Program Fregat Baru Thailand Mengarah pada Kapal Kombatan dengan Kemampuan Serangan Darat

22 September 2026

Fregat baru yang ditawarkan Hanwha Ocean kepada Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) (image: Hanwha Ocean)

Fregat masa depan Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan operasi serangan darat dan penanggulangan sistem udara tak berawak (C-UAS), selain menjalankan misi peperangan laut.

Gambar hasil rekayasa komputer yang diberikan kepada Janes oleh Hanwha Ocean memberikan indikasi rinci pertama mengenai bagaimana persyaratan tersebut dapat diimplementasikan dalam desain yang telah dipilih.

Dalam pernyataan tertanggal 18 September yang mengonfirmasi pemilihan Hanwha Ocean sebagai kontraktor utama fregat tersebut, RTN menguraikan persyaratan kemampuan di tiga bidang utama peperangan laut: peperangan permukaan, peperangan anti-kapal selam, dan pertahanan udara.

Pihak angkatan laut juga mencatat bahwa fregat tersebut akan mampu melaksanakan misi serangan darat, menangkal sistem udara tak berawak, serta mendukung operasi komando dan kendali, *datalink*, dan operasi gabungan.

Kemampuan-kemampuan ini akan secara signifikan meningkatkan opsi serangan permukaan yang dimiliki RTN.

Fregat baru yang ditawarkan Hanwha Ocean kepada Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) (image: Royal Thai Navy)

Persyaratan yang digariskan oleh RTN tampak selaras dengan konfigurasi yang digambarkan dalam visualisasi yang diberikan kepada Janes oleh Hanwha Ocean.

Gambar tersebut memperlihatkan desain fregat dengan karakteristik *low-observable* (sulit dideteksi) yang dilengkapi dengan meriam laut di bagian depan, baterai sistem peluncuran vertikal (VLS) yang ditempatkan di depan anjungan, serta peluncur rudal anti-kapal di bagian tengah kapal.

Namun, baik Hanwha Ocean maupun RTN belum menyebutkan jenis rudal apa yang akan dipasang pada fregat tersebut.

Gambar itu juga memperlihatkan beberapa bukaan yang lebih kecil, antena komunikasi, dan perangkat elektro-optik yang tersebar di sekitar tiang kapal dan bangunan atas (*superstructure*).

Tepat di depan anjungan kapal terdapat dudukan (*pedestal*) yang dapat menampung kubah senjata *Close-In Weapon System* (CIWS) dan efektor non-kinetik untuk menangkal UAS.

Bagian buritan kapal dilengkapi dengan dek penerbangan yang ukurannya memadai untuk helikopter angkatan laut kelas menengah serta apa yang tampak sebagai hanggar yang mampu menampung dua unit helikopter.

(Jane's)

Philippine, Brunei Navies Strengthen Maritime Cooperation through MTA SEAGULL 10-2026

22 September 2026

KD Rajah Sulayman PS-20 (photo: PN)

ZAMBOANGA CITY— The Philippine Navy (PN) and Royal Brunei Navy (RBN) are strengthening their ability to operate together at sea as they conduct Maritime Training Activity (MTA) SEAGULL 10-2026 in Western Mindanao, reinforcing a defense partnership built on interoperability, mutual trust, and a shared commitment to maritime security.

The activity formally opened on 14 September 2026, following the arrival of the Royal Brunei Navy’s KD DARUSSALAM 06 at Naval Station Romulo Espaldon on 13 September.

Running from 13 to 17 September 2026, MTA SEAGULL places personnel and vessels from both navies in realistic maritime scenarios requiring coordinated planning, communication, and action. More than a demonstration of naval capabilities, the activity strengthens the ability of both forces to work together effectively in addressing shared maritime security challenges.

KD Daeussalam 06 (photo: PN)

This year marks the 10th iteration of the biennial bilateral activity. The previous iteration was hosted by Brunei Darussalam, continuing a long-standing cycle of combined training that has steadily strengthened professional ties and operational cooperation between the two navies.

