Hanwha Ocean (dahulu DSME) dari Korea Selatan pada September 2026 lalu terpilih sebagai pemenang tender dengan desain fregat kelas OCEAN-40F berbobot sekitar 4.000 ton, yang merupakan pengembangan dari kapal fregat DSME HTMS Bhumibol Adulyadej (photo: RTN)
Pada tanggal 16 November 2026, Laksamana Nares Wongtrakul, Kepala Staf Angkatan Laut Kerajaan Thailand, memberikan keterangan menyusul laporan berita yang menyebutkan bahwa Komite Banding dan Pengaduan telah mengirimkan surat kepada pihak Angkatan Laut yang mengusulkan pembatalan proyek pembangunan kapal fregat tersebut. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut saat ini sedang diverifikasi untuk bahan pertimbangan, dan pihak-pihak terkait telah diminta untuk memberikan data pendukung, mengingat terdapat pedoman serta prosedur yang jelas mengenai langkah yang harus diambil.
Saat ditanya apakah Angkatan Laut Kerajaan Thailand telah menerima surat pemberitahuan untuk membatalkan pengadaan tersebut, Laksamana Nares mengatakan bahwa ia belum melihat surat itu. Namun, sepengetahuan beliau, surat tersebut berisi permintaan agar Angkatan Laut Kerajaan Thailand meninjau kembali proses pengadaan tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa ia belum mengetahui rincian isi surat itu, termasuk redaksi atau saran spesifik yang mungkin tercantum di dalamnya.
Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa Komite Banding dan Pengaduan, setelah meninjau keberatan dari kelima pihak pemohon banding dan memeriksa fakta-fakta sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Seleksi, menyimpulkan bahwa klaim dari empat pihak pemohon—yaitu Singapore Technologies Engineering Ltd., TAIS Gemi Insaat ve Teknoloji Anonim Sirketi Ltd., Askeri Fabrika ve Tersane Isletme Anonim Sirketi Ltd., dan Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.—tidak cukup substansial untuk dipertimbangkan.
Akan tetapi, komite tersebut mendapati bahwa klaim dari pihak pemohon lainnya, yakni Thai Frigate Building Consortium, berkaitan dengan masalah yang mendasar (material) dan berdampak signifikan terhadap proses pengadaan tersebut. Oleh karena itu, komite memerintahkan Angkatan Laut Kerajaan Thailand untuk membatalkan pengadaan ini dan melaksanakan proses pengadaan yang baru sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat dua Undang-Undang Pengadaan Publik dan Manajemen Pasokan Pemerintah Tahun 2017.









