Seremoni Keel Laying Fregat Anti-Kapal Selam Serbaguna Baru

06 Oktober 2026

Seremoni keel-laying fregat anti kapal selam Vietnam (photos: HQ VN)

HQ Online - Pada pagi hari tanggal 5 Oktober, di Kota Da Nang, Angkatan Laut Vietnam—bekerja sama dengan Song Thu Corporation dan Departemen Umum Industri Pertahanan (GDDI)—menyelenggarakan upacara keel-laying/peletakan lunas untuk kapal fregat anti-kapal selam serbaguna yang baru.

Hadir dalam upacara tersebut adalah: Laksamana Muda Nguyen Thien Quan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut; Kolonel Nguyen Viet Ha, Kepala Departemen Logistik dan Teknis, Departemen Umum Pertahanan; serta Kolonel Dinh Truong Son, Direktur Utama Song Thu Corporation.

Turut hadir pula perwakilan dari Dewan Direksi Song Thu Corporation, berbagai instansi dan departemen fungsional Angkatan Laut, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek pembangunan kapal tersebut.

Kapal fregat anti-kapal selam serbaguna ini secara resmi mulai dikerjakan pada tanggal 10 Agustus 2026. Kapal ini dirancang secara mandiri oleh Vietnam dan memiliki tingkat lokalisasi senjata serta peralatan tertinggi yang pernah dicapai.

Kapal ini memiliki panjang 108 meter, lebar 13,6 meter, bobot benaman (displacement) lebih dari 2.000 ton, dan kecepatan maksimum 28 knot.

Selama periode sebelumnya, Song Thu Corporation telah secara aktif berkoordinasi dengan badan manajemen proyek pihak pemesan (Angkatan Laut), unit konsultan dan pengawas, serta otoritas registrasi untuk memfinalisasi rencana dan peraturan terkait koordinasi konstruksi, inspeksi, pengawasan, serta perencanaan pembangunan kapal.

Perusahaan juga sedang melakukan percepatan penyusunan dokumen desain konstruksi, pengadaan material dan peralatan, serta melakukan persiapan menyeluruh di segala aspek untuk melanjutkan tahap peletakan lunas kapal baru tersebut.

Saat berbicara dalam upacara peletakan lunas kapal baru ini, Laksamana Muda Nguyen Thien Quan menegaskan: Dengan tradisi pembangunan dan pengembangan selama 50 tahun, Song Thu Corporation telah membangun banyak kapal militer modern dan kapal khusus yang berteknologi tinggi. Kapal-kapal yang dibangun oleh perusahaan dan telah dioperasikan tersebut turut berkontribusi dalam membantu angkatan bersenjata melaksanakan tugas perlindungan kedaulatan maritim secara efektif. Demi menyelesaikan proyek sesuai jadwal, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut meminta Song Thu Corporation untuk memusatkan sumber dayanya secara efektif guna mempercepat pembangunan kapal, serta memastikan adanya sinkronisasi, kepatuhan terhadap spesifikasi desain, dan pemenuhan kemampuan teknis maupun taktis.

Para pejabat dan karyawan perusahaan harus menunjukkan tekad kuat dalam menerapkan pendekatan "3 shift, 4 tim"; memahami sepenuhnya enam prinsip yang jelas: "penanggung jawab yang jelas, tugas yang jelas, jadwal yang jelas, hasil yang jelas, tanggung jawab yang jelas, dan prosedur yang jelas"; serta berupaya menyelesaikan uji penerimaan fregat anti-kapal selam tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Instansi terkait di lingkungan Komando Angkatan Laut memantau secara berkala dan mengawasi dengan ketat proses pembangunan; menyelenggarakan prosedur penerimaan kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku—dengan memastikan kemajuan, kualitas, keselamatan, dan kesesuaian dengan desain yang telah disetujui; serta segera melaporkan setiap masalah atau kendala yang muncul selama proses pembangunan kepada pihak investor untuk diselesaikan.

(Hai Quan Viet Nam)

EDA: Pola Baru Pengadaan Senjata Asal Amerika Serikat?

06 Oktober 2026

105 kendaraan tempur AAV7A1 bekas USMC akan melengkapi Korps Marinir TNI AL (photo: military.com)

Selama Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Prabowo Subianto, tidak ada akuisisi sistem senjata yang signifikan dari Amerika Serikat, walaupun kebijakan pengadaan saat itu adalah memprioritaskan pembelian dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Impor lima C-130J-30 dengan nilai program US$500 juta merupakan warisan program Minimum Essential Force (MEF) tahap kedua yang baru dieksekusi setelah Kementerian Pertahanan mengalami pergantian kepemimpinan pada pertengahan Oktober 2019.

Janji yang dibuat di St. Louis pada 21 Agustus 2023 untuk membeli F-15EX sampai kini hanya tinggal janji walaupun menteri pertahanan periode 2019-2024 telah berpindah kantor ke Istana Merdeka. Tentu menjadi pertanyaan apakah absennya akuisisi signifikan dari Amerika Serikat karena alasan paranoid mengenai trauma embargo ataukah ada alasan lain yang sukar dijelaskan secara rasional?

Trauma embargo kini sudah berubah menjadi alasan yang paranoid sebab pada dasarnya semua produsen peralatan pertahanan bisa melakukan embargo berdasarkan kepentingan nasional mereka. Merupakan pandangan yang sangat keliru andaikata hanya menetapkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara yang dapat menerapkan embargo kepada Indonesia.

Negara-negara eksportir senjata ke Indonesia seperti Prancis, Italia, Turki, Rusia dan China pun bisa mengaplikasikan kebijakan serupa terhadap Indonesia bila suatu saat mereka memandang negara ini tidak selaras dengan kepentingan nasional mereka dalam kancah internasional.

12 C-130J Australia akan dipensiunkan bertahap seiring dengan datangnya pesanan 20 pesawat C-130J baru mulai tahun 2027 (photo: RAAF)

Seumpama Indonesia tidak ingin diembargo lagi oleh negara lain, nasihat paling bijak yang dapat diberikan adalah memproduksi semua peralatan perang di dalam negeri dengan semua bahan baku dan bahan penolong juga berasal dari Indonesia.

Sesudah pertemuan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada 13 April 2026 di Pentagon yang menghasilkan kesepakatan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), nampaknya terjadi percepatan proses pengadaan sistem senjata dari Amerika Serikat. Di antara pilar dasar dalam MDCP ialah modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, suatu penopang bagi beragam aktivitas yang terkait dengan perdagangan pertahanan.

Setelah lahir MDCP, rencana pembelian kendaraan pendarat amfibi AAV7A1 bekas USMC berjalan dengan cepat, padahal sejak 2016 sampai April 2026 penawaran Amerika Serikat atas wahana tempur itu selalu menemui ketidakpastian di Kementerian Pertahanan. Sementara Korps Marinir sangat membutuhkan kendaraan lapis baja tersebut guna memenuhi kebutuhan operasional pasca validasi organisasi dan kegagalan impor BT-3F dari Rusia karena CAATSA.

Dalam program senilai US$23 juta, Indonesia menerima 35 AAV7A1 yang telah menjalani program refurbishment sebelumnya. Skema program itu adalah Excess Defense Article (EDA) yang dikombinasikan dengan Foreign Miltary Sales (FMS) di mana peralatan tersebut dijual ke Indonesia dengan harga rabat sehingga biaya pengadaan tergolong murah.

AAV7A1 kini tidak diproduksi lagi dan di lingkungan USMC digantikan oleh ACV 8x8 buatan BAE Systems/Iveco. Sebelum mendapatkan AAV7A1, Korps Marinir sudah mengoperasikan 15 KAAV7A1 yang diproduksi secara lisensi oleh Samsung Techwin, Korea Selatan sehingga tidak dibutuhkan masa adaptasi ketika menggunakan kendaraan pendarat amfibi asal Amerika Serikat.

53 unit F-16AM/BM AU Belgia akan dipensiunkan mulai tahun 2026 untuk digantikan pesawat temur F-35A, namun kemungkinan sebagian besar akan dihibahkan ke Ukraina (photo: EuropeanAirshows)

Selain akuisisi AAV7A1, berdasarkan keterangan beberapa sumber yang mengetahui tentang diskusi perdagangan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia sempat pula menjajaki pengadaan sistem senjata lainnya dengan skema EDA. Hanya saja beberapa peralatan pertahanan yang diincar oleh Indonesia tidak ada yang tersedia untuk dikategorikan sebagai EDA yang bisa dialihkan ke negara lain.

Di antara hal menarik tentang penjajakan demikian ialah peralatan perang yang dikehendaki oleh Indonesia masih berstatus diproduksi oleh pabrikan masing-masing dan bukan berstatus discontinued. Sehingga menjadi pertanyaan apakah sekarang mulai tercipta pola baru pembelian senjata dari Amerika Serikat yaitu EDA daripada peralatan baru?

EDA F-16 dan C-130J
Akuisisi dengan skema EDA bukan hal yang harus dihindari dan sebaiknya berdasarkan pertimbangan kasus per kasus. Dalam konteks AAV7A1, EDA merupakan skema paling masuk akal guna memenuhi keperluan operasional Korps Marinir mengingat bahwa tidak banyak lagi pembuat kendaraan pendarat amfibi di dunia. Di samping itu, dengan populasi wahana lapis baja tersebut yang masih banyak, begitu pula dengan suku cadang masih cukup tersedia sehingga tidak ada tantangan terkait sustainment.

Akan tetapi konteks AAV7A1 tidak dapat diterapkan pada sistem senjata yang sampai saat ini masih diproduksi seperti F-16 dan atau C-130J. Amerika Serikat mempunyai skema ekspor senjata selain EDA, yakni Foreign Military Sales (FMS), Direct Commercial Sales (DCS) dan hibrida yang merupakan gabungan antara FMS dan DCS. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia tidak menyukai skema FMS karena tidak ada ruang bagi peran makelar.

Adapun bagi skema DCS, pabrikan Amerika Serikat diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk langsung menjalin kontrak dengan pemerintah negara pembeli, sehingga menutup peran pedagang perantara. Nilai kontrak dalam DCS pun sulit untuk digelembungkan hingga menjadi tidak masuk akal sebab terdapat bentangan angka kontrak berdasarkan subsistem apa saja yang diadopsi dalam suatu senjata yang didatangkan dari Amerika Serikat.

81 pesawat tempur F-16C Block 30 (Barak 1) AU Israel dipensiunkan sejak 2024 lalu untuk digantikan F-35A, sebagian akan dibeli oleh perusahaan Top Aces dari Kanada dan sebagian lagi masih belum ada pembelinya (photo: Times of Israel)

Bila skema EDA menjadi pola pilihan favorit Indonesia dalam perdagangan pertahanan dengan Amerika Serikat, apakah hal demikian tidak merugikan negeri ini ketika kesiapan operasional peralatan pertahanan dipertaruhkan dibandingkan membeli baru dengan skema FMS, DCS atau hibrida?

Untuk peralatan seperti pesawat terbang, walaupun terdapat program regenerasi pada airframe, sepanjang pengetahuan penulis tidak dapat lagi dilaksanakan program regenerasi untuk kedua kalinya setelah usia jam terbang airframe habis.

Apakah skema EDA dipilih agar tercipta transaksi perdagangan pertahanan antara kedua negara sebagai sebuah formalitas belaka? Ataukah hal tersebut diambil demi kepentingan elektoral menjelang pemilu 2029, di mana peralatan perang yang diimpor bisa diserahterimakan pada 2028?

Di antara kelebihan skema EDA, yakni kualitas sistem senjata yang diserahkan oleh Amerika Serikat kepada negara mitra dalam kondisi bagus dan siap digunakan bagi kepentingan operasional. Akan tetapi kebutuhan peralatan perang Indonesia yang dapat dipasok oleh Amerika Serikat sebagian besar tidak dapat mengandalkan pada skema itu, apalagi tingkat pemakaian per tahun peralatan pertahanan Amerika Serikat seperti kapal perang, pesawat udara dan helikopter jauh lebih tinggi daripada yang dioperasikan oleh Indonesia.

Oleh sebab itu, amat disayangkan andaikata pertanyaan bahwa skema EDA menjadi pilihan kesukaan Indonesia saat ini benar adanya. Akuisisi sistem senjata hendaknya didasarkan pada pertimbangan jangka panjang lintas pemerintahan dan tidak berdasarkan kepentingan jangka pendek pihak yang saat ini dipilih oleh rakyat guna memimpin mereka. (Alman Helvas Ali)

(CNBC)

Angkatan Darat Singapura Memperkenalkan Artileri dan Sistem Serangan Presisi Baru

06 Oktober 2026

Sebelah kiri adalah sistem serangan presisi baru dan sebelah kanan adalah SPH 155mm baru (photo: Singapore Army)

Angkatan Darat Singapura telah memperkenalkan dua senjata yang sebelumnya belum pernah diungkap ke publik: sistem artileri otomatis generasi terbaru dan kemampuan serangan presisi yang baru.

Sistem-sistem tersebut diperlihatkan melalui gambar yang dirilis di media sosial pada tanggal 2 Oktober dalam rangka memperingati hari jadi ke-50 Divisi ke-6 Angkatan Darat Singapura.

Gambar-gambar tersebut menampilkan howitzer swa-gerak (self-propelled howitzer) baru dan sistem rudal yang dipasang pada truk biasa (tanpa pelindung lapis baja), bersanding dengan platform lain yang sudah dikenal, termasuk tank Leopard 2SG dan High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

SPH 155 mm mirip dengan Elbit Systems SIGMA (photo: Singapore Army)

Howitzer swa-gerak tersebut tampak terdiri dari senjata artileri kaliber 155 mm yang dipasang pada sasis truk militer beroda dengan kabin yang terlindungi. Sistem ini sangat mirip dengan howitzer swa-gerak otomatis SIGMA yang dikembangkan oleh perusahaan Israel, Elbit Systems.

Sistem rudal tersebut tampaknya berbasis pada unit peluncur yang memuat sejumlah tabung rudal (kanister). Tampilan luarnya menyerupai peluncur yang digunakan untuk keluarga rudal Spike non-line-of-sight (NLOS) buatan Rafael.

Angkatan Darat Singapura tidak menyebutkan identitas kedua sistem tersebut dalam gambar-gambar itu.

Sistem serangan presisi mirip dengan Rafael Spike NLOS (photo: Singapore Army)

Menanggapi pertanyaan dari Janes, Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF) mengonfirmasi peran kedua sistem tersebut pada tanggal 4 Oktober, namun tidak mengungkapkan pihak pembuat maupun spesifikasi teknisnya.

MINDEF mendeskripsikan howitzer swa-gerak tersebut sebagai "meriam yang dipasang di truk [yang] sepenuhnya otomatis dan akan menjadi howitzer generasi berikutnya bagi Angkatan Darat [Singapura]".

"Sistem ini akan mulai dioperasikan secara bertahap dan menggantikan SSPH Primus serta FH-2000," ujar pihak MINDEF, merujuk pada sistem artileri lama buatan ST Engineering.

(Jane's)

Rudal AIM-260 JATM Terlihat pada Pesawat Super Hornet Australia

05 Oktober 2026

Rudal AIM-260 JATM pada pesawat F/A-18F Super Hornet RAAF pada latihan Gray Flag di California, AS (photo: US Navy)

Sebuah pesawat F/A-18F Super Hornet milik Angkatan Udara Australia (RAAF) telah difoto saat membawa rudal inert (non-aktif) AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) dalam sebuah kegiatan uji coba berskala besar milik Angkatan Laut AS di California.

Foto tersebut dirilis oleh Angkatan Laut AS dan memperlihatkan pesawat F/A-18F RAAF dari Skuadron No. 1 yang sedang lepas landas dari Pangkalan Angkatan Laut Ventura County Point Mugu pada tanggal 11 September, selama latihan Gray Flag 2026.

 Rudal AIM-260 pada stasiun yang sama di pesawat Super Hornet US Navy (photo: Jonathan Tweedy)

Gray Flag merupakan kegiatan uji coba kekuatan besar (large-force test event) unggulan bagi komunitas uji coba penerbangan angkatan laut, yang memberikan peluang untuk integrasi kemampuan baru berskala besar yang melibatkan berbagai matra, platform, industri, dan pasukan sekutu.

Pelaksanaan Gray Flag sebelumnya telah digunakan untuk menguji senjata baru maupun senjata yang masih dalam tahap pengembangan dalam skenario yang semakin kompleks dan mencerminkan kondisi operasional nyata, termasuk pelibatan rudal yang sesungguhnya terhadap sasaran yang realistis.

Pesawat F/A-18F RAAF juga sedang diintegrasikan ke dalam upaya pengembangan Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) kerja sama AS-Australia di bawah program Southern Cross Integrated Flight Research Experiment (SCIFiRE), di mana Australia menyediakan infrastruktur uji coba untuk program uji terbang senjata tersebut.

(TWZ)

PT DI Adakan Pelatihan Helikopter AW-189 untuk TNI AU

05 Oktober 2026

Pelatihan helikopter AW-189 untuk TNI AU (image: PTDI Training Center)

Akun PT DI Training Center pada 29 September 2026 melakukan unggahan tentang pelatihan helikopter AW-189 bertempat di fasilitas PT DI.

Pelatihan ini terselenggara karena kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dan Leonardo untuk TNI AU.

Kementerian Pertahanan RI dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) pada Juni 2025 lalu telah meneken kontrak pengadaan 6 unit heli AW-189 pada pameran Indo Defence.

Paket pengadaan helikopter AW-189 senilai USD 240 juta ini mencakup 2 unit varian angkut, 2 unit versi CSAR (Combat Search and Rescue), dan 2 unit versi VIP.

Hanwha System Perbarui Penawaran Kapal Selam untuk Filipina dengan KSS III Bertenaga Baterai Litium-ion

05 Oktober 2026

ROKS Jang Yeong-sil (SS-087), kapal selam KSS-III Batch-II bertenaga baterai lithium-ion (photo: ROKNavy)

MANILA, Filipina — Perusahaan galangan kapal Korea Selatan, Hanwha Ocean, telah memperbarui proposal kapal selamnya untuk Angkatan Laut Filipina dengan menawarkan varian khusus dari kelas KSS-III, di tengah persaingan dengan perusahaan galangan kapal Eropa untuk rencana pengadaan kapal selam negara tersebut.

Hanwha menawarkan Jangbogo-III PN, sebuah varian kapal selam yang dikembangkan untuk Angkatan Laut Republik Korea. Perusahaan lain yang terlibat dalam proyek Filipina ini meliputi Naval Group dari Prancis yang menawarkan Scorpene, Navantia dari Spanyol dengan S-80 Plus, serta Fincantieri dari Italia.

Jangbogo-III PN menggantikan model Ocean 1400 (sebelumnya dikenal sebagai DSME 1400) dalam proposal Hanwha kepada Angkatan Laut Filipina.

Kapal selam yang diusulkan ini memiliki panjang sekitar 77 meter, lebar 9,7 meter, dan bobot benaman (displacement) di permukaan sekitar 2.800 ton, menurut spesifikasi yang diberikan Hanwha kepada publikasi pertahanan Janes.

Desainnya juga menggunakan baterai lithium-ion. Hanwha menyoroti sistem baterai ini sebagai salah satu fitur utama dalam proposalnya untuk Angkatan Laut Filipina.

Hanwha Ocean KSS-III Batch II kapal selam diesel-electric dengan Li-ion AIP, dan dilengkapi 10 VLS (image: urotoBezier)

Hanwha menyatakan bahwa Jangbogo-III PN didasarkan pada kapal selam kelas KSS-III yang dioperasikan oleh Korea Selatan.

Perusahaan tersebut juga menawarkan pelatihan, fasilitas pangkalan, dan dukungan logistik sebagai bagian dari proposalnya. Dalam sebuah pernyataan tahun 2024, Hanwha menyebutkan bahwa paket penawarannya mencakup "pelatihan awak, fasilitas pangkalan yang esensial, serta dukungan peralatan dan logistik."

Proposal khusus untuk Filipina ini merupakan kelanjutan dari penawaran Ocean 1400 sebelumnya oleh Hanwha dan mencerminkan perubahan desain yang disesuaikan dengan kebutuhan Filipina.

KSS-III merupakan bagian dari program pengembangan kapal selam dalam negeri Korea Selatan. Hanwha Ocean mengambil alih bisnis pembuatan kapal selam milik Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering setelah Hanwha Group mengakuisisi perusahaan tersebut pada tahun 2023.

(The Manila Times)

Visionary Machines and Hanwha Defence Australia Advance Joint Counter-Drone Capability Assessment for Redback IFV

04 Oktober 2026

HDA’s AS21 Redback Infantry Fighting Vehicle used in the joint development activity (photo: HDA)

Australian counter-drone technology company, Visionary Machines, and Hanwha Defence Australia (HDA) have entered into a new phase of joint development, assessing counter-drone sensing capability on HDA’s Redback Infantry Fighting Vehicle (IFV) using Visionary Machines’ Pandion™ Sentinel drone detection and tracking technology.

Uncrewed aerial systems have become one of the most persistent threats facing land forces, changing how armies plan, move and fight on the modern battlefield. Global demand for counter-drone capability reflects that shift. For Visionary Machines and HDA, that growth curve represents a significant opportunity to assess sovereign Australian sensing technology integrated to a combat platform with a heritage proven on the international stage.

The joint development activity is focused on exploring how Pandion™ Sentinel autonomous sensing capabilities could support force protection and situational awareness for land combat vehicles operating in increasingly complex environments.

This work builds on the Memorandum of Understanding (MOU) signed by Visionary Machines, HDA and Hanwha Systems at the Avalon International Airshow in March 2025, which established a framework for identifying and developing opportunities that bring together Australian innovation and leading defence platforms. Through this relationship, the companies have been working together to assess how sovereign technologies can contribute to future defence capability outcomes.

The activity reflects a shared commitment to advancing solutions that address emerging global threats, while supporting the continued growth of Australia’s sovereign defence industry. By combining Visionary Machines’ drone detection expertise with HDA’s Redback IFV, the companies are working to demonstrate the potential for enhanced counter-drone awareness in land combat environments.

The collaboration underscores both companies’ commitment to local capability, industry partnership, and the development of advanced technologies within Australia’s defence ecosystem.

Visionary Machines and HDA will be represented at the Land Forces International Land Defence Exposition, running from 6 to 8 October 2026 at the Perth Convention and Exhibition Centre.

“Drones now pose one of the most persistent threats to land forces anywhere in the world and this collaboration with Hanwha Defence Australia is about making sure Australia stays at the forefront of this innovation.”

“For Visionary Machines, it’s a chance to demonstrate how sovereign Australian technology can be matched with a platform already proven on the international stage, and we’re pleased to be continuing that work with HDA.”

(Visionary Machines)