12 Desember 2019
BRP Jose Rizal (FF-150) (photo : PN)
MANILA -- The first sea trials of BRP Jose Rizal (FF-150), the country's first-ever guided-missile frigate, proved successful.
"The first sea trials (which took place last November 23 to 27) was successful even in Sea State 4 conditions," Philippine Navy (PN) public affairs office chief Lt. Commander Maria Christina Roxas said in a message to the Philippine News Agency Tuesday.
Sea State 4 refers to conditions at sea where waves are reaching four to eight feet in height. BRP Jose Rizal can withstand up to Sea State 7 or conditions with very high waves.
"Another set of sea trials is tentatively scheduled for December 16," Roxas added.
BRP Jose Rizal's first sea trials took place off the open waters of Ulsan, Busan, and Mokpo in South Korea and done to measure its performance and general seaworthiness.
Present were the technical crew of South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries (HHI) along with representatives from the international provider of classification, compliance and consultancy services to the marine industry, Lloyd's Register of Shipping.
Roxas said the sea trials are the last phase of construction before the frigate’s delivery to the Philippines scheduled tentatively in April or May 2020.
This took place six months after the vessel was launched at the HHI shipyard for the first time in Ulsan last May 23.
"The PHP8-billion warship is a big-ticket acquisition of the Armed Forces of the Philippines that is poised to be the benchmark of PN’s transformation journey," she added.
Incidentally, BRP Antonio Luna (FF-151), the sister ship of BRP Jose Rizal, was launched in the same facility last November 8. The contract for the two ships was pegged at PHP16 billion with another PHP2 billion for weapon systems and munitions.
These ships are capable of conducting Anti-Air Warfare, Anti-Surface Warfare, Anti-Submarine Warfare, and Electronic Warfare Operations and it is fully equipped with surface-to-air and surface-to-surface missiles, torpedoes, launchers, and weapon systems.
(PNA)
12 Desember 2019
Kapal Bakamla RI (photo : Bakamla)
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi akan menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Maritim danInvestasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan industri pelayaran nasional masih terkendala dengan hal tersebut misalnya, belum ada badan tunggal penjaga laut dan pantai.
Dia menegaskan dalam waktu dekat pemerintah akan menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Coast Guard.
“Nanti Bakamla itu akan menjadi coast guard sepenuhnya, dan nantinya Bakamla itu akan menjadi partner untuk INSA [Indonesian National Shipowners Association] juga di laut,” jelasnya, Senin (9/12/2019).
Dia mendorong pula agar kapal-kapal yang digunakan oleh para penjaga pantai ini merupakan kapal yang berstandar untuk jelajah samudera, sehingga tidak kalah dengan penjaga pantai dan laut dari negara lain.
Luhut menyebut aturan mengenai coast guard akan termasuk dalam omnibus law yang mulai dipersiapkan oleh pemerintah sehingga kewenangan di laut dikelola oleh satu instansi.
"Kita jadikan satu semua kewenangan Menteri Perhubungan Budi Karya sudah bicara, di tim sudah bicara, kita sudah bicara dengan Presiden juga memang tidak bisa dipecah-pecah kewenangan itu," urainya.
Tiga Coast Guard
Sebelumnya, pengusaha pelayaran yang tergabung dalam INSA mengadukan soal penjaga laut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Dalam pertemuan dengan Presiden, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyatakan pihaknya membahas mengenai isu coast guard.
Carmelita mengatakan Indonesia memiliki tiga coast guard yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Polisi Air. Carmelita berharap Presiden menetapkan satu penegak hukum saja.
Menurutnya, keberadaan lebih dari satu coast guard itu memberatkan pengusaha pelayaran. Kapal-kapal milik pengusaha pelayaran Indonesia, menurutnya, sering diberhentikan oleh coast guard.
Dengan demikian, biaya logistik seperti bahan bakar yang ditanggung oleh pengusaha pelayaran itu menjadi lebih besar. "Kan juga mustinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tapi perpanjangan (tiba lebih lama) karena setop-setop," kata Carmelita.
(Bisnis)
12 Desember 2019
The Vietnamese Navy has received 4 Russian Gepard 3.9 missile frigate ships (photo : BaoDatViet)
Vietnam is considering the possibility of ordering to the Zelenodolsk Shipyard to supply two additional frigates of the Gepard-3.9 project. As reported Korabel.ru, this became known during the meeting of the President of Tatarstan Rustam Minnikhanov and the Chairman of the National Assembly of Vietnam, Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan.
Recall that the contract for the construction of the first pair of Gepard-3.9 frigates for the Vietnamese Navy was signed in 2006. Zelenodolsk plant successfully coped with the task: in 2011, both ships entered service.
An intergovernmental contract for the supply of a second pair of patrol ships was concluded in October 2012, and an agreement with the Gorky Zelenodolsk plant was signed in February 2013. In September of the same year, the laying ceremony of two frigates, known as Trần Hưng Đạo and Quang Trung, took place. They were commissioned in February 2018.
During the current visit, the Vietnam side voiced a desire to acquire a third pair of Gepard.
Light frigates of the Gepard-3.9 project with a displacement of about 2.200 tons are equipped with missile-artillery, anti-submarine, mine and anti-sabotage weapons, as well as radar equipment. A helicopter can be based on board.
Ships of the type "Gepard-3.9" are designed to combat the air, underwater and surface enemy; handling of surface and underwater conditions, setting minefields, as well as active and passive interference. The ships of this project can accompany and guard convoys, patrol borders, and fight smugglers, poachers and pirates. In addition, Gepard-3.9 is able to provide assistance to ships in distress, to seek and save people at sea.
(FlotProm)
12 Desember 2019
Joint production KRI Alugoro 405 di PT PAL (photo : PAL)
Jakarta, Rabu (11/12/2019). Balitbang Kemhan dan PT. PAL menyelenggarakan paparan Transfer of Technology Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal Selam Class 209, yang dilaksanakan di Rupatama Lantai V Gedung Ir. H. Djuanda Balitbang Kemhan, Jl. Jati No.1 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Paparan dihadiri oleh Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan Laksma TNI Arif Harnanto, S.T., M.Eng., sekaligus membuka kegiatan tersebut, serta para pejabat di lingkungan Balitbang Kemhan. Sebagai narasumber dari PT. PAL adalah Bpk. Laksda Purn. Mulyadi, Kolonel Laut (T) Wiranto, dan Chabibi Nur T. serta moderator Kabid Matra Laut Kolonel Laut (E) Aab Abdul Wahab, S.T., M.T.
MRO KRI Cakra 401 di PT PAL (photo : Kumparan)
Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Transfer of Technology Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal Selam Class 209 ini, dibuat dalam rangka mendukung program nasional. Pada tahun 2019 ini yang dikembangkan baru sebatas joint production and MRO dengan Korea Selatan. Mekanisme Transfer of Technology Kapal Selam sangat komplek, memakan waktu yang cukup lama. Lebih lanjut Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan menambahkan, untuk ke depan perlu adanya kerjasama Balitbang Kemhan dengan PT. PAL untuk pengembangan desain Kapal Selam.
MRO KRI Cakra 401 di PT PAL (photo : Detik)
Mengakhiri sambutannya, Kapuslitbang Strahan mengucapkan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada narasumber, moderator dan undangan yang telah meluangkan waktunya. Beliau berharap dalam pelaksanaan paparan ini dapat memberi masukan dan saran untuk meningkatkan penguasaan teknologi yang nantinya dapat berfungsi sebagai alutsista TNI yang handal serta dalam rangka ikut mengurangi ketergantungan import produk alutsista dari luar negeri.
(Kemhan)
12 Desember 2019
Tiger ARH of the ADF (photo : Airbus Helicopters)
Australian think-tank suggests retaining Tiger helicopters to make funds available for innovation
The Australian Strategic Policy Institute (ASPI), a leading Australian defence think-tank, has recommended retaining the Australian Army’s fleet of Tiger armed reconnaissance helicopters (ARHs) in service until at least 2030 and using AUD3 billion (USD2 billion) of savings to promote innovation.
In a report published by the institute, Marcus Hellyer described the proposed replacement in the mid-2020s of the 22 ARHs with 29 mature, off-the-shelf systems under Project Land 4503 as a clear opportunity to avoid an expensive “like-for-like” replacement of a manned platform.
Boeing’s AH-64E Apache and Bell’s AH-1Z Viper helicopters have both been formally offered to Australia as ARH replacements, while Airbus Australia Pacific is proposing to incrementally enhance the ARH’s current capability by leveraging features of the European Tiger MkIII upgrade programme: a move the company says will save AUD3 billion out to 2040.
(Jane's)
11 Desember 2019
Arhanud TNI AD kini dilengkapi rudal (photo : SindoNews)
KUPANG - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meninjau langsung pembangunan satuan baru Armed, Arhanud dan Makodim 1629.
Setibanya di VIP Room Bandara El Tari Kupang pada 13.45 Wita, KSAD beserta Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Hetty Andika Perkasa disambut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan istri serta tarian adat selamat datang yakni Tarian Natoni.
“Kedatangan KSAD dan rombongan di wilayah NTT ini dalam rangka melakukan kunjungan kerja selama tiga hari. Agendanya antara lain meninjau rencana lokasi pembangunan satuan baru Armed dan Arhanud serta meresmikan Makodim 1629 Sumba Barat Daya dan Kompi Kavaleri Komodo Ksatria Anuraga Camplong Kupang,” Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Candra Wijaya, dalam rilis tertulisnya yang diterima SINDOnews, Selasa (10/12/2019).
Candra menjelaskan, dalam kunjunganya Ketua Umum Persit beserta rombongan menuju Makobrigif 21 Komodo untuk meninjau hasil kerajinan tangan Persit KCK Cabang XL Brigif 21 PD IX/Udayana.
Di lokasi tersebut, tambah Candra, terdapat beberapa kerajinan antara lain Suminangasih yakni melukis di atas air, Kurumie yakni menempel gambar dengan kain, Ecoprint adalah memindahkan warna alami dari daun ke kain dengan cara dikukus, Sibori yakni, kesenian kain lipat dari Jepang, tas, kipas dan kerajinan tenun, produk makanan antara lain Stik kelor, kue ubi ungu dan produk minuman.
“Selanjutnya Bapak KSAD bertatap muka dan memberikan pengarahan kepada 1.500 prajurit TNI, PNS beserta keluarga jajaran Korem 161/Kupang,” kata Candra.
Dalam pengarahan yang berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan, KSAD menekankan akan pentingnya menjaga kesehatan diri pribadi maupun keluarga, salah satunya dengan cara berolahraga secara teratur jalan kaki minimal satu jam serta harus makan makanan yang bergizi dan proporsional.
Dalam kunjungannya kali ini KSAD didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Aster KSAD, dan Waasrena KSAD masing-masing bersama istri.
(SindoNews)
11 Desember 2019
Wakulda is new name of Vigilare System (photo : Aus DoD)
Air Battlespace Management Capability System contract signing
A partnership between Boeing Defence Australia and Defence will create more highly-skilled jobs in Brisbane, Adelaide and Williamtown.
The $170 million contract signed today will continue the Vigilare System, which is being renamed “Wakulda”.
The local indigenous Worimi people in the Williamtown region have endorsed a proposal to use the name, which means ‘together’, in honour of the revitalised agreement.
Wakulda fuses data from radars and other sensors to support the Royal Australian Air Force’s national air defence command and control functions.
Minister for Defence Industry, the Hon Melissa Price MP, thanked Boeing Defence Australia for their continued support in growing a sovereign defence industry in Australia.
“Over the period of the new agreement, an average of 15 additional expert engineering positions will be established within Boeing Defence Australia in Brisbane, Adelaide and Williamtown,” Minister Price said.
“The Morrison Government is investing $200 billion in a record build-up of Australia’s defence capability, and our policy settings are ensuring this investment is continuing to create long-term defence industry jobs.”
Wakulda will be operated by the Royal Australian Air Force at RAAF Base Williamtown in New South Wales and RAAF Base Edinburgh in South Australia. It is anticipated that the system will be used for another 10 years.
(Aus DoD)
