15 Januari 2010

Pengadaan Kapal Selam TNI AL Selesai 2014

15 Januari 2010

Combat system kapal selam U-214 buatan Jerman (photo : Military Today)

JAKARTA--MI: Pengadaan kapal selam untuk memperkuat jajaran TNI AL dijadwalkan selesai pada 2014. Saat ini, TNI AL kembali menyusun ulang spesifikasi teknis dan operasional dari kapal selam yang dibutuhkan.

Hal ini disampaikan KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono seusai menghadiri peringatan Dharma Samudra di Jakarta, Jumat (15/7). "Sekarang baru kita proses awal lagi untuk pengadaannya mulai dari operation requirement, spesifikasi teknik kita tata ulang. Aplikasi kontrak tahun ini sudah bisa dilaksanakan. Pada tahun 2011, sudah bisa dibangun dan tahun 2014 sudah jadi," kata KSAL.

Ia beralasan perkembangan situasi saat ini menjadi alasan pihaknya harus meninjau kembali pengadaan kapal selam. Maka itu, ia menyatakan bahwa kemampuan kapal selam selanjutnya harus lebih baik dari kemampuan kapal selam yang ada. Kapal selam Nanggala dan Cakra memiliki kemampuan ketahanan menyelam hingga dua minggu. Karena itu kemampuan minimal kapal selam baru haruslah dua minggu.

"Kemampuan kapal selam dilihat dari ketahanan kapal selam itu menyelam lebih lama. Itu yang paling utama bagi kapal selam, minimal dua minggu. Kalau kapal selam tiap hari harus muncul yah ketahuan. Maka itu, harus bisa menyelam cukup lama," jelasnya.

Dalam cetak biru pertahanan TNI AL, KSAL menyatakan bahwa Indonesia setidaknya memiliki empat kapal selam pada 2014. Itu terdiri dari dua kapal selam yang ada ditambah dua pengadaan baru.

Meski pilihan negara produsen belum ada, ia memperkirakan hanya ada tiga negara yang menjadi pilihan. "Tetap saja kan mbahnya kapal selam kan Jerman. Korea juga memiliki kemampuan dengan lisensi Jerman, kemudian Rusia. Ya sekitar itu. Hanya kita belum tahu mana yang dipilih," tandasnya. (DM/OL-06)

(Media Indonesia)

Baca Juga :

Kaji Ulang Kapal Selam
16 Januari 2010

Jakarta, Kompas - Pengadaan kapal selam oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dikaji dari awal lagi. Alasannya, selain adanya prioritas anggaran pada kesejahteraan prajurit, juga ada beberapa perubahan dalam spesifikasi teknis yang diajukan TNI AL.

Demikian disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Agus Suhartono dan Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Eris Herryanto di Jakarta, Jumat (15/1), seusai peluncuran buku Mission Accomplished-Misi Pendaratan Pasukan Khusus oleh Kapal Selam RI Tjandrasa karya Atmadji Sumarkidjo.

”Kapal selam tetap diadakan, tahun 2014 diharapkan sudah selesai,” kata Agus Suhartono.

Ia menyampaikan, kapal selam adalah senjata strategis yang memberikan dampak politis dan penangkalan. Sebagaimana rencana sebelumnya, pada 2014 diharapkan akan ada dua kapal selam baru. Dengan demikian, pada 2010 ini kontrak direncanakan untuk ditandatangani dan pembangunan yang memakan waktu tiga tahun bisa dimulai tahun 2011.

”Kita proses lagi pengadaannya dari awal mulai dari kebutuhan operasi dan spesifikasinya kita tata ulang,” kata Agus.

Menyelam Lebih Lama

Menurut Agus, salah satu spesifikasi yang diinginkan adalah kemampuan menyelam yang lebih lama, yaitu minimal 2 minggu. Kemampuan ini belum dimiliki oleh kapal selam yang kita miliki saat ini.

Beberapa pilihan yang sempat dibuat beberapa waktu lalu juga dianggap kurang memikirkan hal itu. Padahal, menurut Agus, ini merupakan salah satu hal yang paling penting. ”Itu kemampuan yang paling utama. Kalau kapal selam muncul setiap hari, ya ketahuan, dong,” katanya.

Oleh karena perkembangan tersebut, TNI AL ingin meluaskan pilihan dari yang selama ini pernah disebut-sebut.

Berdasarkan catatan Kompas, Indonesia memiliki KRI Cakra dan KRI Nanggala yang merupakan hasil produksi Jerman kelas U 209/1300 pada 1981.

Beberapa waktu lalu, sempat disebut-sebut kapal selam Jerman kelas U 214/U-212/U209 yang dibuat Korea Selatan dan Kelas Kilo buatan Rusia sebagai calon kuat yang akan dibeli Pemerintah Indonesia.

”Kita meluaskan pilihan dari itu. Akan tetapi, mbahnya kapal selam kan sekitar Jerman dan Rusia atau Korea yang punya kemampuan dengan lisensi Jerman saja,” kata Agus.

Eris Herryanto mengakui adanya proses pengkajian dari awal ini. Menurut dia, saat pembukaan seminar revitalisasi industri pertahanan Desember 2009, Presiden Yudhoyono menekankan anggaran pada kesejahteraan prajurit dulu.

”Itu salah satu faktor yang membuat adanya pengkajian kembali,” kata Eris.

Penyebab lain adalah berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan TNI AL. Adanya perkembangan teknologi membuat TNI AL beberapa kali melakukan perubahan kebijakan.

Hal lain, juga ada kebijakan baru dari pemerintah untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tidak tersedia di dalam negeri dan harus dibeli dari luar harus mengikutsertakan industri dalam negeri. Hal ini ditujukan untuk proses transfer teknologi.

Eris membantah adanya beberapa pilihan sebelumnya. Menurut dia, pilihan-pilihan masih terbuka dan semuanya masih dalam proses. Dana yang dianggarkan untuk pembelian dua kapal selam ini adalah 700 juta dollar AS.

”Belum tentu tahun ini kontrak ditandatangani,” katanya. (EDN)

(Kompas)

Raytheon Miniature Air Launched Decoy-Jammer Completes First Free-Flight Test

15 Januari 2010

MALD-J (photo : letecti)

TUCSON, -- The U.S. Air Force and Raytheon Company (NYSE: RTN) completed the first free-flight test of the Miniature Air Launched Decoy-Jammer. The completion of this flight test sets the stage for a critical design review in 2010 and the conclusion of Phase II risk reduction.

The MALD-J™ adds radar-jamming capability to the basic MALD platform. MALD is a state-of-the-art, low-cost flight vehicle that is modular, air-launched and programmable. It weighs less than 300 pounds and has a range of approximately 500 nautical miles (about 575 statute miles).
MALD-J in flight (photo : Raytheon)

"Achieving this milestone proves MALD-J has a technology readiness level 7 and sets the stage for the system to enter engineering and manufacturing development," said Ken Watson, the U.S. Air Force's MALD program manager.

MALD-J recently completed numerous captive carry test missions and a milestone C decision - the decision to go into production - is expected in early 2011.

"The modular MALD-J gives the warfighter expendable, stand-in jamming capability," said Scott Muse, Raytheon's MALD program director. "MALD-J will eliminate or reduce the need to send aircrews into danger to conduct suppression of enemy air defense missions."


See Also :

USN Makes First Step Toward Next-Generation Jammer
15 Februari 2008

The US Navy has made the first move to develop and field its first all-new aerial jamming system since 1971.

The next-generation jammer (NGJ) project is first aimed at boosting the electronic attack power of the Boeing EA-18G Growler, which will enter service in June.

But the replacement for the navy's ageing EDO ALQ-99 pod could widen the mission to other platforms, such as an EA variant of the Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter for the US Marine Corps. The US Naval Air Systems Command (NAVAIR) on 12 February kicked off a four-month study to identify and prioritise the functions needed for the NGJ to replace the venerable ALQ-99.

Meanwhile, the Office of Naval Research has selected four contractors - BAE Systems, EDO, Northrop Grumman and Raytheon - to conduct separate studies on technology advances required for the NGJ to enter service after 2018. Electronically scanned arrays are the most attractive candidate for the NGJ transmitter.

Both efforts will feed into a final analysis of alternatives, which will determine the best approach to develop and acquire an NGJ. The current schedule calls for full-scale development of the system to begin after fiscal year 2012.

The navy's next jammer faces a far wider set of hostile threats than was contemplated when the ALQ-99 entered service at the end of the Vietnam War era. First, the increasing reach of integrated air defence systems is driving the service's aerial jamming fleet, comprising Northrop Grumman EA-6B Prowlers, to the edge of the ALQ-99's transmit range.

