Pemasangan Rudal Aster 30 Bikin Kapal PPA TNI AL Mampu Tangkis Rudal Balistik

10 Oktober 2026

Kapal PPA  Giovanni delle Bande Nere (P 434) ketika berlatih menembakkan rudal permukaan-ke-udara ASTER 30 (photo: Marina Militare)

Lompatan Teknologi TNI AL: Rudal Aster 30 Bikin Kapal PPA Mampu Tangkis Rudal Balistik

Paris, IDM – Pemasangan rudal Aster 30 pada dua kapal perang Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) bakal mendongkrak kemampuan pertahanan udara TNI AL. Senjata ini menggeser kapasitas tempur armada laut Indonesia dari perlindungan jarak dekat menjadi penangkis rudal balistik (anti-ballistic missile).

Head of Naval Systems MBDA, Stefano Bertuzzi, menyebut Aster 30 sebagai satu-satunya amunisi di portofolio perusahaan yang sanggup merontokkan ancaman rudal balistik di udara.

“Satu-satunya senjata yang kami punya untuk mengatasi ancaman rudal balistik cuma Aster. Kami tidak punya senjata lain untuk kebutuhan itu,” kata Bertuzzi di Paris, Prancis, Senin (5/10).

Bertuzzi menjelaskan, kemampuan mencegat rudal balistik butuh pemandu berakurasi tinggi. Pengembangan varian terbaru Aster 30 B1NT membekali rudal dengan komponen pencari sasaran (seeker) berbasis gelombang radio frekuensi tinggi (Ku-band) buatan Thales.

“Pengembangan utama pada B1NT ada di bagian pemandunya. Kami mengganti pemandu lama dengan seeker radio gelombang Ku-band buatan Thales. Perubahan ini meningkatkan akurasi tembakan secara signifikan,” ujar Bertuzzi.

Rudal Aster 30 versi standar mempunyai jangkauan 100-120 km (photo: Seaforces)

Ia menambahkan, varian B1NT bahkan sanggup memburu sasaran balistik hingga jarak 1.500 kilometer. Kehadiran pemandu baru tersebut membuat rudal lebih responsif menyasar objek bergerak cepat.

“Varian B1NT dirancang mampu mencegat sasaran balistik sampai jarak 1.500 kilometer. Jadi, Aster memang solusi utama untuk menangkal rudal balistik,” tutur Bertuzzi.

Meski punya kemampuan teruji, pemboyongan rudal ini harus berhadapan dengan ketatnya antrean produksi di Eropa. MBDA memberlakukan aturan prioritas pemesanan (first contract, first served), yang menempatkan pemesan awal seperti Prancis dan Italia di daftar teratas. Pembuatan komponen seeker Thales sendiri butuh waktu di atas dua tahun.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengincar amunisi penangkis serangan udara ini sejak 10 tahun lalu. Keputusan memboyong dua kapal PPA, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, dari galangan Fincantieri Italia kini membuka jalan bagi MBDA dan Indonesia untuk menuntaskan negosiasi kontrak rudal Aster 30.

(IDM)

LCS 1 Dijangka Terima April 2027 Tanpa Sistem Pelancar Peluru Berpandu Antikapal - Khaled Nordin

09 Oktober 2026

LCS 1 KD Maharaja Lela 2501 (photos: LUNAS)

KUALA LUMPUR: Kapal Tempur Pesisir (LCS) 1 dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan pada April 2027.

Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, berkata tarikh baharu itu diberikan Lumut Naval Shipyard (LUNAS) selepas kontraktor dipertanggungjawabkan tidak dapat memenuhi komitmen asal untuk menyerahkan kapal berkenaan pada Disember 2026.

"Kelewatan itu berpunca daripada rangkaian kerja yang masih belum selesai, termasuk kerja perpaipan, pemasangan kabel, pemasangan dan pemeriksaan peralatan serta aktiviti pengujian dan pentauliahan yang seterusnya.

"Di pihak Kementerian Pertahanan, mewakili Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) khususnya, kita sangat berasa dukacita, kecewa dan tidak selesa dengan kelewatan dan prestasi pembinaan LCS yang dipertanggungjawabkan kepada LUNAS.

"Perubahan tarikh penyiapan dan kelewatan ini adalah sesuatu yang sememangnya memberi kesan kepada kesiagaan ATM dan juga pertahanan negara," katanya Ketika menggulung perbahasan mengenai Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) di Dewan Rakyat, hari ini.

Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2/2026 mendapati projek LCS lewat 7.55 peratus daripada jadual sehingga 25 Jun lalu, sekali gus menimbulkan risiko terhadap penyerahan fizikal (PHO) LCS 1, yang dijangka turut memberi kesan kepada PHO LCS 2 hingga LCS 5.

Kelewatan itu dilaporkan berlaku susulan sistem pelancar peluru berpandu antikapal (NSM) yang masih belum tersedia selepas permit eksportnya dibatalkan secara kekal oleh Kerajaan Norway.

Susulan itu, Mohamed Khaled berkata, pihak kementerian mengakui penerimaan LCS pada April 2027 adalah tanpa NSM.

Laporan Ketua Audit Negara sebelum ini mengunjurkan bahawa kelewatan penyiapan LCS 1 sehingga Disember 2035.

"Tetapi kalau kita mencari alternatif kepada pembelian-pembelian misil yang sudah kita, sedang dan akan lakukan daripada LIG Korea, Roketsan Turkiye ataupun daripada MBDA Perancis, masa yang diambil untuk penghantaran hanya tiga tahun.

