Kemhan Malaysia Tanda-tangani Kontrak RM150 Juta dengan Ketech Asia untuk Pasokan Amunisi

15 Juli 2026

Amunisi produksi Ketech Asia (photos: Ketech Asia)

Kuala Lumpur – Kementerian Pertahanan telah mengambil langkah untuk memperkuat rantai pasokan amunisi lokal melalui mekanisme Kontrak Pusat dengan Ketech Asia Sdn Bhd untuk mengatasi masalah kekurangan amunisi di Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Menurut tanggapan tertulis dari Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin di Dewan Rakyat, kontrak yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan ini melibatkan pasokan amunisi senjata ringan, yaitu amunisi 9mm dan 5.56mm, kepada instansi pemerintah di seluruh negeri.

“Kontrak ini diperkirakan bernilai RM150 juta untuk jangka waktu tiga tahun,” kata Khaled Nordin.

Langkah ini dinyatakan sebagai tanggapan atas pertanyaan dari Dato’ Khlir Mohd Nor (kota Ketereh) yang meminta Kementerian Pertahanan untuk menyatakan tindakan yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah kekurangan amunisi di ATM.

Pada saat yang sama, kementerian juga memperkuat kemampuan industri pertahanan lokal melalui pengoperasian pabrik pembuatan amunisi oleh Ketech Asia di Lipis, Pahang.

"Pabrik tersebut saat ini mampu memproduksi hingga 120 juta butir amunisi kaliber 9mm dan 5,56mm per tahun, selain rencana untuk memproduksi amunisi kaliber 7,62mm dan 12,7mm," jelasnya.

Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas amunisi yang dipasok memenuhi kebutuhan operasional ATM, Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan (STRIDE) menerapkan keahlian teknis, pengujian, dan layanan evaluasi pada amunisi yang diproduksi.

Menurut kementerian, langkah ini untuk memastikan bahwa amunisi memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan oleh ATM.

Sementara itu, kementerian juga mendorong pengembangan komponen amunisi penting oleh industri lokal sesuai dengan Dasar Industri Pertahanan Negara (DIPN).

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasokan domestik dan mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal.

(AirTimes)

Thailand Luncurkan Armor Komposit Tambahan untuk Tank M60A1/A3 untuk Meningkatkan Perlindungan MBT

15 Juli 2026

Armor Komposit Tambahan untuk Tank M60A1/A3 Angkatan Darat Thailand (photos: ARDO)

Institut Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (ARDO) mengadakan pertemuan ke-5/69 Komite Analisis dan Evaluasi Proyek Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat di Ruang Pertemuan Wisdom 2, lantai 3, Gedung ARDI. Mayor Jenderal Rawee Tangpitakakul, Direktur ARDO, memimpin pertemuan tersebut.

Proyek-proyek berikut dibahas dalam pertemuan ini:

Proyek Baru: 3 proyek dengan Sumber Pendanaan: Kementerian Sains dan Teknologi Pertahanan.

1. Proyek: Desain dan Produksi Prototipe Armor Eksternal Modular untuk Kendaraan Beroda Rantai di Angkatan Darat: Studi Kasus Tank Tempur Utama M60A1/A3. Letnan Kolonel Kongdech Aim-eiam adalah pemimpin proyek.

2. Proyek: Studi Kelayakan Penggunaan Bahan Bakar Hidrogen pada Kendaraan Militer. Studi kasus Pusat Kavaleri, dengan Letnan Kolonel Kongdech Aimeeam sebagai pemimpin proyek.

3. Proyek: Pengembangan sistem peringatan dini untuk drone menggunakan teknologi intersepsi sinyal gelombang radio untuk kendaraan lapis baja Angkatan Darat Kerajaan Thailand. Studi kasus Pusat Kavaleri, dengan Letnan Kolonel Kongdech Aimeeam sebagai pemimpin proyek. (ARDO)

Kantor Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat, bekerja sama dengan Pusat Kavaleri, telah meluncurkan prototipe armor komposit tambahan yang dirancang dan diproduksi di dalam negeri untuk tank tempur utama M60A1/A3 yang saat ini digunakan oleh Angkatan Darat Kerajaan Thailand.

Prototipe armor ini dikembangkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap ancaman modern seperti rudal anti-tank (ATGM), amunisi berdaya ledak tinggi/HEAT, dan senjata anti-tank lainnya. Hal ini meningkatkan daya tahan tank di medan perang dan memperpanjang masa pakainya, sehingga memungkinkan tank untuk menjalankan misinya dengan lebih efektif.

Proyek ini mencerminkan kemajuan kemampuan penelitian, desain, dan manufaktur Thailand dalam peralatan militer, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, mempromosikan keamanan industri pertahanan dalam negeri, dan mendukung kemandirian jangka panjang dalam hal keamanan.

