20 Mei 2026

Mindef Claiming RM1 Bil in Compensation from Norwegian Firm Over Missile Deal

20 Mei 2026

NSM stealth missile, the NSM utilizing a U.S.-made gyroscope component. Gyroscopes are used to measure orientation angles and the rate of change in missiles with the data used to keep the missile on course. U.S. is now restricting its component exportation of to third parties (image: Akela Freedom)

LUMUT (May 19): The Ministry of Defence (Mindef) has issued a notice of demand to a Norwegian manufacturer following the cancellation of an export licence for the Naval Strike Missile (NSM) anti-ship and land-attack missile system.

Minister Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin said the notice, seeking compensation for both direct and indirect losses, was sent to the company on Tuesday.

“We are claiming both direct and indirect costs. The direct cost amounts to EUR126 million (RM583.47 million), which has already been paid, and we are also seeking substantial indirect costs, bringing the total claim to about RM1 billion.”

He said this to reporters after a working visit to inspect the progress of the littoral combat ship (LCS) project at the Lumut Naval Shipyard at the Royal Malaysian Navy (RMN) base here on Tuesday.

Also present was Navy chief Admiral Tan Sri Dr Zulhelmy Ithnain.

Mohamed Khaled said the direct claim of EUR126 million represented 95% of payments already made under the RM634.7 million contract involving weapons systems for the LCS fleet, as well as two other naval vessels, KD Jebat and KD Lekiu.

He said the Norwegian government had unilaterally revoked the export licence without prior discussions with Malaysia, despite the government having fulfilled all contractual obligations.

“We have paid 95% of the contract value. But at the final stage, based on the chronology of events, the Norwegian government cancelled the export licence for the system unilaterally.

“They refused to issue the export licence because their new policy restricts the export of sensitive defence technology only to allies and close strategic partners.

“Meaning that the export is limited to members of the Nato (North Atlantic Treaty Organization) and countries regarded by Norway as strategic partners,” he said.

Mohamed Khaled said the cancellation had triggered a crisis of confidence over international commitments and should serve as a lesson for Malaysia and its Asean partners in future dealings with Norway.

“When commitments can be cancelled unilaterally, confidence in the entire system will begin to erode. We hope Asean countries and nations that are not close allies of Norway will learn from Malaysia’s experience and avoid purchasing or dealing with Norway.

“For the Defence Ministry, I have also reminded them that future purchases, whether ammunition or otherwise, should no longer be sourced from Norway. We must be cautious when procuring from countries that may take similar action against us,” he added.

19 Mei 2026

PT Len Serahkan 1 Radar GCI kepada Kemhan

19 Mei 2026

Radar Ground Control Interceptiom (photos: LEN)

PT Len Industri (Persero) menyerahkan Radar Ground Control Interception dalam agenda penyerahan alutsista strategis nasional yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Apron Pandawa Lanud Lanus Halim Perdanaksuma, Jakarta. Agenda ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sebagai bagian dari langkah strategis modernisasi pertahanan nasional dan penguatan sistem pertahanan udara Indonesia.

Komitmen untuk memperkuat kemandirian teknologi pertahanan nasional terus kami wujudkan melalui inovasi, kolaborasi, dan pengembangan sistem yang terintegrasi.

Penguatan radar pengawasan udara serta interoperabilitas pertahanan menjadi langkah strategis dalam mendukung sistem pertahanan nasional yang modern, andal, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Melalui sinergi dan penguasaan teknologi dalam negeri, kami percaya industri pertahanan Indonesia mampu tumbuh semakin kuat, kompetitif, dan berdaya saing global.
Bersama, membangun masa depan pertahanan Indonesia yang lebih maju. (LEN)


Radar Ground Control Interception (GCI)
Di era pertahanan modern, menjaga kedaulatan tidak hanya dilakukan di darat dan laut, tetapi juga di ruang udara dan ruang digital. Perkembangan teknologi, dinamika geopolitik global, hingga ancaman berbasis data membuat sistem pengawasan dan pertahanan udara menjadi semakin krusial.

Melalui pengembangan teknologi Ground Control Interception (GCI) Radar, Len terus mendukung penguatan sistem pertahanan udara nasional yang lebih modern, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika ancaman masa depan.

Tak hanya fokus pada modernisasi sistem radar dan command center, Len juga turut memperkuat kemandirian teknologi nasional melalui kolaborasi pengembangan Radar KSO bersama Balitbang Kemhan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun kemampuan penguasaan teknologi radar dalam negeri, mulai dari pengembangan sistem, integrasi teknologi, hingga peningkatan kapabilitas sumber daya nasional di bidang pertahanan udara Indonesia (LEN)

TNI AL Siapkan Konsep ‘Air Wing Mobile’, Kekuatan Udara Kini Bisa Diproyeksikan ke Mana Saja

19 Mei 2026

Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi C-551 yang dihibahkan ke Indonesia (image: Shipbucket)

Jakarta, IDM – TNI AL tengah melakukan lompatan besar dalam doktrin pertahanan maritim melalui pematangan konsep Air Wing Mobile. Strategi ini memungkinkan unit sayap udara tidak lagi bergantung pada pangkalan darat, melainkan dapat diproyeksikan sepenuhnya dari geladak kapal perang (sea-based) untuk mendukung berbagai misi operasi.

Langkah tersebut bertujuan membangun kultur operasi penerbangan laut modern yang terintegrasi secara total dengan unsur KRI di masa depan. Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) kini memiliki tiga Wing Udara yang mengemban tugas pokok membina kemampuan skuadron di bawahnya, mencakup alutsista helikopter, pesawat sayap tetap, hingga wahana udara nirawak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV).

Drone stealth Kizilelma beroperasi dari kapal induk TCG Anadolu (photo: Turkish MoD)

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Tunggul menjelaskan, unit sayap udara ini dirancang untuk memiliki mobilitas tinggi. Artinya, unsur udara tersebut mampu dikerahkan secara fleksibel, baik dari pangkalan daratan maupun langsung dari atas kapal perang yang sedang beroperasi.

"Unit Air Wing ini bersifat mobile, bisa diproyeksikan ke KRI maupun di daratan,” jelas Tunggul saat dihubungiIndonesia Defense Magazine di Jakarta, Kamis (14/5).

Drone HALE Akinci dapat beroperasi dari kapal induk (photo: Baykar)

Standar Tinggi Personel Inti

Persiapan infrastruktur udara ini berjalan beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksda TNI Yayan Sofiyan menekankan, kualifikasi personel menjadi kunci utama, mengingat pengoperasian pangkalan udara terapung membutuhkan keahlian di atas rata-rata.

TNI AL setidaknya telah menyiapkan 500 prajurit pilihan sebagai kru inti untuk mengawaki teknologi penerbangan yang terintegrasi. Para perwira dituntut menguasai teknologi aviasi tingkat tinggi karena kapal induk masa depan, seperti ITS Giuseppe Garibaldi yang diprediksi bakal menjadi pusat operasi berbagai jenis drone.

Drone MALE TB3 beroperasi dari kapal induk TCG Anadolu (photo: ANews)

Kultur Operasi Laut Modern

Transformasi doktrin ini terlihat nyata melalui pembangunan media simulasi geladak helikopter di Skuadron Udara 100 Wing Udara 2. Fasilitas instruksi tersebut berfungsi sebagai sarana familiarisasi atau pengenalan adaptif bagi para penerbang untuk memahami karakteristik pendaratan di atas dek kapal secara presisi.

Melalui simulasi tersebut, para pilot melatih ketepatan, koordinasi, serta aspek keselamatan penerbangan dalam kondisi laut yang menantang. Fokus latihan tidak lagi terbatas pada operasional pangkalan darat, melainkan perubahan pola pikir menuju integrasi penuh dengan armada kapal kombatan.

Helikopter NH-90 ASW yang baru saja dikunjungi sebelumnya diduga akan segera bergabung ke TNI AL (photo: Airbus Helicopter)

Meskipun persiapan teknis dan SDM terus dipacu menuju target kedatangan alutsista pada Oktober 2026, TNI AL menegaskan, penamaan unsur KRI baru masih dalam tahap pengkajian mendalam. Hingga saat ini, belum ada dasar penetapan resmi mengenai identitas kapal perang yang akan menjadi instrumen diplomasi maritim Indonesia tersebut.

