TNI AL Harap Kapal Induk Dilengkapi Pesawat Yang Bisa "Take Off" Vertikal

25 September 2026

Pesawat tempur F-35B dan Sea Harrier AL Italia (photo: Marina Militare)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berharap pihaknya bisa mendapatkan pesawat tempur yang memiliki kemampuan take off atau lepas landas secara vertikal untuk melengkapi kekuatan KRI Sriwijaya-100.

"Ya harapannya sih seperti itu. Kalau Angkatan Laut maunya seperti itu. Tapi tergantung kondisi anggaran dan lain-lain ya," kata Ali saat ditanya wartawan soal rencana mengincar pesawat tempur Harrier untuk kapal induk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis.

Menurut Ali, landasan pesawat yang ada di deck KRI Sriwijaya-100 memungkinkan untuk dipakai pesawat tempur lepas landas.

"Kapal ini mampu untuk didaratkan dan melepaslandaskan pesawat tempur. Dulu (saat masih digunakan AL Italia) digunakan untuk Sea Harrier dan F35B ya," kata Ali.

ITS Garibaldi ketika masih membawa pesawat Sea Harrier (photo: Marina Militare)

Kendati demikian, Ali menilai kehadiran pesawat tempur belum terlalu dibutuhkan karena kapal induk ini difokuskan untuk menjalankan misi kemanusiaan atau operasi militer selain perang (OMSP).

Ali lebih memfokuskan untuk menempatkan banyak helikopter dan pesawat tanpa awak atau drone di atas kapal.

Dengan demikian, helikopter yang ada di atas kapal induk bisa dikerahkan untuk membawa logistik dari kapal induk ke lokasi-lokasi bencana atau operasi OMSP lainnya.

"Semua jenis helikopter dan helikopter Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara bisa take off dan landing dari kapal ini," kata Ali. (Antara)

KRI Sriwijaya-100 (photo: Aktualita)

KRI Sriwijaya-100 Resmi Perkuat TNI AL

KRI Sriwijaya (SWJ)-100 resmi memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut setelah diresmikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (24/9). Peresmian turut dirangkaikan dengan pengukuhan Komandan KRI Sriwijaya-100.

Kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi ini menjadi kapal induk pertama TNI AL sekaligus bagian dari modernisasi kekuatan pertahanan nasional. Kehadiran KRI Sriwijaya-100 memperkuat kemampuan sebagai pusat komando operasi laut, sarana diplomasi pertahanan, dan dukungan misi kemanusiaan.

Momentum ini menandai langkah strategis Indonesia membangun kekuatan maritim yang modern dan berdaya tangkal untuk menjaga kedaulatan serta memperkuat peran Indonesia di tingkat regional dan global. (Kemhan)

PT DI Teken Kontrak Pemeliharaan CN235 PNGDF

24 September 2026

CN235-100 PNGDF (photo: France in PNG)

Port Moresby, Papua Nugini – PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) menyepakati kontrak maintenance untuk 1 (satu) unit pesawat CN235-100 milik Angkatan Pertahanan Papua Nugini (Papua New Guinea Defence Force/PNGDF). Kontrak ini mencakup pelaksanaan sejumlah pekerjaan pemeliharaan, termasuk C-Check Inspection, sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapan operasional pesawat.

Pesawat tersebut sebelumnya mengalami grounded sejak tahun 2015. Setelah menjalani proses pemeliharaan dan maintenance flight oleh tim PTDI, pesawat kembali mengudara pada akhir tahun 2025. Adapun kontrak yang disepakati hari ini (23/09) menjadi tindak lanjut dukungan teknis PTDI terhadap pesawat milik PNGDF tersebut, sekaligus melanjutkan proses pemeliharaannya.

Penanda-tanganan kontrak pemeliharaan CN235-100 PNGDF (photo: PT DI)

Pesawat CN235-100 milik PNGDF tersebut diperoleh dari Airbus Defence & Space (ADS) pada tahun 1992. Kerja sama ini menjadi langkah awal PTDI dalam membangun dukungan MRO untuk pesawat tersebut, sekaligus membuka peluang pengembangan kerja sama pemeliharaan secara berkelanjutan.

Kedepan, terdapat potensi pengembangan sustainment program dalam bentuk paket MRO selama 3 (tiga) tahun, dimana PTDI juga melihat peluang dukungan MRO terhadap unit CN235-100 lainnya yang dioperasikan oleh PNGDF sebagai bagian dari pengembangan kerja sama pemeliharaan pesawat secara berkelanjutan.

Bagi PTDI, dukungan terhadap operasional CN235-100 milik PNGDF menjadi bagian dari kontribusi Perusahaan dalam membangun kerja sama industri dirgantara yang saling memberikan manfaat bagi kedua negara.

(PT DI)

12 Ranpur AAV Gelombang Pertama Tiba, Korps Marinir Perkuat Kemampuan Operasi Amfibi

24 September 2026

Kedatangan 12 ranpur AAV7 untuk Korps Marinir di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (photos: Korps Marinir)

Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta). Sebanyak 12 unit Ranpur Amfibi AAV tiba di Indonesia dan menjalani proses pembongkaran di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (22/09/2026). Kedatangan tahap pertama ini menjadi bagian dari pemenuhan 35 unit AAV untuk memperkuat kemampuan operasi amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Kedatangan Ranpur disambut Aslog Pangkormar Brigadir Jenderal TNI (Mar) Efhardian, M.Tr.Opsla., didampingi Sahli A Bid Ops Pangkormar Kolonel Marinir Didiet Hendra Wijaya, M.Mp., Danmenkav 1 Marinir Kolonel Marinir Agus Setiyo Budi, M.Tr.Opsla., serta Danyon Ranratfib 1 Marinir Letkol Marinir Muhan Solihan, M.M.Tr.Opsla. Rombongan meninjau kondisi dan proses penerimaan Ranpur yang kemudian diturunkan ke truk oplegger untuk diberangkatkan ke Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, dengan sistem pengikatan guna menjamin keamanan selama perjalanan.

Kehadiran AAV menjadi tonggak penting bagi Korps Marinir setelah sebelumnya menerima 10 unit LVT-7A1 dari Korea Selatan pada 7 Desember 2009. Sebagai kendaraan pendarat amfibi, AAV memperkuat kemampuan pasukan dalam melaksanakan operasi dari laut menuju pantai hingga mencapai sasaran di darat.

AAV dirancang membawa pasukan melintasi zona tempur perairan dan mampu menghadapi gelombang serta arus hingga Sea State 5. Ranpur ini menggunakan mesin Cummins V903 berdaya 525 horsepower, memiliki panjang 7,94 meter, lebar 3,27 meter, tinggi 3,26 meter, dan bobot 23 ton, dengan kecepatan hingga 15 km/jam di laut dan 75 km/jam di darat.

AAV diawaki tiga personel dan mampu membawa 21 prajurit infanteri Marinir beserta perlengkapan siap tempur. Kehadirannya bukan sekadar penambahan alutsista, tetapi juga meningkatkan mobilitas laut ke darat, perlindungan lapis baja, daya angkut pasukan, dan kecepatan manuver dalam mendukung kemampuan amfibi Resimen Kavaleri Korps Marinir di negara kepulauan.

Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menegaskan bahwa kehadiran AAV akan semakin memperkuat kemampuan operasi amfibi Korps Marinir, khususnya

(Korps Marinir)

TNI AU Incar Pesawat A330 MRTT untuk Operasi Militer

24 September 2026

A330 MRTT memberi pasokan bahan bakar pesawat Rafale (photo: Kompas)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi mengatakan pihaknya memang mengincar pesawat Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) seperti yang dimiliki French Air and Space Force atau AU Prancis.

Hal tersebut dikatakan Tedi setelah dirinya meninjau pesawat A330 MRTT yang dimiliki AU Prancis saat sedang berada di Lanud Halim Perdanakusuma melakoni latihan bersama misi Pegase 2026, Selasa.

