09 Mei 2012

Walau Ditolak, Menhan Ngotot Beli Kapal Perang Asal Inggris

09 Mei 2012

Dalam MEF yang dituangkan dalam Renbangkuat TNI AL 2024, dibutuhkan 40 kapal perusak kawal rudal (korvet, fregat, destroyer), saat ini baru dimiliki 14 kapal (3 Fatahilah class, 1 KHD, 6 Ahmad Yani class, dan 4 Diponegoro class), masih diperlukan lagi 26 kapal lagi untuk waktu 12 tahun (photo : boakesy53)

[SURABAYA] Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, DPR RI dan TNI Angkatan Laut (AL) saat ini sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) yang ditolak DPR RI.

Ada apa sih, pemerintah ngotot membeli kapal dari luar negeri, sementara bangsa sendiri sudah bisa memproduksi kapal perang sendiri?

"TNI AL memang meminta pembelian kapal Frigate itu, karena kapal itu modern sekali, bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan serangan udara," katanya setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPN Veteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5).

Didampingi Rektor UPN Veteran Jatim Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, ia mengemukakan hal itu menanggapi penolakan Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga unit kapal tempur jenis MRLF yang dibuat perusahaan di Inggris itu, karena kapal itu sudah ditolak oleh Brunei dan Vietnam.

Menurut Menhan, penolakan suatu negara untuk tidak jadi membeli suatu alutsista itu memiliki alasan tersendiri, dan alasan penolakan negara itu belum tentu menjadi alasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga.

"Alasan Brunei tidak jadi membeli itu internal mereka, dan alasan itu belum tentu sama dengan alasan negara lain, karena itu sekarang ada tim dari DPR RI dan TNI AL yang meninjau langsung proses pembuatan kapal itu," tukasnya.

Bahkan, katanya, bila kapal frigate itu sudah dibeli pun,  tetap harus melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli, tapi di sisi lain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaan kapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak mau membayar, namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Menanggapi protes DPR itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan laut Indonesia.

"Soal masalah teknis yang dialami oleh kapal perang ini, silakan DPR menyiapkan tim teknis untuk mengetes kapal tersebut. Kata orang kalau tidak percaya silakan dicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi DPR RI pada beberapa waktu lalu. [Ant/L-8]

6 komentar:

  1. Nachoda Ragam class ini ibarat buah simalakama. dibeli bapak mati tak dibeli ibu meninggal. apa yang terjadi seandai fregate yang sudah miring harganya ini tidak kita beli? dan akhirnya Malaysia yang membeli, maka dalam sekejab perimbangan kekuatan disekitar blok Ambalat akan berubah drastis. demi kepentingan perimbangan kekuatan lautdan strategi kita tak ada pilihan lain kecuali kita harus membeli.
    dengan demikian kita dapat produk bagus, tambahan kekuatan instant lagi pula alokasi dana sudah ada. tunggu apa lagi?

    BalasHapus
  2. Benar tuh.. Brunei sengaja sediakan itu buat Indonesia.. Kenapa si tebe jadi kebanyakan asumsi ?? Enggak dapat komisi Kali..

    BalasHapus
  3. produk bagus???
    wong ditolak sama orang lain kok disebut produk bagus..

    emangnya brunei sama vietnam yg nolak itu bodoh2 semua yah?
    nggak bisa ngerti barang bagus?
    :P :P

    ayo coba mikirnya rada panjang dikit..

    BalasHapus
    Balasan
    1. klo dari spec-nya sih bagus, alasan nolak kan macam2, kondisi kelautan merekalah, spec-nyalah, yang jelas kebutuhan negara mereka kan beda dgn kita. lagipula orang ipw sama dpr apa ngerti hal2 teknis yang dibutuhkan user(tni al). yang penting tu barang ribet nggak klo kesangkut masalah HAM, secara buatan inggris sih. klo mereka bilang no problem ane pikir ambil aja lah, asal full spec jangan kosongan. lumayan buat ngisi gap pkr yang nggak kelar2..

      Hapus
  4. Kalau menurut ak, ambil aja, karena keuntungan beli kapal yg sudah dibuat jadi itu barang baru tapi harga bekas, berbeda kalau kita pesan mulai dari nol, harga bisa berlipat*, pengalaman dari ak buat kapal trs tidak bisa penyerahan tepat waktu itu aja harga turun berlipat*, apalagi ini sudah jadi, ibarat kita beli mobil baru d dealer tapi harga bekas, syukur* kalau bisa d bwh 50%, Selanjutnya joint production dgn inggris pembuatan PKR/guided missile & destroyer siluman aegis d atas 7000dwt. Sip lah (kalau sana mau sih&kitanya punya dana).

    BalasHapus
  5. Dulu, Sistem peluru kendali tidak bisa digunakan karena pabrik peluru kendali Seawolf yang terpasang pada kapal tersebut tutup. Gaga-gara inilah Malaysia, Brunei, Aljazair, dan Filipina batal membeli kapal ini.
    >Kementerian Pertahanan sudah memeriksa masalah teknis kapal tersebut,"Secara teknis, Radar dan kapalnya masih bagus, tinggal masalah satu itu (peluru kendali)," oleh karena itu Sudah dibicarakan masalah upgrading dgn pemerintah inggris, salah satu sistem peluru kendali kapal itu," kata Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo.

    BalasHapus