"Jadi kita sedang timbang semua ini dan akan pastikan supaya masa penghantaran, pemasangan tidak lebih ataupun tidak terlalu lama seperti kontrak Norway," katanya.

Jelasnya lagi, walaupun kapal LCS ini tidak ada NSM namun ia dilengkapi sistem persenjataan lain.

"LCS akan tetap dilengkapi dengan beberapa jenis sistem persenjataan yang lain, antaranya misil dari permukaan ke udara, misil daripada permukaan ke laut dalam selain berhadapan ancaman daripada kapal selam.

"Kita juga mempunyai sistem peperangan elektromagnetik untuk menggagalkan segala serangan-serangan yang akan dilakukan dan juga Combat Management System yang mengintegrasikan semua keupayaan ini dengan sistem radar dan pengesan kapal," katanya.

(Bernama)

Seremoni Keel Laying Fregat Anti-Kapal Selam Serbaguna Baru

06 Oktober 2026

Seremoni keel-laying fregat anti kapal selam Vietnam (photos: HQ VN)

HQ Online - Pada pagi hari tanggal 5 Oktober, di Kota Da Nang, Angkatan Laut Vietnam—bekerja sama dengan Song Thu Corporation dan Departemen Umum Industri Pertahanan (GDDI)—menyelenggarakan upacara keel-laying/peletakan lunas untuk kapal fregat anti-kapal selam serbaguna yang baru.

Hadir dalam upacara tersebut adalah: Laksamana Muda Nguyen Thien Quan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut; Kolonel Nguyen Viet Ha, Kepala Departemen Logistik dan Teknis, Departemen Umum Pertahanan; serta Kolonel Dinh Truong Son, Direktur Utama Song Thu Corporation.

Turut hadir pula perwakilan dari Dewan Direksi Song Thu Corporation, berbagai instansi dan departemen fungsional Angkatan Laut, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek pembangunan kapal tersebut.

Kapal fregat anti-kapal selam serbaguna ini secara resmi mulai dikerjakan pada tanggal 10 Agustus 2026. Kapal ini dirancang secara mandiri oleh Vietnam dan memiliki tingkat lokalisasi senjata serta peralatan tertinggi yang pernah dicapai.

Kapal ini memiliki panjang 108 meter, lebar 13,6 meter, bobot benaman (displacement) lebih dari 2.000 ton, dan kecepatan maksimum 28 knot.

Selama periode sebelumnya, Song Thu Corporation telah secara aktif berkoordinasi dengan badan manajemen proyek pihak pemesan (Angkatan Laut), unit konsultan dan pengawas, serta otoritas registrasi untuk memfinalisasi rencana dan peraturan terkait koordinasi konstruksi, inspeksi, pengawasan, serta perencanaan pembangunan kapal.

Perusahaan juga sedang melakukan percepatan penyusunan dokumen desain konstruksi, pengadaan material dan peralatan, serta melakukan persiapan menyeluruh di segala aspek untuk melanjutkan tahap peletakan lunas kapal baru tersebut.

Saat berbicara dalam upacara peletakan lunas kapal baru ini, Laksamana Muda Nguyen Thien Quan menegaskan: Dengan tradisi pembangunan dan pengembangan selama 50 tahun, Song Thu Corporation telah membangun banyak kapal militer modern dan kapal khusus yang berteknologi tinggi. Kapal-kapal yang dibangun oleh perusahaan dan telah dioperasikan tersebut turut berkontribusi dalam membantu angkatan bersenjata melaksanakan tugas perlindungan kedaulatan maritim secara efektif. Demi menyelesaikan proyek sesuai jadwal, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut meminta Song Thu Corporation untuk memusatkan sumber dayanya secara efektif guna mempercepat pembangunan kapal, serta memastikan adanya sinkronisasi, kepatuhan terhadap spesifikasi desain, dan pemenuhan kemampuan teknis maupun taktis.

Para pejabat dan karyawan perusahaan harus menunjukkan tekad kuat dalam menerapkan pendekatan "3 shift, 4 tim"; memahami sepenuhnya enam prinsip yang jelas: "penanggung jawab yang jelas, tugas yang jelas, jadwal yang jelas, hasil yang jelas, tanggung jawab yang jelas, dan prosedur yang jelas"; serta berupaya menyelesaikan uji penerimaan fregat anti-kapal selam tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Instansi terkait di lingkungan Komando Angkatan Laut memantau secara berkala dan mengawasi dengan ketat proses pembangunan; menyelenggarakan prosedur penerimaan kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku—dengan memastikan kemajuan, kualitas, keselamatan, dan kesesuaian dengan desain yang telah disetujui; serta segera melaporkan setiap masalah atau kendala yang muncul selama proses pembangunan kepada pihak investor untuk diselesaikan.

(Hai Quan Viet Nam)

The Ministry of Defense Orders the Decommissioning of 10 Navy Ships

26 September 2026

Royal Thai Navy Tapi Class Anti-Submarine Corvette, HTMS Khirirat (FF-432) (photo: Defensopedia)

On September 24, 2026, the Ministry of Defence issued an order to decommission ships that are no longer cost-effective. This follows the signing of an order by Lieutenant General Adul Boonthamcharoen, Minister of Defence, on September 23, 2026, to retire several Royal Thai Navy vessels from active service, effective October 1, 2026. This decision was made because some ships have been in service for a long time, are in dilapidated condition, and require high maintenance costs compared to the benefits of continued use

.

The released list includes: HTMS Khirirat (frigate), HTMS Similan (large supply ship), HTMS Suk and HTMS Chanthra (large survey ships), Patrol Boats T.81, T.82, and T.83 (coastal patrol vessels), Patrol Boat T.243 (coastal patrol vessel), and River Patrol Boats L.K.15 and L.141, totaling 10 vessels.

HTMS Similian (AOE 871) replenishment oiler (photo: GlobalSecurity)

HTMS Khirirat (hull number 432) is the longest-serving ship in its class, having been commissioned on August 10, 1974, after being built by a US company. It is currently approximately 52 years old, and the 1st Frigate Squadron has announced plans to decommission it on September 28, 2026, marking the end of a warship's service after more than half a century.

As for HTMS Similan, it is a large supply ship, not a vessel over 50 years old as some reports suggest. According to publicly available information from the Royal Thai Navy, it was commissioned on August 12, 1996, making it approximately 30 years old. Therefore, this decommissioning reflects an assessment of the ship's condition and cost-effectiveness for maintenance on a case-by-case basis, not solely based on age.

HTMS Suk 812 large survey vessels (photo: murphygodzilla)

While HTMS Suk and HTMS Chanthra are large survey vessels tasked with maritime exploration, HTMS T.81, T.82, T.83, and T.243 are patrol vessels used for security and surveillance in coastal areas. HTMS L.K.15 and L.141 are smaller river patrol vessels. Therefore, the decommissioning encompasses both large vessels and those supporting specific area missions.

The primary reason, according to the Ministry of Defense's order, was the deteriorated condition of the ships due to prolonged official service. Repairs were expensive and not cost-effective for continued use. Therefore, the approach was changed from using budget funds to repair old ships to managing naval forces in accordance with available missions and resources.

HTMS Chanthara 811 large survey vessels (photo Teachers)

After decommissioning, the Royal Thai Navy plans to follow the regulations of the Ministry of Finance by auctioning the ships. If they cannot be sold, they may be dismantled and their parts sold, with the proceeds returned to the treasury. For any unsold wreckage, the Royal Thai Navy may consider donating it to government agencies, such as for the construction of artificial reefs, subject to the relevant procedures and regulations.

This decommissioning, therefore, does not mean the end of all naval missions, but rather the gradual removal of older vessels or those that are no longer cost-effective to repair. The Royal Thai Navy must manage its force structure and support vessels to align with future missions, especially under budgetary constraints and the high cost of maintaining older ships.

Tor T.81 patrol vessel (photo: ThaiSeaFearer)

For HTMS Khirirat, which has a service history spanning over five decades, its decommissioning on October 1st will mark a significant turning point for the Royal Thai Navy's older frigates. The subsequent procedures for managing government assets will then follow.

(ChiangMaiNews)

PT PAL dan Naval Group Bersiap untuk Pesanan Lanjutan Kapal Selam Scorpene dan Fregat FDI

23 September 2026

Kapal selam Scorpene (photo: Indian Navy)

Perusahaan galangan kapal milik negara Indonesia, PT PAL, dan perusahaan galangan kapal asal Prancis, Naval Group, akan menandatangani perjanjian kerja sama pembuatan kapal yang mencakup pembangunan kapal perang *Frégate de Défense et d'Intervention* (FDI) dan dua kapal selam Scorpene Evolved tambahan.

Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini menginformasikan kepada Janes bahwa upacara penandatanganan perjanjian tersebut akan diselenggarakan di kantor pusat PT PAL di Surabaya pada tanggal 24 September.

Perjanjian-perjanjian ini akan menetapkan kerangka kerja sama seandainya Indonesia melanjutkan rencana untuk mengakuisisi gelombang kedua kapal selam Scorpene Evolved dan fregat FDI, ujar sumber-sumber tersebut.

Informasi lebih lanjut yang diperoleh Janes menunjukkan bahwa perjanjian tersebut akan berfokus pada pengaturan pembagian kerja, alih teknologi, peluang pembangunan di dalam negeri, serta mekanisme partisipasi industri yang dapat diterapkan jika program akuisisi tersebut terealisasi.

Program Scorpene Indonesia diresmikan melalui kontrak yang ditandatangani pada Maret 2024, yang mencakup akuisisi dua kapal selam serang diesel-elektrik Scorpene Evolved untuk TNI Angkatan Laut.

Fregat FDI/Belharra (image: EnnuiShao)

Program ini mencapai tonggak sejarah penting pada 7 Agustus 2026 ketika pembangunan kapal pertama secara resmi dimulai melalui upacara pemotongan pelat baja di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya.

Dalam program ini, kedua kapal selam tersebut dibangun di Indonesia melalui pengaturan alih kemampuan antara Naval Group dan PT PAL Indonesia.

PT PAL Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan, integrasi, pengujian, perakitan akhir, dan penyerahan kapal, sementara Naval Group menyediakan keahlian desain kapal selam, dukungan rekayasa, alih teknologi, dan bantuan teknis.

Scorpene Evolved merupakan varian terbaru dari desain kapal selam konvensional Naval Group yang ditujukan untuk pasar ekspor.

Kapal selam ini menggunakan baterai litium-ion berkapasitas tinggi yang dirancang untuk memberikan daya tahan lebih lama saat beroperasi di bawah air, fleksibilitas operasional yang lebih besar, serta kebutuhan perawatan yang lebih rendah.

(Jane's)

Program Fregat Baru Thailand Mengarah pada Kapal Kombatan dengan Kemampuan Serangan Darat

22 September 2026

Fregat baru yang ditawarkan Hanwha Ocean kepada Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) (image: Hanwha Ocean)

Fregat masa depan Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan operasi serangan darat dan penanggulangan sistem udara tak berawak (C-UAS), selain menjalankan misi peperangan laut.

Gambar hasil rekayasa komputer yang diberikan kepada Janes oleh Hanwha Ocean memberikan indikasi rinci pertama mengenai bagaimana persyaratan tersebut dapat diimplementasikan dalam desain yang telah dipilih.

Dalam pernyataan tertanggal 18 September yang mengonfirmasi pemilihan Hanwha Ocean sebagai kontraktor utama fregat tersebut, RTN menguraikan persyaratan kemampuan di tiga bidang utama peperangan laut: peperangan permukaan, peperangan anti-kapal selam, dan pertahanan udara.

Pihak angkatan laut juga mencatat bahwa fregat tersebut akan mampu melaksanakan misi serangan darat, menangkal sistem udara tak berawak, serta mendukung operasi komando dan kendali, *datalink*, dan operasi gabungan.

Kemampuan-kemampuan ini akan secara signifikan meningkatkan opsi serangan permukaan yang dimiliki RTN.

Fregat baru yang ditawarkan Hanwha Ocean kepada Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) (image: Royal Thai Navy)

Persyaratan yang digariskan oleh RTN tampak selaras dengan konfigurasi yang digambarkan dalam visualisasi yang diberikan kepada Janes oleh Hanwha Ocean.

Gambar tersebut memperlihatkan desain fregat dengan karakteristik *low-observable* (sulit dideteksi) yang dilengkapi dengan meriam laut di bagian depan, baterai sistem peluncuran vertikal (VLS) yang ditempatkan di depan anjungan, serta peluncur rudal anti-kapal di bagian tengah kapal.

Namun, baik Hanwha Ocean maupun RTN belum menyebutkan jenis rudal apa yang akan dipasang pada fregat tersebut.

Gambar itu juga memperlihatkan beberapa bukaan yang lebih kecil, antena komunikasi, dan perangkat elektro-optik yang tersebar di sekitar tiang kapal dan bangunan atas (*superstructure*).

Tepat di depan anjungan kapal terdapat dudukan (*pedestal*) yang dapat menampung kubah senjata *Close-In Weapon System* (CIWS) dan efektor non-kinetik untuk menangkal UAS.

Bagian buritan kapal dilengkapi dengan dek penerbangan yang ukurannya memadai untuk helikopter angkatan laut kelas menengah serta apa yang tampak sebagai hanggar yang mampu menampung dua unit helikopter.

(Jane's)

Hanwha Ocean dari Korea Selatan Menangkan Tender Fregat Angkatan Laut Thailand

10 September 2026

Hanwha Ocean adalah nama baru bagi DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) setelah perusahaan galangan kapal tersebut resmi diakuisisi dan berganti nama di bawah naungan Hanwha Group (gambar: Hanwha Group)

Angkatan Laut Thailand telah memilih Hanwha Ocean Co Ltd dari Korea Selatan untuk membangun satu kapal fregat dalam proyek pengadaan senilai 16,73 miliar Baht, yang mencakup sistem terkait, peralatan, suku cadang, pelatihan, dan layanan dukungan.

Laksamana Korawit Chayarathi, Komandan Armada Kerajaan Thailand sekaligus ketua komite proyek pengadaan fregat, menandatangani pengumuman yang menetapkan Hanwha Ocean sebagai pemenang tender.

Perusahaan tersebut menawarkan harga total sebesar 16,73 miliar Baht; angka ini tidak termasuk bea cukai namun sudah mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), pajak lainnya, biaya transportasi, dan segala biaya lainnya.

Hanwha Ocean adalah perusahaan galangan kapal dan rekayasa kelautan asal Korea Selatan. Didirikan pada bulan Oktober 1973, perusahaan ini diluncurkan kembali di bawah naungan Hanwha Group pada tahun 2023.

Harga tersebut bersifat tetap dan mengikat berdasarkan ketentuan DAP (Incoterms 2020), yang mencakup transportasi dan asuransi hingga fregat diserahterimakan di Pangkalan Angkatan Laut Sattahip atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Angkatan Laut.

Sementara itu, juru bicara Angkatan Laut, Laksamana Muda Parat Rattanachaiphan, menyatakan bahwa Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah menandatangani ringkasan hasil seleksi pada tanggal 4 September, dan Sekretaris Tetap Pertahanan kemudian menyetujui hasil seleksi tersebut pada tanggal 7 September.

Hanwha Ocean (sebelumnya DSME) memiliki pengalaman sebelumnya setelah menyerahkan HTMS Bhumibol Adulyadej—fregat pertama Thailand di kelas ini—pada tahun 2018 (foto: Angkatan Laut Kerajaan Thailand)

Ia mengatakan bahwa pihak Angkatan Laut menyadari besarnya perhatian publik terhadap proyek ini karena menyangkut keamanan nasional, perlindungan kepentingan maritim, dan penggunaan dana publik.

Oleh karena itu, aspek ketepatan, nilai manfaat (value for money), transparansi, dan akuntabilitas sangat ditekankan di sepanjang proses pengadaan.

Angkatan Laut menegaskan bahwa proyek ini ditujukan untuk memberikan manfaat bagi negara secara keseluruhan, bukan sekadar menyediakan kapal perang baru bagi Angkatan Laut. Angkatan Laut akan secara resmi mengumumkan hasil seleksi pada 18 September, setelah masa pengajuan keberatan berakhir.

Pihak Angkatan Laut akan memaparkan hasil tersebut serta menjelaskan kriteria seleksi, alasan pemilihan, poin-poin utama proposal, dan manfaatnya bagi negara.

(ThaiPBS)

Australia Awards Babcock & Saab Sustainment Contract for Anzac-class Frigates

06 September 2026

Australia appoints Babcock Australia and Saab as capability life-cycle manager (CLCM) for the seven-ship Anzac-class frigate (photo: Aus DoD)

Babcock and Saab awarded Frigate Capability Life Cycle Manager contract to ensure Anzacs are safe, ready and available into the future

Babcock Australasia (Babcock), partnering with Saab Australia (Saab), has been selected as the Frigate Capability Life Cycle Manager (CLCM) to deliver critical asset management, engineering and supply chain services to ensure the Royal Australian Navy’s (RAN) Anzac class frigates remain seaworthy, materially ready and available into the future.

The new, five-year contract is valued at around $117.5 million. Babcock and Saab will work closely with Defence to manage the critical Anzac capability through the remainder of their lifecycle as the RAN transitions to a new fleet of surface combatants.

Offering proven asset management capability, Babcock and Saab’s partnership delivers unmatched knowledge of the Anzac class platform and its combat system and an established sovereign workforce.

The Babcock and Saab strategic collaboration reflects decades of warship sustainment experience at the Henderson maritime precinct. Both companies have supported Anzac sustainment as key members of the Warship Asset Management Agreement (WAMA) and through Babcock’s long-term partnership with the New Zealand Defence Force as Strategic Maritime Partner, maintaining 100 per cent of the Royal New Zealand Navy fleet. Babcock is also the Regional Maintenance Provider West (RMP-West), supporting the RAN deliver maintenance to the Anzac Class fleet and other vital vessels.

Babcock Australasia Acting CEO Leah Grantham said:

“We are delighted to be continuing our long-standing support for critical maritime sustainment for the Royal Australian Navy from Henderson, Western Australia, in partnership with Saab. 

“Babcock is proud to deliver this vital work uplifting sovereign capability, creating local jobs, strengthening the economy and ensuring the Anzacs remain operational, seaworthy and ready to meet Australia’s defence needs now and into the future.

“Babcock remains steadfast in our commitment to Western Australia. We have been delivering critical programs and services for Defence there since 1991 and annually, contribute more than $250m to the state, supporting more than 850 full-time equivalent jobs.” 

Saab Australia Managing Director Andy Keough CSC said:

“This contract reflects the strength of our partnership with Babcock, bringing together complementary capabilities to deliver sovereign and future‑focused sustainment outcomes for the Royal Australian Navy.

“Building on more than 35 years supporting Australia’s naval capability, Saab brings deep expertise in combat systems integration and sustainment, together with our role as the Australian Combat Management System (AusCMS) provider, to ensure the Navy’s frigate fleet remains ready to meet current and future demands.”

(Babcock)

PM Thailand Memeriksa Kesiapan Tempur Angkatan Laut Kerajaan Thailand, Termasuk HTMS Chakri Naruebet

04 September 2026

PM Anutin Charnvirakul memeriksa kesiapan tempur Royal Thai Navy (RTN) dalam latihan di provinsi Chonburi. RTN berencana untuk memiliki total 8 unit kapal fregat berkinerja tinggi dalam armadanya hingga tahun 2037, sekarang baru ada 4 (all photos: RTN)

Laksamana Muda Parach Rattanachaiyapan, juru bicara Angkatan Laut Kerajaan Thailand, mengungkapkan bahwa pada hari Kamis, 27 Agustus 2026, Perdana Menteri mengunjungi latihan Satuan Tugas di Teluk Thailand bagian atas dan Lapangan Latihan Angkatan Laut Kerajaan Thailand No. 15 (Haad Yao), Distrik Sattahip, Provinsi Chonburi, untuk menerima pembaruan tentang persiapan dan kesiapan pasukan untuk misi sesuai dengan kebijakan Panglima Angkatan Laut Kerajaan Thailand, yang menetapkan tahun 2026 sebagai "Tahun Kesiapan Tempur Angkatan Laut Kerajaan Thailand."

Inspeksi ini akan menunjukkan kesiapan Angkatan Laut Kerajaan Thailand dalam hal personel, peralatan, dan taktik, serta integrasi kekuatan angkatan laut, kekuatan udara, Komando Korps Marinir, unit perang khusus angkatan laut, dan sistem komando dan kendali, yang memungkinkan misi gabungan yang terkoordinasi dan efektif.

Pada kesempatan ini, Perdana Menteri memeriksa operasi di atas HTMS Chakri Naruebet, menerima pengarahan tentang situasi dan konsep pengerahan pasukan, mengamati dukungan senjata pantai, dan menyaksikan demonstrasi penggunaan pesawat tanpa awak. Latihan ini merupakan bagian dari rencana pengembangan untuk memanfaatkan HTMS Chakri Naruebet sebagai "Carrier UXV," yang berfungsi sebagai basis komando, kendali, dan dukungan untuk operasi pesawat tanpa awak (UAV) multidimensi, termasuk pengintaian, pengawasan, pencarian, dan penunjukan target. Hal ini meningkatkan jangkauan dan kontinuitas operasional, mengurangi risiko terhadap personel, dan meningkatkan efektivitas pasukan tempur utama Angkatan Laut Kerajaan Thailand.