Wars against insurgents and terrorists have also broadened the definition of hostile emitters to include low-band devices, such as commercial mobile phones. Although requirements remain fluid, NAVAIR intends to design the NGJ to be flexible enough to be effective against both types of threat, says Capt Steven Kochman, programme manager for PMA-234, the office charged with sustaining the EA-6B fleet and developing the NGJ.

NAVAIR must be careful to avoid the fate of the US Air Force's ill-fated Stand-off Jammer System (SOJS) programme, which was originally aimed at equipping its Boeing B-52H bombers with wing-tip pods for long-range jamming of early warning radars. But the air force's requirements dramatically expanded as the "war on terror" exposed new threats. Programme costs soared from $1 billion to $7 billion, leading the USAF to terminate the project in 2005.

But Kochman says NAVAIR's strategy will work. "We are going to be looking at a broader set of threats from the beginning," he adds.

Meanwhile, the USN project has also garnered interest from the Core Component Jammer programme, the USAF's proposed follow-on to SOJS. The two efforts have not yet melded into a formal "joint" programme, but the two services are collaborating daily on technical issues.

The navy is, meanwhile, investigating the cause of a 12 February crash that destroyed an EA-6B operating from the aircraft carrier USS Kitty Hawk. The aircraft's four crew members were rescued after ejecting from the aircraft off the Pacific island of Guam.

14 Januari 2010

Anggaran Belanja Alutsista Mengarah ke Rp20 Triliun/Tahun

14 Januari 2010
Kendaraan taktis 4x4 P2 (photo : SSE)

Anggaran Belanja Alutsista Rp20 Triliun

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan sudah merencanakan pemenuhan anggaran alutsista hingga Rp20 triliun. Jumlah tersebut akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Menhan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan dalam jumpa pers seusai penyerahan 33 panser buatan PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/1).

"Pemerintah akan berikan tambahan dana untuk alutsista secara bertahap itu mencapai Rp 20 triliun. Saya bicara ini khusus untuk alutsista. Anggarannya sendiri lebih dari itu karena belanja pegawai 60% dan belanja barang 26%, sisanya buat alutsista," jelas Menhan.

Sebelumnya, Menhan menyatakan bahwa belanja modal dialokasikan pemerintah sebesar Rp 6,4 triliun untuk tahun 2010. Jumlah ini jauh lebih kecil dari anggaran untuk belanja pegawai yang mencapai Rp 22 triliun dari total anggaran pertahanan. Dengan adanya rencana peningkatan anggaran tersebut, Menhan memperkirakan setidaknya anggaran untuk alutsista mencapai Rp 63 triliun. Jumlah tersebut masih dipertanyakan kemampuannya untuk menggerakkan industri pertahanan dalam negeri.

"Jika ini cukup untuk membuat industri menggeliat. Jika tidak, akan menjadi base loan sebagai modal dasar. Sisanya tentu industri pertahanan dapat menjual ke sektor lain. Contohnya PAL menjual ke bea cukai atau ke migas dan panser juga akan dipakai oleh negara tetangga kita. Dibeli bukan dipakai gratis. Jadi ini proses untuk mendorong tumbuhnya industri pertahanan kita," cetusnya. (DM/OL-03)


(Media Indonesia)

Taiwan Cuts Military Spending

14 Januari 2010
Taiwanese army (photo : far-maroc)

TAIPEI - TAIWAN has scaled back its military budget for 2010, officials said Tuesday, amid generally warming ties with its former bitter rival China.

Taiwan's parliament, controlled by the Beijing-friendly Kuomintang party, rubber-stamped a budget of NT$297.4 billion (S$12.9 billion) for the defence ministry.
It is a 6.7 per cent fall from the NT$318.6 billion budget in 2009, the Cabinet-level Directorate General of Budget, Accounting and Statistics said.

Ties between Taipei and Beijing have eased markedly since President Ma Ying-jeou of the Kuomintang was elected in March 2008 on a platform to boost trade with the mainland and to allow in more Chinese tourists.

Even so, Taiwan remains wary of China's objectives, often citing more than 1,000 missiles lined up on its coastline facing the island.

The US Defense Department announced last week that it had approved the sale of Patriot missile equipment to Taiwan as part of a package passed by Congress more than a year ago. The arms deal sparked strong protests from Beijing, who warned that the move would violate its security and severely undermine trust between the United States and Chinese militaries.


13 Januari 2010

Last Japanese KC-767 Delivered

13 Januari 2010

Boeing KC-767 for JASDF (photo : AviationNews)

Boeing delivered the last of four KC-767 tankers for the Japan Air Self Defence Force on January 8, a significant milestone for the delayed program, with Boeing partner Itochu Corp handing over the aircraft to Japanese Ministry of Defence officials.

The first Japanese KC-767 was handed over in February 2008, two years late due to development issues, the second in March 2008 and the third in March 2009. IOC was achieved in March 2009, while the KC-767 fleet continues to undergo operational evaluation by the JASDF, which should conclude early this year, according to Boeing. The aircraft are operated by the 1st Airlift Wing at Komaki air base.

Meanwhile, flight testing of three of the four KC-767s on order for the Italian air force continues. Deliveries of Italy’s four tankers (the fourth is currently undergoing its tanker conversion process) have been delayed over four years, in part due to a wing flutter issue. As well as a boom, Italy’s tankers, unlike Japan’s, are also fitted with hose and drogue wingtip pods and a centreline refuelling point.

Australia passed over the KC-767 in preference to the A330 MRTT (KC-30) in April 2004.

(Australian Aviation)

Selain Panser, Malaysia Juga Minati CN-235 Anti-Kapal Selam

13 Januari 2010

Panser 6x6 buatan Pindad (photo : Bronco1978-Kaskus Militer)

Bandung, CyberNews. Malaysia, negara tetangga yang tak jarang bersitegang termasuk di kawasan perbatasan, terus mengirimkan sinyal kuat bahwa angkatan bersenjatanya bakal mempergunakan peralatan militer produksi Indonesia untuk menjaga kedaulatannya.

Peralatan militer yang dibidik adalah Panser APS Anoa 6x6 buatan PT Pindad Bandung. Direktur Utama PT Pindad, Adik Avianto Sudarsono mengungkapkan Malaysia membutuhkan 32 unit panser itu dengan spesifikasi yang tak jauh berbeda dengan Indonesia. Hanya, itu tampaknya terbentur dengan kapasitas produksi BUMN Strategis itu.

"Masih negosiasi, delivery date-nya yang tidak kena. Malasyia minta Maret, sedangkan kita selesaikan yang 61 unit pesanan Dephan yang tersisa sampai Septemrber," tandasnya di Bandung, Rabu (13/1).

Di saat yang sama, Malaysia juga tengah intens melakukan pembicaran dengan PT DI Bandung untuk pengadaan CN-235 konfigurasi anti-kapal selam. Direktur Operasional dan Produksi PT DI, Budi Wuraskito menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirim tim guna membahas detail konfigurasi yang diinginkan.

Sebelumnya, Malaysia menginginkan 6 unit pesawat tersebut. Perkembangan terakhir, anggaran yang dialokasikan baru cukup untuk merealisasikan 4 pesawat multi fungsi itu. Diharapkan penandatangan kontrak dapat dilakukan tahun ini. Harga satu unit CN-235 konfigurasi Anti-Submarine Warfare dengan varian lengkap bisa mencapai 45 Juta US Dollar.

Second Scorpene To Arrive In June

13 Januari 2009

KD Tun Razak, the second Scorpene of Malaysian Navy (photo : forcesdz)

KD Tun Razak To Arrive In Sepanggar Bay In June

KOTA KINABALU -- Malaysia's second submarine, KD Tun Abdul Razak, is expected to arrive at the Royal Malaysia Navy (RMN) base in Sepanggar Bay here in early June.

RMN Submarine Commander First Admiral Mohammad Rosland Omar said the Scorpene submarine was currently undergoing second phase trials carried out by its Spanish manufacturer Navatia in waters off Cartanega in Spain.

"The journey home is expected to take two months. Come June, we will have two submarines here," he told reporters after a RMV region two naval base's Quality Day at Sepanggar Bay here Tuesday.

Malaysia's first submarine, KD Tunku Abdul Rahman (KD TAR) arrived at the Lumut naval base from Toulon, France in early Sept 5 last year before it was stationed at the Sepanggar naval base on Sept 17.

Mohd Rosland said more RMN personnel would be trained to man both submarines to meet RMN future needs.

RMN Region II commander First Admiral Anuwi Hassan said the operations and programmes of both submarines for the year and next year had been laid out.

On challenges facing RMN, he said among them were operating aging vessels but RMN was able to put 70 per cent of them in service.

"Anyway, they are not too old to operate. They have not exceeded their life span, but the cost of maintaining them is staggering. But we are able to repair the breakdowns and put them in service.

"We hope to acquire new assets to back up the present fleet under the 10th Malaysia Plan," he added.

Kementrian Pertahanan Terima 33 Unit Panser

13 Januari 2010

Panser Anoa buatan Pindad (photo : Detik)

Bandung, (ANTARA)- PT Pindad Bandung, Jawa Barat, Rabu, menyerahkan 33 unit panser tipe APS-2 (6x6) kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Siaran pers PT Pindad yang diterima ANTARA, Rabu, 33 unit panser tersebut akan diberikan kepada TNI AD sebagai pengguna sebanyak 24 unit dan 13 unit akan diberikan kepada TNI AD yang akan bergabung dalam pasukan perdamaian dunia di Lebanon.

Penyerahan panser dari PT Pindad merupakan tahap III dari total 150 unit panser tipe APS-2 (6x6) dan empat unit panser intai (4x4). Sebelumnya PT Pindad telah menyerahkan 60 unit panser tipe yang sama pada 2008.

Panser produksi pindad tersebut memiliki berat kendaraan maksimal 12 ton dengan body terbuat dari monocoque, plat tahan peluru dengan ketebalan 8 sampai 10 mm.

Walaupun sangat berat, namun panser tersebut dapat melaju dengan kecepatan 90 kilometer per jam, radius putar 10 meter dan daya tanjak 31 derajat.

Disamping itu, panser tersebut dilengkapi peralatan khusus seperti sarana penglihatan malam dan winch 6 ton. Untuk alat komunikasi terdapat intercom set plus VHF/FM (anti jamming dan hopping) serta GPS.

Panser yang berfungsi sebagai angkutan personil sedang tersebut dapat mengangkut 15 orang prajurit. Kendaraan ini memiliki delapan kaca intai dan delapan lubang tembak serta dilengkapi dua set tabung pelontar asap.

Dari segi persenjataan panser tersebut dilengkapi dengan copula di bagian atasnya yang bisa berputar 360 derajat untuk menembak dengan jenis senjata AGL atau SMB dan juga dilengkapi persenjataan 7,62 mm (infanteri) dan AGL 40 mm (kavaleri).

(Antara)

SKorea Will Join The Cobra Gold Exercise

13 Januari 2010

Amphibious landing during Cobra Gold exercise (photo : clker)

Thai Military Drill to Include S. Korean Troops Next Month

An annual joint military exercise that has expanded from the original Thailand and the United States to include Japan, Indonesia and Singapore will also welcome troops from South Korea to this year's war game from Feb. 1-11 in various parts of Thailand, the South Korean military attache said in Bangkok.

At a press conference announcing the exercise plan, Col. Cho Jeong Ku said that by fully taking part in the regional exercise,
South Korea will enhance its role toward regional stability.

Seoul will dispatch 411 troops along with a number of amphibious assault vehicles to the exercise known as "
Cobra Gold" that has been held since 1982 in Thailand.

The war game was promoted to a multilateral exercise in 2000 when
Singapore first joined.

The joint exercise of combined forces is said to be the biggest in
Southeast Asia.

The
United States will send more than 6,400 armed forces from Hawaii to join 4,635 Thai armed forces, 137 Singaporeans, 98 Indonesians, 80 Japanese and the 411 South Koreans.


Malaysia has shown interest in upgrading from its observer status in the annual war game to full participation.
Gen. Rachakrit Kanchanawat, the Thai army chief of staff, said
Thailand and the United States, the co-hosts of the exercise, had agreed to up to 10 countries joining Cobra Gold.

He also indicated Malaysia's application could be considered soon.

This year's exercise will include not only field training, but also a computer-simulated command post exercises and humanitarian and civic assistance projects.

U.N. staff will also participate in the field training designed around a United Nations' multinational peace support scenario.

This year,
South Africa and Chile will, for the first time, send observers to Cobra Gold. China, Brunei, Laos, Vietnam, New Zealand and Germany also send observers to the exercise.

The
United Arab Emirates has not yet confirmed it will send observers this year, but Mongolia has informed the Thai side it will not be sending observers this year.

Ten other countries, including Australia,
France, Britain, Bangladesh, India, Cambodia and the Philippines, will send two to three personnel to participate in various roles during the multinational planning exercises.

(Associated Press)

Porsi Anggaran Alutsista Masih Terkecil

13 Januari 2010

Pasukan Marinir TNI (photo : Bronco1978-Kaskus Militer)

JAKARTA(SI) – Alokasi untuk belanja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indone-sia (TNI) masih mendapatkan porsi terbesar dari seluruh alokasi anggaran di kementerian ini untuk 2010.

Bahkan, alokasi anggaran ini mengalahkan alokasi untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penambahan anggaran pertahanan sebesar Rp7 triliun untuk 2010. Dari jumlah itu, sekitar 50–60% ditujukan untuk belanja pegawai. Alokasi terbesar kedua, lanjut Purnomo,sebesar 20–25% dialokasikan untuk belanja barang.

Di antaranya untuk rehabilitasi dan pemeliharaan alutsista. ”Selanjutnya untuk belanja modal. Sisanya cukup kecil. Ini untuk pembangunan alutsista baru,” ungkap Purnomo di Jakarta kemarin. Menhan mengaku bahwa kementerian yang dipimpinnya membutuhkan tambahan anggaran khusus untuk pembangunan alutsista.

Terutama untuk pemenuhan target minimum essential force (MEF).Tambahan dana tersebut, ungkap dia, telah dikonfirmasi oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Tambahan tersebut akan diberikan secara bertahap selama lima tahun ke depan. ”Khusus untuk pembangunan alutsista akan mendapat tambahan secara bertahap dalam lima tahun ini.

Kalau 2010 ini, kurang lebih Rp6,5 triliun di luar belanja barang.Mungkin akan ada tambahan sampai dengan tingkat tertentu hingga nanti di tahun 2014. Itu pun masih kurang,”paparnya. Lebih lanjut Menhan mengklaim bahwa kementerian yang dipimpinnya dan TNI telah melaksanakan program dan anggaran 2009 dengan hasil yang memuaskan. Indikatornya, kata Purnomo, berhasil menyerap DIPA tahun 2009 sebesar 100%.

Wakil Menhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, untuk pembangunan kekuatan pertahanan, pihaknya sedang merumuskan cara menjembatani ”jurang” antara kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan,kata Sjafrie, adalah dengan melakukan pinjaman obligasi.

(Seputar Indonesia)

12 Januari 2010

Skuadron 1/Bronco Malang akan Miliki Pesawat Super Tucano

12 Januari 2010

Pesawat Super Tucano buatan Brazil (photo : Airliners)

Mataram - Skuadron 1/Bronco Flight yang bermarkas di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur akan memiliki pesawat baru, karena TNI AU akan membeli 16 pesawat Super Tucano buatan Embraer Brasil untuk menggantikan pesawat tempur taktis OV-10 Bronco North American Rockwell.

"Sudah diputuskan di Mabes TNI AU untuk mengganti pesawat yang tadinya menggunakan Bronco OV-10 dengan Super Tucano sebanyak 16 unit atau untuk kebutuhan satu skuadron tempur," kata Panglima Komando Operasional Angkatan Udara (Pangkoopsau) II Marsekal Muda TNI Yushan Sayuti, di Mataram, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu setelah memimpin acara acara serah terima jabatan Danlanud Rembiga dari Letkol Pnb I Made Susila Adnyana kepada Letkol Pnb Antariksa Anondo.

Sayuti mengatakan pergantian pesawat itu sudah direncanakan sejak 2007, namun baru akan terealisasi tahun ini setelah pemerintah memberikan dukungan anggaran.

"Upaya pergantian OV-10 Bronco itu sedang dalam proses di Departemen Pertahanan, mudah-mudahan segera terealisasi sesuai jumlah yang ditetapkan," ujarnya.