The participation of KD DARUSSALAM 06 and BRP RAJAH SULAYMAN (PS-20) provides both navies an opportunity to undertake more complex and realistic at-sea training, translating years of bilateral engagement into practical interoperability in the maritime domain.

Significantly, MTA SEAGULL 10-2026 is being conducted while the Philippine Navy continues its operational commitments in Western Mindanao, including maritime security support for the 14 September 2026 Bangsamoro Parliamentary Election. The simultaneous conduct of these missions demonstrates the Philippine Navy’s capacity to sustain operational readiness and fulfill its maritime security responsibilities while continuing important bilateral defense engagements.

As the Philippines and Brunei Darussalam navigate an increasingly complex maritime security environment, MTA SEAGULL 10-2026 demonstrates how sustained engagement, combined training, and professional exchanges can translate longstanding friendship into effective cooperation at sea.

The activity ultimately reinforces the enduring defense relationship between the Philippines and Brunei Darussalam and affirms the shared commitment of both navies to remain capable, interoperable, and ready to contribute to peace, security, and stability in the region.

(Philippines Navy)

TUAH UGV Tampil di Majlis Pelancaran Tim Nukleus Angkatan Siber

22 September 2026

TUAH Unmanned Ground Vehicle (photos: Deftech)

Tactical Utility Autonomous Hybrid (TUAH), platform autonomi maju yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), edge intelligence dan sistem kawalan berpusat, dipamerkan sempena sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia Ke-93 di Pangkalan TLDM Lumut, hari ini.

TUAH hasil kerjasama strategik DEFTECH dan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA). DEFTECH menyumbang kepakaran dalam keperluan ketenteraan, reka bentuk mekanikal dan fabrikasi, manakala UMPSA dalam sistem autonomi, perisian dan robotik.

Pembangunannya turut disokong Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) 2025 daripada Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) bernilai RM1.4 juta, melalui projek "AEROGROUND" yang meneroka robot autonomi aero-darat untuk pengawasan dan peninjauan.

Majlis pelancaran disempurnakan oleh Menteri Pertahanan Malaysia, YB Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin. 

(Deftech)

KSAD Akui TNI AD Kerahkan Dua Helikopter Baru untuk Antar Logistik ke Papua

21 September 2026

Helikopter baru Mi-35M TNI AD (photo: Keris Reborn)

Jakarta (ANTARA) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan mengerahkan dua helikopter baru yang dibeli dari Rusia untuk mengantar logistik ke wilayah Papua.

Dua helikopter tersebut, yakni Mi-35M yang saat ini sudah berada di pangkalan Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) Semarang pada awal September 2026 lalu.

"Mungkin operasional bulan 10 ada dua jenis yang bisa, jenis Kamov (angkut) yang bisa untuk membantu masyarakat," kata Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat ditemui di acara TNI Fair 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu.

Maruli menjelaskan selama ini pihaknya selalu mengerahkan helikopter untuk memberikan logistik berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan di wilayah Papua.

TNI AD menggunakan helikopter karena kondisi medan di wilayah Papua dipenuhi bukit dan pegunungan sehingga sulit untuk ditempuh menggunakan kendaraan darat.

"Kan ketinggian-ketinggian (dataran tinggi) itu sampai 2.000 kaki lebih di Papua itu," ungkap Maruli.

Helikopter Kamov Ka-32T masih menggunakan camo Rosavia (photo: Keris Reborn)

Kendati demikian, dia mengaku selama ini helikopter yang digunakan bukanlah milik TNI melainkan dari negara lain.

"Jadi, selama ini kita ini hanya bisa menyewa heli yang orang luar negeri punya. Sudah berpuluh tahun, ya," kata dia.

Saat ini, usai TNI AD memiliki dua helikopter baru itu, Maruli meyakini pengiriman logistik dapat dapat dilakukan dengan maksimal.

Helikopter tersebut, lanjut dia, mampu mengangkut muatan tiga sampai lima ton. Kemampuan tersebut membuat helikopter jenis tempur tersebut juga bisa mengangkut personel dalam jumlah banyak.

"Sehingga ini juga bisa sekalian dipakai untuk mendukung personil kita dalam membantu masyarakat," ucapnya.

Dengan adanya helikopter itu, Maruli mengharapkan operasi kemanusiaan yang dijalankan TNI AD di wilayah Papua bisa lebih maksimal.

(Antara)

Kebutuhan 40 MRF Filipina: KF-21 Berbagi dengan F-16V?

21 September 2026

Produksi pesawat tempur KF-21 di KAI (photo: KAI)

[Seoul, Newsis] -- Dengan diserahkannya unit pertama dari produksi massal jet tempur KF-21 buatan Korea secara resmi kepada Angkatan Udara pada tanggal 17 September, Korea Selatan kini diakui telah bergabung dalam jajaran negara yang mampu mengembangkan dan memiliki pesawat tempur secara mandiri. Para analis memandang pencapaian ini sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, mengingat tidak adanya kecelakaan atau korban jiwa selama seluruh proses pengembangan.

Pada tanggal 14, Ahn Seung-beom, CEO *Defense Times*—yang telah menghabiskan lebih dari 30 tahun meneliti sistem persenjataan militer dan kemampuan kekuatan militer—tampil di saluran YouTube "Sinsaimdang" (yang memiliki 2,8 juta pelanggan) untuk mengupas pencapaian pengembangan dan daya saing ekspor KF-21.

Ahn menekankan bahwa proses pengembangan yang bebas kecelakaan tersebut merupakan hal yang luar biasa. "Ini tampaknya menjadi contoh pertama di dunia di mana jet tempur canggih dikembangkan dengan begitu stabil dan tanpa kecelakaan apa pun," ujarnya. Ia juga mencatat bahwa jangka waktu sembilan hingga sepuluh tahun dari tahap awal desain hingga penyelesaian merupakan kecepatan yang luar biasa.

Penggantian pesawat tempur KF-5 generasi ketiga yang sudah tua dengan KF-21 akan mengubah struktur kekuatan Angkatan Udara Korea Selatan secara keseluruhan. "Jarang ditemukan negara yang mengonsolidasikan armadanya menjadi pesawat tempur generasi ke-4, 4,5, dan ke-5 seperti ini," kata Ahn. "Hanya sedikit negara yang memiliki lebih dari 380 pesawat yang mencakup generasi-generasi tersebut; dari segi kemampuan pesawat tempur saja, Korea Selatan berpotensi naik ke peringkat lima besar dunia."

Asia Tenggara

Terkait pasar ekspor, empat negara Asia Tenggara—Filipina, Malaysia, Thailand, dan Indonesia—telah diidentifikasi sebagai target utama. Meskipun sentimen yang berkembang di Filipina mulai beralih ke pengadaan satu armada yang terdiri dari 40 unit KF-21—alih-alih membagi pesanan dengan F-16V—keputusan akhir diperkirakan baru akan diambil pada akhir tahun ini atau paruh pertama tahun depan, mengingat perlunya koordinasi dengan AS serta adanya opini publik yang pro-Amerika.

Peran Amerika Serikat juga menjadi faktor kunci dalam proses ini. CEO Ahn menyatakan, "Ekspor bukanlah hal yang bisa kita lakukan sesuka hati, terlepas dari kemampuan pesawat tersebut; bahkan untuk pesawat generasi 5,5, pesawat siluman, atau pesawat generasi ke-6 sekalipun, kita tidak bisa begitu saja mengekspornya sesuka kita." Ia menjelaskan, "Kendali tidak langsung dapat dilakukan melalui komponen mesin; AS menginginkan KF-21 menjadi pesawat tempur standar bagi Asia Tenggara—yang pada dasarnya berarti menerima bahwa negara-negara pro-Barat yang membeli KF-21 juga akan menerima pasokan mesin yang menyertainya—dan kami sedang berupaya keras mewujudkan tujuan tersebut."

