26 Juli 2026

Prajurit Menkav 1 Marinir Asah Kemampuan Menembak Tank dalam LSD II TW II TA 2026

26 Juli 2026

Latihan menembak menggunakan tank BMP-3F dan PT-76M Korps Marinir (photos: PasMar1)

Dispen Kormar, TNI Angkatan Laut (Sukabumi) -- Prajurit Resimen Kavaleri 1 Marinir (Menkav 1 Mar) melaksanakan Latihan LSD II Triwulan II TA 2026 di Subdenharrahlat Kostrad, Cibenda, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (19/07/2026).


Dalam latihan tersebut, prajurit melaksanakan materi menembak menggunakan Tank PT-76(M) dan ranpur BMP-3F sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, kemampuan tempur, serta keterampilan mengoperasikan sistem persenjataan kendaraan tempur.


Selain meningkatkan akurasi menembak, latihan ini juga menjadi sarana menjaring kader penembak tank yang diproyeksikan menjadi personel andal di masa mendatang. 


Melalui kegiatan ini diharapkan lahir prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mendukung pelaksanaan tugas Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Diposting oleh di
Label: , , , ,

64 komentar:

  1. .26 Juli 2026 pukul 11.37

    2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
    -
    INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
    https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
    -
    MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
    --------------------------------------------------
    2025 = KOSONG
    Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
    -
    2024 = KOSONG
    https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
    -
    2023 = NOT YET ORDERED
    https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
    -
    2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
    https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
    -
    2021 = PLANNED
    https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
    -
    2020 = PLANNED
    https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
    ---------------------------------
    Dominasi Skala Ekonomi: Indonesia sebagai Gajah Asia
    Indonesia telah melakukan decoupling (pemisahan kasta) dari ekonomi regional ASEAN:
    PDB PPP (Daya Beli Riil): Dengan angka US$ 5,69 Triliun, Indonesia menempati Peringkat 6 Dunia, melampaui Jerman, Inggris, dan Prancis.
    Skala Banding: Ekonomi riil Indonesia setara dengan gabungan Thailand + Vietnam + Filipina.
    Rasio vs MALAYSEWA: Indonesia 4,24x lebih besar.
    PDB Nominal (Nilai Pasar): Indonesia mencapai US$ 1,69 Triliun (Peringkat 15 Dunia).
    Rasio vs MALAYSEWA: Indonesia 3,67x lebih besar.
    -
    Kontras Kesehatan Fiskal & Profil Risiko
    Perbedaan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara:
    Indonesia (Pruden & Sehat):
    Rasio Utang: Terjaga stabil di kisaran 40%, jauh di bawah batas aman UU (60%).
    Utang Rumah Tangga: Sangat rendah (16%), memberikan ruang konsumsi domestik yang kuat tanpa beban cicilan ekstrem.
    MALAYSEWA (Zona Merah Fiskal):
    Rasio Utang: Melonjak hingga 69% - 70,4% (2024-2025), melewati limit internal 65%.
    Bom Waktu Rumah Tangga: Rasio utang rumah tangga mencapai 84,3%, salah satu yang tertinggi di Asia, yang mencekik daya beli rakyat.
    -
    Trajektori Utang MALAYSEWA (2010–2026)
    Data menunjukkan akumulasi utang yang tidak terkendali:
    Era Transparansi (2018): Lonjakan drastis dari RM 686 Miliar ke RM 1,19 Triliun terjadi karena inklusi liabilitas tersembunyi (kasus 1MDB & proyek PPP).
    Beban Pandemi & Pasca-Pandemi: Utang terus mendaki dari RM 1,32 T (2020) hingga diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun pada 2026.
    Defisit Fiskal: Meskipun menyusut ke 3,8% (2025), nominal defisit tetap tinggi (± USD 17,8 Miliar), memaksa penambahan utang baru setiap tahun.
    -
    Implikasi Geopolitik & Pertahanan
    Kesenjangan ekonomi ini berdampak langsung pada postur militer:
    Indonesia: Memiliki Fiscal Space luas untuk modernisasi alutsista (Rafale, Scorpene) karena beban bunga utang yang rendah.
    MALAYSEWA: Terjebak dalam siklus "Hutang Bayar Hutang". Beban bunga utang yang masif memaksa pemerintah melakukan pembekuan total pengadaan militer dan beralih ke skema sewa (leasing) karena ketidaksediaan dana tunai.
    -
    Kesimpulan Utama: Indonesia kini berada di liga elit ekonomi global (G20 Top 6 PPP), sementara MALAYSEWA menghadapi risiko sistemik akibat beban utang pemerintah dan rumah tangga yang ekstrem, yang berujung pada stagnasi nasional.

    BalasHapus
  2. .26 Juli 2026 pukul 11.57

    GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
    GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
    GORILA MALAYDESH = EXCLUDING AMMO (KOSONG)
    REVISED (FINAL): RM11.2B FOR 5 SHIPS
    (final agreed-upon contract price dealing with cost overruns)
    RM 2.24 billion (2023) per unit + ToT (ceiling) [or USD948M (2023 inflation) or ~USD700M (2011 forex) or ~USD490M (2023 forex) (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD948 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -------------
    REVISED (INITIAL): RM 9.128B FOR 5 SHIPS
    (initial figures using the original contract price in dealing with cost overruns)
    RM 1.8 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD560 million per ship (excluding ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD758 million in 2023 US dollars (excluding ammo)
    -------------
    ORIGINAL: RM 9B FOR 6 SHIPS
    RM 1.5 billion (2011) per unit + ToT (ceiling) or USD466 million per ship (excluding cost overruns and ammo)
    Inflation adjustment roughly equivalent to USD631 million in 2023 US dollars (excluding cost overruns and ammo)
    --------------------------------
    1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
    Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
    Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
    Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
    Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
    Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
    --------------------------------
    3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
    Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
    Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
    Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
    Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
    Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
    --------------------------------
    4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
    Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
    Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
    Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
    Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
    Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
    --------------------------------
    5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
    Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
    Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
    Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
    Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
    Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
    --------------------------------
    6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
    Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
    Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
    Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
    -
    PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
    Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
    Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
    ------------------------------
    2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)
    2026 MALAYDESH NOT PAID = FITTED FOR BUT NOT PAID (FFBNP)

    BalasHapus
  3. GEMPURWIRA26 Juli 2026 pukul 12.13

    Andukkk..... 🔥🔥🤣🤣🤣🤣

    BalasHapus
    Balasan
    1. .26 Juli 2026 pukul 12.36

      MALAYSEWA ....... 2026-2018 = 9 TAHUN FFBNP (NOT PAID)
      2018 = KLAIM MICA NSM
      2026 = NSM BANNED
      2026 = AKAN MICA
      ----------------------------------
      GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.30
      lengkap dah persenjataan LCS TLDM... meriam dah OK, Misil NSM OK dan MICA pun lancar... Rasanya nak kejar masa siapkan kapal LCS pertama... dngar khabar LCS pertama akan diserahkan pada 2019 pada TLDM jika saya tak silap...
      -
      GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.56
      jangan risau LCS ada batch 2... kita lengkapkan LCS ni dulu...
      -
      GEMPURWIRA23 Juli 2026 pukul 08.02
      ALHAMDULILAH......berita terbaru dan rasmi.....COME TO PAPA MICA. HOREEYYYYYY
      TLDM peroleh sistem peluru berpandu baharu untuk LCS
      --------------------------------
      5x GANTI PM = AKAN
      6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
      MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
      MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      =========
      SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      MEMBUAL SPH 2025-2016 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      ----------------------------------
      UTANG & LIABILITAS (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.

      Hapus
    2. .26 Juli 2026 pukul 12.37

      2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      ---------------------------------
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      1. INDONESIA – PERINGKAT 13
      -
      2. VIETNAM – PERINGKAT 23
      -
      3. THAILAND – PERINGKAT 24
      -
      4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
      -
      5. MYANMAR – PERINGKAT 35
      -
      6. FILIPINA – PERINGKAT 41
      -
      7. MALAYSEWA – PERINGKAT 42
      -
      8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
      -
      9. LAOS – PERINGKAT 125
      ---------------------------------
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
      ---------------------------------
      Status SIPRI: Vakum Total vs. Dominasi Regional
      MALAYSEWA (Zonk): Mencatatkan status KOSONG pada lembar laporan SIPRI selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada kontrak atau transfer senjata berat yang terealisasi.
      Indonesia (Full Shopping): Memiliki lembar belanja penuh dengan aset strategis seperti Rafale F-4, A400M, Rudal Khan/Bora, drone Anka-S, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
      -
      Alutsista Usang & Krisis Pemeliharaan
      Armada Tua: Mengoperasikan aset berusia 30–40 tahun seperti panser Condor (1980-an) dan kapal Lekiu-class (1990-an).
      Masalah Kesiapan: Jet tempur utama (Su-30MKM & F/A-18D) memiliki jumlah armada kecil dan biaya perawatan yang mencekik anggaran.
      Pensiun Tanpa Pengganti: Mundurnya MiG-29 pada 2017 tanpa pengganti langsung meninggalkan celah pertahanan udara yang lebar.
      -
      Skandal Korupsi & Kegagalan Pengadaan
      Tragedi LCS: Proyek RM 9 Miliar yang meledak biayanya (cost overrun) hingga RM 1 Miliar, namun belum mengirimkan satu pun kapal meski dana telah terserap masif.
      Sistem Makelar: Ketergantungan pada agen dan "middlemen" politik menyebabkan harga alutsista menjadi tidak masuk akal dan spesifikasi yang seringkali tidak sesuai kebutuhan militer.
      Drama SPH 155mm: Pengadaan artileri medan yang tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Keuangan karena krisis kas.
      -
      Hambatan Fiskal & Ketergantungan Asing
      Anggaran Defisit: Belanja pertahanan hanya 1,0–1,5% PDB, di mana sebagian besar tersedot untuk gaji dan pensiun, menyisakan sedikit ruang untuk modernisasi.
      Strategi Sewa (Leasing): Karena tidak mampu membeli tunai, militer terpaksa menyewa helikopter (Blackhawk, AW139) dan pesawat latihan (L39) dari pihak swasta.
      Kerentanan Suku Cadang: Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri membuat militer rentan terhadap sanksi politik atau gangguan rantai pasok global.
      -
      Kelemahan Geopolitik & Operasional
      Ancaman Laut China Selatan: Armada laut yang menua dan kecil (hanya 2 kapal selam) membuat MALAYSEWA sulit menghalau intrusi kapal penjaga pantai China di wilayah Luconia Shoals.
      Absennya Integrasi: Kurangnya sistem Komando Gabungan yang kuat dan tidak adanya Korps Marinir yang terdedikasi melemahkan respon terhadap ancaman hibrida.
      Penurunan Peringkat (GFP 2026): Berada di posisi 42 dunia, kini resmi disalip oleh Filipina (41) dan tertinggal jauh di bawah Indonesia (13).

      Hapus
    3. .26 Juli 2026 pukul 12.37

      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      DENDA GEMPITA
      ----------
      Permohonan itu dibentangkan pada 6 Mei 2025 dan syarikat dikenakan denda berjumlah RM162 juta dan bon pelaksanaan berjumlah RM53 juta serta baki nilai denda akan dituntut secara pelunasan timbal balik iaitu melalui kontrak semasa atau kutipan secara berasingan daripada syarikat," katanya ketika penggulungan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2/2025 di Dewan Rakyat, di sini hari ini
      --------------------------------
      MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ------------------------------
      5x RAJA MALAYSEWA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM


      Hapus
    4. .26 Juli 2026 pukul 12.37

      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      DENDA AEROTREE UH60A = USD83,8 JUTA
      --------------
      DENDA= USD83,8 JUTA
      Defence contractor Aerotree Defence & Services Sdn Bhd has filed a RM353 million lawsuit against the MALAYSEWAn government and Defence Ministry for cancelling a five-year lease agreement involving four US-made Blackhawk UH-60A helicopters for the MALAYSEWAn army's air force unit.
      Filed through Messrs Hafarizam, Wan Aisha & Mubarak at the Kuala Lumpur High Court, the suit names the Defence Ministry secretary general, the ministry, and the federal government as defendants.
      In the statement of claim sighted by The Edge, Aerotree Defence is asking the court to order the Defence Ministry and the government to follow through with the helicopter lease deal based on the acceptance letter dated April 17, 2023. If the deal can’t be carried out, the company wants:
      • RM17.5 million in special damages
      • RM38.7 million in further damages
      • USUSD38.7 million (about RM297.3 million) in additional compensation
      --------------------------------
      MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      5x RAJA MALAYSEWA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      ------------------------------

      SEWA 53 HELI BEKAS
      SEWA 53 HELI BEKAS
      SEWA 53 HELI BEKAS
      TUDM SEWA =
      12 AW149
      4 AW139
      5 EC120B
      TLDM SEWA =
      2 AW159
      TDM SEWA =
      4 UH-60A
      12 AW149
      BOMBA SEWA =
      4 AW139
      POLIS SEWA =
      7 BELL429
      JABATAN PM SEWA =
      1 AW139
      MMEA SEWA =
      2 AW159.

      Hapus
    5. .26 Juli 2026 pukul 12.37

      BLACKHAWK = GAGAL
      BLACKHAWK = GAGAL
      BLACKHAWK = GAGAL
      Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, ia susulan pelanjutan kontrak oleh syarikat itu pada Oktober lalu selepas gagal mematuhi kontrak penyerahannya.
      "Oktober sudah berakhir. Tiada apa-apa (Black Hawks), tiada apa-apa.
      ---
      LIGHT TWIN HELO = GAGAL
      LIGHT TWIN HELO = GAGAL
      LIGHT TWIN HELO = GAGAL
      The Procurement division of the Home Ministry issued two separate tenders for the supply and delivery of seven twin-engine utility and transport aircraft and five light twin engine helicopters for the police’s Air Wing. the tender for the five twin-engine helicopters has been canceled. Checks on the Eperolehan website today confirmed the cancelation
      ----
      SEWA HELI 28 = KONGSI 5
      SEWA HELI 28 = KONGSI 5
      SEWA HELI 28 = KONGSI 5
      Dengan termeterainya kontrak tersebut, sebanyak 12 buah akan digunakan Tentera Udara Diraja MALAYSEWA (TUDM); Polis Diraja MALAYSEWA (PDRM) (7); Tentera Laut Diraja MALAYSEWA (TLDM) (2); Jabatan Bomba dan Penyelamat (JPBM) (2) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim MALAYSEWA (Maritim MALAYSEWA ) (4).
      ----
      HOVERCRAFT = WILL BE SEWAD 3 YEARS
      SEWA VVSHORAD CINA = 30 YEARS
      SEWA VVSHORAD CINA = 30 YEARS
      SEWA TRUK CINA 3 TON = 30 YEARS
      The Madani government announced that it had struck a deal with China to SEWA 62 new train sets for KTM Bhd. The estimated cost for the deal is RM10.7 billion and it will be covered in installments over a 30-year SEWA period. The approved leasing deal for KTMB may tip the scale in favour of the truck and VVSHORAD proposals. There is also the massive leasing deals for helicopters for all the services to think about.
      SEWA PESAWAT
      ITTC is currently providing Fighter Lead-In Training (FLIT) to the Royal MALAYSEWA Air Force in London, Ontario. ITTC operates a fleet of Aero Vodochody L-39 featuring upgraded avionics for the FLIT programme
      SEWA SIMULATOR MKM TAHUN
      Five-year contract for Sukhoi’s simulators. Publicly listed HeiTech Padu Bhd has announced that it had been awarded a RM67 million, five-year contract to operate and maintain the Su-30MKM flight simulators at the RMAF airbase in Gong Kedak
      SEWA HELI SEWA SIMULATOR
      Kerajaan sebelum ini pernah menyewa Helikopter Latihan Airbus EC120B dan Flight Simulation Training Device (FSTD) Untuk Kegunaan Kursus Asas Juruterbang Helikopter TUDM. Selain itu, kerajaan turut pernah menyewa 5 unit Helikopter EC120B; 1 unit Sistem Simulator
      SEWA BOAT
      SEWAan Bot Op Pasir merangkumi 10 unit Fast Interceptor Boat (FIB); 10 unit Utility Boat; 10 unit Rigid Hull Fender Boat (RHFB); 10 unit Rover Fiber Glass (Rover).
      SEWA HIDROGRAFI
      tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden, MV Aishah AIM 4, yang diperoleh menerusi kontrak SEWAan dari syarikat Breitlink Engineering Services Sdn Bhd (BESSB)
      SEWA 4x4
      Pejabat perusahaan mengatakan kepada Janes di pameran bahwa Angkatan Bersenjata MALAYSEWA sedang mencari untuk menyewa Tarantula
      SEWA MOTOR
      The Royal Military Police Corp (KPTD) celebrated the SEWA of 40 brand-new BMW R1250RT Superbikes for the Enforcement Motorcycle Squad on December 22nd, 2022
      SEWA PATROL BOATS : SEWA OUTBOARD MOTORS : SEWA TRAILERS
      Meanwhile, the division also published a tender for eleven glass reinforced plastic patrol boats together outboard motors, trailers and associated equipment. The tender was published on February 28 and closes on March 29. The estimated cost of the tender is RM4.6 million.
      ---
      SEWA 53 HELI BEKAS
      SEWA 53 HELI BEKAS
      SEWA 53 HELI BEKAS
      TUDM SEWA =
      12 AW149
      4 AW139
      5 EC120B
      TLDM SEWA =
      2 AW159
      TDM SEWA =
      4 UH-60A
      12 AW149
      BOMBA SEWA =
      4 AW139
      POLIS SEWA =
      7 BELL429
      JABATAN PM SEWA =
      1 AW139
      MMEA SEWA =
      2 AW159.




