SYOS Awarded Contract to Boost New Zealand Defence Force Capability

01 Maret 2026

SYOS will deliver SM300 USV to NZDF (photo: SYOS)

We’re proud to share a new agreement with the New Zealand Defence Force NZDF | Defence Science & Technology (DST) to strengthen advanced uncrewed systems capability, and ensure NZDF are fully equipped to integrate, operate and evaluate emerging technologies.

SYOS will deliver SG400 UGV to NZDF (photo: SYOS)

SYOS will deliver a portfolio of air, land and sea uncrewed autonomous vehicles, supported by a programme of structured experimentation, evaluation, and development.

SYOS will deliver SA7 UAV to NZDF (photo: SYOS)

We’ll also provide specialist services to the NZDF Capability Branch, including advanced testing, technical services, training, and operational support. Conducting trials in a range of scenarios, such as transporting supplies, performing maritime patrols, and completing route reconnaissance.

SYOS will deliver SA2 UAV to NZDF (photo: SYOS)

Samuel Vye SYOS: “We’re delighted to contribute to the growth of New Zealand’s defence‑technology ecosystem – with solutions that are mission ready, combat proven and scalable.  The NZDF’s structured experimentation aligns with how we operate – working shoulder to shoulder with customers and end users to tackle complex, real‑world challenges.”

(SYOS)

OCEA Akan Mengirimkan Batch Pertama Kapal Patroli Baru ke Philippine Coast Guard Tahun Ini

01 Maret 2026

Model skala photo: NavalNews)

Perusahaan pembuat kapal Prancis, OCEA, diperkirakan akan mulai mengirimkan batch pertama kapal patroli cepat tahun ini ke Philippine Coast Guard (PCG), bagian dari pesanan 40 kapal, menurut komandan PCG Ronnie Gil Gavan.

“Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pengiriman awal akan dimulai pada akhir tahun ini. Kami belum berada di tahap akhir,” katanya kepada wartawan dalam sebuah pengarahan baru-baru ini.

Departemen Transportasi Filipina dan perusahaan Prancis tersebut menandatangani kontrak pada Mei 2025 untuk 40 unit kapal multi-fungsi berkecepatan tinggi sepanjang 35 meter senilai $438 juta (P25,8 miliar) dalam upaya untuk meningkatkan kehadiran maritim PCG di seluruh kepulauan. Dua puluh kapal akan dibangun secara lokal, sementara sisanya akan dibangun di Prancis.

Bagian dari kontrak tersebut mencakup rencana Dukungan Logistik Terpadu/Integrated Logistics Support (ILS) selama sembilan tahun untuk memastikan kesiapan operasional yang berkelanjutan dan pemeliharaan aset jangka panjang. Perusahaan Prancis itu juga membangun BRP Gabriela Silang milik PCG yang berukuran 83 meter, yang diakui sebagai salah satu kapal berbadan aluminium terbesar di dunia.

Kapal patroli cepat FPB-110 Philippine Coast Guard (image: OCEA)

Gavan mengatakan PCG juga mengharapkan lima kapal dari Jepang, merujuk pada lima kapal respons multi-peran berukuran 97 meter yang dijadwalkan akan dikirim antara tahun 2027 dan 2028.

“Secara keseluruhan, kami akan menambah 50 kapal ke armada Penjaga Pantai dalam lima tahun ke depan,” katanya.

Minggu lalu, PCG mengumumkan bahwa mereka akan segera menerima tiga pesawat Beechcraft King Air dari Amerika Serikat. Manila dan Pentagon menandatangani Surat Penawaran dan Penerimaan untuk pesawat-pesawat tersebut pada 16 Februari lalu.

Gavan mengatakan badan tersebut juga baru-baru ini membentuk unit sistem tanpa awak untuk armada penerbangan dan permukaannya, tetapi menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Philippine Coast Guard (PCG) sedang menjalani modernisasi cepat pada armada dan kemampuannya untuk memperkuat kehadirannya di Laut Filipina Barat — zona ekonomi eksklusif Manila di Laut Cina Selatan — dan memperkuat kemampuannya untuk mempertahankan wilayah maritim negara tersebut.

