25 November 2025

New Zealand Signs Contract for Two A321XLR

25 November 2025

The RNZAF is replacing its two Boeing 757 transport aircraft with two new Airbus A321XLRs, under a six-year lease-to-buy deal (images: NZDF)

Chief of Defence Force, Air Marshal Tony Davies, recently signed the arrangement to purchase two new Airbus A321XLR aircraft from US-based Air Lease Corporation.

The aircraft will replace the two Boeing 757s which are used primarily to transport military personnel and equipment quickly over long distances, including for various deployments, disaster relief operations throughout New Zealand and the Pacific, and as well as diplomatic and trade missions.

The new aircraft can travel further, are more fuel efficient and will be able to accommodate around 120 passengers and 9,100 kilograms of cargo.


The livery for the new aircraft has been designed to match the RNZAF’s current livery. A range of options were considered before settling on the grey with a prominent kiwi roundel, sending a clear signal that they are military aircraft and are also instantly recognisable as being from New Zealand, no matter the environment.

Chief of Air Force, Air Vice-Marshal Darryn Webb, says that the new aircraft will play a key role in ensuring the Air Force fleet can deliver on Government tasks around the world, and they will also maintain the highest levels of interoperability and dependability.

“Strategic air transport plays a vital role for a country like New Zealand – responding to events of any description, whether humanitarian recovery, defence personnel deployments or important trade delegations will continue to enhance New Zealand’s interest.


“The extra-long-range capability of the Airbus A321XLR will also improve our ability to conduct key missions to Antarctica with greater safety and surety.”

The Airbus A321XLR fleet will be based at RNZAF Base Auckland and operated by No. 40 Squadron.

As they are a commercial off-the-shelf purchase, they will be fitted out and ready to operate soon after arrival in 2028.

Overall the project has capital costs of $620 million and four-year operating costs of $80.86 million.

24 November 2025

Korpasgat TNI AU Bangun Dua Satuan Baru di Biak

24 November 2025

Upacara peletakan batu pertama pembangunan Yonarhanud 31 serta Denmatra 3 Brigade Parako 3 di Biak (photos: RRI, TNI AU)

Komandan Divisi Arhanud Pasgat Mulai Pembangunan Satuan Baru di Biak

Komandan Divisi (Dandivisi) Arhanud Pasgat Marsma TNI Ari Ismanto memimpin peletakan batu pertama pembangunan Yonarhanud 31 Menarhanud 3 Divisi Arhanud serta Denmatra 3 Brigade Parako 3 Divisi Parako di Biak, Rabu (19/11/2025). Langkah ini menjadi awal penguatan kemampuan tempur dan peningkatan kesiapsiagaan di jajaran Korpasgat.

Dalam sambutannya, Dandivisi Arhanud Pasgat menegaskan pembangunan dua satuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemampuan operasional sekaligus bentuk sinergi TNI AU dengan masyarakat. 


“Pembangunan satuan ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional pasukan, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran TNI AU mendukung kemajuan pertahanan daerah.” ujar Dandivisi Arhanud Pasgat.

Pendirian Yonarhanud 31 Menarhanud 3 Divisi Arhanud dan Denmatra 3 Brigade Parako 3 Divisi Parako menjadi langkah penting dalam mempersiapkan kedua satuan untuk menjalankan tugas menjaga kedaulatan NKRI.

Prosesi peletakan batu pertama dihadiri Kas Kodau 3, Pangkosek 3, Danlanud Manuhua, pejabat Forkopimda, perwakilan TNI AL, Polri, dan tokoh adat.

Leopard 2A8 Pertama dan PzH 2000 A4 SPH Diluncurkan

24 November 2025

MBT Leopard 2A8 pertama untuk Jerman (kanan) dan Norwegia (kiri) dan PzH 2000 A4 SPH (tengah) diluncurkan di KNDS di München (photos: Bundeswehr)

Tank tempur utama (MBT) Leopard 2A8 pertama untuk Jerman dan Norwegia serta howitzer gerak sendiri (SPH) Panzerhaubitze (PzH) 2000 A4 diluncurkan di KNDS Deutschland di München pada 19 November, Kementerian Pertahanan Federal Jerman (BMVg) dan Badan Materiel Pertahanan Norwegia (NDMA) mengumumkan di situs web mereka pada hari yang sama.