      Hapus
    6. .26 Juli 2026 pukul 12.37

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      💰 1. What Are Progressive Multi-Year Payments?
      In MALAYSEWA defense procurement model:
      Large acquisitions (e.g. ships, aircraft, armored vehicles) are not paid for upfront.
      Instead, the government commits to multi-year installment payments, often spread across 5–10 years.
      Each annual defense budget allocates a portion to these ongoing payments, limiting funds available for new projects.
      This structure is meant to ease fiscal pressure, but it creates long-term bottlenecks.
      🛑 2. How It Slows Platform Delivery
      A. Cash Flow Constraints
      When most of the budget is tied up in legacy payments (e.g. for the Littoral Combat Ship or FA-50 jets), new programs are deferred.
      Even approved platforms face delayed production schedules due to inconsistent or partial payments to contractors.
      B. Contractual Fragmentation
      OEMs (Original Equipment Manufacturers) often require milestone-based payments to proceed with manufacturing.
      If MALAYSEWA delays or underpays a milestone, production halts—leading to slippage in delivery timelines.
      C. Budget Volatility
      Political transitions or economic downturns (e.g. COVID-19, ringgit depreciation) can cause annual budget cuts, disrupting payment schedules.
      This leads to renegotiations, cost overruns, and sometimes contract termination.
      ⚓ 3. Real-World Examples
      Program Intended Delivery Status Cause of Delay
      Littoral Combat Ship (LCS) First ship by 2019 None delivered as of 2025 Payment delays, mismanagement
      FA-50 Light Fighters Initial batch by 2024 Slipped to 2026+ Budget phasing, contract finalization
      AV8 Gempita IFVs Full fleet by 2020 Still incomplete Staggered payments, local production issues
      🔄 4. Systemic Impact
      Capability Gaps: Forces operate with aging platforms while waiting for replacements.
      Operational Risk: Delays in naval and air assets reduce deterrence and readiness.
      Loss of Credibility: OEMs and partners view MALAYSEWA as a high-risk client, demanding stricter payment terms.

      Hapus
    7. .26 Juli 2026 pukul 12.38

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      🧩 1. Fragmented Procurement Budget Structure
      MALAYSEWA ’s defense procurement budget is not centralized or strategically sequenced, leading to:
      Progressive Payments Over Multiple Years: Major acquisitions like the FA-50 fighter jets and Littoral Combat Ships (LCS) are funded through staggered payments, which consume annual budgets without delivering immediate capability.
      No Clear Long-Term Procurement Roadmap: Each year’s budget includes a mix of legacy payments, small one-off purchases (e.g. small arms, radios), and ad hoc upgrades. This prevents coherent modernization across platforms.
      Overlap of Operational and Capital Expenditures: Funds for maintenance, upgrades, and new acquisitions often compete within the same budget pool, diluting impact.
      🛠️ 2. Delays in Modernization Programs
      These budget issues directly cause delays in key modernization efforts:
      Littoral Combat Ship (LCS) Program: Originally planned to deliver six ships starting in 2019, none have been commissioned as of 2025 due to financial mismanagement and contract disputes.
      Army Vehicle Replacement: The MALAYSEWA n Army is still awaiting approval to replace its aging Condor APCs with High Mobility Armoured Vehicles (HMAVs), despite urgent operational need.
      Air Force Capability Gaps: The RMAF’s transition from MiG-29s to FA-50s has been slow, with only partial funding secured and delivery timelines stretched.
      💸 3. Currency Depreciation and Import Dependence
      MALAYSEWA relies heavily on foreign OEMs (original equipment manufacturers) for defense systems.
      The depreciation of the ringgit reduces real purchasing power, meaning even increased nominal budgets don’t translate into more capability.
      Domestic defense manufacturing is limited and still dependent on imported components, compounding delays.
      🧭 4. Lack of Strategic Procurement Governance
      There’s no unified procurement authority with long-term oversight. Instead, decisions are made across multiple ministries and agencies.
      Political transitions often lead to shifting priorities, causing cancellations or re-scoping of existing programs.
      This results in capability gaps, where planned upgrades are delayed or abandoned mid-cycle.

      Hapus
    8. .26 Juli 2026 pukul 12.38

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      💰 1. Budget Priorities Skewed Toward Salaries and Pensions
      In 2024, MALAYSEWA allocated RM19.73 billion (~USD 4.16 billion) for defense, but over 40% of that went to salaries and allowances.
      This leaves a much smaller portion for capital expenditure (CAPEX) like procurement, upgrades, and maintenance.
      The imbalance means aging equipment stays in service longer without proper refurbishment, increasing breakdowns and reducing combat readiness.
      🧾 2. Procurement Funding Is Fragmented and Reactive
      The budget for procurement includes progressive payments for ongoing contracts (e.g., FA-50 fighter jets, A400M upgrades, Littoral Combat Ships).
      These payments are pre-committed, leaving little flexibility for new upgrades or emergency repairs.
      Funding for large-scale modernization is often spread across multiple years, making it hard to respond quickly to urgent needs.
      📉 3. Currency Depreciation Reduces Purchasing Power
      MALAYSEWA sources much of its military equipment from foreign suppliers, and the weakening ringgit erodes the real value of allocated funds.
      Even when budgets increase nominally, the actual capability to purchase spare parts or upgrade systems may remain stagnant or decline.
      🧱 4. Political Reluctance to Reallocate Spending
      Successive governments have been unwilling to cut spending elsewhere or reduce manpower to boost defense funding.
      Defense modernization is often deprioritized in favor of social programs, infrastructure, or healthcare.
      This results in a military that is operationally stretched, with outdated platforms and limited upgrade cycles.
      🚢 5. Real-World Consequences: Equipment Failures
      A 45-year-old MALAYSEWA n Navy vessel, KD Pendekar, sank during patrol in 2024 due to hull failure, highlighting the dangers of underfunded maintenance.
      Half of the Navy’s 49 ships are operating beyond their serviceable lifespan, according to the Auditor-General.

      Hapus
    9. .26 Juli 2026 pukul 12.38

      HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      5X PM 6X MOD = 2026 FREEZES - 2023 CANCELLED
      1. UH-60A Black Hawk Helicopter Lease (May 2023 – November 2024)
      • Background: In May 2023, MALAYSEWA ’s Ministry of Defence signed a five-year RM187 million lease deal for four UH-60A Black Hawk helicopters with Aerotree Defence and Services
      • Delays & Contract Issues: The first helicopter, initially due in November 2023, was repeatedly delayed—extended to April 2024, then to October 30
      • Cancellation: After the October deadline passed without delivery, the contract was officially cancelled in November 2024
      • Royal Intervention: Sultan Ibrahim publicly opposed the deal, warning against “flying coffins”—over 30-year-old helicopters unsuitable for service
      • Aftermath: A fresh tender for leasing alternative helicopters was launched in August 2025. The Ministry will evaluate proposals and consider factors such as helicopter type, age, leasing cost; the tender closes in September
      ________________________________________
      2. Littoral Combat Ship (LCS) Project (2011–Present)
      • Project Overview: Awarded in 2011, the RM9.13 billion LCS contract with Boustead Naval Shipyard aimed to deliver six warships. However, by August 2022, none had been delivered despite two-thirds of payment being made (~RM6 billion)
      • Delays & Cost Overruns: As of mid-2025, completion was at 72.9% against a target of 76.1% The total cost ballooned to approximately RM11.2 billion under revised agreements
      • Scrutiny and Reforms: The project drew heavy criticism from MALAYSEWA ’s parliamentary PAC and triggered calls for a Royal Commission of Inquiry A project oversight committee was later set up to improve delivery and accountability
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
  4. Bakul Cermin26 Juli 2026 pukul 12.27

    Wowww... MARINIR INDONESIA selalu berlatih dan berlatih sampai profecient dari semua skenario perang amfibi.


    Kalo malaysdesh?
    malaydesh MISKIN TIDAK PUNYA Marinir.

    BalasHapus
  5. Bakul Cermin26 Juli 2026 pukul 12.28

    Wowww... MARINIR INDONESIA selalu berlatih dan berlatih sampai profecient dari semua skenario perang amfibi.


    Kalo malaysdesh?
    malaydesh MISKIN TIDAK PUNYA Marinir.

    BalasHapus
  6. .26 Juli 2026 pukul 12.36

    MALAYSEWA ....... 2026-2018 = 9 TAHUN FFBNP (NOT PAID)
    2018 = KLAIM MICA NSM
    2026 = NSM BANNED
    2026 = AKAN MICA
    ----------------------------------
    GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.30
    lengkap dah persenjataan LCS TLDM... meriam dah OK, Misil NSM OK dan MICA pun lancar... Rasanya nak kejar masa siapkan kapal LCS pertama... dngar khabar LCS pertama akan diserahkan pada 2019 pada TLDM jika saya tak silap...
    -
    GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.56
    jangan risau LCS ada batch 2... kita lengkapkan LCS ni dulu...
    -
    GEMPURWIRA23 Juli 2026 pukul 08.02
    ALHAMDULILAH......berita terbaru dan rasmi.....COME TO PAPA MICA. HOREEYYYYYY
    TLDM peroleh sistem peluru berpandu baharu untuk LCS
    --------------------------------
    5x GANTI PM = AKAN
    6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
    MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
    -
    PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
    MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
    97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
    =========
    SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
    5x GANTI PERDANA MENTERI
    5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
    -
    SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
    5x GANTI PERDANA MENTERI
    6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
    -
    MEMBUAL SPH 2025-2016 =
    5x GANTI PERDANA MENTERI
    5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
    ----------------------------------
    UTANG & LIABILITAS (1998–2026)
    1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
    1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
    2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
    2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
    2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
    2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
    2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
    2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
    2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
    2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
    2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
    2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
    2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
    2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
    2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
    2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
    2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
    2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
    2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
    2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
    2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
    2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
    2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
    2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
    2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
    2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
    2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
    2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
    2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
    --------------------------------------------
    OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
    1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
    1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
    2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
    2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
    2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
    2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
    2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
    2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
    2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
    2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
    2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
    2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
    2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.

    BalasHapus
  7. GEMPURWIRA26 Juli 2026 pukul 12.47

    KEKALAHAN MARINIR INDIANESIA pada pejuang OPM.... 🤭🤭



    Rekaman Detik-detik OPM Baku Tembak dengan TNI, 2 Prajurit Marinir Tewas

    https://www.youtube.com/watch?v=UV2AkZ4llcU

    BalasHapus
    Balasan
    1. .26 Juli 2026 pukul 13.24

      2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------------------------
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
      ---------------------------------

      Bukti "Hutang Bayar Hutang" (Debt-Servicing Cycle)
      Data resmi menunjukkan MALAYSEWA terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang kronis:
      2018 (Fase Verifikasi): Utang menembus RM1 Triliun; pemerintah meluncurkan Tabung Harapan (donasi rakyat) untuk mencicil utang negara.
      2019–2020: Ketergantungan meningkat; 59% hingga 60% pinjaman baru hanya untuk melunasi utang lama.
      2023 (Rekor Terburuk): 64,3% dari total pinjaman kasar (RM145,8 Miliar) digunakan hanya untuk membayar utang jatuh tempo.
      2025–2026: Proyeksi tetap kritis di angka 58%. Ruang fiskal untuk pembangunan dan alutsista praktis terkunci oleh cicilan utang.
      -
      Bukti "Vakum SIPRI" (2020–2025)
      Kontras dengan klaim belanja "Cash", data SIPRI menunjukkan kekosongan aktivitas:
      2020–2021: Berstatus Planned (Hanya rencana/dijangka).
      2022–2023: Berstatus Not Yet Ordered (Terpilih tapi tidak ada kontrak/pesanan).
      2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat selama 2 tahun berturut-turut).
      Posisi Regional: MALAYSEWA kini sejajar dengan Laos dan Kamboja dalam hal nihilnya modernisasi alutsista berat.
      -
      Timeline "Prank" Alutsista (Janji vs Realitas)
      Daftar kegagalan kontrak strategis yang mencoreng kredibilitas pertahanan:
      Prank F/A-18 Hornet: Upaya akuisisi dari Kuwait Batal 4 Kali hingga resmi dihentikan pada 2026 karena masalah logistik dan dana.
      Prank Dassault Rafale: Mangkrak sejak 2014 akibat krisis anggaran (kini diborong Indonesia).
      Prank Kapal MRSS: Janji kontrak dengan PT PAL (Indonesia) pada 2018 yang tidak pernah terwujud.
      Prank Helikopter Blackhawk: Proses sewa (leasing) yang mangkrak dan berbelit hingga 2025.
      -
      Perangkap Utang & Liabilitas (Eskalasi RM 1,79 Triliun)
      Pertumbuhan beban finansial yang melumpuhkan negara:
      2010: RM 407,1 Miliar.
      2018: RM 1,19 Triliun (Ledakan pasca-transparansi 1MDB).
      2026: Proyeksi RM 1,79 Triliun (Titik kritis manajemen utang).
      Rasio Utang: Diproyeksikan menyentuh 69,54% dari PDB pada 2029 (Data Statista), melampaui batas aman.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi
      Global Firepower (GFP) 2026: MALAYSEWA (Peringkat 42) resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41) di ASEAN.
      Status "Military-for-Rent": Karena tidak mampu membeli (Buying), beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item (Heli, simulator, hingga motor polisi).
      Administrasi: Sanksi naturalisasi ilegal dan kekalahan WO 0-3 di bidang olahraga menjadi simbol runtuhnya tata kelola birokrasi nasional.
      -
      Kesimpulan Strategis
      Indonesia: Berstatus "The Giant" dengan modernisasi agresif (Rafale, A400M, PPA) dan rasio utang pemerintah yang sehat (40% GDP).
      MALAYSEWA: Berstatus "The Stagnant" yang terjebak dalam delusi klaim "Shopping Cash" sementara kenyataannya hanya mampu membayar bunga utang lama.

      Hapus
    2. .26 Juli 2026 pukul 13.24

      2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------------------------
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
      ----------------------------------
      Status Kelumpuhan Pertahanan (SIPRI & Alutsista)
      Vakum SIPRI (2024–2025): Status KOSONG total selama dua tahun berturut-turut. Tidak ada transfer senjata berat yang tercatat, menempatkan MALAYSEWA setara dengan Laos dan Kamboja.
      Tren Mundur: Penurunan konsisten dari fase Planned (2020), Selected Not Yet Ordered (2022), hingga nihil aktivitas (2024–2025).
      Kegagalan Simbolik: Pembatalan resmi akuisisi F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali bukti hilangnya kredibilitas finansial di pasar global.
      Procurement Freeze (2026): Instruksi PM Anwar Ibrahim untuk pembekuan total pengadaan guna menghentikan korupsi sistemik dan kebocoran anggaran.
      -
      Model "Negara Penyewa" (Military-for-Rent)
      Ketiadaan uang tunai memaksa militer beralih dari kepemilikan aset menjadi skema Leasing (Sewa):
      Aset Sewaan (32+ Item): Mencakup 31 Helikopter (Blackhawk, AW139, AW149, Bell 429), pesawat latihan L39 ITCC, simulator jet tempur MKM, hingga motor polisi.
      Skema Barter: Pengadaan yang tersisa (FA-50, PT-91M, Scorpene) terpaksa menggunakan Barter Kelapa Sawit (CPO) karena krisis devisa.
      Aset Mangkrak: Proyek LCS & OPV yang karatan di galangan melibatkan 17 kreditor dengan bunga yang terus membengkak.
      -
      Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
      Debt-Servicing Cycle: 58% hingga 64,3% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama.
      Ledakan Liabilitas: Utang nasional melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menjadi proyeksi RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Kritis: Utang pemerintah menyentuh 69% GDP (melewati limit 65%) dan utang rumah tangga ekstrem di angka 84,3% GDP.
      Tabung Harapan (2018): Bukti historis keputusasaan fiskal melalui penggalangan dana rakyat untuk membayar utang negara.
      -
      Penurunan Daya Gentar & Reputasi (GFP 2026)
      Peringkat GFP: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Skandal Aset Hilang: Catatan memalukan raibnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet tempur dari gudang militer.
      Degradasi Armada: Banyak aset utama berstatus Grounded (MiG-29, MB339CM, Nuri) atau mogok saat parade (Tank PT-91M).
      -
      Krisis Administrasi & Tekanan Internasional
      Sanksi Olahraga: Kekalahan WO 0-3 dan sanksi AFC/CAS akibat pemain naturalisasi ilegal mencerminkan kegagalan birokrasi sistemik.
      Kehilangan Pengaruh: Posisi di Piala Asia 2027 resmi direbut oleh Vietnam, mempertegas mundurnya pengaruh diplomasi regional.
      Tekanan Ekonomi AS: Ancaman sanksi tarif Section 301 (10-25%) dan IEEPA oleh USTR menghantam sektor manufaktur utama (E&E).
      -
      Perbandingan Kontras: Indonesia (The Giant)
      Status SIPRI: Memiliki "Lembar Belanja Penuh" (Rafale F4, A400M, Rudal Khan, Kapal PPA).
      Kesehatan Fiskal: Rasio utang pemerintah jauh lebih sehat (40% GDP) dengan ekonomi 4,24x lebih besar secara PDB PPP dibandingkan MALAYSEWA.

      Hapus
    3. .26 Juli 2026 pukul 13.27

      FAKTA = SALAM BATAL ......
      NGEMIS MRCA 2025-2017 = BATAL F18 KUWAIT
      -
      5x RAJA MALAYSEWA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      -------------------
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      SALAM BATAL F18 KUWAIT = NGEMIS 2025-2017
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      --------------------------------
      BUDGET DEFICIT = MALAYSEWA (2026–1998):
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      ------------------------------
      MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ------------------------------
      5x RAJA MALAYSEWA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM

      Hapus
    4. .26 Juli 2026 pukul 13.28

      2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------------------------
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      1. INDONESIA – PERINGKAT 13
      -
      2. VIETNAM – PERINGKAT 23
      -
      3. THAILAND – PERINGKAT 24
      -
      4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
      -
      5. MYANMAR – PERINGKAT 35
      -
      6. FILIPINA – PERINGKAT 41
      -
      7. MALAYSEWA – PERINGKAT 42
      -
      8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
      -
      9. LAOS – PERINGKAT 125
      ---------------------------------
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
      ---------------------------------
      Analisa Geopolitik & Pertahanan: "Stagnasi Total"
      Vakum SIPRI (2024-2025): Laporan impor senjata KOSONG selama dua tahun berturut-turut. MALAYSEWA kini sejajar dengan negara ekonomi kecil seperti Laos dan Kamboja dalam hal transfer alutsista berat.
      Kegagalan Proyek Strategis: Pembatalan F/A-18 Hornet Kuwait sebanyak 4 kali menunjukkan hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan internasional.
      Penurunan Daya Gentar: Berada di Peringkat 42 GFP (Posisi ke-7 di ASEAN), kini resmi berada di bawah Filipina (Peringkat 41).
      Perbandingan Kontras: Indonesia memimpin di Peringkat 13 dunia dengan daftar belanja "satu lembar penuh" (Rafale F4, A400M, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora).
      -
      Analisa Ekonomi & Fiskal: "Spiral Utang Kronis"
      Fenomena Gali Lubang Tutup Lubang: Proyeksi 58% pinjaman baru di tahun 2026 hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama (Debt-Servicing Cycle).
      Beban Utang Nasional: Total utang dan liabilitas diproyeksikan menyentuh RM 1,79 Triliun, dengan rasio utang terhadap GDP melampaui ambang batas aman (>70%).
      Hambatan Dagang Global: Tekanan dari Amerika Serikat melalui Section 301 (kenaikan tarif 10-25%) dan ancaman IEEPA (pemblokiran transaksi) oleh USTR yang memukul sektor manufaktur dan E&E.
      -
      Analisa Model Pengadaan: "Negara Penyewa" (Leasing)
      Krisis Likuiditas: Ketiadaan dana tunai memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing) untuk 32+ item strategis (Helikopter Blackhawk, AW139, simulator, hingga kendaraan taktis).
      Barter Komoditas: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan skema Barter Kelapa Sawit (CPO) seperti pada kesepakatan FA-50 (Korea Selatan) dan PT-91M (Polandia).
      Aset Karatan & Hilang: Proyek LCS mangkrak melibatkan 17 kreditor, diperparah dengan catatan buruk hilangnya 48 pesawat Skyhawk dan 2 mesin jet jet tempur.
      -
      Analisa Reputasi & Diplomasi Internasional
      Runtuhnya Prestasi Olahraga: Kekalahan di CAS terkait 7 pemain naturalisasi ilegal dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) mencerminkan kegagalan administrasi sistemik.
      Kehilangan Posisi Regional: Resmi gagal lolos ke Piala Asia 2027, di mana posisi tersebut kini diambil alih oleh Vietnam, mempertegas penurunan pengaruh MALAYSEWA di ASEAN.
      Krisis Identitas: Kritik internal dari pemimpin nasional (Mahathir & Anwar Ibrahim) mengenai kemiskinan struktural dan korupsi proyek negara memperburuk citra di mata investor global.

      Hapus
    5. .26 Juli 2026 pukul 13.28

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      🧓 1. Aging Equipment Across All Branches
      Over 171 military assets—including tanks, aircraft, and naval vessels—have exceeded 30 years of service.
      These aging platforms require frequent repairs, often using obsolete parts that are hard to source or no longer manufactured.
      For example, 28 Royal MALAYSEWA n Navy (RMN) ships have been in service for over 40 years, far beyond their optimal lifespan.
      Impact: Older systems break down more often, reducing operational availability and increasing downtime.
      🔧 2. Outsourced Maintenance with Governance Issues
      MALAYSEWA has long relied on outsourcing maintenance to private contractors, aiming to reduce costs and improve efficiency.
      However, poor oversight and fragmented contracts have led to inconsistent service quality, delays, and inflated costs.
      The lack of centralized control means that maintenance standards vary, and accountability is diluted.
      Impact: Maintenance becomes reactive instead of preventive, driving up costs and reducing reliability.
      💸 3. Budget Constraints and Spending Priorities
      A large portion of MALAYSEWA ’s defense budget goes to salaries and pensions, leaving limited funds for asset upkeep.
      Capital expenditure (CAPEX) and operational expenditure (OPEX) are split almost evenly, but OPEX often falls short of what’s needed to maintain aging systems.
      Modernization plans are frequently delayed due to competing national priorities.
      Impact: Insufficient funding for spare parts, upgrades, and technical support leads to degraded performance.
      🧠 4. Technological Obsolescence
      Many older platforms lack interoperability with newer systems and are incompatible with modern digital warfare tools.
      Upgrading legacy systems is often more expensive than replacing them, but replacements are slow due to procurement delays.
      Impact: Even when operational, outdated equipment may not meet mission requirements or integrate with allied forces.

      Hapus
    6. .26 Juli 2026 pukul 13.28

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      🧱 1. Weak Implementation of Integrated Logistics Support (ILS)
      ILS is a structured approach used globally to ensure military assets are supported throughout their lifecycle. In MALAYSEWA :
      The ILS framework is not consistently applied across all branches of the Armed Forces.
      Logistics Support Analysis (LSA), which helps forecast maintenance and supply needs, is underutilized or poorly executed, especially for armored vehicles.
      This leads to inefficient sustainment, meaning equipment can't be reliably maintained or deployed when needed.
      🔄 2. Fragmented Logistics Planning Across Services
      The Army, Navy, and Air Force each operate their own logistics systems with limited integration, causing duplication and delays.
      There’s a lack of centralized coordination, which means supplies, spare parts, and maintenance schedules are often mismatched or delayed.
      During joint operations or disaster response, this fragmentation slows down deployment and resupply efforts.
      🧠 3. Limited Organizational Learning and Process Capability
      Studies show that the MALAYSEWA n Army struggles with adapting logistics processes to dynamic operational environments.
      There’s insufficient investment in training logisticians and developing agile systems that can respond to fast-changing battlefield conditions.
      Without a culture of continuous improvement, logistics systems remain rigid and outdated.
      🛠️ 4. Aging Infrastructure and Supply Chain Bottlenecks
      Warehouses, transport fleets, and IT systems used for logistics are often outdated or underfunded.
      MALAYSEWA broader logistics sector also faces regulatory inconsistencies and economic instability, which spill over into military logistics.
      These bottlenecks reduce the speed and reliability of asset delivery, repairs, and replenishment.
      📉 5. Lack of Strategic Logistics Alliances
      Unlike some regional militaries, MALAYSEWA has limited partnerships with private sector logistics providers or international allies.
      This restricts access to advanced supply chain technologies, predictive maintenance tools, and global best practices.

      Hapus
    7. .26 Juli 2026 pukul 13.28

      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP = NOT PAID FFBNP
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      SUBSIDY BURDEN: 23.9%
      BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      ------------------------------
      MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      PENDAPATAN NEGARA:
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Spiral Hutang & Krisis Fiskal (DSR)
      Jebakan Hutang (Debt-Pay-Debt): 58% hingga 64,3% pinjaman baru hanya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang lama.
      Ledakan Liabilitas: Utang nasional melonjak drastis dari RM 407 Miliar (2010) menjadi proyeksi RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Kritis: Utang pemerintah menyentuh 69% GDP (melewati limit aman 65%) dan utang rumah tangga mencapai 84,3% GDP (salah satu yang tertinggi di ASEAN).
      -
      Model Ekonomi "Negara Penyewa"
      Aset Sewaan (32+ Item): Akibat ketiadaan kas, militer beralih ke skema Leasing (Sewa) untuk helikopter (Blackhawk, AW139), pesawat latihan, hingga kendaraan operasional.
      Skema Barter: Pengadaan yang tersisa terpaksa menggunakan Barter Kelapa Sawit (CPO) karena krisis devisa mata uang asing.
      -
      Krisis Administrasi & Reputasi
      Sanksi Internasional: Tekanan ekonomi dari AS melalui ancaman tarif Section 301 dan sanksi IEEPA yang menghantam sektor manufaktur.
      Kegagalan Olahraga: Kekalahan WO 0-3 dan sanksi AFC/CAS akibat pemain naturalisasi ilegal, mencerminkan kegagalan birokrasi sistemik yang meluas ke bidang non-militer.
      Kritik Internal: Pernyataan Mahathir Mohamad tentang "etnis malas/miskin" dan fokus Anwar Ibrahim pada korupsi proyek mencerminkan hilangnya kepercayaan pada tata kelola negara.



      Hapus
    8. .26 Juli 2026 pukul 13.29

      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALAYSEWA.......
      STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN STRATEGIS & MISKIN
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak krisis ekonomi global (Reuters).
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO/PERKESO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul skandal suap pejabat tinggi.
      2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa catatan transfer senjata besar secara global (Defense Studies).
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      KELUMPUHAN PERENCANAAN JANGKA PANJANG:
      Mentalitas Anggaran Tahunan: Anggaran pertahanan diputuskan tahun-ke-tahun tanpa alokasi multi-tahun yang dijamin. Jika ekonomi turun, dana pertahanan langsung dipangkas atau dialihkan.
      Kegagalan Proyek Besar: Aset modern butuh 10-20 tahun untuk direncanakan. Tanpa multi-year budgeting, kontrak kapal frigat (LCS) dan jet tempur (MRCA) terus tertunda, dikecilkan, atau dibatalkan.
      Kegagalan Kertas Putih Pertahanan 2019: Peta jalan 10 tahun (2021-2030) lumpuh total setelah pemerintahan runtuh pada 2020. Tidak ada kerangka hukum yang memaksa pemerintah selanjutnya untuk mengikuti rencana tersebut.
      Instabilitas Politik: 5 PM dan banyak Menhan sejak 2018 menyebabkan prioritas selalu di-reset. Modernisasi pertahanan hanya menjadi bahan tawar-menawar politik jangka pendek.
      Kontras Regional: Singapura memiliki rencana bergulir 20 tahun yang dilindungi undang-undang; Indonesia memiliki peta jalan Minimum Essential Force (MEF) yang konsisten di setiap pemerintahan.
      ________________________________________
      ANGGARAN PERTAHANAN ABSOLUT YANG TERKECIL:
      Belanja Absolut Rendah: Anggaran pertahanan hanya ~USD 3,5–4,0 Miliar (RM 15–18 Miliar/tahun), sangat kecil untuk negara dengan kebutuhan maritim luas.
      Perbandingan Regional: MALAYSEWA menghabiskan jauh lebih sedikit secara absolut dibanding Singapura (~USD 16 Miliar) atau Indonesia (~USD 13 Miliar).
      Penyebab Fiskal: Hutang publik tinggi (69% PDB) dan hilangnya pendapatan pajak (penghapusan GST) membuat pemerintah memprioritaskan subsidi sosial dan gaji PNS daripada pertahanan.
      Dampak Nyata:
      Pengadaan Terbatas: Tidak mampu membeli platform modern (Frigat, Kapal Selam, Jet Tempur) dalam jumlah yang cukup.
      Krisis Suku Cadang: Alokasi O&M kecil menyebabkan aset seperti Su-30MKM dan kapal perang tua sering grounded karena tidak ada dana perawatan.
      KESIMPULAN:
      FISKAL LUMPUH + TANPA PETA JALAN LEGAL + ANGGARAN TERENDAH ASEAN = KEBANGKRUTAN PERTAHANAN TOTAL

      Hapus
    9. .26 Juli 2026 pukul 13.29

      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALAYSEWA.......
      STATUS 2023-2026: RENCANA DI ATAS KERTAS & MISKIN
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak krisis ekonomi global (Reuters).
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO/PERKESO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul skandal suap pejabat tinggi.
      2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa catatan transfer senjata global (Defense Studies).
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      KEGAGALAN KERTAS PUTIH PERTAHANAN (DWP) 2019:
      Rencana Tanpa Realisasi: DWP 2019 dimaksudkan sebagai peta jalan jangka panjang hingga 2030, namun gagal total akibat runtuhnya pemerintahan Pakatan Harapan pada 2020.
      Tanpa Payung Hukum: Berbeda dengan Indonesia, MALAYSEWA tidak memiliki undang-undang yang memaksa pemerintahan baru untuk melanjutkan rencana pendahulunya.
      Anggaran Tahunan yang Mencekik: Alokasi anggaran yang bersifat year-by-year membuat proyek multi-tahun (seperti LCS dan jet tempur) tidak memiliki kepastian dana.
      Hasil Nol: Modernisasi hanya menjadi aspirasi. Angkatan Laut masih menunggu kapal LCS yang mangkrak, Angkatan Udara terjebak dengan jet tempur tua, dan Angkatan Darat masih menggunakan APC tahun 1980-an.
      ________________________________________
      INDONESIA MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) - KONTRAK STRATEGIS:
      Keberlanjutan Sejak 2004: Indonesia memiliki rencana MEF yang konsisten dijalankan dalam tiga fase (2004-2024) meskipun terjadi pergantian presiden/menteri.
      Dasar Hukum Kuat: MEF memiliki rencana pendanaan multi-tahun yang diakui secara hukum, sehingga tidak terpengaruh gejolak politik jangka pendek.
      Hasil Nyata: Pengadaan Rafale, kapal selam Scorpene Evolved, dan frigat Merah Putih merupakan bukti eksekusi fase III yang tetap berjalan stabil.
      ________________________________________
      DAMPAK ANGGARAN KECIL & KETIMPANGAN PERSONEL:
      Modernisasi Terhambat: Anggaran ~1% PDB hanya cukup untuk "bertahan hidup". Pengadaan dilakukan secara eceran (piecemeal) dan tidak seimbang.
      Kesiapan Tempur Rendah (O&M): Hanya 20-25% dana yang tersisa untuk bahan bakar dan suku cadang. Akibatnya, jet Su-30MKM dan kapal perang tua sering grounded karena tidak ada dana perawatan.
      Gemuk di Personel, Kurang Peralatan: ~60% anggaran habis untuk gaji dan pensiun 110.000 personel aktif. Prajurit dibayar dengan baik tetapi tidak dibekali alat tempur modern, mengurangi efektivitas tempur secara drastis.
      Siklus Gagal: Program yang ditunda berulang kali (LCS, MRCA, SPH) menyebabkan pemborosan dana dan ketertinggalan jauh dari standar regional Singapura dan Indonesia.
      KESIMPULAN:
      FISKAL LUMPUH + DWP 2019 GAGAL TOTAL + ANGGARAN HABIS UNTUK GAJI = KEBANGKRUTAN PERTAHANAN

      Hapus
    10. .26 Juli 2026 pukul 13.29

      HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Cronyism & Middleman Influence in Defence Deals
      • Middlemen & Agents
      Analysts and civil society highlight how defence procurement often involves politically connected intermediaries—sometimes retired military officers—who earn hefty commissions and influence decisions. These agents contribute to inflated costs and undermine transparency.
      • Lack of Open Competition
      Fewer than one-third of major defence contracts are awarded through open competition, creating a system that favors these intermediaries and their affiliated firms
      ________________________________________
      2. High-Profile Procurement Scandals
      a) Littoral Combat Ship (LCS) Project
      • Awarded via direct negotiation, ignoring naval preference. Despite RM6 billion disbursed, zero ships delivered. Cost ballooned to RM11.2 billion.
      • Investigations revealed overlapping key figures implicated previously in the Scorpene submarine scandal—suggesting systemic manipulation.c
      • Critics say accountability remains elusive, even as oversight committees were formed.
      b) Scorpene Submarine Deal (2002)
      • A massive RM4.5 billion deal saw RM510 million paid as commissions to politically linked intermediaries. Ship performance issues followed.
      c) New Generation Patrol Vessel (NGPV) Program
      • Awarded to a firm tied to political cronies; suffered major delays, cost overruns, and unpaid contractors. PAC uncovered corruption, leading to institutional restructuring.
      d) Little Bird Helicopters (MD530G)
      • A RM321 million contract in 2016 failed to deliver timely. Procurement bypassed technical benchmarks, lacked military specs, and ended with no prosecutions despite MACC scrutiny.
      • Public frustration is palpable:
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
    11. .26 Juli 2026 pukul 13.30

      HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      1. Scorpène Submarine Scandal (2002 Onward)
      • MALAYSEWA procured two Scorpène-class submarines and one Agosta-class submarine for RM4.5 billion via Perimekar Sdn Bhd, a company with no track record, tied to defense analyst Abdul Razak Baginda. Perimekar received RM510 million in commissions—around 11% of the deal value
      • French investigators implicated key figures, including members of DCNS/Naval Group, in bribery and misuse of corporate assets
      • This case also interwove with a tragic murder: Altantuyaa Shaariibuugiin, a translator allegedly involved in the deal, was murdered amid claims she demanded a commission. Baginda was acquitted of the conspiracy charges in MALAYSEWA , but French courts later charged him with corruption and misappropriation
      ________________________________________
      2. Little Bird (MD530G) Helicopter Contract (2016)
      • A RM321 million deal for six light attack helicopters collapsed due to delivery failures and substandard adherence to specifications.
      • After a MACC probe, the Attorney General’s Chambers opted not to prosecute, prompting public outrage.
      “No further action will be taken… typical. Corruption from top to bottom.”