(NavalNews)

Government Seeks Parliamentary Approval to Transfer Garibaldi Ship to Indonesia, New Orders for the National Industry on the Horizon

01 Maret 2026

ITS Giuseppe Garibaldi aircraft carrier (photo: Reuters) 

The aircraft carrier Garibaldi will be transferred free of charge to the Navy of the Republic of Indonesia within the year. The government has presented the proposal developed by the Defense General Staff for the transfer of what was the Navy's flagship for two decades, before the arrival of the Cavour, which has been out of service since 2024 and is currently in Taranto awaiting a future that now seems clear. 

It will continue to sail under the flag of the Southeast Asian nation, whose navy has already completed the purchase of two multipurpose offshore patrol vessels Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) in recent years, the last of which left La Spezia a few weeks ago. This proposal is the subject of an interministerial decree between the Defense and Foreign Affairs Committees that will soon be submitted for approval to the Defense Committees of the Chamber of Deputies and the Senate.

PPA class Multi Purpose Combat Ship (MPCS) (photo: Dante Flore)

The free transfer

The ship, now obsolete by national standards, is currently valued at €54 million—would allow the Navy to save on maintenance costs, estimated at €5 million in 2025, including electricity, surveillance, security, and integrity maintenance.

The armed forces also want to avoid the need to dispose of a 180-meter-long, 14,000-ton vessel. This operation "is estimated to last no less than 24 months, with total costs estimated at approximately €18.7 million," according to the dossier from the logistics and infrastructure department of the General Staff.

M346 training and light combat aircraft (photo: Alamy)

"These charges could also be added to the administration's costs if the demolition were to be carried out for a fee, if—as has already been observed in previous experiences—no economic operator submitted valid offers for the acquisition of the hull slated for demolition," the document continues. This is an aspect that has already been addressed in the attempt to dispose of the wrecks in the San Vito and Varicella area of ​​the La Spezia naval base to free up space for the Basi Blu project.

New orders are also on the horizon

Indonesia is expected to purchase: 

-six DGK-class submarines manufactured by Drass for €480 million over the next few years, 

-24 Leonardo M346 trainer aircraft for approximately €600 million, and 

-three ATR72 patrol aircraft for €450 million.

DGK-class midget submarine (image: Drass)

Furthermore, the Garibaldi is expected to undergo a series of renovations before being transferred to Asia, involving Fincantieri and its Italian shipyards, although no further details are currently available. The vessel would be "made available without offensive operational capabilities as its weapons systems are not operational."

"The Indonesian government has not yet allocated a budget for the ship's retrofitting," General Rico Ricardo Sirait, head of the Indonesian Ministry of Defense's information office , stated recently.

ATR-72 MPA long range maritime patrol (photo: DepositPhotos)

The work is expected to involve the propulsion system, avionics, safety certification, and integration of sensors and weapons systems "so that it can be used in accordance with the Indonesian Navy's needs." Upon completion of the operation, the Garibaldi is expected to be reborn as a helicopter and drone carrier. 

The Italian government plans to finalize the transfer by December 2026, while Indonesia hopes to have it in Jakarta by October 5, the anniversary of the founding of the armed forces, which will be celebrated with a parade.

(Citta Della Spezia)

Kemhan: 100 Personel TNI AL Calon Awak Kapal Induk Dilatih di Italia

28 Februari 2026

ITS Giuseppe Garibaldi (photos: Nara Dvids)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan 100 personel TNI AL akan dikirim ke Italia untuk menjalani pelatihan sebelum menjadi awak kapal induk Giuseppe Garibaldi.

"Sekitar 100 personel direncanakan akan mengikuti pelatihan di Italia, termasuk pelatihan langsung di kapal selama proses pelayaran dari Italia menuju Indonesia," kata Rico saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rico mengatakan, pelatihan ini merupakan tahapan awal pembinaan calon awak kapal sebelum kapal tersebut beroperasi di bawah TNI AL.