BMVg mencatat bahwa Leopard 2A8 dilengkapi dengan sistem proteksi aktif (APS) Trophy dan penyempurnaan pada sistem kendali tembakan, kontrol, dan mesin versi sebelumnya. NDMA menyatakan bahwa tank tersebut, yang oleh Norwegia disebut sebagai Leopard 2A8 NOR, merupakan salah satu MBT paling modern dan terdigitalisasi yang pernah diproduksi.


PzH 2000 A4 akan menggantikan SPH versi sebelumnya yang disumbangkan ke Ukraina. Jerman memesan 10 unit PzH 2000 pada 31 Maret 2023.


Meskipun versi Leopard 2 sebelumnya merupakan peningkatan dari tank yang sudah ada, Leopard 2A8 merupakan tank baru pertama Panzertruppe (dinas persenjataan) Jerman sejak 1992. Leopard 2A7A1, versi sebelumnya yang diluncurkan pada 2024, merupakan kendaraan lapis baja Bundeswehr pertama yang dilengkapi dengan APS, sistem Trophy yang sama dengan Leopard 2A8. Kedua versi dilengkapi dengan meriam L55A1 120 mm buatan Rheinmetall yang dapat menembakkan peluru penetrator energi kinetik DM73 dan peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi DM11. Keduanya juga dilengkapi dengan dua senapan mesin 7,62 mm dan sebuah peluncur granat asap. Leopard 2A8 memiliki periskop baru yang disempurnakan untuk komandan tank dan kontrol yang disederhanakan untuk penembaknya.

PTDI Gandeng Scytalys Kembangkan Pesawat N219 MSA

24 November 2025

PTDI gandeng Scytalys untuk pengembangan N219 Nurtanio platform pengawasan maritim (photos: PT DI)

Athena, Yunani  – Sebagai bentuk komitmen & langkah konkrit Perusahaan dalam memenuhi BAKAMLA RI untuk pengadaan pesawat N219 Maritime Surveillance Aircraft (MSA), PTDI tanda tangani Framework Agreement (FA) dgn Scytalys–Perusahaan pengembangan software & integrasi sistem terkemuka berbasis Yunani, untuk bersama-sama berkolaborasi dalam menghadirkan platform pengawasan maritim yang dirancang sesuai kebutuhan operasi BAKAMLA RI, mulai dari pemantauan perairan strategis hingga mendukung penguatan sistem keamanan laut Indonesia. FA tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan dan CEO Scytalys, George Menexis, disaksikan oleh Kepala BAKAMLA RI, Laksdya TNI Irvansyah & Duta Besar RI-Yunani, Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan, di kantor KBRI Athena, Yunani.

PTDI bertindak sebagai prime contractor yang bertanggung jawab penuh atas konfigurasi teknis pesawat agar sesuai misi BAKAMLA RI. Sementara itu, Scytalys akan menyediakan dan mengintegrasikan sistem intinya, MIMS Airborne Mission System, untuk kemampuan pengawasan yang mumpuni.


BAKAMLA RI telah mengajukan kebutuhan resmi untuk pengadaan 4 unit Pesawat N219 MSA beserta paket dukungan (pelatihan, suku cadang, dan pemeliharaan 5 tahun). Kepala BAKAMLA menegaskan komitmen: "Kita maksimalkan penggunaan produk dalam negeri, yang dalam hal ini PTDI bisa memenuhi kebutuhannya.” kata Laksdya TNI Irvansyah.

N219 MSA akan dilengkapi radar 160 NM, EO/IR 20 Km, dan datalink untuk data real-time. Dengan endurance >5 jam dan radius operasi 200 NM, pesawat ini siap patroli maritim jarak menengah. Target penugasan dan kontrak akhir 2026. Ini akan jadi konfigurasi MSA N219 pertama PTDI.“Setelah PTDI mendapat penugasan untuk memenuhi kebutuhan pesawat MSA bagi BAKAMLA RI, maka ini akan menjadi footprints baru juga untuk PTDI, karena ini menjadi pesawat N219 dengan konfigurasi MSA pertama yg akan kami design,” tambah Gita Amperiawan.

23 November 2025

£4bn Maritime Deal with Indonesia Set to Boost British Jobs and Support Indo-Pacific Security

23 November 2025

Babcock has started its project in Indonesia with Arrowhead 140 frigates for the Indonesian Navy built by PT PAL(image: Babcock International)

The UK and Indonesia have agreed a landmark £4 billion maritime deal securing 1000 jobs in the UK in the latest boost for the British industry.

Set to be announced by Prime Minister Keir Starmer during a call to President Prabowo Subianto from the G20 Summit tomorrow [SATURDAY], the new Maritime Partnership Programme (MPP) led by British defence firm Babcock, will see the UK and Indonesia jointly develop maritime capability for Indonesia’s navy and more than 1,000 vessels for its fishing fleets to boost seafood consumption and in turn, food security.

The boats will be built in Indonesia using British shipbuilding expertise, which will support 1000 jobs at home in the UK. The majority of jobs are expected to be secured at Babcock’s Rosyth shipyard, with further roles at the company’s Bristol site and Devonport dockyard.

In Indonesia, the programme will unlock major investment in local shipbuilding, revitalise fishing communities, enhance Indonesia’s defence and maritime security, and boost food security - one of President Prabowo’s top priorities. It will deliver on Indonesia’s ambition to grow food production responsibly while safeguarding its unparalleled marine biodiversity.

Prime Minister Keir Starmer said:

“This deal with Indonesia is the latest example of how our strong international partnerships are delivering real benefit for people at home in jobs, opportunity and growth.

“And as one of our closest G20 partners, it reinforces our joint commitment to global stability and bolsters our shared national security.”

The new partnership with Indonesia builds on the strong existing maritime cooperation links between both countries, including recent visits to Jakarta by the UK Carrier Strike Group over the summer and HMS Spey earlier in the year. It will also pave the way for greater interoperability and joint training between both navies.

The deal underlines the UK and Indonesia’s shared commitment to stability and prosperity in the Indo-Pacific, upholding freedom of navigation and supporting a rules-based international order.

It will bring benefits to future generations in both countries, with the partnership driving technology transfer and joint research into next generation shipbuilding practices, including through automation and Artificial Intelligence.

Babcock will also look boost collaboration between UK and Indonesian educational institutions to share skills in precision engineering, digital ship design, and integrated naval systems, ensuring long-term benefits for both economies and workforces.

Babcock chief executive David Lockwood said:

“The Maritime Partnership Programme between Indonesia and the UK is a major investment and commitment, building on the strong foundations between nations while driving economic growth for both countries.

“Babcock is proud to be leading the UK’s industrial support for this international programme which will advance critical Indonesian naval and maritime programmes.  We will also generate positive economic impact across the UK, supporting high-value jobs, while stimulating the supply chain and SME opportunities.”

Supported by the UK’s Blue Planet Fund, which supports developing countries to protect the marine environment and reduce poverty, the future vessels will be deployed in an economically, environmentally, and socially sustainable way. This includes projects on dynamic fish-stock assessment, fisheries management, marine conservation, and community-led coastal resilience initiatives.

The deal is the latest agreement struck with international partners to export defence and maritime capability. It follows the UK winning a £10bn contract with Norway to build the nation’s next generation anti-submarine warfare destroyers, supporting 4000 UK jobs, and an £8bn deal with NATO-ally Türkiye for the export of 20 Typhoon fighter jets, securing a further 20,000 jobs.

President Prabowo Subianto said:

“Through our historic partnership, we will develop and build our vessels domestically, supported by the expertise, experience and technology from the United Kingdom.

“The programme marks a new phase in the Indonesia-UK bilateral relationship. This collaboration will mutually drive our economies, create high-quality jobs, and more importantly, advance Indonesia’s shipbuilding and defence capabilities.

“Crucially, it will also empower our local fishermen and coastal communities by presenting significant new economic opportunities.”

This programme forms an integral part of the broader strategic partnership that the Prime Minster and President Prabowo committed to in November last year.

(UK Govt)

EOS Australia Kini Memiliki Kapabilitas dalam C-UAS

23 November 2025

"Interceptor" kamikaze drone untuk counter unmanned aircraft system (C-UAS) (photo: Jane's)

Electro Optic Systems (EOS) yang berbasis di Canberra telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi bisnis Interceptor milik produsen pertahanan MARSS Group yang berbasis di Inggris.