      ________________________________________
      3. New Generation Patrol Vessel (NGPV) Scandal (1990s–2000s)
      • The project aimed to replace aging patrol crafts with 27 Meko 100-designed ships. PSC-ND, a politically linked company, secured the contract.
      • Only six vessels were completed, and delays and financial mismanagement ballooned costs from RM5.35 billion to RM6.75 billion.
      • PSC-ND fell into debt and was absorbed by Boustead Holdings, becoming Boustead Naval Shipyard
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
    12. .26 Juli 2026 pukul 13.31

      5x Ganti RAJA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x Ganti PM = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      6x Ganti Menteri Pertahanan = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      -
      2011 Najib Razak Ahmad Zahid Hamidi
      2015 Najib Razak Hishammuddin Hussein
      2018 Mahathir Mohamad Mohamad Sabu
      2020 Muhyiddin Yassin Ismail Sabri
      2021 Ismail Sabri Hishammuddin Hussein
      2022 Anwar Ibrahim Mohamad Khaled Nordin
      --------------------------------
      1️⃣ DATA UTANG MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      Jumlah Penduduk Malaydesh 2026 : 36.385.115 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2026
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      2️⃣ DATA YANG MALAYDESH 2025
      Utang Pemerintah akhir 2025: RM 1.30 triliun = 1,300,000,000,000
      Utang rumah tangga 2025 : RM 1.65 triliun = 1,650,000,000,000
      Jumlah penduduk Malaydesh 2025 (perkiraan pertengahan tahun): 35,977,838 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYDESH 2025
      Utang Pemerintah : 1,300,000,000,000/35,977,838 = RM 36,139
      Utang Rumah Tangga : 1,650,000,000,000/35,977,838 = RM 45,859
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga Malaydesh : RM 36,139 + RM 45,859 = RM 81.998
      --------------------------------
      3️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2024
      Utang Pemerintah: RM 1,22 triliun
      Utang Rumah Tangga: RM 1,53 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,6%
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,2%
      Jumlah Penduduk: 34.671.895 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2024
      Utang Pemerintah: RM 1.220.000.000.000 / 34.671.895 = RM 35.187
      Utang Rumah Tangga: RM 1.530.000.000.000 / 34.671.895 = RM 44.128
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 79.315
      --------------------------------
      4️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2023
      Utang Pemerintah: RM 1,17 triliun
      Utang Rumah Tangga: RM 1,45 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 64,3%
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 81,2%
      Jumlah Penduduk: 35.126.298 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2023
      Utang Pemerintah: RM 1.170.000.000.000 / 35.126.298 = RM 33.308
      Utang Rumah Tangga: RM 1.450.000.000.000 / 35.126.298 = RM 41.279
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 74.587
      --------------------------------
      5️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2022
      Utang Pemerintah: RM 1,08 triliun
      Utang Rumah Tangga: RM 1,38 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 60,1%
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 80,9%
      Jumlah Penduduk: 34.695.493 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2022
      Utang Pemerintah: RM 1.080.000.000.000 / 34.695.493 = RM 31.127
      Utang Rumah Tangga: RM 1.380.000.000.000 / 34.695.493 = RM 39.774
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 70.901
      --------------------------------
      6️⃣DATA UTANG MALAYDESH 2021
      Utang Pemerintah: RM 979,81 miliar
      Utang Rumah Tangga: RM 1,34 triliun
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 63,3%
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 89,1% (Puncak pandemi)
      Jumlah Penduduk: 34.282.399 jiwa
      -
      PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK 2021
      Utang Pemerintah: RM 979.810.000.000 / 34.282.399 = RM 28.580
      Utang Rumah Tangga: RM 1.340.000.000.000 / 34.282.399 = RM 39.087
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga: RM 67.667
      --------------------------------
      2025-2024 MALAYDESH = SIPRI KOSONG
      -
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-malaydesh-2020.html

      Hapus
    13. .26 Juli 2026 pukul 13.31

      2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------------------------
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      1. INDONESIA – PERINGKAT 13
      -
      2. VIETNAM – PERINGKAT 23
      -
      3. THAILAND – PERINGKAT 24
      -
      4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
      -
      5. MYANMAR – PERINGKAT 35
      -
      6. FILIPINA – PERINGKAT 41
      -
      7. MALAYSEWA – PERINGKAT 42
      -
      8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
      -
      9. LAOS – PERINGKAT 125
      ---------------------------------
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
      ---------------------------------
      Analisa SIPRI: Vakum Alutsista (2020–2025)
      Status pengadaan senjata berat MALAYSEWA menunjukkan grafik yang terus merosot hingga mencapai titik nol:
      2020–2021: Berada pada fase Planned (Dijangka) namun tanpa realisasi.
      2022–2023: Berlanjut ke fase Selected Not Yet Ordered (Dipilih tanpa pesanan).
      2024–2025: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat).
      Perbandingan Regional: Sementara Indonesia memiliki lembar belanja penuh (Rafale, KAAN, A400M, PPA), MALAYSEWA kini sejajar dengan negara-negara ekonomi kecil seperti Timor Leste, Kamboja, dan Laos yang juga memiliki lembar SIPRI kosong.
      -
      Analisa Ekonomi: Spiral Utang "Gali Lubang Tutup Lubang"
      MALAYSEWA terjebak dalam siklus Debt-Servicing yang melumpuhkan anggaran pembangunan:
      Timeline Bayar Utang Pakai Utang:
      Mencapai rekor terburuk pada 2023 (64,3%), di mana RM145,8 miliar pinjaman baru hanya untuk membayar utang lama.
      Proyeksi 2025-2026 tetap kritis di angka 58%.
      Eskalasi Utang: Dari RM 407,1 Miliar (2010) melonjak drastis hingga RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Utang vs GDP: Melompat dari kisaran 52% (2019) menjadi 70,4% (2024) dan tetap di angka bahaya 69% (2025).
      -
      Analisa Fiskal: Defisit Kronis & Kehilangan Devisa
      Defisit Menahun: Sejak 2010, MALAYSEWA tidak pernah mengalami surplus. Defisit terdalam terjadi pada 2021 (-6,4%) dan masih berlanjut di kisaran -3,8% pada 2025 (Setara USD 17,8 Miliar).
      Nilai Utang dalam USD: Konversi utang pemerintah membengkak dari USD 150 Miliar (2010) menjadi USD 375 Miliar (2025), memperlemah posisi nilai tukar mata uang terhadap dolar.
      -
      Analisa Militer: Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
      Krisis finansial berdampak langsung pada peringkat kekuatan militer di ASEAN:
      Indonesia (13): Pemimpin mutlak dengan modernisasi masif.
      Vietnam (23) - Singapura (29): Konsisten di papan atas.
      Filipina (41): Berhasil menyalip MALAYSEWA.
      MALAYSEWA (42): Peringkat terendah di antara negara-negara "Big 6" ASEAN, hanya unggul atas Kamboja dan Laos.
      Kegagalan Simbolik: Pembatalan F/A-18 Hornet bekas Kuwait sebanyak 4 kali menjadi bukti ketidakmampuan kas negara untuk melakukan pembelian alutsista bahkan untuk barang bekas sekalipun.
      -

      Hapus
    14. .26 Juli 2026 pukul 13.31

      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALAYSEWA.......
      STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN O&M & MISKIN
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak ekonomi konflik global (Reuters).
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO/PERKESO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul skandal suap pejabat tinggi dan mantan panglima.
      2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa catatan transfer senjata besar secara global (Defense Studies).
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      KELUMPUHAN OPERASIONAL & PEMELIHARAAN (O&M FAILURE):
      Defisit Anggaran O&M: Hanya 20–25% dari anggaran pertahanan yang sangat kecil (~1% PDB) dialokasikan untuk bahan bakar dan suku cadang.
      Aset Lumpuh (Grounded): Pesawat tidak bisa terbang, kapal hanya bersandar di dermaga, dan kendaraan mogok di depo karena tidak ada biaya pemeliharaan. Contoh: Hanya 4 dari 18 Su-30MKM yang laik terbang akibat krisis suku cadang.
      Degradasi Skill: Jam terbang pilot berkurang drastis; kru kapal jarang melaut; kemahiran operasional pasukan terjun bebas.
      Budaya Reaktif: Pemeliharaan hanya dilakukan setelah aset rusak total (breakdown). Pemeliharaan preventif dilewati demi hemat biaya, memperpendek umur alutsista.
      Kanibalisasi Suku Cadang: Banyak platform impor (Rusia, Prancis, AS) yang suku cadangnya tidak lagi diproduksi, memaksa militer mencopot bagian dari satu unit untuk menghidupkan unit lainnya.
      ________________________________________
      DAFTAR KEGAGALAN PENGADAAN & MODERNISASI:
      Matra Udara (RMAF): Program MRCA untuk ganti MiG-29 (pensiun 2017) tertunda belasan tahun karena plin-plan politik. Bergantung pada armada tua dengan kesiapan tempur sangat rendah.
      Matra Laut (RMN): Fiasco proyek LCS (RM 9 Miliar) sejak 2011; nol kapal operasional hingga 2025 akibat salah urus dan korupsi. Bergantung pada kapal era 80-an yang sudah rongsok.
      Matra Darat (TDM): APC Condor era 80-an masih dipaksa dinas. Proyek AV-8 Gempita mahal dan produksinya sangat lambat. Artileri tetap ketinggalan zaman.
      Penyebab Utama:
      Porsi Gaji Terlalu Besar: ~60% anggaran habis untuk gaji, menyisakan sedikit untuk belanja barang.
      Siklus "Stop-Go": Proyek dimulai lalu dipotong atau dikecilkan karena politik/ekonomi.
      Intervensi Politik: Kontrak diberikan berdasarkan koneksi, bukan prioritas operasional AL/AU/AD.
      Tanpa Rencana Multi-Tahun: Tidak ada rencana jangka panjang yang mengikat secara hukum; program berubah setiap ganti menteri.
      KESIMPULAN:
      FISKAL LUMPUH + KANIBALISASI ASET + MODERNISASI MACET 20 TAHUN = KEBANGKRUTAN PERTAHANAN

      Hapus
    15. .26 Juli 2026 pukul 13.31

      HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧾 1. Cronyism in Defence Contracts
      • Defence contracts are frequently awarded to companies with political connections or ties to retired military officers, rather than based on merit or technical capability.
      • Analysts have pointed out that unqualified firms often win major tenders, resulting in poor execution and missed deadlines.
      • For example, the Littoral Combat Ship (LCS) project—initially a RM9 billion contract—was plagued by mismanagement. Despite over RM6 billion being paid, none of the six ships were delivered on time.
      ⚠️ 2. Conflict of Interest in Procurement
      • In some cases, contracts have been awarded to companies linked to former defence officials or their families, raising serious questions about impartiality.
      • The Self-Propelled Howitzer (SPH) deal faced scrutiny when it was revealed that a company involved had ties to a former deputy defence minister’s family. This prompted public backlash and calls for renegotiation.
      💸 3. Financial Mismanagement and Delays
      • Crony-linked firms often lack the technical expertise or financial stability to manage complex defence projects.
      • This leads to:
      o Delayed deliveries (e.g., offshore patrol vessels handed over three years late)
      o Cost overruns (LCS project now revised to over RM11 billion)
      o Unaccounted spending with little transparency or oversight
      🧭 4. Weak Enforcement and Accountability
      • Experts have questioned the government’s willingness to pursue legal action against companies that fail to deliver.
      • There’s concern that lawsuits could expose deeper corruption within the procurement system, making authorities hesitant to act.
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
    16. .26 Juli 2026 pukul 13.32

      HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧨 1. Long-Delayed Procurement Timeline
      • The SPH program was first proposed in 2010, but has faced repeated delays and cancellations.
      • As of 2024, the MALAYSEWA n Army expressed renewed interest in acquiring 66 units of 155mm/52 calibre SPHs, but the program remains in limbo.
      💸 2. Opaque Tendering and Political Controversy
      • The procurement, valued at RM819.09 million, went through a selected pre-qualification tender involving six bidders.
      • In 2022, allegations surfaced that the contract had been awarded directly to a company linked to a former deputy defence minister’s family, raising concerns about conflict of interest and cronyism.
      • The Ministry of Finance approved the tender in January 2024, but required renegotiation of the price before finalization.
      🔄 3. Government-to-Government (G2G) Confusion
      • Initially, MALAYSEWA planned to acquire the Yavuz 155mm SPH from Türkiye’s state-owned MKE via a G2G deal.
      • However, the deal was later reviewed and renegotiated, with the Defence Minister emphasizing the need for open tendering to ensure the equipment meets end-user specifications.
      • This flip-flop between direct negotiation and open tendering reflects fragmented procurement strategy and lack of institutional clarity.
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
  8. GEMPURWIRA26 Juli 2026 pukul 12.48

    2 Prajurit TNI AL Gugur Saat Kontak Tembak dengan KKB di Maybrat, 1 Kritis

    https://news.detik.com/berita/d-8411750/2-prajurit-tni-al-gugur-saat-kontak-tembak-dengan-kkb-di-maybrat-1-kritis

    BalasHapus
    Balasan
    1. .26 Juli 2026 pukul 13.23

      2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------------------------
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      1. INDONESIA – PERINGKAT 13
      -
      2. VIETNAM – PERINGKAT 23
      -
      3. THAILAND – PERINGKAT 24
      -
      4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
      -
      5. MYANMAR – PERINGKAT 35
      -
      6. FILIPINA – PERINGKAT 41
      -
      7. MALAYSEWA – PERINGKAT 42
      -
      8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
      -
      9. LAOS – PERINGKAT 125
      ---------------------------------
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
      ---------------------------------
      Analisa Kekuatan Udara: Buying vs. Prank
      Indonesia melakukan modernisasi masif dengan kontrak resmi (Firm Order), sementara MALAYSEWA terjebak dalam pembatalan dan wacana:
      Indonesia (Realisasi & Kontrak G2G):
      42 Rafale: Kontrak lunas dan efektif (Dassault Aviation).
      48 KAAN (Gen-5): Kerja sama strategis G2G dengan Turki (TAI).
      48 KF-21 Boramae (Block II): Kesepakatan tahap akhir dengan Korea Selatan (KAI).
      24 M-346F: Penandatanganan Letter of Award (LOA) dengan Leonardo.
      MALAYSEWA (Pembatalan & Kegagalan):
      F-18 Kuwait: Resmi BATAL (2026) setelah 4 kali upaya negosiasi (New Straits Times).
      Status "Prank": Wacana JF-17, Rafale, Typhoon, dan Tejas berakhir tanpa kontrak.
      MiG-29N: Pensiun tanpa pengganti (Tiada Ganti).
      FA-50: Mengalami hambatan blokir/lisensi dari AS.
      -
      Analisa Geografis & Jangkauan Tempur
      Jarak Pekanbaru ke KL (291 KM) dan Pontianak ke Sarawak (498 KM) sangat pendek dibandingkan radius tempur jet tempur baru Indonesia:
      Rafale: ±1.852 KM (Sanggup menjangkau seluruh wilayah semenanjung dan Kalimantan).
      KAAN & KF-21: ±1.100–1.400 KM (Dominasi ruang udara regional).
      -
      Analisa Fiskal: Disiplin vs. Spiral Utang
      Perbedaan fundamental dalam cara membiayai pertahanan:
      Indonesia (Procurement/Buying): Rasio utang pemerintah sehat (40% GDP). Membeli aset untuk menjadi pemilik penuh.
      MALAYSEWA (Leasing/Sewa): Rasio utang kritis (69% GDP) dengan utang rumah tangga ekstrem (84,3%). Karena krisis kas, MALAYSEWA berubah menjadi "Negara Penyewa":
      Aset Sewaan: Helikopter Black Hawk (Aerotree), AW139, EC120B, Pesawat L39, Kapal Hidrografi, hingga Motor BMW R1250RT.
      Status SIPRI: Indonesia mencatat "Lembar Belanja Penuh", MALAYSEWA KOSONG/ZONK selama 2 tahun berturut-turut (2024-2025).
      -
      Beban Rakyat & Masa Depan
      Beban Per Kapita: Setiap warga MALAYSEWA menanggung beban utang kumulatif sebesar RM 81.998.
      Gali Lubang Tutup Lubang: Tren utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama sejak 2010, menyebabkan kemandekan pembangunan militer (LCS mangkrak, MRCA vakum).



      Hapus
    2. .26 Juli 2026 pukul 13.32

      HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      ✈️ 1. Lack of Strategic Continuity
      • The MRCA program was first proposed in the early 2000s to replace aging MiG-29s and F-5E fighters.
      • Over two decades later, no final decision has been made, despite multiple rounds of evaluations and shifting priorities.
      • Successive governments have repeatedly postponed the acquisition due to budget constraints, political changes, and lack of consensus.
      🧩 2. Fragmented Decision-Making
      • Procurement decisions are split between the Ministry of Defence (Mindef) and the Ministry of Finance (MOF), with contracts over RM7 million requiring MOF approval.
      • This dual-agency structure often leads to delays, conflicting priorities, and bureaucratic gridlock.
      • The absence of a unified procurement authority results in inconsistent evaluations and shifting technical requirements.
      💼 3. Opaque Tendering Process
      • MALAYSEWA ’s defence procurement is dominated by limited or single-source tenders, with only 20–30% of contracts awarded through open competition.
      • This environment favors politically connected firms, often involving retired military officers as intermediaries.
      • The MRCA program has seen multiple contenders—including the Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, and F/A-18—but no transparent selection process has been finalized.
      💸 4. Budgetary Uncertainty
      • The MRCA program has been repeatedly shelved due to budget reallocations and economic pressures.
      • MALAYSEWA ’s defence budget prioritizes personnel and maintenance, leaving limited room for capital-intensive acquisitions like fighter jets.
      • The lack of a multi-year procurement plan makes it difficult to commit to long-term investments.
      🔄 5. Changing Operational Requirements
      • The Royal MALAYSEWA n Air Force (RMAF) has shifted its focus toward light combat aircraft (LCA) like the FA-50, due to cost-effectiveness and regional needs.
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
    3. .26 Juli 2026 pukul 13.32

      HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      ✈️ 1. Lack of Strategic Continuity
      • The MRCA program was first proposed in the early 2000s to replace aging MiG-29s and F-5E fighters.
      • Over two decades later, no final decision has been made, despite multiple rounds of evaluations and shifting priorities.
      • Successive governments have repeatedly postponed the acquisition due to budget constraints, political changes, and lack of consensus.
      🧩 2. Fragmented Decision-Making
      • Procurement decisions are split between the Ministry of Defence (Mindef) and the Ministry of Finance (MOF), with contracts over RM7 million requiring MOF approval.
      • This dual-agency structure often leads to delays, conflicting priorities, and bureaucratic gridlock.
      • The absence of a unified procurement authority results in inconsistent evaluations and shifting technical requirements.
      💼 3. Opaque Tendering Process
      • MALAYSEWA ’s defence procurement is dominated by limited or single-source tenders, with only 20–30% of contracts awarded through open competition.
      • This environment favors politically connected firms, often involving retired military officers as intermediaries.
      • The MRCA program has seen multiple contenders—including the Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, and F/A-18—but no transparent selection process has been finalized.
      💸 4. Budgetary Uncertainty
      • The MRCA program has been repeatedly shelved due to budget reallocations and economic pressures.
      • MALAYSEWA ’s defence budget prioritizes personnel and maintenance, leaving limited room for capital-intensive acquisitions like fighter jets.
      • The lack of a multi-year procurement plan makes it difficult to commit to long-term investments.
      🔄 5. Changing Operational Requirements
      • The Royal MALAYSEWA n Air Force (RMAF) has shifted its focus toward light combat aircraft (LCA) like the FA-50, due to cost-effectiveness and regional needs.
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
    4. .26 Juli 2026 pukul 13.32

      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALAYSEWA.......
      STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN KESIAPAN (READINESS) & MISKIN
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional di seluruh kementerian akibat dampak krisis ekonomi global (Reuters).
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO/PERKESO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer dan polisi per 16 Januari 2026 menyusul skandal suap pejabat tinggi.
      2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Dua tahun berturut-turut tanpa catatan transfer senjata global (Defense Studies).
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur dan pasokan oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      KELUMPUHAN KESIAPAN TEMPUR (READINESS COLLAPSE):
      Aset Rongsokan Berusia Dekade: Operasional bergantung pada barang antik; APC Condor (1980-an), korvet era 80-90-an, dan jet tempur Hornet/Su-30 yang sangat bergantung pada pemeliharaan mahal.
      Defisit Anggaran O&M (20-25%): Dana pemeliharaan yang sangat kecil menyebabkan pesawat grounded demi suku cadang, kapal hanya bersandar di dermaga, dan kendaraan mogok di depo.
      Ketimpangan Orang vs Alat: ~60% anggaran habis untuk gaji. Pasukan besar (110.000) namun tanpa aset operasional memadai; prajurit ada tapi alat tempur rongsok.
      Jam Latihan Terjun Bebas: Dana O&M minim mengakibatkan pilot kekurangan jam terbang, pelaut jarang patroli, dan tentara darat jarang latihan amunisi tajam. Kesiapan tempur hanya di atas kertas.
      Deterrent Nol: Tidak mampu memproyeksikan kekuatan secara regional. Bergantung sepenuhnya pada diplomasi karena militer tidak lagi dianggap serius oleh kekuatan asing (seperti China di ZEE).
      ________________________________________
      KELEMAHAN RANTAI PASOK & PENGADAAN (SUPPLY CHAIN FAILURE):
      Pengadaan "Stop-Go": Proyek besar (MRCA, LCS) diumumkan lalu ditunda atau dibatalkan tergantung siapa yang berkuasa. Tanpa anggaran multi-tahun, kontrak menjadi tidak efektif dan biaya membengkak.
      Intervensi Politik & Kronisme: Kontrak diberikan kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik, bukan yang kompeten. Hasilnya: Skandal LCS RM 9 Miliar tanpa satu pun kapal terkirim hingga 2025.
      Ketergantungan Ekstrim pada Asing: Impor sistem kelas atas (Rusia, AS, Turki) membuat MALAYSEWA rentan terhadap gangguan geopolitik dan biaya suku cadang yang mahal.
      Kapasitas Industri Lokal Lumpuh: Industri dalam negeri (Boustead, DefTech) hanya bergantung pada desain asing. Saat mereka gagal mengelola proyek, kualitas hancur dan proyek macet total.
      Krisis Suku Cadang & Kanibalisme: Tidak ada stok suku cadang yang memadai. Alutsista lama yang bagian-bagiannya sudah tidak diproduksi terpaksa dipreteli (cannibalization) untuk menghidupkan unit lain.
      Abaikan Paket Dukungan: Fokus hanya pada membeli "barang", tapi mengabaikan paket pemeliharaan jangka panjang (20-30 tahun). Begitu garansi habis, alutsista langsung menjadi besi tua.
      KESIMPULAN:
      FISKAL LUMPUH + KANIBALISME SUKU CADANG + SKANDAL LCS RM 9 MILIAR = KEBANGKRUTAN PERTAHANAN TOTAL

      Hapus
    5. .26 Juli 2026 pukul 13.33

      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALAYSEWA.......
      KLAIM KAYA SHOPPING = 2 TAHUN SIPRI (2024-2025) KOSONG
      MALAYSEWA : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      INDONESIA = SIPRI SHOPPING (LENGKAP)
      KEGAGALAN PROYEK STRATEGIS (ZONK):
      MRCA (2017-2025) = ZONK: Nol pengadaan jet tempur multiperan; 5x Ganti PM, 5x Ganti MOD, 6x Ganti MOF.
      LCS (2011-2025) = ZONK: Proyek mangkrak karatan; 5x Ganti PM, 6x Ganti MOD, 6x Ganti MOF.
      SPH (2016-2025) = ZONK: Nol pengadaan artileri swagerak; 5x Ganti PM, 5x Ganti MOD, 6x Ganti MOF.
      MRSS/LPD (2016-2025) = ZONK: Nol pengadaan kapal amfibi; 5x Ganti PM, 5x Ganti MOD, 6x Ganti MOF.
      ________________________________________
      KRISIS FISKAL & HUTANG (OVERLIMIT DEBT):
      5x Ganti PM = 84,3% TO GDP: Hutang isi rumah melonjak drastis.
      5x Ganti MOF = GAGAL LUNAS: Klaim lunas 2053 hanyalah bual; kenyataan hutang terus bertambah.
      97.000 Eksodus = BORROWING TO REPAY DEBT: Periode 2018-2026 terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang.
      Kekangan Kewangan: 6x Ganti MOD gagal mengatasi hutang tertunggak yang tidak dibayar.
      ________________________________________
      PERBANDINGAN STRUKTUR & KAPASITAS INDUSTRI:
      Struktur Industri: Indonesia memiliki BUMN kuat (PTDI, PINDAD, PT PAL) dengan strategi kemandirian. MALAYSEWA tidak memiliki BUMN militer sepadan dan sangat bergantung pada pihak luar.
      Skala Militer: Personel aktif Indonesia (400.000) jauh melampaui MALAYSEWA (113.000), mendorong urgensi produksi domestik di Indonesia yang tidak dimiliki MALAYSEWA.
      Geopolitik: Kebutuhan menjaga ribuan pulau memaksa Indonesia mandiri dalam kapal perang dan pesawat patroli, sementara MALAYSEWA hanya fokus pada pengamanan internal.
      Kebijakan Pemerintah: Indonesia konsisten dengan aturan TKDN dan ekspor alutsista. MALAYSEWA terjebak dalam masalah tata kelola, transparansi, dan ketiadaan roadmap industri mandiri.
      ________________________________________
      KESIMPULAN:
      5X PM 6X MOD + 2 TAHUN SIPRI KOSONG + BORROWING TO REPAY DEBT = KEBANGKRUTAN PERTAHANAN TOTAL

      Hapus
    6. .26 Juli 2026 pukul 13.33

      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      MALAYSEWA.......
      STATUS 2023-2026: SPIRAL UTANG & KEBANGKRUTAN SISTEMIK
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Perbendaharaan memerintahkan pemotongan anggaran operasional akibat krisis ekonomi dampak konflik global (Reuters).
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: Puncak krisis Januari 2026 dengan 24.100 PHK (Data SOCSO/PERKESO); Petronas pangkas ±5.000 karyawan.
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total kontrak militer/polisi per 16 Januari 2026 menyusul skandal suap pejabat tinggi.
      2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Status resmi KOSONG (Nihil transfer senjata berat). MALAYSEWA kini sejajar dengan Timor Leste, Kamboja, dan Laos dalam lembar SIPRI.
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT = MISKIN: Pembatalan resmi 5 tender infrastruktur oleh MINDEF karena kendala finansial.
      ________________________________________
      ANALISA "BORROWING TO REPAY DEBT" (DEBT-SERVICING CYCLE):
      Gali Lubang Tutup Lubang: Rekor terburuk pada 2023 di mana 64,3% pinjaman baru (RM 145,8 Miliar) hanya digunakan untuk membayar hutang lama. Proyeksi 2025-2026 tetap kritis di angka 58%.
      Eskalasi Utang Raksasa: Melonjak drastis dari RM 407,1 Miliar (2010) menjadi RM 1,79 Triliun (2026).
      Rasio Utang vs GDP: Melompat ke angka bahaya 69% - 70,4%, memicu risiko gagal bayar (default) jika terjadi guncangan global.
      Tabung Harapan (2018): Bukti keputusasaan fiskal di mana negara harus meminta sumbangan rakyat untuk membayar hutang yang menembus RM 1 Triliun.
      ________________________________________
      ANALISA PERTAHANAN & PENURUNAN DAYA GENTAR:
      Peringkat GFP 2026: Merosot ke peringkat 42 dunia (Posisi ke-7 di ASEAN). Resmi disalip oleh Filipina yang lebih aktif melakukan modernisasi.
      Kegagalan F/A-18 Hornet: Pembatalan 4 kali upaya pembelian Hornet bekas dari Kuwait menjadi bukti nyata ketidakmampuan kas negara untuk membeli barang second-hand sekalipun.
      Vakum SIPRI (2-Layer): 2022-2023 (Hanya dipilih tanpa pesanan), 2024-2025 (Benar-benar Kosong). Tidak ada anggaran pembangunan (CAPEX).
      ________________________________________
      ANALISA REPUTASI & SANKSI INTERNASIONAL:
      Sanksi AS: Ancaman Section 301 (Tarif 10-25%) dan IEEPA menghantam sektor manufaktur E&E, tulang punggung pendapatan untuk membayar hutang.
      Degradasi Birokrasi: Kekalahan di CAS dan sanksi AFC (Kalah WO 0-3) akibat penggunaan pemain ilegal mencerminkan rusaknya tata kelola birokrasi nasional.
      Kehilangan Devisa: Defisit kronis sejak 2010 (Puncaknya -6,4% di 2021). Nilai hutang dalam USD membengkak dari USD 150 Miliar (2010) menjadi USD 375 Miliar (2025).
      KESIMPULAN:
      FISKAL LUMPUH + BORROWING TO REPAY DEBT + GFP DISALIP FILIPINA = KEBANGKRUTAN NASIONAL TOTAL

      Hapus
    7. .26 Juli 2026 pukul 13.37

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      🧱 1. Aging and Inadequate Equipment
      Many of MALAYSEWA military platforms—especially aircraft, naval vessels, and armored vehicles—are over 30 years old, with limited upgrades.
      This leads to frequent breakdowns, low availability rates, and high maintenance costs.
      For example, the Royal MALAYSEWA n Air Force still operates MiG-29s and F-5s, which are outdated compared to regional counterparts.
      💸 2. Budget Allocation Issues
      MALAYSEWA spends around RM15–18 billion annually on defense, but 60–70% of that goes to salaries, pensions, and basic operations.
      This leaves little room for modernization, procurement of new systems, or advanced training.
      The Littoral Combat Ship (LCS) project, meant to boost naval capability, has been plagued by delays and mismanagement, with no ships delivered despite billions spent.
      🔧 3. Weak Logistics and Support Systems
      MALAYSEWA lacks a robust Integrated Logistics Support (ILS) system, which is crucial for sustaining equipment over its lifecycle.
      Poor implementation of logistics planning leads to inefficient supply chains, delayed repairs, and low asset readiness.
      Without proper logistics, even well-equipped units struggle to maintain operational tempo.
      🧠 4. Training and Doctrine Gaps
      Military exercises are limited in scope and frequency, reducing the ability to simulate real combat scenarios.
      There’s insufficient emphasis on joint and combined operations, which are essential for modern warfare.
      Training doctrines are not fully aligned with emerging threats like cyber warfare, grey-zone conflict, and multi-domain operations.
      🧍 5. Human Resource Challenges
      Recruitment is uneven across ethnic groups, and there’s a shortage of personnel with skills in cybersecurity, AI, and electronic warfare.
      Retention is also a problem, especially for highly trained specialists who may leave for better-paying civilian roles.
      🧭 6. Strategic and Geopolitical Lag
      MALAYSEWA defense posture has traditionally relied on non-provocative diplomacy, especially in the South China Sea.
      But with rising tensions and assertiveness from regional powers like China, this approach is increasingly seen as insufficient.
      MALAYSEWA risks falling behind countries like Vietnam and the Philippines, which are rapidly modernizing and strengthening alliances.

      Hapus
  9. GEMPURWIRA26 Juli 2026 pukul 12.52

    Pejuang OPM MENANG Lagi.... Siap dapat rampasan perang... 😎😎😎



    Baku Tembak KKB-Aparat di Papua, 2 Prajurit TNI Gugur hingga Senjata Api Dirampas

    https://m.youtube.com/shorts/6d_egEC0pWc

    BalasHapus
    Balasan
    1. .26 Juli 2026 pukul 13.23

      2025-2024 SIPRI KOSONG = NOT PAID FFBNP
      -
      INDONESIA 1 LEMBAR = RAFALE F-4 | TP400-D6 | SHIP ENGINE | PPA-L-PLUS | A400M ATLAS | BORA | KHAN | ANKA-S | AIR REFUEL SYSTEM | LM-2500
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke.html
      -
      MALAYSEWA 1 LEMBAR = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708590043
      --------------------------------------------------
      GLOBAL FIREPOWER (GFP) 2026 – ASEAN :
      https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
      -
      1. INDONESIA – PERINGKAT 13
      -
      2. VIETNAM – PERINGKAT 23
      -
      3. THAILAND – PERINGKAT 24
      -
      4. SINGAPURA – PERINGKAT 29
      -
      5. MYANMAR – PERINGKAT 35
      -
      6. FILIPINA – PERINGKAT 41
      -
      7. MALAYSEWA – PERINGKAT 42
      -
      8. KAMBOJA – PERINGKAT 83
      -
      9. LAOS – PERINGKAT 125
      ---------------------------------
      2025 = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      -
      2024 = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      -
      2023 = NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2024/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_15.html
      -
      2022 = SELECTED NOT YET ORDERED
      https://defense-studies.blogspot.com/2023/03/transfer-persenjataan-ke-dan-dari_17.html
      -
      2021 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2022/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2021.html
      -
      2020 = PLANNED
      https://defense-studies.blogspot.com/2021/03/transfer-persenjataan-ke-MALAYSEWA-2020.html
      ---------------------------------
      Status SIPRI: Vakum vs. Agresif
      MALAYSEWA (Lembar Kosong): Mencatat status KOSONG selama dua tahun berturut-turut (2024–2025). Tidak ada transfer senjata berat yang terealisasi.
      Indonesia (Lembar Penuh): Realisasi masif mencakup Rafale F-4, A400M Atlas, Rudal Khan/Bora, hingga mesin kapal PPA-L-Plus.
      -
      Kegagalan Pengadaan & Skandal Finansial
      Skandal LCS: Proyek RM 9 Miliar yang belum mengirimkan satu pun kapal meski RM 6 Miliar telah dibayarkan. Terdeteksi penyimpangan dana RM 400 Juta untuk bayar utang perusahaan.
      Sistem "Middlemen": Ketergantungan pada agen/makelar politik menyebabkan harga alutsista melambung tidak wajar dan spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan militer.
      Drama SPH 155mm: Proyek tertunda sejak 2010 dan akhirnya dibatalkan Kemenkeu karena krisis anggaran.
      -
      Kesenjangan Kemampuan (Capability Gap)
      Ketiadaan Pesawat COIN: Menggunakan jet mahal (Su-30MKM) untuk operasi anti-gerilya yang seharusnya menggunakan pesawat ringan. Pengganti (FA-50M) baru akan tiba paling cepat 2026.
      Logistik Terfragmentasi: Standarisasi alutsista yang buruk (campuran Rusia, AS, Polandia, China) menciptakan biaya pemeliharaan tinggi dan kesiapan operasional rendah.
      Absennya Korps Marinir: Kemampuan amfibi yang terpecah antara AD dan AL melemahkan pertahanan kedaulatan di Laut China Selatan.
      -
      Krisis Fiskal & "Negara Penyewa"
      Spiral Utang: Rasio utang pemerintah (69% GDP) dan rumah tangga (84,3%) yang ekstrem memaksa militer beralih ke skema Sewa (Leasing).
      Aset Sewaan: Mencakup Helikopter Blackhawk, AW139, pesawat latihan L39, hingga kapal hidrografi dan motor patroli.
      Efek Domino: Pembatalan F-18 Hornet Kuwait (2026) menjadi simbol hilangnya kredibilitas finansial di pasar pertahanan global.
      -
      Penurunan Daya Gentar (GFP 2026)
      Peringkat Merosot: Turun ke posisi 42 Dunia (Peringkat 7 di ASEAN), kini berada di bawah Filipina (41) dan jauh tertinggal dari Indonesia (13).
      Status Armada: Banyak aset utama berstatus grounded atau tidak layak selam (seperti kasus KD Rahman) akibat kekurangan suku cadang dan teknisi.

      Hapus
    2. .26 Juli 2026 pukul 13.37

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      🛠️ 1. Aging Equipment and Maintenance Issues
      Many of MALAYSEWA ’s military assets—especially aircraft, ships, and armored vehicles—are over 30 years old, leading to frequent breakdowns and reduced operational availability.
      Maintenance is often outsourced to private contractors, which can be cost-effective but also introduces delays and accountability issues.
      Spare parts for legacy systems are hard to source, and upgrades are slow due to budget constraints.
      💰 2. Budget Constraints and Spending Inefficiencies
      Although MALAYSEWA spends around USD 4 billion annually on defense, much of this goes to salaries and pensions rather than modernization or training.
      Procurement processes are often delayed or mismanaged, as seen in the Littoral Combat Ship (LCS) project, which has faced years of setbacks.
      🧠 3. Limited Training and Exercise Frequency
      Military exercises are crucial for readiness, but MALAYSEWA conducts fewer joint and combined drills compared to regional peers.
      Training programs are not always aligned with modern doctrines like Multi-Domain Operations (MDO), which integrate cyber, space, and information warfare.
      The lack of realistic, high-intensity training limits the military’s ability to respond to hybrid or asymmetric threats.
      🧍 4. Human Resource Challenges
      Recruitment and retention are uneven across ethnic groups. Non-Malay youth, for example, face barriers to joining due to cultural, linguistic, and perception issues.
      There’s also a shortage of personnel trained in cybersecurity, AI, and electronic warfare, which are critical for modern readiness.
      🧭 5. Strategic and Doctrinal Gaps
      MALAYSEWA ’s defense strategy has been slow to adapt to multi-domain threats, such as cyberattacks, disinformation campaigns, and maritime incursions.
      The absence of a unified doctrine across the Army, Navy, and Air Force leads to fragmented planning and poor inter-service coordination.
      🧃 6. Public Perception and Political Will
      Public sensitivity and support for the military are lower than for other institutions like the police or immigration services.
      This affects recruitment, funding priorities, and political momentum for reform.

      Hapus
    3. .26 Juli 2026 pukul 13.37

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      🛠️ 1. Aging Equipment and Maintenance Issues
      Many of MALAYSEWA ’s military assets—especially aircraft, ships, and armored vehicles—are over 30 years old, leading to frequent breakdowns and reduced operational availability.
      Maintenance is often outsourced to private contractors, which can be cost-effective but also introduces delays and accountability issues.
      Spare parts for legacy systems are hard to source, and upgrades are slow due to budget constraints.
      💰 2. Budget Constraints and Spending Inefficiencies
      Although MALAYSEWA spends around USD 4 billion annually on defense, much of this goes to salaries and pensions rather than modernization or training.
      Procurement processes are often delayed or mismanaged, as seen in the Littoral Combat Ship (LCS) project, which has faced years of setbacks.
      🧠 3. Limited Training and Exercise Frequency
      Military exercises are crucial for readiness, but MALAYSEWA conducts fewer joint and combined drills compared to regional peers.
      Training programs are not always aligned with modern doctrines like Multi-Domain Operations (MDO), which integrate cyber, space, and information warfare.
      The lack of realistic, high-intensity training limits the military’s ability to respond to hybrid or asymmetric threats.
      🧍 4. Human Resource Challenges
      Recruitment and retention are uneven across ethnic groups. Non-Malay youth, for example, face barriers to joining due to cultural, linguistic, and perception issues.
      There’s also a shortage of personnel trained in cybersecurity, AI, and electronic warfare, which are critical for modern readiness.
      🧭 5. Strategic and Doctrinal Gaps
      MALAYSEWA ’s defense strategy has been slow to adapt to multi-domain threats, such as cyberattacks, disinformation campaigns, and maritime incursions.
      The absence of a unified doctrine across the Army, Navy, and Air Force leads to fragmented planning and poor inter-service coordination.
      🧃 6. Public Perception and Political Will
      Public sensitivity and support for the military are lower than for other institutions like the police or immigration services.
      This affects recruitment, funding priorities, and political momentum for reform.

      Hapus
    4. .26 Juli 2026 pukul 13.38

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      🛠️ 1. Aging Equipment and Maintenance Issues
      Many of MALAYSEWA ’s military assets—especially aircraft, ships, and armored vehicles—are over 30 years old, leading to frequent breakdowns and reduced operational availability.
      Maintenance is often outsourced to private contractors, which can be cost-effective but also introduces delays and accountability issues.
      Spare parts for legacy systems are hard to source, and upgrades are slow due to budget constraints.
      💰 2. Budget Constraints and Spending Inefficiencies
      Although MALAYSEWA spends around USD 4 billion annually on defense, much of this goes to salaries and pensions rather than modernization or training.
      Procurement processes are often delayed or mismanaged, as seen in the Littoral Combat Ship (LCS) project, which has faced years of setbacks.
      🧠 3. Limited Training and Exercise Frequency
      Military exercises are crucial for readiness, but MALAYSEWA conducts fewer joint and combined drills compared to regional peers.
      Training programs are not always aligned with modern doctrines like Multi-Domain Operations (MDO), which integrate cyber, space, and information warfare.
      The lack of realistic, high-intensity training limits the military’s ability to respond to hybrid or asymmetric threats.
      🧍 4. Human Resource Challenges
      Recruitment and retention are uneven across ethnic groups. Non-Malay youth, for example, face barriers to joining due to cultural, linguistic, and perception issues.
      There’s also a shortage of personnel trained in cybersecurity, AI, and electronic warfare, which are critical for modern readiness.
      🧭 5. Strategic and Doctrinal Gaps
      MALAYSEWA ’s defense strategy has been slow to adapt to multi-domain threats, such as cyberattacks, disinformation campaigns, and maritime incursions.
      The absence of a unified doctrine across the Army, Navy, and Air Force leads to fragmented planning and poor inter-service coordination.
      🧃 6. Public Perception and Political Will
      Public sensitivity and support for the military are lower than for other institutions like the police or immigration services.
      This affects recruitment, funding priorities, and political momentum for reform.

      Hapus
    5. .26 Juli 2026 pukul 13.38

      FAKTA = SALAM PRANK ......
      -
      5x RAJA MALAYSEWA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      -------------------
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      SALAM PRANK SPH 2025-1995
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      --------------------------------
      BUDGET DEFICIT = MALAYSEWA (2026–1998):
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      ------------------------------
      MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      https://www.malaysiandefence.com/deja-vu-fitted-for-but-not-paid-for/
      ------------------------------
      5x RAJA MALAYSEWA = ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF MALAYSEWA = PRANK MRCA SPH LCS NSM

      Hapus
    6. .26 Juli 2026 pukul 13.38

      INDONESIA .....
      STATUS 2026: HEGEMON MUTLAK & PRUDEN
      Kedaulatan & Keamanan (US Fact Sheet):
      NO IZIN TERBANG BEBAS: Tidak ada Blanket Overflight Access; pesawat asing wajib patuh PP No. 4 Tahun 2018 (Izin Diplomatik/Keamanan).
      MDCP 2026: Kerjasama dengan AS berbasis pilar modernisasi dan pendidikan militer dengan prinsip kedaulatan penuh.
      Ekonomi & Energi:
      Saham Freeport: Kepemilikan Indonesia naik menjadi 63,23% (Tambahan 12%).
      Energi Prabowo-Putin: Suplai minyak mentah dan LPG serta transfer teknologi dari Rusia (Juli 2024).
      Fiskal & Hutang:
      Debt-to-GDP: ~40% (Pruden & Sangat Sehat).
      HUtang Household: 16% (Ketahanan konsumsi tinggi).
      Defisit Fiskal: Di bawah 3% (Disiplin ketat).
      Kekuatan Militer (GFP 13 Dunia):
      SIPRI 2024-2025: 1 Lembar Penuh (Rafale F-4, Scorpène Evolved, PPA, A400M, Rudal KHAN/BORA).
      On Progress: 42 Rafale, 48 KAAN, 48 KF-21, 2 Fregat Merah Putih, 1 Kapal Induk Garibaldi (Eks-Italia).
      ________________________________________
      MALAYSEWA.......
      STATUS 2023-2026: KEBANGKRUTAN SISTEMIK & MISKIN
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Treasury memerintahkan potong anggaran operasional akibat krisis Middle East.
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: 24.100 PHK (Data SOCSO); Petronas pangkas 5.000 karyawan.
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total seluruh pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim akibat skandal korupsi.
      2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Status KOSONG/AMNESIA BELANJA selama 2 tahun berturut-turut.
      Fiskal & Hutang (Zona Merah):
      Debt-to-GDP: 69–70% (Overlimit Plafon 65%).
      HUtang Household: 84,3% (Ekstrem/Mencekik Rakyat).
      Defisit Fiskal: 3,8% (Beban utang baru menumpuk).
      Kekuatan Militer (GFP 42 Dunia):
      Status Regional: Disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Timeline "Prank" (Zonk):
      2014: Rafale (Mangkrak).
      2018: MRSS PT PAL (Batal).
      2024-2025: Sewa Black Hawk (Mangkrak/Unit tidak tiba).
      2026: F/A-18 Kuwait (Resmi Batal karena evaluasi buruk & biaya).
      Analisa "Salam Kosong":
      2020-2021: Planned (Hanya rencana).
      2022-2023: Selected Not Yet Ordered (Pilih tapi tak mampu beli).
      2024-2025: KOSONG/NIHIL.
      KESIMPULAN:
      INDONESIA 63% SAHAM FREEPORT + SIPRI PENUH VS MALAYSEWA HUTANG 70% + SIPRI KOSONG.
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
  10. GEMPURWIRA26 Juli 2026 pukul 12.53

    FAKTA MARINIR INDIANESIA di Papua.....



    Rekaman Detik-detik OPM Baku Tembak dengan TNI, 2 Prajurit Marinir Tewas

    https://www.youtube.com/watch?v=UV2AkZ4llcU

    BalasHapus
    Balasan
    1. .26 Juli 2026 pukul 13.23

      MALAYSEWA ....... 2026-2018 = 9 TAHUN FFBNP (NOT PAID)
      2018 = KLAIM MICA NSM
      2026 = NSM BANNED
      2026 = AKAN MICA
      ----------------------------------
      GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.30
      lengkap dah persenjataan LCS TLDM... meriam dah OK, Misil NSM OK dan MICA pun lancar... Rasanya nak kejar masa siapkan kapal LCS pertama... dngar khabar LCS pertama akan diserahkan pada 2019 pada TLDM jika saya tak silap...
      -
      GEMPURWIRA21 April 2018 pukul 09.56
      jangan risau LCS ada batch 2... kita lengkapkan LCS ni dulu...
      -
      GEMPURWIRA23 Juli 2026 pukul 08.02
      ALHAMDULILAH......berita terbaru dan rasmi.....COME TO PAPA MICA. HOREEYYYYYY
      TLDM peroleh sistem peluru berpandu baharu untuk LCS
      --------------------------------
      5x GANTI PM = AKAN
      6x GANTI MENTERI PERTAHANAN = AKAN
      MALONDESH : 2 TAHUN (2025-2024) NOL = KOSONG
      -
      PERDANA MENTERI = TIDAK BAYAR TERTUNGGAK
      MENTERI PERTAHANAN = KEKANGAN KEWANGAN
      97.000 EKSODUS = 2018-2026 HUTANG BAYAR HUTANG
      =========
      SALAM NGEMIS F18 KUWAIT 2025-2017=
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      SALAM MANGKRAK LCS 2025-2011 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      6x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      -
      MEMBUAL SPH 2025-2016 =
      5x GANTI PERDANA MENTERI
      5x GANTI MENTERI PERTAHANAN
      ----------------------------------
      UTANG & LIABILITAS (1998–2026)
      1998: RM 103,1 Miliar – Dampak Krisis Keuangan Asia.
      1999: RM 116,6 Miliar – Penerbitan obligasi domestik baru.
      2000: RM 125,6 Miliar – Restrukturisasi korporasi & perbankan selesai.
      2001: RM 145,7 Miliar – Lonjakan belanja pembangunan domestik.
      2002: RM 165,0 Miliar – Rasio utang terhadap PDB naik.
      2003: RM 188,8 Miliar – Plafon utang naik ke 40% PDB.
      2004: RM 216,6 Miliar – Ekspansi proyek infrastruktur baru.
      2005: RM 228,7 Miliar – Konsolidasi fiskal manajemen baru.
      2006: RM 242,2 Miliar – Pengendalian defisit anggaran ketat.
      2007: RM 266,7 Miliar – Posisi keuangan stabil pra-krisis global.
      2008: RM 306,4 Miliar – Plafon utang naik ke 45% PDB.
      2009: RM 362,4 Miliar – Plafon utang melonjak ke 55% PDB.
      2010: RM 407,1 Miliar – Pertumbuhan awal pasca-krisis global.
      2011: RM 456,1 Miliar – Tren kenaikan utang stabil.
      2012: RM 501,6 Miliar – Menembus ambang batas RM 500 miliar.
      2013: RM 547,7 Miliar – Ekspansi besar infrastruktur nasional.
      2014: RM 582,8 Miliar – Berdasarkan Laporan Pemerintah Federal.
      2015: RM 630,5 Miliar – Dampak fluktuasi harga minyak.
      2016: RM 648,5 Miliar – Konsolidasi fiskal pemerintah berjalan.
      2017: RM 686,8 Miliar – Tercatat dalam Laporan Bank Negara.
      2018: RM 1,19 Triliun – Transparansi liabilitas 1MDB & proyek PPP.
      2019: RM 1,25 Triliun – Total pengungkapan resmi utang.
      2020: RM 1,32 Triliun – Dampak stimulus pandemi COVID-19.
      2021: RM 1,38 Triliun – Akumulasi masa pemulihan ekonomi.
      2022: RM 1,45 Triliun – Posisi akhir sebelum pergantian pemerintah.
      2023: RM 1,53 Triliun – Konfirmasi PM Anwar Ibrahim atas warisan utang.
      2024: RM 1,63 Triliun – Berdasarkan data APBN 2024.
      2025: RM 1,71 Triliun – Proyeksi Tinjauan Fiskal Kementerian Kewangan.
      2026: RM 1,79 Triliun – Target manajemen utang Economic Outlook.
      --------------------------------------------
      OBLIGASI GLOBAL (1998–2026)
      1998: Fokus restrukturisasi internal. Absen pasar global.
      1999: Rilis Global Bond USD 1 miliar (AS/Eropa). Bukti pemulihan.
      2002: Rilis Sukuk Ijarah Global pertama dunia USD 600 juta (London/Timur Tengah).
      2004: Promosi surat utang luar negeri via Khazanah Nasional.
      2006: Khazanah rilis Exchangeable Sukuk USD 750 juta (Asia/Eropa).
      2011: Rilis Wakala Global Sukuk USD 2 miliar. Permintaan oversubscribed 4,5 kali.
      2015: Rilis Sukuk Wakala Global USD 1,5 miliar untuk infrastruktur.
      2016: Rilis Sukuk Global USD 1,5 miliar (tenor 10 & 30 tahun).
      2019: Diversifikasi ke Samurai Bond JPY 200 miliar bergaransi JBIC (Jepang).
      2021: Rilis Sovereign Sustainability Sukuk pertama dunia USD 1,3 miliar. Permintaan melonjak 6,4 kali.
      2022–2024: Absen valas. Fokus optimasi obligasi domestik (MGS/MGII).
      2025: Bersiap kembali ke pasar valas lewat bank sindikasi internasional.
      2026: Promosi rencana obligasi global baru USD 1 miliar.

      Hapus
    2. .26 Juli 2026 pukul 13.38

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      📌 1. What is the “Chronic Allocation Problem”?
      MALAYSEWA defense budget suffers from structural imbalances:
      ~70% → Salaries, pensions, allowances.
      ~20–25% → Operations & maintenance (O&M).
      <10% → Development (procurement, modernization).
      This pattern has persisted for decades, regardless of who is in power. It’s “chronic” because it doesn’t change year to year — it is baked into MALAYSEWA defense system.
      ________________________________________
      📌 2. Why So Skewed?
      Large manpower-heavy force → Army dominates with many personnel, each entitled to allowances & pensions.
      Political incentives → Governments prefer to expand or protect jobs and welfare (pensions, veterans’ benefits) rather than invest in long-term modernization.
      Rigid financial system → Once salaries & pensions are committed, they are “locked in,” leaving procurement squeezed.
      Weak multi-year planning → Budgets are annual, so each year O&M & salaries get priority over new projects.
      ________________________________________
      📌 3. Effects on the Armed Forces
      ✈️ Air Force (RMAF)
      Insufficient flying hours → pilots often below NATO standards.
      Can’t afford to maintain multiple fleets (Su-30, F/A-18D, Hawks).
      Retirement of MiG-29 left gap, but MRCA replacement delayed decades due to budget.
      ________________________________________
      🚢 Navy (RMN)
      Modernization projects (e.g., LCS frigates) stalled because there’s no steady development funding.
      Existing fleet spends fewer days at sea due to limited fuel allocations.
      Submarines (Scorpène) struggle with high operational costs.
      ________________________________________
      🪖 Army (TDM)
      Personnel-heavy structure consumes most of the salary budget.
      Modernization of armored vehicles, artillery, and air defense delayed.
      Training often limited to small-scale jungle exercises (cheap but outdated for modern warfare).
      ________________________________________
      📌 4. Macro-Level Consequences
      Modernization Paralysis
      MALAYSEWA buys one “prestige project” (e.g., Scorpène, Su-30, LCS) but can’t follow through with sustainment.
      No continuous upgrade pipeline.
      Readiness Erosion
      Without sufficient O&M funding, equipment availability drops.
      Spare parts shortages → many assets grounded or idle.
      Capability Gaps Widen
      Neighbors move ahead with systematic modernization (Singapore F-35, Indonesia MEF).
      MALAYSEWA falls behind, unable to replace aging fleets.
      Low Return on Investment
      Billions spent on prestige platforms, but underutilized due to fuel & training cuts.
      Example: Su-30MKM — advanced but rarely flown compared to RSAF F-15SG or RTAF Gripens.
      Morale & Retention Issues
      Soldiers see little investment in training or new kit.
      Skilled personnel (especially pilots, engineers) leave for commercial jobs.

      Hapus
    3. .26 Juli 2026 pukul 13.38

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      1. Overweight on Operating Expenditure
      Over 40% of MALAYSEWA defence budget goes to salaries, pensions, and allowances.
      This leaves limited room for capital expenditure (procurement, upgrades, R&D).
      Example: In 2024, RM8.2 billion was allocated for personnel costs, while only RM5.71 billion went to procurement.
      2. Fragmented Procurement Planning
      The Ministry of Defence lacks a clear multi-year procurement roadmap.
      Funding is often allocated year-to-year, making it hard to commit to long-term modernization projects.
      This leads to delays, cost overruns, and underutilized platforms (e.g. the Littoral Combat Ship fiasco).
      3. Political Hesitation to Rebalance
      Successive governments have been unwilling to cut personnel costs or restructure the armed forces.
      Reducing manpower or retiring outdated equipment is politically sensitive, especially with veterans and civil service unions.
      4. Currency Depreciation & Import Dependence
      MALAYSEWA imports most of its defence equipment.
      The weak ringgit erodes purchasing power, so even increased budgets don’t translate into real capability gains.
      5. Multi-Year Commitments Hidden in Annual Budgets
      Annual allocations include progressive payments for past procurements (e.g. FA-50 jets, A400M upgrades).
      These payments crowd out new investments, creating the illusion of fresh funding when it’s actually backlog servicing.
      📊 Budget Allocation Snapshot (2024)
      Category Allocation (RM) % of Total Budget
      Personnel Costs 8.2 billion ~41%
      Procurement 5.71 billion ~29%
      Operations & Training ~3.5 billion ~18%
      Miscellaneous ~2.3 billion ~12%
      🔍 Consequences of the Chronic Allocation Problem
      Delayed modernization: RMN, RMAF, and Army struggle to replace aging platforms.
      Capability gaps: Limited readiness for maritime threats, cyber warfare, and regional deterrence.
      Low regional competitiveness: MALAYSEWA lags behind Indonesia, Singapore, and Vietnam in defence tech and force structure

      Hapus
    4. .26 Juli 2026 pukul 13.39

      5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
      -
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      --------------------------------
      1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
      -
      Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
      -
      Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
      --------------------------------
      2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
      -
      Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
      -
      Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
      -
      ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
      --------------------------------
      🛡️ Why MALAYSEWA Lags Behind in Defence Tech & Force Structure
      1. Limited Defence Budget & Allocation Inefficiency
      MALAYSEWA ’s defence budget is lower than Indonesia and Singapore, and a large portion goes to personnel costs, not modernization.
      In contrast:
      Indonesia: USD10.6 billion budget (2025), focused on maritime security and modernization
      Singapore: USD15 billion budget, with 4.9% of GDP allocated to defence—the highest in ASEAN
      Vietnam: Prioritizes coastal defence with diversified procurement from the U.S., South Korea, and Israel
      2. Outdated Equipment & Slow Modernization
      MALAYSEWA still operates legacy platforms like MiG-29s (retired), aging Scorpene submarines, and delayed Littoral Combat Ships.
      Meanwhile:
      Indonesia is acquiring Rafale jets, Scorpène-class submarines, and expanding naval bases
      Singapore has F-35B stealth fighters, advanced UAVs, and integrated cyber warfare units
      Vietnam is modernizing its Soviet-era arsenal and investing in coastal missile systems
      3. Force Structure Limitations
      MALAYSEWA ’s armed forces are fragmented and lack joint operational doctrine.
      Singapore’s SAF is highly integrated, with tri-service coordination and advanced simulation training.
      Indonesia and Vietnam maintain large active personnel (400,000 and 600,000 respectively), while MALAYSEWA has ~110,000 with limited reserve depth1
      4. Strategic Doctrine & Regional Role
      MALAYSEWA ’s defence posture is non-confrontational, focused on internal security and humanitarian missions.
      In contrast:
      Indonesia asserts maritime dominance in the South China Sea and Malacca Strait.
      Vietnam maintains a deterrence posture against China, especially in the Spratly Islands.
      Singapore positions itself as a technological leader and regional training hub.
      📊 Comparative Snapshot (2025)
      Country Defence Budget Key Assets Strategic Focus
      🇲🇾 MALAYSEWA ~USD5.7B FA-50 jets, LMS Batch 2 Internal security, HADR
      🇮🇩 Indonesia USD10.6B Rafale jets, submarines Maritime security, deterrence
      🇸🇬 Singapore USD15B F-35B, cyber units, UAVs Tech superiority, joint ops
      🇻🇳 Vietnam ~USD6.5B Coastal missiles, Su-30MK2 China deterrence, coastal ops

      Hapus
    5. .26 Juli 2026 pukul 13.39

      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP = NOT PAID FFBNP
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      SUBSIDY BURDEN: 23.9%
      BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      ------------------------------
      MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kelemahan Industri Pertahanan Domestik
      Korupsi Sistemik: Proses pengadaan sangat rentan terhadap campur tangan kepentingan asing dan domestik.
      Kesenjangan SDM: Kurangnya spesialis STEM dan keterbatasan teknologi membuat galangan kapal lokal tidak kompetitif dibanding Singapura.
      Keamanan Anggaran: Terjadi kebocoran dana (leakage) dan pengawasan parlemen yang sangat lemah terhadap sektor pertahanan yang tertutup.
      -
      Hambatan Fiskal & "Debt Service Ratio"
      Prioritas Nasional: Anggaran pertahanan stagnan karena pemerintah harus memprioritaskan pemulihan ekonomi dan pembayaran hutang.
      Siklus Hutang: Tingginya biaya pemeliharaan aset tua menghisap anggaran yang seharusnya digunakan untuk modernisasi alutsista baru.
      -
      Dampak pada Posisi Kawasan (GFP 2026)
      Penurunan Peringkat: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Kelemahan Maritim: Absennya Korps Marinir dan armada yang menua membuat MALAYSEWA rentan dalam sengketa di Laut China Selatan (LCS).
      -
      Ringkasan Perbandingan 2026
      Indonesia: Peringkat 13 (Pemimpin ASEAN), belanja agresif, rasio utang sehat.
      MALAYSEWA: Peringkat 42 (Papan Bawah), lembar belanja kosong, terjebak hutang dan korupsi.

      Hapus
    6. .26 Juli 2026 pukul 13.39

      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP = NOT PAID FFBNP
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      SUBSIDY BURDEN: 23.9%
      BORROWING TO REPAY DEBT: RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      ------------------------------
      MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
      ------------------------------
      GOVERNMENT REVENUE =
      Ranges from RM334.1 Billion to RM343.1 Billion (75.8% from taxes and 24.2% non-tax/Petronas).
      -
      TOTAL EXPENDITURE =
      Reaches RM419.2 Billion to RM470 Billion.
      -
      BUDGET ALLOCATION =
      RM338.2 Billion is spent on operations (salaries, pensions, subsidies) and only RM81 Billion for infrastructure development.
      -
      MAIN REASONS FOR BORROWING =
      REVENUE COMPLETELY DEPLETED:
      Pure operating costs (RM338.2 Billion) directly consume nearly 100% of all incoming government revenue.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The massive gap between revenue and total spending creates a deficit hole of 3.5% to 3.6% of GDP.
      -
      CHRONIC BUDGET DEFICIT:
      The wide gulf between total revenue (~RM343 billion) and total expenditure (~RM419–RM470 billion) creates a budget deficit ranging from 3.5% to 3.6% of the country's GDP. The only way for the MALAYSEWA government to plug this tens-of-billions-of-ringgit funding gap is by ISSUING NEW GOVERNMENT BONDS.
      --------------------------------------------
      MALAYSEWA DEBT DATA 2026
      Government Debt: RM 1.79 trillion (Government Debt-to-GDP Ratio: 70.5% - Statutory Limit: 65%)
      Household Debt: RM 1.65 trillion (Household Debt-to-GDP Ratio: 84.3% - Statutory Limit: 65%)
      MALAYSEWA Population 2026: 36,385,115 people
      -
      DEBT PER CAPITA CALCULATION FOR MALAYSEWA 2026
      Government Debt: RM 1,790,000,000,000 / 36,385,115 = RM 49,196
      Household Debt: RM 1,650,000,000,000 / 36,385,115 = RM 45,348
      ➡️ TOTAL CUMULATIVE BURDEN PER CITIZEN: RM 49,196 + RM 45,348 = RM 94,544
      ---------------------------------
      Kelemahan Industri Pertahanan Domestik
      Korupsi Sistemik: Proses pengadaan sangat rentan terhadap campur tangan kepentingan asing dan domestik.
      Kesenjangan SDM: Kurangnya spesialis STEM dan keterbatasan teknologi membuat galangan kapal lokal tidak kompetitif dibanding Singapura.
      Keamanan Anggaran: Terjadi kebocoran dana (leakage) dan pengawasan parlemen yang sangat lemah terhadap sektor pertahanan yang tertutup.
      -
      Hambatan Fiskal & "Debt Service Ratio"
      Prioritas Nasional: Anggaran pertahanan stagnan karena pemerintah harus memprioritaskan pemulihan ekonomi dan pembayaran hutang.
      Siklus Hutang: Tingginya biaya pemeliharaan aset tua menghisap anggaran yang seharusnya digunakan untuk modernisasi alutsista baru.
      -
      Dampak pada Posisi Kawasan (GFP 2026)
      Penurunan Peringkat: Merosot ke posisi 42 dunia (Peringkat ke-7 di ASEAN), resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      Kelemahan Maritim: Absennya Korps Marinir dan armada yang menua membuat MALAYSEWA rentan dalam sengketa di Laut China Selatan (LCS).
      -
      Ringkasan Perbandingan 2026
      Indonesia: Peringkat 13 (Pemimpin ASEAN), belanja agresif, rasio utang sehat.
      MALAYSEWA: Peringkat 42 (Papan Bawah), lembar belanja kosong, terjebak hutang dan korupsi.