Pesawat OV-10F (varian OV-10 khusus untuk TNI-AU) itu memang tergabung dalam Skadron 1/Bronco Flight yang bermarkas di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

(Antara)

Lantamal Siap Digeser ke Kulonprogo

12 Januari 2010

Kulonprogo, Yogyakarta (image : GoogleMap)

KULONPROGO(SI) – Wacana pemindahan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) di Kulonprogo kembali mengemuka.Hanya saja, realisasinya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

Untuk tahap awal akan dilakukan pemindahan Pangkalan Angkatan laut (Lanal) Yogyakarta. Danlanal Yogyakarta Kol Laut (E) Anton Setiabudi kemarin siang bertemu dengan Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo. Pertemuan kemarin merupakan ajang perkenalan Anton selaku pejabat baru di lingkungan TNI AL Yogyakarta. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja bupati ini digelar secara tertutup. Ikut mendampingi bupati, Sekda Kulonprogo Soim.

“Kebijakan pemindahan itu menjadi wewenang pusat, saya tidak bisa menjelaskan,” tandas Anton kepada wartawan seusai melakukan pertemuan. Dia menegaskan bahwa apa pun kebijakan yang dikeluarkan oleh TNI AL pusat, wajib dilaksanakan di daerah. Semua pejabat di daerah wajib tunduk dan mengikuti aturan dan mekanisme kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat. Termasuk menyikapi jadi atau tidaknya pemindahan Lantamal Surabaya ke Kulonprogo. Hanya, kepastian ini masih menunggu arahan dan petunjuk pusat.“Tadi hanya pertemuan biasa, perkenalan saja,” ungkapnya.

Sekda Kulonprogo Soim, yang dihubungi terpisah mengatakan wacana pemindahan ini akan diperjuangkan oleh Anton selaku Danlanal yang baru. Sebelumnya dia ikut menggagas konsep ini karena ketugasannya di bagian perencanaan. Bagaimana persiapan dan langkah yang akan diambil, menunggu instruksi dari pusat. “Informasi yang ada, yang akan dipindah Lanal Yogyakarta dulu,”katanya. Rencana pembangunan bandar udara di Kulonprogo akan mulai direalisasikan pada 2015. Sebagai bagian dari integrasi kedaulatan bangsa, Lanal akan menempati terlebih dulu. Kemungkinan pada 2012,mereka akan memulai pemindahan ini.

Pemkab juga sudah memasukkan beberapa rencana pembangunan di kawasan selatan. Pada draf tata ruang wilayah yang baru, bagian selatan Kulonprogo juga mengakomodasi kawasan untuk bandara, pelabuhan, dan keamanan. Jika akan dilakukan pemindahan, dipastikan tidak akan ada permasalahan yang muncul. “Drafnya sudah mengakomodasi beberapa rencana pembangunan di kemudian hari,”ujar Soim. Lantamal ini nantinya akan menempati lahan Pakualam Ground dan sebagai lahan warga. Kebutuhan yang diajukan mencapai 50 hektare.

Namun,ini akan dilakukan bertahap dengan melihat kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pemindahan Lantamal sendiri merupakan kebutuhan nasional untuk mendukung stabilitas perikanan di selatan Indonesia. Kerap ada kapal asing yang tidak terpantau melakukan aktivitas di selatan Kulonprogo.

(Seputar Indonesia)

China Tests Anti-Missile Defense System

12 Januari 2010

HQ-9 (photo : Ausairpower)

China Says Missile Defence Test a Success

China announced that its military intercepted a missile in mid-flight Monday in a test of new technology that comes amid heightened tensions over Taiwan and increased willingness by the Asian giant to show off its advanced military capabilities.

The official Xinhua News Agency reported late Monday that “ground-based midcourse missile interception technology” was tested within Chinese territory.
“The test has achieved the expected objective,” the three-sentence report said. “The test is defensive in nature and is not targeted at any country.”

Monday's report follows repeated complaints in recent days by Beijing over the sale by the U.S. of weaponry to Taiwan, including PAC-3 air defence missiles. These sales are driven by threats from China to use force to bring the island under its control, backed up by an estimated 1,300 Chinese ballistic missiles positioned along the Taiwan Strait.

Communist-ruled China split with Taiwan amid civil war in 1949 and continues to regard the self-governing democracy as part of its territory. Beijing has warned of a disruption in ties with Washington if the sale goes ahead, but has not said what specific actions it would take.

China's military is in the middle of a major technology upgrade, spurred on by double-digit annual percentage increases in defence spending. Missile technology is considered one of the People's Liberation Army's particular strengths, allowing it to narrow the gap with the U.S. and other militaries that wield stronger conventional forces.

Xinhua did not further identify the system tested, although China is believed to be pursuing a number of programs developed from anti-aircraft systems aimed at shooting down stealth aircraft and downing or disabling cruise missiles and precision-guided weapons.

Such programs are shrouded in secrecy, but military analysts say China appears to have augmented its air defences with homemade technologies adapted from Russian and other foreign weaponry. China purchased a large number of Russian surface-to-air missiles during the 1990s and has since pressed ahead with its own HQ-9 interceptor, along with a more advanced missile system with an extended range.

Foreign media reports in 2006 said Beijing had tested a surface-to-air missile in the country's remote northwest with capabilities similar to the American Patriot interceptor system. According to South Korea's Dong-A Ilbo newspaper, the test involved the detection and downing of both a reconnaissance drone and an incoming ballistic missile by an interceptor, adding that it appeared to mark the official launch of China's indigenous interceptor unit.

“There is an obvious concern in Beijing that they need an effective anti-ballistic missile defence in some form,” said Hans Kristensen, an expert on the Chinese military with the Federation of American Scientists.

Staging a successful test “shows that their technology is maturing,” Mr. Kristensen said.

The 2009 Pentagon report on China's military says the air force received eight battalions of upgraded Russian SA-20 PMU-2 surface-to-air missiles since 2006, with another eight on order. The missiles have a range of 200 kilometres and reportedly provide limited ballistic and cruise missile defence capabilities.

Such interceptor missiles are believed to be deployed near major cities and strategic sites such as the massive Three Gorges Dam, but they could also be used to protect China's own ballistic missile batteries that would themselves become targets in any regional conflict.

Such interceptors would be of relatively little use against U.S. cruise missiles, although they could be effective against ballistic missiles deployed by Russia or India, China's massive neighbour to the south with which it has a growing military rivalry and lingering territorial disputes.

Monday's report continues a growing trend of greater transparency over China's new military technologies typified by last year's striking Oct. 1 military parade marking the 60th anniversary of the founding of the communist state. Large numbers of missiles were displayed in the show, including ICBMs, together with tanks, amphibious craft and latest-generation jet fighters.

China's anti-ship cruise and ballistic missiles — capable of striking U.S. Navy aircraft carrier battle groups and bases in the Pacific — have drawn the most attention from analysts in recent months.

Military displays and announcements of successful tests help build public pride in the military's rising capabilities and bolster support for rising defence spending that increased by almost 15 per cent last year to $71 billion. The figure is thought by many analysts to represent only a portion of total defence spending, although it still amounts to only a fraction of the U.S. military budget.

Meanwhile, showing off such capabilities also helps put adversaries on notice, Mr. Kristensen said.
“It's the new Chinese way to signal that they are now able to do these things,” he said.


(Associated Press/TheGlobeandMail)

Setelah Pesan Rudal, Taiwan Akan Beli Fregat AS

12 Januari 2010

Oliver Hazard Perry Class (photo : Wiki)

Taipei, Senin - Taiwan berencana untuk membeli delapan fregat kelas Perry bekas AS walau hubungannya dengan China membaik, menurut berita sebuah surat kabar hari Senin.

Negeri pulau itu berharap untuk mempersenjatai fregat bekas itu dengan sistem tempur Aegis versi yang canggih, yang menggunakan komputer dan radar untuk mengambil beberapa sasaran, serta teknologi peluncuran rudal yang canggih, kata China Times.

Kementerian pertahanan mengatakan, sebagai reaksi pada berita itu, bahwa fregat-fregat tua yang sekarang digunakan AL perlu secara bertahap diganti, tetapi kementerian belum memutuskan jenis kapal yang akan menggantikan fregat-fregat tua itu.

”Strategi keseluruhan dari Angkatan Bersenjata akan menjadi pertimbangan saat kementerian pertahanan mengevaluasi rencana itu,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, dengan menambahkan bahwa anggaran merupakan faktor pertimbangan lain.

AS merancang fregat kelas Perry pada tahun 1970-an, tapi sebagian besar masih digunakan, dilengkapi dengan berbagai jenis teknologi modern.
Taiwan telah memiliki delapan fregat kelas Perry yang dibuat di pulau itu.

Patriot PAC-3 (photo : Aviation News)

Berita China Times itu muncul kurang dari sepekan setelah Departemen Pertahanan AS mengatakan telah menyetujui penjualan perlengkapan rudal Patriot kepada Taiwan sebagai bagian dari sebuah paket yang telah disahkan oleh Kongres lebih dari setahun lalu.

