Tampilkan postingan dengan label Anggaran Pertahanan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Anggaran Pertahanan. Tampilkan semua postingan

13 Juli 2026

Menhan Filipina Mengupayakan Peningkatan Anggaran Pertahanan Menjadi 4% dari PDB

13 Juli 2026

Jose Rizal class fregat Angkatan Laut Filipina (photo: PN)

Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. pada hari Jumat mengatakan pemerintah harus mengalihkan sebagian pendanaannya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Laut Filipina Barat.

Teodoro mengatakan hal ini dalam wawancara dadakan di sela-sela forum yang diselenggarakan oleh Stratbase Institute untuk memperingati ulang tahun ke-10 Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan tahun 2016 yang bersejarah.

“Kita pasti perlu mengalihkan anggaran. Ini bukan ‘mungkin.’ Kita perlu melakukannya karena anggaran adalah pos yang terbatas, bukan? Jadi, lebih banyak untuk satu pihak berarti lebih sedikit untuk pihak lain,” katanya.

“Yang saya katakan adalah kita perlu meningkatkannya. Dan ada beberapa cara. Kita perlu meningkatkannya setidaknya menjadi 2 hingga 3 hingga 4 persen dari PDB,” tambahnya.

Menurut Menteri Pertahanan, negara-negara tetangga Filipina telah meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka masing-masing hingga hampir 5%.

“Indonesia, yang bukan negara penuntut dan tanpa ancaman apa pun, baru-baru ini telah memperoleh 47 pesawat tempur Rafale, varian terbaru dari pesawat tempur Rafale,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa upaya pencegahan negara harus mencakup pengeluaran nyata untuk mendukung militer.

“Pencegahan berarti lebih dari sekadar komitmen. Itu berarti pengeluaran nyata, dan itu berarti mengurangi hak publik dan mengalokasikan hak-hak ini untuk membangun kekuatan yang kredibel dan tangguh,” jelas Teodoro.

“Itulah mengapa jika kita gagal untuk menyebarkan nilai dari sikap membela diri dalam hal yang paling rinci dan kesadaran publik tentang elemen-elemen yang diperlukan untuk membangun pencegahan yang kredibel tanpa masalah penumpang gelap seperti yang ingin dinyatakan oleh para ekonom, masalah penumpang gelap di sini yang diambil secara ekstrem mungkin adalah musuh terburuk yang kita miliki dalam perjalanan kita untuk membangun postur pencegahan yang kredibel. Dan mungkin itulah yang harus diartikulasikan oleh strategi,” lanjutnya.

Tanpa komitmen tersebut, kata Teodoro, negara itu “tidak dapat membangun postur pencegahan yang kredibel yang pada akhirnya diperlukan bagi kita untuk menegakkan hak-hak kita.”

Pemerintah Filipina menggugat Tiongkok di hadapan pengadilan arbitrase internasional di Den Haag pada tahun 2013. Pengadilan tersebut memutuskan mendukung Filipina pada Juli 2016 ketika menolak klaim sembilan titik Tiongkok atas Laut Cina Selatan.

Namun, Tiongkok menolak seruan Filipina untuk mematuhi putusan arbitrase tahun 2016, menyebut keputusan tersebut "ilegal dan tidak sah." 

(GMANetwork)

11 Juni 2026

Kemenhan Usulkan Tambahan Anggaran Menjadi Rp334 T untuk 2027

11 Juni 2026

Indonesia diketahui berencana menembah pesanan 2 kapal selam Scorpene (photo: Indian Navy)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2027 menjadi Rp334 triliun untuk mendukung kesiapan operasional, modernisasi alutsista, pembangunan kekuatan pertahanan, serta program-program prioritas lainnya.

"Kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp195 triliun," kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan pagu anggaran Kemenhan untuk 2027 sebesar Rp139 triliun.

Namun, dia mengusulkan tambahan sebesar Rp195 triliun agar totalnya menjadi Rp334 triliun.

Dia menyampaikan bahwa sebenarnya rencana kebutuhan (renbut) anggaran untuk Kemenhan pada 2027 adalah sebesar Rp667 triliun.

Menurut dia, rencana kebutuhan anggaran itu didasari konsep skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara.

Maka dari itu, dia mengatakan usulan penambahan anggaran menjadi Rp334 triliun itu disampaikan agar angkanya tidak beda jauh dengan kebutuhan Kemenhan sebesar Rp667 triliun.

"Yang disetujui berdasarkan surat dari Bappenas dan Kementerian Keuangan hanya Rp139 triliun, jadi bedanya jauh. Oleh karena itu kita mengusulkan tambahan untuk mendekati kebutuhan maksimal Rp667 triliun itu," katanya.

Indonesia juga disebutkan akan menambah jumlah pesanan pesawat Rafale (photo: Raihan Aulia)

Dia mengatakan bahwa penambahan anggaran itu memiliki makna yang besar untuk kedaulatan negara karena sistem pertahanan negara itu ibaratkan "sabuk pengaman" bagi pembangunan nasional.

Pada 2027, dia mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki sebanyak 20 daftar kerja yang dibagi ke dalam enam program.

Menurut dia, TNI sebagai alat pertahanan harus siap menghadapi dinamika tugas untuk mendukung tugas-tugas pemerintah, di samping tugas-tugas sistem pertahanan negara.

Sejumlah contoh tugas yang harus dihadapi TNI antara lain soal dinamika konflik di Papua, hingga wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, kini TNI juga perlu mendukung pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

"Kita sudah ketahui, bekas akibat dari bencana alam. Jadi, sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan bahwa pagu anggaran Kemenhan untuk 2027 sebesar Rp139 itu menurun dibandingkan anggaran yang disetujui untuk tahun 2026 sebesar Rp187 triliun.

Setelah melakukan simulasi untuk menjaga akselerasi dan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut dia, Kemenhan merasa perlu adanya tambahan.

"Tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran," kata Utut.

30 Mei 2026

New Zealand's Announce NZD6.2 billion (USD3.7 billion) for 2026 Defence Budget

30 Mei 2026

HMMZS Te Kaha frigate (photo: NZDF)

Budget 2026 shores up maritime security
The Government is investing in drone systems, critical ship maintenance and work to replace our aging naval fleet as it bolsters New Zealand’s maritime defensive and offensive capability, Defence and Veterans Minister Chris Penk says.

“New Zealand’s prosperity and security depend on the sea. For many years, New Zealand’s geographic distance has been seen as a shield from instability elsewhere in the world,” Mr Penk says.

“However, recent events have served as a reminder of how quickly disruptions to international shipping routes can affect economies and supply chains across the globe. The oceans are not a barrier to danger, but a vital national interest that must be actively secured.

“Budget 2026 provides an additional $880 million of operating funding and $700 million of new capital funding for activities and operations as well as priority projects identified in the Defence Capability Plan (DCP), with a strong focus on maritime security.

“The Maritime Fleet Renewal programme will receive funding for the ongoing work of delivering a modern and combat capable navy, as well as fortwo types of drones.

HMNZS Te Mana frigate (photo: NZDF)

“One will be used in the South-West Pacific to provide long-duration intelligence, surveillance and reconnaissance, while the other is polar-capable and can conduct missions from Royal New Zealand Navy vessels in the Southern Ocean.

“The Budget will also allow for critical maintenance on the Anzac-class frigates and HMNZS Canterbury, to extend the life of the existing ships until they are replaced.

“Further major projects will deliver new and upgraded training facilities and continue the long-term Homes for Families programme; building modern, healthy houses for personnel and their whānau.

“This Budget also includes investment in our national economy through construction, maintenance and sustainment projects with New Zealand-based businesses, and $1.5 million of capital funding alongside $16 million of operating funding to begin work on the Technology Accelerator programme. This pilot programme focuses on connecting industry with Defence to solve specific military challenges.

HMNZS Canterbury multi-role vessel (photo: Bob Leask)

“More than 80 percent of the New Zealand Defence Force’s $2.6 billion operating and personnel budget is spent within New Zealand, bolstering the economy while serving the dual benefit of ensuring we have a strong Defence Force. 

“Just over a year ago, the Government committed to investing in a combat capable New Zealand Defence Force that pulls its weight internationally and domestically through the Defence Capability Plan (DCP).

“This year’s Budget once again delivers on that promise with $1.6 billion of new funding to support essential Defence activities and priority projects, bringing the total new investment in Defence to $5.8 billion since the DCP was released.

“Budget 2026 provides an essential investment in the ongoing defence of New Zealand and its interests at a time when New Zealand personnel and equipment are expected to be called upon more often, in challenging circumstances

“Whether it be providing support during severe weather events at home or deploying with trusted partners overseas, New Zealand’s personnel undertake vital work and deserve unwavering support.”

13 Oktober 2025

Kementerian Pertahanan Terima Peruntukan RM21.7 Billion

13 Oktober 2025

Sejumlah prioritas menunggu anggaran diantaranya 2 buah MRSS, LMS batch 3, FA-50 batch kedua, serta1 baterai sistem pertahanan udara jarak menengah (photo: JackLi)

KUALA LUMPUR: Kerajaan memperuntukkan RM21.7 bilion untuk Kementerian Pertahanan (MINDEF) bagi memastikan keselamatan pertahanan negara sentiasa menjadi keutamaan.

Sejumlah RM6 bilion diperuntukkan dalam aspek mendapatkan aset pertahanan baharu serta aspek penyelenggaraan aset sedia ada.

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkata antara perolehan aset baharu adalah untuk memperkasakan sistem pertahanan udara jarak dekat dan sederhana.

Katanya, ia membabitkan sistem pertahanan udara jarak sederhana, jarak dekat dan jarak sangat dekat.

"Selain aset seperti 'Medium, Short dan Very Short Air Defence' ini, peruntukan juga adalah untuk mendapatkan dua unit kapal 'Multi Role Support Ship' (MRSS) untuk Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM).


"Peruntukan sama juga adalah untuk memperoleh 10 unit kenderaan Pasukan Malaysia Batalion (MALBATT) di Lubnan," katanya pada Pembentangan Belanjawan 2026 di Dewan Rakyat, hari ini.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, di bawah MINDEF, Angkatan Tentera Malaysia (ATM) turut memperoleh manfaat daripada RM1.5 bilion yang diperuntukkan bagi membina dan menaik taraf fasiliti baharu badan beruniforn.

"Peruntukan ini membabitkan Pusat Latihan Artileri, Kem Syed Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan," katanya.

Beliau berkata, pengoperasian di Pelantar Laut Tun Sharifah Rodziah di Sabah akan digantikan dengan sebuah Multi Purpose Command Platform baharu bagi meningkatkan tahap keselamatan di kawasan Pantai Timur Sabah.

Katanya, syarikat yang dianugerahkan kontrak perolehan MINDEF melalui skim PROTEGE akan menyediakan peluang pekerjaan untuk veteran dan di samping memberi latihan sijil dan Diploma kepada anggota ATM sebelum bersara termasuk pembiayaan program Work-Based Leaning dan Readliness To Work Programme.

19 Agustus 2025

Filipina Mengusulkan Peningkatan Besar dalam Anggaran Pertahanan

18 Agustus 2025

Pemerintah Filipina dalam waktu dekat akan mengumumkan akuisisi Multi Role Fighter, dimana DND telah mengusulkan untuk dijadikan 1 paket pengadaan dengan akuisisi pesawat peringatan dini (AEW) dan pesawat tanker (photo: Airbus)

Pemerintah Filipina telah mengusulkan anggaran pertahanan tahun 2026 sebesar PHP299,3 miliar (USD5,2 miliar), tahun ketiga berturut-turut dengan pertumbuhan dua digit di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.

Anggaran baru – yang diumumkan pada 15 Agustus – berjumlah sekitar 16% peningkatan nominal tahunan, menyusul pertumbuhan sekitar 10% dan 14% dalam anggaran pertahanan tahun 2024 dan 2025.

Presiden Filipina Bongbong Marcos mengatakan dalam komentarnya saat mengumumkan anggaran tahunan bahwa peningkatan anggaran tersebut bertujuan untuk "memastikan [Angkatan Bersenjata Filipina (AFP)] tetap siap untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial negara".

Ia mengatakan investasi yang direncanakan mencakup pendanaan untuk "inisiatif peningkatan kapasitas, modernisasi peralatan, dan peningkatan fasilitas untuk memastikan unit pertahanan siap misi di semua domain".

Dokumen anggaran yang dikeluarkan oleh Department of Budget and Management (DBM) menunjukkan bahwa alokasi Departemen Pertahanan Nasional (DND) untuk tahun 2026 mencakup PHP167,2 miliar untuk belanja personel, PHP94 miliar untuk pemeliharaan dan "biaya operasional lainnya", serta PHP33,9 miliar untuk "pengeluaran modal".

Biaya-biaya ini meningkat masing-masing sebesar 14%, 19%, dan 20% dari tahun ke tahun.

Pendanaan untuk modernisasi peralatan AFP juga tersedia melalui Revised AFP Modernization Program (RAFPMP) Filipina yang telah berjalan lama. Pada tahun 2026, RAFPMP menerima PHP40 miliar, sama seperti pada tahun 2025. Pada tahun 2024 dan 2023, RAFPMP masing-masing dialokasikan PHP40 miliar dan PHP27,5 miliar.

Mencerminkan meningkatnya kebutuhan Manila untuk mengamankan wilayah lepas pantai, alokasi anggaran tahun 2026 untuk Angkatan Laut Filipina dan Angkatan Udara Filipina (PAF) meningkat tajam, lebih dari 80%. Anggaran Angkatan Laut meningkat menjadi PHP59,4 miliar, sementara PAF menerima PHP59 miliar.

17 Agustus 2025

Pemerintah Siapkan Anggaran Pertahanan 2026 Rp 185 Triliun

17 Agustus 2025

Anggaran Pertahanan Indonesia dalam APBN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 185 triliun, namun demikian anggaran akuisisi alusista biasanya ditambahkan dari porsi Pinjaman Luar Negeri yang besarannya dipatok setiap 5 tahun, misalnya untuk periode anggaran 2019-2024 yang ditetapkan nilainya sebesar 25 milyar USD (photo: TNI AL)

Jakarta - Pemerintah Indonesia menetapkan alokasi anggaran pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 185 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pemeliharaan kapal perang, kapal angkatan laut, serta alat peluncur yang dimiliki oleh TNI.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pengadaan atau penggantian pesawat, serta penambahan batalyon dan kodam.

Kemudian, anggaran akan digunakan untuk pengadaan atau perawatan kendaraan tempur dan kendaraan taktis TNI, termasuk dukungan alutsista dan non-alutsista.

"Pertahanan semesta yang sudah disampaikan Bapak Presiden tadi pagi dan siang, anggaran untuk pertahanan semesta di bidang pertahanan Rp 185 triliun itu untuk perawatan, pengadaan pesawat dan penggantian pesawat atau alutsista lainnya, termasuk penambahan batalyon dan kodam," katanya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk bidang ketertiban dan keamanan yang dialokasikan kepada Polri, BNN, dan BIN sebesar Rp 179,4 triliun.
Anggaran ini ditujukan untuk pengamanan wilayah perbatasan, perawatan alat material khusus, serta kebutuhan menjalankan tugas-tugas lembaga tersebut.

"Kemudian untuk pencegahan terorisme, kejahatan siber, penyelundupan, dan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking)," katanya.

Lalu, untuk bidang hukum, pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp 60,4 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk penindakan tindak pidana umum, khusus, dan PTUN, termasuk penindakan korupsi, pencucian uang, dan penyelesaian tindak pidana narkotika.

"Untuk bidang hukum, kejaksaan, HAM, peradilan, dan lainnya, anggarannya Rp 60,4 triliun," katanya.

11 Juli 2025

Menhan Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun untuk 2026

11 Juli 2025

Beberapa tipe peralatan tempur TNI sudah memerlukan modernisasi (photo: Marinir)

Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun, Menhan: Enggak Ada Alutsista Harganya Miliaran...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada alat utama sistem senjata (alutsista) yang harganya miliaran rupiah. 

Walhasil, Sjafrie pun meminta penambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 184 triliun, guna memenuhi kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan di dalam pagu indikatif 2026. 

"Enggak ada alutsista miliaran, semua alutsista itu triliunan. Saya tadi bilang kita butuh (tambahan) Rp 184 triliun," ujar Sjafrie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). 

Sjafrie menjelaskan, Kemenhan memang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan alutsista. 

Namun, kata dia, anggaran yang dialokasikan pemerintah selama ini selalu kecil.

"Justru kita tahu belanja pegawai itu sekarang sudah 50 persen. Sedangkan belanja modal untuk kebutuhan alutsista itu masih setengahnya," katanya. 

Meski begitu, Sjafrie menegaskan, penambahan anggaran Rp 184 triliun itu juga akan dipakai untuk belanja pegawai. 

Sebelumnya, Sjafrie menjelaskan, pagu indikatif yang diberikan kepada Kemenhan masih belum mencukupi kebutuhan prioritas. 

"Ini tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer, ini sangat mahal untuk menjamin kedaulatan negara. Semoga teman-teman media bisa ikut menyuarakan bahwa harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya," ucapnya.

"Dan juga kita minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan, perawatan personel kita, baik yang pangkat tamtama, bintara, dan juga perwira dalam hubungan perumahan prajurit," imbuh Sjafrie. 

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan pagu indikatif belanja pertahanan sebesar Rp 167,4 triliun. 

Secara rinci, pagu indikatif belanja pertahanan itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut: 
-Program dukungan manajemen sebesar Rp 75,673 triliun, 
-Program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan Rp 71,919 triliun,
-Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 13,849 triliun, 
-Program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,145 triliun, 
-Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan Rp 2,495 triliun,
-Program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 293,1 miliar,
-Program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 24,7 miliar.
 
Sjafrie pun menyebut usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemenhan akan dibahas Komisi I DPR dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

"Tapi kita juga akan mengajukan ke Menteri Keuangan dan Bappenas," kata Sjafrie.

08 Juli 2025

Anggaran Pertahanan RI Melonjak Jadi Rp245,2 T di 2025

08 Juli 2025

Boeing F-15EX menjadi incaran pengadaan oleh Kemhan (photo: Boeing)

Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyerahkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I 2025 kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan dokumen yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (4/7/2025) ada beberapa pagu belanja yang berubah. Salah satunya anggaran pertahanan yang melonjak tajam.

Prognosis belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun mencapai Rp2.663,4 triliun, atau turun dibandingkan pagu awal yang sebesar Rp2.701,4 triliun.

Anggaran pertahanan yang tadinya sebesar Rp166,1 triliun berubah menjadi Rp245,2 triliun. Realisasi selama semester I-2025 mencapai Rp102,2 triliun (61,6%).

Besarnya kenaikan tersebut ditujukan untuk pengadaan alutsista, pemeliharaan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit dan pengadaan sarana dan prasarana pertahanan.

Kenaikan juga terjadi pada anggaran pendidikan dari sebelumnya Rp285,2 triliun menjadi Rp309,5 triliun.

Sementara itu anggaran pelayanan umum mengalami penurunan signifikan menjadi Rp730,3 triliun dari sebelumnya Rp850 triliun.

Berikut ini rinciannya.
Prognosa belanja semester II 2025 (infographic: Kemenkeu)

09 April 2025

New Zealand to Double Defence Spending

09 April 2025

HMNZS Canterbury is currently deployed to New Zealand’s sub-Antarctic Islands (photos: NZ Navy)

TSAMTO -- The New Zealand government will increase defence spending in the 2025/26 financial year to NZ$9 billion (US$5 billion) and plans to increase this amount to 2% of GDP over the next four years, for which an additional NZ$12 billion will be allocated.

Details of the new Defence Capability Plan were outlined in a speech by Prime Minister Chris Luxon, who called for increased defence spending to ensure security in the new geopolitical environment, Radio New Zealand reports.

The country's defence spending for the new financial year is said to be a significant increase from the New Zealand Defence Force's budget of just under $5 billion in 2024/25.

Over the next four years, the plan calls for investments in projects such as purchasing Javelin antitank missiles and unmanned aerial systems, replacing naval helicopters, and extending the service life of frigates.

The plan calls for increased military spending and stronger ties with Indo-Pacific countries to address climate change and strategic competition between the West, China and Russia.

New Zealand's first quadrennial national security review was originally scheduled to be released in 2023, but its launch has been delayed for various reasons.

The New Zealand Defence Force has been systematically underfunded for the past few decades, with defence spending amounting to just over 1% of GDP. (TSAMTO)

Multi-billion dollar Defence plan unveiled

Prime Minister Christopher Luxon and Defence Minister Judith Collins have released the Government’s plan which outlines planned commitments of $12 billion of funding over the next four years, which includes $9 billion of new spending by the Government.

“Global tensions are increasing rapidly and New Zealand has stepped up on the world stage, but our current Defence spending is simply too low” Prime Minister Christopher Luxon says.

“This blueprint has been designed with a 15-year horizon but deliberately focuses on critical investments needed in the next four years to ensure our Defence Force can adapt as the world around us changes.”

The 2025 Defence Capability Plan outlines indicative investments to ensure the NZDF is:

-Combat capable with enhanced lethality and deterrent effect: This includes increased strike capabilities which will increase our ability to deter actions counter to New Zealand’s interests.

-A force multiplier with Australia and interoperable with partners: New Zealand and Australia have committed to modernize our alliance and further strengthen our bilateral defence relationship including the development of a more greatly integrated ‘Anzac’ force.

-Innovative and has improved situational awareness: Innovation in this plan covers new ways of doing things, exploring new technologies for the NZDF such as uncrewed vehicles and new space technologies and increased funding for Defence Science and Technology.

In the next four years, significant investments include:

-New maritime helicopters – which add combat and deterrent capability to our naval fleet in support of national security objectives

-Network Enabled Army – investments which focus on ensuring our Army can communicate securely and work with our partners

-Javelin anti-tank missile upgrade – investment in the new version of the Javelin guided anti-armour missile system

-Replacing the Boeing 757 fleet with new aircraft to transport personnel and freight where they need to be – from personnel to diplomatic and trade missions.

Defence Minister Judith Collins says the world is inherently more dangerous and our personnel are at the frontline of New Zealand’s security.  

“They cannot do their jobs without the right equipment and conditions.  This plan outlines what resources, equipment and support we need to modernise the NZDF to operate now and in the future,” Ms Collins says. (NZDF)

29 Maret 2025

Albanese Government Grows and Accelerates Defence Spending

29 Maret 2025

Royal Australian Navy fleet (photo: Aus DoD)

There is no greater responsibility for the Albanese Labor Government than keeping Australians safe and securing our nation’s future during a time of global uncertainty. 

As the Government announced last year, we are investing an additional $50.3 billion into the Australian Defence Force (ADF), which will now see an additional $10.6 billion invested over the forward estimates. The value of this investment is now $57.6 billion over the decade and is accounted for in the budget.

In the 2025-26 the Government is also bringing forward $1 billion of investment to enable Defence to acquire capabilities faster. 

The Albanese Government has put a premium on getting Defence spending on track and delivering projects on time. 

We know these investments are essential for maintaining Australia’s defence capabilities in a changing world. 

When we came to office in 2022, we inherited a mess in Defence. 

There was $42 billion worth of programs with zero dollars behind them. 

During a wasted decade, six Liberal Defence Ministers over nine years, including Peter Dutton, presided over 28 projects running 97 years behind schedule. 

During a time of challenging strategic conditions, Australia’s Defence Force was shrinking. 

Almost $20 billion was secretly ripped out of Defence. 

The Albanese Government has made significant investments in cutting-edge Defence capabilities. This has seen investment hit record levels over the past few years. 

We are also backing Australian defence industry. Almost 80 per cent of Defence’s annual budget is spent in Australia. Local investments deliver jobs and economic opportunities for Australia and Australians. 

The transformation in Defence over the past three years has seen: 
-The release of the Defence Strategic Review and the first National Defence Strategy, refocusing Defence and aligning our investment with priority capabilities. 

-A growing ADF for the first time in almost four years, including an increase in ADF recruitment application numbers of more than 19 per cent year-on-year for the past two years. 

-Increased investment and re-focused investment, including more than $330 billion over ten years through the Integrated Investment Program to deliver a more potent, focused and integrated Defence Force. 

28 Maret 2025

Anggaran Pertahanan Malaysia Butuh 1,5% GDP Menjelang 2030

28 Maret 2025

Armoured Engineering Vehicle (AEV) Tentera Darat Malaysia (photo: TDM)

Peruntukan pertahanan perlu 1.5 peratus KDNK negara menjelang 2030

KUALA LUMPUR – , Kementerian Pertahanan akan mencadangkan agar peruntukan perbelanjaan pertahanan negara diunjurkan sebanyak 1.5 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) menjelang tahun 2030 bagi memastikan kejayaan pelaksanaan Kertas Putih Pertahanan (KPP).

Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, untuk makluman, Malaysia kini memperuntukkan kira-kira 1.1 peratus daripada KDNK negara untuk tujuan pertahanan.

“Cadangan meningkatkan perbelanjaan pertahanan ini adalah seiring dengan pendekatan negara-negara jiran yang memberi keutamaan tinggi kepada sektor pertahanan bagi melindungi kepentingan negara yang berdepan cabaran yang semakin kompleks pada masa kini dan masa hadapan.

“Dalam aspek mempercepat pemodenan Angkatan TEntera Malaysia (ATM) bagi menghadapi ancaman tidak dijangka pula, terdapat beberapa langkah dan strategi yang telah dan sedang diusahakan oleh kerajaan antaranya melalui KPP telah menetapkan hala tuju yang jelas bagi menjadikan ATM sebagai Angkatan Masa Hadapan (AMH) yang lebih bersepadu, tangkas dan berfokus menjelang 2030,” katanya di Dewan Negara.

Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan, Senator Amir Md Ghazali yang ingin tahu adakah kerajaan mempertimbangkan untuk meningkatkan bajet pertahanan atau mempercepatkan pemodenan ketenteraan dalam menghadapi ancaman yang tidak dijangka.

Tambah Mohamed Khaled, selain memastikan perolehan aset-aset strategik dilakukan dengan cara yang memenuhi keperluan ATM, proses pemodenan ATM turut diberikan perhatian dengan meneliti keperluan-keperluan baharu.

“Ini termasuklah meneliti keperluan mempunyai angkatan siber yang khusus, lengkap, dan berkeupayaan menghadapi ancaman siber dan misinformation campaign.

“Ketiga, Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan negara iaitu STRIDE, telah menyenaraikan bidang-bidang fokus kritikal untuk diterokai dan diberikan perhatian agar sektor pertahanan negara berupaya berhadapan dengan perkara-perkara seperti cyber warfare, unmanned warfare, drone warfare dan Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Warfare,”katanya.

(Kosmo)

07 Maret 2025

China to Increase Military Budget by 7.2% in 2025

07 Maret 2025

China demonstrated its capabilities to conduct large-scale amphibious operations during February 2025 Exercise (photo: Chinamil)

TSAMTO -- China will increase its military budget by 7.2% in 2025 to 1.784 trillion yuan (about $245.5 billion at today's exchange rate), according to a draft budget released Wednesday.

“National defense spending will amount to 1,784.665 billion yuan, an increase of 7.2%,” RIA Novosti quotes the document, published on the opening day of the annual session of the National People’s Congress (NPC).

As the agency notes, China has been systematically increasing its defense budget every year, while the country does not participate in wars and adheres to the defensive nature of its military doctrine. In 2023, China increased national defense spending by 7.2% to 1.55 trillion yuan (about $220 billion), in 2024 - by 7.2% (to 1.665 trillion yuan, about $231.24 billion).

Lou Qingjian, spokesperson for the third session of the 14th National People's Congress, said on Tuesday that "China's defense spending has grown for nine consecutive years since 2016, and the defense spending share in GDP has remained within 1.5 percent for many years, lower than the world average."

The third session of the 14th National People's Congress (NPC), the country's top legislative body, opened in Beijing on March 5 and will last until March 11.

(TSAMTO)

Nasib Pengadaan Sistem Senjata Pascapemotongan Anggaran

07 Maret 2025

Pinjaman Luar Negeri untuk pengadaan alutsista 2020-2024 adalah sebesar 25 miliar dollar atau 402,5 triliun rupiah dengan kurs Rp 16.100,- (infographic: Sobat Militer)

Tahun fiskal 2025 nampaknya bukan merupakan tahun yang bersahabat bagi sektor pemerintahan dan sektor-sektor lain yang terkait. Ini karena pemerintah melaksanakan pemotongan anggaran dalam tiga putaran yang berbeda.

Pada putaran pertama sudah dilaksanakan pemotongan anggaran senilai Rp 306 triliun, sedangkan pada etape kedua akan besaran anggaran yang akan dipotong adalah Rp 300 triliun.

Sedangkan fase ketiga pemotongan anggaran tidak menyasar sektor pemerintahan, namun menargetkan sektor BUMN di mana dividen yang diterima negara akan berkurang menjadi Rp 100 triliun demi sebuah badan usaha BUMN yang baru saja dibentuk lewat revisi Undang-undang BUMN.

Indikasi anggaran Kementerian Pertahanan periode 2025-2029 (all infographic: Keris)

Tidak diragukan bahwa pemotongan anggaran yang telah terjadi sudah menimbulkan keguncangan pada semua kementerian/lembaga. Sebab pemotongan demikian membuat anggaran belanja barang dan belanja modal berkurang cukup drastis.

Anggaran Kementerian Pertahanan yang sebelumnya hanya dipotong Rp 2,6 triliun ternyata mengalami pengurangan senilai Rp 26,9 triliun dengan pemotongan terbesar pada anggaran belanja modal. Anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2025 mengambil porsi terbesar anggaran pertahanan, namun mengalami pemotongan sebesar Rp 16 triliun.

Berkurangnya alokasi belanja modal akan memengaruhi kegiatan pengadaan sistem senjata oleh Kementerian Pertahanan tahun ini, baik lewat skema Rupiah Murni (RM), Pinjaman Dalam Negeri (PDN) maupun Pinjaman Luar Negeri (PLN). RM biasanya digunakan oleh TNI untuk pengadaan beberapa jenis sistem senjata seperti munisi beragam kaliber, senapan serbu, kapal patroli dan lain sebagainya.


Pada sisi lain, pemotongan anggaran belanja modal sepertinya tidak akan memengaruhi komitmen Indonesia untuk membayar utang pokok dan bunga utang yang jatuh tempo tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 1,3 kuadriliun pada 2025, di mana angka tersebut termasuk bunga utang.

Tidak tersedia informasi berapa utang PLN yang harus dibayar oleh Kementerian Pertahanan pada tahun fiskal 2025, namun dana pembayaran utang tersebut diambil dari anggaran belanja modal. Selain utang PLN, Kementerian Pertahanan juga harus membayar PDN yang jatuh tempo pada tahun ini kepada sejumlah lembaga perbankan nasional.

Terdapat beberapa isu terkait akuisisi sistem senjata yang patut mendapatkan perhatian setelah pemotongan anggaran pada Kementerian Pertahanan diterapkan. Pertama, pencapaian target MEF 2020-2024 yang diprediksi tidak akan tercapai karena isu ketersediaan anggaran.


Sebelumnya Kementerian Pertahanan sudah menetapkan pencapaian target MEF 2020-2024 adalah 66,06 persen atau naik 2,87 persen dari pencapaian MEF 2015-2019. Padahal tahun ini sebenarnya diproyeksikan untuk menyelesaikan beragam program pengadaan pada MEF 2020-2024 yang belum selesai.

Kedua, penundaan penandatanganan loan agreement. Saat ini terdapat sejumlah kegiatan yang telah menerima Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dari Menteri Keuangan yang belum memiliki kontrak di mana PSP tersebut akan jatuh tempo pada 31 Maret 2025.

Terselip pula 50 kontrak yang menantikan penandatanganan atau negosiasi loan agreement oleh Kementerian Keuangan dan lender. Dengan pemotongan anggaran pada Kementerian Pertahanan, maka penundaan penandatangan loan agreement pada tahun ini ialah sebuah pilihan yang logis sekaligus tidak terhindarkan.


Ketiga, ketiadaan dana Rupiah Murni Pendamping (RMP). Mengacu pada data Kementerian Pertahanan, sampai awal Januari 2025 dana RMP belum dialokasikan ke dalam anggaran belanja modal, sehingga tidak ada pemotongan anggaran untuk pos belanja tersebut.

Ketiadaan dana RMP akan membuat loan agreement apapun yang disepakati oleh Kementerian Keuangan dan lender tidak dapat dieksekusi. Tentu menjadi pertanyaan apakah kontrak akuisisi yang telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan akan menjadi default ataukah akan diamandemen sambil menantikan kondisi fiskal yang membaik?

Bila terdapat kontrak yang default, apakah akan ada konsekuensi hukum dan finansial bagi Indonesia? Lalu bagaimana citra Indonesia di mata produsen sistem senjata global jika ada kontrak yang default?


Kemungkinan adanya kontrak yang default bukan suatu hal yang mengada-ada mengingat kecil kemungkinan semua kontrak yang tidak dapat dieksekusi pada MEF 2020-2024 akan diteruskan pada program pembangunan kekuatan periode 2025-2029.

Keempat, kelanjutan program akuisisi. Untuk 50 kontrak yang sudah ditandatangani namun belum mempunyai loan agreement dan sejumlah kontrak lain yang belum ditandatangani, apakah program-program tersebut akan dipilih secara selektif untuk di-carry over ke dalam Blue Book 2025-2029?

Sejak beberapa waktu lalu terdapat informasi bahwa sejumlah program yang tidak dapat dieksekusi pada MEF 2020-2024 akan di-carry over ke periode 2025-2029. Jika informasi demikian benar adanya, berapa besar nilai kegiatan pengadaan yang akan di-carry over? Jumlah program beserta besaran angka PLN yang akan di-carry over dapat dipastikan akan mempengaruhi alokasi PLN pada kurun 2025-2029 bagi Kementerian Pertahanan.


Memperhatikan dengan seksama kondisi fiskal pemerintah saat ini, menjadi pertanyaan apakah dalam beberapa waktu ke depan akan ada penentuan alokasi dana RMP untuk Kementerian Pertahanan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas?

Apabila tersedia alokasi dana RMP pada tahun ini, nilainya diperkirakan kurang dari satu per enam dari total alokasi belanja modal sebelum terkena pemotongan. Dengan nilai alokasi dana RMP yang terbatas, maka hanya sedikit program pada tahun ini yang dapat diaktivasi oleh pemerintah. Tersedia atau tidaknya alokasi dana RMP akan ditentukan oleh ruang fiskal pemerintah dan atau arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, pada akhir tahun lalu Menteri Keuangan sudah menerbitkan PSP bagi sejumlah program yang akan jatuh tempo pada 31 Maret 2025. Apabila Kementerian Pertahanan mampu menandatangani 23 kontrak terkait PSP tersebut sebelum 31 Maret 2025, tantangan berikutnya adalah apakah proses negosiasi loan agreement di Kementerian Keuangan dapat selesai sebelum atau pada 31 Maret 2025?