"Sesuai dengan rencana strategis (renstra) kita, memang kita akan memiliki MRTT," kata Tedi kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Menurut Tedi, pesawat itu sangat berguna untuk mendukung ragam operasi militer yang dilakukan TNI AU.

Dia menjelaskan pesawat ini bisa menjadi pusat komando pengendalian (Puskodal) berjalan yang berfungsi mengkoordinasikan pesawat tempur dan angkut dalam menjalankan operasi tempur.

Dengan adanya puskodal ini, sistem komunikasi antar pesawat bisa terintegrasi dan dapat terpantau langsung dari dalam A330.

A330 MRTT French Air and Space Force (photo: IDN Times)

Selain itu, pesawat tersebut juga mampu mengangkut 88 prajurit dan barang bawaan yang berkaitan dengan kebutuhan operasi tempur

Tidak hanya itu, pesawat ini juga dikerahkan untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur di udara atau air to air refuiling.

Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena pesawat tanker ini dapat mengangkut 110 ton bahan bakar minyak (BMM) untuk pesawat.

Deretan kemampuan itulah yang membuat TNI AU ingin memiliki pesawat pesawat ini lebih dari satu buah.

"Dengan luas wilayah kita yang sangat luas, itu minimal kita butuh 3 MRTT. Karena pesawat tempur kita sangat banyak," kata dia.

Kendati demikian, dia tidak mau berkomentar terlalu jauh soal upaya pembelian pesawat tersebut. Dia menyerahkan urusan pengadaan pesawat kepada pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan).

(Antara)

PT PAL dan Naval Group Bersiap untuk Pesanan Lanjutan Kapal Selam Scorpene dan Fregat FDI

23 September 2026

Kapal selam Scorpene (photo: Indian Navy)

Perusahaan galangan kapal milik negara Indonesia, PT PAL, dan perusahaan galangan kapal asal Prancis, Naval Group, akan menandatangani perjanjian kerja sama pembuatan kapal yang mencakup pembangunan kapal perang *Frégate de Défense et d'Intervention* (FDI) dan dua kapal selam Scorpene Evolved tambahan.

Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini menginformasikan kepada Janes bahwa upacara penandatanganan perjanjian tersebut akan diselenggarakan di kantor pusat PT PAL di Surabaya pada tanggal 24 September.

Perjanjian-perjanjian ini akan menetapkan kerangka kerja sama seandainya Indonesia melanjutkan rencana untuk mengakuisisi gelombang kedua kapal selam Scorpene Evolved dan fregat FDI, ujar sumber-sumber tersebut.

Informasi lebih lanjut yang diperoleh Janes menunjukkan bahwa perjanjian tersebut akan berfokus pada pengaturan pembagian kerja, alih teknologi, peluang pembangunan di dalam negeri, serta mekanisme partisipasi industri yang dapat diterapkan jika program akuisisi tersebut terealisasi.

Program Scorpene Indonesia diresmikan melalui kontrak yang ditandatangani pada Maret 2024, yang mencakup akuisisi dua kapal selam serang diesel-elektrik Scorpene Evolved untuk TNI Angkatan Laut.

Fregat FDI/Belharra (image: EnnuiShao)

Program ini mencapai tonggak sejarah penting pada 7 Agustus 2026 ketika pembangunan kapal pertama secara resmi dimulai melalui upacara pemotongan pelat baja di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya.

Dalam program ini, kedua kapal selam tersebut dibangun di Indonesia melalui pengaturan alih kemampuan antara Naval Group dan PT PAL Indonesia.

PT PAL Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan, integrasi, pengujian, perakitan akhir, dan penyerahan kapal, sementara Naval Group menyediakan keahlian desain kapal selam, dukungan rekayasa, alih teknologi, dan bantuan teknis.

Scorpene Evolved merupakan varian terbaru dari desain kapal selam konvensional Naval Group yang ditujukan untuk pasar ekspor.

Kapal selam ini menggunakan baterai litium-ion berkapasitas tinggi yang dirancang untuk memberikan daya tahan lebih lama saat beroperasi di bawah air, fleksibilitas operasional yang lebih besar, serta kebutuhan perawatan yang lebih rendah.

(Jane's)

TNI dan RSAF Tingkatkan Kemampuan Tempur Udara Melalui BFI ke-15

23 September 2026

Latihan pengisian bahan bakar di udara (Air-to-Air Refueling/AAR) Indonesia dan Singapura (photos: Koopsau)

Pekanbaru, Penkoopsau-TNI Angkatan Udara bersama Republic of Singapore Air Force (RSAF) melaksanakan latihan bersama Bilateral Fighter Interaction (BFI) ke-15 di wilayah latihan Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, dimulai tanggal 14 hingga 17 September 2026.

Latihan melibatkan unsur pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 3 Wing Udara 3.2 Tempur, Skadron Udara 14 Wing Udara 3.2 Tempur dan Skadron Udara 16 Wing Udara 3.1 Tempur serta pesawat tempur F-16 RSAF. Kegiatan juga didukung pesawat A330 Multi-Role Tanker Transport(MRTT) RSAF yang melaksanakan pengisian bahan bakar di udara (Air-to-Air Refueling/AAR) bagi pesawat tempur kedua negara.

Dalam pelaksanaannya, para penerbang menjalani berbagai skenario latihan, mulai dari prosedur pengisian bahan bakar di udara (air-to-air refueling) hingga manuver pertempuran udara (dogfight) dengan intensitas tinggi. Setiap sortie dirancang untuk mengasah keterampilan dan kemampuan taktis penerbang dalam menghadapi berbagai dinamika operasi udara.

Latihan bersama ini tidak hanya meningkatkan kemampuan taktis dan kesiapan operasional penerbang tempur, tetapi juga memperluas jangkauan operasional pesawat melalui kemampuan Air-to-Air Refueling. Di sisi lain, interaksi antar penerbang kedua angkatan udara menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, serta pemahaman bersama dalam pelaksanaan operasi udara.

Pelaksanaan BFI ke-15 sekaligus mencerminkan komitmen TNI AU dan RSAF dalam mempererat kerja sama pertahanan udara serta membangun interoperabilitas kedua angkatan udara, khususnya dalam menghadapi tantangan dan dinamika keamanan udara di kawasan regional.

(Koopsau)

The Taiwanese Authorities have Donated a Patrol Vessel to the Philippines

23 September 2026

According to the VesselFinder, a Philippine-flagged vessel named BLINGNO.1 departed from Kaohsiung Port for testing on September 16, this vessel is suspected to be the  decommissioned Lienchiang-class patrol vessel from Taiwan's Coast Guard Administration (photo: Guancha)

A decommissioned 500-ton patrol and rescue vessel is revealing a clear shift in the Taiwan authorities' policy toward the Philippines.

Taiwan's Coast Guard recently confirmed that it has donated a decommissioned patrol and rescue vessel to the Philippines, stating that this move follows past practices of donating vessels to the Marshall Islands, Palau, and Tuvalu, and that the vessel will be used for cooperation in marine research and humanitarian relief. The ship is currently registered as a Philippine government vessel and is undergoing refurbishment and sea trials in Kaohsiung.

The Lienchiang (CG 125) is a retired 500-ton and length overall 61.02 meters, patrol and rescue vessel of the Taiwan Coast Guard Administration (CGA) that was commissioned in 2008 and decommissioned in 2023 (photo: Wiki)

Taiwan authorities have not confirmed the ship's specific identity. Initial media reports pointed to the "Lienchiang Ship," but some netizens later believed it to be the "Kinmen Ship," which is of the same class. However, it is more certain that it is "a 500-ton decommissioned patrol and rescue ship."

The WPS Foundation formally donated a 61-meter training ship to the PCG (Photo: WPS Foundation)

More crucial than the donation of the ship is that, just in 2025, a Taiwanese fishing boat was detained by a Philippine government vessel. Why, then, did the Taiwanese authorities begin discussing "jointly maintaining maritime security in the Indo-Pacific" with the Philippines a year later, and now even donate a patrol vessel?

(Guancha)