21 Oktober 2010
Su-27SKM TNI Angkatan Udara (photo : toye-Militaryphotos)Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR RI sepakat untuk menambah anggaran peremajaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia sebesar Rp50 triliun.
"Komisi I DPR dan pemerintah sepakat penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun akan dipenuhi dari APBN dan APBN-P yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dalam Rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan TNI disepakati untuk memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista rencana strategis (Renstra) Tahap I (2011-2014) total Rp150 triliun.
Ia juga mengatakan, untuk tahun anggaran 2011 alokasi dana untuk modernisasi alutista mendapatkan tambahan dari dana optimalisasi sebesar Rp2 triliun dan tambahan selanjutnya sebesar Rp9 triliun ditambahkan dalam APBN-P 2011.
"Untuk memastikan realisasi anggaran modernisasi alutsista berjalan efektif, Komisi I dan pemerintah sepakat untuk menggunakan pola tahun jamak, dimulai dari APBN 2011," ujarnya.
Sementara itu, proses pengadaan dilakukan melalui kontrak induk dengan pembayaran secara bertahap serta disinergikan dengan revitalisasi industri pertahanan nasional.
"Jadi, sisa anggaran kekurangan itu nanti akan diberikan secara bertahap sampai 2014 mendatang dan dibahas antara pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI," kata Mahfudz.
Ia menambahkan, seiring komitmen kebijakan untuk memenuhi `minimun essential force` (MEF) tahap I tahun 2011-2014, Komisi I DPR mendesak Kemhan/TNI, Mabes TNI bersama-sama melakukan akselerasi dalam perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.(*)
(Antara)
"Komisi I DPR dan pemerintah sepakat penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun akan dipenuhi dari APBN dan APBN-P yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dalam Rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan TNI disepakati untuk memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista rencana strategis (Renstra) Tahap I (2011-2014) total Rp150 triliun.
Ia juga mengatakan, untuk tahun anggaran 2011 alokasi dana untuk modernisasi alutista mendapatkan tambahan dari dana optimalisasi sebesar Rp2 triliun dan tambahan selanjutnya sebesar Rp9 triliun ditambahkan dalam APBN-P 2011.
"Untuk memastikan realisasi anggaran modernisasi alutsista berjalan efektif, Komisi I dan pemerintah sepakat untuk menggunakan pola tahun jamak, dimulai dari APBN 2011," ujarnya.
Sementara itu, proses pengadaan dilakukan melalui kontrak induk dengan pembayaran secara bertahap serta disinergikan dengan revitalisasi industri pertahanan nasional.
"Jadi, sisa anggaran kekurangan itu nanti akan diberikan secara bertahap sampai 2014 mendatang dan dibahas antara pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI," kata Mahfudz.
Ia menambahkan, seiring komitmen kebijakan untuk memenuhi `minimun essential force` (MEF) tahap I tahun 2011-2014, Komisi I DPR mendesak Kemhan/TNI, Mabes TNI bersama-sama melakukan akselerasi dalam perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.(*)
(Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar