Dispen Kormar, TNI Angkatan Laut (Sukabumi) -- Prajurit Resimen Kavaleri 1 Marinir (Menkav 1 Mar) melaksanakan Latihan LSD II Triwulan II TA 2026 di Subdenharrahlat Kostrad, Cibenda, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (19/07/2026).
Dalam latihan tersebut, prajurit melaksanakan materi menembak menggunakan Tank PT-76(M) dan ranpur BMP-3F sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, kemampuan tempur, serta keterampilan mengoperasikan sistem persenjataan kendaraan tempur.
Selain meningkatkan akurasi menembak, latihan ini juga menjadi sarana menjaring kader penembak tank yang diproyeksikan menjadi personel andal di masa mendatang.
Melalui kegiatan ini diharapkan lahir prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mendukung pelaksanaan tugas Korps Marinir TNI Angkatan Laut.
(PasMar1)
2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
BalasHapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
--------------------------------------------------
2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
2023 = NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
2021 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
-
2020 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
---------------------------------
Dominasi Skala Ekonomi: Indonesia sebagai Gajah Asia
Indonesia telah melakukan decoupling (pemisahan kasta) dari ekonomi regional ASEAN:
PDB PPP (Daya Beli Riil): Dengan angka US$ 5,69 Triliun, Indonesia menempati Peringkat 6 Dunia, melampaui Jerman, Inggris, dan Prancis.
Skala Banding: Ekonomi riil Indonesia setara dengan gabungan Thailand + Vietnam + Filipina.
Rasio vs MALAYSEWA: Indonesia 4,24x lebih besar.
PDB Nominal (Nilai Pasar): Indonesia mencapai US$ 1,69 Triliun (Peringkat 15 Dunia).
Rasio vs MALAYSEWA: Indonesia 3,67x lebih besar.
-
Kontras Kesehatan Fiskal & Profil Risiko
Perbedaan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara:
Indonesia (Pruden & Sehat):
Rasio Utang: Terjaga stabil di kisaran 40%, jauh di bawah batas aman UU (60%).
Utang Rumah Tangga: Sangat rendah (16%), memberikan ruang konsumsi domestik yang kuat tanpa beban cicilan ekstrem.
MALAYSEWA (Zona Merah Fiskal):
Rasio Utang: Melonjak hingga 69% - 70,4% (2024-2025), melewati limit internal 65%.
Bom Waktu Rumah Tangga: Rasio utang rumah tangga mencapai 84,3%, salah satu yang tertinggi di Asia, yang mencekik daya beli rakyat.
-
Trajektori Utang MALAYSEWA (2010–2026)
Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
-
Implikasi Geopolitik & Pertahanan
Kesenjangan ekonomi ini berdampak langsung pada postur militer:
Indonesia: Memiliki Fiscal Space luas untuk modernisasi alutsista (Rafale, Scorpene) karena beban bunga utang yang rendah.
MALAYSEWA: Terjebak dalam siklus "Hutang Bayar Hutang". Beban bunga utang yang masif memaksa pemerintah melakukan pembekuan total pengadaan militer dan beralih ke skema sewa (leasing) karena ketidaksediaan dana tunai.
-
Kesimpulan Utama: Indonesia kini berada di liga elit ekonomi global (G20 Top 6 PPP), sementara MALAYSEWA menghadapi risiko sistemik akibat beban utang pemerintah dan rumah tangga yang ekstrem, yang berujung pada stagnasi nasional.
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
BalasHapusGORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
(final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
(initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
-------------
ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
--------------------------------
1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
--------------------------------
3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
--------------------------------
4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
--------------------------------
5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
--------------------------------
6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
-
PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
------------------------------
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
Andukkk..... 🔥🔥🤣🤣🤣🤣
BalasHapusMALAYSEWA ....... 2026-2018 = 9 TAHUN FFBNP (NOT PAID)
Hapus2018 = KLAIM MICA NSM
2026 = NSM BANNED
2026 = AKAN MICA
----------------------------------
GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.30
lengkap dah persenjataan LCS TLDM... meriam dah OK, Misil NSM OK dan MICA pun lancar... Rasanya nak kejar masa siapkan kapal LCS pertama... dngar khabar LCS pertama akan diserahkan pada 2019 pada TLDM jika saya tak silap...
-
GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.56
jangan risau LCS ada batch 2... kita lengkapkan LCS ni dulu...