Namun demikian, Rico tidak menjelaskan kapan pelatihan tersebut akan berlangsung. Dia hanya memastikan para personel yang dipilih merupakan prajurit terbaik TNI AL yang memiliki pengalaman di bidang perkapalan baik secara teknis maupun praktik.

Sebelumnya, Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Yayan Sofiyan mengatakan TNI AL harus menyiapkan kurang lebih 500 pelaut untuk menjadi awak calon kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi.

"Personelnya itu ada sekitar 500 pelaut yang harus mengawaki. Dari mulai sekarang sampai level perwiranya harus memiliki kompetensi kompetensi khusus sebagai pengawak kapal induk," kata Yayan dalam diskusi bertajuk Indonsia's Blue Water Transition: Why High-Value ASW/ AAW Assets Will Decide Its Credibility yang digelar secara daring, Rabu (25/2).

Yayan melanjutkan jumlah kru kapal bahkan diperkirakan bisa lebih dari 500 karena belum mencakup kru tidak inti yakni di luar kru navigasi hingga penerbang.

Selain kru, jajarannya juga harus mempersiapkan infrastruktur pendukung kapal induk seperti tempat bersandar dan kebutuhan teknis lain yang harus dimiliki kapal.

Belum lagi kebutuhan logistik untuk para kru yang akan bertugas di kapal dalam waktu lama.

"Bisa kita bayangkan sandar di suatu tempat membutuhkan dukungan logistik kru yang 500. Itu hanya kru inti saja. Kru untuk penerbangan, sistem aviation dan sebagainya," kata Yayan.

Walau harus melakukan banyak persiapan, Yayan meyakini TNI AL siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut demi pengoperasian kapal induk maksimal.

Hingga saat ini, TNI Al masih menunggu proses akuisisi yang berjalan di tingkat Kementerian Pertahanan dan pihak Italia dan juga Fincantieri selaku galangan kapal.

(Antara)

Malaysia Batalkan Rencana Akuisisi Pesawat Tempur F/A-18 Hornet Bekas dari Kuwait

28 Februari 2026

Pesawat tempur F/A-18 Hornet Kuwait (photo: Erwin van Djikman)

KUALA LUMPUR: Pemerintah telah membatalkan rencananya untuk mengakuisisi armada pesawat tempur F/A-18 Hornet bekas dari Kuwait untuk Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM).

Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari mengatakan keputusan tersebut secara resmi dicapai dalam rapat Kabinet pada 6 Februari setelah penilaian teknis komprehensif yang dilakukan oleh tim evaluasi TUDM yang dikirim ke Kuwait akhir tahun lalu.

"Rapat memutuskan bahwa rencana tersebut tidak akan dilanjutkan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi teknis terhadap pesawat F/A-18 Hornet yang dilakukan oleh tim TUDM antara 11 November dan 27 November 2025," katanya saat menutup debat tahap komite tentang RUU Anggaran Tambahan di Dewan Rakyat.

Adly mengatakan evaluasi tersebut menemukan bahwa akuisisi Hornet akan membuat TUDM  menghadapi risiko jangka panjang dan tantangan logistik.

Pesawat tempur F/A-18 Hornet Kuwait (photo: Daniele Faccioli)

Di antara kekhawatiran utama yang diidentifikasi adalah perkiraan jangka waktu pengiriman, penundaan tanggal mulai operasional pesawat, dan tidak adanya jaminan keberlanjutan dalam pengaturan pemeliharaan dan dukungan di luar kendali Malaysia.

Setelah pembatalan tersebut, Adly mengatakan bahwa kesiapan ruang udara negara akan menghadapi tekanan yang meningkat karena aset yang ada terus menua.

Untuk mengurangi defisit kemampuan, Kementerian Pertahanan sekarang sedang menilai kembali jadwal pengadaan untuk pesawat tempur multiperan (MRCA) baru.