Ketika diungkapkan tahun 2008, paket itu menimbulkan protes keras dari Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah bertekad untuk merebut pulau itu, kalau perlu dengan kekerasan.

Sabtu lalu, China kembali mengulangi penentangannya menyangkut penjualan senjata AS ke Taiwan, dengan menyebut bahwa penjualan senjata itu merupakan tindakan ikut campur dalam urusan dalam negeri Beijing yang bisa merusak hubungan dengan AS.

Komentar Wakil Menlu China He Yafei itu—pernyataan resmi keenam dalam sepekan yang menentang penjualan senjata itu, menurut kantor berita pemerintah—menegaskan kepekaan Beijing pada gagasan bahwa Washington mungkin memberi legitimasi kepada pemerintah pulau itu sekaligus meningkatkan pertahanannya.

Pada pengumuman paling akhir hari Sabtu, He mengatakan, China menyatakan sangat tidak puas pada langkah AS yang memberi kontrak pada perusahaan Lockheed Martin dan Raytheon untuk membuat 263 rudal pertahanan udara PAC-3 dan Sistem Pertahanan Rudal dan Udara Patriot untuk Taiwan.

AS adalah pemasok senjata utama bagi Taiwan walaupun AS telah mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979.(AFP/AP/Reuters/DI)

(Kompas)

11 Januari 2010

Myanmar Army Deploys Australian-Made Radio Sets

11 Januari 2010


Barrett 2050 (photo : soicex)

Burmese Army Deploys Australian-Made Radio Sets

The Burmese Army has deployed advanced radio sets supplied by Australian company Barrett Communications.

The Barrett 2050 high-frequency transceiver features a flexible soft-core processor and powerful digital signal processing system that provides very low power consumption, and delivers superior reception and noise reduction.

The Barrett radio, weighing less than 2.6kg, uses frequency-hopping software that switches messages quickly between about 500 frequencies, making them hard for enemy forces to intercept.

The new radio sets are being used by the army headquarters in Naypyidaw, and also at the army's central, eastern and north-eastern commands involved in long-running campaigns against Shan and other insurgent forces.

The Burmese Government is bidding for an additional 50 Barrett 2050 high-frequency radio sets with associated data modems that carry voice, data, email and fax traffic with a high degree of reliability and security.


(Army Technology)

TNI-AU Jajaki Penambahan Beberapa Alutsista

11 Januari 2010

Penambahan penangkis serangan udara direncanakan sebanyak 4 baterai (photo : Navweaps)

KSAU : Penggantian Pesawat Tempur Mk-53 Mendesak


Jakarta, (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat menegaskan, penggantian pesawat tempur Hawk MK-53 mendesak dilakukan.


"Kami akan ajukan lagi ke Kementerian Pertahanan," katanya, ketika dikonfirmasi ANTARA usai memimpin serah terima jabatan Komandan Komando Pendidikan Angkatan Udara (Kodikau) dari Marsekal Muda TNI Sukirno kepada Marsekal Pertama TNI Daryatmo di Jakarta, Senin.


Sebelumnya, pada 2008 dan 2009 pihak TNI Angkatan Udara telah mengajukan pengggantian pesawat Hawk MK-53 dan OV-10 Bronco.


"Untuk OV-10 Bronco sudah disetujui, tinggal penggantian MK-53 yang belum kelar pembahasannya dan akan kami ajukan lagi," ungkap Imam.


Untuk pengganti MK-53, TNI AU mengaku masih menggodok berbagai jenis pesawat. Setidaknya terdapat lima alternatif, yakni, L-159B dari Republik Ceko, Yak-130 dari Rusia, Aermacchi M346 asal Italia, Chengdu FTC-2000/JL-9 dari China, dan T-50 asal Korea.


Selain itu TNI AU juga membangun Komando Sektor (Kosek) IV Biak dengan perencanaan pembentukan tiga satuan radar Ground Control Interception (GCI) dan Radar Early Warning (EW), yang akan digelar di Saumlaki, Timika dan Merauke.


Tidak itu saja, TNI AU pada kurun tersebut akan menambah penangkis serangan udara (PSU) sebanyak empat batterey, pesawat intai dan mission tiga pesawat dan pengadaan persenjataan seperti peluru kendali, armament, dan amunisi pesawat tempur masing-masing satu paket.


Penjajakan ke beberapa negara telah dilakukan dalam rangka pengadaan pesawat, radar dan berbagai persenjataan seperti Korea Selatan, Brasil, Rusia dan Republik Ceko (untuk penggantian pesawat tempur), Perancis, Amerika Serikat dan Italia (untuk radar), Spanyol, Switzerland, Polandia, Afrika Selatan, Inggris dan Belanda (untuk PSU) serta Rusia, Yugoslavia, Afrika Selatan dan Cina untuk persenjataan.(*)


(Antara)

Australian Heron in Flight

11 Januari 2010

The Australian Army has begun operating a leased Heron unmanned aircraft in Afghanistan. (photo : DefenceGovAu)

The first Australian-leased Heron Unmanned Aerial Vehicle has begun operations supporting Australian troops in Afghanistan.

Under Project Nankeen, the Defence Material Organisation has signed a contract with MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd (MDA) to provide Heron Unmanned Aerial System services which will deliver high resolution intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) capability supporting ADF operations in Afghanistan.

The Heron UAS uses leading edge technology to boost force protection by providing ground commanders with ongoing, real time situational awareness.
The Heron’s long endurance characteristic enhances the ADF’s other operational ISR capabilities in Afghanistan, which currently include RAAF AP-3C Orions and Army’s Scan Eagle tactical UAV.

A small Royal Australian Air Force detachment has been preparing for the delivery of the Australian Heron, by working with the Canadian Heron detachment at Kandahar airfield, drawing on the Canadians’ operational knowledge, experience and facilities.


(Defense Aerospace)

10 Januari 2010

Malaysia Buys MRTP Boats

10 Januari 2010

Yonca Onuk's MRTP (photo : Militaryphotos)

The Fast Intervention Boats are Manufactured by the Turkish Enterprise Yonca-Onuk

Malaysia decided to buy Kaan class MRTP (Multi Role Tactical Platform) fast intervention boats designed by the Turkish industrial-scale enterprise Yonca-Onuk.

The company developed partnership with Malaysia’s state-run company and marketing of the composite craft was agreed on following a nearly two year-long test course. The joint company BYO Marine is preparing to ink a deal with Malaysian government on the purchase of 7 boats.

The boats can speed up to 120 kilometers on sea.

The decision makes Malaysia the second country in the world to manufacture fast intervention boats, following the United Arab Emirates. Georgia and Pakistan are also underway for production of the Kaan class MRTP boats.

The craft will be on display at the International Maritime and Aerospace Exhibition that will be held in Lima in 2010.

(TRT)

09 Januari 2010

Arizona Wins Singapore Training

9 Januari 2010

F-16D of the RSAF (photo : Cyberpioneer)

According to Sen. John McCain (R-Ariz.), the Government of Singapore has decided to train its F-16 pilots with the Arizona Air National Guard's 162nd Fighter Wing.

He said in a Jan. 7 statement, "The decision will bring an additional $60 million into Tucson's economy and is a vote of confidence in the future of the Tucson Air National Guard in light of the pending evaluation by the Air Force for the stationing of the F-35 Lightning at Tucson IAP."


The Ohio ANG's 178th FW at Springfield learned Jan. 4 it would not get the new contract, reports the Springfield News-Sun. The 178th FW, which loses its F-16s under BRAC 2005, expects to wrap up its training mission for Dutch F-16 pilots this fall.


An Ohio National Guard official told the newspaper that although the Air Force and Air Guard had discussed a number of missions, "all of that is still up in the air."


(Airforce Magazine)

PTDI Serahkan Pesawat Korea Akhir 2010

9 Januari 2010

CN-235MPA (photo : TNI-AU)

Bandung (ANTARA News) - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan penyerahan satu dari empat unit pesawat CN-235/MPA (Maritime Patrol Aircraft) pesanan Korea Selatan pada akhir 2010. "Saat ini ada empat unit CN-235/MPA yang tengah dikerjakan PTDI untuk Korea Selatan. Satu pesawat ditargetkan bisa diserahkan akhir 2010," kata Manajer Humas PT Dirgantara Indonesia, Rokhendi kepada ANTARA News di Bandung, Jumat.

Juru bicara PTDI itu menyebutkan, keempat pesawat versi patroli maritim tersebut sedang dalam tahap pengerjaan di hanggar produksi perusahaan dirgantara nasional itu.

Keempat pesawat CN-235/MPA dipesan Korea Selatan melalui kontrak yang ditandatangani pada 2008 dengan nilai total Rp94,5 juta dolar AS.

Pengerjaan produksi pesawat tersebut ditargetkan tuntas dan diserahkan seluruhnya pada 2012.

"Penyerahan dilakukan secara bertahap, begitu selesai langsung diserahkan ke pihak pemesan," kata Rokhendi.

Menurut Rokhendi, pesawat MPA tersebut dipesan pemerintah Korea Selatan untuk melengkapi polisi maritim negara itu.

Korea selama merupakan salah satu negara pengguna pesawat-pesawat buatan PTDI termasuk jenis CN-235, dua diantaranya CN-235 versi VVIP.

Sementara itu CN-235/ MPA merupakan versi terbaru dari produksi PTDI dengan spesialisasi patroli maritim. Pesawat tersebut dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi kapal-kapal di perairan.

Selain itu, pesawat CN-235 versi militer tersebut juga bisa dilengkapi dengan persenjataan seperti torpedo anti kapal selam serta persenjataan lainnya. "Versi MVA saat ini menjadi unggulan dan trend, terutama bagi negara-negara yang memiliki wilayah perairan," kata Rokhendi.

Selain itu, PTDI juga mendapat pesanan tiga unit CN-235/MPA dari TNI-AL yang ditandai dengan penandatanganan kontrak pada Desember 2009 lalu.

"Penyerahan pesawat pertamanya ditargetkan pada 2011 mendatang. Pengerjaannya dilakukan pada 2010 ini," kata Rokhendi.

Sementara itu produksi pertama CN-235/MPA telah dimiliki oleh TNI-AU yang diserahkan pada 2008 lalu. Pesawat yang merupakan modifikasi dari CN-235 itu, cocok untuk melakukan patroli perairan di samping bisa difungsikan untuk angkutan personil.

PTDI juga masih mengerjakan tiga unit helikopter Super Puma pesanan TNI AU. Heli Super Puma merupakan salah satu helikopter yang diproduksi PTDI.

"Produksi heli PTDI saat ini Super Puma dan N-Bell, sedangkan helikopter NBO-105 tidak diproduksi lagi karena lisensinya dengan Messoshmit Bolkow Blohm (MBB) sudah habis," kata juru bicara PTDI itu menambahkan. (*)


(Antara)

08 Januari 2010

FNSS to Realize the AAPC Modernization Project for Philippines

8 Januari 2010


Upgraded M113 (ACV300) delivered from FNSS. The company has also exported Armored Recovery Vehicle to Philippines Armed Forces. The company recently won a contract from Philippines to deliver upgraded Armored Personnel Carriers. (photo : Timawa)


FNSS has signed an agreement with the Philippines Army to modernized used AAPC vehicles that have already been procured from the excess inventory of another army.


During the proposal evaluation period the qualification committee from the Philippine Army visited FNSS and after examining its capabilities, FNSS has been qualified.


After the visit FNSS was found to be suitable for the awarding the contract and contract preparation studies have started after the letter of guarantee was issued.

Vehicles within the scope of the project are used vehicles modified from AAPC vehicles with old configuration, and will have new and more powerful engine in addition to an automatic transmission.


Moreover new sub-system such as spall protection and fire supression systems will be integrated. An improved mobility characteristic is also among qualities.


(Nurol)

07 Januari 2010

Australian Sea Sprite Replacement May Take Longer

7 Januari 2010

Kaman Sea Sprite : An Australian Navy plan to quickly replace its cancelled fleet of Sea Sprite helicopters has been blocked. (photo : ABC)

A Royal Australian Navy (RAN) plan to quickly replace its cancelled fleet of Kaman Sea Sprite anti-submarine helicopters has been blocked by the government, which wants to see another competition to choose its successor, reports the Australian Daily Telegraph.

In 1997, the Australian government signed a A$667 million contract with Kaman to purchase eleven SH-2G(A) Super Sea Sprites, but the type’s inability to meet Australian airworthiness certification standards meant it never entered full operational service with the RAN, with the programme being cancelled on March 5, 2008.

The RAN wanted the government to approve a A$4 billion ‘rapid acquisition’ of 24 Sikorsky S-70 Sea Hawks, but this has been scuppered with the Australian cabinet insisting the NHIndustries NH90 should be considered – 40 are being delivered to the Australian Army for service entry by 2014 and the RAN is to have six to replace the maritime support Westland Sea Kings of 817 Squadron, based at Nowra in New South Wales.

The Australian government’s National Security Committee is expected to decide on a winner before the end of March, says the report.


(Air Force Monthly)

06 Januari 2010

Airbus Considers Grounding Its Military Transport Plans

6 Januari 2010

Airbus A400M during first flight test (photo : AirAmerica)

Airbus no longer rules out ending production of the A400M if the seven European governments that ordered the state-of-the-art military airlifter refuse to share ballooning costs.

After its long-awaited maiden flight in December, Europe's state-of-the-art Airbus A400M military airlifter could find itself showcased in a museum if government buyers don't agree to help shoulder the burden of the program's huge cost overruns.

Airbus, a subsidiary of the European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), may cancel production of the A400M if the seven European governments that ordered the plane cannot reach a deal on additional funding, Toulouse-based Airbus spokesman Stefan Schaffrath told Deutsche Welle.

"This is a possible scenario, although we are still optimistic about reaching an agreement. There is much at stake for everyone," Schaffrath said.

Airbus has committed 40,000 people to the A400M project - 11,000 of them in Germany alone - according to Tore Prang, a spokesman for Airbus in Hamburg.

Moreover, European air forces have an acute need to replace their aging fleets of transporters. And the reputation of Airbus and its parent company, EADS, could suffer greatly if the scheduled fleet of new A400Ms never takes off.

"Substantial loss each month"

Some say the A400M contract signed in 2003 with seven governments - Belgium, France, Germany, Luxembourg, Spain, Turkey and the UK - was flawed from the offset. It was based on a novel fixed-price system requiring the manufacturer to bear any cost overruns.

"We are making a substantial loss each month," which the company needs to end, Schaffrath said. (EADS chief executive Louis Gallois said last year that the company is spending about 100 miilion euros of its own money each month to finance work on the A400M--Ed.)

In an earlier interview with the German newspaper Die Welt, Airbus President and Chief Executive Officer Thomas Enders hinted at halting the A400M project, saying the deadlock between the partners had gone on long enough and that the time had come to act. Enders added that he couldn't allow one military project to drag down the rest of the company and its civilian projects.

"I didn't think ending the A400M project was an option a while ago but it could be now," Frank Skodzik, an analyst with Commerzbank in Frankfurt, told Deutsche Welle.

Skodzik warned that European governments would need to find an alternative to the A400M if the Airbus program collapsed, and added that they could turn to a major rival in the US.

Technical hiccups

The A400M is a four-engineered turboprop aircraft, designed to be the most versatile airlifter available in the market. It can carry around 37 tons of personnel and equipment, including armored vehicles, and land on the rough airfields often found in war or disaster zones. It can also be used to provide in-flight refueling for all types of military aircraft, from fast jets to helicopters.

The A400M's long list of capabilities, however, has also been one its biggest problems. Technical hiccups in the aircraft's development put it more than three years behind schedule. Bugs in the highly complex flight management and engine software were among the main reasons for the long delays. The aircraft's design also called for a totally new airframe, and the engines had to be designed and built pretty much from scratch.

Perhaps most troubling to its planned buyers are concerns that the final bill for the 180 airplanes on order could come in at 25 percent more than the 20 billion euros originally quoted. Airbus officials would not disclose any details about the overrun costs.

EADS executives plan to meet with representatives of the seven European governments at the end of January to reach a final decision, after delaying a decision twice before.

(Defense Aerospace)

05 Januari 2010

Anggaran Pertahanan 2010 Menjadi Rp 42,3 Trilyun

5 Januari 2010

Defile prajurit TNI (photo : Detik)

Depdiknas Penerima Anggaran Terbesar di 2010

Dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kementerian dan Lembaga untuk Tahun 2010.

Seperti yang ditegaskan oleh Presiden SBY bahwa ia akan memberikan perhatian lebih kepada Kementerian atau Lembaga yang mendapatkan porsi besar dari anggaran tersebut. Dari Rp 340 triliun dana yang dikucurkan, terdapat tujuh departemen yang menerima anggaran tertinggi.

Pertama, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 55,2 triliun. Prioritas penggunaan dana tersebut adalah bagi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, peningkatan kualitas dan akses bagi peserta didik dan pendidik, serta meningkatkan kualitas pendidikan jenjang menengah, tinggi, dan non formal.

Posisi kedua diisi oleh Departemen Pertahanan. Alokasi dana sebesar Rp 42,3 triliun akan diprioritaskan bagi peningkatan kemampuan pertahanan beserta kegiatan operasionalnya, termasuk didalamnya adalah pemeliharaan dan pengadaan alutsista, serta peningkatan industri pertahanan.

Ketiga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34,8 triliun ditempati oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU). PU akan memprioritaskan penggunaan dana tersebut bagi program pembangunan dan pemiliharaan jalan dan jembatan, pemberdayaan perumahan, serta pengelolaan dan pengembangan jaringan pengairan.

Departemen Agama (Depag) berada pada posisi keempat sebagai penerima dana terbanyak. Dengan dana sebesar Rp 27,2 triliun, maka Depag akan memprioritaskan program peningkatan pelayanan kehidupan beragama serta program peningkatan pelayanan pendidikan yang berwawasan agama.

Pada urutan kelima ditempati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 27,2 triliun. Prioritas penggunaan dana ini berada pada program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, pemeliharaan kamtibmas, serta program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Keenam, ditempati oleh Departemen Kesehatan (Depkes) yang menerima dana sebesar Rp 21,4 triliun. Program yang menjadi prioritas penggunaan dana tersebut adalah layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit, serta ketersediaan obat yang bermutu.

Departemen ketujuh yang menerima dana terbesar adalah Departemen Perhubungan (Dephub) yang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 15,8 triliun. Dephub akan mempergunakan dana tersebut bagi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, sungai, danau, dan udara.

(Warta Ekonomi)

04 Januari 2010

RMAF's F/A-18D in Combat Ready

4 Januari 2010

F/A-18D (photo : Defencetalk)

PETALING JAYA: Claims that the Royal Malaysian Air Force (RMAF) F/A-18D Hornets are not combat-ready as they are not equipped with source codes are erroneous.

Defence analyst Dzirhan Mahadzir told The Malay Mail yesterday that not having the source codes does not mean that the aircraft pilot would not be able to engage the weapons.

Dzirhan was commenting on former Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad's posting on his blog in which he stated that RMAF's Hornets were only good for air display as they were not given the source codes.

"It is ridiculous to believe that our pilots would fly a plane that could not be used in combat. Besides, we have carried out many exercises locally and also overseas. Our Hornets did not have problems engaging the opposing fighters in mock combat exercises."

Source codes, Dzirhan said, are software codes which modify the systems of the aircraft to work with non-standard systems.

"Most aircraft manufacturers and countries do not give out the source codes, but they might be willing in certain cases to modify them to enable the aircraft to accept non-standard systems.

"It simply means we can re-programme or modify the system, which in most cases, are kept standard, including the Russian ones.

"In any event, even if we did have the codes, do we have the expertise to do anything with it?"Dzirhan pointed out an example that since it was the Russians who conducted integration work on the RMAF Sukhoi Su-30MKM multi-role combat aircraft, this seemed to suggest that we did not get the software codes for the planes or even if we did, we don't have the expertise to do anything with it.
"As a general rule, the United States do not release its source codes to export customers and this is a known fact.

"Obviously, if we did not know this until the last minute, then somebody is not doing their homework before the purchase of the Hornets.

"Even so, why did we not back out of the deal if there were such an issue? In any event, the US does provide 'object codes' which allows the buyer to do limited re-programming on their systems to counter new or unexpected threats."

(Combat Aircraft)

KSS II : South Korea Orders 6 More U-214 AIP Submarines

04 Januari 2010

Type 214 submarine of the RoK Navy (photo : Kadrun)

The German Type 214 was selected by Korea over the French/Spanish Scorpene Class that has been ordered by Chile, India, and Malaysia. Some would argue that U-214s are the most advanced diesel-electric submarines on the market, with an increased diving depth of over 400 meters, an optimized hull and propeller design, ultra-modern internal systems, and an Air Independent Propulsion (AIP) system that lets the diesel submarine stay submerged for long periods without needing to surface and snorkel air.

South Korea ordered its first 3 KSS-II/ Type 214 boats in 2000, which were assembled by Hyundai Heavy Industries. The Batch 2 order will add 6 more of the 65m, 1,700t boats, effectively doubling the ROKN’s number of modern submarines. The latest development is a $16 million order for Saab electronic systems for the 2nd batch of 214 submarines.

DAPA has selected Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering to build the first boat from Batch 2, and expects to send out another set of tenders for the 5th U-214 boat in 2009.

The KSS-II Batch 2 submarines will include some improvements. HDW’s existing AIP system uses Siemens PEM fuel cells which produce 120 kW per module, and give the submarine an underwater endurance of 2 weeks. This second batch of the Sohn Won-Yil Class will reportedly improve on that system.

On the other hand, Korean newspapers have been reporting high noise levels in previous ships of class, due to propeller shaft problems. Time will tell if Batch 2 submarines manage to fix that issue.

These U214 submarines will join the 3 existing U-209 Chang Bo-go Class boats from the ROKN’s KSS-I program, which were transferred from the German Navy between 1992-1994. The first 2 KSS-II boats of the 1,980 ton U-214 Sohn Won-Yil Class, SS 072 and SS 073, were delivered to the ROK Navy in December 2007 and 2008.

A 1 trillion won KSS-III program is also planned, wherein South Korea would design and manufacture an indigenous 3,000 ton submarine with an Air Independent Propulsion (AIP) system to supplement its diesels, and Korean submarine combat systems and land attack cruise missiles. The submarines were originally slated for a 2020 introduction, but in May 2009 they were moved back to 2022.

In Dec 29/09: Saab in Stockholm, Sweden, announced that it is working with South Korean defense firm LIG Nex1 to supply naval electronic support measure (ESM) system for the South Korean Navy’s 2nd batch of U-214 submarines. The ESM order value is approximately 11 million euro ($16 million). LIG Nex1 will produce Saab’s ESM system for the delivery to Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) for the 2nd batch of U-214 submarines for the South Korean Navy.

(Defense Industry Daily)

02 Januari 2010

Retrofit 5 Hercules Sebaiknya Diteruskan

3 Januari 2010


C-130 Hercules milik TNI-AU (photo : Indoflyer)

Wacana pilihan untuk meneruskan program retrofit pesawat angkut berat Hercules, C-130 tipe B atau membeli pesawat bekas pakai C-130 tipe H masih bergulir di tingkat Mabes TNI AU. Ketersediaan pesawat tipe H yang bisa cepat didapat dari negara yang menawarkan-untuk menopang misi yang mendesak di lingkungan TNI AU, nyatanya belum menjadi jaminan. Persoalannya, pesawat tipe H operasional yang ditawarkan saat ini masih dipergunakan oleh negara pemakai yang akan beralih ke Hercules tipe J (varian terbaru).

Padahal, untuk bisa mendapatkan tipe J, paling tidak dibutuhkan waktu lima tahun sejak pesawat itu dipesan ke pabriknya. Di sisi lain, program retrofit lima unit Hercules tipe B milik TNI AU, terkendala kurangnya dana karena lingkup teknis untuk mengubah tipe B ke tipe H juga memerlukan biaya tambahan plus perubahan nilai dolar akibat terjadi inflasi dan kenaikan harga yang tidak lagi sama dengan kontrak yang dicanangkan lima tahun lalu.

Berikut pandangan Komandan Komando Pemeliharaan Materiil (Koharmat) TNI AU, Marsda TNI Sunaryo HW dalam wawancara dengan Roni Sontani sehari menjelang perayaan HUT Koharmatau ke-46, 26 Oktober 2009, di Bandung.

Selamat Ulang Tahun ke-46 bagi Koharmatau. Bagaimana kelanjutan proses retrofit pesawat C-130 tipe B batch I yang dilaksanakan di Singapura itu ?
Terima kasih. Retrofit empat pesawat C-130 tipe B batch I di Singapura, dua unit (A-1302 dan A-1305) sudah selesai dan sudah diserahkan kepada TNI AU. Dua pesawat lagi sedang dalam proses pengerjaan di Depohar 10, Bandung. Satu unit (A-1308) pengerjaannya sudah mencapai 56%, satu lagi (A-1312) baru 20%. Pengerjaan dilakukan oleh teknisi-teknisi Koharmatau plus supervisi oleh teknisi Singapura. Ada sedikit permasalahan di wing, karena sayap baru yang lebih lebar dan tinggi itu ada kendala di masalah pengangkutan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Ini sedang ditangani. Apakah akan dilepas flap dan aileron-nya atau bagaimana. Target kami, April 2010 untuk A-1308 sudah selesai, sedangkan A-1312 dijadwalkan selesai Juni 2010.