Jika proyek ini lolos uji dan digunakan secara operasional, maka akan secara signifikan meningkatkan kemampuan tank. Ini akan menjadi langkah penting lainnya dalam meningkatkan kemampuan tank M60A1/A3 agar siap menghadapi ancaman di medan perang modern dengan teknologi yang dikembangkan oleh Thailand. (Ja Neng)

Personel TNI AL dan AL Italia Mengawaki Kapal Induk Garibaldi ke RI

15 Juli 2026

Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi (photo: Shutterstock)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan kapal Induk pertama Indonesia, Giuseppe Garibaldi akan diawaki oleh personel TNI AL dan AL Italia saat berlayar ke Indonesia.

"Mereka akan menyeberang dengan konsep joint crew. Joint crew itu sebagian dari TNI Angkatan Laut dan sebagian dari personel Angkatan Laut Italia," kata Tunggul saat jumpa pers di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Tunggul mengatakan upaya itu dilakukan agar para personel TNI AL dapat dibantu personel AL Italia dalam beradaptasi mengawaki kapal induk.

Dia menjelaskan TNI AL sekarang telah mengirim 100 personel untuk menjalani pelatihan di galangan kapal yang memproduksi Garibaldi yakni Fincantieri.

Pelatihan itu dilakukan agar para personel TNI AL mampu mengawaki kapal induk tersebut. Setelah selesai pendidikan, mereka dan para personel AL Italia akan bersama-sama membawa kapal induk Garibaldi ke Indonesia.

"Kemudian sampai di Indonesia akan terus dilaksanakan serah terima sampai dengan 100 persen pengawakan dari prajurit TNI Angkatan Laut," jelas Tunggul.

Tunggul tidak menjelaskan secara rinci seperti apa proses penyerahan yang akan dilakukan oleh Angkatan Laut Italia dan TNI AL nanti.

Dengan adanya proses adaptasi ini, Tunggul berharap para personel TNI AL memiliki kemampuan yang lebih maksimal dalam mengawaki kapal induk Garibaldi.

500 pelaut mengawaki

Sebelumnya, Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Yayan Sofiyan mengatakan TNI AL harus menyiapkan kurang lebih 500 pelaut untuk menjadi awak calon kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi.

"Personelnya itu ada sekitar 500 pelaut yang harus mengawaki. Mulai dari sekarang sampai level perwiranya harus memiliki kompetensi khusus sebagai pengawak kapal induk," kata Yayan dalam diskusi bertajuk Indonsia's Blue Water Transition: Why High-Value ASW/ AAW Assets Will Decide Its Credibility yang digelar secara daring, Rabu (25/2).

Yayan menyebutkan jumlah kru kapal bahkan diperkirakan bisa lebih dari 500 orang karena belum mencakup kru tidak inti, yakni di luar kru navigasi hingga penerbang.

Selain kru, jajarannya juga harus mempersiapkan infrastruktur pendukung kapal induk seperti tempat bersandar dan kebutuhan teknis lain yang harus dimiliki kapal, serta kebutuhan logistik untuk para kru yang akan bertugas di kapal dalam waktu lama.

"Bisa kita bayangkan sandar di suatu tempat membutuhkan dukungan logistik kru yang 500 orang. Itu hanya kru inti saja. Kru untuk penerbangan, sistem aviation dan sebagainya," kata Yayan.

Meski harus melakukan banyak persiapan, Yayan meyakini TNI AL siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut demi pengoperasian kapal induk itu secara maksimal.

(AntaraNews)

Air Assault Operations, Marinir Indonesia Tuntaskan Aksi Penyelamatan Warga di Medan Tempur

14 Juli 2026

Latihan Air Assault dalam RIMPAC 2026 (photos: Korps Marinir)

Dispen Kormar TNI AL (Hawaii) -- Prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama Marinir Amerika Serikat (USMC) dan Tentara Fiji kembali menunjukkan profesionalisme dalam skenario operasi militer perkotaan (Military Operations on Urban Terrain/MOUT) pada ajang RIMPAC 2026. Dengan menggunakan pesawat MV-22 Osprey, pasukan gabungan diterjunkan ke Gaendong Village untuk melaksanakan misi penyelamatan warga sipil yang menjadi korban serangan kelompok musuh bersenjata di MOUT 1 Marine Corps Training Area Bellows, Hawaii, Minggu (12/07/2026).

Dalam skenario latihan tersebut, kelompok musuh berhasil menguasai wilayah Gaendong Village dan melakukan serangan terhadap warga sipil. Sejumlah korban mengalami luka akibat ledakan maupun tembakan, sementara situasi di desa berada dalam kondisi kritis. Setibanya di lokasi, pasukan gabungan bergerak cepat melaksanakan pembersihan sektor demi sektor, melumpuhkan seluruh ancaman, mengevakuasi warga yang terluka ke tempat aman, serta menguasai gudang persenjataan milik musuh sebagai bagian dari upaya mengembalikan situasi menjadi aman dan terkendali.

Seluruh rangkaian operasi berlangsung dengan koordinasi yang solid antarnegara, memperlihatkan kemampuan tempur, komunikasi taktis, serta interoperabilitas prajurit dalam menghadapi berbagai skenario operasi modern. Keberhasilan misi tersebut menjadi bukti kesiapan Korps Marinir TNI AL untuk beroperasi bersama pasukan sahabat dalam misi gabungan berskala internasional.

Komandan Unsur Tugas Marinir RIMPAC 2026, Letkol Marinir Huda Prawira, S.E., M.Tr.Opsla., mengatakan bahwa latihan ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam melaksanakan operasi gabungan, khususnya pada misi penyelamatan warga sipil di wilayah konflik.

"Setiap skenario yang dilaksanakan menuntut prajurit mampu bertindak cepat, tepat, dan terukur. Melalui latihan ini, prajurit Korps Marinir tidak hanya mengasah kemampuan tempur, tetapi juga memperkuat interoperabilitas dengan pasukan negara sahabat sehingga siap menghadapi berbagai tantangan operasi di masa depan," ujarnya.

(Korps Marinir)

Jepang Melaju dalam Kemampuan Pertahanan Pulau dengan Kendaraan Amfibi Otonom

14 Juli 2026

Konsep kendaraan amfibi tak berawak ATLA (images: ATLA)

Jepang telah mengembangkan prototipe skala penuh dari kendaraan amfibi tak berawak masa depannya, kata juru bicara Acquisition, Technology and Logistics Agency (ATLA) negara itu kepada Janes pada 9 Juli.

Pengembangan prototipe ini mengikuti program Penelitian Teknologi Amfibi Masa Depan/Future Amphibious Technology Research (FAT-R) ATLA, yang diselesaikan organisasi tersebut pada tahun 2023. “Teknologi dan pengetahuan yang diperoleh melalui program [FAT-R] saat ini diterapkan pada pengembangan kendaraan amfibi tak berawak,” kata juru bicara tersebut.

“Kendaraan amfibi tak berawak yang sedang dikembangkan saat ini diharapkan mampu melakukan manuver otonom, serta manuver dan penggunaan daya tembak yang dikendalikan dari jarak jauh,” tambah juru bicara tersebut, tetapi tidak mengungkapkan tingkat otonomi yang ditunjukkan oleh prototipe tersebut.

Menurut juru bicara tersebut, tantangan teknis yang diatasi selama program tersebut meliputi kemampuan manuver di perairan dangkal, peningkatan kecepatan mobilitas maritim, dan peningkatan keselamatan awak kapal.

Meskipun ATLA tidak mengungkapkan persyaratan kinerja program FAT-R, juru bicara tersebut mengatakan bahwa pengujian menggunakan model simulasi, model skala, dan prototipe skala penuh mengkonfirmasi bahwa “semua persyaratan kinerja berhasil dipenuhi”.

“Di antara… tantangan teknis dalam program FAT-R, teknologi dan pengetahuan yang diperoleh terkait dengan peningkatan kemampuan manuver di perairan dangkal dan keselamatan awak kapal terutama diterapkan pada pengembangan kendaraan amfibi tak berawak,” tambah juru bicara tersebut.

Model yang dipamerkan di MAST Asia 2019, dengan kendaraan yang akan diubah menjadi platform tanpa awak (photo: Shephard)

Program pengembangan kendaraan amfibi tak berawak dimulai pada tahun 2024. Buku putih pertahanan Jepang tahun 2025 menyatakan bahwa kendaraan amfibi tak berawak akan “bertindak secara otonom dalam operasi amfibi dan melakukan misi, termasuk pengangkutan pasokan dari laut ke sekitar pasukan”.

Jepang bermaksud agar kendaraan amfibi tak berawak tersebut dapat melintasi punggung bukit terumbu karang dan mendarat di lokasi mana pun di seluruh pulau terpencilnya.

(Jane's)

TNI Kejar Target Pembangunan Fasilitas Lanal Lampung untuk Kapal induk Garibaldi

14 Juli 2026

ITS Giuseppe Garibaldi (photo: Riegert)

Jakarta (ANTARA) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mengejar target penyelesaian pembangunan infrastruktur di Pangkalan TNI AL Lampung untuk menjadi tempat sandar kapal induk pertama Indonesia Giuseppe Garibaldi.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan fasilitas itu harus selesai dibangun sebelum Garibaldi datang ke Indonesia sebelum hari jadi TNI pada Oktober 2026.