Bahkan jika proses loan agreement dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut, tantangan berikutnya adalah ketersediaan alokasi dana RMP pada APBN Kementerian Pertahanan tahun fiskal 2025. Apakah kontrak-kontrak tersebut akan mendapatkan prioritas untuk aktivasi ataukah harus memberikan kesempatan kepada kontrak-kontrak lain yang menantikan penandatanganan loan agreement dan atau aktivasi? (Alman Helvas Ali)

04 Maret 2025

Roundup of Speeches by Singapore Minister for Defence

04 Maret 2025

The SAF is now a modern four-service military able to operate effectively across all domains of air, land, sea, and digital. Building capability for the SAF is a continual exercise (infographic: Sing Mindef)

I’ll be speaking at the Committee of Supply Debate 2025 shortly. Tune in for live updates from my speech here.

The SAF is now a modern four-service military able to operate effectively across all domains of air, land, sea and digital. But building capacity and capability for the SAF is a continual exercise – you either upgrade or regress.

The Navy will also launch its first Multi-Role Combat Vessels (MRCVs) later this year. They replace our Victory-class corvettes, in service since 1989. Larger and with range three times that of the corvettes, the MCRVs act as a mothership with unmanned platforms.

The RSAF is evaluating appropriate replacements for the Fokker-50 Maritime Patrol Aircraft, which are due for replacement having served for 30 years since 1993. 

All four submarines for the Republic of Singapore Navy will be operational by 2028. The SAF plans to procure two more – to make up a total of six – as the steady state for its submarine fleet (image: Sing Mindef)

We have recently confirmed the purchase of the F-35As from the US and look forward to establishing our F-35s and F-16 fighter training detachment at Ebbing Air National Guard Base.

The Army will have a Next Generation infantry fighting vehicle, called the “Titan”. Still wheeled, but it’s firepower will be upgraded with a 30mm cannon as a Remote Weapon System, and equipped with counter-Unmanned Aerial Systems capabilities.

The Army’s High Mobility Rocket System, or HIMARS, in-service since 2010 and battle-tested by Ukraine in the Russia-Ukraine War, will be upgraded to integrate newer and more capable rockets.

This new command will deal with digital threats against Singapore from state and non-state actors that threaten our digital backbone, without which our essential services will be crippled.

The Fokker-50 Maritime Patrol Aircraft are due for replacement, and The Republic of Singapore Air Force is evaluating appropriate replacements which include the Boeing P-8As and Airbus C295 (photo: Sing Mindef)

The second new DIS command is the Defence Cyber Command, which consolidates all MINDEF/SAF cybersecurity operations and capabilities, and partner Whole-of-Government and the industry to strengthen national cyber defence.

Almost three years after its inception, the DIS is now ready to stand up two new commands – the first being the SAF C4 & Digitalisation Command (SAFC4DC) that has two centres – the Digital Ops-Tech Centre and the new SAF Artificial Intelligence Centre. 

The SAF has already deployed unmanned platforms for operations. Today, operational patrols in the Singapore Strait are conducted by Unmanned Surface Vessels equipped with electro-optic devices, radars, and a 12.7mm weapon system. 

Unmanned Aerial Vehicles too are now part of a soldier’s arsenal in the Army, much like binoculars for scouts, but with far greater range and precision. 

MINDEF recently confirmed the purchase of eight more F-35As, in addition to the 12 F-35Bs previously announced. An F-35 and F-16 fighter training detachment will also be established at Ebbing Air National Guard Base (photo: Sing Mindef)

Small commercial UASs are easily procured and can be retooled as weapons to inflict harm and destruction. A newly established SAF Counter-UAS Development and Operations group will be responsible to guard against such UASs.

The Army will also establish a similar office, named the Drone Accelerator for Rapid Equipping, or DARE, to scale up operations of unmanned air and ground vehicles for its units.

The Air Force has established a new Unmanned Aircraft Systems (UAS) Warfare and Tactics Centre, to drive the development of UAS warfare and integration with other SAF forces for operations. 

To ensure the SAF’s technological superiority such as in AI, the Future Systems and Technology Directorate and DSO National Laboratories have launched two AI Grand Challenges in partnership with AI Singapore, themed  “Robust AI” and “AI for Material Discovery”.

The Singapore Army will have a new infantry fighting vehicle named the Titan. It comes with a 30mm cannon as a Remote Weapon System and is equipped with counter-Unmanned Aerial Systems (UAS) capabilities. The High Mobility Rocket System (HIMARS) will also be upgraded to integrate more capable rockets (image: Sing Mindef)

The SAF has also set up technology adaptation teams, putting together both combatants and DSO and DSTA engineers – tasked to quickly source and adapt new technologies to resolve problems on the battlefield in quick and real time.

The SAF has put significant sums to invest in training infrastructure. SAFTI City Phase 1 has been available for training since October 2024 to train battalions in urban operations and homeland security.

Pulau Tekong will be expanded to stretch 10km in distance serve as the Army’s second manoeuvre training area for soldiers as well as combat vehicles.

Once the Greenvale Training Area is completed, the SAF will have a combined training area 10 times the size of Singapore – enabling up to 14,000 personnel and 2,400 vehicles to be deployed yearly.

The Navy will launch its first Multi-Role Combat Vessels later this year. They will replace our Victory-class corvettes in service since 1989, and act as a mothership with unmanned platforms (image: Sing Mindef)

The Shoalwater Bay Training Area has been expanded – resulting in the ability to conduct the largest edition of Exercise Wallaby last year, with over 6,200 personnel and approximately 490 platforms.

But given the rapid changes in our external environment, we will continue to monitor the situation closely, and if the need arises, we must be prepared to invest more in further strengthening our capabilities.

