18 November 2026

Angkatan Darat Vietnam Berlatih Bertempur dengan Menyeberangi Sungai

18 November 2026

Angkatan Darat Rakyat Vietnam saat ini memiliki 7 daerah militer (Quân Khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9) ditambah Komando Ibu Kota Hanoi. Quân Khu 6 dan Quân Khu 8 secara resmi dihapus dan dilebur pada tahun 1976, Quân Khu 6 dilebur ke dalam Quân Khu 5, Quân Khu 8 dilebur ke dalam Quân Khu 9 (image: Wiki)

QDND Online - Selama beberapa hari terakhir, di penyeberangan sungai di Nghe An, para perwira dan prajurit Resimen 1 (Divisi 324), Brigade 414 (Wilayah Militer 4), dan pasukan koordinasi lainnya telah aktif berlatih dan mempersiapkan latihan tempur defensif Wilayah Militer. Mulai dari merakit jembatan dan feri untuk memastikan tank dan artileri dapat menyeberangi sungai, hingga mengatur penyeberangan sungai untuk infanteri, semua pasukan berfokus pada mengasah keterampilan mereka, meningkatkan koordinasi, dan menangani situasi darurat.


Setiap hari, di penyeberangan sungai, perintah komando dan deru mesin bergema. Suasana selama pelatihan penyeberangan sungai menggunakan jembatan ponton PMP (Pontonno-Mostovoy Park) 60 ton dan feri amfibi GSP (Gusenichnyy Samokhodnyy Parom), yang dilakukan bersama oleh Brigade Zeni ke-414, selalu mendesak dan serius.

Tank PT-76 amfibi menyeberangi sungai (photos: QDND)

Perintah dari komandan Brigade 414  terdengar jelas: “Perhatian, Batalyon 4! Jembatan utama telah hancur. Batalyon diperintahkan untuk mengerahkan dan mengamankan penyeberangan sungai menggunakan jembatan ponton PMP 60 ton dan feri GSP!”


Unit-unit tersebut dengan cepat dikerahkan untuk menjalankan misi mereka. Kendaraan khusus yang membawa bagian-bagian jembatan ponton perlahan mundur ke dermaga, diluncurkan, dan dirakit menjadi jembatan ponton PMP seberat 60 ton untuk memungkinkan kendaraan menyeberangi sungai. Melalui pelatihan, latihan gabungan, penyesuaian, dan pelajaran yang didapat, pasukan secara bertahap menyempurnakan rencana dan mengoordinasikan pengerahan misi untuk memastikan penyeberangan sungai selesai tepat waktu.

Tank T-54 menyeberangi sungai (photos: QDND)

Saat mengoperasikan langsung kendaraan penarik meriam anti-pesawat 37mm melintasi jembatan ponton, Mayor Nguyen Trong Thu, pengemudi Kompi 8, Batalyon 3, Brigade 283, berbagi: “Kami fokus pada latihan manuver, menjaga arah kemudi, kecepatan, dan jarak yang tepat saat melintasi jembatan. Permukaan jembatan ponton berguncang, sehingga pengemudi harus tetap tenang, mengamati dengan cermat, dan mengikuti perintah dengan ketat. Melalui setiap sesi pelatihan, kami belajar dari pengalaman dan berkoordinasi dengan Korps Zeni dan pasukan lainnya untuk membawa kendaraan dan meriam melintasi sungai sesuai rencana dan memastikan keselamatan.”


Selama pelatihan, unit-unit menggabungkan keterampilan teknis, koordinasi, dan penanganan situasi simulasi seperti mendekatnya UAV pengintai, artileri, atau serangan UAV bunuh diri di penyeberangan feri. Berbagai model, alat peledak, suara simulasi, dan tabir asap kamuflase digunakan, membantu para prajurit terbiasa dengan kondisi pertempuran yang realistis.


Tidak hanya pada penyeberangan jembatan apung, tetapi juga pada penyeberangan swa-gerak, feri GSP digunakan untuk mengangkut tank T-54 ke tepi seberang; tank amfibi PT-76 berlatih penyeberangan sungai swa-gerak. Kendaraan-kendaraan tersebut dioperasikan sesuai rencana, memastikan kepatuhan terhadap kerangka waktu yang ditentukan.

Pasukan infantri menyeberangi sungai dengan berenang atau menggunakan jembatan pontoon (photos: QDND)

Mayor Ho Huu Ngoc, penjabat Komandan Batalyon 4, Brigade 414, mengatakan bahwa unit tersebut ditugaskan untuk memastikan penyeberangan sungai menggunakan feri GSP dan jembatan ponton PMP untuk unit teknis dan persenjataan militer di Wilayah Militer. Tugas ini membutuhkan koordinasi tepat waktu, sementara kondisi cuaca, hidrologi, dan kecepatan arus dapat berubah, dan bobot kendaraan serta artileri cukup berat. Oleh karena itu, unit tersebut berfokus pada pelatihan realistis, meningkatkan kebugaran fisik dan kemahiran prajurit dalam menggunakan peralatan, memperkuat inspeksi dan pemeliharaan kendaraan, dan segera mengatasi kekurangan setelah setiap sesi pelatihan.


Di penyeberangan sungai lainnya, Resimen 1 (Divisi ke-324) berkoordinasi dengan peleton milisi setempat untuk melakukan latihan penyeberangan sungai bagi infanteri. Teknik para prajurit dalam mengemas dan menghubungkan rakit cukup mahir, dan formasi tersebut mempertahankan jarak yang tepat selama penyeberangan sungai. Unit tersebut juga berkoordinasi dengan baik dengan milisi setempat untuk menangani situasi secara efektif ketika UAV musuh mendekati penyeberangan.


Bagi prajurit yang bukan perenang handal, latihan menyeberangi sungai merupakan tantangan yang signifikan. Mulai dari gerakan berenang individu hingga koordinasi dengan rekan satu tim, setiap orang harus tekun dalam berlatih. Sersan Ho Tien Dung (Kompi 9, Batalyon 3) mengaku: “Sebelumnya, saya bukan perenang yang baik, jadi saya khawatir saat berlatih menyeberangi sungai. Dengan bimbingan dari para perwira dan dorongan dari rekan satu tim, saya berlatih lebih banyak. Sekarang saya percaya diri dalam berkoordinasi dengan rekan satu tim saya saat melakukan misi menyeberangi sungai.”



Untuk berhasil menyelesaikan pelatihan, Resimen 1 berfokus pada pelatihan individu dan organisasi, serta koordinasi antar unit. Menurut Letnan Kolonel Nguyen Tat Trang, Komandan Resimen 1: “Untuk berhasil mengorganisir penyeberangan sungai, unit harus melakukan pengintaian lapangan, mengembangkan rencana, menetapkan tugas dengan jelas, dan memastikan koordinasi yang erat antar pasukan. Melalui pelatihan, kami berfokus pada pengecekan menyeluruh terhadap taktik pasukan; kemampuan komando dan kendali mereka, kemampuan mereka untuk menangani situasi, dan segera mengambil pelajaran serta mengatasi keterbatasan untuk mencapai hasil terbaik dalam latihan.”


Untuk mempersiapkan latihan tempur pertahanan Wilayah Militer  , komite Partai dan komandan unit mengeluarkan resolusi kepemimpinan, mengembangkan rencana, menyiapkan lapangan latihan dan dokumen latihan. Secara bersamaan, unit-unit tersebut fokus pada penguatan pengetahuan, meluncurkan kampanye simulasi, dan membangun tekad di antara pasukan; isi pelatihan mengikuti dengan cermat tugas dan karakteristik setiap titik persimpangan. Melalui pelatihan, unit-unit tersebut terus belajar dari pengalaman, mengatasi keterbatasan, menyempurnakan rencana, dan meningkatkan koordinasi antar pasukan. Ini adalah langkah persiapan penting untuk memastikan seluruh unit siap berpartisipasi dalam latihan tempur pertahanan Wilayah Militer.

"Inimitable" Mulai Jalani Sea Trial di Jerman

18 November 2026

Kapal selam keempat Singapore mulai jalani sea trial di Kiel, Jerman (photo: KN-Online)

Media lokal di Kiel, Jerman 'Kieler Nachrichten' memberitakan bahwa Galangan kapal ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) mulai memberangkatkan kapal selam Inimitable-yang tercatat sebagai kapal selam ke-172 dalam daftar produksi galangan Kiel - untuk menjalani rangkaian uji coba laut pertamanya di perairan Pelabuhan Kiel (Kieler Hafen) pada hari Senin, 26 Oktober 2026, berselang beberapa bulan setelah pengiriman kapal selam INS Drakon milik Israel.