-
GEMPURWIRA23 Juli 2026 pukul 08.02
ALHAMDULILAH......berita terbaru dan rasmi.....COME TO PAPA MICA. HOREEYYYYYY
TLDM peroleh sistem peluru berpandu baharu untuk LCS
--------------------------------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
Hapus-
INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
-
MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
---------------------------------
GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
-
1. INDONESIA – PERINGKAT 13
-
2. VIETNAM – PERINGKAT 23
-
3. THAILAND – PERINGKAT 24
-
4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
-
5. MYANMAR – PERINGKAT 35
-
6. FILIPINA – PERINGKAT 41
-
7. MALAYSEWA – PERINGKAT 42
-
8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
-
9. LAOS – PERINGKAT 125
---------------------------------
2025 = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
-
2024 = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
-
2023 = NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
-
2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
-
2021 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
-
2020 = PLANNED
https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
---------------------------------
Status SIPRI: Vakum Total vs. Dominasi Regional
MALAYSEWA (Zonk): Mencatatkan status KOSONG pada lembar laporan SIPRI selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada kontrak atau transfer senjata berat yang terealisasi.
Indonesia (Full Shopping): Memiliki lembar belanja penuh dengan aset strategis seperti Rafale F-4, A400M, Rudal Khan/Bora, drone Anka-S, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
-
Alutsista Usang & Krisis Pemeliharaan
Armada Tua: Mengoperasikan aset berusia 30–40 tahun seperti panser Condor (1980-an) dan kapal Lekiu-class (1990-an).
Masalah Kesiapan: Jet tempur utama (Su-30MKM & F/A-18D) memiliki jumlah armada kecil dan biaya perawatan yang mencekik anggaran.
Pensiun Tanpa Pengganti: Mundurnya MiG-29 pada 2017 tanpa pengganti langsung meninggalkan celah pertahanan udara yang lebar.
-
Skandal Korupsi & Kegagalan Pengadaan
Tragedi LCS: Proyek RM 9 Miliar yang meledak biayanya (cost overrun) hingga RM 1 Miliar, namun belum mengirimkan satu pun kapal meski dana telah terserap masif.
Sistem Makelar: Ketergantungan pada agen dan "middlemen" politik menyebabkan harga alutsista menjadi tidak masuk akal dan spesifikasi yang seringkali tidak sesuai kebutuhan militer.
Drama SPH 155mm: Pengadaan artileri medan yang tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Keuangan karena krisis kas.
-
Hambatan Fiskal & Ketergantungan Asing
Anggaran Defisit: Belanja pertahanan hanya 1,0–1,5% PDB, di mana sebagian besar tersedot untuk gaji dan pensiun, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi.
Strategi Sewa (Leasing): Karena tidak mampu membeli tunai, militer terpaksa menyewa helikopter (Blackhawk, AW139) dan pesawat latihan (L39) dari pihak swasta.
Kerentanan Suku Cadang: Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri membuat militer rentan terhadap sanksi politik atau gangguan rantai pasok global.
-
Kelemahan Geopolitik & Operasional
Ancaman Laut China Selatan: Armada laut yang menua dan kecil (hanya 2 kapal selam) membuat MALAYSEWA sulit menghalau intrusi kapal penjaga pantai China di wilayah Luconia Shoals.
Absennya Integrasi: Kurangnya sistem Komando Gabungan yang kuat dan tidak adanya Korps Marinir yang terdedikasi melemahkan respon terhadap ancaman hibrida.
Penurunan Peringkat (GFP 2026): Berada di posisi 42 dunia, kini resmi disalip oleh Filipina (41) dan tertinggal jauh di bawah Indonesia (13).
DENDA GEMPITA
HapusDENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
DENDA GEMPITA
----------
Permohonan itu dibentangkan pada 6 Mei 2025 dan syarikat dikenakan denda berjumlah RM162 juta dan bon pelaksanaan berjumlah RM53 juta serta baki nilai denda akan dituntut secara pelunasan timbal balik iaitu melalui kontrak semasa atau kutipan secara berasingan daripada syarikat," katanya ketika penggulungan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2/2025 di Dewan Rakyat, di sini hari ini
--------------------------------
MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
------------------------------
5x RAJA MALAYSEWA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
HapusDENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
--------------
DENDA= USD83,8 JUTA
Defence contractor Aerotree Defence & Services Sdn Bhd has filed a RM353 million lawsuit against the MALAYSEWAn government and Defence Ministry for cancelling a five-year lease agreement involving four US-made Blackhawk UH-60A helicopters for the MALAYSEWAn army's air force unit.
Filed through Messrs Hafarizam, Wan Aisha & Mubarak at the Kuala Lumpur High Court, the suit names the Defence Ministry secretary general, the ministry, and the federal government as defendants.
In the statement of claim sighted by The Edge, Aerotree Defence is asking the court to order the Defence Ministry and the government to follow through with the helicopter lease deal based on the acceptance letter dated April 17, 2023. If the deal can’t be carried out, the company wants:
• RM17.5 million in special damages
• RM38.7 million in further damages
• USUSD38.7 million (about RM297.3 million) in additional compensation
--------------------------------
MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
------------------------------
5x RAJA MALAYSEWA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
5x PM MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
------------------------------
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
JABATAN PM SEWA =
1 AW139
MMEA SEWA =
2 AW159.
BLACKHAWK = GAGAL
HapusBLACKHAWK = GAGAL
BLACKHAWK = GAGAL
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, ia susulan pelanjutan kontrak oleh syarikat itu pada Oktober lalu selepas gagal mematuhi kontrak penyerahannya.
"Oktober sudah berakhir. Tiada apa-apa (Black Hawks), tiada apa-apa.
---
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
LIGHT TWIN HELO = GAGAL
The Procurement division of the Home Ministry issued two separate tenders for the supply and delivery of seven twin-engine utility and transport aircraft and five light twin engine helicopters for the police’s Air Wing. the tender for the five twin-engine helicopters has been canceled. Checks on the Eperolehan website today confirmed the cancelation
----
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
SEWA HELI 28 = KONGSI 5
Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja MALAYSEWA (TUDM); Polis Diraja MALAYSEWA (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja MALAYSEWA (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim MALAYSEWA (Maritim MALAYSEWA ) (4).
----
HOVERCRAFT = WILL BE SEWAD 3 YEARS
SEWA VVSHORAD CINA = 30 YEARS
SEWA VVSHORAD CINA = 30 YEARS
SEWA TRUK CINA 3 TON = 30 YEARS
The Madani government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd. The estimated cost for the deal is RM10.7 billion and it will be covered in installments over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals. There is also the massive leasing deals for helicopters for all the services to think about.
SEWA PESAWAT
ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYSEWA Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
SEWA SIMULATOR MKM TAHUN
Five-year contract for Sukhoi’s simulators. Publicly listed HeiTech Padu Bhd has announced that it had been awarded a RM67 million, five-year contract to operate and maintain the Su-30MKM flight simulators at the RMAF airbase in Gong Kedak
SEWA HELI SEWA SIMULATOR
Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
SEWA BOAT
SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
SEWA HIDROGRAFI
tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
SEWA 4x4
Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata MALAYSEWA sedang mencari untuk menyewa Tarantula
SEWA MOTOR
The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million.
---
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
SEWA 53 HELI BEKAS
TUDM SEWA =
12 AW149
4 AW139
5 EC120B
TLDM SEWA =
2 AW159
TDM SEWA =
4 UH-60A
12 AW149
BOMBA SEWA =
4 AW139
POLIS SEWA =
7 BELL429
JABATAN PM SEWA =
1 AW139
MMEA SEWA =
2 AW159.
5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
💰 1. What Are Progressive Multi-Year Payments?
In MALAYSEWA defense procurement model:
Large acquisitions (e.g. ships, aircraft, armored vehicles) are not paid for upfront.
Instead, the government commits to multi-year installment payments, often spread across 5–10 years.
Each annual defense budget allocates a portion to these ongoing payments, limiting funds available for new projects.
This structure is meant to ease fiscal pressure, but it creates long-term bottlenecks.
🛑 2. How It Slows Platform Delivery
A. Cash Flow Constraints
When most of the budget is tied up in legacy payments (e.g. for the Littoral Combat Ship or FA-50 jets), new programs are deferred.
Even approved platforms face delayed production schedules due to inconsistent or partial payments to contractors.
B. Contractual Fragmentation
OEMs (Original Equipment Manufacturers) often require milestone-based payments to proceed with manufacturing.
If MALAYSEWA delays or underpays a milestone, production halts—leading to slippage in delivery timelines.
C. Budget Volatility
Political transitions or economic downturns (e.g. COVID-19, ringgit depreciation) can cause annual budget cuts, disrupting payment schedules.
This leads to renegotiations, cost overruns, and sometimes contract termination.
⚓ 3. Real-World Examples
Program Intended Delivery Status Cause of Delay
Littoral Combat Ship (LCS) First ship by 2019 None delivered as of 2025 Payment delays, mismanagement
FA-50 Light Fighters Initial batch by 2024 Slipped to 2026+ Budget phasing, contract finalization
AV8 Gempita IFVs Full fleet by 2020 Still incomplete Staggered payments, local production issues
🔄 4. Systemic Impact
Capability Gaps: Forces operate with aging platforms while waiting for replacements.
Operational Risk: Delays in naval and air assets reduce deterrence and readiness.
Loss of Credibility: OEMs and partners view MALAYSEWA as a high-risk client, demanding stricter payment terms.
5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
🧩 1. Fragmented Procurement Budget Structure
MALAYSEWA ’s defense procurement budget is not centralized or strategically sequenced, leading to:
Progressive Payments Over Multiple Years: Major acquisitions like the FA-50 fighter jets and Littoral Combat Ships (LCS) are funded through staggered payments, which consume annual budgets without delivering immediate capability.
No Clear Long-Term Procurement Roadmap: Each year’s budget includes a mix of legacy payments, small one-off purchases (e.g. small arms, radios), and ad hoc upgrades. This prevents coherent modernization across platforms.
Overlap of Operational and Capital Expenditures: Funds for maintenance, upgrades, and new acquisitions often compete within the same budget pool, diluting impact.
🛠️ 2. Delays in Modernization Programs
These budget issues directly cause delays in key modernization efforts:
Littoral Combat Ship (LCS) Program: Originally planned to deliver six ships starting in 2019, none have been commissioned as of 2025 due to financial mismanagement and contract disputes.
Army Vehicle Replacement: The MALAYSEWA n Army is still awaiting approval to replace its aging Condor APCs with High Mobility Armoured Vehicles (HMAVs), despite urgent operational need.
Air Force Capability Gaps: The RMAF’s transition from MiG-29s to FA-50s has been slow, with only partial funding secured and delivery timelines stretched.
💸 3. Currency Depreciation and Import Dependence
MALAYSEWA relies heavily on foreign OEMs (original equipment manufacturers) for defense systems.
The depreciation of the ringgit reduces real purchasing power, meaning even increased nominal budgets don’t translate into more capability.
Domestic defense manufacturing is limited and still dependent on imported components, compounding delays.
🧠4. Lack of Strategic Procurement Governance
There’s no unified procurement authority with long-term oversight. Instead, decisions are made across multiple ministries and agencies.
Political transitions often lead to shifting priorities, causing cancellations or re-scoping of existing programs.
This results in capability gaps, where planned upgrades are delayed or abandoned mid-cycle.
5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
Hapus5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
-
MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
--------------------------------
1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
-
Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
-
Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
-
Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
--------------------------------
2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
-
Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
-
Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
-
➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
--------------------------------
💰 1. Budget Priorities Skewed Toward Salaries and Pensions
In 2024, MALAYSEWA allocated RM19.73 billion (~USD 4.16 billion) for defense, but over 40% of that went to salaries and allowances.
This leaves a much smaller portion for capital expenditure (CAPEX) like procurement, upgrades, and maintenance.
The imbalance means aging equipment stays in service longer without proper refurbishment, increasing breakdowns and reducing combat readiness.
🧾 2. Procurement Funding Is Fragmented and Reactive
The budget for procurement includes progressive payments for ongoing contracts (e.g., FA-50 fighter jets, A400M upgrades, Littoral Combat Ships).
These payments are pre-committed, leaving little flexibility for new upgrades or emergency repairs.
Funding for large-scale modernization is often spread across multiple years, making it hard to respond quickly to urgent needs.
📉 3. Currency Depreciation Reduces Purchasing Power
MALAYSEWA sources much of its military equipment from foreign suppliers, and the weakening ringgit erodes the real value of allocated funds.
Even when budgets increase nominally, the actual capability to purchase spare parts or upgrade systems may remain stagnant or decline.
🧱 4. Political Reluctance to Reallocate Spending
Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce manpower to boost defense funding.
Defense modernization is often deprioritized in favor of social programs, infrastructure, or healthcare.
This results in a military that is operationally stretched, with outdated platforms and limited upgrade cycles.
🚢 5. Real-World Consequences: Equipment Failures
A 45-year-old MALAYSEWA n Navy vessel, KD Pendekar, sank during patrol in 2024 due to hull failure, highlighting the dangers of underfunded maintenance.
Half of the Navy’s 49 ships are operating beyond their serviceable lifespan, according to the Auditor-General.
HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
Hapus-
PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
PENGELUARAN : RM470 Miliar
BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
--------------------------------
2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
--------------------------------
Mei 2026 : NSM BANNED
Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
--------------------------------
2026 = FREEZE PROCUREMENT
The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
--------------------------------
2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
--------------------------------
2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
--------------------------------
2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
--------------------------------
2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
--------------------------------
2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
--------------------------------
Februari 2026 F/A-18 : BATAL
Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
--------------------------------
5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
1. UH-60A Black Hawk Helicopter Lease (May 2023 – November 2024)
• Background: In May 2023, MALAYSEWA ’s Ministry of Defence signed a five-year RM187 million lease deal for four UH-60A Black Hawk helicopters with Aerotree Defence and Services
• Delays & Contract Issues: The first helicopter, initially due in November 2023, was repeatedly delayed—extended to April 2024, then to October 30
• Cancellation: After the October deadline passed without delivery, the contract was officially cancelled in November 2024
• Royal Intervention: Sultan Ibrahim publicly opposed the deal, warning against “flying coffins”—over 30-year-old helicopters unsuitable for service
• Aftermath: A fresh tender for leasing alternative helicopters was launched in August 2025. The Ministry will evaluate proposals and consider factors such as helicopter type, age, leasing cost; the tender closes in September
________________________________________
2. Littoral Combat Ship (LCS) Project (2011–Present)
• Project Overview: Awarded in 2011, the RM9.13 billion LCS contract with Boustead Naval Shipyard aimed to deliver six warships. However, by August 2022, none had been delivered despite two-thirds of payment being made (~RM6 billion)
• Delays & Cost Overruns: As of mid-2025, completion was at 72.9% against a target of 76.1% The total cost ballooned to approximately RM11.2 billion under revised agreements
• Scrutiny and Reforms: The project drew heavy criticism from MALAYSEWA ’s parliamentary PAC and triggered calls for a Royal Commission of Inquiry A project oversight committee was later set up to improve delivery and accountability
------------------------------
2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
Wowww... MARINIR INDONESIA selalu berlatih dan berlatih sampai profecient dari semua skenario perang amfibi.
BalasHapusKalo malaysdesh?
malaydesh MISKIN TIDAK PUNYA Marinir.
Wowww... MARINIR INDONESIA selalu berlatih dan berlatih sampai profecient dari semua skenario perang amfibi.
BalasHapusKalo malaysdesh?
malaydesh MISKIN TIDAK PUNYA Marinir.
MALAYSEWA ....... 2026-2018 = 9 TAHUN FFBNP (NOT PAID)
BalasHapus2018 = KLAIM MICA NSM
2026 = NSM BANNED
2026 = AKAN MICA
----------------------------------
GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.30
lengkap dah persenjataan LCS TLDM... meriam dah OK, Misil NSM OK dan MICA pun lancar... Rasanya nak kejar masa siapkan kapal LCS pertama... dngar khabar LCS pertama akan diserahkan pada 2019 pada TLDM jika saya tak silap...
-
GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.56
jangan risau LCS ada batch 2... kita lengkapkan LCS ni dulu...
-
GEMPURWIRA23 Juli 2026 pukul 08.02
ALHAMDULILAH......berita terbaru dan rasmi.....COME TO PAPA MICA. HOREEYYYYYY
TLDM peroleh sistem peluru berpandu baharu untuk LCS
--------------------------------
5x GANTI PM = AKAN
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
-
PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
=========
SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
-
MEMBUAL SPH 2025-2016 =
5x GANTI PERDANA MENTERI
5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
----------------------------------
UTANG & LIABILITAS (1998–2026)
1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
--------------------------------------------
OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.
KEKALAHAN MARINIR INDIANESIA pada pejuang OPM.... ðŸ¤ðŸ¤
BalasHapusRekaman Detik-detik OPM Baku Tembak dengan TNI, 2 Prajurit Marinir Tewas
https://www.youtube.com/watch?v=UV2AkZ4llcU
2 Prajurit TNI AL Gugur Saat Kontak Tembak dengan KKB di Maybrat, 1 Kritis
BalasHapushttps://news.detik.com/berita/d-8411750/2-prajurit-tni-al-gugur-saat-kontak-tembak-dengan-kkb-di-maybrat-1-kritis
Pejuang OPM MENANG Lagi.... Siap dapat rampasan perang... 😎😎😎
BalasHapusBaku Tembak KKB-Aparat di Papua, 2 Prajurit TNI Gugur hingga Senjata Api Dirampas
https://m.youtube.com/shorts/6d_egEC0pWc
FAKTA MARINIR INDIANESIA di Papua.....
BalasHapusRekaman Detik-detik OPM Baku Tembak dengan TNI, 2 Prajurit Marinir Tewas
https://www.youtube.com/watch?v=UV2AkZ4llcU