30 Maret 2010

Rebut Bisnis Perawatan Pesawat dari Singapura

30 Maret 2010

Dengan tumbuh pesatnya armada maskapai lokal maka perawatan pesawat akan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan (photo : Kompas)

SALAH satu bisnis yang dibidik PT Dirgantara Indonesia (DI) saat ini adalah maintenance pesawat terbang. Pasar perawatan pesawat terbang di Indonesia kini didominasi Singapura. Karena itu, PT DI berharap agar maskapai yang banyak beroperasi di Indonesia mengalihkan perawatan burung besinya ke PT DI.

"Singapura memang lebih besar dan kuat. Kalau soal kualitas dan fasilitas, tidak banyak perbedaannya," kata Direktur Integrasi Pesawat PT DI Budiwuraskito. Budi -sapaan Budiwuraskito- mengatakan bahwa potensi perawatan itu sangat besar. Sebab, maskapai yang beroperasi di Indonesia sangat banyak. Tiap tahun jumlah pesawat yang harus dirawat terus bertambah. ''Ini peluang strategis,'' ujarnya.

PT DI, menurut Budi, sudah memiliki sejumlah jasa layanan maintenance pesawat untuk perawatan bodi pesawat dan aircraft service di bawah PT Nusantara Turbin Propulsi (NTP). Namun, kondisi itu tidak sejalan dengan maskapai penerbangan milik Indonesia sendiri, yakni Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah tersebut mempunyai pusat perawatan pesawat sendiri yang juga dikomersilkan bernama Garuda Maintenance Facilities (GMF).

Saat ini, ucap Budi, ada keinginan dari Kementerian BUMN untuk menggabung semua pusat perawatan pesawat dan helikopter milik negara di satu atap. Tidak hanya pesawat komersial, tapi juga militer. Alasannya, itu bisa menghemat ongkos sekaligus membesarkan bisnis perawatan pesawat. Peluang untuk menggusur dominasi Singapura pun terbuka lebar.

Budi mengatakan, kalau itu bisa terwujud, perawatan pesawat di tanah air bisa diintegrasikan dalam satu atap. Mulai struktur pesawat, avionic system (sistem atau software pesawat), hingga mesin.

Namun, kata Budi, proses merger tersebut tak bakal bisa singkat. Sebab, yang disatukan tidak hanya tempat. Tapi juga sumber daya manusia (SDM). Kalau sekadar menggabung, struktur dan tenaga kerjanya bisa sangat gemuk dan malah tidak efektif. "Mungkin masih perlu dua tahun lebih untuk mewujudkannya," jelas dia. (aga/c10/iro)

(Jawa Pos)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar