Mantan Komodor Udara Pakistan Menjelaskan Mengapa Jet Tempur JF-17 Diminati

19 Januari 2026

Dengan payload persenjataan 3.700 kg JF-17 rak persenjataan dapat diisi dengan rudal anti kapal, rudal udara ke darat, serta rudal udara ke udara jarak pendek maupun BVR jenis PL-12 dan PL-15 buatan China (photo: Pakdef)

Mantan Komodor Udara Abbas Petiwala, penerima penghargaan Tamgha-e-Imtiaz (Militer) dan Sitara-e-Imtiaz (Militer), mengatakan bahwa rekam jejak tempur yang terbukti, kemampuan canggih, dan efektivitas biaya dari JF-17 Thunder telah menjadikan pesawat ini pilihan menarik bagi negara-negara yang mencari jet tempur modern.

Berbicara secara eksklusif kepada Business Recorder, Petiwala mengatakan faktor pertama yang dievaluasi oleh suatu negara sebelum membeli pesawat tempur adalah rekam jejak perangnya. “Rekam jejak perang JF-17 telah terbukti berulang kali,” katanya, merujuk pada bentrokan baru-baru ini dengan India di mana, menurutnya, pesawat tersebut menunjukkan efektivitas operasionalnya.

Berbicara kepada Business Recorder, Petiwala menyoroti evolusi pertempuran udara, mengingat pesawat tempur dari tahun 1960-an hingga 1980-an, seperti Sabre dan F-104 Starfighter. “Untuk menerbangkan pesawat-pesawat itu, Anda harus mendekati jet musuh. Kami menyebutnya dalam jarak pandang, yaitu dalam jarak 10 mil.”

JF-17 Block III telah menggunakan radar AESA KLJ-7 (photo: PakDefense)

Peperangan modern, katanya, telah bergeser ke arah pertempuran di luar jarak pandang/beyond-visual-range (BVR).

“Di negara-negara berkembang, kemampuan BVR terbatas sekitar 30-40 mil. Saat ini, dengan sistem radar canggih, Anda dapat mendeteksi pesawat musuh pada jarak 150-200 mil.”

“Semua kemampuan ini ada di JF-17.”

Dari perspektif defensif dan ofensif, katanya, pesawat ini dapat mengunci target dari jarak jauh dan menyerangnya secara efektif.

Ia berbagi bahwa pesawat-pesawat tempur sezaman dengan JF-17, termasuk jet tempur Amerika dan Eropa yang tersedia di pasaran, harganya berkisar antara $70 juta hingga $90 juta. “Sedangkan JF-17 harganya sekitar $25-30 juta per unit,” katanya.

Glass cockpit pesawat tempur JF-17. Sebelum menjelma menjadi Block III sebagai pesawat multirole air superiority fighter, Block I adalah jenis attack fighter dan kemudian Block II adalah air superiority fighter (photo: DCS World) 

Selain harga, Petiwala mengatakan negara-negara juga menilai kekuatan rantai pasokan dan ekosistem pelatihan pesawat. “Pakistan Air Force/Angkatan Udara Pakistan mandiri dalam hal pelatihan” dan juga telah memberikan pelatihan kepada beberapa angkatan udara asing, katanya.

Mencatat fondasi industri di balik pengembangan JF-17, Petiwala menunjuk pada pendirian Pakistan Aeronautical Complex (PAC) di Kamra pada tahun 1970-an.

“PAC awalnya berfokus pada perbaikan pesawat China dan Prancis, termasuk Mirage, A5, dan F7. Setelah mengembangkan keahlian, fasilitas perbaikan tersebut diubah menjadi fasilitas manufaktur, yang memungkinkan kami untuk meminimalkan biaya produksi,” katanya.

Kesepakatan pertahanan Pakistan

Beberapa negara telah menunjukkan minat untuk mengakuisisi jet tempur JF-17 yang terkenal, yang meningkatkan prestisenya setelah menunjukkan kemampuannya dalam perang Mei 2025 melawan rival tetangga. Pesawat tempur ringan ini dikembangkan bersama oleh Pakistan dan China dan diproduksi di Pakistan.

JF-17 menggunakan mesin turbofan tunggal RD-93 buatan Rusia, yang merupakan varian dari mesin Klimov RD-33 yang digunakan pada pesawat tempur MiG-29 (photo: Wiki)

Perlu disebutkan bahwa Pakistan dan Arab Saudi sedang dalam pembicaraan untuk mengkonversi sekitar $2 miliar pinjaman Saudi menjadi kesepakatan jet tempur JF-17, memperdalam kerja sama militer beberapa bulan setelah kedua negara menandatangani pakta pertahanan bersama tahun lalu.

Demikian pula, Pakistan juga mengadakan diskusi rinci dengan Bangladesh tentang potensi pengadaan jet tempur JF-17 dan pesawat latih Super Mushshak.

Pakistan juga telah mengamankan pakta senjata senilai $4 miliar dengan Tentara Nasional Libya.

Selain itu, delegasi pertahanan tingkat tinggi Indonesia bertemu dengan Kepala Angkatan Udara Pakistan untuk membahas kerja sama penerbangan strategis, termasuk jet tempur JF-17 Thunder.

(Business Recorder)

Saab–RTAF Held Offset Meeting for the Gripen Project

19 Januari 2026

Saab delegation with RTAF discussed offset for Gripen project (photos: RTAF)

The Royal Thai Air Force (RTAF), represented by Air Chief Marshal Praphas Sonjaidee, Assistant Commander-in-Chief of the RTAF and Chairman of the Offset Agreement Acceptance Committee, welcomed representatives from Saab of Sweden on January 12, 2026, for the Saab–RTAF Offset Meeting following the signing of a cooperation agreement. The meeting aimed to discuss concrete approaches to the Offset project, encompassing both personnel development and technology transfer.

The purpose of the meeting was to introduce the new personnel responsible for both sides, as well as to clarify and explain the details and conditions of the contract. The Saab delegation was led by Ms. Lena-Marie Ilestrand, Head of the Offset Business Unit for the Gripen project, along with Mr. Anders Håkansson, Director of Contracts, and Mr. Robert Björklund, Director of Marketing.

Key topics of discussion included:

• Establishing a standard mechanism for modifying contract details to ensure clarity and flexibility in project implementation.

• Adjusting the scholarship program format for more efficient management. The first phase of funding is expected to begin in 2027.

• Discussions were held on the transfer of Link-T system technology to RTAF personnel, including the establishment of a training framework and systematic certification of technology transfer results.

Both parties agreed to continue coordinating closely to prepare for the implementation steps and schedule follow-up meetings. The aim is for this cooperation to enhance the RTAF's capabilities and sustainably develop the potential of its personnel in aviation and advanced technology.

(RTAF)

Royal Australian Air Force Announces Changes to Heritage Fleet

18 Januari 2026

DH-115 Vampire T.35 (photo: RAAF)

The Royal Australian Air Force will withdraw eight heritage aircraft following a comprehensive review of technical and airworthiness factors to ensure 100 Squadron remains safe, sustainable, and connected to Air Force history.

Gloster Meteor F.8 (photo: RAAF)

Streamlining the fleet will allow 100 Squadron to maintain quality heritage displays, engage communities, and protect the long-term viability of Air Force’s heritage capability. 

Cessna A-37B Dragonfly (photo: RAAF)

Chief of Air Force, Air Marshal Stephen Chappell DSC, CSC, OAM, said the review was essential to balancing heritage preservation with operational safety.

Ryan STM-S2 (photo: RAAF)

“Our heritage fleet holds deep significance to Air Force and the Australian public,” Air Marshal Chappell said. 

English Electric Canberra (photo: RAAF)

“While withdrawing aircraft is never easy, this step ensures we preserve aviation history responsibly. By transferring these aircraft to museums and heritage organisations, their stories of service and innovation will remain accessible for future generations.”

CT4A (photo: RAAF)

As aircraft age, upkeep becomes increasingly complex, especially for flying displays. Reducing the fleet will allow 100 Squadron to focus on operating a select group of historic aircraft for ceremonial duties and flying displays, maintaining a living connection to Air Force traditions.

RE8 (photo: RAAF)

The withdrawn aircraft – DH-115 Vampire T.35, Gloster Meteor F.8, Cessna A-37B Dragonfly, Ryan STM-S2, English Electric Canberra, CA-27 Sabre, CT4A, and RE8 – will be transitioned with dignity. Five aircraft originally transferred from Temora Aviation Museum will return there, while the remaining three will be considered for static display at approved institutions.

Air Force will continue to operate 11 heritage aircraft: the Mustang, Harvard, Winjeel, two Tiger Moths, Sopwith Pup, Hudson, Spitfire Mk8, Spitfire Mk16, Boomerang and Wirraway. 

Heritage operations will be reviewed over the next 12 months to ensure sustainability and continued public engagement.

(Aus DoD)

KRI Prabu Siliwangi-321 Laksanakan Sea Trial Lanjutan

18 Januari 2026

Sea Trial Lanjutan digunakan untuk memastikan kesiapan operasional (photos: Koarmada 2)

TNI AL. Koarmada II -- KRI Prabu Siliwangi-321 melaksanakan uji coba pelayaran lanjutan pada Rabu, 14 Januari 2026, sebagai bagian dari tahapan pengujian dan pemantapan kesiapan operasional kapal. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan KRI Prabu Siliwangi-321 Kolonel Laut (P) Kurniawan Koes Atmadja, dengan melibatkan seluruh unsur awak kapal sesuai bidang tugas masing-masing.

Uji coba pelayaran lanjutan ini meliputi percobaan sistem pendorongan, sistem kemudi, navigasi, serta pemantapan komunikasi antar pos tempur. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara bertahap dan terukur guna memastikan setiap sistem utama kapal berfungsi dengan optimal sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

Selain pengujian sistem pelayaran, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan firing check sistem penembakan meriam 76 mm sovraponte dan meriam 127 mm. Kegiatan ini difokuskan pada pengecekan kesiapan awal sistem senjata dari aspek mekanis, elektrikal, serta prosedur keselamatan, tanpa pelaksanaan penembakan amunisi.

Melalui pelaksanaan uji coba pelayaran lanjutan ini, diharapkan seluruh awak kapal semakin memahami karakteristik dan performa KRI Prabu Siliwangi-321 saat berlayar, sekaligus meningkatkan profesionalisme prajurit dalam mendukung kesiapan operasional satuan. 

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kesiapsiagaan alutsista guna mendukung pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan laut nasional.

(Koarmada 2)

Progress Meeting on the Loitering Munition System (LMS) Project

18 Januari 2026

Since DSA 2024 Malaysian local industry introduced Loitering Munition System (photo: MSP)

KAJANG – The Director General of the Institute of Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan/Defence Science and Technology Research (STRIDE), YBrs. Tuan Nor Azlan Mohd Ramli, chaired the Loitering Munition System (LMS) Project Progress Meeting which took place at STRIDE, Kajang.

This meeting aimed to assess the latest developments in the implementation of the LMS project which was carried out in collaboration with the local defence industry, Tinjau Mahir Sdn. Bhd., in addition to discussing the next steps to ensure that this project meets the set scope, operational requirements and strategic targets of the national defence.

This meeting was also attended by the Manager of Tinjau Mahir Sdn. Bhd., senior STRIDE officers, representatives of Tinjau Mahir, and representatives of the Defence Industry Division.

The discussion focused on the technical and operational progress of the project, the challenges faced and the need for integrated coordination of research activities. The LMS project is a strategic initiative in strengthening the capabilities of local armed drone systems, thus reducing dependence on external technology.

This session reflects STRIDE's continued commitment with local industry partners in ensuring that the development of defence technology is implemented in a phased, systematic and sustainable manner, in line with the goal of strengthening national defence.

(STRIDE)

BRIN Target Percepatan Riset Pengembangan Pesawat Amfibi RI

17 Januari 2026

Model N219 Amfibi (image: istimewa)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala BRIN Arif Satria menargetkan percepatan riset pengembangan pesawat amfibi alias seaplane.

Ia menyampaikan saat ini BRIN dalam pengembangannya berkolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Karena N219 yang sudah disiapkan antara BRIN dan PT DI, ini juga harus segera dipercepat. Moga-moga awal 2027 atau akhir 2026 sudah bisa selesai risetnya, kemudian kita bisa menghasilkan pesawat Amfibi," kata Arif di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1).

Arif menyampaikan pesawat amfibi itu akan sangat berguna bagi Indonesia.

Ia mengatakan pesawat itu akan meningkatkan keterhubungan antar pulau di Indonesia yang notabenenya merupakan negara kepulauan.

Pada 2024 lalu, Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat Indonesia memiliki 17.380 pulau.

Dalam kesempatan lain, Arif menyampaikan BRIN telah memiliki sejumlah inovasi bersama PTDI, seperti pesawat N219 yang siap diproduksi lebih banyak sesuai dengan pesanan pemerintah.

Ia juga menyebut BRIN akan memperluas kerja sama riset pertahanan dengan PT Pindad, termasuk penguatan pengembangan kendaraan taktis Maung melalui peningkatan riset dan teknologi otomotif.

"Kita juga nanti akan berkolaborasi juga dengan Pindad yang memproduksi alutsista serta industri otomotif kita. Saya kira Maung yang sudah diproduksi oleh Pindad ini terus akan diperkuat R&D-nya," kata Arif.

Selain itu, Arif mengatakan juga terus bersinergi dengan Kemendikti Saintek memastikan ekosistem riset nasional berjalan terpadu, terukur, dan mampu mempercepat lahirnya inovasi industri strategis.

(CNN)

Kemenhan Respons Isu Indonesia Diminta Beli Drone Maritim AS

17 Januari 2026

Drone maritim MQ-9B Sea Guardian yang dikabarkan diminta AS untuk digunakan di dekat perairan Laut China Selatan (photo: General Atomics)

KEMENTERIAN Pertahanan atau Kemenhan menegaskan pengadaan alat pertahanan tidak ditentukan oleh kepentingan pihak luar. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menjelaskan penyediaan alat untuk menjaga kedaulatan negara dilakukan berdasarkan kepentingan maupun kebijakan pemerintah Indonesia.

Rico merespons kabar bahwa Amerika Serikat meminta Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan AS untuk digunakan di perairan dekat Laut Cina Selatan. Dilansir The Straits Times, tuntutan Negeri Abang Sam itu sebagai syarat untuk menurunkan tarif dagang AS.

Rico berujar, Kementerian Pertahanan belum menerima informasi resmi atau penjelasan langsung ihwal laporan media tersebut. “Sampai saat ini, belum terdapat pembahasan khusus mengenai permintaan pembelian drone pengawasan maritim, maupun keputusan yang diambil terkait isu tersebut,” kata Rico melalui jawaban tertulis kepada Tempo, Kamis, 15 Januari 2026.

The Strait Times 14 Januari 2026 (image: Straits Times)

Rico menerangkan pengawasan wilayah laut merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. Menurut Rico, dalam pertemuan dengan Duta Besar AS beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya penguatan kemampuan pengawasan maritim melalui berbagai sarana yang dimiliki.

Pemanfaatan teknologi, termasuk wahana tanpa awak, bisa menjadi salah satu pendukung pengawasan maritim. “Namun, pengadaan alat pertahanan selalu disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kebijakan pemerintah, serta tidak ditentukan oleh kepentingan pihak luar,” ujar Rico.

Rico menekankan Kementerian akan terus memantau perkembangan isu itu dan berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga yang berkaitan sesuai kewenangannya. Ia menyebut Kementerian Pertahanan masih mencermati dan mendalami informasi dari pemberitaan tersebut.

Adapun Indonesia dan AS kini berada pada tahap akhir penyelesaian pembahasan perjanjian dagang dan negosiasi tarif. Menurut dokumen tertanggal 10 Oktober 2025 yang dilihat oleh The Straits Times, AS meminta Indonesia untuk menyesuaikan kembali kebijakannya soal Laut Cina Selatan. Selain itu, AS mensyaratkan Indonesia untuk mengumumkan secara terbuka mengenai pengadaan sistem pesawat tanpa awak yang diproduksi AS “untuk memperkuat keamanan maritimnya”.

(Tempo)