EOS mengumumkan pada 19 November bahwa kesepakatan yang diusulkan – senilai EUR5,5 juta (USD6,3 juta) – mencakup akuisisi semua aset sistem anti-pesawat nirawak (C-UAS) MARSS Interceptor, termasuk tim teknik yang bertanggung jawab atas pengembangan produk tersebut.

Penyelesaian akuisisi ini bergantung pada persetujuan yang diperlukan dan ketentuan umum, kata EOS.

Seorang juru bicara EOS mengatakan kepada Janes pada 20 November bahwa akuisisi ini memberi EOS "akses cepat ke kapabilitas yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya yang signifikan untuk dikembangkan sendiri".

Interceptor counter UAS (photo: MARSS)

Menurut juru bicara tersebut, Interceptor akan melengkapi portofolio C-UAS berlapis EOS dan "mengisi ruang" antara sistem senjata jarak jauh (RWS) EOS dan Senjata Laser Berenergi Tinggi, menawarkan "efektor kolateral rendah yang cepat" dengan jangkauan yang ditingkatkan.

Sebuah versi Interceptor dapat dipasang secara samping (side-loading) ke RWS EOS, memberikan perlindungan kendaraan atau lokasi tetap terhadap kendaraan udara tak berawak (UAV) musuh, kata juru bicara tersebut, seraya menambahkan bahwa bentuknya yang ringkas dan mobilitasnya juga membuatnya cocok untuk digunakan secara mandiri.

Juru bicara tersebut mengatakan Interceptor dapat diintegrasikan dengan sensor dan sistem komando dan kendali (C2) yang digunakan di seluruh produk EOS.

Interceptor terhubung dengan sistem pertahanan udara NiDAR MARSS. Namun, juru bicara EOS mengatakan Interceptor bersifat agnostik dalam hal interkonektivitas dengan sistem C2 dan dapat bekerja dengan sistem yang sebanding meskipun dikembangkan dalam konteks NiDAR.

TNI AU: Lanud Haluoleo Tipe A Untuk Jaga Wilayah Udara ALKI I dan II

23 November 2025

Lanud Haluleo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (image: GoogleMaps)

Morowali (ANTARA) - TNI AU berupaya meningkatkan kelas Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Haluoleo di Sulawesi Tenggara menjadi Lanud tipe A untuk memperkuat pengawasan wilayah udara di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II.

"Jadi ke depan TNI Angkatan Udara akan mengembangkan pangkalan yang terdekat yaitu di Kendari. Kita pangkalan Haluoleo itu akan dikembangkan menjadi Pangkalan tipe A yang akan tergelar beberapa alutsista," kata Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi saat ditemui awak media di bandara IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu.

Menurut Tedi, kawasan Morowali ini berdekatan dengan wilayah strategis yakni Alki I dan II di mana kerap terjadi pelanggaran perlintasan udara.

Untuk menindak para pilot yang kerap melanggar ketentuan jalur lintasan udara, Tedi mengatakan TNI AU berupaya memperkuat pengawasan udara dengan mempertebal kekuatan di lanud, salah satunya Lanud Haluoleo.

Tedi mengaku lanud tersebut akan dilengkapi dengan beragam alutsista untuk pertahanan udara, satuan radar, hingga satu kompi pasukan Korpasgat.


Tidak hanya itu, pihaknya juga akan terus mempertajam kemampuan para personel lanud dan para penerbang tempur dalam menjaga kawasan udara.

Salah satunya yakni dengan menggelar latihan penurunan pesawat asing atau force down dengan pesawat tempur seperti yang telah digelar di Lanud IMIP hari ini.

Selain itu, Tedi juga memastikan setiap bandara akan dilengkapi sepuluh lembaga untuk memperkuat kekuatan, seperti arahan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

"Setiap bandara itu harus dilengkapi oleh 10 komponen kementerian dan lembaga. Seperti halnya adanya Imigrasi, kemudian Bea Cukai, kemudian dari Angkasa Pura sendiri, dan tentunya dari TNI AU.

Dengan adanya ragam upaya penguatan itu, Tedi yakin TNI AU akan semakin kuat dalam menjaga kawasan strategis udara nasional.