Singapore membeli total 6 unit kapal selam Type 218SG (Invincible-class) dari galangan kapal Jerman, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) dalam tiga tahapan kontrak (masing-masing 2 unit) untuk menggantikan armada kapal selam lama Singapore (kelas Challenger dan kelas Archer).

TKMS lakukan sea trial RSS Inimitable di Kiel, Jerman (photo: WarshipCam)

Kontrak Tahap Pertama dilakukan pada Desember 2013 untuk 2 unit kapal selam yang saat ini telah operasional yaitu RSS Invincible dan RSS Impeccable. Kontrak Tahap Kedua dilakukan pada Mei 2017 untuk 2 unit kapal selam masing-masing RSS Illustrious dan RSS Inimitable.  RSS Illustrious telah tiba di Singapore pada April 2026; sedangkan RSS Inimitable sedang menjalani sea trials di Kiel, Jerman dan ditargetkan beroperasi penuh paling lambat tahun 2028.

Kontrak Tahap Ketiga dilakukan pada Mei 2025 untuk 2 unit kapal selam yang ditandatangani saat pameran IMDEX Asia pada Mei 2025; dijadwalkan untuk dikirim ke Singapore pada 2034. Penambahan 2 unit terakhir menurut Kementerian Pertahanan Singapore dilakukan karena armada 4 kapal selam dinilai belum cukup untuk menjaga kehadiran bawah laut secara terus-menerus mengingat tingginya siklus pemeliharaan (maintenance cycle) kapal selam di perairan sibuk dan dangkal seperti Selat Malaka dan Laut China Selatan.

Malaysia Pertimbangkan Fregat FDI-XL Sebagai LCS Batch-2?

18 November 2026

Kunjungan delegasi LUNAS ke Naval Group (photo: LUNAS)

Baru-baru ini, perwakilan dari manajemen perusahaan galangan kapal Malaysia, LUNAS, mengunjungi galangan kapal Prancis, Naval Group, di Lorient, Prancis.

Perkembangan ini mengingatkan pada fregat FDI XL—yang dipamerkan oleh Naval Group dalam ajang Euronaval 2026—dan memunculkan pertanyaan apakah seri FDI mungkin menjadi kandidat untuk kelompok kedua kapal tempur pesisir (*Littoral Combat Ships*/LCS) milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN).

Berdasarkan rencana strategis jangka panjang "Force Posturing 2035" milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, kelompok kedua program LCS berpotensi mencakup setidaknya tujuh kapal tambahan. Namun, belum diputuskan apakah kelompok baru ini akan tetap menggunakan desain *Gowind* yang sudah ada.

Gowind 2500 sebagai turunan desain Maharaja Lela class (image: Devianart)

Mengingat kelompok pertama—kelas *Maharaja Lela*—mengalami penundaan selama bertahun-tahun, penyesuaian biaya, dan berbagai tantangan terkait konstruksi, tidak mengherankan jika Angkatan Laut mempertimbangkan untuk mengevaluasi ulang desain bagi kelompok kedua. Mengadopsi desain yang benar-benar baru, alih-alih tetap menggunakan kelas *Gowind*, bisa menjadi opsi yang layak untuk dipertimbangkan.

Dalam konteks ini, fregat FDI dari Naval Group muncul sebagai pilihan yang sangat kompetitif.
FDI versi dasar memiliki bobot benaman (*displacement*) saat muatan penuh sekitar 4.500 ton dan dilengkapi dengan radar *active electronically scanned array* (AESA) *Sea Fire* yang canggih, sistem manajemen tempur modern, serta kemampuan komprehensif untuk pertahanan udara, peperangan anti-permukaan, dan peperangan anti-kapal selam. Bagi angkatan laut berskala menengah seperti Malaysia, FDI dapat berfungsi sebagai fregat utama dalam armada mereka.

Fregat FDI XL (infographic: Naval Group)

Sementara itu, FDI XL yang baru diperkenalkan merupakan varian yang telah ditingkatkan dengan lambung yang lebih panjang dan bobot benaman yang lebih besar, sehingga menyediakan ruang tambahan untuk persenjataan dan peralatan; bobot benaman saat muatan penuh diperkirakan mencapai sekitar 5.300 hingga 5.500 ton.

Perlu dicatat bahwa, sejak pameran DSA 2026, Naval Group telah mengindikasikan bahwa FDI merupakan salah satu solusi angkatan laut yang mereka tawarkan kepada Malaysia. Saat ini, keterlibatan antara LUNAS dan Naval Group tidak menandakan adanya kemitraan yang sudah final untuk pengadaan kapal tempur pesisir (LCS) gelombang kedua, dan bukan pula berarti Malaysia telah memutuskan untuk mengakuisisi kapal jenis FDI. Namun, mengingat landasan kerja sama yang sudah terjalin antara kedua belah pihak dalam proyek LCS saat ini—ditambah dengan upaya aktif Naval Group dalam mempromosikan fregat generasi terbarunya kepada Malaysia—menarik untuk dicermati apakah FDI nantinya dapat muncul sebagai salah satu kandidat untuk pengadaan kapal LCS gelombang kedua.

17 November 2026

PM Marape Reaffirms K500 Million Commitment to PNGDF Air Wing

17 November 2026

PNGDF CN-235 P2-502 (photo: PNG Govt)

Prime Minister Hon. James Marape has reaffirmed his Government’s K500 million commitment to rebuilding and modernising the Papua New Guinea Defence Force (PNGDF) air capabilities as CASA aircraft P2-502 departed for Indonesia today for major calendar servicing.

Speaking at the official send-off ceremony at the PNGDF Air Transport Wing in Port Moresby, Prime Minister Marape described the occasion as an important milestone in restoring the country’s defence capabilities and fulfilling a commitment he made in August 2021.

“Five years ago, I stood at this very location and made a commitment that we would restore this aircraft and rebuild the operational capabilities of our Defence Force Air Transport Wing,” he said.

“Today, we are witnessing another important step towards fulfilling that commitment. Our Defence Force is the embodiment of our national sovereignty, and this Government remains fully committed to rebuilding and strengthening it.”

Prime Minister Marape said the National Executive Council, through Decision No. 244/2026, had committed K500 million towards rebuilding and modernising the PNGDF’s air capabilities.

Recovery of Second CN-235 and Acquisition of New Aircraft
The programme includes the recovery of a second CASA aircraft, P2-501, the acquisition of a new upgraded CASA aircraft, and investment in pilot training, aircraft engineering, technical personnel and maintenance systems.

“This is a substantial investment in our national security and sovereignty. We must ensure that our Defence Force has the aircraft, equipment, personnel and technical capabilities required to serve our country effectively,” he said.

Prime Minister Marape recalled that in August 2021, Indonesia assisted in returning the serviced engine of P2-502 from Bandung aboard an Indonesian military Hercules aircraft.

The National Government subsequently committed K50 million towards the aircraft’s recovery and rehabilitation.

He acknowledged that the restoration process had taken longer than anticipated because of complex technical and airworthiness requirements.

“There can be no shortcuts when it comes to aviation safety. We must ensure that every aircraft returning to service meets the highest safety and operational standards,” he said.

The CASA CN235-100 is a twin-engine turboprop aircraft capable of transporting approximately six tonnes of cargo or 40 personnel and operating from short and unsealed airstrips.

PNGDF CN-235 P2-501 (photo: Wolodymir Nelowkin)

Prime Minister Marape said this made it particularly important for Papua New Guinea, where difficult terrain, scattered islands and limited road infrastructure continued to present challenges in delivering essential services.

“Restoring this aircraft is not simply about putting another plane into the sky. It is about strengthening the capacity of the State to reach our people, respond to emergencies and protect our sovereignty,” he said.

Prime Minister Marape thanked the Government and people of Indonesia for their continuing friendship and defence cooperation, particularly through PT Dirgantara Indonesia, which will undertake the aircraft’s major servicing in Bandung.

He acknowledged Indonesian Ambassador His Excellency Okto Dorinus Manik and said the partnership reflected the strong relationship between the two neighbouring countries.

“Indonesia is one of our closest and most important neighbours. We appreciate its steadfast partnership with Papua New Guinea, not only on this occasion but throughout our longstanding relationship,” he said.

“Our defence partnerships are never intended to compromise our sovereignty. They are intended to strengthen our own Defence Force and prepare it for the challenges of today and tomorrow.”

Prime Minister Marape said Papua New Guinea would continue strengthening defence cooperation with Indonesia, Australia and other international partners, including through the Pukpuk Treaty with Australia, which entered into force on 8 July 2026.

He emphasised that investment in defence was necessary in an increasingly uncertain international security environment, particularly as modern warfare became more technologically advanced.

“Investment in defence is not an investment for war. It is an investment for peace. When we invest in defence, we secure peace within our borders and strengthen our ability to maintain peaceful relationships with the world around us.”

He said Papua New Guinea must strengthen its aviation, maritime, infantry and technological capabilities over the next decade as the country progresses towards its 60th anniversary of independence.

The Secretary of the PNG Department of Defence stated that the new aircraft to be purchased is the CASA C295 for Border and Maritime Surveillance, Troop Mobility and Internal Security, National Election Logistics, Disaster Relief and Humanitarian Assistance, and Accessing Remote Airstrips (photo: Airbus)

Prime Minister Marape also stressed the importance of protecting Papua New Guinea’s vast land and maritime territories against illegal fishing, drug trafficking, transnational crime and other threats to national security.

Turning to the 2027 National General Election, Prime Minister Marape expressed hope that CASA P2-502 would return from Indonesia in the first quarter of next year, following completion of its servicing and airworthiness requirements.

“We want this aircraft back before the elections so that our own Defence Force can assist in transporting our troops, police personnel and election materials throughout the country,” he said.

“This is an important contribution our Defence Force can make towards ensuring the successful conduct of our National General Election.”

Prime Minister Marape also called for continued work towards restoring the second CASA aircraft and strengthening the PNGDF’s helicopter capabilities.

He thanked Defence Minister Hon. Elias Kapavore, PNGDF Commander Rear Admiral Philip Polewara, Defence Secretary Hari John Akipe, the Air Transport Wing and all personnel involved in the aircraft recovery programme.

“The Defence Force is the embodiment of our national sovereignty. It deserves the full support of this Government and every government that comes after us,” Prime Minister Marape said.

“We will continue investing in our Defence Force, building its capabilities and ensuring that it is ready to serve and protect our people, our resources and our sovereignty.”

Prime Minister Marape concluded by wishing the ferry crew and technical personnel a safe journey to Indonesia.

“Safe journey, EAGLE-502. May God bless the Papua New Guinea Defence Force and the Independent State of Papua New Guinea.”

Perancis Kembali Tawarkan Rafale untuk Penggantian F/A-18D dan Su-30MKM Menjelang Pertengahan 2030-an

17 November 2026

Kunjungan Duta Besar Prancis bersama delegasi Dassault Aviation ke Kemhan Malaysia (photo: MYkemhan)

KUALA LUMPUR – Sekretaris Jeneral Kementerian Pertahanan, YBhg. Datuk Lokman Hakim Ali, menerima kunjungan hormat dari Duta Perancis ke Malaysia, Tuan Marc Abensour, bersama dengan delegasi Dassault Aviation di Kementerian Pertahanan.

Pertemuan ini adalah platform untuk memperkuat diplomasi pertahanan Malaysia-France, sambil meneroka kerjasama strategis dalam pengembangan kemampuan pertahanan udara negara. Perbincangan ini juga menyentuh potensi program Multi-Role Combat Aircraft (MRCA) dari Angkatan Udara Malaysia (RMAF), termasuk pengenalan kemampuan dan teknologi pesawat, Rafale.

Rafale dengan persenjataan penuh (photo: DGA)

Aspek kerjasama industri pertahanan juga diberi perhatian, terutama peluang untuk pemindahan teknologi, pengembangan modal manusia dengan keterampilan tinggi, peningkatan kandungan lokal, dan peningkatan kemampuan perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan (MRO). Pendekatan ini sesuai dengan aspirasi Kebangsaan Industri Pertahanan (DIPN) untuk memperkuat industri pertahanan lokal, meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kebergantungan pada sumber asing.

Pengunjungan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Malaysia dan Perancis untuk memperluas kerjasama pertahanan, bukan hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan teknologi, industri, dan keahlian lokal untuk kepentingan jangka panjang pertahanan dan keamanan nasional.

Hasil Tender Fregat Thailand Dibatalkan?

