22 Januari 2020
Tank Pindad ketika dipamerkan di Manila (photo : MaxDefense)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan Ghana dan Filipina merupakan negara yang prospektif untuk pangsa pasar alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan anak bangsa.
"Salah satunya prospek yang sudah eksekusi, tapi akan lebih besar lagi itu Ghana, Afrika," katanya, saat meninjau pameran alutsista di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (22/1).
Pameran alutsista buatan dalam negeri, baik BUMN maupun swasta itu digelar bersamaan dengan Rapat Pimpinan Kemenhan yang berlangsung selama dua hari, yakni 22-23 Januari 2020.
Untuk kawasan ASEAN, Trenggono menyebut Filipina merupakan salah satu negara yang sedang dijajaki untuk perluasan pangsa alutsista.
"Terus juga beberapa negara Afrika, kemudian yang berikutnya ASEAN itu Filipina," katanya, tanpa memerinci jumlah dan jenis alutsista yang dibeli oleh dua negara itu.
"Kalau Ghana itu produknya Pindad, Filipina itu juga Pindad. Iya, udah pasti. Kalau Filipina itu tank. Jumlahnya, saya nanti perlu cek," kata Trenggono.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Ghana Dominic BA Nitiwul juga sudah bertemu dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, di Kantor Kemenhan, Jakarta, 21 November 2019.
Menhan menyampaikan adanya kerja sama saling menguntungkan dengan sahabat manapun, termasuk dengan Ghana, salah satunya dalam hal produk-produk industri pertahanan.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan kepada Menhan Ghana terkait kemampuan yang dimiliki Industri pertahanan Indonesia diantaranya PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT DI dan PT Len Industri.
"Indonesia memandang negara-negara kawasan Afrika Barat termasuk Ghana sebagai negara penting dan dapat menjadi mitra bagi kerjasama produk-produk industri pertahanan Indonesia dan juga kerja sama pertahanan strategis lainnya," katanya.
(Republika)
22 Januari 2020
76 bola-bola yang berisi air dalam uji coba Water Container Bombing yang dijatuhkan dari pesawat C-130 Hercules (photo : Times Indonesia)
JAKARTA, KOMPAS.com - TNI AU melalui Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara (Dislitbangau) mengembangkan water container bombing (WCB) untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna menyaksikan langsung uji dinamis pengeboman air menggunakan bola-bola fiber dari kabin pesawat C130 Hercules yang terbang dari Pangkalan Udara (Lanud) Suryadarma, Kalijati, Subang, Jumat (17/1/2020).
Kegiatan uji dinamis WCB di Lanud Suryadarma ini juga dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo.
Doni ingin memastikan inovasi TNI AU dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini bisa efektif digunakan jika diperlukan di kemudian hari.
Bola-bola dijatuhkan dari pesawat Herluces (photo : Jurnal Jakarta)
KSAU mengatakan, ia sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan Dislitbangau untuk membantu BNPB dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
"Saya sangat mengapresiasi inisiatif dan inovasi dari Dislitbangau yang penelitiannya sudah dilakukan sejak lama dan lintas institusi. Hari ini kita dapat melihat efektivitas dari sistem baru ini dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan," kata Yuyu melalui keterangan tertulis, Jumat (17/1/2020).
"Ke depan, kami akan mengembangkan bahan bola yang ramah lingkungan, mudah terurai, dan bisa dilipat sebelum diisi air sehingga mudah untuk diangkut ke Pekanbaru atau Pontianak jika dibutuhkan," ucap Yuyu.
Sementara itu, Doni mengaku terkesan dengan uji dinamis WCB yang dilakukan oleh TNI AU di Lanud Suryadarma karena efektif mengenai sasaran dan mampu membasahi area yang lebih luas dibandingkan dengan metode yang lain.
Disimulasikan bola-bola jatuh ke lokasi kebakaran (photo : Galamedia)
Ke depan, WCB akan dikombinasikan dengan upaya penghijauan dengan mengisi bola-bola air tersebut dengan bibit tanaman yang mudah tumbuh di lahan apa pun.
WBC dianggap efektif untuk membasahi lahan gambut hingga kedalaman tertentu sehingga senantiasa lembah dan tidak mudah terbakar.
Sementara itu, untuk pencegahan banjir dapat dilakukan TMC sebelum intensitas curah hujan tinggi.
Setiap sortie penerbangan Hercules WBC, mampu mengangkut 76 bola air yang berisi masing-masing 113 liter sehingga jumlah air yang mampu dicurahkan mencapai 8.588 liter.
"Metode WCB yang dikembangkan oleh TNI AU ini begitu efektif dan dapat digunakan untuk pencegahan sekaligus penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karena daya angkut yang lebih besar dan air tidak ada yang terbuang serta terserap oleh tanah," tutur Doni.
(Kompas)
22 Januari 2020
MBDA Mistral air defence (photo : MBDA)
MANILA -- The Philippine Army (PA) said on Thursday it has activated its 2nd Air Defense Artillery Battery and 2nd Field Artillery Battery, during short ceremonies in Fort Magsaysay, Nueva Ecija last January 15, in line with ongoing efforts to update its defensive capabilities.
These units are under the PA's Army Artillery Regiment (AAR), Army spokesperson Lt. Col. Ramon Zagala said in a statement.
Army chief, Lt. Gen. Gilbert Gapay, AAR commander Brig. Gen. Virgilio Bartolome and the commanding officers of the two newly-activated units led the activation ceremony.
Zagala said an air defense battery is designed to provide air defense for Army units, areas, and installations against unmanned aerial vehicles or remotely-piloted vehicles as well as fixed and rotary aircraft.
Meanwhile, a field artillery battery will help in troop maneuver to destroy, neutralize, and suppress the enemies through its fire support to maneuver units.
A battery is generally composed of six artillery tubes, rocket or missile launchers.
Zagala said these combined units shall provide a lethal force for a modern PA.
The new units also align with national security priority to safeguard and preserve the Philippine sovereignty and territorial integrity.
“To the commanders of the new units, I challenge you to lead your respective batteries with drive and dynamism,” Gapay said during the event.
These newly activated batteries are also part of the development of its anti-access and area denial capabilities in pursuit of its vision of becoming a World-Class Army by 2028, he added. (PNA)
PH Army to Acquire ATMOS SPH, Eyes MBDA Mistral & LIGNex1 Chiron SHORAD as it Activates 2 New Units
The Philippine Army has recently activated two additional small units assigned under the Army Artillery Regiment (AAR) as it continues to expand its capabilities as modernization of the Philippine Army continues.
The units are the 2nd Air Defense Artillery Battery and the 2nd Field Artillery (155mm Self Propelled) Battery, which were activated on 15 January 2020 during ceremonies held at Army Artillery Regiment's headquarters at Fort Magsaysay, Nueva Ecija.
With the new units means that new assets are expected to arrive as part of the AFP Modernization Program.
The activation of the 2nd Field Artillery (155mm Self Propelled) Battery is a continuation of the Army Artillery Regiment's goal to raise 2 batteries (equivalent to an Army Company) to train and operate the upcoming 155mm Self Propelled Howitzers being acquires by the Philippine Army.
The activation of the 2nd Air Defense Artillery Battery is in line with the Philippine Army's plan to build-up cadres and operational units to operate incoming air defense assets.
See full article MaxDefense
22 Januari 2020
KRI Alugoro 405 (photo : PAL)
Kapal Selam Pertama Produksi Indonesia Tes Kemampuan di Banyuwangi
BANYUWANGI - Indonesia kini sudah mampu memproduksi kapal selam untuk kepentingan alutsista dalam negeri. Melalui kerja sama antara PT PAL Indonesia (Persero) dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), lahir kapal selam pertama produksi dalam negeri bernama kapal selam Alugoro.
Menariknya, uji kemampuan kapal selam Alugoro dilakukan di Banyuwangi selama 6 bulan ke depan. "Kita akan melakukan uji coba di Banyuwangi sampai Bulan Juni 2020," kata General Manager Divisi Kapal Selam PT PAL Indonesia (Persero) Satriyo Bintoro, Selasa (21/01/2020).
Dipilihanya Banyuwangi sebagai tempat uji coba kapal selam Alugoro bukan tanpa alasan. Salah satunya ialah kedalaman perairan di selat Bali sangat cocok untuk uji coba armada kapal selam ini.
"Kita melakukan pengetesan membutuhkan pertimbangan tertentu. Salah satunya ialah kedalaman laut 250 meter, ini bagian yang sangat krusial selama pengujian. Dan uji coba pertama berhasil dengan baik," imbuhnya.
Selain itu, kata Satrio, Banyuwangi juga memiliki pelabuhan Tanjungwangi yang representatif. Selain dekat dengan kota, fasilitas yang tersedia juga sangat baik.
"Dermaga sandar di Pelabuhan Tanjung Wangi. Sarana prasarananya cukup mendukung, kesiapan sumber listrik mendukung. Lokasi kita tidak jauh dari hotel dan rumah makan. Sehingga personil PT PAL maupun yang dari Korea merasa nyaman di Banyuwangi," imbuhnya.
Direktur pembangunan Kapal PT PAL Turitan Indaryo mengatakan, keberhasilan pembangunan Kapal Selam Alugoro menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. "Niat kami tidak hanya membeli, tapi juga bisa membangun. Tentu ini akan menjadi kemandirian dalam industri pertahanan Nasional," ungkapnya.
Menurut Turitan, kapal selam Alugoro memiliki kualitas yang tidak kalah dengan kapal selam produksi luar negeri. "Ini akan menjadi pilot project untuk pembuatan kapal selam selanjutnya, mengingat tipe jenis ini sangat cocok dengan perairan Indonesia. Manuvernya bagus. Kita butuh lebih banyak sesuai dengan kebutuhan AL dan kementerian pertahanan," katanya.
Tes pada kedalaman 300 m
Kapal selam Alugoro memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter dengan kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. Sejauh ini, uji coba Kapal Selam Alugoro untuk tahapan Nominal Diving Depth (NDD) di Perairan Utara Pulau Bali berjalan dengan baik.
"Kapal Selam Alugoro berhasil menyelam hingga kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut," kata Turitan
NDD merupakan bagian dari 53 item Sea Acceptance Test (SAT) Kapal Selam Alugoro. Tahapan NDD ini sangat penting karena setelah tahapan NDD berhasil dilaksanakan dapat disimpulkan 90% proses pembangunan kapal selam telah berhasil. "Setelah ini kita akan lakukan uji coba pada kedalaman maksimum 300 meter," ungkapnya.
Setelah menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbour Acceptance Test (HAT), dan SAT, Kapal Selam Alugoro direncanakan akan diserahterimakan kepada Kementerian Pertahanan untuk digunakan oleh TNI AL pada Desember 2020.
Keberhasilan PT PAL memproduksi kapal selam pertama di Indonesia mendapat apresiasi dari Pemkab Banyuwangi. "Ini menunjukkan bahwa anak bangsa bisa berkarya jika diberi kesempatan. Termasuk dalam industri kapal selam untuk kebutuhan militer," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Guntur Priambodo.
Pemkab Banyuwangi juga tidak akan membuang peluang promosi wisata selama uji coba Kapal Selam Alugoro di Bumi Blambangan. "Selain PT PAL, Ini kan ada yang datang dari Korea. Tentu ini bisa kita jadikan ajang promosi wisata Banyuwangi. Akan kita ajak ke Ijen dan sejumlah destinasi unggulan di Banyuwangi," tutupnya.
(Suara Indonesia)
21 Januari 2020
Hunter class frigates (image : Aus DoD)
The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to Australia of long lead items, engineering development activities, and other defense services to support the Australian Surface Combatant Program for an estimated cost of $1.5 billion. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale on yesterday.