      Hapus
    7. .26 Juli 2026 pukul 13.39

      INDONESIA .....
      STATUS 2026: RAKSASA EKONOMI & MILITER ELIT
      Realisasi SIPRI (Full Shopping): Terdaftar sebagai importir senjata terbesar ke-18 dunia. Kontrak aktif 1 lembar penuh: Rafale F-4, A400M Atlas, KF-21 Boramae, Kapal PPA, dan Rudal Khan/Bora.
      Model Pengadaan (Buying): Pembelian aset baru secara tunai/kredit ekspor sehat. Kepemilikan aset penuh menjamin kedaulatan operasional jangka panjang tanpa ketergantungan sewa.
      Modernisasi Aktif: Mengganti alutsista tua dengan teknologi Generasi 4.5 ke atas secara sistematis di tiga matra (Darat, Laut, Udara).
      Ketahanan Fiskal (Sangat Sehat):
      GDP: USD 1,44 Triliun (Hegemon ekonomi kawasan).
      Gov. Debt: 40% dari PDB (Jauh di bawah batas aman 60%).
      Household Debt: Sangat rendah (16% GDP).
      Daya Gentar (GFP 13 Dunia): Pemimpin mutlak ASEAN dengan skor kekuatan elit global.
      ________________________________________
      MALAYSEWA.......
      STATUS 2023-2026: SPIRAL UTANG & DEMILITERISASI DE FACTO
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN: Pemangkasan anggaran operasional seluruh instansi akibat krisis ekonomi dampak konflik Timur Tengah (Reuters).
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL = MISKIN: 24.100 PHK (Data SOCSO); Petronas pangkas 5.000 karyawan. Januari 2026 jadi puncak krisis.
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT = MISKINNN: Pembekuan total pengadaan militer oleh PM Anwar Ibrahim akibat skandal korupsi dan kartel Kemenhan.
      2025-2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG= MISKIN: Status KOSONG selama 2 tahun berturut-turut. Sejajar dengan negara ekonomi kecil (Laos/Kamboja).
      Model Pengadaan (Leasing/Sewa): Krisis likuiditas memaksa militer beralih ke skema sewa untuk 32+ item (Blackhawk, AW139, simulator, kendaraan taktis).
      Fiskal Kritis (Zona Merah):
      Gov. Debt: 69% dari PDB (Melewati batas limit 65%).
      Household Debt: 84,3% dari GDP (Tertinggi di ASEAN).
      Debt-Servicing: 58% pinjaman baru habis hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang lama.
      Kronologi "Prank" Alutsista (Zonk):
      2014: Rafale (Mangkrak). | 2018: MRSS PT PAL (Zonk).
      2024-2025: Sewa Black Hawk (Mangkrak/Unit tidak tiba).
      2026: F/A-18 Hornet Kuwait (Resmi Batal karena biaya & evaluasi buruk).
      Daya Gentar (GFP 42 Dunia): Merosot tajam dan resmi disalip oleh Filipina (Peringkat 41).
      KESIMPULAN:
      INDONESIA MODERNIASI TUNAI & GDP USD 1,44T VS MALAYSEWA MILITER SEWAAN & UTANG 70% PDB
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      GOVT DEBT 70,5% HOUSEHOLD 84,3% TO GDP:
      -
      REVENUE: RM334.1 BILLION
      EXPENDITURE: RM470 BILLION
      RM470 – RM334.1 = DEFICIT OF RM135.9
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
    8. .26 Juli 2026 pukul 13.39

      HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      🧾 1. Overreliance on Middlemen
      • Defence procurement in MALAYSEWA is often conducted through intermediaries, many of whom are retired military officers or politically connected individuals.
      • These middlemen inflate costs and complicate negotiations, leading to delays and reduced transparency.
      • In 2023, MALAYSEWA King publicly rebuked the Defence Ministry for relying on agents and “salesmen,” calling out the purchase of 30-year-old Black Hawk helicopters as “flying coffins”.
      📉 2. Limited Open Tendering
      • Only 20–30% of major defence contracts are awarded through open competition.
      • Most deals are done via single-source or limited tendering, which reduces accountability and increases the risk of mismanagement.
      • This environment favors politically connected firms, often with ex-military figures on their boards.
      🛠️ 3. Contract Management Failures
      • The Auditor General’s Report (2025) revealed serious lapses in the management of armoured vehicle contracts worth RM7.8 billion.
      • Key issues included:
      o Delays in delivery of 68 Gempita vehicles, resulting in a RM162.75 million fine—claimed two years late.
      o Full payments made despite missed deadlines.
      o Performance bonds were insufficient to cover penalties.
      o Maintenance and spare parts services were delayed by over 200 days, with fines still uncollected.
      🧩 4. Fragmented Procurement Practices
      • Some units conducted small-batch procurements that violated financial regulations.
      • Contracts exceeding RM500,000 should go through open tenders, but many were awarded via direct purchases and quotations, totaling RM107.54 million between 2020–2023.
      • This ad hoc approach increases governance risks and weakens oversight.
      🧭 5. Delayed Enforcement and Oversight
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
    9. .26 Juli 2026 pukul 13.40

      HUTANG BAYAR HUTANG (2026–1998):
      -
      PENDAPATAN : RM334,1 Miliar
      PENGELUARAN : RM470 Miliar
      BUDGET MINUS : RM334,1 - RM470 = - RM135,9
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET
      2026 MALAYSEWA = NSM BANNED - AMRAAM BLOKIR
      2026 MALAYSEWA = F18 BATAL - UH60A BATAL
      2026 MALAYSEWA = REWORK 4000 PIPA DAN KABEL LCS
      2026 MALAYSEWA = PHK MASSAL
      2026 MALAYSEWA = FREEZE PROCUREMENT
      2025 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2024 MALAYSEWA = SIPRI KOSONG
      2023 MALAYSEWA = CANCELLED PROCUREMENTT
      --------------------------------
      2026 MALAYSEWA = CUT DEFENSE BUDGET = MISKIN
      MALAYSEWA’s treasury has ordered all government ministries and agencies to cut their operating budgets for 2026 due to the impacts of the Middle East conflict
      --------------------------------
      Mei 2026 : NSM BANNED
      Norwegia memblokir pengiriman NSM ke MALAYSEWA akibat kebijakan baru yang melarang ekspor senjata canggih ke negara non-NATO
      --------------------------------
      2026 = FREEZE PROCUREMENT
      The freeze was imposed on January 16, 2026, targeting military and police contracts after bribery allegations against senior officials, including a former army chief.
      --------------------------------
      2026 = REWORK PIPA DAN KABEL
      Naval Group buat audit ataupun re-work 4000 pemasangan perpaipan dan juga kabel.
      --------------------------------
      2025 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      Https://defense-studies.blogspot.com/2026/03/transfer-persenjataan-dari-dan-ke_17.html?lr=1773708518608
      --------------------------------
      2024 SIPRI MALAYSEWA = KOSONG
      https://defense-studies.blogspot.com/2025/03/order-dan-transfer-persenjataan-ke-dan_14.html
      --------------------------------
      2023 Pembatalan 5 Tender (2023): MINDEF membatalkan 5 tender bekalan dan infrastruktur. Sumber: Kenyataan Rasmi MINDEF & Laporan Berita.
      --------------------------------
      2026 CNBC Indonesia & HLIB: Menganalisis data SOCSO (PERKESO) terkait total 24.100 PHK dan puncaknya di Januari 2026.
      --------------------------------
      Februari 2026 F/A-18 : BATAL
      Hornet bekas Kuwait resmi batal setelah 4 kali Surat (laporan NST & Bernama).
      --------------------------------
      ✈️ 1. Aging and Limited Fleet Composition
      • The RMAF operates a small and aging fleet of combat aircraft, including:
      o Su-30MKM (Russian-made multirole fighters)
      o F/A-18D Hornets (American-made strike fighters)
      o BAE Hawk 208/108 (light attack and trainer aircraft)
      • Many of these platforms are over 20 years old, with increasing maintenance costs and reduced reliability.
      • The MiG-29N fleet was retired in 2015 due to high upkeep and obsolescence, leaving a gap in air superiority capability.
      🛫 2. Limited Strategic Reach
      • MALAYSEWA lacks aerial refueling capability, which restricts the range and endurance of its fighter jets.
      • There are no airborne early warning and control (AEW&C) systems, which are critical for modern airspace management and long-range threat detection.
      • The absence of long-range transport aircraft limits MALAYSEWA ’s ability to deploy forces or provide humanitarian aid beyond its immediate region.
      🧰 3. Maintenance and Logistics Challenges
      • The RMAF relies on a diverse mix of Western and Russian platforms, complicating logistics, training, and spare parts management.
      • This lack of standardization increases costs and reduces interoperability, especially in joint operations or multinational exercises.
      • Maintenance contracts have faced delays and mismanagement, as highlighted in recent Auditor General reports.
      💸 4. Budgetary Constraints
      • Defence spending prioritizes personnel and basic operations, leaving limited funds for fleet modernization.
      • High-end platforms like the Rafale or Eurofighter Typhoon were considered but deemed too expensive.
      • MALAYSEWA recently opted for 18 FA-50 light combat aircraft from South Korea, which are more affordable but offer limited capability compared to full-fledged multirole fighters..
      ------------------------------
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID
      2026 MALAYSEWA = FITTED FOR BUT NOT PAID

      Hapus
  11. Doblank7726 Juli 2026 pukul 13.09

    SEKEDAR KELAPA SAJA SAMPAI NGEMIS PULA, DASAR BANANA REPUBLIK IQ WONDALEAF 🔥🔥🔥🤣🤣🤣

    Delegasi MALAYDESH mendatangi Kementerian Pertanian Indonesia untuk meminta jaminan kelanjutan ekspor buah kelapa, mengingat sekitar 80% hingga 89% kebutuhan bahan baku kelapa di MALAYDESH sangat bergantung pada pasokan dari Indonesia.

    https://www.cnbcindonesia.com/news/20260722152918-4-752946/delegasi-malaysia-sempat-datangi-kantor-amran-mohon-mohon-ini-ke-ri

    BalasHapus
  12. Bakul Cermin26 Juli 2026 pukul 13.34

    Wowww... MARINIR INDONESIA selalu berlatih dan berlatih sampai profecient dari semua skenario perang amfibi.


    Kalo malaysdesh?
    malaydesh MISKIN TIDAK PUNYA Marinir.

    BalasHapus
  13. Bakul Cermin26 Juli 2026 pukul 13.38

    https://youtu.be/_NfXA1ad1A4?si=HLor_v3gRgg2Nyoo

    Inikan OPM bentukan malaydesh.... ternyata beraninya sama warga Tidak Bersenjata dengan tembakan dari belakang

    BalasHapus
  14. Doblank7726 Juli 2026 pukul 13.38

    SEKEDAR BERUK TOLOL IQ WONDALEAF MALAYDESH HEBOH SAMPAI PARLEMEN LIHAT KING INDO 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Kemajuan KING INDO kini mulai mencuri perhatian dunia, bahkan dari Malaydesh sendiri. Warga hingga parlemen Malaysia mengakui perkembangan Indonesia yang melaju sangat cepat, bahkan dibandingkan dengan China.

    https://youtu.be/mQv6hLSuVdE?si=uBX0x5lB31gMOaCP

    BalasHapus
  15. Bakul Cermin26 Juli 2026 pukul 13.39

    https://youtu.be/_NfXA1ad1A4?si=HLor_v3gRgg2Nyoo

    Inikan OPM bentukan malaydesh.... ternyata beraninya sama warga Tidak Bersenjata dengan tembakan dari belakang

    BalasHapus
  16. .26 Juli 2026 pukul 13.42

    5x RAJA = NO PAID - FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
    5x PM = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
    6x MINDEF = NO PAID FFBNP = 2026 ZONK MRCA SPH LCS NSM
    -
    MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
    MALAYSEWA : FITTED FOR BUT NOT PAID
    --------------------------------
    1️⃣DATA UTANG MALAYSEWA 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1,79 triliun
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1,65 triliun
    -
    Rasio Utang Pemerintah/PDB: 70,5% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Rasio Utang Rumah Tangga/PDB: 84,3% (Overlimit Batas 65%/PDB)
    -
    Jumlah Penduduk MALAYSEWA 2026 : 36.385.115 jiwa
    --------------------------------
    2️⃣ PERHITUNGAN UTANG PER PENDUDUK MALAYSEWA 2026
    -
    Utang Pemerintah: RM 1.790.000.000.000 / 36.385.115 = RM 49.196
    -
    Utang Rumah Tangga: RM 1.650.000.000.000 / 36.385.115 = RM 45.348
    -
    ➡️Total Beban Kumulatif Per Warga MALAYSEWA : RM 49.196 + RM 45.348 = RM 94.544
    --------------------------------
    What Are MALAYSEWA Force Structure Limitations?
    1. Small Active Force Size
    MALAYSEWA has ~113,000 active personnel and ~51,600 reserves.
    Compared to regional peers like Indonesia (~400,000) and Vietnam (~600,000), MALAYSEWA manpower is modest.
    This limits its ability to sustain multi-domain operations or respond to simultaneous threats across Peninsular and East MALAYSEWA .
    2. Fragmented Tri-Service Coordination
    The MALAYSEWA n Army, Navy, and Air Force operate with limited joint doctrine and interoperability.
    There’s no unified Joint Operations Command, which hampers integrated responses in complex scenarios (e.g. amphibious landings, cyber warfare).
    Exercises like CARAT and Bersama Shield help, but internal coordination remains weak.
    3. Lack of Force Projection Capability
    MALAYSEWA lacks long-range strategic assets:
    No aircraft carriers, heavy bombers, or ballistic missile systems
    Limited aerial refueling and sealift capacity
    This restricts MALAYSEWA ability to deploy forces beyond its borders or sustain operations in contested zones like the South China Sea.
    4. Overreliance on Legacy Platforms
    Many platforms are aging or obsolete, such as:
    MiG-29s (retired), F/A-18Ds (limited numbers), and Scorpene submarines (aging)
    Procurement delays (e.g. Littoral Combat Ships) have stalled modernization
    New acquisitions like FA-50 jets and LMS Batch 2 are promising but not yet integrated into full operational doctrine
    5. Budget Allocation Imbalance
    Over 40% of the defence budget goes to personnel costs
    Capital expenditure for modernization is squeezed, limiting upgrades and new systems
    Multi-year commitments (e.g. aircraft payments) crowd out fresh investments
    6. Limited Indigenous Defence Industry
    MALAYSEWA domestic defence production focuses on maintenance, small arms, and vehicles
    It lacks capacity for advanced systems like missiles, radar, or naval combatants
    This increases dependence on foreign suppliers and slows force structure evolution


    BalasHapus
  17. .26 Juli 2026 pukul 13.43

    BOM PASUKAN KAWAN
    Seperti dikutip dari Manila Bulletin yang mengunggah artikel pada 6 Maret 2013 Silam, Agbimuddin mengkuasai jika bom yang dijatuhkan tadi telak mengenai kamp pasukan dan polisi MALAYSEWA di Desa Tanduo, Lahad Datu yang merupakan bekas markas milisi Sulu.
    -----
    TEMBAK PERWIRA
    Seorang perwira tentara elit MALAYSEWA tewas tertembak dalam sebuah demonstrasi di sebuah kamp militer di Kota Kinabalu, Sabah. Mayor Mohd Zahir Armaya, ayah lima anak berusia 36 tahun tertembak dalam sebuah latihan oleh seorang prajurit Angkatan Darat.
    -----
    TEMBAK KAWAN
    Royal MALAYSEWA Air Force (RMAF )dikejutkan dengan ulah seorang anggotanya, yang tiba menembak mati tiga teman, yang bersama berjaga di pos.
    Peristiwa terjadi Jumat (13/8/2021) pagi waktu setempat di kamp Royal MALAYSEWA Air Force (RMAF) di Kota Samarahan, Sarawak, MALAYSEWA .
    -----
    GRANAT KAWAN
    Dua prajurit Angkatan Udara Kerajaan MALAYSEWA (TUDM) tewas saat menjalani latihan menembak dan melempar granat di Tempat Latihan Dasar Granat Kem Syed Sirajuddin Target Range, Gemas Negeri Sembilan
    -----
    TABRAK KAPAL KAWAN
    insiden itu berlaku ketika melaksanakan demonstrasi manuver bagi memintas bot mencurigakan di jeti Pangkalan TLDM Lumut sempena HTA22
    ---------------------------
    PRANK PAKISTAN-PRANK JF17
    “The MALAYSEWA government has shown interest in buying the JF-17 Thunder aircraft from Pakistan but the deal is yet to be finalized,” a senior Pakistan Ministry of Defense Production official told Arab News.
    --------
    PRANK INDIA-PRANK TEJAS
    MALAYSEWA has reportedly identified the Indian-manufactured Tejas light combat aircraft to replace its current fleet of MiG-29 fighter jets and is believed to be in advanced negotiations to firm up its procurement.
    --------
    PRANK TURKI = PRANK YAVUZ
    PRANK MKE : The Malonnn Ministry of Defence has reportedly reviewing its planned acquisition of Yavuz 155mm
    --------
    PRANK FRANCE - PRANK NEXTER : LoI is signed during day three of DSA 2016. 20 units are to be supplied, which include the supporting vehicles, and will boost the Malonnn Army's firepower inventory
    --------
    PRANK INDONESIA - PRANK PT PAL : "The contract with Malonn’s Navy will be inked next August. There is a possibility that they will order more than one MRSS.
    --------
    PRANK FRANCE - PRANK DASSAULT : Malonn, which wants to buy up to 18 combat planes in a deal potentially worth more than USD2 billion, is now talking to only one supplier, France's Dassault Aviation, about its Rafale jets,
    --------
    PRANK SLOVAKIA - PRANK KDS : Malonn is expected to conclude a deal with Slovakia for the supply of EVA 155mm
    --------
    PRANK CHINA-PRANK KS-1A
    MalAYDEWH has agreed in principle to purchase medium-range missiles from China, which in return will transfer technology on very short-range air defence to the country, Deputy Prime Minister Najib Razak said Tuesday
    --------
    PRANK UN-PRANK IAG
    Malaydesg dikenakan sanksi oleh PBB terkait penggantian biaya operasional kendaraan, karena sembilan IAG Guardians yang dikerahkannya tidak memenuhi persyaratan ini
    😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

    BalasHapus

Langganan: Posting Komentar (Atom)