“Kami menyadari bahwa program MRCA termasuk dalam Rencana Malaysia ke-14 (14MP).

Namun, setelah keputusan Kabinet tentang Hornet, TUDM akan mempelajari apakah pengadaan MRCA harus dimajukan ke Rencana Malaysia ke-13 (13MP),” katanya.

Ia menambahkan bahwa jika studi tersebut mengkonfirmasi kebutuhan operasional yang mendesak, proses pengadaan aset tempur generasi berikutnya akan dipercepat melalui prosedur aplikasi yang sesuai di bawah rencana anggaran bergulir pemerintah yang akan datang.

(NST)

Singapore to Acquire Three Gulfstream G550-Maritime Surveillance Aircraft

28 Februari 2026

Gulfstream G550-Maritime Surveillance Aircraft (image: Sing Mindef)

The SAF will acquire three Gulfstream G550-Maritime Surveillance Aircraft; and reposition its Cyber Defence Test and Evaluation Centre as an Experimentation Centre.

This is part of a 4-prong approach highlighted by Minister for Defence Mr Chan Chun Sing – Capabilities for the SAF to be a credible armed force, Commitment to Singapore’s defence, Contributions from the wider community and diversified portfolio of Connections – for MINDEF and the SAF to continue to defend Singapore amid wide-ranging challenges.

On the first, he said that robust conventional capabilities remain core to a strong and credible deterrence. “We must continue to modernise and upgrade them to keep pace with the threats around us,” said Mr Chan.

The Republic of Singapore Air Force will acquire three Gulfstream G550-Maritime Surveillance Aircraft (MSA) to provide better early warning of maritime threats.

Together with the Boeing P-8A Maritime Patrol Aircraft, the G550-MSA will support the SAF’s mission in safeguarding Singapore’s Sea Lines of Communication as part of Singapore’s maritime security surveillance network.

Victory class Multi-Role Combat Vessel (MRCV) (photo: Sing Mindef)

The Republic of Singapore Navy’s 2nd Multi-Role Combat Vessel (MRCV) is on track to be launched in the 3rd quarter of 2026.

Equipped with the combat capability of a modern frigate, it will also serve as a “mothership” for unmanned systems.

Autonomous drone swarms were one of the experimental technologies tested at Exercise Forging Sabre 2023 (photo: Sing Mindef)

The SAF will also develop a “high-low” mix of capabilities, complementing high-end conventional systems with cheap, dual-use systems in the commercial market.

One example is the use of low-cost drones for maritime security. “This builds agility in our processes so that we can rapidly adapt to the changing battlefield and technological landscape,” said Mr Chan during his budget speech.

DIS personnel from CyTEC providing remote support for the Critical Infrastructure Defence Exercise (CIDeX) last November (photo: Sing Mindef)

The Digital and Intelligence Service will reposition its Cyber Defence Test and Evaluation Centre as an Experimentation Centre (CyTEC), allowing it to experiment and innovate in cyber training practices.

The upgraded CyTEC will be equipped with cutting edge technologies to facilitate innovation and strengthen our cybersecurity.

(Sing Mindef)

Malaysia Terima 3 Unit Drone Anka-S dari Turki

27 Februari 2026

Kedatangan 3 drone Anka-S di lanud Labuan (photo: Yerli Milli)

Akun X Yerli MIlli pada 21 Januari 2026 lalu melaporkan bahwa Malaysia telah menerima pengiriman drone/pesawat tanpa awak ANKA-S buatan Turkish Aerospace Industries (TAI).

Jumlah drone MALE yang diterima dalam adalah 3 unit sesuai pesanan yang diteken pada  Mei 2023 di LIMA 2023 dan telah tiba di Pangkalan Udara Labuan di Malaysia Timur. Drone akan operasikan oleh Skuadron No. 11 Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) yang berbasis di pangkalan ini.

Misi Utama drone ini adalah untuk pengawasan maritim di Laut China Selatan dan Sabah Utara untuk memantau intrusi asing dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia.