12 September 2026

Preparing the Diponegoro Class for Future Missions

12 September 2026

Concept design for the Diponegoro Class refurbishment by Nevesbu (photos: Nevesbu)

Recently, Nevesbu presented its concept design for the Diponegoro Class refurbishment to the Indonesian Ministry of Defense, Navy and prime contractor PT Len Industri (Persero) (Official). The Platform System Integration (PSI) concept was well received, with constructive feedback supporting the next steps in its development.


We are proud of the Nevesbu team, who developed the concept design for the PSI solution for the extensive high-end SEWACO package in just three months. Looking forward to the full scale design solution for the refurbishment!

HJ Heavy Industries will Receive Orders from Southeast Asia for High-Speed ​​Patrol Boats

12 September 2026

The Southeast Asian country mentioned above is described by defense analysts as related to the Philippines (photos: RoK Armed Forces)

[Financial News] HJ Heavy Industries is signaling a rebound in performance by predicting a "double-pull" success in the domestic and international special vessel bidding wars in the second half of this year. Market attention is focused on whether the company can simultaneously secure overseas orders for high-speed patrol boats, following the follow-up contract for the Navy's new high-speed patrol boat (PKMR) this coming November.

According to industry sources on the 25th, as expectations grow domestically for a follow-up contract for the new high-speed patrol boat (PKMR), a key asset for defending the Northern Limit Line (NLL), HJ Heavy Industries is also projected to have a high probability of securing overseas orders for patrol boats in the second half of the year. The domestic PKMR project is reportedly planned for two vessels.

The PKMR (Golden Eagle-B class) is a high-speed patrol vessel referred to as the "spearhead force" in the Navy's coastal combat operations. Its strength lies in its ability to operate in shallow waters, equipped with waterjet propulsion. Notably, it is reported to have significantly improved performance compared to previous models, featuring reinforcements such as a state-of-the-art combat system, anti-missile decoy system, and electronic warfare equipment.

In fact, new features of the first PKMR Black Eagle-B Batch-II ship include the integration of the control and firing functions of the 130mm guided rocket and the 12.7mm remote firing control system into the combat system, and the enhancement of electronic warfare response capabilities through strengthened anti-jamming capabilities.

PKMR is a 33,10 meter in length and 156 tonnes with max speed of 38 knots (photo: RoK Armed Forces)

Southeast Asia orders
Securing overseas orders is also a key factor. The industry believes it is highly likely that the schedules for overseas high-speed boats will align with domestic orders, aiming for November contracts as well. In this scenario, it is assessed that the visibility of second-half earnings could be further enhanced alongside the normalization of sales for specialized vessels. However, the signing of the high-speed landing craft for the United Arab Emirates (UAE), a pipeline project in the Middle East, is expected to be delayed due to the impact of the war with Iran.

"Kim Dae-sung, an analyst at DS Investment & Securities, stated, 'HJ Heavy Industries has an abundant pipeline in terms of special vessel exports. Two orders are currently pending, including a high-speed landing craft for the UAE and a high-speed vessel for Southeast Asia. 

In particular, the high-speed landing craft is the highest-priced model relative to the size HJ Heavy Industries can build, so a significant contribution to earnings is expected upon securing the order.' He added, 'Even excluding the momentum from overseas warship exports, the trend of increasing visibility for securing orders for the U.S. Strategic Merchant Fleet and warships through cooperation with MASGA could continue.'"

KSAL Sebut RI Ditawari Kapal Selam Interim (Sementara) oleh Negara-negara Lain

12 September 2026

Indonesia diketahui mendapatkan penawaran kapal selam interim dari China, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Turki, dan Spanyol (photo: Keris Reborn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan bahwa Indonesia telah ditawari kapal selam interim oleh sejumlah negara. 

"Ada beberapa negara yang sudah menawarkan, dan bisa jadi kita akan membeli dari beberapa negara yang sudah menawarkan itu," kata Ali di Auditorium Yos Sudarso, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta, Rabu (9/9/2026). 

Kapal selam interim adalah kapal selam sementara sembari menunggu pengerjaan kapal selam selesai.

Namun demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut negara mana saja yang dimaksud.

JS Jingei (SS-515) kapal selam Jepang berteknologi Li Ion termasuk yang ditawarkan (photo: Foronaval)

Selain kapal selam konvensional, Ali mengungkapkan TNI AL bekerja sama dengan PT PAL juga akan membangun kapal selam tanpa awak atau kapal selam otonom (KSOT).

Menurutnya hal tersebut dinilai lebih efektif dan efisien. 

Selain itu, TNI AL juga berencana mengadakan kapal selam kecil atau midget submarine. 

"Mungkin juga kita akan mengadakan kapal selam jenis itu," ucapnya.

Ia menambahkan, berbagai upaya tersebut bisa dilakukan TNI untuk mengisi kekuatan laut. 

Kendati demikian, Ali menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah. 

Type 212NFS kapal selam Italia yang akan diluncurkan pada pertengahan 2028 dan berteknologi Li Ion termasuk yang ditawarkan (photo: Fincantieri)

"Jadi hal-hal itu sangat memungkinkan, tapi keputusannya semua berada di Kementerian Pertahanan," tuturnya. 

Menunggu kapal selam Scorpene selesai 
Diketahui rencana TNI AL mengadakan kapal selam interim dilakukan sambil menunggu Scopene selesai dibangun. 

Pembangunan Scopene sendiri membutuhkan waktu 7-8 tahun. 

Di sisi lain Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam. Berbeda dengan sejumlah negara di Asia Tenggara yang memiliki lebih dari 4 kapal selam. 

"Dan selama delapan tahun kekosongan ini, kita hanya memiliki empat kapal selam. Yaitu satu kelas Cakra, kemudian yang tiga kelas Nagapasa," kata Ali.

11 September 2026

Prabowo Rencana Tambah Lebih Banyak Kapal-kapal LCM dan LCVP

11 September 2026

LPD KRI Semarang 594 (photo: Vovashap)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berencana menambah lebih banyak kapal-kapal berjenis kapal pendarat mekanis (LCM) dan kapal pendarat kendaraan dan personel (LCVP) mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak gugusan pulau-pulau yang kecil.

Prabowo saat rapat terbatas (ratas) melalui sambungan video-conference di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, menjelaskan keberadaan kapal-kapal itu berguna untuk mengirimkan bantuan dan personel ke pulau-pulau kecil manakala daerah tersebut terdampak bencana.

"Catatan bagi kita, bagi Angkatan Laut ya, saya kira dari sekarang kita perlu pesan lebih banyak LCVP ya, dan LCM, saya kira kita butuh lebih banyak karena pulau-pulau kita banyak dan kecil-kecil, supaya (terbuka, red.) aksesnya," kata Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas membahas penanggulangan bencana gempa di NTT.

Pembahasan mengenai rencana pembelian LCM dan LCVP itu diawali dengan permintaan tambahan kapal untuk kepentingan mitigasi bencana di NTT, yang disampaikan oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Permintaan kapal itu kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) VII Laksamana Muda (Laksda) TNI Joni Sudianto.

LCM LPD KRI Makassar 590 (photo: Kolinlamil)

"Saat ini, kami di Kodaeral VII ada dua kapal patroli, Pak. Namun, posisinya dua kapal tersebut ada di Surabaya. Kami mohon dapatnya ada paling tidak dua kapal patroli jenis FPB yang stand by di Kupang sehingga apabila terjadi sesuatu dan butuh bantuan kita bisa gerakkan dua kapal tersebut," kata Laksda Joni kepada Presiden.​​​​​​

Presiden langsung memerintahkan jajarannya untuk mencatat permohonan dari Dankodaeral VII tersebut. "Baik, ya tolong dicatat," ujar Presiden kepada jajarannya.

Presiden mengatakan pengerahan itu nanti berkoordinasi lebih lanjut dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

"Ya nanti kita koordinasi dengan Panglima TNI ya. Di sini ada Kepala (Badan) Logistik (Pertahanan) nanti bisa dikirim ya? Jadi dua kapal patroli jenis FPB 57 ya. Itu cukup? Dua kapal itu cukup?" tanya Presiden ke Dankodaeral VII.

LCVP LPD KRI Banda Aceh 593 (photo: Kolinlamil)

Menurut Laksda Joni, dua kapal patroli FPB 57 cukup untuk kebutuhan mitigasi dampak bencana.

"Di NTT dan NTB sendiri kondisinya pulau-pulau kecil sehingga apabila kapalnya terlalu besar kesulitan untuk fasilitas labuhnya sehingga menurut kami dengan analisis operasional dua kapal FPB sudah cukup Bapak Presiden," ujar Dankodaeral VII menjawab pertanyaan Presiden.

Dalam rapat yang sama, Presiden juga menanyakan keberadaan LCM kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

"Di LPD itu dua LCM, biasanya stand by di dalam LPD. Sekarang, ada KRI Semarang, kalau tidak salah dia ada di sana (perairan NTT, red.)," kata Laksamana Ali menjawab pertanyaan Presiden.

Ali menyebutkan total ada dua kapal yang bersiaga di perairan NTT, sekitar wilayah Manggarai, yaitu satu LPD, yaitu KRI Semarang-594 dan satu LST berjenis Frosch.

(AntaraNews)

Rudal Mistral dan Stinger Siap Hadapi Target Udara di SGS 2026

11 September 2026

Latihan penembakanb sasaran udara dengan Manpads rudal Mistral (TNI AD) dan Stinger (US Army) dalam Super Garuda Shield 2026 (photos: TNI, DVIDS)

(Puspen TNI). Prajurit Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) TNI Angkatan Darat bersama personel Air Defense US Army melaksanakan latihan penembakan sasaran udara menggunakan pesawat tanpa awak dalam rangka Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di *Lapangan Tembak Staling Armed* Puslatpur Kodiklat TNI AD, Martapura, Sumatera Selatan, Rabu (9/9/2026).