(IDM)

Fifth and Sixth AH-64E Apache Delivered to Australia

19 Mei 2026

The Australian Army's fifth and sixth AH-64E Apache airframes being delivered to RAAF Townsville via RAAF C-17 Globemaster (photos: AUs DoD)

On Tuesday 12th May 2026, the Australian Army’s fifth and sixth AH-64E Apache Attack Helicopters were delivered to RAAF Base Townsville from the US via RAAF C-17 Globemaster. 

Defence is acquiring a fleet of 29 AH-64E Apache Attack Helicopters through a Foreign Military Sales case with the United States as part of Project Land 4503 Apache Attack Helicopter. 


The AH-64E Apache will replace the Tiger Armed Reconnaissance Helicopter, bringing significant capability improvements that will enhance the lethality and tempo of land and amphibious force manoeuvres. 

AH-64E Apache deliveries to Australia commenced in September 2025. All 29 aircraft are schedule for delivery by 2029.

18 Mei 2026

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat MRCA Rafale dan Sistem Pertahanan Modern untuk Perkuat Pertahanan Udara Nasional

18 Mei 2026

Serah terima 6 MRCA Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 Airbus A400M MRTT, 1 missile Meteor dan 6 smart weapon Hammer, serta satu radar GCI Thales GM403 (photos: TNI AU. Setkab, SetPres)

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Alutsista yang diserahkan pada Senin, 18 Mei 2026, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta yakni enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, satu missile Meteor dan enam smart weapon Hammer, serta satu radar GCI GM403.

Mengawali proses penyerahan, Presiden Prabowo melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Presiden melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat.

Rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Usai prosesi, Presiden langsung meninjau pesawat MRCA Rafale, serta alutsista lainnya. Dalam keterangannya usai peninjauan, Kepala Negara menyampaikan bahwa penambahan alutsista ini sebagai tonggak penguatan pertahanan nasional.

“Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima ada enam pesawat tempur ya Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP dan A400, ada radar juga,” ucap Presiden.

Kehadiran berbagai platform pertahanan udara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi. Pesawat MRCA Rafale akan memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.

Sementara, pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Adapun pesawat A400M MRTT menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.

Di sisi lain, radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Sebelumnya, alutsista strategis berupa satu pesawat Airbus A400M telah diserahkan kepada TNI pada November 2025 lalu. Pesawat ini telah menambah kekuatan TNI Angkatan Udara dalam berbagai operasi.

Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, dan para kepala staf angkatan. Tampak hadir pula sejumlah perwakilan negara sahabat.

(Setkab)

Vietnam Berhasil Menyelesaikan Misi Pemeliharaan Pesawat NC-212i Sendiri

18 Mei 2026

Pesawat NC-212i nomor 8993 menjadi pesawat pertama yang menjalani perawatan 8 tahun di Pabrik A41 (all photos: QDND)

Pada sore hari tanggal 15 Mei, di Kota Ho Chi Minh, Nhà máy A41 (Pabrik A41) Komando Pertahanan Udara - Angkatan Udara mengadakan upacara untuk memulai pemeliharaan 8 tahun pesawat NC-212i nomor 8993.

Hadir dalam upacara tersebut adalah: Kolonel Mai Xuan Canh, Direktur Pabrik A41; Kolonel Nguyen Duc Bac, Sekretaris Komite Partai dan Komisaris Politik Pabrik A41; perwakilan dari pimpinan Divisi Angkatan Udara 370, Brigade Angkatan Udara 918.


Selama periode terakhir, dalam melaksanakan proyek "Investasi dalam teknologi untuk pemeliharaan dan perbaikan pesawat angkut generasi baru - Fase I," Pabrik A41 secara bertahap berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, melengkapi peralatan teknologi, melatih sumber daya manusia berkualitas tinggi, menyempurnakan sistem proses teknologi, dan mengorganisir tenaga teknis untuk memenuhi persyaratan pemeliharaan pesawat modern Komando Pertahanan Udara - Angkatan Udara. Pabrik A41 telah menjalani proses persiapan yang serius dan komprehensif, mulai dari mempersiapkan lokasi teknologi, berinvestasi dalam peralatan dan perkakas khusus, material teknis, meneliti dokumen teknologi, hingga melatih dan menginstruksikan tim insinyur dan teknisi.


Penerimaan dan pelaksanaan pemeliharaan untuk pesawat NC-212i, nomor seri 8993, sangat penting, karena ini adalah pesawat NC-212i pertama yang menjalani pemeliharaan 8 tahun di Pabrik A41. Unit ini akan memastikan kepatuhan terhadap prosedur teknologi yang tepat dan kepatuhan yang ketat terhadap standar teknis penerbangan; memperkuat kontrol dan pengawasan kualitas; dan berkoordinasi erat dengan instansi terkait dan unit mitra, terutama Brigade Angkatan Udara ke-918, untuk memastikan keamanan, kualitas, dan penyelesaian tepat waktu yang mutlak.


Dalam pidatonya pada upacara tersebut, Kolonel Mai Xuan Canh, Direktur Pabrik A41, menekankan: Penyelesaian perawatan 8 tahun pesawat NC-212i merupakan tonggak penting bagi Pabrik A41, yang menegaskan tahap perkembangan baru dalam kemampuan teknologi, tingkat organisasi dukungan teknis, dan kemampuan untuk menguasai perawatan dan perbaikan pesawat generasi baru Komando Pertahanan Udara - Angkatan Udara. Upacara dimulainya perawatan 8 tahun pesawat NC-212i menandai awal kegiatan dukungan teknis untuk pesawat NC-212i dan menunjukkan tekad untuk membangun Pabrik A41 menjadi unit perawatan dan perbaikan pesawat modern, yang memenuhi persyaratan dan tugas dalam situasi baru.


Pada kesempatan ini, Pabrik A41 meluncurkan kampanye simulasi intensif dengan tujuan mencapai "tiga yang terbaik," termasuk: berhasil menyelesaikan tugas penerimaan, perbaikan, dan perawatan pesawat NC-212i, memastikan kualitas, kemajuan, dan keselamatan mutlak; disiplin terbaik; dan kesadaran, tanggung jawab, dan tekad tertinggi. Kampanye simulasi akan berlangsung hingga 15 Juni.

Delegasi Thailand Meninjau Produksi Pesanan Pesawat Gripen E/F ke Swedia

18 Mei 2026

Delegasi Thailand dipimpin Panglima Angkatan Udara Kerajaaan Thailand (RTAF) mengunjungi produksi Gripen E/F pesanan Thailand (photos: RTAF)

Marsekal Udara Seksan Kantha, Panglima Tertinggi Angkatan Udara Kerajaan Thailand dan Ketua Komite Eksekutif Proyek Gabungan Thailand-Swedia di tingkat pemerintah, bersama dengan Komite Eksekutif Proyek Pengadaan Pesawat Tempur/Serang Pengganti Fase 1 (Gripen E/F), memantau kemajuan produksi di Pangkalan Udara Saab di Linköping, Kerajaan Swedia.


Pesawat Gripen E/F yang akan dibeli oleh Angkatan Udara Kerajaan Thailand telah memasuki jalur produksi. Mereka juga mengunjungi Simulator Gripen E/F dan menerima informasi tentang peningkatan kemampuan SAAB 340 AEW, yang akan ditingkatkan ke model AEW&C di masa mendatang.


Pada kesempatan ini, mereka mengadakan diskusi tingkat tinggi dengan Mr Lars Tossman, Wakil Presiden Senior dan Kepala Bidang Bisnis Penerbangan, Saab AB, untuk menindaklanjuti kemajuan, dengan fokus pada pengendalian mutu yang ketat dan pengawasan proses produksi di setiap tahap, mengelola proyek dengan transparan, dan membangun kepercayaan maksimal di antara masyarakat Thailand.


Selain pengadaan pesawat tempur berkinerja tinggi, Angkatan Udara Kerajaan Thailand juga sangat mementingkan kebijakan offset impor untuk peralatan militer melalui transfer teknologi canggih. 


Ini bukan hanya tentang mengembangkan kemampuan udara, tetapi juga tentang memperluas potensi personel dan meletakkan fondasi yang kuat bagi industri pertahanan negara di masa depan.