km.
    2. Kemampuan Operasional
    Multi-Target: Sistem ini mampu melacak hingga 60 target udara secara bersamaan.
    Sasaran: Efektif untuk mencegat berbagai ancaman udara, termasuk jet tempur, helikopter, rudal jelajah, dan pesawat nirawak (drone).
    Komponen: Satu unit sistem Trisula terdiri dari pusat kendali tembak, radar pencari, serta kendaraan peluncur rudal (transporter erector launcher).
    3. Status dan Perkembangan Terbaru (Desember 2025)
    Kerja Sama Lokal: Pada pameran Indo Defence 2025 (Juni 2025), dipertegas bahwa pengembangan sistem ini melibatkan perusahaan lokal seperti Republikorp melalui konsep "Perisai Trisula Nusantara" untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional.
    Integrasi Teknologi: Selain teknologi dari Turki (Roketsan), sistem ini juga mengintegrasikan teknologi radar dan kendaraan dari Republik Ceko untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI.
    Kontrak awal pengadaan sistem Trisula ini ditandatangani pada pameran Indo Defence 2022, bersamaan dengan kontrak rudal balistik KHAN.

    BalasHapus
  8. POLANDIA ANGGOTA NATO =
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    USA BLOKIR AMRAAMs
    --------------
    Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
    --------------
    Defence Express (29 Desember 2025):
    "Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
    Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
    --------------
    Militarnyi (30 Desember 2025):
    "Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
    Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
    --------------
    Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
    "Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
    Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
    --------------
    POLANDIA ANGGOTA NATO =
    FA50PL = NO AMRAAMs
    FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
    FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
    Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
    Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
    Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
    --------------
    Poin Penting dari Laporan Tersebut:
    Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
    Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
    Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.

    BalasHapus
    Balasan
    1. lah amraam fa50 polandia kena banned, kl yg tersakiti om pemburu haha!😤😜😤
      polandia sich masi py palkon ama f35...si kl masa yg ciput ituw dongred haha!🤭😆🤭

      Hapus
    2. geng nato aja kena banned, apalagi geng sewa ngemis om @palu gada ..... soalnya kalo LCA bisa pake bang amramm matiin pasar MRCA buatannya mamarika

      Hapus
  9. Inget seblah, inget Blekhok Sewa, uda kensel ehhh kena denda haha!🤣😋🤣

    BalasHapus
  10. Manakala rakyat INDIANESIA... 🔥🔥🤣🤣




    Daya Beli Warga RI Lesu Masih Jadi Momok di 2025

    https://www.cnbcindonesia.com/news/20251226152307-4-697437/daya-beli-warga-ri-lesu-masih-jadi-momok-di-2025

    BalasHapus
    Balasan
    1. KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
      Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
      Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
      New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
      The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
      The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
      Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
      ------------------
      GORILA TIAP TAHUN =
      HUTANG ELEKTRIK
      HUTANG INTERNET
      HUTANG SEWAGE
      HUTANG MINYAK BBM
      ==========
      1. Bil Utilitas – RM115 juta
      Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
      • Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
      • Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
      • Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
      ---------------
      ⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
      Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
      • Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
      • Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
      • Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
      ---------------
      🛡️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
      Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
      • Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
      • Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
      • Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.

      Hapus
    2. KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      KELEMAHAN BBM MALAYDESH
      Berita dan lembaga riset versi bahasa Inggris yang sering mengulas kelemahan atau isu strategis terkait militer Malaydesh, termasuk aspek logistik dan operasional pada tahun 2025:
      Global Firepower (GFP): Situs ini menyediakan data komprehensif mengenai kekuatan militer Malaydesh yang berada di peringkat 42 dari 145 negara pada tahun 2025 dengan skor PwrIndx 0,7429. Data mereka mencakup statistik ketersediaan bahan bakar dan sumber daya alam sebagai faktor pendukung daya tahan tempur.
      Lowy Institute (Asia Power Index): Lembaga riset ini mencatat bahwa kemampuan militer adalah poin terlemah Malaydesh (peringkat ke-17 di Asia), yang turun satu peringkat pada 2025 setelah disalip oleh Filipina.
      New Straits Times (NST) - Malaydesh: Media lokal berbahasa Inggris yang sering memuat opini atau laporan terkait perlunya pemberantasan korupsi endemik di sektor militer dan isu subsidi bahan bakar yang berisiko pada stabilitas ekonomi militer.
      The Sun Malaydesh: Memberitakan evaluasi tahun 2025 yang menyoroti kerentanan institusional dan perlunya akuntabilitas lebih tinggi di berbagai sektor negara, termasuk pertahanan.
      The Diplomat: Majalah berita internasional yang secara rutin menganalisis tren keamanan dan tantangan logistik militer di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Malaydesh.
      Isu spesifik mengenai kualitas atau kontaminasi bahan bakar militer biasanya dibahas dalam konteks kesiapan operasional (operational readiness) dalam laporan-laporan strategis dari sumber di atas.
      ------------------
      GORILA TIAP TAHUN =
      HUTANG ELEKTRIK
      HUTANG INTERNET
      HUTANG SEWAGE
      HUTANG MINYAK BBM
      ==========
      1. Bil Utilitas – RM115 juta
      Dana ini digunakan untuk membayar keperluan asas operasi kem tentera dan fasiliti pertahanan:
      • Elektrik: Menyokong operasi pangkalan dan kem tentera yang memerlukan bekalan tenaga berterusan.
      • Internet: Menjamin komunikasi dan sistem maklumat ATM berfungsi dengan lancar, termasuk sistem pemantauan dan kawalan.
      • Kumbahan (Sewage): Menjaga kebersihan dan kesihatan fasiliti tentera melalui sistem kumbahan yang berfungsi baik.
      ---------------
      ⚓ 2. Operasi Keselamatan Maritim – RM139 juta
      Dana ini diperuntukkan untuk memperkukuh kawalan dan pengawasan perairan negara, termasuk:
      • Patroli laut di kawasan strategik seperti Laut China Selatan dan Selat Melaka.
      • Pengoperasian aset maritim seperti kapal peronda, radar, dan sistem pengawasan.
      • Tindakan terhadap pencerobohan dan penyeludupan di perairan Malaydesh.
      ---------------
      🛡️ 3. Operasi Pertahanan Udara – RM49 juta
      Dana ini menyokong kesiapsiagaan dan pengoperasian sistem pertahanan udara:
      • Penyelenggaraan radar dan sistem peluru berpandu.
      • Latihan dan operasi pemantauan ruang udara.
      • Tindakan pantas terhadap ancaman udara, termasuk pencerobohan pesawat asing.

      Hapus
    3. MALAYDESH OVERLIMIT DEBT =
      JOHOR PILIH MERDEKA
      SABAH SERAWAK PILIH MERDEKA
      ------------------
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
      ------------------
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH


      Hapus
  11. Kesian rakyat INDIANESIA.... 🤭🤭



    Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak diragukan lagi, daya beli masyarakat di Indonesia dilaporkan menurun sepanjang tahun 2025. Penurunan terjadi terutama di kalangan kelas menengah dan bawah.

    Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi, kekhawatiran akan PHK, inflasi, dan perubahan pola belanja, yang berdampak pada penurunan produksi barang dan aktivitas ritel.


    https://www.cnbcindonesia.com/news/20251226152307-4-697437/daya-beli-warga-ri-lesu-masih-jadi-momok-di-2025

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ngawurrr..! BKN tempat berita mcm ni😜

      Hapus
    2. LEMAH =
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      PENGADAAN MILITER MALAYDESH
      --------------
      Berita dan laporan yang membahas kelemahan pengadaan militer Malaydesh, diperbarui hingga tahun 2025:
      1. Sumber Media Berita Internasional
      Reuters: Melaporkan penggerebekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaydesh (MACC) terhadap beberapa perusahaan terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan militer pada Desember 2025.
      CNA (Channel News Asia): Menyoroti kritik tajam dari Raja Malaydesh (Sultan Ibrahim) pada Agustus 2025 mengenai pengadaan yang dianggap "tidak masuk akal" dan kerugian negara akibat keterlibatan agen atau perantara.
      SCMP (South China Morning Post): Mengulas kegagalan sistemik dan inkompetensi dalam pengadaan, termasuk keterlambatan pengiriman kendaraan lapis baja AV8 Gempita meskipun pembayaran telah dilakukan penuh.
      --------------
      2. Sumber Media dan Lembaga Riset Lokal (Versi Bahasa Inggris)
      Bernama: Mengutip pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Agustus 2025 tentang perlunya sistem pengadaan yang bebas dari praktik komisi yang membebani negara.
      New Straits Times (NST): Memberitakan bahwa sistem pengadaan sektor publik Malaydesh, khususnya pertahanan, sering kali kurang transparan dan sarat korupsi.
      ISIS Malaydesh: Analisis lembaga pemikir ini menyebutkan bahwa tanpa reformasi bermakna, pengadaan militer Malaydesh hanya fokus pada keberlangsungan aset tanpa mencapai tingkat pencegahan (deterrence) yang kredibel.
      --------------
      3. Masalah Utama yang Disorot dalam Laporan 2025:
      Skandal Korupsi Baru: Penyelidikan MACC pada akhir 2025 melibatkan perwira tinggi militer yang diduga menerima suap dari perusahaan kontraktor pertahanan.
      Ketergantungan pada Impor: Laporan pasar menunjukkan ketergantungan tinggi pada penyedia teknologi asing menciptakan kerentanan rantai pasok dan biaya tinggi.
      Kegagalan Pengiriman Aset (LCS): Proyek Littoral Combat Ship (LCS) tetap menjadi simbol kegagalan karena keterlambatan pengerjaan pipa dan kabel, mencapai hanya sekitar 73% penyelesaian pada pertengahan 2025.
      Intervensi Perantara: Penggunaan "orang tengah" atau agen yang menambah komisi tidak perlu, sering kali dibenarkan dengan dalih "keamanan nasional" untuk menghindari transparansi.

      Hapus
    3. MALAYDESH OVERLIMIT DEBT =
      JOHOR PILIH MERDEKA
      SABAH SERAWAK PILIH MERDEKA
      ------------------
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
      ------------------
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
      ------------------
      OVERLIMITS DEBT = MELARAT SEKARAT = SEWA
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT = PER PEOPLE : RM 36,139
      HOUSEHOLD DEBT = PER PEOPLE : RM 45,859.
      GOV + HOUSEHOLD = PER PEOPLE : RM 81,998
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • UTANG AKHIR 2024: RM 1.25 TRILIUN
      • UTANG AKHIR JUNI 2025: RM 1.30 TRILIUN
      • JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH 2025 (PERKIRAAN PERTENGAHAN TAHUN): 35,977,838 JIWA
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
      1.30 TRILIUN = 1,300,000,000,000
      PER ORANG = 1,300,000,000,000/35,977,838 : RM 36,139 PER ORANG
      --------------------
      1️⃣ DATA YANG DIGUNAKAN
      • UTANG RUMAH TANGGA (AKHIR MARET 2025): RM 1.65 TRILIUN
      • PERSENTASE TERHADAP PDB: 84.3%
      • JUMLAH PENDUDUK MALAYDESH PERTENGAHAN 2025: 35,977,838 JIWA
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK
      UTANG PER ORANG =1,650,000,000,000/35,977,838 : RM 45,859 PER ORANG
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP

      Hapus
    4. GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      10 EKONOMI TERBESAR ASIA =
      PADA TAHUN 2025, CHINA TETAP MENJADI EKONOMI TERBESAR DI ASIA DENGAN PDB SEKITAR US$19,5 TRILIUN, DISUSUL OLEH JEPANG, INDIA, KOREA SELATAN, DAN INDONESIA YANG MASUK DALAM JAJARAN 10 BESAR.
      🌏RANKING EKONOMI TERBESAR ASIA 2025 (BERDASARKAN IMF & FORBES)
      PERINGKAT ASIA NEGARA ESTIMASI PDB 2025 (US$ TRILIUN) CATATAN UTAMA
      1 CHINA 19,5 = TETAP DOMINAN, PUSAT MANUFAKTUR & TEKNOLOGI
      2 JEPANG 4,9 = STABIL, MESKI PERTUMBUHAN MELAMBAT
      3 INDIA 4,3 = PERTUMBUHAN PESAT, DIDORONG SEKTOR JASA & DIGITAL
      4 KOREA SELATAN 2,1 = KUAT DI TEKNOLOGI & EKSPOR
      5 INDONESIA 1,8–2,0 = IMF MENEMPATKAN INDONESIA DI PERINGKAT 7 DUNIA, DI ATAS INGGRIS & PRANCIS
      6 ARAB SAUDI 1,5 = DIDUKUNG MINYAK & DIVERSIFIKASI EKONOMI
      7 TURKI 1,4 = EKONOMI CAMPURAN, POSISI STRATEGIS
      8 TAIWAN 1,2 = KUAT DI SEMIKONDUKTOR
      9 THAILAND 0,7 = PARIWISATA & MANUFAKTUR
      10 IRAN 0,6 = DIDUKUNG ENERGI, MESKI TERTEKAN SANKSI
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
  12. Rupiah matawang tidak Laku guys.... 🔥🔥🤣🤣


    Ringgit Malaysia Pimpin Penguatan Mata Uang Asia Terhadap Dolar AS

    https://m.youtube.com/watch?v=LN7kCUkHO2s&t=517s

    BalasHapus
    Balasan
    1. POLANDIA ANGGOTA NATO =
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      --------------
      Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
      --------------
      Defence Express (29 Desember 2025):
      "Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
      Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
      --------------
      Militarnyi (30 Desember 2025):
      "Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
      Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
      --------------
      Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
      "Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
      Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
      --------------
      POLANDIA ANGGOTA NATO =
      FA50PL = NO AMRAAMs
      FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
      FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
      Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
      Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
      Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
      --------------
      Poin Penting dari Laporan Tersebut:
      Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
      Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
      Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.

      Hapus
    2. GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =

      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      20 NEGARA DENGAN GDP TERBESAR TAHUN 2025 BERDASARKAN PPP (PURCHASING POWER PARITY):
      1. TIONGKOK – US$40,7 TRILIUN
      2. AMERIKA SERIKAT – US$30,5 TRILIUN
      3. INDIA – US$17,6 TRILIUN
      4. RUSIA – US$7,19 TRILIUN
      5. JEPANG – US$6,74 TRILIUN
      6. INDONESIA – US$5,69 TRILIUN
      7. JERMAN – US$5,65 TRILIUN
      8. BRASIL – US$5,27 TRILIUN
      9. TURKI – US$3,91 TRILIUN
      10. MEKSIKO – US$3,88 TRILIUN
      11. MESIR – US$3,85 TRILIUN
      12. INGGRIS – US$3,82 TRILIUN
      13. PRANCIS – US$3,80 TRILIUN
      14. IRAN – US$3,74 TRILIUN
      15. PAKISTAN – US$2,09 TRILIUN
      16. BANGLADESH – US$2,05 TRILIUN
      17. ITALIA – US$2,04 TRILIUN
      18. VIETNAM – US$1,89 TRILIUN
      19. FILIPINA – US$1,87 TRILIUN
      20. THAILAND – US$1,85 TRILIUN
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    3. GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =

      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. AMERIKA SERIKAT – US$30,34 TRILIUN
      2. TIONGKOK – US$19,90 TRILIUN
      3. JERMAN – US$5,36 TRILIUN
      4. JEPANG – US$4,46 TRILIUN
      5. INDIA – US$4,26 TRILIUN
      6. INGGRIS – US$3,70 TRILIUN
      7. PRANCIS – US$3,26 TRILIUN
      8. ITALIA – US$2,56 TRILIUN
      9. BRASIL – US$2,52 TRILIUN
      10. KANADA – US$2,49 TRILIUN
      11. RUSIA – US$2,48 TRILIUN
      12. KOREA SELATAN – US$2,10 TRILIUN
      13. MEKSIKO – US$1,99 TRILIUN
      14. SPANYOL – US$1,82 TRILIUN
      15. INDONESIA – US$1,69 TRILIUN
      16. AUSTRALIA – US$1,68 TRILIUN
      17. TURKI – US$1,34 TRILIUN
      18. ARAB SAUDI – US$1,28 TRILIUN
      19. BELANDA – US$1,27 TRILIUN
      20. SWISS – US$1,16 TRILIUN
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
  13. Wihhh pilipina....persiapan invasi sabah sarawak ini...😍😍 ayo gas pinoyyy.... King indo backup di ambalat sama natuna 😂👌🤝

    BalasHapus
  14. Kepercayaan konsumen Indonesia naik menjadi 124,0 pada November 2025, naik dari 121,2 pada Oktober. Ini menandai tingkat kepercayaan konsumen tertinggi sejak Februari

    ‎Indeks Keyakinan Konsumen Oktober 2025 Kembali Naik usai 2 Bulan Menyusut https://share.google/BK0N7qx7gEucntzJG

    ‎Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) adalah indikator yang mengukur tingkat optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka di masa depan, seperti pendapatan, pekerjaan, dan kemampuan belanja. Nilai di atas 100 menunjukkan optimisme (konsumen cenderung berbelanja lebih banyak), sedangkan nilai di bawah 100 menunjukkan pesimisme (konsumen cenderung lebih hemat).

    ‎Masih optimis yaa. . 😊

    BalasHapus
  15. Mari kita Gaungkan kemerdekaan utk Sabah dan Sarawak!💪💪💪

    BalasHapus
  16. Merdeka atau Mati! Untuk Orang Sabah dan Sarawak!

    BalasHapus
  17. Matawang TAK LAKU... 🔥🔥🤣🤣



    Tahun Berat Buat Rupiah, Dolar Nyaris Tembus Rp17.000

    https://www.cnbcindonesia.com/research/20251228153915-128-697704/tahun-berat-buat-rupiah-dolar-nyaris-tembus-rp17000

    BalasHapus
    Balasan
    1. POLANDIA ANGGOTA NATO =
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      --------------
      Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
      --------------
      Defence Express (29 Desember 2025):
      "Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
      Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
      --------------
      Militarnyi (30 Desember 2025):
      "Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
      Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
      --------------
      Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
      "Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
      Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
      --------------
      POLANDIA ANGGOTA NATO =
      FA50PL = NO AMRAAMs
      FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
      FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
      Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
      Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
      Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
      --------------
      Poin Penting dari Laporan Tersebut:
      Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
      Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
      Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.

      Hapus
    2. GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =

      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. AMERIKA SERIKAT – US$30,34 TRILIUN
      2. TIONGKOK – US$19,90 TRILIUN
      3. JERMAN – US$5,36 TRILIUN
      4. JEPANG – US$4,46 TRILIUN
      5. INDIA – US$4,26 TRILIUN
      6. INGGRIS – US$3,70 TRILIUN
      7. PRANCIS – US$3,26 TRILIUN
      8. ITALIA – US$2,56 TRILIUN
      9. BRASIL – US$2,52 TRILIUN
      10. KANADA – US$2,49 TRILIUN
      11. RUSIA – US$2,48 TRILIUN
      12. KOREA SELATAN – US$2,10 TRILIUN
      13. MEKSIKO – US$1,99 TRILIUN
      14. SPANYOL – US$1,82 TRILIUN
      15. INDONESIA – US$1,69 TRILIUN
      16. AUSTRALIA – US$1,68 TRILIUN
      17. TURKI – US$1,34 TRILIUN
      18. ARAB SAUDI – US$1,28 TRILIUN
      19. BELANDA – US$1,27 TRILIUN
      20. SWISS – US$1,16 TRILIUN
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
    3. GORILA KLAIM KAYA.........FAKTANYA =

      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      TIADA MALAYDESH
      DAFTAR 20 NEGARA DENGAN GDP NOMINAL TERBESAR TAHUN 2025 :
      1. AMERIKA SERIKAT – US$30,34 TRILIUN
      2. TIONGKOK – US$19,90 TRILIUN
      3. JERMAN – US$5,36 TRILIUN
      4. JEPANG – US$4,46 TRILIUN
      5. INDIA – US$4,26 TRILIUN
      6. INGGRIS – US$3,70 TRILIUN
      7. PRANCIS – US$3,26 TRILIUN
      8. ITALIA – US$2,56 TRILIUN
      9. BRASIL – US$2,52 TRILIUN
      10. KANADA – US$2,49 TRILIUN
      11. RUSIA – US$2,48 TRILIUN
      12. KOREA SELATAN – US$2,10 TRILIUN
      13. MEKSIKO – US$1,99 TRILIUN
      14. SPANYOL – US$1,82 TRILIUN
      15. INDONESIA – US$1,69 TRILIUN
      16. AUSTRALIA – US$1,68 TRILIUN
      17. TURKI – US$1,34 TRILIUN
      18. ARAB SAUDI – US$1,28 TRILIUN
      19. BELANDA – US$1,27 TRILIUN
      20. SWISS – US$1,16 TRILIUN
      ------------------
      MALAYDESH ........
      GOVERNMENT DEBT : 69% OF GDP
      HOUSEHOLD DEBT : 84.3% OF GDP
      FEDERAL GOVERNMENT DEBT
      • END OF 2024: RM 1.25 TRILLION
      • END OF JUNE 2025: RM 1.3 TRILLION
      • PROJECTED DEBT-TO-GDP: 69% BY THE END OF 2025
      HOUSEHOLD DEBT
      2025 : RM1.73 TRILLION, OR 85.8% OF GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : OVERLIMIT DEBT
      2029 = 69,54% DEBT RATIO TO GDP
      2028 = 69,34% DEBT RATIO TO GDP
      2027 = 68,8% DEBT RATIO TO GDP
      2026 = 68,17% DEBT RATIO TO GDP
      2025 = 68,07% DEBT RATIO TO GDP
      2024 = 68,38% DEBT RATIO TO GDP
      2023 = 69,76% DEBT RATIO TO GDP
      2022 = 65,5% DEBT RATIO TO GDP
      2021 = 69,16% DEBT RATIO TO GDP
      2020 = 67,69% DEBT RATIO TO GDP
      ------------------
      MALAYDESH ........
      DATA STATISTA 2029-2020 : INCREASE DEBT
      2029 = 438,09 BILLION USD
      2028 = 412,2 BILLION USD
      2027 = 386,51 BILLION USD
      2026 = 362,19 BILLION USD
      2025 = 338,75 BILLION USD
      2024 = 316,15 BILLION USD
      2023 = 293,83 BILLION USD
      2022 = 271,49 BILLION USD
      2021 = 247,49 BILLION USD
      2020 = 221,49 BILLION USD
      ------------------
      MALAYDESH .........
      DEBT 2025 = RM 1,73 TRILLION
      DEBT 2024 = RM 1.63 TRILLION
      DEBT 2023 = RM 1,53 TRILLION
      DEBT 2022 = RM 1,45 TRILLION
      DEBT 2021 = RM 1,38 TRILLION
      DEBT 2020 = RM 1,32 TRILLION
      The Finance Ministry stated that the aggregate national household DEBT stood at RM1.53 trillion between 2018 and 2023. In aggregate, it said the household DEBT for 2022 was RM1.45 trillion, followed by RM1.38 trillion (2021,) RM1.32 trillion (2020), RM1.25 trillion (2019) and RM1.19 trillion (2018). “The ratio of household DEBT to gross domestic product (GDP) at the end of 2023 also slightly increased to 84.3% compared with 82% in 2018,” it said.
      ------------------
      MALAYDESH ........
      BNM = HOUSEHOLD DEBT IS ONE OF THE HIGHEST IN THE ASEAN ......
      MALAYDESH household DEBT is one of the highest in the ASEAN region. Against this backdrop, Bank Negara MALAYDESH (BNM) safeguards financial stability by monitoring and regulating the lending activity of all financial institutions in MALAYDESH

      Hapus
  18. BANGGA SEKALI GUYS.... 😎😎🇲🇾🇲🇾🇲🇾🇲🇾


    Ringgit Malaysia Pimpin Penguatan Mata Uang Asia Terhadap Dolar AS

    https://m.youtube.com/watch?v=LN7kCUkHO2s&t=517s

    BalasHapus
    Balasan
    1. POLANDIA ANGGOTA NATO =
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      USA BLOKIR AMRAAMs
      --------------
      Pembatalan rencana upgrade 12 unit FA-50GF Polandia ke standar FA-50PL karena masalah integrasi rudal AIM-120 AMRAAM:
      --------------
      Defence Express (29 Desember 2025):
      "Poland Says Upgrading FA-50 Jets Is Uneconomical But U.S. Missile Ban Is the Real Story"
      Laporan ini menjelaskan bahwa meskipun alasan resmi yang diberikan adalah "tidak layak secara ekonomi," masalah sebenarnya adalah penolakan atau hambatan prosedur dari Amerika Serikat untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada platform tersebut.
      --------------
      Militarnyi (30 Desember 2025):
      "Poland Reclaims AIM-9L Missiles to Equip FA-50GF Fighter Jets"
      Berita ini menyoroti tantangan integrasi senjata pada FA-50 Polandia. Disebutkan bahwa integrasi AIM-120 AMRAAM masih menjadi kendala besar karena pendanaan awal tidak mencakup biaya integrasi dan memerlukan persetujuan ketat dari pemerintah AS.
      --------------
      Warsaw Business Journal (14 Oktober 2024 - Latar Belakang Masalah):
      "Problems arising with FA-50 fighter contract between Polish and South Korea"
      Membahas komplikasi awal pada versi "Polonized" (FA-50PL), terutama mengenai ketidakpastian persetujuan AS untuk persenjataan canggih seperti AMRAAM.
      --------------
      POLANDIA ANGGOTA NATO =
      FA50PL = NO AMRAAMs
      FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN IZIN SISTEM
      FA50PL = BLOKIR USA KESULITAN. LISENSI KOMPONEN
      Tanggal pengiriman awal yang ambisius pada tahun 2025 kemungkinan akan mundur paling cepat ke tahun 2027. Alasan di balik keterlambatan pengiriman tersebut ternyata bukan dari kemampuan produksi KAI, melainkan terkait izin atas lisensi komponen dan sistem.
      Pada tahap pengembangan varian FA-50PL (FA-50 Block 20), pihak-pihak terkait, yakni Badan Persenjataan Polandia, KAI, dan Lockheed Martin, harus menyelesaikan jalur hukum yang rumit untuk mendapatkan akses ke komponen yang dipatenkan guna mengintegrasikan senjata dan sistem kemampuan bertahan yang diinginkan.
      Sejauh negosiasi berlangsung, masalah utama yang tersisa adalah kurangnya perjanjian ekspor untuk GPS dan sistem persenjataan dari AS, yang membuat program tersebut berada dalam ketidakpastian. Selain itu, dilaporkan bahwa KAI masih menunggu izin dari Washington untuk mengintegrasikan rudal udara-ke-udara AIM-120 AMRAAM untuk FA-50PL.
      --------------
      Poin Penting dari Laporan Tersebut:
      Alasan Ekonomi: Mayor Jenderal Ireneusz Nowak dari Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa melakukan upgrade pada 12 unit pertama (blok Gap Filler) tidak lagi dianggap menguntungkan secara finansial.
      Masalah AMRAAM: FA-50PL Block 20 seharusnya memiliki kemampuan tempur jarak menengah/jauh (BVR). Namun, tanpa integrasi AIM-120 AMRAAM yang disetujui AS, pesawat ini hanya akan berfungsi sebagai jet latih atau pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas (hanya rudal jarak pendek AIM-9).
      Status Unit: 12 unit FA-50GF yang sudah ada di Polandia akan tetap pada standar jet latih, sementara 36 unit FA-50PL yang sedang diproduksi masih menghadapi tantangan sertifikasi senjata dari pihak Amerika.

      Hapus
    2. SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
      ---------------
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
      ---------------
      1. DEBT 84.3% DARI GDP
      2. DEBT NEGARA RM 1.63 TRLLIUN
      3. DEBT 1MDB RM 18.2 BILLION
      4. TUNGGAKAN SEWA SABAH USD 15 BILLION
      5. DEBT KERAJAAN PERSEKUTUAN 60.4%
      6. SEWA SIMULATOR MKM
      7. PESAWAT MIG GROUNDED
      8. SEWA MOTOR POLIS
      9. PESAWAT MB339CM GROUNDED
      10. NURI GROUNDED SEWA BLACKHAWK
      11. FIVE PROCUREMENT CANCELLED
      12. 48 PESAWAT SKYHAWK HILANG
      13. MESIN JET 2 BUAH HILANG
      14. NO MARINIR NO AMPHIBIOUS NAVAL PLATFORM
      15. NO LST
      16. NO LPD – NGEMIS LPD USA
      17. NO TANKER
      18. NO KCR
      19. MONUMEN MIG29M UNTUK JIMAT KOS
      20. NO SPH
      21. SUBMARINE DEFACT MEMBUNUH WANITA HAMIL
      22. NO HELLFIRE
      23. NO MPA ATR72 DELAYED
      24. NO HIDRO-OSEANOGRAFI SEWA KAPAL HIDRO
      25. NO HELI HEAVY ATTACK NGEMIS AH1Z
      26. NO M3 AMPHIBIUS RIG
      27. LCS MANGKRAK KARATAN
      28. OPV MANGKRAK
      29. TANK MOGOK STOP SPARE PARTS
      30. CN 235 MSA VERSI MSI USA
      31. SEWA MOTOR MILITARY POLICE
      32. RADAR GIFTED PAID USA
      33. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      34. SEWA VVSHORAD
      35. SEWA TRUK 3 TON
      36. 4X4 SEWA 6X6 CANCELLED
      37. C130H DIGANTI 2045
      38. TEMBAK GRANAT BOM PASUKAN SEMDIRI
      39. NO DRONE UCAV – ANKA ISR OMPONG
      40. SEWA BLACKHAWK SEWA AW159
      41. NO TRACKED SPH
      42. SEWA SIMULATOR HELI
      43. SPH CANCELLED
      44. SCORPION V150 CONDOR SIMBAS RETIRED
      45. NO PESAWAT COIN
      46. PILATUS MK II KARATAN
      47. PENCEROBOHAN 43X BTA 316 HARI
      48. SEWA AW139 SEWA COLIBRI
      49. MRSS LMS B2 UAV ANKA HELI MENUNGGU 2026-2030
      50. OPV DIBAYAR 3 JADI 1 SEWA BOAT
      51. LYNX GROUNDED
      52. MRCA CANCELLED SEWA PESAWAT ITTC
      53. MICA CANCELLED NSM CANCELLED
      54. NO LRAD NO MRAD JUST VSHORAD
      55. PRANK UN PRANK TURKEY PRANK PERANCIS PRANK SLOVAKIA
      56. 4X NGEMIS F18 KUWAIT
      57. MENUNGGU 2050 KAPAL SELAM
      58. NO TANK AMPHIBI AV8 MOGOK BERASAP
      59. 84% NO SAVING EVERY MONTH
      60. OVER LIMIT DEBT 65,6% (LIMIT DEBT 65%)
      ===================
      SEWA = HUTANG 84.3% DARI GDP = NO SHOPPING
      1. SEWA 28 HELI
      2. SEWA L39 ITCC
      3. SEWA EC120B
      4. SEWA Flight Simulation Training Device (FSTD)
      5. SEWA 1 unit Sistem Simulator EC120B
      6. SEWA HOVERCRAFT
      7. SEWA AW139
      8. SEWA Fast Interceptor Boat (FIB)
      9. SEWA Utility Boat
      10. SEWA Rigid Hull Fender Boat (RHFB)
      11. SEWA Rover Fiber Glass (Rover)
      12. SEWA MV Aishah AIM 4
      13. SEWA BMW R1250RT
      14. SEWA 4x4 VECHICLE
      15. SEWA VSHORAD
      16. SEWA TRUCK
      17. SEWA HONDA CIVIC
      18. SEWA PATROL BOATS
      19. SEWA OUTBOARD MOTORS
      20. SEWA TRAILERS
      21. SEWA SUPERBIKES
      22. SEWA SIMULATOR MKM
      23. SEWA 12 AW149 TUDM
      24. SEWA 4 AW139 TUDM
      25. SEWA 5 EC120B TUDM
      26. SEWA 2 AW159 TLDM
      27. SEWA 4 UH-60A TDM
      28. SEWA 12 AW149 TDM
      29. SEWA 4 AW139 BOMBA
      30. SEWA 2 AW159 MMEA
      31. SEWA 7 BELL429 POLIS
      32. SEWA MOTOR POLIS

      Hapus
    3. SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
      ---------------
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
      --------------
      GORILA TUNDUK USA
      GORILA TUNDUK USA
      GORILA TUNDUK USA
      WAJIB LAPOR USA
      Malaydesh shall not enter into agreements or understandings with third countries that include non-scientific, discriminatory, or preferential technical standards or third-country SPS measures that are incompatible with U.S. or international standards; or otherwise disadvantage U.S. exports.
      ---------------
      GORILA TUNDUK USA
      GORILA TUNDUK USA
      GORILA TUNDUK USA
      DILARANG PAJAK USA
      Article 3.1: Digital Services Tax
      Malaydesh shall not impose digital services taxes, or similar taxes, that discriminate against U.S. companies in law or in fact.
      ---------------
      GORILA TUNDUK USA
      GORILA TUNDUK USA
      GORILA TUNDUK USA
      WAJIB LAPOR USA
      Article 3.3: Digital Trade Agreements
      Malaydesh shall consult with the United States before entering into a new digital trade agreement with another country that jeopardizes essential U.S. interests.
      ---------------
      GORILA TUNDUK UK
      GORILA TUNDUK UK
      GORILA TUNDUK UK
      GIVEAWAY BY UK
      The effort for independence was spearheaded by Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, the first Prime Minister of MALAYDESH, who led a delegation of ministers and political leaders of Malaya in negotiations with the British in London for Merdeka
      ---------------
      GORILA TUNDUK UK
      GORILA TUNDUK UK
      GORILA TUNDUK UK
      BENDERA DISETUJUI UK
      The final version of the Malayan flag was approved by king George VI on 19 May 1950 and was first raised in front of the Sultan of Selangor's residence on 26 May 1950. On 31 August 1957, it was raised upon independence at Merdeka Square in place of the British Union Flag.
      ---------------
      GORILA TUNDUK UK
      GORILA TUNDUK UK
      GORILA TUNDUK UK
      JAGA BUCKINGHAM
      Tugasan untuk berkawal di istana berusia lebih 250 tahun itu digalas penuh rasa tanggungjawab oleh setiap anggota RAMD. MALAYDESH yang pernah dijajah British pada suatu masa dahulu diiktiraf kerana mempunyai barisan tentera yang berketrampilan,.
      ---------------
      GORILA TUNDUK CHINA
      GORILA TUNDUK CHINA
      GORILA TUNDUK CHINA
      GIVEAWAY BPA
      Bilangan hari di mana kapal-kapal pengawal pantai China melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali berhampiran dengan operasi minyak BBM dan gas penting MALAYDESH telah meningkat daripada 279 hari pada 2020 kepada 316 hari pada tahun lepas
      ---------------
      GORILA TUNDUK CHINA
      GORILA TUNDUK CHINA
      GORILA TUNDUK CHINA
      GIVE AWAY RUANG UDARA
      Jumlah keseluruhan pesawat asing yang dikesan dan direkodkan menceroboh ruang udara negara dari bulan Januari 2023 sehingga Mei 2023 ialah berjumlah 43 kes pencerobohan.


      Hapus
    4. DIPERAS MALAYDESH =
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu


      Hapus
  19. RAJA NYA RINGGIT lah.... 😎😎🇲🇾🇲🇾... RUPIAH tepi sikit ya MATAWANG TAK LAKU... 🤣🤣🤣



    Adu Hebat Mata Uang Asia di 2025: Maaf, Rupiah Bukan Raja!

    https://www.cnbcindonesia.com/research/20251224101902-128-696944/adu-hebat-mata-uang-asia-di-2025-maaf-rupiah-bukan-raja

    BalasHapus
    Balasan
    1. PELATIHAN =
      BUK AIR DEFENSE
      BUK AIR DEFENSE
      BUK AIR DEFENSE
      Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P. menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI AD yang dilaksanakan di Belarusia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi kemampuan satuan pertahanan udara TNI AD.
      Dalam paparan disampaikan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Personel yang telah mengikuti pelatihan internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan satuan Arhanud, khususnya dalam aspek taktik penggelaran, integrasi sistem radar peringatan dini, serta penerapan prosedur komando dan pengendalian tingkat batalyon dalam menghadapi spektrum ancaman udara modern.
      --------------
      KHAN BALISTIK
      KHAN BALISTIK
      KHAN BALISTIK
      Evet, Roketsan tarafından geliştirilen KHAN Balistik Füze Sistemi’nin Endonezya’ya ihracatına yönelik sözleşme, Kasım 2022'de Jakarta'da düzenlenen Indo Defence fuarı sırasında imzalanmıştır.
      Sistemin tedarik süreciyle ilgili 2025 yılı itibarıyla öne çıkan güncel gelişmeler şunlardır:
      İlk Teslimat Gerçekleşti: KHAN sisteminin ilk partisi Haziran 2025'te Endonezya'ya sevk edilmiş ve 1 Ağustos 2025 itibarıyla Doğu Kalimantan'daki 18. Topçu Taburu üssünde görüntülenmiştir.
      Stratejik Konumlandırma: Füzeler, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara (IKN) ve çevresindeki stratejik noktaların güvenliğini sağlamak amacıyla Kalimantan bölgesine yerleştirilmiştir.
      İkinci Parti Planı: Endonezya ordusu yetkilileri, sistemin ikinci partisinin 2026 yılı başında teslim alınmasının beklendiğini belirtmiştir.
      Lojistik Destek: Aralık 2025 sonu itibarıyla Endonezya, sistemlerin simülatör ve diğer hizmetleri için yaklaşık 7 milyon TL değerinde yeni bir ihale süreci başlatmıştır.
      KHAN Füzesinin Özellikleri:
      Menzil: Azami 280 kilometre.
      Ağırlık: 2.500 kg (Harp başlığı: 470 kg).
      Hassasiyet: GPS ve atalet navigasyon sistemleri sayesinde 10 metrenin altında yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.
      Platform: 8x8 Tatra araçları üzerine konuşlandırılmış olup yüksek mobilite sağlar.
      --------------
      TRISULA ADS
      TRISULA ADS
      TRISULA ADS
      Rudal ADS (Air Defense System) Trisula adalah sistem pertahanan udara modern hasil kerja sama strategis antara Indonesia (Kementerian Pertahanan) dengan perusahaan Roketsan dari Turki. Sistem ini merupakan versi Indonesia dari sistem rudal HISAR milik Turki.
      Berikut adalah penjelasan mengenai sistem Trisula berdasarkan data tahun 2025:
      1. Varian Sistem Trisula
      Indonesia mengadopsi dua varian utama untuk menciptakan sistem pertahanan udara berlapis:
      Trisula-O (Medium Range): Berbasis sistem HISAR-O. Memiliki jangkauan tembak hingga 25 km dengan ketinggian target maksimal 10 km.
      Trisula-U (Long Range): Berbasis sistem HISAR-U (SAPER). Dirancang untuk menghancurkan sasaran pada jarak hingga 70 km hingga 100 km.
      2. Kemampuan Operasional
      Multi-Target: Sistem ini mampu melacak hingga 60 target udara secara bersamaan.
      Sasaran: Efektif untuk mencegat berbagai ancaman udara, termasuk jet tempur, helikopter, rudal jelajah, dan pesawat nirawak (drone).
      Komponen: Satu unit sistem Trisula terdiri dari pusat kendali tembak, radar pencari, serta kendaraan peluncur rudal (transporter erector launcher).
      3. Status dan Perkembangan Terbaru (Desember 2025)
      Kerja Sama Lokal: Pada pameran Indo Defence 2025 (Juni 2025), dipertegas bahwa pengembangan sistem ini melibatkan perusahaan lokal seperti Republikorp melalui konsep "Perisai Trisula Nusantara" untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional.
      Integrasi Teknologi: Selain teknologi dari Turki (Roketsan), sistem ini juga mengintegrasikan teknologi radar dan kendaraan dari Republik Ceko untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI.
      Kontrak awal pengadaan sistem Trisula ini ditandatangani pada pameran Indo Defence 2022, bersamaan dengan kontrak rudal balistik KHAN.

      Hapus
    2. 7 SILUMAN HARIMAU PALSU =
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      ---------------
      Jumlah pemain = 7 orang
      Hukuman FIFA = Larangan 12 bulan + denda CHF 2.000
      Status kontrak = Diputus klub
      Nilai pasar = 0 (tidak ada nilai jual)
      Dampak ke FAM = Denda Rp7,2 miliar + reputasi buruk
      Dampak ke timnas = Kehilangan pemain, ranking turun

      Hapus
    3. 7 SILUMAN HARIMAU PALSU =
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      NILAI PASAR = 0 (TIDAK ADA NILAI JUAL)
      ---------------
      Jumlah pemain = 7 orang
      Hukuman FIFA = Larangan 12 bulan + denda CHF 2.000
      Status kontrak = Diputus klub
      Nilai pasar = 0 (tidak ada nilai jual)
      Dampak ke FAM = Denda Rp7,2 miliar + reputasi buruk
      Dampak ke timnas = Kehilangan pemain, ranking turun

      Hapus
  20. LEMAH... 🔥🔥🤣🤣🤣🤣



    Rupiah Tunduk di Hadapan Ringgit Malaysia, Sentuh Kurs Terlemah dalam Sejarah

    https://market.bisnis.com/read/20251112/93/1928156/rupiah-tunduk-di-hadapan-ringgit-malaysia-sentuh-kurs-terlemah-dalam-sejarah

    BalasHapus
    Balasan
    1. DIPERAS MALAYDESH =
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH



      Hapus
    2. SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      SULTAN JOHOR = KELUAR DARI MALAYDESH
      Sultan Johor, MALAYDESH , Ibrahim Sultan Iskandar yang mengancam Johor akan memilih untuk keluar dari MALAYDESH , jika kerajaan persekutuan gagal mewujudkan janji kepada kerajaan negeri, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
      ---------------
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      REFERENDUM SABAH SERAWAK
      Tercetus memorandum 23 organisasi kemasyarakatan di Sarawak dan Sabah yang ingin memisahkan diri dari federasi MALAYDESH .
      --------------
      DITOLAK ARAB SAUDI =
      Kegagalan Anwar untuk bertemu putera mahkota Mohammed bukanlah kegagalan diplomatik pertama yang dialami oleh seorang pemimpin MALAYDESH sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
      ----------
      DITOLAK KUWAIT =
      NGEMIS 4x F18 BEKAS.....
      Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F/A-18 Legacy HORNET MALAYDESH milik Tentera Udara Kuwait (KAF) setelah KAF menerima Super HORNET MALAYDESH baharunya.
      -----------
      DITOLAK EU =
      EU PALM OIL CURBS - NO RAFALE
      MALAYDESH says EU palm oil curbs may undermine France's fighter jet bid.......
      on Thursday the European Union's decision to curb imports of the commodity could undermine France's hopes of winning one of Asia's biggest fighter plane deals.
      ----------
      DITOLAK WARGA LEBANON
      DITOLAK WARGA LEBANON
      DITOLAK WARGA LEBANON
      BUKTI DISERANG WARGA LEBANON
      BUKTI DILEMPARI BATU WARGA LEBANON
      https://www.youtube.com/watch?v=d0h0NrZ1NwQ

      Hapus
    3. NGPV =
      Target = 27 kapal jadi 6 kapal gunboat
      Kontraktor = PSC-NDSB → BNS
      Masalah Utama = Salah urus, hutang besar, bailout
      Dampak = Hanya 6 kapal selesai, hutang diwariskan
      ------------
      OPV =
      Target = 3 kapal APMM jadi 1 kapal miring
      Kontraktor = THHE Destini Bhd
      Masalah Utama = Hanya 1 kapal selesai, biaya membengkak
      Dampak = Dana publik terkuras, kontrak diputus
      ------------
      OPV =
      Target = 6 kapal tempur TLDM menjadi 5 kapal
      Kontraktor = BNS + DCNS : LUNAS
      Masalah Utama = 0 kapal selesai, pecah amanah, biaya RM6 miliar terbuang
      Dampak = Skandal politik besar, proyek tertunda
      ------------
      📜 Timeline Kronologis
      1. NGPV (New Generation Patrol Vessel – TLDM)
      1990-an akhir → Proyek diluncurkan untuk membangun 27 kapal peronda generasi baru bagi Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM).
      2000-an awal → Kontrak diberikan kepada PSC-NDSB (Penang Shipbuilding & Construction Naval Dockyard).
      2005–2006 → Terjadi salah urus, hutang besar, dan kegagalan memenuhi jadwal.
      2006 → Pemerintah melakukan bailout, Boustead Naval Shipyard (BNS) mengambil alih.
      Hasil: Hanya sebagian kecil kapal selesai, hutang besar diwariskan ke proyek berikutnya.
      ------------
      2. OPV (Offshore Patrol Vessel – Maritim Malaydesh)
      2017 → Kontrak diberikan kepada THHE Destini Bhd untuk membangun 3 kapal OPV bagi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaydesh (APMM).
      2018–2022 → Proyek mengalami kelewatan, masalah kewangan, dan hanya 1 kapal (KM Tun Fatimah) berhasil diserahkan.
      2023–2024 → Pemerintah sudah mengeluarkan lebih dari RM600 juta, ditambah suntikan dana RM152.6 juta untuk menyelesaikan satu kapal.
      2025 → Kontrak diputus secara “mutual termination”. Pemerintah melantik kontraktor baru untuk menyiapkan 2 kapal yang tersisa.
      Hasil: Dana publik terkuras, kemampuan operasional APMM tertunda.
      ------------
      3. LCS (Littoral Combat Ship – TLDM)
      2011 → Kontrak RM9 miliar diberikan kepada Boustead Naval Shipyard (BNS) untuk membangun 6 kapal tempur pesisir kelas Maharaja Lela.
      2014–2019 → Proyek berjalan lambat, terjadi masalah teknis dan kewangan.
      2019 → Proyek ditangguhkan.
      2020–2022 → Terungkap skandal besar: lebih dari RM6 miliar sudah dibayar, tetapi 0 kapal selesai.
      2022 → Proyek dilanjutkan kembali dengan pengawasan ketat.
      2023–2025 → Masih belum ada kapal yang siap operasional, kasus pecah amanah melibatkan mantan pengarah urusan BNS.
      Hasil: Skandal politik besar, proyek tertunda, TLDM masih menunggu kapal tempur baru.
      ------------
      📊 Pola yang Terlihat
      NGPV (1990-an–2006): Salah urus + bailout.
      OPV (2017–2025): Kelewatan + kontrak diputus.
      LCS (2011–2025): Skandal terbesar + 0 kapal selesai.
      ------------
      Ketiganya menunjukkan pola berulang: kontraktor gagal → biaya membengkak → pemerintah bailout atau putus kontrak → hutang publik bertambah → kemampuan pertahanan tertunda