Dalam latihan tersebut, Batalyon Arhanud 10/Dam Jaya mengoperasikan Rudal Mistral, sedangkan US Army menggunakan Rudal Stinger untuk menguji kesiapan dan kemampuan unsur pertahanan udara menghadapi ancaman dari udara. 

Usai penembakan, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan Brevet Air Defence Indonesia kepada personel US Army dan Brevet Air Defence US Army kepada prajurit TNI. Penyematan brevet menjadi bentuk penghargaan atas kemampuan, dedikasi, dan profesionalisme prajurit sekaligus simbol kualifikasi dalam bidang pertahanan udara.

Latihan dan penyematan brevet tersebut memperkuat interoperabilitas serta kesamaan prosedur TNI dan US Army. 

Melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan, kedua negara terus meningkatkan kemampuan serta profesionalisme prajurit dalam membangun kesiapan pertahanan udara guna mendukung keberhasilan SGS 2026.

(ТNI)

The Royal Thai Navy Held a Keel-laying Ceremony for the New Oil Tanker

11 September 2026

Keel-laying ceremony for RTN's new oil tanker at TINDY, Samut Prakan, Thailand (photos: Royal Thai Navy)

The Royal Thai Navy (RTN) held a keel-laying ceremony for a new oil tanker at the shipyard of Thai International Dockyard Co., Ltd. (TINDY) in Tambon Tai Ban, Mueang District, Samut Prakan Province, Thailand, on September 1, 2026.


Admiral Pairoj Fuangchan, Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy, presided over the keel-laying ceremony for the new oil tanker at the TINDY shipyard. TINDY is a subsidiary of the Thai SC Group and has been engaged in shipbuilding and repair operations since 1991. The Royal Thai Navy signed a contract with Thai International Dockyard Co., Ltd. via a selection process to build one oil tanker, with a total value of 434,634,000 Baht (approximately $13,198,726), on March 30, 2026.


The new oil tanker, scheduled for delivery to the Royal Thai Navy in 2028, is intended to replace an existing oil tanker. HTMS Chula (III), built by Singmarine Shipyard in Singapore, entered service on December 30, 1980. Having served for over 45 years, it is scheduled for decommissioning by 2027.


The new 65-meter-long oil tanker, built by the Thai company TINDY, will be equipped with two US-made Cummins diesel main propulsion engines (1,007 kW each) and two German-made MAN Lindenberg diesel generator engines (375 kW each). It will achieve a speed of 12 knots and carry a crew of 45. This procurement project underscores the Royal Thai Navy's long-standing support for the Thai shipbuilding industry.

(AAG)

10 September 2026

Army's NASAMS Ready for Operations

10 September 2026

NASAMS integrated air and missile defence (photos: Australian Army)

Army's world-class air defence capability ready for operations
Australia’s integrated air and missile defence capability has been strengthened with the achievement of Final Operational Capability for Army’s National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) capability.

This milestone confirms the NASAMS has met all requirements for operational service and is ready to support Australian Defence Force (ADF) operations. 

NASAMS provides Army with a world-leading, networked air defence capability designed to detect, track and defeat a range of airborne threats, including cruise missiles, aircraft, helicopters, and drones.

The capability, delivered under the Short Range Ground Based Air Defence (SRGBAD) project, forms part of the inner layer of Defence's integrated air and missile defence architecture, which combines ships, fighter aircraft and surface-to-air missile systems to protect ADF personnel, assets and critical infrastructure.


The project also incorporates Australian-designed radar technology developed by CEA Technologies, enhancing Defence’s ability to monitor and respond to emerging threats. 

Australian industry has played a central role in delivering the capability, from integrating key components through to providing ongoing sustainment and support in Australia.

This achievement follows a phased introduction into service that included successful live-fire activities and training undertaken by soldiers from Adelaide’s 16 Regiment, Royal Australian Artillery, demonstrating the capability’s readiness for operational employment. 


Quotes attributable to Deputy Prime Minister and Minister for Defence, Richard Marles:
"The achievement of Final Operational Capability for NASAMS marks a significant milestone in strengthening Australia’s integrated air and missile defence capability.

"NASAMS provides Army with a modern, highly capable air defence system that enhances our ability to protect Australian Defence Force personnel, critical assets and infrastructure from a range of airborne threats.

"This capability reflects Defence’s commitment to ensuring the Australian Defence Force remains equipped to respond to an increasingly complex strategic environment.”


Quotes attributable to Minister for Defence Industry, Pat Conroy:
"The achievement of Final Operational Capability delivers a world-leading capability for Defence and provides a major boost to Australia's integrated air and missile defence.

"This air and missile defence capability strengthens Defence's ability to protect Australian forces from modern airborne threats, including cruise missiles, aircraft, and drones."

"NASAMS demonstrates how Defence and industry are working together to deliver advanced capability and operational outcomes for the Australian Defence Force."

"Australian-designed radar technology is a key part of this capability, highlighting the important contribution local industry makes to Australia's national security."

"This milestone marks the culmination of years of collaboration between Defence, Australian industry and international partners to deliver a world-class air defence system for the Australian Army."