17 November 2026

Hanwha Ocean (dahulu DSME) dari Korea Selatan pada September 2026 lalu terpilih sebagai pemenang tender dengan desain fregat kelas OCEAN-40F berbobot sekitar 4.000 ton, yang merupakan pengembangan dari kapal fregat DSME HTMS Bhumibol Adulyadej (photo: RTN)

Pada tanggal 16 November 2026, Laksamana Nares Wongtrakul, Kepala Staf Angkatan Laut Kerajaan Thailand, memberikan keterangan menyusul laporan berita yang menyebutkan bahwa Komite Banding dan Pengaduan telah mengirimkan surat kepada pihak Angkatan Laut yang mengusulkan pembatalan proyek pembangunan kapal fregat tersebut. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut saat ini sedang diverifikasi untuk bahan pertimbangan, dan pihak-pihak terkait telah diminta untuk memberikan data pendukung, mengingat terdapat pedoman serta prosedur yang jelas mengenai langkah yang harus diambil.

Saat ditanya apakah Angkatan Laut Kerajaan Thailand telah menerima surat pemberitahuan untuk membatalkan pengadaan tersebut, Laksamana Nares mengatakan bahwa ia belum melihat surat itu. Namun, sepengetahuan beliau, surat tersebut berisi permintaan agar Angkatan Laut Kerajaan Thailand meninjau kembali proses pengadaan tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa ia belum mengetahui rincian isi surat itu, termasuk redaksi atau saran spesifik yang mungkin tercantum di dalamnya.

Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa Komite Banding dan Pengaduan, setelah meninjau keberatan dari kelima pihak pemohon banding dan memeriksa fakta-fakta sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Seleksi, menyimpulkan bahwa klaim dari empat pihak pemohon—yaitu Singapore Technologies Engineering Ltd., TAIS Gemi Insaat ve Teknoloji Anonim Sirketi Ltd., Askeri Fabrika ve Tersane Isletme Anonim Sirketi Ltd., dan Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.—tidak cukup substansial untuk dipertimbangkan.

Akan tetapi, komite tersebut mendapati bahwa klaim dari pihak pemohon lainnya, yakni Thai Frigate Building Consortium, berkaitan dengan masalah yang mendasar (material) dan berdampak signifikan terhadap proses pengadaan tersebut. Oleh karena itu, komite memerintahkan Angkatan Laut Kerajaan Thailand untuk membatalkan pengadaan ini dan melaksanakan proses pengadaan yang baru sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat dua Undang-Undang Pengadaan Publik dan Manajemen Pasokan Pemerintah Tahun 2017.

16 November 2026

Prajurit Wing Udara 2 Puspenerbal Rampungkan Pelatihan UAV ANKA di Turki

16 November 2026

Prajurit Puspenerbal menyelesaikan pelatihan pilot dan payload operator UAV Anka di TAI (photos: Puspenerbal)

TNI AL - Puspenerbal -- Dalam rangka mendukung kesiapan operasional pengawakan sistem pesawat udara tanpa awak, Prajurit Wing Udara 2 Puspenerbal merampungkan Pilot and Payload Operator Training UAV ANKA yang berlangsung selama 5 bulan, mulai Juni hingga November 2026 di fasilitas industri pertahanan terkemuka, Turkish Aerospace Industry (Türkhavacılık Uzaysanayi), yang berlokasi di Ankara, Turkiye.


Program pelatihan intensif ini dirancang untuk membekali personel dengan penguasaan teknis dan taktis dalam mengoperasikan wahana udara nirawak (UAV) ANKA beserta sistem muatan (payload) misi pengintaian dan pengamatan maritim. Keberhasilan menyelesaikan pendidikan ini menjadi langkah strategis dalam menyongsong modernisasi alutsista udara di lingkungan Puspenerbal.


Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, Kolonel Laut (P) Oscar Johanes Novie, turut memberikan apresiasi penuh dan rasa bangganya atas dedikasi prajuritnya dalam menuntaskan pelatihan teknologi tinggi tersebut. Beliau menilai bahwa penguasaan teknologi UAV merupakan tuntutan krusial dalam peperangan modern, sehingga kehadiran perwira yang telah terlatih langsung dari negara produsen diharapkan mampu menjadi motor penggerak dan transfer pengetahuan bagi kemajuan operasional Wing Udara 2 Puspenerbal di masa mendatang.