Dari segi performa, KF-21 dianggap berada di kelas yang berbeda dibandingkan F-16V yang ada saat ini. CEO Ahn menyatakan, "Saat proses desain dimulai pada tahun 2016, KF-21 dirancang dengan mengacu pada F-22 buatan AS—yang membuatnya dijuluki 'Baby Raptor' sejak dua dekade lalu—dan karena dirancang dengan badan pesawat yang berorientasi pada kemampuan siluman, pesawat ini tidak bisa dibandingkan dengan F-16 generasi 4,5 yang telah mengalami pengembangan."

Ia juga menyoroti keunggulan terkait jadwal pengiriman dan harga. "Lini produksi kami terkonsentrasi di satu lokasi, sehingga kami dapat segera memulai pengerjaan begitu pesanan diterima," ujarnya. "Kami mampu memenuhi tenggat waktu pengiriman karena kami memproduksi badan pesawat terlebih dahulu, kemudian memasang mesin dan melakukan uji terbang segera setelah mesin tiba." Terdapat pula potensi besar penurunan harga per unit jika ada pesanan ekspor tambahan yang dikonfirmasi, di samping rencana produksi massal sebanyak 120 unit untuk Angkatan Udara.

Pasar Timur Tengah diperkirakan akan terbuka dengan laju yang relatif lebih lambat. CEO Ahn menyatakan, "Arab Saudi sedang melancarkan perang habis-habisan untuk mengusir pemberontak Houthi di Yaman, dan ketegangan dengan Iran belum sepenuhnya mereda," seraya menambahkan, "Prioritas utamanya adalah pengadaan sistem pencegat rudal balistik dan sistem anti-drone, sehingga pesawat tempur menjadi prioritas berikutnya." Ia menjelaskan bahwa meskipun UEA dan Arab Saudi telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan bersama model Block 2 dan Block 3 (KF-21EX), investasi dan kontrak yang sesungguhnya kemungkinan besar akan ditunda hingga setelah tahun 2028.

Oleh karena itu, upaya untuk menembus pasar di empat negara Asia Tenggara saat ini dianggap sebagai prioritas utama. CEO Ahn menegaskan, "Kita harus mengamankan pasar di Filipina, Malaysia, Thailand, dan Indonesia secara kuat," seraya menambahkan, "Kita perlu melakukan upaya penjualan yang agresif untuk memastikan mereka tidak memilih jet tempur generasi 4,5 yang sudah ketinggalan zaman dari negara lain."

(Newsis)

PTDI Targetkan Produksi 150 Unit N219 buat Daerah 3T

21 September 2026

Pesawat N-219 buatan PT DI (photos: PT DI)

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI meningkatkan produksi pesawat komersial N219 berkapasitas 19 penumpang. VP Business Development & Marketing Heber M. F. Panjaitan menjelaskan pesawat N219 diproduksi untuk melayani rute-rute perintis seperti daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Pesawat N219 diyakini dapat menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan darat maupun laut. Heber menekankan, pesawat N219 ini diproduksi dengan peruntukan dual use, bisa untuk kebutuhan sipil/komersial maupun militer.

"Untuk komersial potensi lebih dari 150 unit untuk memenuhi rute-rute perintis, itulah tadi buat yang N219. Jadi cukup besar yang layak bangsa pasarnya. Dan ada 30 unit penugasan Kemhan yang tadi saya bilang, 30 unit dari penugasan Presiden, untuk memenuhi kebutuhan di kementerian lembaga. Jadi memang cukup besar bangsa pasarnya, 150 plus 30 itu, 180 unit," kata dia kepada detikcom dalam TNI Fair, di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).

Untuk mengejar pasar tersebut, PTDI menargetkan peningkatan kapasitas produksi N219 secara bertahap. Pada 2026, Heber mengungkap sudah ada kontrak 13 unit, yaitu 4 untuk komersial, 6 permintaan dari TNI AD dan 3 dipesan oleh PT BIBU Agro Maritim, anak usaha PT BIBU Panji Sakti.

Selain itu, terdapat 3 unit N219 yang sudah masuk tahap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dari Kementerian Pertahanan.