      Hapus
    4. ✈️ Pesawat A-4 Skyhawk
      Era 1980-an → Malaydesh membeli pesawat tempur bekas A-4 Skyhawk dari AS.
      Masalah:
      Pesawat sudah tua, memerlukan biaya pemeliharaan tinggi.
      Program modernisasi (A-4PTM) tidak sepenuhnya berhasil, banyak pesawat akhirnya dipensiunkan lebih cepat.
      Dampak: Investasi besar tidak sebanding dengan daya tempur jangka panjang.
      ------------
      🚁 Helikopter MD530G
      2016 → Malaydesh menandatangani kontrak untuk 6 helikopter MD530G (light attack helicopter).
      Masalah:
      Kelewatan bertahun-tahun, helikopter tidak pernah diserahkan sesuai jadwal.
      Kontrak akhirnya dibatalkan pada 2022 setelah dana besar sudah dikeluarkan.
      Dampak: TLDM dan TDM tidak mendapat aset yang dijanjikan, dana publik terbuang.
      ------------
      ✈️ Pesawat MiG-29
      1995 → Malaydesh membeli 18 MiG-29 dari Rusia.
      Masalah:
      Biaya operasi dan pemeliharaan sangat tinggi.
      Pesawat sering mengalami masalah teknis, tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang.
      Akhirnya dipensiunkan lebih cepat (2017) tanpa pengganti yang memadai.
      Dampak: Investasi besar tidak berkelanjutan, meninggalkan kekosongan kemampuan tempur udara.
      ------------
      ✈️ Pesawat FA-50M
      2023 → Malaydesh menandatangani kontrak untuk 18 pesawat FA-50M dari Korea Selatan.
      Masalah (potensi):
      Ada kekhawatiran pengulangan pola lama: biaya tinggi, risiko kelewatan, dan ketergantungan pada vendor asing.
      Belum jelas apakah pesawat ini benar-benar memenuhi kebutuhan strategis TLDM/TUDM atau sekadar solusi sementara.
      Dampak: Risiko pemborosan jika tidak diintegrasikan dengan strategi jangka panjang.
      ------------
      📊 Pola Negatif Kesimpulan
      Pembelian aset tua atau tidak sesuai kebutuhan → A-4 Skyhawk, MiG-29.
      Kelewatan dan kegagalan kontraktor → MD530G.
      Biaya operasi dan pemeliharaan membengkak → MiG-29, A-4 Skyhawk.
      Ketergantungan pada vendor asing tanpa transfer teknologi signifikan → MiG-29, FA-50M.
      Dana publik terbuang, kemampuan operasional tertunda → MD530G, MiG-29.
      ------------
      🔎 Kesimpulan Utama
      Pengadaan alutsista Malaydesh sering menunjukkan pola kegagalan berulang:
      Salah urus kontrak → aset tidak pernah diterima atau terlambat.
      Kurang perencanaan strategis → membeli aset yang tidak sesuai kebutuhan jangka panjang.
      Pemborosan dana publik → biaya tinggi tanpa hasil maksimal.
      ------------
      👉 Dengan kata lain, dari A-4 Skyhawk hingga FA-50M, terlihat lingkaran masalah klasik: pembelian → masalah teknis/finansial → aset dipensiunkan/dibatalkan → kemampuan pertahanan tetap lemah.


      Hapus
    5. WOIII....BESOK 2026
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
      The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
      Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
      In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
      The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
      Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
      The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
      The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
      The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.

      Hapus
  21. LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
    Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
    Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
    Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
    BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
    Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
    Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
    Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
    Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
    Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
    Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
    5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
    Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
    RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
    Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS

    BalasHapus
  22. LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    LCS DIRANCANG BAYAR HUTANG NGPVs
    Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaydesh (TLDM) merancang untuk memperoleh 27 buah kapal peronda (patrol vessel/PV). Setelah mendapat kelulusan prinsip daripada Jemaah Menteri pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan perolehan PV dimasukkan di dalam Perjanjian Penswastaan Naval Dockyard Sdn Bhd di antara Kerajaan Malaydesh dengan konsortium yang diketuai oleh Penang Shipbuilding dan Construction Sdn Bhd (PSC-NDSB) (milikan Tan Sri Amin Shah Omar) pada tahun 1995.
    Sebelum penswastaan kepada syarikat milikan Tan Sri Amin Shah pada tahun 1995, Naval Dockyard Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan.
    Maksudnya, Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk menswastakan limbungan ini.
    Pada tahun 2005, Boustead Holdings Berhad membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC-Naval Dockyard dan seterusnya menamakan semula syarikat tersebut sebagai Boustead Naval Shipyard (BNS) pada tahun 2006.
    BNS adalah syarikat yang terlibat dalam skandal LCS sekarang.
    Kontrak asal perolehan NGPV yang ditandatangani dengan Penang Naval Shipyard-Naval Dockyard Sdn Bhd (milikan Amin Shah) pada tahun 5 September 1998 bernilai RM 5.35 bilion.
    Kontrak tambahan pertama yang ditandatangani pada 14 Disember 2001 tidak melibatkan kos tambahan.
    Selepas pengambilalihan PSC-NDSB oleh Boustead Holding Berhad, kontrak tambahan kedua ditandatangani pada 17 Januari 2007 dengan BNS, dengan tambahan nilai kontrak sebanyak RM 1.4 bilion iaitu daripada nilai kontrak asal RM 5.35 bilion kepada RM 6.75 bilion. Asas-asas peningkatan kos sejumlah RM 1.4 bilion tidak dinyatakan dengan jelas dan tiada justifikasi kukuh untuk menaikkan nilai perolehan kontrak tersebut.
    Suntikan dana RM 1.4 bilion ini adalah “bailout” oleh kerajaan.
    Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) Parlimen dalam prosiding pada 15 Jun 2005 mendapati bahawa projek NGPV tidak diurus baik oleh pihak kontraktor dan pihak Kementerian Pertahanan. Pada masa ketika, siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.
    Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006 juga berpendapat bahawa pembinaan NGPV banyak kelemahan kerana kerajaan dan Kementerian Pertahanan (siapa Menteri Pertahanan? Najib Razak.) terlalu memberi peluang kepada syarikat yang bermasalah dalam kewangan dan pengurusan sehingga menyebabkan kepentingan kerajaan tidak dipelihara.
    5 tahun kemudian pada 2011, Najib sebagai Perdana Menteri keenam meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS.
    Untuk konteks, sebanyak RM 6.08 bilion daripada siling RM 9.128 bilion telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaydesh. Daripada RM 6.08 bilion tersebut, RM 255 juta digunakan untuk menjelas hutang lapuk NGPV, RM 141 juta untuk faedah yang dikenakan kepada hutang NGPV, dan RM 349 juta untuk “cost increase on design activities with NGPV”. Sejumlah RM 745 juta telah digunakan untuk “bailout” projek NGPV.
    RM9.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS, bukan untuk “bailout” projek NGPV. Penggunaan dana sebegini adalah pecah amanah melanggar S.409 Kanun Keseksaan. Pada asasnya, apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru. Apa yang dilakukan di sini adalah jenayah.
    Ataupun, PM6 memang memulakan projek LCS secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang lapuk NGPV? Jawapan Najib kepada soalan ini akan bantu kita semua memahami masalah projek LCS

    BalasHapus
  23. LINK GORILA MALAYDESH = BASI NYET🦧🦧🦧
    WOIIIII 2025 ...... PANAS NYET🦧🦧🦧
    -----
    MERDEKA.COM = BERITA MEI 2024
    GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.07
    Diam-Diam, Pemerintah Indonesia Minta Keringanan Bayar Proyek Jet Tempur KF-21
    https://www.merdeka.com/uang/diam-diam-pemerintah-indonesia-minta-keringanan-bayar-proyek-jet-tempur-kf-21-126036-mvk.html
    -----
    JAWAPOS.COM = BERITA MEI 2024
    GEMPURWIRA28 Desember 2025 pukul 14.10
    Aduh... MALUNYA.... 🔥🔥🤡🤡🤡
    Korsel Sebut Pemerintah RI Minta Diskon Pelunasan Utang Jet Tempur
    https://www.jawapos.com/nasional/014626926/korsel-sebut-pemerintah-ri-minta-diskon-pelunasan-utang-jet-tempur
    -----
    TEMPO.COM = BERITA FEBRUARI 2024
    GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.06
    Update Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae: Sudah Berutang, Mencuri Pula?
    https://www.tempo.co/sains/update-proyek-jet-tempur-kf-21-boramae-sudah-berutang-mencuri-pula--91054
    -----
    INDOMILITER.COM = BERITA MEI 2024
    GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.05
    Sudah Telat Bayar, Indonesia Kini Minta ‘Diskon’ Pembayaran Angsuran KF-21 Boramae, Nilai Alih Teknologi Rela Dipangkas
    https://www.indomiliter.com/sudah-telat-bayar-indonesia-kini-minta-diskon-pembayaran-angsuran-kf-21-boramae-nilai-alih-teknologi-rela-dipangkas/
    -----
    ZONAJAKARTA.com = BERITA OKTOBER 2023
    GEMPURWIRA29 Desember 2025 pukul 12.02
    TIADA MALUNYA...., 🤣🤣🤣
    29 Kali Ditagih Indonesia Belum Bayar Cicilan KF-21 Boramae, DAPA Langsung ke Indonesia Tawarkan Solusi Ini
    https://www.zonajakarta.com/nasional/67310434746/29-kali-ditagih-indonesia-belum-bayar-cicilan-kf-21-boramae-dapa-langsung-ke-indonesia-tawarkan-solusi-in
    =======
    =======
    2025 IDN ROK =
    48 KF21
    48 KF21
    48 KF21
    Indonesia and Republic of Korea (ROK) have signed a revised agreement covering the delivery of 48 KF-21 Boramae fighter jets, preserving Jakarta’s participation in the joint development and production program. The signing happened on June 10, 2025, during the Indo Defence 2025 show in Jakarta. ROK Defence Minister Shin Won-sik, Indonesian Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin, and DAPA Administrator Seok Jong geon attended the ceremony.
    -----------
    Army Recognition (14 Juni 2025) Melaporkan bahwa pada IndoDefense 2025 tanggal 10 Juni 2025, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kesepakatan ini ditegaskan bahwa Indonesia akan menerima 48 unit KF-21 Boramae dan tetap terlibat dalam produksi bersama.
    -
    Zona Jakarta (16 Juni 2025) Menyebutkan bahwa Indonesia akan mendapatkan 48 KF-21 Boramae untuk mendampingi 48 jet tempur generasi kelima KAAN yang dipesan dari Turki. Artikel ini menegaskan bahwa PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tetap dilibatkan dalam proyek bersama dengan Korea Aerospace Industries (KAI).
    -
    Turdef (15 Juni 2025) Menyatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan menandatangani kesepakatan revisi yang mencakup pengadaan 48 jet tempur KF-21 Boramae.
    -
    TEMPO (2 NOVEMBER 2025) DALAM LIPUTAN tentang pertemuan bilateral di sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerja sama proyek KF-21 dengan Korea Selatan tetap berlanjut. Walaupun Tempo lebih menyoroti kelanjutan proyek, laporan ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap pengadaan KF-21.
    -
    Kementerian Pertahanan RI (3 Juli 2025) Melalui situs resmi, Kemhan RI melaporkan keberhasilan pilot uji TNI AU menerbangkan prototipe KF-21 Boramae di Sacheon, Korea Selatan.

    BalasHapus
  24. Sudah 31 Des25, masih MEMBUAL..🤣🤣😂😂

    ====
    "..Setelah tertunda tujuh tahun, akhirnya frigat Maharaja Lela class, atau disebut juga Littoral Combat Chip (LCS) telah memasuki air di galangan Boustead Heavy Industries Corporation pada 25 Mei 2024. Flagship Angkatan Laut Malaysia tersebut adalah KD Maharaja Lela dengan nomer lambung 2501. Dan ada kabar lanjutan, bahwa KD Maharaja Lela direncanakan akan memulai tahapan sea trial pada bulan November 2024..."

    BalasHapus
  25. Bulan depan nyampai yaa.. 🤗

    Dassault completed the delivery of the first three new Rafale F4 fighters to the Indonesian Air Force https://share.google/N8MbNH9UYTqP2DLE3

    BalasHapus
  26. Polandia membatalkan rencana untuk meng-upgrade 12 FA-50GF: Tanpa rudal AMRAAM lebih cocok jadi jet latih

    Ini memang pesawat latih. Beruk aja yg bilang fighter demi menyedapkan hati. 😁😁😁😁

    BalasHapus
    Balasan
    1. OTAK KALO KONON LULUSAN TOP UNIVERSITY YA SEPERTI ITU OM 🤣🤣🤣🤣🤣

      Hapus
    2. Kena tipu KPop..🤣😂
      Pinoy kena tipu CMS di fregatnya, Poland kena tipu ga bisa AMRAAM, next > Malaydesh...🤣🤣😂

      KPop kita tipu duluan sebelum bisa nipu kita lagi...😛🤪

      Hapus
  27. WOIII....BESOK 2026
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
    The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
    Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
    The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
    The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaysia’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
    The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaysia’s naval force in the years ahead.

    BalasHapus
  28. WOIII....BESOK 2026
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
    Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaysian Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
    In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
    The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
    Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
    The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
    The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaysia’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
    The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaysia’s naval force in the years ahead.

    BalasHapus
  29. WOIII....BESOK 2026
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    LCS MANGKRAK = NO SEA TRIAL 2025
    The much-awaited Littoral Combat Ship (LCS) programme has reached an overall construction progress of 72.43% as of May 25.
    Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim was informed of the progress when he visited the Lumut Naval Shipyard on June 15 to inspect developments on the project and receive an update on the five vessels under construction for the Royal Malaydeshn Navy (RMN). He was joined by Deputy Defence Minister Adly Zahari and Chief of Defence Force General Tan Sri Mohd Nizam Jaffar.
    In a statement, the Defence Ministry confirmed that LCS1 was successfully launched into the water on May 23, in accordance with the contractual schedule. The vessel has now entered the “setting to work” (STW) phase and is set to undergo its first sea trial in December 2025.
    The second vessel, LCS2, was launched earlier on May 8 and is undergoing further construction. Its STW phase is expected to begin in September.
    Meanwhile, the ministry said the construction for LCS3, LCS4 and LCS5 is also progressing according to plan. LCS3 is scheduled for handover in 2027, and the remaining ships will follow at eight-month intervals, with the final ship, LCS5, expected to be delivered by 2029.
    The ministry emphasised that strong coordination with key government agencies has been critical to overcoming previous setbacks and ensuring smoother implementation.
    The LCS programme, once plagued by delays and controversy, is considered a vital component in enhancing Malaydesh’s maritime defence capabilities. The ships are designed to operate in coastal waters and are expected to significantly strengthen RMN’s readiness in securing national waters.
    The government has reiterated its commitment to transparency and timely delivery, ensuring that the LCS fleet becomes a cornerstone of Malaydesh’s naval force in the years ahead.

    BalasHapus
  30. Malaysewa beli pesawat / heli apa gempur ?....oh ya ngemis Hornet rongsok dari Kuwait ya gempur ?....😂😂😂

    BalasHapus