"Pembangunan terus berjalan sehingga harapannya sebelum Garibaldi sampai di Indonesia semuanya sudah siap," kata Tunggul saat jumpa pers di Mabes AL, Jakarta Timur, Senin.

Menurut Tunggul, ada banyak hal yang harus dipersiapkan di Lanal Lampung mulai dari pengerukan, pembangunan fasilitas tambat atau tempat untuk mengikat tali kapal untuk bersandar hingga peningkatan fasilitas listrik untuk mendukung operasional Garibaldi.

Pangkalan Angkatan Laut Lampung (image: GoogleMaps)

Salah satu yang paling penting, yakni pengerukan laut. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar Lanal Lampung memiliki kedalaman dasar laut yang cukup untuk menampung kapal induk.

Hingga saat ini, proses pengembangan fasilitas di Lanal Lampung masih terus berlangsung. Tunggul mengharapkan pembangunan itu bisa berjalan dengan maksimal dan selesai tepat waktu.

Sebelumnya, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata beserta jajarannya sempat meninjau proses pengembangan fasilitas Lanal Lampung, Kamis (4/6).

Dalam kunjungan itu Denih meninjau beberapa fasilitas pendukung lanal seperti markas, fasilitas labuh, dan pembangunan fasilitas militer di Pulau Kelagian yang lokasinya tidak jauh dari Lanal Lampung.

(Antara)

Menhan Filipina Mengupayakan Peningkatan Anggaran Pertahanan Menjadi 4% dari PDB

13 Juli 2026

Jose Rizal class fregat Angkatan Laut Filipina (photo: PN)

Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. pada hari Jumat mengatakan pemerintah harus mengalihkan sebagian pendanaannya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Laut Filipina Barat.

Teodoro mengatakan hal ini dalam wawancara dadakan di sela-sela forum yang diselenggarakan oleh Stratbase Institute untuk memperingati ulang tahun ke-10 Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan tahun 2016 yang bersejarah.

“Kita pasti perlu mengalihkan anggaran. Ini bukan ‘mungkin.’ Kita perlu melakukannya karena anggaran adalah pos yang terbatas, bukan? Jadi, lebih banyak untuk satu pihak berarti lebih sedikit untuk pihak lain,” katanya.

“Yang saya katakan adalah kita perlu meningkatkannya. Dan ada beberapa cara. Kita perlu meningkatkannya setidaknya menjadi 2 hingga 3 hingga 4 persen dari PDB,” tambahnya.

Menurut Menteri Pertahanan, negara-negara tetangga Filipina telah meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka masing-masing hingga hampir 5%.

“Indonesia, yang bukan negara penuntut dan tanpa ancaman apa pun, baru-baru ini telah memperoleh 47 pesawat tempur Rafale, varian terbaru dari pesawat tempur Rafale,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa upaya pencegahan negara harus mencakup pengeluaran nyata untuk mendukung militer.

“Pencegahan berarti lebih dari sekadar komitmen. Itu berarti pengeluaran nyata, dan itu berarti mengurangi hak publik dan mengalokasikan hak-hak ini untuk membangun kekuatan yang kredibel dan tangguh,” jelas Teodoro.

“Itulah mengapa jika kita gagal untuk menyebarkan nilai dari sikap membela diri dalam hal yang paling rinci dan kesadaran publik tentang elemen-elemen yang diperlukan untuk membangun pencegahan yang kredibel tanpa masalah penumpang gelap seperti yang ingin dinyatakan oleh para ekonom, masalah penumpang gelap di sini yang diambil secara ekstrem mungkin adalah musuh terburuk yang kita miliki dalam perjalanan kita untuk membangun postur pencegahan yang kredibel. Dan mungkin itulah yang harus diartikulasikan oleh strategi,” lanjutnya.

Tanpa komitmen tersebut, kata Teodoro, negara itu “tidak dapat membangun postur pencegahan yang kredibel yang pada akhirnya diperlukan bagi kita untuk menegakkan hak-hak kita.”

Pemerintah Filipina menggugat Tiongkok di hadapan pengadilan arbitrase internasional di Den Haag pada tahun 2013. Pengadilan tersebut memutuskan mendukung Filipina pada Juli 2016 ketika menolak klaim sembilan titik Tiongkok atas Laut Cina Selatan.

Namun, Tiongkok menolak seruan Filipina untuk mematuhi putusan arbitrase tahun 2016, menyebut keputusan tersebut "ilegal dan tidak sah." 

(GMANetwork)