"Untuk N219 sendiri, yang sudah kontrak itu ada 6 dari TNI AD, kemudian ada 4 dari Mitra Aviasi Perkasa, kemudian ada 3 dari BIBU Panji Sakti," tambahnya.

PTDI menyebut harga N219 berada di kisaran US$9 juta-US$ 10 Juta per unitnya. Namun harga itu belum termasuk jika ada permintaan modifikasi tertentu.

"Kalau kita lihat kan pesawat ini kami sudah memiliki pricing sekitar 9 juta sampai 10 juta dolar kisaran harga satu pesawat ini untuk basic configuration. Jadi tinggal dikalikan dengan unitnya, satuannya untuk basic, kecuali ada modifikasi-modifikasi tertentu, mungkin ada peningkatan harga," ujarnya.

Produksi Pesawat PTDI

Secara keseluruhan, kapasitas produksi PTDI pada 2026 ditargetkan mencapai 28 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 6 unit NC212, 4 unit CN235, 2 unit N219, dan 16 unit helikopter.

"Produksinya, kapasitas kita tahun 2026 ini ada 28 unit. Gabungan daripada 6 unit NC212i, 4 CN235, 2 N219, dan 16 helikopter. Kita akan targetkan naik bertahap lewat ekspansi CN235 ke 6-8 unit per tahun, terus sampai ke 10-12 unit per tahun. Terus untuk N219, dari 6 meningkat ke 12 unit per tahun. Ekspornya tentunya negara-negara yang kita targetkan itu wilayah Asia Pasifik, Afrika, dan juga Amerika Latin," jelasnya.

Pesawat ini juga dipamerkan dalam ajang TNI Fair yang digelas di Monumen Nasional (Monas) pada 19-20 September 2026. Pameran tersebut menjadi ajang bagi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk menampilkan sejumlah produk dan kapabilitas industri kedirgantaraan yang telah dikontrak maupun yang berpotensi memenuhi kebutuhan TNI.

Selain produk pesawat, PTDI menampilkan berbagai kerja sama dan pengembangan teknologi pertahanan, termasuk kerja sama dengan sejumlah mitra asing serta pengembangan drone. PTDI juga memperkuat kapabilitas pemeliharaan dan perawatan mesin pesawat melalui anak usahanya, PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP).

Keikutsertaan PTDI dalam pameran ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi.

(Detik)

Raytheon Australia DSelivers Capabilities to Meet Future Electromagnetic Spectrum Operation’s Needs

20 September 2026

The development of Raytheon Australia’s advanced Electronic Warfare Tactical Engagement vehicle reflects the beginning of a new period for electromagnetic spectrum operations (photo: Raytheon)

At first glance, it appears to be a standard camouflaged military vehicle, but it is no ordinary platform.

Raytheon Australia’s Electronic Warfare Tactical Engagement (EWTE) vehicle is a first-of-its-kind sovereign capability developed to help shape the future of Australia’s electromagnetic warfare advantage.

Unveiled in March 2025, the EWTE represents sovereign electronic warfare solutions for the Australian Defence Force (ADF), modernising Australia’s electromagnetic battlespace.

Raytheon Australia Customer Account Manager Dr Thomas Millhouse appreciates the vital role electronic warfare plays in modern military operations, noting Australia is stepping into a new phase in how it achieves spectrum advantage.

“Purpose-built through local investment and company-funded research, the EWTE forms the mobile centrepiece of Raytheon Australia’s broader Electronic Warfare Demonstration Environment, a dedicated platform created to accelerate sovereign innovations, strengthen collaboration with partners and enable fast, informed decision making,” Millhouse said.

Electronic Warfare to Electromagnetic Spectrum Operations: A new operational capability

Electronic Warfare has been defined as the use of the electromagnetic spectrum to control, attack and impede enemy operations. It includes a range of techniques designed to exploit the spectrum for military advantage, including electronic attack, protection, and support.

However, the battlespace is changing.

The EWTE vehicle and a Bushmaster Protected Mobility Vehicle are displayed at the Centre for Joint Integration, Adelaide (photo: Raytheon)

“The ADF is transitioning away from the traditional EW lexicon toward a broader, more integrated concept, known as Electromagnetic Spectrum Operations, or EMSO. EMSO integrates traditional EW with intelligence and spectrum management. It allows forces to manoeuvre through and control the electromagnetic spectrum. Denying, degrading and disrupting the use of the spectrum to our adversaries, whilst protecting our own use of the spectrum,” Millhouse said.

Raytheon Australia has welcomed this shift, positioning itself Australia’s industry partner for electromagnetic spectrum superiority while embedding EMSO principles across its programmes in every domain.

The aim is to achieve electromagnetic spectrum superiority, contributing to gaining and maintaining information and decision advantage to achieve ADF objectives.

A legacy in supporting Australia’s EMSO mission

Multi Domain Effects Technical Director Brian Balshaw has witnessed Raytheon Australia lead Australia’s sovereign ESMO journey for over two decades.

“Our support of Australia’s EMSO mission began in 1999 with the Electronic Warfare Test Services Learjet 35, a platform that delivered more than 25 years of advanced training and testing for the ADF,” Balshaw said.

“It has helped trial and test critical EMSO capabilities across the services, setting the foundation for future sovereign solutions.”

In 2018, Raytheon Australia expanded its role, becoming the capability steward for Mobile Training and Testing Services, supporting the Royal Australian Air Force’s EA-18G Growler fleet and providing advanced EW training for Defence aircrew.

“By 2020, we delivered a first of type integrated electronic warfare subsystem for the Royal Australian Navy’s Air Warfare Destroyers,” Balshaw said.

“This represented the first fully integrated, sovereign EW capability placed into Australia’s Aegis equipped fleet. From there, Raytheon Australia became the Navy’s strategic partner for the OCTAVES program, a cornerstone of the modernisation of maritime electronic warfare.”

In 2025, Raytheon Australia delivered the Australian Army’s first networked electronic attack capability, bringing advanced EW effects into networked Bushmaster Protected Mobility Vehicles. The same year, the first pods of the Growler’s Next Generation Jammer Mid-Band were delivered to the Royal Australian Air Force, marking another leap forward in sovereign EMSO capability.

Raytheon Australia’s EWTE vehicle is unveiled in March 2025 at the Centre for Joint Integration, Adelaide (photo: Raytheon)

Purpose-built for the future battlespace

The EWTE vehicle is the cutting edge of Australia’s next phase of sovereign EMSO capabilities, enabling:

-Interoperability testing of emerging electronic warfare solutions

-Integration with partner technologies

-Behaviour assessment of command-and-control systems

-Evaluation of future capabilities such as Counter Unmanned Aerial Systems, distributed electronic attack, electromagnetic decoys and EMSO manoeuvre

-Performance measurement in a realistic, land-based environment under contested conditions

-The capability allows operators and engineers to experiment, iterate and validate concepts faster than previously known, ensuring Australia remains ahead of the evolving threat landscape.

Leading the way in Electromagnetic Spectrum Operations

Raytheon Australia is delivering complex electromagnetic capabilities across every domain, to ensure mission success on land, at sea and in the air.

Combining local expertise and a sovereign workforce, Raytheon Australia is committed to developing and delivering a next-generation, integrated and interoperable EW capability to Defence. 

Raytheon Australia Multi Domain Effects General Manager Amanda Selway is focused on ensuring Australia has the technology, training and partnerships required to detect, decide and act faster across the electromagnetic battlespace.

“We are ensuring Raytheon Australia is positioned to be the Australian Defence Force’s trusted EMSO partner and the EWTE reflects the beginning of a new era for Australia’s spectrum operations,” Selway said.

What began as a camouflaged vehicle on a South Australian test range has become a purpose-built, sovereign capability designed to prepare Australia for future electronic battles, and an important step forward to achieving electromagnetic spectrum superiority.

(Raytheon)