Beberapa UAV yang digunakan dalam latihan ini merupakan hasil penelitian dan pengembangan oleh para peneliti Angkatan Laut Kerajaan Thailand. Mereka telah menggabungkan pengetahuan dan pengalaman dari operasi dunia nyata untuk mengembangkan sistem yang memenuhi persyaratan operasional. Pengujian dalam kondisi pelatihan simulasi akan menghasilkan peningkatan dan pengembangan lebih lanjut dari sistem tersebut, sejalan dengan promosi industri pertahanan dan peningkatan kemandirian.

HTMS Bhumibol Adulyadej, fregat berkinerja tinggi dan salah satu kekuatan tempur utama Angkatan Laut Kerajaan Thailand, berpartisipasi penuh dalam latihan ini untuk menunjukkan kemampuannya dalam pengawasan, identifikasi dan serangan target, komando dan kendali, serta operasi gabungan dengan kapal, pesawat, dan unit lain.

Latihan ini juga mencerminkan peran penting fregat berkinerja tinggi sebagai inti armada, yang mencakup pertahanan udara, peperangan anti-permukaan dan anti-kapal selam, penghubungan data, dan pengendalian operasi maritim. Namun, Angkatan Laut Kerajaan Thailand saat ini memiliki jumlah fregat berkinerja tinggi yang terbatas. Sementara negara-negara tetangga dan berbagai negara di kawasan ini membuat lompatan besar dalam mengembangkan kemampuan angkatan laut dan teknologi militer mereka.

Angkatan Laut Kerajaan Thailand perlu mempercepat peningkatan kemampuannya dengan mengakuisisi fregat berkinerja tinggi tambahan. Hal ini untuk memastikan kapasitas yang cukup untuk misi, rotasi dan pemeliharaan, serta kesiapan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan strategis, melindungi kedaulatan, dan menjaga kepentingan nasional di laut dalam lingkungan keamanan yang berubah dengan cepat.

Pada saat yang sama, latihan ini mendukung pengembangan Kesadaran Domain Maritim (MDA) dengan menghubungkan data dari kapal, pesawat terbang, dan sistem tanpa awak, memungkinkan komandan untuk memiliki gambaran yang akurat dan tepat waktu tentang situasi maritim, yang mengarah pada pengambilan keputusan dan respons yang efektif.

Lebih lanjut, Perdana Menteri dan delegasinya mengunjungi Pusat Komando Insiden (ICC) untuk bantuan bencana skala besar di Lapangan Latihan Angkatan Laut No. 15, dan mengamati demonstrasi kesiapan peralatan dan integrasi antar unit. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Angkatan Laut Kerajaan Thailand dapat diterapkan untuk pertahanan nasional, menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di laut, dan membantu masyarakat selama bencana atau keadaan darurat.

Juru bicara Angkatan Laut Kerajaan Thailand menyatakan bahwa kunjungan ini tidak dimaksudkan untuk memamerkan kesiapan kapal, pesawat terbang, atau sistem senjata individu, tetapi lebih untuk menunjukkan kesiapan Angkatan Laut Kerajaan Thailand "secara keseluruhan," dimulai dari kesadaran situasional. Komando dan kendali, pengerahan pasukan, dukungan logistik, dan bantuan sipil.

“Kesiapan tempur bukan berarti menunggu situasi terjadi, melainkan mempersiapkan personel, peralatan, dan sistem komando dan kendali agar siap melaksanakan tugas segera ketika negara dan rakyatnya membutuhkannya.”

(RTN)

Singapore Conducts Keel Laying Ceremony for Third MRCV

03 September 2026

Keel laying ceremony for third MRCV (photos: RSN)

Earlier today, Permanent Secretary (Defence) Mr Joseph Leong officiated the Keel Laying Ceremony for our third Multi-Role Combat Vessel (MRCV) at ST Engineering. The ceremony was also attended by Chief of Navy Rear Admiral (RADM) Sean Wat and senior officials and representatives from the RSN, DSTA Defence Science and Technology Agency and ST Engineering Marine.

The keel laying ceremony is a time-honoured tradition in shipbuilding, commemorating the ‘birth’ of a new ship cradled in its shipyard.

The RSN’s MRCVs will progressively replace our Victory-class Missile Corvettes (MCVs), which have been in service since 1989. The MRCVs are expected to be delivered from 2028 onwards.

(RSN)

Soal Alutsista TNI yang Menua, Modernisasi Harus Diikuti Strategi Pensiun

03 September 2026

6 Fregat Ahmad Yani class, 2 unit sudah diganti Sigma 105, 2 unit diganti PPA dan 2 unit diganti dengan Arrowhead 140 (photo: TNI AL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pensiunnya KRI Ki Hajar Dewantara-364 menjadi gambaran bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia tak hanya soal mendatangkan armada baru. 

Saat bersamaan, pemerintah juga harus menentukan kapan alutsista lama sudah tak lagi layak dipertahankan dan bagaimana mengakhiri masa pakainya. 

Komisi I DPR menyetujui rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melelang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dalam rapat kerja bersama Kemenhan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Kamis (27/8/2026).

Kapal yang dibangun pada 1980 itu dinilai sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas pokok TNI AL.

Korvet Fatahillah class, 2 dari 3 kapal telah dilakukan Mid-life Upgrade (photo: TNI AL) 

Usianya juga telah melampaui masa manfaat ekonomis dan teknis.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengatakan, mempertahankan kapal tersebut justru akan menjadikannya dead stock karena sudah tidak memiliki manfaat operasional.

"Sudah tidak memiliki manfaat operasional akan menyebabkan aset tersebut menjadi dead stock, serta berpotensi menimbulkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan tanpa memberikan manfaat yang sebanding," kata Donny saat rapat bersama Komisi I DPR. 

Persetujuan pelelangan diberikan setelah DPR menerima Surat Presiden (Surpres) Nomor R-33/Presiden/07/2026 tertanggal 14 Juli 2026. 

4 Kapal Cepat Rudal Mandau class sudah dipesankan KCR-70 dari Turki (photo: TNI AL)

 

Berkaca kasus KRI Ki Hajar Dewantara yang masuk usia tua kemudian dilelang, lantas seperti apa persoalan pengelolaan alutsista Indonesia selama ini?

Kapan tepatnya alutsista dikatakan sudah usia "uzur" dan siap dipensiunkan?

Usia 30 tahun dinilai mulai jadi titik evaluasi 

Pengamat pertahanan sekaligus Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko, mengatakan usia pakai alutsista, khususnya kapal perang, dipengaruhi oleh dua hal utama, yakni kualitas perawatan dan perkembangan teknologi. 

Kapal yang dirawat dengan baik dapat memiliki usia operasional lebih panjang. Namun, kemampuan fisik kapal bukan satu-satunya ukuran kelayakan.

16 Korvet Anti Kapal Selam Parchim class penggantiinya menunggu keputusan (photo: TNI AL)

"Persoalannya bukan hanya apakah kapal masih bisa berlayar, tetapi untuk misi apa kapal tersebut masih layak digunakan," kata Dwi kepada Kompas.com, Sabtu (29/8/2026). 

Dalam Operasi Militer Perang (OMP), misalnya, kapal dituntut memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi peperangan modern. 

Salah satu faktor penting adalah sistem Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR).

Sebuah kapal mungkin masih mampu berlayar, tetapi apabila sistem elektronika, sensor, komunikasi, serta kemampuan integrasi datanya sudah tertinggal, efektivitasnya ketika beroperasi dalam sebuah gugus tugas juga ikut menurun. 

14 unit kapal FPB 57 class sudah diganti secara bertahap dengan KCR-60 (photo: TNI AL)

Dwi mengatakan, secara umum sekitar 30 tahun dapat menjadi patokan masa pakai optimal sebuah kapal perang. 

"Secara umum, 30 tahun dapat dijadikan patokan masa pakai optimal sebuah kapal perang," ungkapnya.

"Di atas usia tersebut kapal masih mungkin dioperasikan, tetapi kemampuan dan efektivitasnya biasanya akan menurun secara bertahap, tergantung kondisi kapal, tingkat perawatan, serta modernisasi yang dilakukan," lanjutnya.

Sebagian kapal TNI AL sudah di atas 30 tahun 

Persoalannya, kondisi alutsista TNI saat ini masih diwarnai sejumlah aset yang telah berusia sangat tua. 

14 unit Frosch class Landing Ship Tank tipe medium, belum ada penggantinya (photo: TNI AL)

Dwi mengatakan, riset ISDS menemukan sekitar 60 persen kapal TNI AL telah berusia lebih dari 30 tahun. 

"Rata-rata alutsista TNI sudah tua. Riset ISDS diantaranya pernah menemukan bahwa usia rata-rata kapal TNI AL 60 persen sudah di atas 30 tahun," beber Dwi. 

Bahkan, menurutnya TNI AL masih mengoperasikan KRI Teluk Amboina yang telah berusia sekitar 65 tahun.

Kondisi serupa juga ditemukan di matra lain. TNI AD, misalnya, masih mengoperasikan meriam Gunung M-48 kaliber 76 milimeter buatan Yugoslavia tahun 1948. 

12 unit LST besar buatan AS dan 6 unit LST buatan Korsel secara bertahap telah diganti dengan LST 117m dan juga kapal LPD (photo: Poros Nusantara) 

 

"Realitasnya, banyak kapal TNI AL sudah uzur. Karena itu, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh," ujar Dwi. 

Menurut dia, apabila biaya mempertahankan sebuah alutsista sudah terlalu besar dibandingkan kemampuan yang diberikan, pemerintah harus mulai mempertimbangkan opsi pensiun atau penggantian.

Begitu pula ketika kondisi teknisnya sudah tidak memenuhi standar keselamatan maupun tugas pokok. 

Pensiun alutsista melalui proses berlapis 

Keputusan memensiunkan alutsista juga bukan kewenangan satu lembaga saja.

3 kapal tanker telah selesai dibangun namun kapal tanker kecil tidak diteruskan dan kapal fleet tanker belum ada penggantinya (photo: Lakhtikov Dmitiy)

Dwi menjelaskan, prosesnya dimulai dari Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan. Usulan tersebut kemudian diajukan kepada Panglima TNI. 

Panglima TNI selanjutnya meneruskan permohonan kepada Kemenhan untuk diproses lebih lanjut. 

Kemenhan berkoordinasi dengan Kemenkeu sebagai pengelola aset negara. Dokumen tersebut kemudian diteruskan kepada Presiden. 

Setelah itu, pemerintah dan Panglima TNI melakukan pembahasan bersama Komisi I DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam proses pemindahtanganan atau penghapusan aset.

9 kapal penyapu ranjau kelas Kondor II telah datang penggantinya 2 unit dari Jerman (photo: Antara)

Dengan mekanisme tersebut, alutsista yang sudah tidak layak operasional tidak serta-merta bisa dihapus atau dijual. 

Ada proses administratif yang harus dilalui untuk memastikan status aset negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

KRI Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu contoh bagaimana proses tersebut berjalan. 

Setelah dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan operasional dan telah melewati masa manfaat ekonomis maupun teknis, pemerintah mengajukan pemindahtanganannya melalui mekanisme lelang hingga akhirnya memperoleh persetujuan Komisi I DPR. 

BTR50 dan PT-76 Korps Marinir telah bertahap dibelikan LVT-7 dan BMP-3F namun jumlahnya belum mencukupi (photo: Antara)

 

Tak harus berakhir jadi besi tua 

Alutsista yang memasuki masa pensiun juga tidak selalu harus berakhir sebagai besi tua. 

Untuk aset tertentu yang memiliki nilai sejarah, pemerintah dapat mempertahankannya sebagai bagian dari museum, monumen, atau sarana pendidikan. 

Alutsista yang masih memiliki nilai guna tertentu juga dapat dialihfungsikan untuk kepentingan nonoperasional setelah melalui proses demiliterisasi dan perubahan status. 

Pilihan tersebut membuka kemungkinan agar aset yang sudah tidak layak digunakan untuk perang tetap memberikan manfaat. 

8 unit NC-212 seri angkut dan patroli maritim kini sebagian telah didatangkan dengan seri CN-235 (photo: Puspenerbal)

Namun, untuk aset yang sudah tidak memiliki nilai operasional maupun historis, pelelangan dapat menjadi pilihan.

Dwi menilai langkah pemerintah melelang eks KRI Ki Hajar Dewantara merupakan terobosan karena aset yang sudah tidak digunakan masih dapat memberikan nilai ekonomi bagi negara. 

"Selama ini, alutsista yang sudah tidak digunakan sering kali hanya dipotong-potong atau dijadikan sasaran tembak dalam latihan. Dengan mekanisme penjualan atau lelang, aset yang sudah tidak digunakan masih memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan penerimaan bagi negara," ujarnya. 

Jangan menunggu sampai benar-benar uzur 

Bagi Dwi, persoalan utama bukan hanya bagaimana menyelesaikan alutsista yang sudah pensiun, tetapi bagaimana pemerintah mengantisipasi masa pensiun tersebut sejak jauh hari.

KRI Cakra 401 telah dipesankan dua kapal selam Scorpene LIB namun karena selesainya lama dibutuhkan kapal selam interim (photo: Antara)

Alutsista yang mendekati akhir masa pakainya perlu dievaluasi secara berkala. 

Evaluasi mencakup kondisi teknis, sisa usia pakai, kemampuan operasional, kebutuhan modernisasi, hingga biaya pemeliharaan. 

Dari evaluasi tersebut, pemerintah dapat menentukan apakah sebuah alutsista masih layak dipertahankan, dimodernisasi, diperpanjang usia pakainya, atau mulai disiapkan untuk dipensiunkan. 

"Strateginya harus dimulai dari pemeliharaan yang disiplin dan perencanaan sejak dini," kata Dwi.

Korvet latih KRI Ki Hajar Dewantara 364, perhatikan bahwa sebagai kapal latih mempunyai 2 bridge (photo: TNI AL)

Menurut dia, anggaran pemeliharaan juga harus diawasi agar benar-benar digunakan sesuai peruntukan. 

"Anggaran pemeliharaan juga harus dijaga agar benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan oleh oknum, karena menyangkut langsung keselamatan prajurit dan kesiapan pertahanan," ujarnya. 

Alutsista yang sudah tua pun tidak boleh dipaksakan beroperasi di luar kemampuan teknisnya. 

Sebab, mempertahankan alutsista hanya demi mengejar jumlah justru dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan.

(Kompas)

Media Jepang Laporkan Indonesia Tertarik Akuisisi Fregat Mogami Upgrade

31 Agustus 2026

Fregat Mogami varian Upgrade (image: Naval Power)

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- The Japan Times melaporkan, Jakarta juga telah menyatakan minat untuk membeli fregat kelas Mogami dari Jepang yang telah ditingkatkan (New FFM). Namun, keputusan mengenai kapal-kapal tersebut diperkirakan baru akan diambil setelah kesepakatan kapal perusak kelas Asagiri diselesaikan untuk dikirimkan ke Indonesia.

Tokyo telah memasok tiga kapal pertama dari rencana armada 11 fregat kelas Mogami yang telah ditingkatkan untuk menggantikan kapal perang kelas Anzac ke Angkatan Laut Australia yang sudah tua. Mogami termasuk ke dalam pembicaraan trilateral antara ketiga menteri pertahanan (menhan), dengan Tokyo memberikan wawasan kepada Jakarta mengenai pembelian serupa.

Sebelumnya, Menhan Shinjiro Koizumi, Menhan RI, dan Menhan Australia Richard Marles menggelar pembicaraan trilateral. Ketiganya sepakat untuk mempromosikan kerja sama pertahanan bilateral dan trilateral, menurut Kementerian Pertahanan di Tokyo.

Langkah Menhan Koizumi dilakukan tidak lama setelah Menhan RI menggelar pertemuan dengan Menhan China Laksamana Dong Jun di Jakarta. Pun sebelumnya Angkatan Laut China dan TNI AL menggelar latihan melewati laut timur Taiwan, sepulang kapal perang Indonesia dari Vladivostok, Rusia.

Jepang telah melonggarkan aturan mengenai transfer alutsista ke-17 negara, termasuk Indonesia. Langkah itu dilakukan Jepang untuk semakin mendekatkan diri dengan negara-negara yang bisa diajak kerja sama, khususnya dalam mengantisipasi ancaman China. Menhan Koizumi secara pribadi juga memperkuat hubungan personal dengan Menhan Sjafrie.

(Republika)