Memang ada perubahan dalam masalah wing ?
Wing baru pengadaannya oleh STA Singapura. Barangnya sudah ada di Singapura. Sayap itu dulu punya USAF yang sudah di retrofit yang kita beli untuk penggantian sayap pada tipe B. Wing yang lama tidak digunakan lagi karena ada penggantian struktur wing dari wing tipe T-6 (dipakai oleh pesawat tipe B) menjadi T-7 (yang digunakan oleh pesawat tipe H). TNI AU memilih untuk mengganti wing daripada melakukan refurbish sayap lama karena memakan waktu cukup lama. Kita minta kepada Amerika, untuk pesawat USAF yang memakai T-7 dan sudah di-grounded bisa dibeli oleh Indonesia. Dua pesawat pertama juga wing-nya beli dari Amerika.

Bila A-1302 mengalami musibah di Papua, bagaimana kondisi A-1305 hasil retrofit di Singapura itu ?
Saat ini digunakan oleh Skadron Udara 32, Malang. Telah masuk sekitar September 2009. Hasil evaluasinya bagus, system avioniknya bagus, flight control-nya bagus, semuanya oke. Tidak ada masalah.

Mengenai rencana retrofit lima Hercules tipe B lainnya, apakah akan dilanjutkan ?
Lima pesawat itu akan menjalani retrofit program yang kedua. Saat ini proses administrasi untuk kontraknya baru sampai di Dephan. Namun ada perkembangan dimana terjadi penambahan scope pekerjaan. Yaitu penggantian GTS (Gas Turine Starter) menjadi APU (Auxilary Power Unit) seperti terdapat pada tipe H. Lalu mengganti brake dari single disc menjadi multi disc. Kalau empat pesawat batch pertama masih menggunakan sistem lama.

Apakah hal itu menimbulkan kendala baru ?
Kendalanya ada pada kontrak, yaitu nilai anggarannya masih sama dengan nilai anggaran pesanan awal. Lalu, apa mungkin ada mitra kerja yang mau membantu. Jadi sekarang proses masih mencari mitra kerja. Kalau dengan anggaran awal jelas tidak akan mencukupi. Dengan penambahan scope kerja itu biaya yang dibutuhkan adalah 18,5 juta dolar AS per satu pesawat. Akhirnya, diputuskan tidak diambil karena uangnya tidak cukup. Maka kontrak kembali ke 12,7 juta dolar. Masalahnya lagi, itu harga lima tahun lalu. Dengan inflasi dan harga-harga yang sudah naik, harus dievaluasi ulang oleh Mabesau.

Mabesau pernah menyatakan bila biaya retrofit lima pesawat Hercules tipe B nilainya sama atau lebih mahal disbanding membeli tipe H, sebaiknya beli tipe H saja, asalkan ada penawaran cepat.
Betul, namun masalahnya adalah tipe H yang pernah ditawarkan kepada TNI AU oleh Menhan Amerika itu sebenarnya adalah tipe H yang masih dipergunakan oleh Negara-negara lain yang akan membeli tipe J. Sedangkan kalau membeli tipe J, maka kira-kira lima tahun yang akan datang baru dapat pesawatnya dari pabrik. Sehingga, bila kita butuh dalam waktu cepat, saya kira itu sesuatu yang mustahil. Belum lagi kita juga belum tahu kondisi pesawat sebenarnya.

Penawaran itu datang antara lain dari Norwegia juga kan ?
Katanya demikian, namun kita perlu konfirmasi secara pasti ke mereka. Kalau kita mau beli dari Norwegia, kita juga harus dapat rilis dari Amerika. Dulu juga banyak penawaran, termasuk dari Australia. Tapi kan masih cukup panjang prosesnya. Yang saya rasakan, setiap ada informasi kita tidak pernah mengklarifikasikannya secara tuntas. Kalau memang perlu, cek fisik sekalian agar tahu kondisi sesungguhnya. Jadi tidak terbatas pada wacana. Perlu diingat pula, Kredit Ekspor yang sudah dicanangkan itu adalah untuk retrofit lima Hercules tipe B.

Apakah mungkin KE untuk retrofit itu dialihkan menjadi pembelian tipe H ?
Secara prinsip bisa, asal dengan surat menyurat yang jelas disertai alas an yang jelas juga. Tapi ini sebenarnya program KE anggaran 2005-2009, menurut saya janganlah dialihkan. Soal nanti ada penawaran lagi, maka kita bisa pergunakan program KE 2010-2014. Saya dulu pernah menyarankan kalau dana retrofit lima Hercules tidak mencukupi, ya pakai saja untuk retrofit empat pesawat. Jangan di tengah jalan kita berubah. Meski demikian, keputusan ada di Mabesau. Soal tipe H, jangan sampai biaya perbaikan malah jauh lebih mahal. Contoh, untuk satu mesin, biaya overhaul itu 1 juta dolar AS. Kalau empat mesin berarti 4 juta dolar AS.

Untuk perbaikan mesin, bukankah Depohar 30 sudah mampu ?
Depohar 30 sebenarnya mampu, tapi ada beberapa hal yang masih harus dikirim ke luar. Jadi belum full capacity sekali. Ini kendala juga. Misalnya kita bisa dalam pengerjaan, namun peralatan kita belum punya sehingga pengerjaan tidak bisa dilaksanakan di Depohar 30. Maka ke depan saya berkeinginan, Depohar juga dilengkapi soal peralatan agar mandiri penuh.

Bukankah sudah ada tawaran dari Amerika untuk melengkapi beberapa bengkel itu ?
Dari program FMS Amerika menawarkan program FMF kepada TNI AU. Ini adalah program dana Amerika bagi TNI AU. Tapi, semua pelaksanaan dan pengelolaan anggaran oleh Amerika. Dalam waktu dekat, kami akan mengirim satu pesawat tipe H untuk melaksanakan Periodic Development Maintenance (PDM) di Amerika. Satu akan dikerjakan di Amerika, satu lagi dikerjakan di sini. Saya setuju, karena anggota saya akan melaksanakan training di sana sehingga mereka tahu capability dari source of repair di Amerika supaya ilmunya juga bisa dibawa ke Indonesia. Kita juga akan tahu betul butuh peralatan apa saja. Ini akan saya upayakan. Di samping aitu saya akan minta agar sebagian uangnya bisa dipergunakan untuk memback-up perlengkapan bengkel propeller di Depohar 10 bisa jadi yang terbesar di Asean, mengalahkan Singapura.

Kalau masalah ketersediaan suku cadang untuk pesawat Hercules kita bagaimana ?
Supplier masih menyanggupi. Masalahnya hanya terbentur anggaran. Contoh, saya punya lima Hercules di Depohar 10 yang masih menunggu suku cadang. Padahal satu pesawat dengan engine, propeller dan semua komponennya itu, butuh dana Rp 80 miliar per pesawat. Kalau sekarang saya dikasih Rp 80 miliar setahun, maka dana itu habis digunakan untuk menyiapkan pesawat yang ada. Bukan untuk produksi, atau menambah kesiapan pesawat. Bisa saja saya gunakan untuk memproduksi satu pesawat, tapi pesawat-pesawat yang operasional saat ini satu-dua bulan berikutnya sudah tidak bisa terbang lagi. Contoh lain, harga satu engine Dash 15 sekitar 1,5-1,7 juta dolar AS. Kalau empat engine, berarti butuh dana 7 juta dolar AS atau Rp 70 miliar. Ya habis uang saya, padahal itu baru untuk beli empat engine saja.

Berapa sebenarnya ideal anggaran yang dibutuhkan itu ?
Yang mengajukan sebenarnya pihak Dinas Aeronautika. Tapi gampangnya begini, bila kita tetapkan kebutuhan itu adalah bahwa 75% dari pesawat yang dimiliki harus “S”, maka bila kita punya 10 pesawat, berarti delapan pesawat harus siap operasional. Sekarang kalau yang siap hanya lima, maka yang tiga lainnya inilah yang harus diajukan anggarannya, plus biaya untuk kebutuhan perawatan delapan pesawat itu nantinya. Itu baru bicara satu tipe pesawat. Sekarang berapa banyak tipe pesawat yang dimiliki TNI AU? Memang berat, tapi itu faktanya.

(Angkasa, No. 3/Desember 2009)