The Government of Australia has requested to buy long lead items, engineering development activities, and other defense services to support the Australian Surface Combatant Program, including the modernization of the three Hobart Class Destroyers, and construction of the first three (of nine total) Hunter Class Frigates which includes: three (3) Shipsets of the AEGIS Weapon System (AWS) in the MK 6 Mod 1 configuration to support the Modernization of the Hobart Class DDGs; three (3) Shipsets of the AEGIS Weapon System (AWS) in the MK 6 Mod 1 configuration to support the New Construction of the Hunter Class FFGs; three (3) shipsets of the MK 41 Vertical Launching Systems (VLS) for installation on the Hunter Class Frigates; three (3) shipsets (2 mounts per ship) of the Close-In Weapons System (CIWS) for installation on the Hunter Class Frigates; two (2) Australia AEGIS Weapon System Computer Programs (one for Hobart Class, one for Hunter Class), and associated computer programs for AEGIS Combat System components for installation on both the Hobart and Hunter Class ships; six (6) shipsets of the Global Positioning System (GPS) - Based Positioning, Navigation and Timing Service (GPNTS) Navigation Systems and associated Advanced Digital Antenna Production (ADAP) antennas and support equipment for installation on the Hobart and Hunter Class ships; six (6) shipsets of upgraded Cooperative Engagement Capability (CEC) equipment for installation on the Hobart and Hunter Class ships; six (6) shipsets of Command and Control Processor (C2P) equipment for installation on the Hobart and Hunter Class ships; and eight (8) shipsets of Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Set (MIDS JTRS) terminals for installation on the Hobart and Hunter Class ships.
Hobart class destroyer (image : Hum 3D)
Also included are: three (3) shipsets of MK 34 Gun Weapon System (GWS) modification equipment to include the Electro Optical Sight System and changes supporting Naval Fires Planner and associated TacLink Control System for installation on the Hobart Class Destroyers; three (3) shipsets of MK 34 Gun Weapon System components to include the MK 160 Gun Computing System and the MK 20 Electro Optical Sight System, and the Naval Fires Planner and associated TacLink Control System for installation on the Hunter Class Frigates; three (3) shipsets of: Mode 5/S capable Identification, Friend of Foe (IFF) Systems; Gigabit Ethernet Data Multiplexing System (GEDMS); AN/WSN-7 Ring Laser Gyrocompass Inertial Navigation Systems; WSN-9 Digital Hybrid Speed Log systems; Common Data Link Management System (CDLMS); and Global Command and Control System-Maritime (GCCS-M) systems for installation on the Hunter Class Frigates; six (6) shipsets of AN/SRQ-4 Hawklink and SQQ-89 Sonobuoy processing equipment for installation on the Hobart and Hunter Class ships; defense services for development and integration of a capability upgrade for the installed AEGIS Combat System on the Hobart Class Destroyer, including Integrated Air and Missile Defense capability and growth capability for Ballistic Missile Defense; development, integration and testing support for installation of a AEGIS Combat System for installation on the Hunter Class FFG, a Global Combat Ship Type 26 (BAE) platform, including the integration of the indigenous CEAFAR 2 Phased Array Radar (CEA Industries) with the AEGIS Combat System (including Cooperative Engagement Capability) and the primary radar sensor and illuminator; integration of selected Australian provided combat system components including Undersea Warfare and Ship Self Defense for installation on the Hobart and Hunter Class ships; integration of the MH-60R helicopter into the AEGIS Combat System for installation on the Hobart and Hunter Class ships; Procurement and delivery of installation support material, special purpose test equipment, initial logistics outfitting, spares and other ancillary equipment to support the installation and integration of AEGIS Combat System equipment in the Hunter and Hobart class ship platforms; development of technical documentation to support both programs; provision of logistics and other support services to support the Hobart and Hunter Class ships; procurement, staging, delivery and installation support for AEGIS Combat System equipment for the Hobart and Hunter Class ships; provision of training support for curriculum development, training tool development, front-end analysis, and crew training for the Hobart and Hunter Class ships; U.S. Government and contractor representative engineering, logistics, and technical support services; and other related elements of logistics and program support for the Hobart and Hunter Class ships. The total estimated cost is $1.50 billion.
This proposed sale will support the foreign policy and national security objectives of the United States. Australia is one of our most important allies in the Western Pacific. The strategic location of this political and economic power contributes significantly to ensuring peace and economic stability in the region.
The proposed sale will enhance Australia's Surface Combatant capability by modernizing their existing three AEGIS capable Hobart Class Destroyers with the latest technology and capability, and delivering the first three (of nine) AEGIS capable Hunter Class Future Frigates. This sale enhances Australia's self-defense capability, while significantly improving interoperability with U.S. Navy AEGIS combatants in the region. By deploying a surface combatant fleet that will incorporate Cooperative Engagement Capability (CEC), Australia will significantly improve network-centric warfare capability for US forces operating in the region. Australia will have no difficulty absorbing this equipment into its armed forces.
The proposed sale of this equipment and support will not alter the basic military balance in the region.
(DSCA)
22 Januari 2020
LCU berdesain baru (photo : Tesco Indomaritim)
LCU berdesain baru merupakan kapal pertama yang akan segera diluncurkan di Tahun 2020. Tesco Indomaritim bangga dengan kualitas, keterampilan dan desain yang dibuat oleh tim in-house desain Tesco.
Dengan kapabilitas beaching ke tepi pantai dan fitur auto ramp yang bisa diturunkan, kapal LCU dibuat untuk sarana transportasi alat perbekalan Militer Indonesia. Diharapkan kapal tersebut akan membuat operasional TNI menjadi semakin praktis, ekonomis dan efisien.
Sebelumnya Landing Craft Utility 26M yang dibuat oleh Tesco yang dapat mencapai kecepatan 43 Knots.
(Tesco Indomaritim)
21 Januari 2020
Shortfin Barracuda submarines (image : WorldlessTech)
The French state-owned company designing Australia’s submarine fleet has already asked for a 15-month extension to deliver the design, the auditor general has found.
In February last year Naval Group asked for the extension to turn in its work in order to minimise delays down the track, which would extend the design completion date from July 2022 to September 2023.
Defence and Naval Group settled on a nine-month extension to the project, which has already been delayed. A further three-year delay would force Defence into the costly and potentially risky position of having to extend the life of the current submarine fleet, or risk a capability gap, something the parliament was warned about during estimates hearings last year.
“The program is currently experiencing a nine-month delay in the design phase against Defence’s pre-design contract estimates, and two major contracted milestones [related to design] were extended,” the auditor general found. “As a result, Defence cannot demonstrate that its expenditure of $396m on design of the future submarine has been fully effective in achieving the program’s two major design milestones to date.”
The $396m spent on design so far accounts for almost half the program’s expenditure to September last year.
Labor’s defence spokesman, Richard Marles, said it was just the latest in a long series of delays since the then prime minister, Malcolm Turnbull, announced the program in 2016.
“It is deeply concerning that this program is already experiencing a nine-month delay in the design phase and that Defence cannot demonstrate that its expenditure of nearly $400m in taxpayers’ money has been fully effective in achieving two major design milestones,” Marles said.
“This comes on top of recent revelations that the future submarines will cost around $80bn to acquire and $145bn to sustain, and that construction of the first future submarine has been pushed back a year.
“On all three measures of this program – on time of delivery, on the cost of the project and on the amount of Australian content – the numbers are all going the wrong way.”
At this still early stage of the project, the auditor general had no recommendations other than to encourage a close and long-term working relationship between Defence and Naval Group, with the submarines scheduled to be delivered and begin service in the 2030s.
The auditor general’s report also confirmed “fabrication of complex hull parts” of the first submarine will be completed in France. Naval Group will construct the remaining submarine parts in Adelaide.
The $80bn program, which will deliver Australia 12 submarines, was established to replace the six ageing Collins-class submarines but has been beset with delays and frustrations almost from inception. It is the largest Defence procurement Australia has undertaken but the decision to design and build submarines rather than purchase “off the shelf” models has increased the risk associated with the program.
(The Guardian)