Even so, over the past decade, defence spending has stayed within the range of 3% of Singapore’s GDP. I expect growth in defence spending to taper down from FY26 and keep within this range over the next decade, barring any major conflicts or severe economic uncertainty.

These investments to build our defence must be treated as precious resources. For this Financial Year (FY), MINDEF/SAF’s expenditure is projected to be around S$23.4 billion – a 12.4% increase from FY24.

Equipped with electro-optic devices, radars, and a 12.7mm weapon system, the Republic of Singapore Navy’s Maritime Security USVs issue audio and visual warnings using strobe lights, sirens, and long-range acoustics devices and where justified, fire shots with its remote gun system – adding another layer of surveillance and operational response to Singapore’s maritime security system (photo: Sing Mindef)

Following my visit to the UK last year, I am glad to see deepening Singapore-UK defence ties with the UK’s Carrier Strike Group’s deployment to our region later this year. We look forward to its possible participation in FPDA exercises this year.

Both Air Forces will also be conducting the inaugural bilateral air patrol under the Singapore-Indonesia Coordinated Patrol, or PATKOR INDOPURA, later this year.

Both PM Wong and President Prabowo expressed support for more military engagements between the SAF and TNI, including joint training in Kalimantan.

With Indonesia, the Defence Cooperation Agreement has been in force since March 2024. It provides a strong basis for us to promote closer interactions between our defence establishments, especially in new areas of defence cooperation.

We also have good relations with Malaysia, our closest neighbour. Malaysia is at the helm of ASEAN this year, and we will support their Chairmanship as they uphold ASEAN Centrality and Unity, steering the ADMM and ADMM-Plus.

The Air Force will establish a new Unmanned Aircraft Systems (UAS) Warfare and Tactics Centre, driving development of UAS warfare and integration with other SAF forces for operations. The Army will also establish a similar office to scale up operations of unmanned air and ground vehicles for its units. Small commercial UASs are easily procured and can be retooled as weapons to inflict harm and destruction – a newly established SAF Counter-UAS Development and Operations group will be responsible to guard against such UASs (infographic: Sing Mindef)

My delegation and I acknowledge and appreciate the privileged access to both Vice Chairman Zhang and the pinnacle commander class at their NDU.

I also attended the 11th Beijing Xiangshan Forum where I met Vice Chairman of the Central Military Commission GEN Zhang Youxia and ADM Dong. I also had a dialogue session with the PLA’s pinnacle commander class at their National Defence University.

On China, I co-chaired the Singapore-China Defence Ministers’ Dialogue in May 2024 on the Shangri-La Dialogue’s sidelines with then-recently appointed Minister of National Defense ADM Dong Jun.

During my call with Secretary of Defense Pete Hegseth, we affirmed our commitment to the long-standing defence relationship which has benefited Singpaore and United States. I invited him to the Shangri-la Dialogue and look forward to further strengthening our defence relations.

The Biosafety Level-4 lab building will complete construction in 2026. When operationalised, and in line with WHO and MOH guidelines, it will be certified as a Maximum Containment Facility to handle lethal bio agents and develop early disease control measures (photo: Sing Mindef)

The Protocol Amendment for the 1990 Memorandum of Understanding (MOU) was signed in 2019 by then President Trump and then-PM Lee Hsien Loong, and extends the 1990 MOU for 15 years. The MOU remains the cornerstone document for our military ties and engagements. 

With the US, a Major Security Cooperation Partner, our collaborations with their Department of Defense and military are extensive. Our military engagements and mutual benefits have grown over the years. 

Our pilots have trained in the US since the early 1970s. F-16s, F-15SGs, and soon to be F-35s are manufactured by and purchased from US companies, alongside other high-end weapon platforms. Singapore invests heavily into our own defence and the US appreciates that.

Last year, the SAF’s Changi Regional Humanitarian Assistance and Disaster Relief Coordination Centre coordinated a delivery of aid supplies to Gaza via Jordan via an RSAF A330 Multi-Role Tanker Transport aircraft, a C-130 transport aircraft, and a commercial plane.

Pulau Tekong has also been built up, almost doubled from its original size with an expanded 10km of training space. Pulau Tekong will be the Army’s second manoeuvre training area for soldiers as well as combat vehicles (image: Sing Mindef)

In Sep 2024, the RHCC coordinated the delivery of aid supplies to communities affected by Typhoon Yagi in Lao PDR, Myanmar, and Vietnam. The RHCC also delivered another tranche of aid to Gaza via Jordan with the MRTT earlier this month.

SAF medical teams together with MOH medical teams may be able to deploy to such a place in the coming months.

The SAF is making plans to provide medical assistance to the people in Gaza, through other options in the region, such as Egypt, Jordan, and the UAE, where more civilians from Gaza have gone to receive treatment. 

The Network of ASEAN Chemical, Biological, and Radiological (CBR) Defence Experts will continue and complement efforts under the physical Regional CBR Centre that Singapore is setting up to strengthen the region’s capacity to deal with CBR threats.

Once the Greenvale Training Area in Australia is completed, the SAF will have a combined training area 10 times the size of Singapore (photo: Sing Mindef)

The Biosafety Level-4 lab building will complete construction in 2026. When operationalised, and in line with WHO and MOH guidelines, it will be certified as a Maximum Containment Facility to handle lethal bio agents and develop early disease control measures.

SG celebrates 60 years of independence this year. We will continue to build a strong SAF, to protect and keep Singapore as a sovereign and independent nation. I thank members for their support and personal commitment to build a strong defence and security for SG. 

Roundup of speeches by Senior Ministers of State for Defence Mr Heng Chee How and Mr Zaqy Mohamad for the Committee of Supply Debate 2025. They spoke on enhancements to the NS experience and training of our national servicemen, and partnering Singaporeans to strengthen community resilience and readiness for disruptions. 

I thank the House for their support for MINDEF’s budget, and to all Singaporeans for their part in safeguarding our home and way of life.